DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB III TANGGUNG JAWAB BAB IV PENYELENGGARAAN PENDATAAN BAB V PENETAPAN DDKP BAB VI DIGITALISASI DDKP BAB VII SISTEM KEAMANAN DATA BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT BAB IX PENDANAAN BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan data desa dan kelurahan presisi serta untuk memberi gambaran potensi dan perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Buton, perlu dilakukan pendataan desa dan kelurahan presisi secara partisipatif;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data desa dan kelurahan presisi, perlu dibentuk peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); S A L I N A N Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUTON dan BUPATI BUTON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3.Bupati adalah Bupati Buton.
4.Perangkat Daerah dalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.
5.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi adalah mekanisme dan kerangka kerja yang terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, relevan, dan terverifikasi di tingkat desa, untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembangunan daerah serta pelayanan publik.
10.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Buton dalam wilayah kerja kecamatan.
11.Pendataan Desa dan Kelurahan adalah proses produksi dan reproduksi Data Desa dan Kelurahan Presisi yang melibatkan warga setempat dengan menggunakan teknologi digital untuk melakukan pencarian data, pengumpulan data, konfirmasi data, verifikasi data, validasi data, dan pemuktahiran data kabupaten.
12.Data Desa dan Kelurahan Presisi yang selanjutnya disingkat DDKP adalah data aktual dan akurat tentang Desa dan Kelurahan yang mengintegrasikan data spasial, data numerik, data tematik dan data analisis sebagai data dasar untuk pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
13.Wali Data adalah unit instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
14.Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Buton.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi adalah untuk:

a.mengimplementasikan Penyediaan Data Desa dan Kelurahan Presisi di Daerah;
b.menghasilkan keluaran Data Desa dan Kelurahan Presisi berupa monografı dan peta dasar untuk Desa dan Kelurahan berbasis Kecamatan di Daerah;
c.menjadikan Data Desa dan Kelurahan Presisi sebagai salah satu sumber data komplementer untuk kebutuhan perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan; dan
d.bahan perencanaan pembangunan di Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Kedudukan DDKP merupakan basis data utama yang digunakan dalam:
1. a.perencanaan pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan dan Daerah;
2. b.pengambilan keputusan yang berbasis data oleh Pemerintah Daerah, Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya;
3. c.penyelarasan kebijakan pembangunan antara Desa/Kelurahan, Daerah, Provinsi, dan nasional; dan
4. d.pengawasan dan evaluasi program pembangunan.
(2)DDKP menjadi sumber informasi yang sah, valid, dan terintegrasi dalam sistem informasi Pembangunan Daerah serta mendukung kebijakan satu data Indonesia.

Pasal 4

(1)Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis DDKP dilaksanakan secara efektif.
(2)Dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis DDKP sebagimana dimaksud pada ayat (1), Daerah perlu memperhatikan:
1. a.aspek hubungan antar Desa/Kelurahan;
2. b.aspek potensi dan keanekaragaman Desa/Kelurahan;
3. c.aspek peluang dan tantangan persaingan Daerah;
4. d.aspek peluang dan tantangan persaingan nasional; dan
5. e.aspek peluang dan tantangan persaingan global.

Pasal 5

(1)Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis DDKP dijalankan melalui kebijakan pembangunan Daerah berbasis DDKP.
(2)Perumusan kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan atas masukan, proses, keluaran, dampak, efek ganda, disertai garis hubungan umpan balik terhadap proses dan masukan.
(3)Perumusan kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memperbaiki keluaran, umpan balik dampak terhadap strategi, dan umpan balik efek ganda terhadap kebijakan pembangunan Daerah, kebijakan pembangunan Provinsi dan kebijakan pembangunan nasional.
(4)Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirumuskan untuk:
1. a.meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif;
2. b.meningkatkan kemandirian Daerah;
3. c.mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
4. d.memajukan daya saing Daerah; dan
5. e.memajukan peradaban Daerah.

Pasal 6

(1)Kebijakan pembangunan Daerah Berbasis DDKP merupakan kebijakan pembangunan dalam cakupan wilayah Daerah.
(2)Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pemantauan.
(3)Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
2. b.rencana pembangunan pangka menengah Daerah;
3. c.rencana kerja Pemerintah Daerah;
4. d.rencana pembangunan jangka menengah Desa; dan
5. e.rencana kerja Pemerintah Desa.
(4)Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disusun dengan mengacu pada DDKP yang bersumber dari Pendataan DDKP.

BAB III

TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

a.menyediakan dan memelihara infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data Desa/Kelurahan;
b.menjamin ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan sistem berbasis DDKP melalui APBD;
c.melakukan pembinaan, supervisi, dan pengawasan terhadap pengelolaan DDKP di tingkat Desa/Kelurahan;
d.memastikan data Desa/Kelurahan yang dikelola sesuai dengan prinsip akurasi, transparansi, dan kerahasiaan;
e.meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat Desa/Kelurahan untuk pengelolaan data presisi; dan
f.mendorong kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam pengelolaan data.

Pasal 8

Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab:

a.mengumpulkan data Desa/Kelurahan secara presisi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
b.melakukan pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan keakuratan dan relevansi;
c.menjaga kerahasiaan data yang bersifat sensitif dan melindungi data dari akses tidak sah;
d.menggunakan DDKP untuk menyusun perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan di tingkat Desa/Kelurahan;
e.melaporkan hasil pengelolaan data kepada Pemerintah Daerah secara berkala dan sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
f.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan, validasi, dan pemanfaatan data untuk pembangunan yang inklusif.

Pasal 9

Masyarakat bertanggung jawab:

a.memberikan data yang akurat dan sesuai dengan kondisi nyata saat proses pengumpulan DDKP;
b.berpartisipasi aktif dalam proses validasi dan verifikasi data Desa/Kelurahan; dan
c.memanfaatkan layanan publik yang berbasis data Desa/Kelurahan secara bertanggung jawab.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDATAAN

Pasal 10

Penyelenggaraan Pendataan DDKP dilaksanakan secara berjenjang dari mulai tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Daerah.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…