menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.Mengingat:
b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Daerah, ketentuan pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah;dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang amanah, maka t-'engelelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efektif, efisiensi, ekonomis, akuntabel, transparan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, manfaat, taat kepada peratuaran perundangundanganyang berlaku;
bahwa berdasarkanPasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah Jo Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah, ketentuan pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah dan Menimbang : a. BUPATIBUTON TENGAH, POKOK-POKOKPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015 2
9.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 3 0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 3 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 44 3 8;
6.Undang-Undang Nomor 2 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4 2 1 );
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
tentang Republik Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.. Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indoneisa Nomor 4355); 4.
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
' 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005. Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 4 5 7 5 );
14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor erapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor g)<B); 11. '
10.Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4
22.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 O O 6 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 5 8 5 );
18.Peraturan Pemerintah Nomor 5 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 5 7 8 );
17.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 5 7 7);
16.Peraturan Pemerintah Norror 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 138., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 5 7 6 );
5 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH DAN BUPATI BUTON TENGAH MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Dengan Persetujuan Bersama
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada PemerintahDaerah;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar t,.•· .mtansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 2 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
23.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
Menetapkan : 6 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTONTENGAH DAN BUPATI BUTON TENGAH bahwa berdasarkanPasal 151 PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah, ketentuan pengelolaan keuangandaerah diatur dengan peraturan daerah dan
b.bahwa PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Daerah, ketentuan pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah;dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang amanah, maka Pengelelolaan Keuangan Daerah dilakukan Fra tertib, efektif, efisiensi, ekonomis, akuntabel, ~ansparan dengan memperhatikanazas ksadilan, kepatuhan, 1nanfaat, taat kepada peratuaran perundang undangan yang berlaku;
c.bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
POKOK-POKOKPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATIB"..1fON TENGAH, PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENT ANG TAHUN 2015 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH Menimbang: a. NOMORl 7 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. 2.Kabupaten adalah Kabupaten Buton Tengah. 3.Pemerintah daerah lainnya adalah Pemerintah daerah provinsi, Pemerintah daerah kabupaten/kota diluar Pemerintah Daerah KabupatenButon Tengah. 4.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. 5.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara. 6.Bupati adalah Bupati Buton Tengah. 7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD KabupatenButonTeng
8.Keuangan kewajiban Daerah daerah adalah semua hak dan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut 9.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.