DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III HAK DAN KEWAJIBAN BAB IV PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BAB V RUANGAN/TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK (SMOKING AREA) BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF BAB X KETENTUAN PIDANA BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan.
5.Orang adalah orang pribadi atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
6.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
7.Kawasan Tanpa Rokok adalah kawasan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan/atau merokok.
8.Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
9.Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomi.
10.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
11.Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
12.Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
13.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau tempat pengelolaan pendidikan dan/atau pelatihan.
14.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta dan/atau masyarakat.
15.Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
16.Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruangan yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
17.Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak adalah tempat dan/atau arena yang diperuntukkan bagi kegiatan anak-anak.
18.Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
19.Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
20.Perkantoran Pemerintah Daerah adalah lingkungan gedung/kantor yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
21.Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
22.Smoking Area adalah Kawasan atau Area yang khusus disediakan untuk merokok.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan :

a.Kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
b.Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
c.Kemanfaatan umum, berarti bahwa kawasan tanpa rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat;
d.Keterpaduan, berarti bahwa dalam melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
e.Keserasian, berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan;
f.Kelestarian dan berkelanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan pencegahan terhadap perokok pemula;
g.Partisipatif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung, maupun tidak langsung;
h.Keadilan, berarti bahwa pelaksanaan kawasan tanpa rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara dan/atau masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender; dan
i.Transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk :

a.memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
b.memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
c.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
d.menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
e.untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
f.untuk mencegah perokok pemula.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1)Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
(2)Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
(3)Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 5

Setiap orang wajib tidak merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, kecuali ditempat khusus yang disediakan untuk merokok (Smoking Area).

Pasal 6

(1)Setiap Pimpinan lembaga dan/atau badan pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib :
1. a.melarang orang merokok pada tempat dan/ atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
2. b.memasang tanda dilarang merokok.
(2)Pimpinan lembaga dan/atau badan pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, dapat menyediakan tempat khusus merokok (smoking area).

BAB IV

PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 7

(1)Bupati menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.kantor pemerintah daerah ;
2. b.tempat pelayanan kesehatan;
3. c.tempat proses belajar mengajar;
4. d.tempat anak bermain;
5. e.tempat ibadah;
6. f.tempat kerja; dan
7. g.tempat umum.
(3)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk area diluar pagar.
(4)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan secara bertahap dengan memperhatikan :
1. a.telah dilaksanakan sosialisasi berupa informasi/penyuluhan terhadap tempat-tempat yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait.
2. b.telah tersedianya sarana berupa smoking area, tanda/petunjuk/ peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk/peringatan ruangan untuk merokok (smoking area).

Pasal 8

(1)Kantor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi kantor Dinas/ Badan, kantor Kecamatan, kantor Kelurahan/ Desa, UPTD, dan Kantor Badan Usaha Milik Daerah.
(2)Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas, balai pengobatan, balai kesejahteraan ibu dan anak, klinik kecantikan, klinik perawatan penderita narkoba, tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan, rumah bersalin, tempat praktek bidan/perawat swasta, klinik kesehatan, apotek, toko obat, laboratorium kesehatan dan/atau sarana kesehatan lainnya.
(3)Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)huruf c, meliputi :
1. a.Tempat pendidikan formal, yaitu :
  1. 1.Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
  2. 2.Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
  3. 3.Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
  4. 4.Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas; dan
  5. 5.Tempat pendidikan formal lainnya.
2. b.Tempat pendidikan non formal, yaitu :
  1. 1.lembaga kursus/pelatihan;
  2. 2.Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat;
  3. 3.tempat pendidikan non formal lainnya.
(4)Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi :
1. a.kelompok bermain anak (play group); dan
2. b.tempat Penitipan Anak (TPA);
(5)Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi masjid/mushola, gereja, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
(6)Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f meliputi pabrik, tempat kerja di kantor swasta.
(7)Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g meliputi pertokoan/mall, hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, pasar, terminal, stasiun, tempat wisata, dan kolam renang.

Pasal 9

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang untuk :

a.memproduksi atau membuat rokok;
b.menjual rokok;
c.menyelenggarakan iklan rokok;
d.mempromosikan rokok; dan/atau
e.merokok.

BAB V

RUANGAN/TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK (SMOKING AREA)

Pasal 10

Ruangan/ tempat khusus untuk merokok wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a.tempat terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
b.dipasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok (smoking area);
c.dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
d.dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan/atau
e.dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…