Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :
1.Lampiran I. 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi:
Lampiran I.2 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan; Lampiran I.3 Lampiran 1.4
2.Lampiran II
3.Lampiran III
4.Lampiran IV
5.Lampiran V
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII
8.Lampiran VIII
9.LampiranIX
10.Lampiran X
11.Lampiran XI
12.Lampiran XII
13.Lampiran XIII
14.Lampiran XIV
15.Lampiran XV
16.Lampiran XVI
17.Lampiran XVII
18.Lampiran XVIII Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, progran, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan; Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dan bergulir; Daftar penyertaan modal ( Investasi ) daerah; Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar rekapitulasi konstruksi dalam penkerjaan; Daftar rekapitulasi aset lainnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; dan Daftar Kewajiban Jangka Panjang.
19.Lampiran XIX
20.Lampiran XX Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesai.kan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Laporan Kinerja dan Iktisar Laporan Keuangan Sadan Usaha Milik Daerab/Perusahaan Daerab. DE BUDIMAN 2 KABUPATEN BUTON SELATAN,