DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 165

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB III ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD BAB IV Penyusunan Rancangan APBD BAB V Penetapan APBD BAB VI Pelaksanaan APBD BAB VII Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD BAB VIII PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BAB X PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD BAB XI KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB XIII PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH BAB XIV PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.Mengingat:

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Daerah, ketentuan pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah;dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang amanah, maka t-'engelelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efektif, efisiensi, ekonomis, akuntabel, transparan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, manfaat, taat kepada peratuaran perundangundanganyang berlaku; bahwa berdasarkanPasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah Jo Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah, ketentuan pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah dan Menimbang : a.
1. 9.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. 8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 3 0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. 7.Undang-Undang Nomor 3 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 44 3 8;
4. 6.Undang-Undang Nomor 2 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4 2 1 );
5. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440); tentang Republik Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.. Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indoneisa Nomor 4355); 4.
6. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ' 3
7. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
8. 2005.Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 4 5 7 5 );
9. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457);
10. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor<Bl2.);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \lomor 4416) sebagaimana telah diubah L ..:':>erapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor g)<B); 11. '
12. 10.Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4
13. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 O O 6 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 5 8 5 );
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 5 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 5 7 8 );
18. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 5 7 7);
19. 16.Peraturan Pemerintah Norror 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 138., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 5 7 6 ); 5 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH DAN BUPATI BUTON TENGAH MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Dengan Persetujuan Bersama
20. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada PemerintahDaerah;
21. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
22. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar t,.•· .mtansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 2 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
24. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); Menetapkan : 6 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTONTENGAH DAN BUPATI BUTON TENGAH bahwa berdasarkanPasal 151 PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah, ketentuan pengelolaan keuangandaerah diatur dengan peraturan daerah dan
b.bahwa PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Daerah, ketentuan pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah;dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang amanah, maka Pengelelolaan Keuangan Daerah dilakukan Fra tertib, efektif, efisiensi, ekonomis, akuntabel, ~ansparan dengan memperhatikanazas ksadilan, kepatuhan, 1nanfaat, taat kepada peratuaran perundang undangan yang berlaku;
c.bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; POKOK-POKOKPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATIB"..1fON TENGAH, PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENT ANG TAHUN 2015 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH Menimbang: a. NOMORl 7 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. 2.Kabupaten adalah Kabupaten Buton Tengah. 3.Pemerintah daerah lainnya adalah Pemerintah daerah provinsi, Pemerintah daerah kabupaten/kota diluar Pemerintah Daerah KabupatenButon Tengah. 4.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. 5.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara. 6.Bupati adalah Bupati Buton Tengah. 7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD KabupatenButonTeng
1. 8.Keuangan kewajiban Daerah daerah adalah semua hak dan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut 9.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. 10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 1

Menetapkan : 8

21.Entitas Pelapor adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
20.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. pemegangadalah pejabat18. Pengguna Anggaran
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
12.Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
13.Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya isingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
14.Organisasi adalah unsur pemerintah daerah yang terdiri dari DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
16.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 9
31.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
27.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
28.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
29.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
30.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
26.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22.Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
23.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
24.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu beberapa kegiatan dari suatu pogram sesuai dengan bidang tugas.
25.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 10
37.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
38.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
39.Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
40.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
41.Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terinteqrasi untuk seluruh jenis belanja guna
32.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
33.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
34.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
35.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
36.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. II melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
42.Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
43.Urusan Pemerintah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
44.Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
45.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
46.Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
47.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
48.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
49.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
57.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan 12 SO. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya Disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
51.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksankan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
52.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
53.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
54.Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku bendahara umum daerah.
55.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
56.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku bendahara umum daerah.
63.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksankan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
64.SPP Langsung yang selajutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 13 pembayaran langsung pergantian uang dilakukan dengan permintaan tidak dapat oleh bendaharayang diajukanadalah dokumen pengeluaran untuk persediaan yang dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 57.a Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
58.Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
59.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
60.Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumr .1 yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 61 s>P Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
62.SPP Ganti Uang Persediaan selanjutnya disingkat SPP-GU permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintahmkerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan PPTK.
65.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
66.Surat Perinta Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD kepada pihak ketiga.
67.Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
68.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
69.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
70.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
71.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hal pemerintah daerah 14 15 yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya yang sah.
72.Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
73.Dana Cadanqan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
74.Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan pengendalian melalui audit fungsi melakukan dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
75.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
76.Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
77.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan ' . eqiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
78.lnvestasi adalah penempatan dan/atau barang dalam jangka sejumlah panjang dana untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. I Ruang lingkup keuangandaerah meliputi:

a.Hak untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b.Kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayartagihan pihak ketiga;
c.Penerimaan daerah; 16

