BAB II PENYELENGGARAAN Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan.
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
8.Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan.
9.Nonlitigasiadalah cara penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan.
10.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
11.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi Advokat yang berlaku bagi Advokat. 13.Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan. BAB I KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Menetapkan
(1)Pemberi Bantuan Hukum wajib:
a.melaporkan kepada perangkat daerah pelaksana penyelenggaraan bantuan hukum tentang program Bantuan Hukum;
b.melaporkan setiap penggunaan APBDyang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
d.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/ atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
e.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
f.melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik; dan
g.melaporkan perkembangan tugasnya kepada Bupati pada akhir tahun anggaran meliputi:
1.perkem bangan penanganan perkara;