DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan Bab III Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi Bab IV Tata Kerja Bab V Pengangkatan, Pemberhentian dan Eselonisasi Bab VI Ketentuan Peralihan Bab VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republiki Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Salinan Bagian Hukum Setda Kabupaten Buton Selatan - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - Halaman 2 dari 9
8.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Kabupaten Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563) ;
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 159) ;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN dan BUPATI BUTON SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BUTON SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
3.Bupati adalah Bupati Buton Selatan ;
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
6.Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan di bawah Kecamatan ;
7.Camat adalah pejabat struktural yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati ;
8.Lurah adalah pejabat struktural yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam kecamatan dan menerima pelimpahan sebagai kewenangan dari camat ;
9.Jabatan Fungsional adalah Jabatan fungsional fasilitatif yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah ;
10.Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.
(2)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.
(3)Bagan Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah ;
(2)Camat adalah merupakan Perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3)Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 terdiri dari :

1.Kecamatan Batauga;
2.Kecamatan Sampolawa;
3.Kecamatan Lapandewa;
4.Kecamatan Batu Atas;
5.Kecamatan Siompu;
6.Kecamatan Siompu Barat ; dan
7.Kecamatan Kadatua.

Pasal 5

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan Otonomi Daerah.

Pasal 6

(1)Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, juga menjalankan tugas umum Pemerintah yang meliputi :
1. a.Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
2. b.Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. c.Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
4. d.Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum;
5. e.Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat kecamatan;
6. f.Melaksanakan Pembinaan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
7. g.Melaksanakan pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa atau Kelurahan.
(2)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
1. a.perizinan;
2. b.rekomendasi;
3. c.koordinasi;
4. d.pembinaan;
5. e.pengawasan;
6. f.fasilitasi;
7. g.penetapan;
8. h.penyelenggaraan; dan
9. i.kewenangan lain yang dilimpahkan.
(3)Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)Pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
1. a.Camat,
2. b.Sekretaris Kecamatan : a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. c.Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum ;
4. d.Seksi Ekonomi dan Pembangunan ;
5. e.Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
6. f.Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
7. g.Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Kelurahan merupakan Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam Wilayah Kecamatan.
(2)Lurah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
(3)Lurah diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…