DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Selatan Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Buton Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 35, Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang BUPATI BUTON SELATAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON SELATAN TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN NOMOR: 0 TAHUN 2024 BUPATI BUTON SELATAN PROVINSISULAWESITENGGARA PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN BUTON SELATAN MEMUTUSKAN : Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 195);
11.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Sela tan; Menetapkan

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah :

a.sebagai pedoman pelaksanaan fasilitasi P4GNdi Daerah; dan
b.sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi dan konsultasi antar instansi/ lembaga dalam pelaksanaan P4GNdi Daerah.
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. 3.Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. 5.Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Daerah.
6. 6.Rencana Aksi Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program/ kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan pelaksanaan P4GN.
7. 7.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8. 8.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
9. 9.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan N arkotika.
10. 10.Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan.
11. 11.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
12. 12.Deteksi Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan P4GN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 7

(1)Tim Terpadu P4GN tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Selatan.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Selatan.
(2)Dalam meningkatkan pelaksanaan fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dibentuk Tim Terpadu P4GN pada tingkat:
1. a.Kabupaten; dan
2. b.Kecamatan.

Pasal 5

(1)P4GN dilaksanakan setiap tahun secara terintegrasi dan terukur berdasarkan Rencana Aksi Daerah P4GN.
(2)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan berpedoman pada Rencana Aksi Nasional P4GN.
(3)Format Penyusunan Rencana Aksi Daerah, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pelaksanaan P4GN, meliputi:

a.pencegahan;
b.pemberantasan;
c.fasilitasi rehabilitasi medis;
d.pemberdayaan masyarakat;
e.monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f.pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

a.untuk mewujudkan dan menjamin pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah; dan
b.untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Camat Sekretaris Camat
1. 1.Kepala unit pelaksana teknis dinas
2. 2.Kepala Desa/Lurah setempat
a.Ketua
b.Sekretaris/ pelaksana harian
c.Anggota

Pasal 8

(1)Tim Terpadu P4GNtingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh camat.
(2)Susunan Tim Terpadu P4GN tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: vertikal8. unsur instansi lainnya.
(3)Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
1. a.menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap N arkotika dan Prekursor Narkotika di daerah;
2. b.mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah; dan
3. c.menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota.
(4)Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati. Bupati Buton Selatan; Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan; Kepala Badan Narkotika Nasional setempat; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Selatan;

1.unsur Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan kebutuhan
2.unsur Kepolisian Resort Bu ton
3.unsur Kepolisian Resort Baubau
4.unsur Kejaksanaan Negeri Buton
5.unsur Kodim 1413 Buton;
6.unsur kantor Imigrasi setempat;
7.unsur dan Pos AL Baubau; dan

e.Anggota
d.Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian
c.Wakilketua 2
a.Ketua
b.W akil ketua 1

(2)Susunan Tim Terpadu P4GN tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.sosialisasi dan penyuluhan; dan
2. b.antisipasi dini; dan
3. c.pembangunan sistem informasi,
4. d.menegakkan supremasi hukum dalam P4GN;
5. e.pemberdayaan masyarakat dalam P4GN;
6. f.meningkatkan peran serta masyarakat antara lain melalui lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar, mahasiswa dan pemuda;
7. g.pemetaan daerah rawan Narkotika;
8. h.melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi; dan
9. i.membangun sistem informasi P4GN.
(2)Upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: secaraNarkotikapenyalahgunaanb. meningkatkan pencegahan komprehensif dan integral;
1. c.melaksanakan deteksi dini sebagai antisipasi penyalahgunaan Narkotika;

Pasal 9

( 1) Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dilaksanakan melalui upaya sebagai berikut:

a.meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana prasarana;
c.menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.

(4)Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati. pencegahan dan pemberantasan Gelap Narkotika dan Prekursor
1. a.menyusun rencana aksi daerah penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di kecamatan;
2. b.mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan
  1. 3.unsur kepolisian di kecamatan
  2. 4.unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan; dan
  3. 5.Kepala Puskesmas di Kecamatan.
(3)Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:

Pasal 12

(1)Pemeriksaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dapat dilaksanakan dalam bentuk tes urine, tes darah, tes rambut atau tes dalam bentuk lainnya terhadap :
1. a.Pejabat Negara;
2. b.Pejabat Daerah;
3. c.Pegawai ASN dan non ASN pada instansi Pemerintah Daerah dan instansi/ lembaga vertikal di Daerah;
4. d.Pengurus dan tenaga kerja pada Badan Usaha MilikDaerah;
5. e.Kepala Desa, AnggotaBadan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa; dan
6. f.Masyarakat.
(2)Pelaksanaan pemeriksaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah/ swasta atau fasilitas lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Tim Terpadu P4GNmelakukan pengawasan terhadap pemeriksaan Narkotika yang dilakukan melalui program strategi Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Antisipasi dini pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara :

a.Pemeriksaan narkotika;
b.Pengawasan tempat usaha; dan
c.Penetapan dan pengembangan Desa/Kelurahan Bebas Narkotika. Paragiaf 3 Antisipasi Dini

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…