DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 170

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Hak dan Kewajiban Penduduk Bab III Penyelenggaraan Kewenangan Bab IV Dinas Pelaksana Bab V Pendaftaran Penduduk Bab VI Pencatatan Sipil Bab VII Data dan Dokumen Kependudukan Bab VIII Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus Bab IX Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Saat Daerah dalam Keadaan Luar Biasa Bab X Sistem Administrasi Kependudukan Bab XI Perlindungan Data Pribadi Penduduk Bab XII Pidana Bab XIII Penyidikan Bab XIV Ketentuan Peralihan Bab XV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mewujudkan Administrasi Kependudukan yang terpadu, tertib serta terlaksana secara berkesinambungan, diperlukan pengaturan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
c.bahwa dengan tersedianya penyelenggaraan administrasi kependudukan berupa pencatatan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan administrasi kependudukan yang terpadu, tertib dan berkelanjutan akan diharapkan akan berdampak terpenuhinya kepastian hukum bagi penduduk juga akan berfungsi sebagai penunjang kebijakan dan perencanaan pembangunan dengan berbasis pada paradigma kependudukan; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Buton Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7.Undang-Undang Republik Indoesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 640);
10.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050 Tahun 1975); 4
13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
18.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH dan BUPATI BUTON TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN BUTON TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Buton Tengah.
4.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
5.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 6
6.Dinas Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah atau dalam istilah/penyebutan lain yang bertanggung jawab dan berwenang menyelenggarakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Buton Tengah.
7.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Buton Tengah.
8.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah.
9.Desa adalah Desa-desa dalam wilayah Kabupaten Buton Tengah yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di daerah.
11.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12.Orang Asing adalah Orang bukan Warga Negara Indonesia.
13.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15.Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap 7 penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
16.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
17.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;
18.Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19.Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
20.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
21.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
22.Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. 8
23.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Daerah dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
24.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25.Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
26.Sistem Infomrasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disebut SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan infomrasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu keastuan.
27.Surat Pertanggungjawaban Mutlak selanjutnya disebut SPTJM adalah surat yang dibuat oleh pemohon atau wali atau yang bersagkutan sebagai kebenaran atas sebuah peristiwa yang diakui dengan tanggungjawab penuh pemohon atau wali atau yang bersangkutan yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.
28.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
29.Pindah dan Pindah Datang Penduduk adalah Perubahan tempat tinggal dari tempat lama ke tempat baru untuk menetap.
30.Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Dinas yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan pengakuan anak.
31.Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data. 9
32.Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk.
33.Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
34.Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa atau Kelurahan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

1) Dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, setiap penduduk berhak memperoleh:

a.dokumen kependudukan;
b.pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
c.perlindungan atas data pribadi;
d.kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e.informasi megenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; 10
f.ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas. 2) Setiap penduduk memiliki kewajiban:
a.melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas; dan
b.memenuhi dan memberikan persyaratan dan/atau keterangan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara benar.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Pasal 3

1) Penyelenggaraan Administra Kependudukan merupakan kewajiban dan tenggung jawab Pemerintah Daerah. 2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi;

a.Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b.Pembentukan Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
c.Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d.Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
e.Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
f.Penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian Urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan tugas pembantuan; 11
g.Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah;
h.Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan di bidang Administrasi Kependudukan kepada Kecamatan dan Kelurahan. 3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengadakan koordinasi dengan Dinas vertikal dan lembaga pemerintah non departemen. 4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 5) Ketentuan teknis lebih lanjut tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, Bupati mengadakan:

a.koordinasi sosialisasi antar Dinas vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
b.kerjasama dengan organisasi kemasyaratan dan perguruan tinggi;
c.sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
d.komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, yang dilaksanakan secara terus-menerus, cepat dan mudah kepada 12 seluruh penduduk dengan melibatkan RT dan RW.

Pasal 6

1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, Bupati memberikan penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagai urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan prinsip tugas pembantuan, diserta pembiyayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya mabusia. 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, Bupati melakukan:

a.pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
b.penyajian data kependudukan yang valid, akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

1) Dalam hal pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, Bupati melakukan koordinasi pengawasan antar Dinas terkait. 2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

BAB IV

DINAS PELAKSANA

Pasal 9

1) Administrasi Kependudukan didaerah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 2) Dalam hal melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan, Dinas mempunyai hak dan kewenangan; 13

a.memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
b.memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
c.mengelola dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan;
d.melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama di Daerah dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada Dinas vertikal dan Pejabat Pencatatan Sipil di kecamatan;
e.melakukan koordinasi dengan Dinas terkait di Daerah dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
f.melakukan koordinasi penyajian data dengan Dinas terkait; dan
g.meminta dan menerima data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Bupati. 2) Dinas mempunyai kewajiban:
a.memberikan pelayanan yang sama dan profesional bagi setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
b.mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat persitiwa penting;
c.menerbitkan dokumen kependudukan;
d.mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
f.melakukan verifikasi dan validasi data atau informasi yang 14 disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Pasal 10

1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK. 2) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Dinas setelah dilakukan pencatatan biodata sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el. 3) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya serta tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili. 4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar daerah, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Dinas melalui Desa/Kelurahan tempat domisili orang tuanya. 5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya. 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk, KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks170PDFHirarki

Memuat teks peraturan…