DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 31 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan meliputi : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas f. Laporan Perubahan Ekutitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. BUPATI BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2023 T E N T A N G ii 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 248 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279 ) ; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 ) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perantanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah ( Berita Negara Tahun 2017 Nomor 450 ) ; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Darah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ) ; iii 15. 16. 17. 18. 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781 ) ; Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022 ; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah ( Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah ; Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tengah ( Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1 ) ; iv Menetapkan : 1.

a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Neraca;
d.Laporan Operasional;
e.Laporan Arus Kas
f.Laporan Perubahan Ekutitas; dan
g.Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
1. 1.Pendapatan Daerah Rp. 674.033.441.450,91
2. 2.Belanja Daerah Rp. 683.589.515.468,00 Surplus / ( Defisit ) (9.556.074.017,09)
3. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan Rp. 127.522.972.687,64
b.Pengeluaran Rp. 5.000.000.000,00 Pembiayaan Netto 122.522.972.687,64 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan 112.966.898.670,55 dan BUPATI BUTON TENGAH MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan meliputi :

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH v Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih Anggaran dan Realisasi Pendapatan Sejumlah Rp52.619.273.248,91 dengan rincian sebagai berikut
a.Anggaran Pendapatan Rp. 621.414.168.202,00
b.Realisasi Rp. 674.033.441.450,91 - Selisih Lebih / ( Kurang) 52.619.273.248,91
b.Selisih Anggaran dan Realisasi Belanja Sejumlah Rp60.348.029.476,00 dengan rincian sebagai berikut
a.Anggaran Belanja Rp. 743.937.544.944,00
b.Realisasi Rp. 683.589.515.468,00 - Selisih Lebih / ( Kurang) 60.348.029.476,00
c.Selisih Anggaran dan Realisasi Sulplus/Defisit Sejumlah (Rp112.967.302.724,91) dengan rincian sebagai berikut
a.Anggaran Surplus/Defisit Rp. (122.523.376.742,00)
b.Realisasi Rp. (9.556.074.017,09) - Selisih Lebih / ( Kurang) 112.967.302.724,91-
d.Selisih Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Sejumlah Rp404.054,36 dengan rincian sebagai berikut
a.Rp. 127.523.376.742,00
b.Realisasi Rp. 127.522.972.687,64 - Selisih Lebih / ( Kurang) 404.054,36
e.Selisih Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut
a.Rp. 5.000.000.000,00
b.Realisasi Rp. 5.000.000.000,00 - Selisih Lebih / ( Kurang) -
f.Selisih Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Sejumlah Rp404.054,36 dengan rincian sebagai berikut
a.Rp. 122.523.376.742,00
b.Realisasi Rp. 122.522.972.687,64 - Selisih Lebih / ( Kurang) 404.054,36 Anggaran Penerimaan Pembiayaan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Anggaran Pembiayaan Netto

Pasal 3

vi Neraca yang dimaksud dalam pasal 1 huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut;

a.Rp. 2.311.611.199.633,07
b.Jumlah Kewajiban Rp. 6.364.640.850,83
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2.305.246.558.782,24
a.Saldo kas awal per 1 januari tahun 2022 Rp 127.523.376.742,19
b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 177.646.894.898,91
c.Rp 192.202.968.916,00-
d.Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp -
e.Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp 22.052.271,000
f.Saldo akhir kas Rp 112.988.950.941,55
g.Koreksi SiLPA tahun Lalu Rp 404.054,55-
h.Saldo akhir kas dibendahara Rp 2.680.364.992,00 I. Saldo akhir kas Neraca Rp 115.669.315.933,55
a.Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran I.2 Lampiran I.3 Lampiran I.4
b.Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III Laporan Operasional;
d.Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Lampiran V Neraca;
f.Lampiran VI Laporan Arus Kas;
g.Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan;

Pasal 4

Jumlah Aset

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut: Arus kas bersih dari aktivitas investasi

Pasal 6

Laporan Realisasi Anggaran; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.:

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari: vii Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Daerah; Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan; Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Lampiran XIX Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran berikutnya; Lampiran XX.1 Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) BUMD; Lampiran XX.2 Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) BUMD; Lampiran XXI Ikhtisar Laporan Keuangan Dana Desa Bersumber Dana Desa; Lampiran XXII Ikhtisar Laporan Keuangan Dana Desa Bersumber DAU dan DBH; Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Pasal 9

Bupati Buton Tengah menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD. viii Ditetapkan di Labungkari Pada tanggal 31 Agustus 2023 Diundangkan di Labungkari Pada tanggal 31 Agustus 2023 KABUPATEN BUTON TENGAH, KOSTANTINUS BUKIDE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 87 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 1/21/2023 TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah. Pj. BUPATI BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF SEKRETARIS DAERAH

Pasal 10

Lampiran I.1 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Tahun Anggaran 2022 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4 PENDAPATAN DAERAH 621.414.168.202,00 674.033.441.450,91 52.619.273.248,91 108,47 4.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.686.000.000,00 3.191.494.859,00 505.494.859,00 118,82 4.1.01 PENDIDIKAN 16.000.000,00 20.000.000,00 4.000.000,00 125,00 4.1.01.1-01.2-22.0-00.01 DINAS PENDIDKAN DAN KEBUDAYAAN 16.000.000,00 20.000.000,00 4.000.000,00 125,00 4.1.02 KESEHATAN 2.370.000.000,00 2.926.994.589,00 556.994.589,00 123,50 4.1.02.1-02.0-00.0-00.01 DINAS KESEHATAN 2.370.000.000,00 2.926.994.589,00 556.994.589,00 123,50 4.1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 300.000.000,00 244.500.000,00 (55.500.000,00) 81,50 4.1.03.1-03.0-00.0-00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 300.000.000,00 244.500.000,00 (55.500.000,00) 81,50 4.1.06 SOSIAL 0,00 270,00 270,00 0 4.1.06.1-06.0-00.0-00.01 DINAS SOSIAL 0,00 270,00 270,00 0 4.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 110.000.000,00 133.030.500,00 23.030.500,00 120,94 4.2.15 PERHUBUNGAN 110.000.000,00 133.030.500,00 23.030.500,00 120,94 4.2.15.2-15.0-00.0-00.01 DINAS PERHUBUNGAN 110.000.000,00 133.030.500,00 23.030.500,00 120,94 4.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 200.000.000,00 194.311.000,00 (5.689.000,00) 97,16 4.3.26 PARIWISATA 150.000.000,00 127.061.000,00 (22.939.000,00) 84,71 4.3.26.3-26.0-00.0-00.01 DINAS PARIWISATA 150.000.000,00 127.061.000,00 (22.939.000,00) 84,71 4.3.30 PERDAGANGAN 50.000.000,00 67.250.000,00 17.250.000,00 134,50 4.3.30.3-30.3-31.0-00.01 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 50.000.000,00 67.250.000,00 17.250.000,00 134,50 4.