DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan Bab III Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bab IV Susunan Organisasi Dinas Bab V Kelompok Jabatan Fungsional Bab VI Unit Pelaksana Teknis Daerah Bab VII Tata Kerja Bab VIII Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi dan Pemberhentian dalam Jabatan Bab IX Administrasi dan Pembiayaan Bab X Ketentuan Peralihan Bab XI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Selatan. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republiki Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Salinan 2
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563) ;
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN dan Bupati Buton Selatan MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan ; 3
3.Bupati adalah Bupati Buton Selatan ;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
6.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
7.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
8.Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Kabupaten kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu ;
9.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan yang terdiri atas Sekretariat Daerah Kabupaten , Sekretariat DPRD Kabupaten , Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Daerah;
10.Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
11.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Buton Selatan ;
12.Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Daerah Kabupaten Buton Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Selatan yang terdiri atas :

1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ;
2.Dinas Kesehatan ;
3.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
4.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
5.Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika ;
6.Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran ;
7.Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
8.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
9.Dinas Pertanian dan Kehutanan ;
10.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ;
11.Dinas Kelautan dan Perikanan ;
12.Dinas Pendapatan Daerah ;
13.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Kabupaten Buton Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I s/d XIII Peraturan Daerah ini;
(3)Penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 4

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Dinas adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
(2)Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DINAS

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas ;
2. b.Sekretariat ;
3. c.Bidang-Bidang ;
4. d.Sub Bagian dan Seksi-Seksi ;
5. e.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat terdiri atas Sub Bagian dan Bidang terdiri atas Seksi.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas ;
2. b.Sekretariat;
3. c.Bidang Pendidikan Dasar;
4. d.Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan ;
5. e.Bidang PAUDNI dan Luar Sekolah ;
6. f.Bidang Perencanaan ;
7. g.Bidang Kepemudanaan ;
8. h.Bidang Keolahragaan ;
9. i.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
10. j.Kelompok Jabatan Fungsional. 5
(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

(1)Sekretariat terdiri dari :
1. a.Sub Bagian Keuangan;
2. b.Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
3. c.Sub Bagian Kepegawaian.
(2)Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

(1)Bidang Pendidikan Dasar terdiri atas :
1. a.Seksi Sekolah Dasar ;
2. b.Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ;
3. c.Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
(2)Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

Pasal 9

(1)Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan terdiri atas :
1. a.Seksi Kurikulum SMU dan SMK;
2. b.Seksi Sekolah Menengah Umum;
3. c.Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
(2)Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan.

Pasal 10

(1)Bidang PAUDNI dan Luar Sekolah terdiri atas :
1. a.Seksi PAUDNI
2. b.Seksi Pendidikan Luar Sekolah ;
3. c.Seksi Pendidikan kejar Usaha dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
(2)Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang PAUDNI dan Luar Sekolah.

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…