BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH BAB III KETENTUAN PENUTUP
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. 3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2021. 5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah ni1ai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang ni1ai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu clibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan cliterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 10. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama suatu periode. 11. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya. 12. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. 13. Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan suplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 14. Laporan Arus Kas adalah laporan keuangan yang memberikan informasi penerimaan kas, perbahan kas bersib dan pembayaran kas yang meliputi kegiatan operasi, investasi dan kegiatan pendanaan dalam kurun waktu 1 (satu) periode tertentu. 15. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan keuangan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan jumlah modal pada periode tertentu. 16. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. 17. Sisa Lebib Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalab selisib lebib realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tabun Anggaran 2021, memuat laporan keuangan meliputi : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebib; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerab. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerab/ Perusabaan Daerab.
(1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana diroaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. (2) Rincian pendapatan, belanja dan pembiyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. Pendapatan b. Belanja Surplus/ defiesit Rp.641. 738. 760.348,00 Rp.671.242.786.048,00 Rp.29.504.025.700,00 c. Pembiayaan, meliputi : 1. Penerimaan 2. Pengeluaran Pembiayaan Neto Rp. 122.438.858.298,40 Rp. 11.861.200.000,00 Rp.110.577.658.298,40 (3) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana climaksud pada ayat (1), sebagai berikut : a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.36.950.923.485,00, dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.604.787.836.863,00 2. Realisasi sebesar sellsi 1ebih/(kurang) Rp.641.738.760.348,00 Rp. 36.950.923.485,00 b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar (Rp.47.071.741.964,00), dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.620.106.537.812,00 2. Realisasi Selisi lebih/(kurang) RD.573.034.795.848,00 (Rp47.071.741.964,00) c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah (Rp.29.504.025.700,40) dengan rincian sebagai berikut: 1. Surplus/defisit setelah perubahan (Rp. 113.527.701.949,00) 2. Realisasi Selisi lebih/(kurang) (RD. 29.504.025.700,00) (Rp. 84.023.676.249,00) RD.122.438,858.298,40 (Rp. 2.950.043.650,60)Selisi 1ebih/(kurang) d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp.2.950.043.650,60) dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Rp.125.388.901.949,00 perubahan 2. Realisasi e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran pengeluaran neto setelah Rp. 11.861.200.000,00 perubahan 2. Realisasi RD. 11,861200.000,00 Selis± 1ebih/(kzurang) Rp. 0,00 f. selisi anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.98.095.104.845,50 dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran pembiayaan netto setelah Rp. 113.527.701.949,00 perubahan 2. Realisasi Selis1 lebih/(kurang) RD. 110,577.658.298,40 (Rp. 2.950.043.650,60)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurufb, per 31 Desember 2021, sebagai berikut: a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. b. Penggunaan SAL (Rp. 31.857.851.449,40 31.859. 741.449,40) c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun lalu e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. Rp. Rp. 81.071. 742.598,40 1.890.000,50 81.073.632.598,40
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, per 31 Desember 2021, sebagai berikut: a. Jumlah Aset Rp.1.387.548.640.167,22 b. Jumlah Kewajiban c. Jumlah Ekuitas Rp. 80.818.779.697,33 Rp.1.306.729.860.469,89
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, per 31 Desember 2021, sebagai berikut: a. Jumlah Pendapatan Rp.631.712.943.883,33 b. Jumlah Beban (Rp.478.445.356.644,71) Surplus/Defisit Rp.153.267 .587.238,62
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut: a. Saldo Kas Awal per 1 Januari tahun 2021 Rp. 32.085.231.086,90 b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Rp. 190.473.983.652,00 (Rp.219.978.009.352,00) d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Rp. 78.717.916.849,00 e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Rp. 354.803. 723,50 f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2021 Rp. 81.655.815.963,40
Laporan Perubahan Ekuitas dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, per 31 Desember 2021 sebagai berikut : a. Ekuitas Awal b. Surplus/Defisit LO Rp. 1.137.791.382.195,20 Rp. 153.267.587.238,62 c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan d. Ekuitas Akhir Rp. 15.670.891.036,07 Rp. 1.306. 729.860.469,89
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari : 1. Lampiran I. 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi: Lampiran I.2 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan; Lampiran I.3 Lampiran 1.4 2. Lampiran II 3. Lampiran III 4. Lampiran IV 5. Lampiran V 6. Lampiran VI 7. Lampiran VII 8. Lampiran VIII 9. LampiranIX 10. Lampiran X 11. Lampiran XI 12. Lampiran XII 13. Lampiran XIII 14. Lampiran XIV 15. Lampiran XV 16. Lampiran XVI 17. Lampiran XVII 18. Lampiran XVIII Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, progran, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan; Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dan bergulir; Daftar penyertaan modal ( Investasi ) daerah; Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar rekapitulasi konstruksi dalam penkerjaan; Daftar rekapitulasi aset lainnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; dan Daftar Kewajiban Jangka Panjang. 19. Lampiran XIX 20. Lampiran XX Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesai.kan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Laporan Kinerja dan Iktisar Laporan Keuangan Sadan Usaha Milik Daerab/Perusahaan Daerab. DE BUDIMAN 2 KABUPATEN BUTON SELATAN,
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2021.
KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerab ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan. Ditetapkan di Batauga pada tanggal 2022 Diundangkan di Ba pada tanggal SEKRETARIS D DE BUDIMAN AERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR : NOREG. PIRATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 2/ 70/ 2022
Membuka PDF…