DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB I PENYELENGGARAAN BAB III SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAB IV PENDANAAN BAB V TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM BAB VI PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Pemberian Bantuan Hukum Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); BUPATI BUTON SELATAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN NOMOR : ~ TAHUN 2024 BUPATIBUTONSELATAN PROVINSISULAWESITENGGARA Mengingat Menimbang

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati melalui perangkat daerah.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi pada pengalokasian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum.
(4)Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
1. a.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum di Daerah;

Pasal 2

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan.
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
8.Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan.
9.Nonlitigasiadalah cara penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan.
10.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. 11.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi Advokat yang berlaku bagi Advokat. 13.Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan. MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Menetapkan

(1)Pemberi Bantuan Hukum wajib:
1. a.melaporkan kepada perangkat daerah pelaksana penyelenggaraan bantuan hukum tentang program Bantuan Hukum;
2. b.melaporkan setiap penggunaan APBDyang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;
3. c.menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
4. d.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/ atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
5. e.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
6. f.melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik; dan
7. g.melaporkan perkembangan tugasnya kepada Bupati pada akhir tahun anggaran meliputi:
  1. 1.perkem bangan penanganan perkara;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 4

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat :

a.berbadan hukum;
b.terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c.memilikikantor atau sekretariat yang tetap;
d.memilikipengurus; dan
e.memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 3

(1)Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi perkara.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi semua perkara baik litigasi maupun nonlitigasi.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
1. b.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
2. c.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum di Daerah dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
3. d.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati, DPRD, dan Kementerian yang membidangi Hukum dan HAM setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 6

(1)Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.memilikikartu tanda penduduk Daerah;
2. b.mengajukan pemohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
3. c.menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
4. d.melampirkan surat keterangan miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin yang sederajat dari Kepala Desa/Lurah di tempat domisili Penerima Bantuan Hukum.
(2)Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh Pejabat Penegak Hukum meliputi :
1. a.kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;
2. b.kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/ atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
3. c.kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
4. d.kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
5. e.ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
(3)Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani Bantuan Hukum litigasi mendapatkan Penetapan Pengadilan berupa Penunjukan Hakim untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak perlu membuat formulir permohonan Bantuan Hukum dan Surat Keterangan Miskin.

2.penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
3.penggunaan anggaran.

h.memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen.

(2)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf g dapat dikenakan sanksi administra tif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ada ayat (2) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/ atau
3. c.pemutusan hubungan kerjasama.

Pasal 10

(1)Calon Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan Bantuan Hukum.
(2)Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
(3)Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemerintah Daerah menyerahkan pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
(4)Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemerintah Daerah mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 9

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 hanya dapat diberikan pada masyarakat Daerah, atau Penerima Bantuan Hukum di Daerah yang dibuktikan dengan tanda bukti kependudukan

Pasal 8

Pemberian bantuan hukum hanya dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan syarat :

a.telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
b.bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemberi Bantuan Hukum;
c.memiliki kantor, kantor perwakilan, atau sekretariat cabang yang tetap di Daerah.

BAB ILL

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

(1)Penerima Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat mengajukan permohonan secara lisan.
(2)Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 16

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/ atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Dalam hal Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Advokat di Daerah.

Pasal 15

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/ a tau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 14

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1), ayat (2), dan/atau ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/ atau
3. c.pemutusan hubungan kerjasama.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…