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 50.000.000,00 5.400.000,00 (44.600.000,00) 10,80 4.4.01 SEKRETARIAT DAERAH 50.000.000,00 5.400.000,00 (44.600.000,00) 10,80 4.4.01.4-01.0-00.0-00.01 SEKRETARIAT DAERAH 50.000.000,00 5.400.000,00 (44.600.000,00) 10,80 4.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 618.368.168.202,00 670.509.205.091,91 52.141.036.889,91 108,43 4.5.02 KEUANGAN 618.368.168.202,00 670.509.205.091,91 52.141.036.889,91 108,43 4.5.02.5-02.0-00.0-00.01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 614.861.180.498,00 665.470.540.445,91 50.609.359.947,91 108,23 4.5.02.5-02.0-00.0-00.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH 3.506.987.704,00 5.038.664.646,00 1.531.676.942,00 143,68 5 BELANJA DAERAH 743.937.544.944,00 683.589.515.468,00 (60.348.029.476,00) 91,89 5.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 416.274.721.639,00 380.998.322.465,00 (35.276.399.174,00) 91,53 5.1.01 PENDIDIKAN 165.641.025.335,00 157.500.023.618,00 (8.141.001.717,00) 95,09 5.1.01.1-01.2-22.0-00.01 DINAS PENDIDKAN DAN KEBUDAYAAN 165.641.025.335,00 157.500.023.618,00 (8.141.001.717,00) 95,09 5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 139.139.889.973,00 132.845.474.038,00 (6.294.415.935,00) 95,48 Printed By SIMDA-NG | 1 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 113.750.618.175,00 107.762.101.448,00 (5.988.516.727,00) 94,74 5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.434.211.798,00 21.130.743.590,00 (303.468.208,00) 98,58 5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 3.955.060.000,00 3.952.629.000,00 (2.431.000,00) 99,94 5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2 BELANJA MODAL 26.501.135.362,00 24.654.549.580,00 (1.846.585.782,00) 93,03 5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.676.907.387,00 3.530.708.509,00 (146.198.878,00) 96,02 5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 21.600.662.910,00 20.063.021.388,00 (1.537.641.522,00) 92,88 5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.223.565.065,00 1.060.819.683,00 (162.745.382,00) 86,70 5.1.02 KESEHATAN 109.661.673.548,00 95.766.992.113,00 (13.894.681.435,00) 87,33 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01 DINAS KESEHATAN 109.661.673.548,00 95.766.992.113,00 (13.894.681.435,00) 87,33 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 88.760.282.033,00 76.891.718.785,00 (11.868.563.248,00) 86,63 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 37.033.385.187,00 31.697.824.149,00 (5.335.561.038,00) 85,59 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.726.896.846,00 45.193.894.636,00 (6.533.002.210,00) 87,37 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 20.901.391.515,00 18.875.273.328,00 (2.026.118.187,00) 90,31 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.386.877.382,00 9.987.727.620,00 (1.399.149.762,00) 87,71 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.201.184.133,00 8.577.488.673,00 (623.695.460,00) 93,22 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 313.330.000,00 310.057.035,00 (3.272.965,00) 98,96 5.1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 119.864.218.958,00 108.796.328.171,00 (11.067.890.787,00) 90,77 5.1.03.1-03.0-00.0-00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 119.864.218.958,00 108.796.328.171,00 (11.067.890.787,00) 90,77 5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 16.366.479.588,00 12.924.039.301,00 (3.442.440.287,00) 78,97 5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 2.489.474.158,00 2.173.603.111,00 (315.871.047,00) 87,31 5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.877.005.430,00 10.750.436.190,00 (3.126.569.240,00) 77,47 5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 103.497.739.370,00 95.872.288.870,00 (7.625.450.500,00) 92,63 5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 127.400.000,00 119.586.000,00 (7.814.000,00) 93,87 5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 19.316.284.600,00 18.622.254.840,00 (694.029.760,00) 96,41 5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 84.054.054.770,00 77.130.448.030,00 (6.923.606.740,00) 91,76 5.1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 11.799.647.173,00 10.860.455.298,00 (939.191.875,00) 92,04 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 11.799.647.173,00 10.860.455.298,00 (939.191.875,00) 92,04 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 4.559.520.593,00 4.148.386.311,00 (411.134.282,00) 90,98 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 1.355.742.433,00 1.063.716.301,00 (292.026.132,00) 78,46 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.203.778.160,00 1.084.670.010,00 (119.108.150,00) 90,11 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1.06 Belanja Bantuan Sosial 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 100,00 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2 BELANJA MODAL 7.240.126.580,00 6.712.068.987,00 (528.057.593,00) 92,71 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.01 Belanja Modal Tanah 569.000.000,00 220.943.600,00 (348.056.400,00) 38,83 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 180.350.080,00 167.221.080,00 (13.129.000,00) 92,72 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.618.526.500,00 2.596.334.000,00 (22.192.500,00) 99,15 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.872.250.000,00 3.727.570.307,00 (144.679.693,00) 96,26 5.1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 6.326.181.717,00 5.756.865.735,00 (569.315.982,00) 91,00 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 3.968.224.938,00 3.632.951.926,00 (335.273.012,00) 91,55 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 3.936.530.938,00 3.601.570.226,00 (334.960.712,00) 91,49 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 1.903.300.238,00 1.688.818.723,00 (214.481.515,00) 88,73 Printed By SIMDA-NG | 2 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.033.230.700,00 1.912.751.503,00 (120.479.197,00) 94,07 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 31.694.000,00 31.381.700,00 (312.300,00) 99,01 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.694.000,00 31.381.700,00 (312.300,00) 99,01 5.1.05.1-05.0-00.0-00.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.357.956.779,00 2.123.913.809,00 (234.042.970,00) 90,07 5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1 BELANJA OPERASI 2.286.646.199,00 2.055.993.229,00 (230.652.970,00) 89,91 5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.01 Belanja Pegawai 1.346.282.629,00 1.179.862.889,00 (166.419.740,00) 87,64 5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.02 Belanja Barang dan Jasa 940.363.570,00 876.130.340,00 (64.233.230,00) 93,17 5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2 BELANJA MODAL 71.310.580,00 67.920.580,00 (3.390.000,00) 95,25 5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.003.000,00 43.613.000,00 (3.390.000,00) 92,79 5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 24.307.580,00 24.307.580,00 0,00 100,00 5.1.06 SOSIAL 2.981.974.908,00 2.317.657.530,00 (664.317.378,00) 77,72 5.1.06.1-06.0-00.0-00.01 DINAS SOSIAL 2.981.974.908,00 2.317.657.530,00 (664.317.378,00) 77,72 5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 2.948.634.908,00 2.294.917.530,00 (653.717.378,00) 77,83 5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 1.518.553.858,00 1.196.217.723,00 (322.336.135,00) 78,77 5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.430.081.050,00 1.098.699.807,00 (331.381.243,00) 76,83 5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 33.340.000,00 22.740.000,00 (10.600.000,00) 68,21 5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.340.000,00 22.740.000,00 (10.600.000,00) 68,21 5.