DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Status Hukum Bab III Tempat Kedudukan Bab IV Tujuan dan Lapangan Usaha Bab V Modal Bab VI Pengelolaan Bab VII Pengurus Bab VIII Kepegawaian dan Penghasilan Bab IX Rencana Kerja dan Anggaran Bab X Tahun Baku dan Perhitungan Tahunan Bab XI Pembagian Laba Bab XII Tanggungjawab dan Tuntutan Ganti Rugi Bab XIII Pembubaran Bab XIV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Busel Sejahtera; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563); SALINAN
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 );
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN DAN BUPATI BUTON SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BUSEL SEJAHTERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan.
5.Perusahaan Daerah Buton Selatan Sejahtera yang selanjutnya disebut PD Busel Sejahtera adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Buton Selatan.
6.Pengurus Perusahaan Daerah adalah Dewan Pengawas dan Direksi.
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Buton Selatan Sejahtera.
8.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Buton Selatan Sejahtera.
9.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Buton Selatan Sejahtera.
10.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

BAB II

STATUS HUKUM

Pasal 2

(1)Perusahaan Daerah berbentuk Badan Hukum.
(2)Dengan Peraturan Daerah ini merupakan dasar bagi Perusahaan Daerah dalam melakukan kegiatan usahanya.
(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah diperlakukan Peraturan Hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(4)Perusahaan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Kantor Pusat PD Busel Sejahtera didirikan dan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Buton Selatan.
(2)PD Busel Sejahtera dapat membuka kantor cabang/ pembantu/ perwakilan dan unit usaha jasa lainnya sesuai dengan ketentuan Peratuan Perundang-undangan yang berlaku.
(3)Pendirian kantor cabang/ pembantu/ perwakilan dan unit usaha jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IV

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

(1)PD Busel Sejahtera didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, turut berperan serta dalam pembangunan perekonomian daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan dan pembinaan PD Busel Sejahtera dilakukan berdasarkan asas ekonomi perusahaan dengan prinsip efisien dan efektif serta kegairahan kerja dalam perusahaan.

Pasal 5

(1)PD Busel Sejahtera adalah Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan salah satu kelengkapan Otonomi Daerah di bidang perekonomian, dan dalam menjalankan usahanya berpedoman pada Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PD Busel Sejahtera menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang :
1. a.pariwisata meliputi pengembangan sarana dan prasarana wisata, industri pariwisata, perhotelan dan restoran, serta jasa wisata lainnya;
2. b.jasa konstruksi dan jasa non konstruksi;
3. c.perhubungan, transportasi darat, laut dan udara;
4. d.informasi meliputi pengembangan teknologi, sarana dan prasarana informasi dan bidang percetakan;
5. e.pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan termasuk pembibitan, pengolahan dan pendistribusiannya;
6. f.kehutanan, meliputi kegiatan pembibitan, penanaman serta pendistribusiannya;
7. g.industri pengolahan hasil-hasil kehutanan dan pertanian dalam arti luas (Agro Industri);
8. h.kelautan dan perikanan meliputi, penangkapan, budidaya, pengolahan, suplaier dan industri pendukung serta penyediaan alat tangkap;
9. i.perdagangan umum termasuk perdagangan eksport, import, lokal dan distributor;
10. j.melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank, atau perusahaan lain di bidang keuangan, sewa guna usaha, modal ventura dan simpan pinjam;
11. k.melakukan kegiatan usaha lain, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MODAL

Pasal 6

(1)Modal PD Busel Sejahtera merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan dan tidak terbagi atas saham-saham.
(2)Besarnya modal PD Busel Sejahtera pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) sebagai modal penyertaan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
(3)Penyertaan modal yang berasal dari pihak ketiga dimungkinkan sepanjang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Setiap penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal daerah yang tertanam pada PD Busel Sejahtera ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)Perubahan modal disetor tidak perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah tetapi persetujuan atas modal setor tersebut merupakan kewenangan RUPS.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 8

(1)Pengelolaan PD Busel Sejahtera dilakukan oleh Direksi.
(2)Direksi dalam menjalankan tugasnya diawasi oleh Dewan Pegawas.

BAB VII

PENGURUS

Pasal 9

(1)Dewan Pengawas terdiri atas unsur Pemerintahan Daerah/ Tenaga Ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Dewan Pengawas.
(2)Dewan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap PD Busel Sejahtera termasuk pelaksanaan rencana kerja dan rencana kerja anggaran.
(3)Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 10

Pengangkatan Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.warga negara Indonesia;
b.memiliki keahlian keuangan/ perusahaan sera dipandang mempunyai akhlak dan moral yang baik;
c.tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan/atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang Perusahaan Daerah;
d.sesama anggota Dewan Pengawas dan antar anggota Dewan Pengawas serta anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…