DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan Bab III Penyertaan Modal Bab IV Pengawasan Bab V Pembagian Keuntungan Bab VI Ketentuan Peralihan Bab VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buton Selatan pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); SALINAN
6.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN dan BUPATI BUTON SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.
5.Bagian keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten Buton Selatan adalah bagian keuntungan bersih Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara setelah dikurangi pajak yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7.Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut BPD Sultra adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah pada BPD Sultra bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan dalam upaya menambah Pendapatan Asli Daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPD Sultra yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
(2)Apabila penyertaan modal telah melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.
(3)Penyertaan modal Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Buton Selatan.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 4

(1)Bupati dapat menunjuk Pejabat profesional dan angkuntabel di lingkungan pemerintah daerah untuk melakukan Pengawasan atas Penyertaan Modal Daerah.
(2)Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 5

(1)Bagian keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dibayar setiap akhir tahun buku BPD Sultra menjadi hak daerah.
(2)Bagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

Semua Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan. Ditetapkan di Batauga Padatanggal 28 Okotber 2016 Pj. BUPATI BUTON SELATAN, OMN ILAH LADAMAY Diundangkan di Batauga padatanggal 28 Okotber 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN, LA ASARI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2016 NOMOR : 14 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR : 14/119/2016 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BUTON SELATAN, Drs. LA GANEFO, M.H Pembina TK. I, IV/b NIP. 19671231 199403 1 090

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…