DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Pendirian Bab III Nama, Tempat Kedudukan Hukum, Tujuan dan Lapangan Usaha Bab IV Modal Bab V Organ dan Kepegawaian PDAM Bab VI Tahun Buku, Anggaran dan Laporan Keuangan Bab VII Penetapan dan Penggunaan Hasil Usaha Bab VIII Kerjasama Bab IX Pengawas Bab X Pembubaran Bab XI Asosiasi Bab XII Ketentuan Peralihan Bab XIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat

(2)Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum dilakukan oleh BUMN dan BUMD yang di bentuk secara khusus untuk mengembangkan sistem penyediaan air minum;
1. c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, salah satu wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum adalah dapat membentuk BUMD penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum;
2. d.bahwa untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 40 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bermaksud mendirikan BUMD berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum;
3. e.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum dipandang perlu mengatur Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Selatan dengan Peraturan Daerah; SALINAN 2
4. f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563); 3
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 );
16.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 4
22.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur; 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah; 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum; 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah; 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 30.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/ Menkes/ PER/ IX/ 1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN dan BUPATI BUTON SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BUTON SELATAN. 5

BAB I

KETENTUN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan.
5.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Selatan yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah serta bergerak di bidang pelayanan air minum.
6.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Buton Selatan.
7.Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Buton Selatan.
8.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Selatan.
9.Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam PDAM.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah besama DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan, selanjutnyan disingkat APBP adalah rencana keuangan tahunan PDAM yang dibahas bersama Badan Pengawas dan disetujui oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
12.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah.
13.Penyidik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai PDAM, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Air Minum yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Selatan. 6

Pasal 4

(1)PDAM berkedudukan di Ibu Kota Pemerintahan Daerah.
(2)PDAM dapat mendirikan cabang di luar ibu kota Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PDAM didirikan dengan tujuan :

a.Memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih dan air minum bagi masyarakat;
b.Mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
c.Sebagai salah satu sumber Pendapatan Aslil Daerah (PAD).

Pasal 6

(1)Lapangan usaha PDAM adalah :
1. a.Penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di Daerah;
2. b.Jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi Daerah;
3. c.Membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum;
4. d.Menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata dan efisien;
5. e.Menyelenggarakan pengaturan pengelolaan air minum kepada masyarakat; dan
6. f.Menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur.
(2)Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana yang di maksud pada ayat
(1)huruf b, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
(3)PDAM dapat mengerjakan proyek/ kegiatan yang didanai oleh APBN dan/ atau APBD serta Hibah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

BAB IV

MODAL

Pasal 7

(1)Modal dasar PDAM terdiri dari :
1. a.Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
2. b.Neraca permulaan PDAM yang berasal dari semua aktiva dan pasiva air bersih Kabupaten Buton Selatan. 7
(2)Modal dasar yang bersumber dari APBD Kabupaten Buton Selatan ditetapkan melalui Peraturan Daerah tersendiri.
(3)Dengan persetujuan DPRD, modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan menyisihkan sebagian APBD dan/atau penyertaan modal dari pemerintah pusat dan/atau pinjaman dan/atau lain-lain yang sah.
(4)Dalam Operasional awal setelah ditetapkan pendirian PDAM diberikan modal operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
(5)Tahap I (Pertama) direalisasikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) setelah Pendidian PDAM ditetapkan, dan sisanya direalisasikan selama 2 (dua) tahun anggaran berikutnya.
(6)Penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Direksi melalui RABP (Rencana Anggaran Biaya Perusahaan) dengan persetujuan Bupati.

BAB V

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PDAM

Pasal 8

(1)PDAM yang dibentuk didukung dengan organ dan Kepegawaian.
(2)Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.Bupati Buton Selatan selaku pemilik modal;
2. b.Dewan Pengawas;
3. c.Direksi.
(3)Susunan Organisasi PDAM terdiri dari :
1. a.Dewan Pengawas;
2. b.Direksi;
3. c.Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan; dan
  3. 3.Sub Bagian Langganan.
4. d.Bagian Teknik, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Distribusi;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan; dan
  3. 3.Sub Bagian Produksi.
5. e.Satuan Pengawas Interen; dan
6. f.Cabang.
(4)Susunan Organisasi PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masing- masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi PDAM. 8

Pasal 9

(1)PDAM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air minum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan, sosial dan pelayanan umum.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM mempunyai fungsi :
1. a.Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan air minum;
2. b.Pelaksanaan pelayanan umum di bidang penyediaan air minum;
3. c.Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pengelolaan dan penyediaan air minum; dan
4. d.Penyelenggaraan kegiatan tata usaha dan rumah tangga PDAM.

Pasal 10

(1)Dewan Pengawasan terdiri dari unsur pemerintah Daerah, profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
(2)Tata cara pengangkatan Dewan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…