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 61.803.661.704,00 55.133.032.658,00 (6.670.629.046,00) 89,21 5.2.07 TENAGA KERJA 2.484.048.513,00 2.168.151.727,00 (315.896.786,00) 87,28 5.2.07.2-07.3-32.0-00.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.484.048.513,00 2.168.151.727,00 (315.896.786,00) 87,28 5.2.07.2-07.3-32.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 2.459.048.513,00 2.143.291.727,00 (315.756.786,00) 87,16 5.2.07.2-07.3-32.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 1.377.248.915,00 1.068.626.537,00 (308.622.378,00) 77,59 5.2.07.2-07.3-32.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.081.799.598,00 1.074.665.190,00 (7.134.408,00) 99,34 5.2.07.2-07.3-32.0-00.01.2 BELANJA MODAL 25.000.000,00 24.860.000,00 (140.000,00) 99,44 5.2.07.2-07.3-32.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 24.860.000,00 (140.000,00) 99,44 5.2.08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.936.250.559,00 2.317.548.278,00 (618.702.281,00) 78,93 5.2.08.2-08.0-00.0-00.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.936.250.559,00 2.317.548.278,00 (618.702.281,00) 78,93 5.2.08.2-08.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 2.886.675.559,00 2.269.563.278,00 (617.112.281,00) 78,62 5.2.08.2-08.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 1.467.950.849,00 1.155.604.130,00 (312.346.719,00) 78,72 5.2.08.2-08.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.418.724.710,00 1.113.959.148,00 (304.765.562,00) 78,52 5.2.08.2-08.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 49.575.000,00 47.985.000,00 (1.590.000,00) 96,79 5.2.08.2-08.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.575.000,00 47.985.000,00 (1.590.000,00) 96,79 5.2.09 PANGAN 3.144.831.234,00 2.715.103.519,00 (429.727.715,00) 86,34 5.2.09.2-09.0-00.0-00.01 DINAS PANGAN 3.144.831.234,00 2.715.103.519,00 (429.727.715,00) 86,34 5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 3.089.311.234,00 2.662.034.719,00 (427.276.515,00) 86,17 5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 1.581.372.034,00 1.172.583.778,00 (408.788.256,00) 74,15 5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.507.939.200,00 1.489.450.941,00 (18.488.259,00) 98,77 5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 55.520.000,00 53.068.800,00 (2.451.200,00) 95,59 5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.520.000,00 53.068.800,00 (2.451.200,00) 95,59 5.2.11 LINGKUNGAN HIDUP 2.921.225.650,00 2.590.086.947,00 (331.138.703,00) 88,66 Printed By SIMDA-NG | 3 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.2.11.2-11.0-00.0-00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.921.225.650,00 2.590.086.947,00 (331.138.703,00) 88,66 5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 2.422.174.410,00 2.091.258.947,00 (330.915.463,00) 86,34 5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 1.384.786.690,00 1.066.425.097,00 (318.361.593,00) 77,01 5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.037.387.720,00 1.024.833.850,00 (12.553.870,00) 98,79 5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 499.051.240,00 498.828.000,00 (223.240,00) 99,96 5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 150.051.240,00 149.828.000,00 (223.240,00) 99,85 5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 349.000.000,00 349.000.000,00 0,00 100,00 5.2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.668.888.175,00 2.518.185.974,00 (150.702.201,00) 94,35 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.668.888.175,00 2.518.185.974,00 (150.702.201,00) 94,35 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 2.307.454.075,00 2.175.933.664,00 (131.520.411,00) 94,30 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 1.159.644.855,00 1.039.008.371,00 (120.636.484,00) 89,60 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.147.809.220,00 1.136.925.293,00 (10.883.927,00) 99,05 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 361.434.100,00 342.252.310,00 (19.181.790,00) 94,69 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 361.434.100,00 342.252.310,00 (19.181.790,00) 94,69 5.2.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.073.260.055,00 5.794.130.893,00 (279.129.162,00) 95,40 5.2.13.2-13.0-00.0-00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.073.260.055,00 5.794.130.893,00 (279.129.162,00) 95,40 5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 3.586.414.278,00 3.307.320.093,00 (279.094.185,00) 92,22 5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 1.155.987.646,00 901.028.949,00 (254.958.697,00) 77,94 5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.430.426.632,00 2.406.291.144,00 (24.135.488,00) 99,01 5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 2.486.845.777,00 2.486.810.800,00 (34.977,00) 100,00 5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.486.845.777,00 2.486.810.800,00 (34.977,00) 100,00 5.2.14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.587.365.129,00 3.382.247.448,00 (1.205.117.681,00) 73,73 5.2.14.2-14.0-00.0-00.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.587.365.129,00 3.382.247.448,00 (1.205.117.681,00) 73,73 5.2.14.2-14.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 4.156.912.129,00 2.973.001.948,00 (1.183.910.181,00) 71,52 5.2.14.2-14.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 1.519.170.679,00 1.368.777.099,00 (150.393.580,00) 90,10 5.2.14.2-14.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.637.741.450,00 1.604.224.849,00 (1.033.516.601,00) 60,82 5.2.14.2-14.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 430.453.000,00 409.245.500,00 (21.207.500,00) 95,07 5.2.14.2-14.