DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban Bab III Susunan Organisasi Bab IV Eselon Bab V Kelompok Jabatan Fungsional Bab VI Pengangkatan dan Pemberhentian Bab VII Tata Kerja Bab VIII Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Operasional Bab IX Kerja Sama dan Koordinasi Bab X Pembinaan dan Pelaporan Bab XI Administrasi dan Pembiayaan Bab XII Ketentuan Lain-lain Bab XIII Ketentuan Peralihan Bab XIV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Selatan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Salinan 2
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
9.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563) ;
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018 );
13.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263).
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN dan BUPATI BUTON SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUAPTEN BUTON SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

a.Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
b.Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
c.Kepala Daerah adalah Bupati Buton Selatan .
d.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
e.Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
f.Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
g.Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
h.Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya yang tentram, tertib dan teratur .
i.Jabatan Fungsional adalah Jabatan fungsional yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah;
j.Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Selatan. 4

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. b.pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati ;
3. c.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
4. d.pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. e.pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. f.pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati ;
7. g.pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
1. a.mengikuti proses penyusunan produk hukum daerah serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
2. b.membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara;
3. c.pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
5. e.membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian Daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
6. f.pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan Pasal 5, Polisi Pamong Praja diberikan:

a.sarana dan prasarana;
b.peralatan dan perlengkapan;
c.perlindungan jiwa, kesehatan dan hukum; dan
d.fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 7

Polisi Pamong Praja berwenang:

a.melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati ;
b.menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hokum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c.memfasilitasi, memberdayakan, dan meningkatan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d.melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati ; dan
e.melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 8

Polisi Pamong Praja berkewajiban :

(1)menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
(2)menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
(3)membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
(4)melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
(5)menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

(1)Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja , terdiri atas:
1. a.Kepala Satuan;
2. b.Sekretariat, yang terdiri atas: 6 1) Sub Bagian Program; 2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, terdiri atas: 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
4. d.Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas: 1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan 2) Seksi Kerjasama.
5. e.Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas: 1) Seksi Pelatihan Dasar; dan 2) Seksi Teknis Fungsional.
6. f.Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas: 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Kecamatan; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Ketentuan mengenai Penjabaran tugas dan fungsi serta uraian jabatan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…