DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Selatan Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI BAB III KRITERIA DAN JENIS USAHA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI BAB IV BENTUK INSENTIF DAN /ATAU KEMUDAHAN INVESTASI BAB V TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ ATAU KEMUDAHAN INVESTASI BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ ATAU KEMUDAHAN INVESTASI BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan/ Atau Kemudahan Investasi; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ ATAU KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN BUTON SELATAN TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN NOMOR : 7 TAHUN 2024 BUPATI BUTON SELATAN PROVINSISULAWESITENGGARA ' - .,. .,_

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Selatan.
5.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Buton Selatan.
6.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/ a tau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
7.Investor adalah penanaman modal perseorangan a tau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
8.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimilikioleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis. MEMUTUSKAN :
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
8.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
9.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan; •
9.Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ata.u badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
10.Usaha kecil adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ata.u badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil.
11.Usaha menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha menengah.
12.Koperasi adalah badan usaha yang beranggota.kan orang seorang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
13.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerinta.h Daerah kepada Masyarakat dan/ atau Investor untuk meningkatkan investa.sidi daerah.
14.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilita.snonfiskal dari Pemerinta.h Daerah kepada Masyarakat dan/ atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investa.sidi daerah.
15.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya di singkat LKPM adalah laporan yang wajib di laporkan oleh perusahaan atau proyek-proyek investa.siyang sedang berjalan ataupun yang sudah komersil secara bertahap ke pemerintah.
16.Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubemur, atau bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
17.Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buton Selatan yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal di Kabupaten Buton Selatan.
18.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identita.s pelaku usaha yang di terbitkan oleh OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
19.Izin Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya di singkat IUMK adalah tanda legalita.s kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk naskah satu lembar yang diterbitkan oleh OSS.
20.Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota. setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
21.Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Sertifikat P-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati melalui Dinas Kesehata.n terhadap pangan hasil produksi industri Rumah Tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan.
22.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23.Investor Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/ atau pemerintah asing yang menginvestasikan sejumlah uang atau objek bernilai kepada sebuah perusahaan yang berada di wilayah Negara

BAB I

KETENTUAN UMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN BUTON SELATAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/ atau kemudahan investasi kepada masyarakat dan/ atau investor yang memenuhi kriteria :

a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
b.menyerap sebagian besar tenaga kerja lokal;
c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.pembangunan infrastruktur;

Pasal 3

Pemberian Insentif dan kemudahan investasi dilakukan dengan tujuan untuk :

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
b.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
d.meningkatkan daya saing dunia usaha daerah;
e.menciptakan lapangan kerja; dan
f.meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan investasi dilakukan berdasarkan prinsip :

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan;
c.transparansi;
d.akuntabilitas;
e.efektif dan efisien;dan
f.asas umum pemerintahan yang baik.
1. 24.Rencana Tata Ruang Wilayah Yang Selanjutnya disingkat RTRWadalah arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 8

( 1) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diperuntukan bagi jenis usaha/ kegiatan yang dapat menunjang peningkatan pelayanan publik di Daerah.

(2)Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
1. a.pelayanan publik dibidang pendidikan;
2. b.pelayanan publik dibidang kesehatan; dan/ atau
3. c.pelayanan publik bidang lainnya yang dibutuhkan oleh Daerah.

Pasal 7

(1)Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diperuntukan bagi jenis usaha/ kegiatan yang bahan baku usaha/ kegiatan paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) bersumber dari dalam Daerah.
(2)Penggunaan bahan baku dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan Perjanjian Kerja Sama antara pelaku usaha/ investor dengan pemasok bahan baku lokal.

Pasal 6

(1)Kriteria menyerap sebagian besar tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diperuntukan bagi jenis usaha/ kegiatan yang dapat menyerap paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) tenaga kerja di Dae rah.
(2)Tenaga kerja di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 5

(1)Kriteria memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diperuntukan bagi jenis usaha/ kegiatan yang menimbulkan dampak positif bagi peningkatan perekonomian daerah.
(2)Jenis usaha/ kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap jumlah investasi yang dimiliki diatas RP 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tidak termasuk harga tanah dan bangunan.
1. m.berorientasi ekspor; dan/ atau
2. n.melestarikan situs sejarah dan tata nilai budaya. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Pemerintah Daerah; melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;j.
3. k.bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; 1.
4. h.melakukan alih teknologi;
5. i.melakukan industri pionir dan berkelanjutan;

Pasal 15

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, diperuntukan bagi jenis usaha/ kegiatan yang dapat bermitra dengan pengusaha mikro, kecil dan menengah atau koperasi.

Pasal 14

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, jenis usaha/ kegiatan yang bergerak dibidang penelitian dan pengembangan inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Pasal 13

Kriteria melakukan industri pionir dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, diperuntukan bagi jenis usaha/ kegiatan memiliki keterkaitan luas, menggunakan teknologi baru dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional atau daerah.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…