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 430.453.000,00 409.245.500,00 (21.207.500,00) 95,07 5.2.15 PERHUBUNGAN 5.047.096.267,00 4.841.582.642,00 (205.513.625,00) 95,93 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01 DINAS PERHUBUNGAN 5.047.096.267,00 4.841.582.642,00 (205.513.625,00) 95,93 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 2.589.698.867,00 2.395.970.190,00 (193.728.677,00) 92,52 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 1.578.604.517,00 1.441.319.020,00 (137.285.497,00) 91,30 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.011.094.350,00 954.651.170,00 (56.443.180,00) 94,42 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 2.457.397.400,00 2.445.612.452,00 (11.784.948,00) 99,52 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.114.900,00 20.350.000,00 (1.764.900,00) 92,02 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.296.632.500,00 1.294.296.900,00 (2.335.600,00) 99,82 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.138.650.000,00 1.130.965.552,00 (7.684.448,00) 99,33 5.2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA 5.777.895.640,00 5.383.529.575,00 (394.366.065,00) 93,17 5.2.16.2-16.2-20.2-21.01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 5.777.895.640,00 5.383.529.575,00 (394.366.065,00) 93,17 5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1 BELANJA OPERASI 3.801.362.637,00 3.410.426.677,00 (390.935.960,00) 89,72 Printed By SIMDA-NG | 4 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.01 Belanja Pegawai 1.242.977.267,00 920.651.782,00 (322.325.485,00) 74,07 5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.558.385.370,00 2.489.774.895,00 (68.610.475,00) 97,32 5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2 BELANJA MODAL 1.976.533.003,00 1.973.102.898,00 (3.430.105,00) 99,83 5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.882.033.003,00 1.878.702.900,00 (3.330.103,00) 99,82 5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 94.500.000,00 94.399.998,00 (100.002,00) 99,89 5.2.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 3.732.359.565,00 3.350.234.672,00 (382.124.893,00) 89,76 5.2.17.2-17.0-00.0-00.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.732.359.565,00 3.350.234.672,00 (382.124.893,00) 89,76 5.2.17.2-17.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 3.288.113.665,00 2.946.667.772,00 (341.445.893,00) 89,62 5.2.17.2-17.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 1.096.539.505,00 894.665.214,00 (201.874.291,00) 81,59 5.2.17.2-17.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.191.574.160,00 2.052.002.558,00 (139.571.602,00) 93,63 5.2.17.2-17.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 444.245.900,00 403.566.900,00 (40.679.000,00) 90,84 5.2.17.2-17.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.250.000,00 22.133.000,00 (117.000,00) 99,47 5.2.17.2-17.0-00.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 421.995.900,00 381.433.900,00 (40.562.000,00) 90,39 5.2.18 PENANAMAN MODAL 5.917.871.319,00 5.454.741.532,00 (463.129.787,00) 92,17 5.2.18.2-18.0-00.0-00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5.917.871.319,00 5.454.741.532,00 (463.129.787,00) 92,17 5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 5.654.865.777,00 5.199.912.015,00 (454.953.762,00) 91,95 5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 1.335.108.973,00 991.172.515,00 (343.936.458,00) 74,24 5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.319.756.804,00 4.208.739.500,00 (111.017.304,00) 97,43 5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 263.005.542,00 254.829.517,00 (8.176.025,00) 96,89 5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 218.005.542,00 209.874.517,00 (8.131.025,00) 96,27 5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 45.000.000,00 44.955.000,00 (45.000,00) 99,90 5.2.19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4.783.325.995,00 4.116.748.495,00 (666.577.500,00) 86,06 5.2.19.2-19.0-00.0-00.01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4.783.325.995,00 4.116.748.495,00 (666.577.500,00) 86,06 5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 4.671.825.995,00 4.006.540.795,00 (665.285.200,00) 85,76 5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 1.318.223.075,00 1.091.591.195,00 (226.631.880,00) 82,81 5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.883.602.920,00 1.444.949.600,00 (438.653.320,00) 76,71 5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 1.470.000.000,00 1.470.000.000,00 0,00 100,00 5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 111.500.000,00 110.207.700,00 (1.292.300,00) 98,84 5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 111.500.000,00 110.207.700,00 (1.292.300,00) 98,84 5.2.23 PERPUSTAKAAN 11.729.243.603,00 10.500.740.956,00 (1.228.502.647,00) 89,53 5.2.23.2-23.2-24.0-00.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 11.729.243.603,00 10.500.740.956,00 (1.228.502.647,00) 89,53 5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 1.624.954.603,00 1.409.171.956,00 (215.782.647,00) 86,72 5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 1.029.440.203,00 819.655.696,00 (209.784.507,00) 79,62 5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 595.514.400,00 589.516.260,00 (5.998.140,00) 98,99 5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2 BELANJA MODAL 10.104.289.000,00 9.091.569.000,00 (1.012.720.000,00) 89,98 5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.790.000,00 (210.000,00) 97,90 5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.094.289.000,00 9.081.779.000,00 (1.012.510.000,00) 89,97 5.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 39.881.742.366,00 37.666.403.165,00 (2.215.339.201,00) 94,45 5.3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN 11.792.286.483,00 11.268.949.971,00 (523.336.512,00) 95,56 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01 DINAS PERIKANAN 11.792.286.483,00 11.268.949.971,00 (523.336.512,00) 95,56 Printed By SIMDA-NG | 5 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 11.341.286.483,00 10.821.560.971,00 (519.725.512,00) 95,42 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 1.559.633.553,00 1.365.110.135,00 (194.523.418,00) 87,53 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.781.652.930,00 9.456.450.836,00 (325.202.094,00) 96,68 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 451.000.000,00 447.389.000,00 (3.611.000,00) 99,20 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 431.000.000,00 427.520.000,00 (3.480.000,00) 99,19 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.000.000,00 19.869.000,00 (131.000,00) 99,35 5.3.26 PARIWISATA 14.804.103.906,00 13.593.203.262,00 (1.210.900.644,00) 91,82 5.3.26.3-26.0-00.0-00.01 DINAS PARIWISATA 14.804.103.906,00 13.593.203.262,00 (1.210.900.644,00) 91,82 5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 4.321.876.571,00 3.770.243.834,00 (551.632.737,00) 87,24 5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 1.439.387.507,00 1.110.840.607,00 (328.546.900,00) 77,17 5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.882.489.064,00 2.659.403.227,00 (223.085.837,00) 92,26 5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 10.482.227.335,00 9.822.959.428,00 (659.267.907,00) 93,71 5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.460.032.300,00 1.308.339.999,00 (151.692.301,00) 89,61 5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.885.195.035,00 6.382.730.229,00 (502.464.806,00) 92,70 5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 150.000.000,00 149.889.200,00 (110.800,00) 99,93 5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.987.000.000,00 1.982.000.000,00 (5.000.000,00) 99,75 5.3.27 PERTANIAN 8.615.559.838,00 8.363.620.818,00 (251.939.020,00) 97,08 5.3.27.3-27.0-00.0-00.01 DINAS PERTANIAN 8.615.559.838,00 8.363.620.818,00 (251.939.020,00) 97,08 5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 6.005.149.588,00 5.885.823.996,00 (119.325.592,00) 98,01 5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 2.749.388.768,00 2.660.895.588,00 (88.493.180,00) 96,78 5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.255.760.820,00 3.224.928.408,00 (30.832.412,00) 99,05 5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 2.610.410.250,00 2.477.796.822,00 (132.613.428,00) 94,92 5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 83.453.500,00 83.323.000,00 (130.500,00) 99,84 5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.307.156.750,00 2.174.719.302,00 (132.437.448,00) 94,26 5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 219.800.000,00 219.754.520,00 (45.480,00) 99,98 5.3.30 PERDAGANGAN 4.669.792.139,00 4.440.629.114,00 (229.163.025,00) 95,09 5.3.30.3-30.3-31.0-00.01 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 4.669.792.139,00 4.440.629.114,00 (229.163.025,00) 95,09 5.3.30.3-30.3-31.