DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 125

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB III PERAN.TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA BAB IV PELAYANAN KEPEMUDAAN BAB V KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN BAB VI PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN BAB VII ORGANISASI KEPEMUDAAN BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB IX PENGHARGAAN BAB X PENDANAAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemuda mempunyai potensi dan peran strategis dalam pembangunan daerah sehingga perlu dikembangkan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
c.bahwa untuk meningkatkan peran aktif pemuda dalam pembangunan di Kabupaten Buton, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat bedasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d.bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum kepada semua pihak, pemerintah telah

Menetapkan

menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang didalamnya telah mengatur penyelenggaraan kepemudaan;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON dan BUPATI BUTON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton.
4.Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan di daerah.
5.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
7.Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
8.Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
9.Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang di arahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
10.Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
11.Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
12.Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilam dan kemandirian berusaha.
13.Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14.Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
15.Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
16.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
17.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan.
(2)Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas Kepala OPD, dan instansi terkait sesuai dengan fungsinya.
(3)Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan Pelayanan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.menetapkan rencana strategis Pelayanan Kepemudaan;
3. c.menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan Kemitraan dalam Pelayanan Kepemudaan dengan Masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah dan nasional;
4. d.mengoordinasikan program Pelayanan Kepemudaan;
5. e.merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Penyelengaraan Pelayanan Kepemudaan;
6. f.menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
7. g.memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
8. h.memfasilitasi Masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Pelayannan Kepemudaan;
9. i.mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. j.memberikan Penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; dan
11. k.memberikan sanksi kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

BAB III

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 3

(1)Pemuda berperan aktif sebagai:
1. a.kekuatan moral;
2. b.kontrol sosial; dan
3. c.agen perubahan dalam segala aspek pembangunan Daerah.
(2)Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
1. a.menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan ahlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
2. b.memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai- nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
3. c.meningkatkan kesadaran hukum.
(3)Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
1. a.memperkuat wawasan kebangsaan;
2. b.membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
3. c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
4. d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
5. e.menjamin transparansi dan akuntanbilitas publik; dan/atau
6. f.memberikan kemudahan akses informasi.
(4)Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
1. a.pendidikan politik dan demokratisasi;
2. b.sumberdaya ekonomi;
3. c.kepedulian terhadap Masyarakat;
4. d.ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.olahraga, seni dan budaya;
6. f.kepedulian terhadap lingkungan hidup;
7. g.pendidikan kewirausahaan; dan/atau
8. h.kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda.

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk:

a.menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e.meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
f.meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;
g.melestarikan budaya Daerah dan budaya nasional;
h.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa; dan
i.meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda.

Pasal 6

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

a.perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
b.pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
c.advokasi;
d.akses untuk pengembangan diri; dan
e.kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan.

BAB IV

PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 7

Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 8

(1)Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk:
1. a.menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
2. b.meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, Masyarakat, bangsa, dan negara.
(2)Pelayanan kepemudaaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, dilakukan melalui strategi:
1. a.bela negara;
2. b.kompetisi dan apresiasi Pemuda;
3. c.peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
4. d.pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, dilakukan melalui strategi:
1. a.peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
2. b.pendampingan pemuda;
3. c.perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
4. d.penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 9

Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diselenggarakan melalui:

a.penyadaran;
b.pemberdayaan; dan
c.pengembangan.

Pasal 10

Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Isi peraturan

Teks125PDFHirarki

Memuat teks peraturan…