Struktur dan besarnya tarif Retribusi tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal l 0
(1)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
(2)Perbandingan jasa sarana dan jasa pelayanan terhadap tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebaga.i berikut:
a.pada Puskesmas dan jaringannya, dan laboratorium kesehatan daerah:
1) jasa sarana sebesar 40% (empat puluh persen); dan 2) jasa pelayanan sebesar 60% (enam puluh persen).
b.pada RSUD disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan efektivitas penyelenggaraan pe\ayanan;
(3)Pembagian jasa pelayanan pada PUSKESMAS dan jaringannya, laboratorium kesehatan daerah, termasuk pada RSUD diatur sebagai berikut:
a.Jika jasa pelayanan melibatkan tenaga dokter spesialis/dokter/dokter gigi dan lebih dari 1 {satu) orang tenaga Paramedis, maka pembagian jasa pelayanan:
1) 40% (empat puluh persen) untuk Dokter spesialis/dokter/ dokter gigi; 2) 500/o (lima puluh persen) untuk tenaga paramedis; dan 3) 10% (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi dan jasa pelayanan manajemen.
b.Jika jasa pelayanan melibatkan tenaga dokter spesialis/dokter/dokter gigi dan 1 (satu) orang tenaga Paramedis, maka pembagian jasa pelayanan:
1) 50% (lima puluh persen) untuk Dokter spesialis/dokter/dokter gigi; - 8 2) 40% (empat puluh persen) untuk tenaga paramedis; dan 3) 10% (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi dan jasa pelayanan manajemen.
c.Jika jasa pelayanan hanya dilakukan oleh tenaga dokter spesialis/dokter/dokter gigi, maka pembagian jasa pelayanan:
1) 70% (tujuh puluh persen) untuk dokter spesialis/dokter/dokter gigi; dan 2) 30% (tiga puluh persen) jasa pelayanan administrasi dan jasa pelayanan manajemen.
d.Jika jasa pelayanan hanya dilakukan oleh Tenaga Paramedis, maka pembagian jasa pelayanan:
1) 70% (tujuh puluh persen) untuk tenaga paramedis; dan 2) 30% (tiga puluh persen) jasa pelayanan administrasi dan jasa pelayanan manajemen.
(4)Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 1 1 ( 1 ) Tarif Retribusi sebagaimana dalam Pasal 9 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN