DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan Bab III Penyertaan Modal Bab IV Sumber Dana Bab V Pembagian Keuntungan Bab VI Pembinaan dan Pengawasan Bab VII Ketentuan Peralihan Bab VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah melakukan penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Pada PT. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
c.bahwa dalam rangka memperluas investasi lansung Pemerintah Kabupaten Buton Selatan serta penguatan struktur permodalan pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya, maka perlu melakukan penambahan penyertaan modal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 734);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3);
13.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
14.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
15.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN DAN BUPATI BUTON SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang semula tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Kabupaten Buton Selatan pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
5.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut PT. BPD Sultra adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6.Bagian keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten Buton Selatan adalah bagian keuntungan bersih Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara setelah dikurangi pajak yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Penambahan penyertaan modal kepada PT. BPD Sultra dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan permodalan.
(2)Penambahan penyertaan modal kepada PT. BPD Sultra bertujuan :
1. a.Memperkuat kelembagaan;
2. b.Memperkuat ruang gerak Bank dalam melakukan ekspansi bisnis;
3. c.Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPD Sultra, sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
(2)Besarnya nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPD Sultra, pada Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) sampai dengan tahun 2025.
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Nilai keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPD Sultra sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, sebesar Rp. 20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah).

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPD Sultra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari APBD Kabupaten Buton Selatan.

BAB V

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 6

(1)Pembagian keuntungan penyertaan modal Pemerintah Daerah dihitung secara proposional antara Pemerintah Daerah dengan PT. BPD Sultra.
(2)Besarnya pembagian keuntungan dari hasil penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah dikurangi pajak PT. BPD Sultra.
(3)Bagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke kas Daerah pada setiap akhir tahun buku PT. BPD Sultra.
(4)Pembagian keutungan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan asli daerah dari pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Bupati dapat menunjuk pejabat profesional dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah, untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyertaan modal Daerah.
(2)Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Semua Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan. Ditetapkan di Batauga pada tanggal 16 Maret 2021 BUPATI BUTON SELATAN, LA ODE ARUSANI Diundangkan di Batauga pada tanggal 16 Maret 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN, LA SIAMBO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 3 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR : 3/36/2021

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…