DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 16 Tahun 2016

Nomor: 16
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 137

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Tata Cara Pemilihan Bab III Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bab IV Masa Jabatan Kepala Desa Bab V Kepala Desa, BPD, Pegawai Negeri Sipil, dan Karyawan BUMN/BUMD yang Maju sebagai Calon Kepala Desa Bab VI Musyawarah Desa dan Pemilihan Kepala Desa antar Waktu Bab VII Pemberhentian Kepala Desa Bab VIII Pembiayaan Bab IX Pengawasan Bab X Ketentuan Pidana Bab XI Ketentuan Peralihan Bab XII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); SALINAN 2
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN dan BUPATI BUTON SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Buton Selatan.
5.Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan.
6.Desa adalah Desa dan Desa adat yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 3 hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Buton Selatan.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan.
8.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa di Kabupaten Buton Selatan.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
10.Pemilihan kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan.
13.Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan tugas teknis pelayanan dan membantu kepala Desa sebagai unsur wilayah yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Buton Selatan.
14.Panitia Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disebut PPK adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten Buton Selatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan.
15.Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut PPKD adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16.Calon Kepala Desa adalah calon bakal Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa di Kabupaten Buton Selatan.
17.Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat dari unsur Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan kewenangan serta kewajiban Kepala Desa dalam kurung waktu tertentu.
19.Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru. 4
21.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
22.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23.Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
24.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat atau putra Desa.
25.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan bakal calon.
26.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28.Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan, dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
29.Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.
30.Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
31.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 2

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.secara serentak satu kali; atau
2. b.dilakukan secara bergelombang.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada hari yang sama di Desa pada wilayah Daerah Kabupaten Buton Selatan.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun pada wilayah daerah Kabupaten Buton Selatan.

Pasal 3

(1)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan : 5
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(2)Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun, yakni Tahun 2017, Tahun 2019 dan Tahun 2021

Pasal 4

(1)Pada tingkat Daerah, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
(2)Keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
1. a.Staf ahli yang membidangi pemerintahan Desa;
2. b.Asisten yang membidangi Pemerintahan Desa;
3. c.Instansi yang membidangi Pemerintahan Desa;
4. d.Instansi yang membidangi Kepegawaian;
5. e.Instansi yang membidangi Pendidikan;
6. f.Instansi yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. g.Instansi yang membidangi Kesehatan;
8. h.Bagian Hukum;
9. i.Instansi yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. j.Bagian Pemerintahan Umum;
11. k.Camat yang melayani Desa yang melakukan pemilihan Kepala Desa; dan
12. l.Unsur TNI/Polri.
(3)Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;
7. g.memfasilitasi penelitian dan klarifikasi administrasi bakal calon kepala Desa;
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
9. i.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 6

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan dan penghitugan suara;
d.penetapan hasil pemilihan; dan
e.pelantikan.

Pasal 6

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas kegiatan :

a.pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa;
b.pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;
c.laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;
d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
e.persetujuan biaya pemilihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 7

(1)Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disampaikan secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati u.p. Kepala SKPD yang membidangi pemerintahan desa melalui Camat.
(2)Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah ganjil, yang terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat yang jumlahnya sesuai kebutuhan.
(3)Unsur Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan keterwakilan dusun dan keterwakilan perempuan. 7
(4)Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota;
3. c.bendahara merangkap anggota; dan
4. d.Anggota.
(5)Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 8

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :

a.merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
c.melakukan pendaftaran dan penetapan wajib pilih;
d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
i.melaksanakan pemungutan suara;
j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k.menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
l.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 9

(1)Wajib Pilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai wajib pilih.
(2)Wajib pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
1. a.penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai wajib pilih;
2. b.tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
4. d.berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga. 8
(3)Wajib pilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 10

(1)Daftar Wajib Pilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
(2)Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengakomodasi kondisi kependudukan yang mutakhir :
1. a.karena usia pemilih telah memenuhi syarat, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
2. b.belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
3. c.telah meninggal dunia;
4. d.karena pindah domisili ke Desa lain; atau
5. e.karena belum terdaftar.
(3)Berdasarkan daftar Wajib Pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Isi peraturan

Teks137PDFHirarki

Memuat teks peraturan…