DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 2 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN CPPD BAB III PENGADAAN CPPD BAB IV PENGELOLAAN CPPD BAB V PENYALURAN CPPD BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT BAB VII PENGAWASAN BAB VIII PELAPORAN BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah Daerah; BUPATIBUTON, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TATA CARA PENYELENGGARAANCADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 BUPATIBUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA ( SALINAN J Mengingat Menimbang

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Tenggara.
2.Daerah adalah Kabupaten Buton.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Buton.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dala.m penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATI BUTON dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON
5.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 ten tang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6442); Pasa.l4 ( 1) Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan Pangan dan dapat bekerja sama dengan Sadan Urusan Logistik.

(2)Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutarnakan produksi dalam Daerah.

BAB III

PENGADAANCPPD

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan CPPDmeliputi:
1. a.pengadaan;
2. b.pengelolaan; dan
3. c.penyaluran.
(2)Pendanaan penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARAANCPPD

Pasal 2

Penyelenggaraan CPPD bertujuan untuk:

a.meningkatkan penyediaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan;
b.memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami gejala kekurangan ketersediaan Pangan, gejolak harga, bencana alam dan/atau menghadapi keadaan darurat;
c.mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan; dan
d.menjaga stabilitas harga Pangan ditingkat masyarakat.
1. 8.Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
2. 9.Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Pasal 4

(1)Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan Pangan dan dapat bekerja sama dengan Badan Urusan Logistik.
(2)Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah.

BAB ILL

PENGADAANCPPD

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan CPPD meliputi:
1. a.pengadaan;
2. b.pengelolaan; dan
3. c.penyaluran.
(2)Pendanaan penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARAANCPPD

Pasal 2

Penyelenggaraan CPPD bertujuan untuk:

a.meningkatkan penyediaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan;
b.memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami gejala kekurangan ketersediaan Pangan, gejolak harga, bencana alam dan/ atau menghadapi keadaan darurat;
c.mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan; dan
d.menjaga stabilitas harga Pangan ditingkat masyarakat.
1. 8.Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
2. 9.Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Pasal 6

(1)Penyimpanan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 5 ayat
(3)huruf a dilakukan daJarn gudang cadangan Pangan milik Pemerintah Daerah.
(2)Dalam hal gudang cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan Pangan dapat melakukan kerja sama dengan Sadan Urusan Logistik dan/atau pihak lainnya untuk penyimpanan CPPD.
(3)Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kuaJitas CPPD.
(4)Kualitas CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

( 1) Pengelolaan CPPDsebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan Pangan.

(2)Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan CPPD.
(3)Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyimpanan;
2. b.perawatan; dan
3. c.pelepasan.
(3)Pcmbelian sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesiaai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
(4)Dalam hal pemerint.ah pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembelian dilaksanakan sesuai dcngan harga pembelian yang ditetapkan olch Gubernur.
(5)Dalarn ha! Gubemur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN CPPD

Pasal 9

(1)Pengolahan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8 ayat
(3)huruf a dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu CPPD dengan memenuhi persyaratan keamanan Pangan dan melakukan pengisian sejumlah susut akibat pengolahan.
(2)Penjualan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan dengan harga di bawah harga eceran tertinggi CPPD.
(3)Uang hasil penjualan sebagaimana dirnaksud pada ayat
(2)disetor ke kas Daerah.
(4)Penukaran sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dilakukan untuk mendapatkan CPPD dengan kualitas terbaik.
(5)Dalam rangka pelaksanaan penjualan dan/atau penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf c, dibentuk tim penaksir CPPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilakukan apabila:
1. a.telah mela.mpaui batas waktu simpan paling sedikit 4 (empat) bulan; dan
2. b.berpotensi atau mengalami penurunan mutu.
(2)Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhitung mulai CPPD disimpan dalam gudang.
(3)Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.pengolahan;
2. b.penjualan;
3. c.penukaran; dan/atau
4. d.hibah.

Pasal 7

(1)Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menjamin daya tahan CPPD dalam penyimpanan.
(2)Perawatan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan cara:
1. a.menjaga kebersihan gudang secara rutin; dan
2. b.mengendalikan hama yang membuat kualitas CPPD menu run.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…