DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan Bab III Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bab IV Susunan Organisasi Bab V Kelompok Jabatan Fungsional Bab VI Unit Pelaksana Teknis Badan Bab VII Tata Kerja Bab VIII Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi dan Pemberhentian dalam Jabatan Bab IX Administrasi dan Pembiayaan Bab X Ketentuan Peralihan Bab XI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mendukung kelancaran tugas-tugas dibidang pengawasan, perencanaan serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda serta Lembaga Teknis Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Selatan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republiki Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Salinan Bagian Hukum Buton Selatan ………………2015 2
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563) ;
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN dan Bupati Buton Selatan MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan ;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan ;
3.Bupati adalah Bupati Buton Selatan ;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan yang terdiri atas Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten ;
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
7.Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan;
8.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
9.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
10.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
11.Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Kabupaten kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
12.Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
13.Rumah Sakit Umum Daerah adalah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan ;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Selatan terdiri atas :
1. a.Inspektorat;
2. b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. c.Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :
  1. 1.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  2. 2.Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan ;
  3. 3.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
  4. 4.Badan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;
  5. 5.Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat ;
  6. 6.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;
  7. 7.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ;
  8. 8.Kantor Lingkungan Hidup ;
  9. 9.Rumah Sakit Umum Daerah.
(2)Penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;

Pasal 3

Struktur Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I s/d XI Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati ;
(2)Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik ;
(3)Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit ;
(4)Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, sedangkan yang berbentuk Rumah sakit dipimpin oleh Direktur ;
(5)Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah ;
(6)Kepala dan Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah terdiri atas :
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat;
3. c.Bidang;
4. d.Sub Bagian dan Sub Bidang;
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat terdiri atas Sub Bagian dan Bidang terdiri atas Sub Bidang.

Pasal 7

(1)Inspektorat terdiri dari :
1. a.Inspektur ;
2. b.Sekretariat Inspektorat ;
3. c.Inspektur Pembantu I
4. d.Inspektur Pembantu II
5. e.Inspektur Pembantu III
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
(3)Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu dan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur.

Pasal 8

(1)Sekretariat Inspektorat membawahi :
1. a.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
2. b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. c.Sub Bagian Perlengkapan, Evaluasi dan Pelaporan.
(2)Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

(1)Inspektur Pembantu I ;
(2)Inspektur Pembantu II ;
(3)Inspektur Pembantu III ;
(4)Masing-masing Inspektus membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Auditor :

Pasal 10

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :
1. a.Kepala Badan ;
2. b.Sekretariat ;
3. c.Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya;
4. d.Bidang Pemantauan dan Evaluasi;
5. e.Bidang Fisik dan Prasarana;
6. f.Bidang Penelitian dan Pengembangan;
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan ;
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…