DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Oktober 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 461

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup dan Asas Umum Bab III Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Daerah Bab IV Asas Umum dan Struktur APBD Bab V Penyusunan Rancangan APBD Bab VI Penetapan APBD Bab VII Pelaksanaan APBD Bab VIII Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD Bab IX Penatausahaan Keuagan Daerah Bab X Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bab XI Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD Bab XII Kekayaan dan Kewajiban Bab XIII Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Bab XIV Penyelesaian Kerugian Daerah Bab XV Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bab XVI Tata Cara Penyisihan Piutang Bab XVII Tata CaraPenyisihan Dana Bergulir Bab XVIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

b.menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Daerah;
c.menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang;
d.menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
e.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Daerah;
f.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang Daerah;
g.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik Daerah; dan
h.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

(3)Kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
1. a.kepala SKPKD selaku PPKD; dan
2. b.kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran/ Barang Daerah.
(4)Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah.
(5)Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah selaku wakil koordinator pengelolaan keuangan Daerah. 13
(6)Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupatiberpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berkaitan dengan tugas dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah termasuk pengelolaan keuangan Daerah.
(2)Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang :
1. a.penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
2. b.penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang Daerah;
3. c.penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
4. d.penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
5. e.tugas-tugas pejabat perencana Daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan Daerah; dan
6. f.penyusunan laporan keuangan Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
(3)Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) koordinator pengelolaan keuangan Daerah juga mempunyai tugas :
1. a.memimpin TAPD;
2. b.menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
3. c.menyiapkan pedoman pengelolaan barang Daerah;
4. d.memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan
5. e.melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan Daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
(4)Koordinator pengelolaan keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati.
(5)Asisten Sekretaris Daerah selaku wakil koordinator pengelolaan keuangan Daerah, membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
(6)Wakil koordinator pengelolaan keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. 14

Pasal 7

(1)PPKD mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah;
2. b.menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
3. c.melaksanakan pemungutan pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. d.melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
5. e.menyusun laporan keuangan Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
6. f.melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
(2)PPKD selaku BUD berwenang :
1. a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. b.mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
3. c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. d.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
5. e.melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
6. f.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
7. g.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
8. h.menyimpan uang Daerah;
9. i.menetapkan SPD;
10. j.melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola serta menatausahakan investasi;
11. k.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum Daerah;
12. l.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah; m.melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
13. n.melakukan pengelolaan utang dan piutang Daerah;
14. o.melakukan penagihan piutang Daerah;
15. p.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
16. q.menyajikan informasi keuangan Daerah; dan
17. r.melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Daerah. 15

Pasal 8

(1)Bupati dapat menunjuk SKPD yang bertugas untuk melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
(2)SKPD yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan SKPKD.

Pasal 9

(1)PPKD selaku BUD dapat menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku kuasa BUD.
(2)Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan anggaran kas;
2. b.menyiapkan SPD;
3. c.menyiapkan SP2D; dan
4. d.menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan Daerah.
(4)Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2), huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n, dan huruf o.
(5)Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD.

Pasal 10

Pelimpahan wewenang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(4), dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 11

Pejabat Pengguna Anggaran/ Barang Daerah mempunyai tugas dan wewenang :

a.menyusun RKA-SKPD;
b.menyusun DPA-SKPD;
c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
d.melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f.melaksanakan pemungutan penerimaan bukan Pajak;
g.mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h.menandatangani SPM atas beban anggaran belanja SKPD yang dipimpinnya; 16
i.mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
j.mengelola barang milik Daerah/kekayaan Daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
k.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
l.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
m.melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/ Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
n.bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

(1)Pejabat Pengguna Anggaran/ Barang dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang.
(2)Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada SKPD sebagaimana dimakud pada ayat (1) minimal pejabat eselon III.
(3)Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
(4)Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan Daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(5)Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan anggaran/barang yang dilimpahkan kepadanya.
(6)Atas pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (5), Kuasa Pengguna anggaran/ barang melaporkan dan mempertanggungjawabkannya kepada pengguna anggaran/ barang.

Pasal 13

(1)Pejabat Pengguna Anggaran/ Barang dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK atas usul Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang.
(2)Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(3)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup :
1. a.mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. b.melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
3. c.menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 17
(4)Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

(1)Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(2)PPTK yang ditunjuk adalah pejabat eselon IV, kecuali ditentukan lain atas pertimbangan Bupati.
(3)PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/ Barang melalui Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang.

Pasal 15

(1)Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK- SKPD.
(2)PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
1. a.meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang;
2. b.meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-GU nihil dan SPP LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
3. c.menyiapkan SPM;
4. d.melakukan verifikasi SPJ;
5. e.melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
6. f.melaksanakan akuntansi SKPD; dan
7. g.menyiapkan laporan keuangan SKPD.
(3)PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara/Daerah, bendahara, dan/atau PPTK, kecuali ditentukan lain atas pertimbangan Bupati sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

(1)Bupati atas usul PPKD mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD. 18
(2)Bupati atas usul PPKD mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
(3)Bupati atas usul PPKD dapat mengangkat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk tiap unit kerja yang ada pada SKPD.
(4)Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada tiap unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(5)Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pejabat fungsional.
(6)Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu Bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
(7)Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Pembantu Bendahara Penerimaan.
(8)Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan/atau Pembantu Bendahara Pengeluaran.
(9)Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembantu Bendahara Penerimaan bertanggungjawab kepada Bendahara Penerimaan.
(10)Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran.
(11)Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Isi peraturan

Teks461PDFHirarki

Memuat teks peraturan…