DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama Objek dan Subjek Retribusi Bab III Golongan Retribusi Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab V Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VII Wilayah Pemungutan Bab VIII Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Bab IX Tata Cara Pemungutan Bab X Sanksi Administrasi Bab XI Tata Cara Pembayaran Bab XII Tata Cara Penagihan Bab XIII Keberatan Bab XIV Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bab XV Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Bab XVI Kadaluwarsa Penagiha Bab XVII Penyidikan Bab XVIII Ketentuan Pidana Bab XIX Ketentuan Pentutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN DAN BUPATI BUTON SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan.
6.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton Selatan.
7.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retibusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Alat Pemadam Kebakaran adalah Alat-Alat Teknis yang dipergunakan untuk Mencegah dan Memadamkan Kebakaran.
10.Pemeriksaan atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan dan/ atau Pengujian oleh Pemerintah untuk menjamin agar Alat Pemadam Kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
11.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap Alat-Alat Pemadam Kebakaran yang dimiliki dan/ atau dipergunakan oleh masyarakat.
14.Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Perundang- Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15.Masa Retribusi adalah suatu Jangka Waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
19.Surat Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRBLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
20.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan memperoleh data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah.
21.Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai Pembayaran atas Pelayanan Pemeriksaan dan/ atau Penguji Alat Pemadam kebakaran.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi adalah Pelayanan Pemeriksaan dan/ atau Pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat Pemadam Kebakaran yang dimiliki dan/ atau dipergunakan oleh masyarakat di gedung-gedung untuk pelayanan umum industri, perdagangan dan gedung bertingkat termasuk apartemen kondominium dan rumah susun.
(2)Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/ atau dipergunakan oleh masyarakat di rumah tinggal dan pelayanan Pemadam Kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/ atau dipergunakan oleh masyarakat digedung-gedung untuk pelayanan umum, industri, perdagangan dan gedung bertingkat termasuk apartemen, kondominium dan rumah susun.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekwensi dan jumlah Alat Pemadam Kebakaran yang diperiksa dan diuji.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran penetapan struktur besarnya tarif retribusi adalah untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya penyediaan peralatan, segel, operasional dan pemeliharaan biaya pemeriksaan/ pengecekan biaya pengisian penyediaan racun api, biaya segel dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran Alat Pemadam Kebakaran.
(2)Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Jenis busa, super busa dan sejenisnya :
  1. 1.Isi sampai 25 Liter sebesar Rp. 25.000,-
  2. 2.Isi lebih dari 25 Liter sebesar Rp. 50.000,-
2. b.Jenis Dry Powder (serbuk), Gen CO2, Halon dan sejenis :
  1. 1.Berat sampai dengan 6 kg sebesar Rp. 25.000,-
  2. 2.Berat lebih dari 6 kg s/d 20 kg sebesar Rp.50.000,-
  3. 3.Berat lebih dari 20 kg sebesar Rp. 100.000,-
3. c.Jenis fire protection/fire handrank sebesar Rp. 50.000,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Pelayanan diberikan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945