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 2.882.425.139,00 2.714.307.564,00 (168.117.575,00) 94,17 5.3.30.3-30.3-31.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 1.323.712.499,00 1.199.815.214,00 (123.897.285,00) 90,64 5.3.30.3-30.3-31.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.558.712.640,00 1.514.492.350,00 (44.220.290,00) 97,16 5.3.30.3-30.3-31.0-00.01.2 BELANJA MODAL 1.787.367.000,00 1.726.321.550,00 (61.045.450,00) 96,58 5.3.30.3-30.3-31.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 165.967.000,00 165.786.650,00 (180.350,00) 99,89 5.3.30.3-30.3-31.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.596.400.000,00 1.535.559.900,00 (60.840.100,00) 96,19 5.3.30.3-30.3-31.0-00.01.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 25.000.000,00 24.975.000,00 (25.000,00) 99,90 5.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 78.226.014.296,00 71.991.216.565,00 (6.234.797.731,00) 92,03 5.4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40.506.844.251,00 35.908.925.497,00 (4.597.918.754,00) 88,65 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01 SEKRETARIAT DAERAH 40.506.844.251,00 35.908.925.497,00 (4.597.918.754,00) 88,65 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 35.787.456.504,00 31.291.002.713,00 (4.496.453.791,00) 87,44 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 7.257.090.010,00 5.463.087.362,00 (1.794.002.648,00) 75,28 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.220.366.494,00 25.517.915.351,00 (2.702.451.143,00) 90,42 Printed By SIMDA-NG | 6 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 310.000.000,00 310.000.000,00 0,00 100,00 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 4.719.387.747,00 4.617.922.784,00 (101.464.963,00) 97,85 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.831.387.747,00 2.744.964.784,00 (86.422.963,00) 96,95 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.363.000.000,00 1.353.071.000,00 (9.929.000,00) 99,27 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 410.000.000,00 405.500.000,00 (4.500.000,00) 98,90 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 115.000.000,00 114.387.000,00 (613.000,00) 99,47 5.4.02 SEKRETARIAT DPRD 37.719.170.045,00 36.082.291.068,00 (1.636.878.977,00) 95,66 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01 SEKRETARIAT DPRD 37.719.170.045,00 36.082.291.068,00 (1.636.878.977,00) 95,66 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 37.491.595.795,00 35.859.039.268,00 (1.632.556.527,00) 95,65 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 10.974.509.575,00 10.356.687.371,00 (617.822.204,00) 94,37 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.517.086.220,00 25.502.351.897,00 (1.014.734.323,00) 96,17 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 227.574.250,00 223.251.800,00 (4.322.450,00) 98,10 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 227.574.250,00 223.251.800,00 (4.322.450,00) 98,10 5.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 122.390.415.018,00 114.827.321.443,00 (7.563.093.575,00) 93,82 5.5.01 PERENCANAAN 6.541.452.313,00 6.175.115.061,00 (366.337.252,00) 94,40 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6.541.452.313,00 6.175.115.061,00 (366.337.252,00) 94,40 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 6.245.376.713,00 5.894.799.761,00 (350.576.952,00) 94,39 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 1.594.204.461,00 1.384.146.959,00 (210.057.502,00) 86,82 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.651.172.252,00 4.510.652.802,00 (140.519.450,00) 96,98 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2 BELANJA MODAL 296.075.600,00 280.315.300,00 (15.760.300,00) 94,68 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 106.075.600,00 94.755.300,00 (11.320.300,00) 89,33 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 190.000.000,00 185.560.000,00 (4.440.000,00) 97,66 5.5.02 KEUANGAN 106.874.528.165,00 103.113.039.016,00 (3.761.489.149,00) 96,48 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 103.917.779.183,00 100.471.801.656,00 (3.445.977.527,00) 96,68 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 8.207.667.982,00 7.348.717.925,00 (858.950.057,00) 89,53 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 3.127.102.836,00 2.696.540.082,00 (430.562.754,00) 86,23 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.080.565.146,00 4.652.177.843,00 (428.387.303,00) 91,57 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 351.000.000,00 315.526.100,00 (35.473.900,00) 89,89 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 249.500.000,00 227.926.100,00 (21.573.900,00) 91,35 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 101.500.000,00 87.600.000,00 (13.900.000,00) 86,31 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.550.686.181,00 0,00 (2.550.686.181,00) 0 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3.01 Belanja Tidak Terduga 2.550.686.181,00 0,00 (2.550.686.181,00) 0 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4 BELANJA TRANSFER 92.808.425.020,00 92.807.557.631,00 (867.389,00) 100,00 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 92.808.425.020,00 92.807.557.631,00 (867.389,00) 100,00 5.5.02.5-02.0-00.0-00.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH 2.956.748.982,00 2.641.237.360,00 (315.511.622,00) 89,33 5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1 BELANJA OPERASI 2.716.268.982,00 2.403.857.360,00 (312.411.622,00) 88,50 5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1.01 Belanja Pegawai 1.448.302.142,00 1.207.221.331,00 (241.080.811,00) 83,35 5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.267.966.840,00 1.196.636.029,00 (71.330.811,00) 94,37 5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2 BELANJA MODAL 240.480.000,00 237.380.000,00 (3.100.000,00) 98,71 5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 240.480.000,00 237.380.000,00 (3.100.000,00) 98,71 Printed By SIMDA-NG | 7 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.5.03 KEPEGAWAIAN 8.974.434.540,00 5.539.167.366,00 (3.435.267.174,00) 61,72 5.5.03.5-03.0-00.0-00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 8.974.434.540,00 5.539.167.366,00 (3.435.267.174,00) 61,72 5.5.03.5-03.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 8.816.564.540,00 5.423.284.506,00 (3.393.280.034,00) 61,51 5.5.03.5-03.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 5.478.551.400,00 2.275.136.322,00 (3.203.415.078,00) 41,53 5.5.03.5-03.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.338.013.140,00 3.148.148.184,00 (189.864.956,00) 94,31 5.5.03.5-03.