DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PEMBENTUKAN BAZNAS KABUPATEN BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BAZNA KABUPATEN BAB V KEWAJIBAN PENGELOLA ZAKAT BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan

d.pembentukan UPZ;
e.pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
f.pembinaan dan pengawasan.

(2)Ketentuan umum mengenai pengelolaan zakat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ' . 1n1,

Pasal 2

(1)Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah meliputi tata cara:
1. a.pembentukan BAZNASKabupaten;
2. b.pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS Kabupaten;
3. c.pembiayaan BAZNASKabupaten;
  1. 13.Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat dalam lingkup Kabupaten Bu ton.
  2. 14.Unit Pengumpul Zakat, yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat.
  3. 15.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  4. 16.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam,
  5. 17.Direktur Jenderal, yang selanjutnya disebut Dirjen, adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada Kementerian Agama.
  6. 18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama.
  7. 19.Amil adalah siapa saja diantara kaum muslimin yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk mengurus zakat.

BAB II

RUANGLINGKUP

Pasal 5

(1)Kenggotaan BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
(2)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi:
1. a.ulama;
2. b.tenaga profesional; dan
3. c.tokoh masyarakat Islam.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bukan berasal dari pejabat negara atau pejabat yang menduduki jabatan struktural pemerintahan.
(4)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
(5)Dalam hal yang diperlukan, pelaksana dapat berasal dari PNS yang diperbantukan.
(6)Masa kerja anggota BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan.

BAB IV

PELAPORANDANPERTANGGUNGJAWABAN Pasal 26 Ketentuan mengenai tata cara pengumpulan zakat melalui UPZ bagi pegawai/karyawan pada kantor organisasi perangkat daerah/lembaga daerah, badan usaha milik daerah, SD dan SPM Negeri, dan kantor kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)BAZNAS Kabupaten bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan Bupati.
(2)BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di daerah sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
(3)Ketentuan mengenai tugas dan furigei BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

( 1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat daerah dibentuk BAZNASKabupaten.

(2)BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Dirjen atas usul bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

BAB III

PEMBENTUKANBAZNASKABUPATEN

Pasal 7

(1)Pimpinan BAZNAS Kabupaten diangkat oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
(2)Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten, paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.beragama Islam;
3. c.bertakwa kepada Allah SWT;
4. d.berakhlak mulia;
5. e.berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
6. f.sehat jasmani dan rohani;
7. g.tidak menjadi anggota partai politik;
8. h.memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
  1. 1.tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 6

(1)Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1), terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
(2)Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
1. a.Wakil Ketua I, membidangi pengumpulan;
2. b.Wakil Ketua II, membidangi pendistribusian dan pendayagunaan;
3. c.Wakil Ketua III, membidangi perencanaan dan pelaporan; dan
4. d.Wakil Ketua IV, membidangi Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum.
(3)Dalam hal pengangkatan unsur Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten kurang dari 4 (empat) orang, pembidangan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digabung.
(6)Sebelum Bupati menyampaikan 5 (lima) orang calon pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten mengadakan musyawarah untuk mufakat guna memilih calon Ketua dan Calon Wakil Ketua BAZNASKabupaten.
(7)Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, pemilihan calon ketua dan calon wakil ketua BAZNAS Kabupaten dilakukan dengan pemungutan suara.
(8)Bupati menyampaikan calon pimpinan BASNAS Kabupaten yang telah dipilih kepada BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan melampirkan:
1. a.Berita Acara Hasil Seleksi;
2. b.susunan Pimpinan Baznas Kabupaten;
3. c.Surat Pemyataan Kesanggupan sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten dari masing-masing calon Pimpinan;
4. d.foto kopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing Pimpinan;
5. e.biodata masing-masing calon Pimpinan;
6. f.surat keterangan sehat dari dokter untuk masing- masing calon Pimpinan; BAZNAS Kabupaten
(3)dituangkan dalam disampaikan kepada
(4)Hasil seleksi calon pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat Berita Acara Hasil Seleksi dan Bupati.
(5)Bupati memilih 5 (lima) orang calon pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diusulkan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk disampaikan kepada BAZNAS guna mendapat pertimbangan.

Pasal 8

(1)Pimpinan BAZNASKabupaten dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
(2)Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih sebagai pimpinan BAZNASKabupaten.
(3)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memilih calon pimpinan BASNASKabupaten sebanyak 2 (duaJ kali jumlah yang dibutuhkan.
(3)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon pimpinan BAZNASKabupaten harus memnuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
1. a.berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat; dan
2. b.dapat baca dan tulis Al-Qur ' an.

Pasal 11

(1)Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang mengundurkan diri sabagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan.
(2)Terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memanggil pimpinan yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi.

Pasal 10

Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dan huruf b, secara hukum berhenti sebagai Pimpinan BAZNASKabupaten.

Pasal 9

(1)Pimpinan BAZNASKabupaten diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
(2)Pimpinan BAZNASKabupaten diberhentikan apabila:
1. a.meninggal dunia;
2. b.ha bis masa jabatan;
3. c.mengundurkan diri;
4. d.tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
5. e.tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan.
(3)Untuk mengisi kekosongan pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, Bupati dapat mengangkat pimpinan BAZNAS Kabupaten setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
(4)Masa jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sisa masa jabatan Pimpinan BAZNASKabupaten yang digantikan.
1. g.surat pemyataan tidak menjadi anggota partai politik dari masing-masing calon pimpinan; dan
2. h.surat pemyataan tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dari masing-masing calon Pimpinan.
(9)Bupati mengangkat Pimpinan BAZNASKabupaten paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak Surat Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabu paten dari BAzNAS diterima.

Pasal 12

( 1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dapat diberhentikan, apabila tidak menjalankan tugas sebagai Pimpinan BAZNASKabupaten selama 90 (sembilan puluh] hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah.

(2)Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Ketua BAZNAS Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.peringatan tertulis kesatu diberikan apabila pimpinan BAZNASKabupaten tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari;
2. b.pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud dalam huruf a tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis ked ua;
3. c.pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf b tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari, diberikan peringatan tertulis ketiga; dan
4. d.apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf c Pimpinan BAZNASKabupaten tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah, Ketua BAZNAS Kabupaten mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati.
(3)Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNASuntuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti tidak menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus.
(3)Dalam pemberian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menghadirkan Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
(4)Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNASuntuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang mengundurkan diri.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…