DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buton

regulasi_utama

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BAB III KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Buton Tahun 2021-2041; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/ PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor…..);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 15);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 68);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 22);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2022 (Lembaran Darah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 133); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON dan BUPATI BUTON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BUTON TAHUN 2021-2041.

BAB I

Pendahuluan 1.1 Latar Belakang.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
5.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri kabupaten untuk jangka waktu 20 tahun.
6.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021- 2041, yang selanjutnya disebut RPIK Tahun 2021-2041 adalah Rencana Pembangnan Industri Kabupaten Buton Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2041.
7.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
8.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
9.Jenis Industri adalah bagian dari suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
10.Industri Besar adalah industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memilki Nilai Investasi lebih dari Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
11.Industri Menengah adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
12.Industri Kecil adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
13.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
14.Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
15.Industri Andalan, yaitu industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri unggulan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
16.Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin (enabler) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif.
17.Industri Hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.
18.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

BAB II

KONDISI KABUPATEN BUTON TERKAIT PEMBANGUNAN INDSTRI 2.1. Kondisi Daerah.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan RPIK Tahun 2021-2041.
(2)RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan industri daerah.
(3)Sistimatika RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Kondisi Kabupaten Buton terkait pembangunan industri;
3. c.BAB III : Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan industri;
4. d.BAB IV : Strategi dan program pembangunan industri; dan
5. e.BAB V : Penutup.
(4)Dokumen RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1)RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan mengacu pada RIPIN dan KIN.
(2)Selain mengacu pada RIPIN dan KIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan RPIK Tahun 2021- 2041 sejalan dengan:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
2. b.potensi sumber daya industri Daerah;
3. c.Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
4. d.kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
5. e.proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Pasal 4

RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Daerah.

Pasal 5

Bupati melalui Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK Tahun 2021-2041.

Pasal 6

RPIK Tahun 2021-2041 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan RPIK Tahun 2021-2041 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton. Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 5 Juli 2021 BUPATI BUTON, Cap/Ttd LA BAKRY Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 5 Juli 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON, Cap/ttd LA ODE ZILFAR DJAFAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021 NOMOR 172 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR : 8/52/2021 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BUTON TAHUN 2021-2041 I. UMUM Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 yang menempatkan industri sebagai pilar ekonomi masa depan dan mendorong kepada pemerintah untuk mengembangkan industri secara terencana hingga ke daerah. Pemerintah menginginkan industri di masa depan akan menjadi penggerak utama perekonomian di seluruh daerah. Melalui RIPIN 2015- 2035 yang disusun akan menjadi pedoman bagi seluruh daerah menyamakan gerak langkah pembangunan di sektor industri. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasioanl (RIPIN) TAHUN 2015-2035 tersebut akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Buton mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasinal (RIPIN) Tahun 2015-2035 serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Buton ini disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri daerah diantaranya:

1.Dinamika Terkait Sektor Industri

a.Peningkatan jumlah, perubahan komposisi dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi industri barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan produktifitas industri daerah. Peningkatan potensi pasar dan produktifitas ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan melalui pendapatan per kapita.
b.Kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat. Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta merupakan perilaku positif manusia berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang menyebutkan bahwa, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya adalah industri yang memiliki berbagai jenis motif, desai produk, teknik pembuatan, keterampilan, dan/atau bahan baku yang berbasis pada kearifan lokal.
c.Perkembangan teknologi Perkembangan teknologi di masa depan akan difokuskan pada nanotechnology, biotechnology, information technology dan cognitive science, dengan fokus aplikasi pada bidang energi, pangan, kesehatan dan lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri daerah sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan pembiayaan penelitian dan pengembangan (R&D), termasuk sinergi antara pemerintah, pengusaha dan akademisi.
d.Globalisasi proses produksi Globalisasi berdampak pada perlibatan industri daerah dalam rantai pasok global dimana penciptaan nilai tambah melalui proses produksi tersebar di banyak daerah dan negara. Keterlibatan industri daerah dalam rantai pasok global juga berpotensi pada ketentraman terhadap gejolak perekonomian dunia. Oleh karena itu, kebijakan kemandirian dan ketahanan industri daerah menjadi sangat penting di masa depan.
e.Kelangkaan energi Kelangkaan energi telah mulai dirasakan dan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan industri diperlukan kebijakan penghematan dan diverifikasi energi serta perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber energi terbarukan yang murah dan aman.
f.Kelangkaan bahan baku tidak terbarukan Kelangkaan minyak bumi sebagai bahan baku industri petrokimia telah melibatkan industri tersebut tidak dapat beroperasi lagi atau beroperasi dengan biaya yang tinggi sehingga tidak kompetitif. Kondisi ini harus diantisipasi lebih jauh oleh industri hulu lainnya seperti industri berbasis mineral, dengan cara memperkuat R&D agar bisa menggunakan bahan baku yang lain termasuk menggunakan proses recovery.
g.Peningkatan kepdulian terhadap lingkungan hidup Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, pembangunan industri hijau (green industry) perlu lebih diprioritaskan, antara lain melalui regulasi eco product, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan serta bahan-bahan berbahaya.
h.Peningkatan kebutuhan pangan Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis serta standar higienisme yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau. Kebutuhn akan produk pangan yang sehat, aman, dan halal juga semakin tinggi.
i.Paradigma manufaktur Perubahan paradigma manufaktur mengakibatkan perubahan sistem manufaktur dari masa production menjadi masa customization, dimana perhatian pertama diberikan pada perancangan untuk menghasilkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dilanjutkan dengan pertimbangan pasar untuk menetapkan harga dan aspek investasi untuk menetapkan biaya produksi. Dengan demikian, perhatian diberikan pada tahap perencanaan agar dapat memenuhi market acceptability.
j.Alih daya produksi dan kolaborasi Proses alih daya (outsourcing) merupan suatu alternatif yang berkembangan, bahkan banyak industri di negara maju yang melaksanakan seluruh proses produksinya di negara berkembang atau dikenal sebagai relokasi industri, artinya outsourching tidak hanya pada seluruh proses tetapi juga termasuk penggunaan sumber daya manusia (people outsourching).
k.Ketersediaan tenaga kerja kompeten Dengan adanya pasar bebas tenaga kerja yang telah diberlakukan di regional ASEAN pada akhir tahun 2015 melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, serta didukung dengan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Daerah Indonesia (SKKNI).
1. 2.Kebijakan Otonomi Daerah Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melaui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah indonesia. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…