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 157.870.000,00 115.882.860,00 (41.987.140,00) 73,40 5.5.03.5-03.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 157.870.000,00 115.882.860,00 (41.987.140,00) 73,40 5.6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 4.253.049.390,00 4.107.084.267,00 (145.965.123,00) 96,57 5.6.01 INSPEKTORAT 4.253.049.390,00 4.107.084.267,00 (145.965.123,00) 96,57 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01 INSPEKTORAT 4.253.049.390,00 4.107.084.267,00 (145.965.123,00) 96,57 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 3.864.145.965,00 3.734.152.967,00 (129.992.998,00) 96,64 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 1.719.946.725,00 1.659.399.875,00 (60.546.850,00) 96,48 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.144.199.240,00 2.074.753.092,00 (69.446.148,00) 96,76 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 388.903.425,00 372.931.300,00 (15.972.125,00) 95,89 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 388.903.425,00 372.931.300,00 (15.972.125,00) 95,89 5.7 UNSUR KEWILAYAHAN 18.086.962.973,00 16.281.288.881,00 (1.805.674.092,00) 90,02 5.7.01 KECAMATAN 18.086.962.973,00 16.281.288.881,00 (1.805.674.092,00) 90,02 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01 KECAMATAN LAKUDO 3.776.270.567,00 3.230.020.744,00 (546.249.823,00) 85,53 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 3.077.315.137,00 2.562.059.044,00 (515.256.093,00) 83,26 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 1.853.552.187,00 1.429.871.649,00 (423.680.538,00) 77,14 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.223.762.950,00 1.132.187.395,00 (91.575.555,00) 92,52 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 698.955.430,00 667.961.700,00 (30.993.730,00) 95,57 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 98.955.430,00 67.961.700,00 (30.993.730,00) 68,68 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02 KECAMATAN MAWASANGKA TIMUR 1.032.130.763,00 829.904.181,00 (202.226.582,00) 80,41 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1 BELANJA OPERASI 1.032.130.763,00 829.904.181,00 (202.226.582,00) 80,41 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.01 Belanja Pegawai 774.316.883,00 575.169.237,00 (199.147.646,00) 74,28 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.813.880,00 254.734.944,00 (3.078.936,00) 98,81 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03 KECAMATAN MAWASANGKA TENGAH 1.723.158.064,00 1.427.819.376,00 (295.338.688,00) 82,86 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1 BELANJA OPERASI 1.462.948.064,00 1.167.609.376,00 (295.338.688,00) 79,81 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.01 Belanja Pegawai 1.014.810.714,00 740.643.026,00 (274.167.688,00) 72,98 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.02 Belanja Barang dan Jasa 448.137.350,00 426.966.350,00 (21.171.000,00) 95,28 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2 BELANJA MODAL 260.210.000,00 260.210.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.210.000,00 60.210.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04 KECAMATAN MAWASANGKA 3.852.278.814,00 3.746.479.022,00 (105.799.792,00) 97,25 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1 BELANJA OPERASI 3.372.623.814,00 3.266.829.022,00 (105.794.792,00) 96,86 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.01 Belanja Pegawai 2.174.413.214,00 2.119.500.312,00 (54.912.902,00) 97,47 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.198.210.600,00 1.147.328.710,00 (50.881.890,00) 95,75 Printed By SIMDA-NG | 8 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2 BELANJA MODAL 479.655.000,00 479.650.000,00 (5.000,00) 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 104.655.000,00 104.650.000,00 (5.000,00) 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.05 KECAMATAN TALAGA RAYA 1.736.980.957,00 1.562.795.038,00 (174.185.919,00) 89,97 5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1 BELANJA OPERASI 1.525.174.957,00 1.353.504.038,00 (171.670.919,00) 88,74 5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.01 Belanja Pegawai 957.449.657,00 838.999.148,00 (118.450.509,00) 87,63 5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.02 Belanja Barang dan Jasa 567.725.300,00 514.504.890,00 (53.220.410,00) 90,63 5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2 BELANJA MODAL 211.806.000,00 209.291.000,00 (2.515.000,00) 98,81 5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.150.000,00 40.635.000,00 (2.515.000,00) 94,17 5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 168.656.000,00 168.656.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.06 KECAMATAN GU 3.371.227.944,00 3.079.667.236,00 (291.560.708,00) 91,35 5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1 BELANJA OPERASI 2.916.071.044,00 2.624.510.336,00 (291.560.708,00) 90,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.01 Belanja Pegawai 1.702.695.335,00 1.426.721.963,00 (275.973.372,00) 83,79 5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.213.375.709,00 1.197.788.373,00 (15.587.336,00) 98,72 5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2 BELANJA MODAL 455.156.900,00 455.156.900,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.156.900,00 52.156.900,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 403.000.000,00 403.000.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.07 KECAMATAN SANGIA WAMBULU 2.594.915.864,00 2.404.603.284,00 (190.312.580,00) 92,67 5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1 BELANJA OPERASI 2.534.692.064,00 2.345.453.284,00 (189.238.780,00) 92,53 5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.01 Belanja Pegawai 1.701.832.504,00 1.524.529.484,00 (177.303.020,00) 89,58 5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.02 Belanja Barang dan Jasa 832.859.560,00 820.923.800,00 (11.935.760,00) 98,57 5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2 BELANJA MODAL 60.223.800,00 59.150.000,00 (1.073.800,00) 98,22 5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.223.800,00 59.150.000,00 (1.073.800,00) 98,22 5.8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 3.020.977.558,00 2.584.846.024,00 (436.131.534,00) 85,56 5.8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.020.977.558,00 2.584.846.024,00 (436.131.534,00) 85,56 5.8.01.8-01.0-00.0-00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.020.977.558,00 2.584.846.024,00 (436.131.534,00) 85,56 5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 2.965.262.558,00 2.529.135.574,00 (436.126.984,00) 85,29 5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 1.307.843.708,00 939.947.253,00 (367.896.455,00) 71,87 5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 927.418.850,00 912.305.059,00 (15.113.791,00) 98,37 5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 730.000.000,00 676.883.262,00 (53.116.738,00) 92,72 5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 55.715.000,00 55.710.450,00 (4.550,00) 99,99 5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.715.000,00 55.710.450,00 (4.550,00) 99,99 6 PEMBIAYAAN DAERAH 132.523.376.742,00 132.522.972.687,64 (404.054,36) 100,00 6.