DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Selatan Nomor 13 Tahun 2024

Nomor: 13
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan pada tanggal 2 bulan September tahun 2024;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 BUPATI BUTON SELATAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2025 TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENBUTON SELATAN NOMOR : ( 3 TAHUN 2024 BUPATIBUTON SELATAN PROVINS! SULAWESITENGGARA Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Euton Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APED adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. PERATURANDAERAHTENTANGANGGARANPENDAPATAN DANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2025 Menetapkan MEMUTUSKAN: EUPATIBUTONSELATAN dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBUTONSELATAN Dengan Persetujuan Bersama tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang_Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 648);
6.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 Nomor 8); , \ ; . I •. . . .

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp665.283.762.276,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah),- yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer;
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 2

(1)APBD tercliri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
(2)APBD Kabupaten Euton Selatan Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp702.283.762.276,- (Tujuh Ratus Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah),- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Pendapatan daerah Rp665.283. 762.276,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);
2. b.Belanja daerah Rp702.283.762.276,- (Tujuh Ratus Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah),- Defisit/Surplus Rp(37.000.000.000),-
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp37.000.000.000,-
  2. 2.Pengeluaran RpO- Pembiayaan netto Rp37.000.000.000,- Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenan RpO,-
  3. 6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
  4. 7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang cliakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
  5. 8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
  6. 9.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
  7. 10.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. •. , \

Pasal 6

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar RpS.806.584.724,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp636.379.219.092,- (Enam Ratus Tiga Puluh Enam MilyarTiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah),- yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat;
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, direncanakan sebesar Rp620.112.707.000,- (Enam Ratus Dua Puluh MilyarSeratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp16.266.512.092,- ·(Enam Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah).

Pasal 4

(1)Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp20.097.958.460,- (Dua Puluh Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah),- yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp6.601.178.792,- (Enam Milyar Enam Ratus Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp7.194.672.000 (Tujuh Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp3.802.107.668,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Juta Seratus Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,- (Dua Milyar LimaRatus Juta Rupiah). . - ••

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp132.361.292.228,84,- (Seratus Tiga Puluh Dua MilyarTiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Koma Delapan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Belanja modal tanah;

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp475.295.766.396,16,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Dua ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tigat Ratus Sembilan Puluh Enam Koma Enam Belas Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja subsidi;
5. e.Belanja hibah; dan
6. f.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp302.920.941.345,56,- (Tiga Ratus Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh LimaKomaLima Puluh Enam Rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp168.844.872.050,60,- (Seratus Enam Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu LimaPuluh KomaEnam Puluh Rupiah). (4} Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp3.529.953.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar RpO,-(Nol}.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp702.283.762.276,- (Tujuh Ratus Dua MilyarDua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer. • • • l

Pasal 11

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, direncanakan sebesar Rp90.515.770.656,00,- (Sembilan Puluh Miliyar Lima Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

(1)Belanja Bagi hasil direncanakan sebesar Rp890.292.256,00,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
(2)Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota direncanakan sebesar Rp89.625.478.400,- (Delapan Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Puluh LimaJuta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan sebesar Rp4.110.932.995,- (Empat Milyar Seratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

b.Belanja modal peralatan dan mesin;
c.Belanja modal gedung dan bangunan;
d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e.Belanja modal aset tetap lainnya; dan
f.Belanja modal aset lainnya.

(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rpl0.273.979.442,84,- (Sepuluh Miliyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Koma Delapan Puluh Empat Rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp66.084.477.028,- (Enam Puluh Enam Milyar Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, direncanakan sebesar Rp53.334.881.490,- (Lima Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp957.954.268,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rpl.650.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). ~-,, . • • • 4

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…