DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama dan Tempat Kedudukan Bab III Maksud dan Tujuan Bab IV Kegiatan Usaha Bab V Modal Bab VI Organ, Struktur Organisasi dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Bab VII Tugas dan Wewenang Organ Perusahaan Umum Daerah Bab VIII Pengangkatan dan Pemberhentian Bab IX Penghasilan Bab X Anggaran dan Laporan Bab XI Penggunaan Laba Bab XII Anak Perusahaan Bab XIII Kerja Sama Bab XIV Evaluasi, Restrukturisasi, Perubahan Bentuk Hukum Perumda dan Kepailitan Bab XV Pembinaan dan Pengawas Perumda Bab XVI Ketentuan Peralihan Bab XVII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Buton Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lamaindo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
5.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesai Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah;
10.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN dan BUPATI BUTON SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LAMAINDO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perseroan Daerah (Perseroda).
5.Perusahaan Umum Daerah adalah Badan Usaha yang mengelola aset daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang pendiriannya berdasarkan Peraturan Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lamaindo yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Lamaindo adalah BUMD yang menjalankan kegiatan usaha penyediaan air minum kepada masyarakat.
7.Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah investasi langsung termasuk asset Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan pada Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.
8.Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.
9.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Lamaindo, yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
10.Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Lamaindo, yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.
12.Laba bersih adalah laba yang diperoleh dari seluruh pendapatan dikurangi dengan seluruh biaya dan pajak.
13.Tantiem/bonus adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai.
14.Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Lamaindo Kabupaten Buton Selatan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahunan yang dibahas dan ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
15.Modal Dasar adalah modal efektif yang harus disetor dan dipenuhi oleh Pemilik.
16.Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh Pemilik untuk memenuhi modal dasar.
17.Mitra kerja Perusahaan adalah pihak yang memiliki ikatan kerjasama dengan Perumda Perumda Air Minum Tirta Lamaindo untuk mendukung program pembangunan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Perusahaan Umum Daerah dengan nama Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.

Pasal 3

(1)Perumda Air Minum Tirta Lamaindo, berkedudukan di ibukota Pemerintah Daerah.
(2)Perumda Air Minum Tirta Lamaindo dapat mendirikan cabang di luar ibu kota Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Maksud Pendirian Perumda Air Minum Tirta Lamaindo adalah sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan umum penyediaan sistim air minum sesuai kebutuhan masyarakat.
(2)Pendirian Perumda Air Minum Tirta Lamaindo bertujuan untuk :
1. a.memberikan manfaat dalam mendukung perkembagan ekonomi daerah dan pelayanan kemasyarakatan;
2. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam rangka penyediaan Sistim Air Minum
3. c.meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui pembagian laba/ keuntungan atas jasa pelayanan air minum

BAB IV

ORGAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pasal 5

(1)Kegiatan Usaha Perumda Air Minum Tirta Lamaindo, meliputi :
1. a.penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat;
2. b.membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum yang menjadi tanggungjawab Perumda Air Minum Tirta Lamaindo;
3. c.menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata dan efisien;
4. d.menyelenggarakan pengaturan pengelolaan air minum kepada masyarakat;
5. e.menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur;
6. f.melakukan sambungan rumah rakyat;
7. g.mendistribusikan air minum kepada pelanggang; dan
8. h.melakukan jenis usaha lain yang bermanfaat dan berguna dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air, pemberdayaan dan pengawas Sumber Daya Air (SDA) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Perumda Air Minum Tirta Lamaindo dapat mengerjakan proyek/ kegiatan yang didanai oleh APBN, APBD dan/ atau Hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MODAL

Pasal 6

(1)Modal Perumda Air Minum Tirta Lamaindo, dapat bersumber dari :
1. a.penyertaan modal
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset.

Pasal 7

Perolehan dan pemanfaatan sumber modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).
(2)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk modal dasar dan penyertaan modal Pemeritah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Selatan, yang ditetapkan berdasarkan :
1. a.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Selatan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
2. b.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(3)Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, maka penambahan modal dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

(1)Dalam rangka perluasan investasi Pemerintah Daerah guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya, Perumda Air Minum Tirta Lamaindo, dapat diberikan tambahan modal melalui penyertaan modal.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk :
1. a.pembangunan pengembangan dan peningkatan pelayanan;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.pPenugasan Pemerintah Daerah

BAB IV

ORGAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pasal 10

(1)Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo, dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Lamaindo.
(2)Organ pengurusan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(3)Organ pengurusan Perumda Air Minum Tirta Lamaindo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016