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 -404.054,55 (404.054,55) 0 6.1.02 KESEHATAN 0,00 -404.054,55 (404.054,55) 0 6.1.02.1-02.0-00.0-00.01 DINAS KESEHATAN 0,00 -404.054,55 (404.054,55) 0 6.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00 -404.054,55 (404.054,55) 0 6.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0,00 -404.054,55 (404.054,55) 0 6.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 132.523.376.742,00 132.523.376.742,19 0,19 100,00 6.5.02 KEUANGAN 132.523.376.742,00 132.523.376.742,19 0,19 100,00 Printed By SIMDA-NG | 9 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 6.5.02.5-02.0-00.0-00.01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 132.523.376.742,00 132.523.376.742,19 0,19 100,00 6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 127.523.376.742,00 127.523.376.742,19 0,19 100,00 6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 127.523.376.742,00 127.523.376.742,19 0,19 100,00 6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 100,00 6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02 Penyertaan Modal Daerah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 100,00 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 10 Lampiran I.2 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN 2022 REALISASI 2022 (%) REALISASI 2021 4 PENDAPATAN DAERAH 621.414.168.202,00 674.033.441.450,91 108,47 673.601.202.380,19 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 14.466.744.393,00 18.698.683.864,91 129,25 18.331.421.019,05 4.1.01 Pajak Daerah 3.506.987.704,00 5.038.664.646,00 143,68 4.014.410.617,00 4.1.02 Retribusi Daerah 3.046.000.000,00 3.530.501.101,00 115,91 3.819.736.236,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.986.992.268,00 2.986.992.268,00 100,00 2.431.789.253,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 4.926.764.421,00 7.142.525.849,91 144,97 8.065.484.913,05 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 599.798.573.254,00 650.349.147.009,00 108,43 627.806.791.376,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 584.962.209.885,00 633.530.328.368,00 108,30 610.254.751.985,00 4.2.01.01 Dana Perimbangan 528.570.398.885,00 577.138.517.368,00 109,19 533.770.256.985,00 4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 2.197.552.000,00 2.197.552.000,00 100,00 10.791.779.000,00 4.2.01.05 Dana Desa 54.194.259.000,00 54.194.259.000,00 100,00 65.692.716.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 14.836.363.369,00 16.818.818.641,00 113,36 17.552.039.391,00 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 14.836.363.369,00 16.818.818.641,00 113,36 17.552.039.391,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.148.850.555,00 4.985.610.577,00 69,74 27.462.989.985,14 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0 22.411.367.000,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 7.148.850.555,00 4.985.610.577,00 69,74 5.051.622.985,14 5 BELANJA DAERAH 743.937.544.944,00 683.589.515.468,00 91,89 619.270.326.902,00 5.1 BELANJA OPERASI 447.102.828.637,00 403.578.988.921,00 90,27 332.962.866.840,00 5.1.01 Belanja Pegawai 226.803.155.564,00 201.667.516.645,00 88,92 192.450.298.712,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.834.613.073,00 193.501.960.014,00 91,35 134.830.934.366,00 5.1.05 Belanja Hibah 6.465.060.000,00 6.409.512.262,00 99,14 5.681.633.762,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 100,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 201.475.605.106,00 187.202.968.916,00 92,92 183.421.774.269,00 5.2.01 Belanja Modal Tanah 569.000.000,00 220.943.600,00 38,83 10.011.200,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.014.164.363,00 26.000.414.579,00 92,81 18.141.766.764,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 77.012.827.328,00 72.372.896.832,00 93,98 74.255.962.713,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 91.754.048.350,00 84.670.123.224,00 92,28 89.325.790.142,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.125.565.065,00 3.938.590.681,00 95,47 1.688.243.450,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.550.686.181,00 0,00 0,00 368.182.373,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 2.550.686.181,00 0,00 0,00 368.182.373,00 Printed By SIMDA-NG | 11 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN 2022 REALISASI 2022 (%) REALISASI 2021 5.4 BELANJA TRANSFER 92.808.425.020,00 92.807.557.631,00 100,00 102.517.503.420,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 92.808.425.020,00 92.807.557.631,00 100,00 102.517.503.420,00 SURPLUS / DEFISIT (122.523.376.742,00) (9.556.074.017,09) 0 54.330.875.478,19 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 127.523.376.742,00 127.522.972.687,64 100,00 76.692.501.264,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 127.523.376.742,00 127.522.972.687,64 100,00 76.692.501.264,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 100,00 3.500.000.000,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 100,00 3.500.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO 122.523.376.742,00 122.522.972.687,64 100,00 73.192.501.264,00 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 112.966.898.670,55 0 127.523.376.742,19 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 12 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 PENDIDIKAN SKPD : 1-01.2-22.0-00.01 DINAS PENDIDKAN DAN KEBUDAYAAN KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 16.000.000,00 20.000.000,00 4.000.000,00 125,00 00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 16.000.000,00 20.000.000,00 4.000.000,00 125,00 00.0.00.00.4.1.02 Retribusi Daerah 16.000.000,00 20.000.000,00 4.000.000,00 125,00 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 165.641.025.335,00 157.500.023.618,00 (8.141.001.717,00) 95,09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 114.852.274.475,00 108.850.339.777,00 (6.001.934.698,00) 94,77 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 105.104.600,00 96.832.600,00 (8.272.000,00) 92,13 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 95.105.850,00 86.833.850,00 (8.272.000,00) 91,30 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 95.105.850,00 86.833.850,00 (8.272.000,00) 91,30 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.105.850,00 86.833.850,00 (8.272.000,00) 91,30 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.999.950,00 1.999.950,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.999.950,00 1.999.950,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.950,00 1.999.950,00 0,00 100,00 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.999.900,00 1.999.900,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.999.900,00 1.999.900,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.900,00 1.999.900,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.998.900,00 1.998.900,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.998.900,00 1.998.900,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.998.900,00 1.998.900,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 13 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 113.776.386.075,00 107.813.829.348,00 (5.962.556.727,00) 94,76 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 113.599.906.675,00 107.691.022.548,00 (5.908.884.127,00) 94,80 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 113.599.906.675,00 107.691.022.548,00 (5.908.884.127,00) 94,80 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 113.599.906.675,00 107.691.022.548,00 (5.908.884.127,00) 94,80 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 125.159.500,00 71.486.900,00 (53.672.600,00) 57,12 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 125.159.500,00 71.486.900,00 (53.672.600,00) 57,12 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 74.751.500,00 71.078.900,00 (3.672.600,00) 95,09 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.408.000,00 408.000,00 (50.000.000,00) 0,81 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.963.900,00 1.963.900,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.963.900,00 1.963.900,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.963.900,00 1.963.900,00 0,00 100,00 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 49.356.000,00 49.356.