Pasal 3

(2)Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
(1)Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 2

79.Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
80.Bantuan Operaslonal Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. r ]7

(1)Bupati adalah pemegang keuasaan pengelolaan keuangn daerah dan mewakili pemerintah kabupaten dalam kepemilikan kekayaandaerah yang dipisahkan.
(2)Pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
1. a.Menetapkankebijakan tentang pelaksanaanAPBD; b.Menetapkan kuasa penggunaanggaran;
2. c.Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; d.Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaandaerah;
3. e.Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
4. f.Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
(3)Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah melimpahkan seluruh atau sebagian kekuasaannya kepada:

Pasal 4

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

d.Pengeluarandaerah
e.Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaandaerah;
f.Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah kabupaten dalam rangka penyelanggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum. •

(1)Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas koordinasi di bidang:
1. a.Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
2. b.Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
3. c.Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; d.Tugas-tugas perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
4. e.Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelasanaan APBD.
(2)Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah juga mempunyai tugas:
1. a.memimpin tim anggaran pemerintah daerah; b.menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
2. c.memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD / DPPA- SKPD; dan
3. d.melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
(3)Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 5

b.Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD;
c.Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran.

(4)Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima dan mengeluarkan uang. mengelola/ menatausahakan investasi;
1. k.Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; I. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan 19 dandaerahuangpenempatanj. Melaksanakan
(1)Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas sebagi berikut:
1. a.Menyusun dan melaksankan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b.Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
2. c.Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
3. d.Melaksanakan fungsi BUD;
4. e.Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
5. f.Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
(2)PPKD selaku BUD berwenang: a.Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b.Mengesahkan DPA-SKPD, dan DPPA-SKPD;
1. c.Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d.Memberikan r' tunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
2. e.Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
3. f.Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditinjuk; g.Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
4. h.Menyimpan uang daerah;
5. i.Menetapkan SPD;

Pasal 6

20 mengelola/menatausahakan investasi daerah;

h.Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
i.Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
j.Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
k.Melakukan penagihan piutang daerah.

(4)Kuasa BUD bercanggungjawab kepada BUD. dandaerahuang
(1)PPKD selaku BUD rnenunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa BUD.
(2)Penunjukkan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.Menyiapkan anggaran kas; b.Menyiapkan SPD;
2. c.Menerbitkan SP2D; d.Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Sank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
3. e.Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
4. f.Menyimpan uang daerah;
5. g.Melaksanakan penempatan

Pasal 7

atas nama pemerintah kabupaten;

m.Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah kabupaten;
n.Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
o.Melaksanakan penagihan piutang daerah;
p.Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; q.Menyajikan informasi keuangan daerah.

(3)PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(1)Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.Menyusun RKA-SKPD;
2. b.Menyusun DPA-SKPD;
3. c.Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; d.Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
4. e.Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
5. f.Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; g.Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
6. h.Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dimpinnya;
7. i.Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
8. j.Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
9. k.Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan I. Menandatangani SPM. 21

Pasal 9

a.Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
b.Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
c.Melaksanakan pungutan pajak daerah; d.Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
e.Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
f.Menyajikan informasi keuangan daerah '

Pasal 8

22 memerintahkan pembayaran;

d.mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
e.mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
f.melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

(4)Kuasa penggu·.d anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran. dantagihanatasc. yang pengeluaranatas beban anggaran belanja; melaksanakan anggaran unit kerja dipimpinnya; melakukan pengujian b. mengakibatkanyangtindakanmelakukana. sebagaimana(3a) Pelimpahan sebagian kewenangan dimaksud pada ayat (1), meliputi: rentang kendali dankerja, lokasi, kompetensi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
(3)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
(1)Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran.
(2)Pelimpahan sebagian kewenangan sebayaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban

Pasal 10

(2)Pejabat pengguna anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Skretaris Daerah. 23
(1)Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(2)PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Isi peraturan

Teks165PDFHirarki

Memuat teks peraturan…