DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Selatan Nomor 12 Tahun 2024

Nomor: 12
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH BAB IV PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2005-2025; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; t

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Norn.or 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Norn.or2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Norn.or 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 BUPATl BUTON SELATAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2025-2045 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN NOMOR : 1i TAHUN 2024 BUPATI BUTON SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan. MEMUTUSKAN : BUPATI BUTON SELATAN dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN Dengan Persetujuan Bersama Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembcntukan Kabupatcn Buron Selatan di Provinsi Sulawesi Teriggara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
6.Undarig-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teniang Pemeriritahun Dnernh [Lernbnran N.-gara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 2·t4, T: mbahan Lcmbaran Negara Republik lndon ·sio Nomor 5!->67) scbagaimana t lnh diubah beberapa kali l crnkhrr ckng...in Undang Undnng Nomor 6 Tahun 2023 t ntang P metapan Peraturan P rnerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 t · ntang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 omor 41. Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 6856);
7.Peraturan Daerah Nomor l l Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keernpat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan; Tujuan penyusunan RPJPD:

a.sebagai pedoman penyusun arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045;
b.memberikan gambaran umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir tahun 2045;

BAB I

KETENTUAN UMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2025-2045

Pasal 2

Penyusunan RPJPD dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah makro berwawasan 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang Daerah.

2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemeri.ntahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwaki..lan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Oaerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buton Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025-2045.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Buton Selatan untuk periode S (lima) tahunan.
8.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Buton Selatan untuk periode 1 ( satu) tahun.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Visi adalah rumusan um um mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB LL

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Misi RPJPD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (1) huruf b, adafah:

a.mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
b.mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan;
c.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kompeten, transparan, dan bersih dari korupsi;
d.menjaga keamanan daerah, melalui stabilitas ekonomi, ketahanan sosial budaya, ketahanan energi, air dan pangan;
e.Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Tangguh Terhadap Bencana; dan
f.mewujudkan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang merata dan berkualitas.

Pasal 5

Visi RPJPD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (1) huruf a, adafah "Buton Selatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Berbasis Ekonomi Biru yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan".

Pasal 4

(1)Ruang lingkup penyusunan RPJPD meliputi:
1. a.visi;
2. b.misi;
3. c.arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah.
(2)Visi, Misi dan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalarn dokumen RPJPD.
1. c.menjabarkan indikasi dari gambaran umum yang diinginkan dan bagairnana mencapainya;
2. d.pedoman umum bagaimana mencapai sasaran pernbangunan yang dibagi dalam 4 (empat) tahapan berbentuk arah kebijakan;
3. e.membcrikan pedoman penyusun visi, misi dan program pembangunan 5 (lima) tahunan; dan
4. f.pedoman dalarn penyusunan dokumen RPJMD.

Pasal 11

(1)RPJPD dapat dilakukan perubahan, apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah,
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menujukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah; BABV PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buton Selatan.

Pasal 9

RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD sesuai arah kebijakan dan pencapai.an sasaran pokok daerah pada setiap tahapan.

BAB IV

PELAKSANAAN, PENGENDALIANDANEVAWASI

Pasal 8

(1)RPJPD disusun dalam bentuk dokurnen dengan sistimatika sebagai berikut:
1. a.Bab I Pendahuluan;
2. b.Bab II Garnbaran Umum Kondisi Daerah:
3. c.Bab 111 Permasalahan dan lsu-Isu Strarcgi Daerah;
4. d.Bab IV Visi dan Misi Daerah;
5. e.Bab V Arab kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah: dan
6. f.Bab VI Penutup.
(2)Dokumen RPJPD dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

A rah kebijakan dan sasaran pokok daerah RPJ PD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (1) huruf c, digunakan sebagai dasar penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalarn periode tertentu dalam hal terjadi kekosongan RPJMD. DE BUDIMAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024 NOMOR : ,9 NOREG. RATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA: AHM. RIDWAN BAD TON SELATAN, Diundangkan di Batauga pada tanggal ~ P~M&ef!. 2024 Ditetapkan di Batauga pada tanggal J..O o ~E;('yl~e,tt 2024 ' , 'TEN~

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…