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 49.356.000,00 49.356.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.356.000,00 49.356.000,00 0,00 100,00 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 54.498.800,00 44.048.800,00 (10.450.000,00) 80,83 01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.999.800,00 1.999.800,00 0,00 100,00 01.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.999.800,00 1.999.800,00 0,00 100,00 01.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.800,00 1.999.800,00 0,00 100,00 01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 30.040.000,00 27.040.000,00 (3.000.000,00) 90,01 01.2.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 30.040.000,00 27.040.000,00 (3.000.000,00) 90,01 01.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.040.000,00 27.040.000,00 (3.000.000,00) 90,01 01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 22.459.000,00 15.009.000,00 (7.450.000,00) 66,83 01.2.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 22.459.000,00 15.009.000,00 (7.450.000,00) 66,83 01.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.459.000,00 15.009.000,00 (7.450.000,00) 66,83 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 157.604.200,00 155.014.200,00 (2.590.000,00) 98,36 01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 142.109.200,00 139.519.200,00 (2.590.000,00) 98,18 01.2.05.10.5.1 BELANJA OPERASI 142.109.200,00 139.519.200,00 (2.590.000,00) 98,18 01.2.05.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.109.200,00 139.519.200,00 (2.590.000,00) 98,18 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15.495.000,00 15.495.000,00 0,00 100,00 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 15.495.000,00 15.495.000,00 0,00 100,00 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.495.000,00 15.495.000,00 0,00 100,00 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 587.970.800,00 576.851.029,00 (11.119.771,00) 98,11 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.277.500,00 3.277.500,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.277.500,00 3.277.500,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 14 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.277.500,00 3.277.500,00 0,00 100,00 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 65.780.000,00 65.365.000,00 (415.000,00) 99,37 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 5.980.000,00 5.980.000,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.980.000,00 5.980.000,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.2 BELANJA MODAL 59.800.000,00 59.385.000,00 (415.000,00) 99,31 01.2.06.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.800.000,00 59.385.000,00 (415.000,00) 99,31 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.682.300,00 10.682.250,00 (50,00) 100,00 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 10.682.300,00 10.682.250,00 (50,00) 100,00 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.682.300,00 10.682.250,00 (50,00) 100,00 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 21.440.000,00 15.240.000,00 (6.200.000,00) 71,08 01.2.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 21.440.000,00 15.240.000,00 (6.200.000,00) 71,08 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.440.000,00 15.240.000,00 (6.200.000,00) 71,08 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 73.020.000,00 69.535.200,00 (3.484.800,00) 95,23 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 73.020.000,00 69.535.200,00 (3.484.800,00) 95,23 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.020.000,00 69.535.200,00 (3.484.800,00) 95,23 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 413.771.000,00 412.751.079,00 (1.019.921,00) 99,75 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 413.771.000,00 412.751.079,00 (1.019.921,00) 99,75 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 413.771.000,00 412.751.079,00 (1.019.921,00) 99,75 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.000.000,00 97.569.000,00 (2.431.000,00) 97,57 01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000,00 97.569.000,00 (2.431.000,00) 97,57 01.2.07.10.5.1 BELANJA OPERASI 2.300.000,00 0,00 (2.300.000,00) 0 01.2.07.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 (2.300.000,00) 0 01.2.07.10.5.2 BELANJA MODAL 97.700.000,00 97.569.000,00 (131.000,00) 99,87 01.2.07.10.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 97.700.000,00 97.569.000,00 (131.000,00) 99,87 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.710.000,00 29.260.000,00 (4.450.000,00) 86,80 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.710.000,00 23.260.000,00 (4.450.000,00) 83,94 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 27.710.000,00 23.260.000,00 (4.450.000,00) 83,94 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.710.000,00 23.260.000,00 (4.450.000,00) 83,94 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 37.000.000,00 36.934.800,00 (65.200,00) 99,82 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.000.000,00 36.934.800,00 (65.200,00) 99,82 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 37.000.000,00 36.934.800,00 (65.200,00) 99,82 Printed By SIMDA-NG | 15 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 36.934.800,00 (65.200,00) 99,82 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 48.992.021.129,00 46.882.717.507,00 (2.109.303.622,00) 95,69 02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 22.921.203.529,00 22.179.668.890,00 (741.534.639,00) 96,76 02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru 341.864.014,00 340.040.500,00 (1.823.514,00) 99,47 02.2.01.02.5.2 BELANJA MODAL 341.864.014,00 340.040.500,00 (1.823.514,00) 99,47 02.2.01.02.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 341.864.014,00 340.040.500,00 (1.823.514,00) 99,47 02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 277.333.449,00 256.511.798,00 (20.821.651,00) 92,49 02.2.01.04.5.2 BELANJA MODAL 277.333.449,00 256.511.798,00 (20.821.651,00) 92,49 02.2.01.04.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 277.333.449,00 256.511.798,00 (20.821.651,00) 92,49 02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 729.112.792,00 694.615.492,00 (34.497.300,00) 95,27 02.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 7.650.000,00 0,00 (7.650.000,00) 0 02.2.01.05.5.1.01 Belanja Pegawai 7.650.000,00 0,00 (7.650.000,00) 0 02.2.01.05.5.2 BELANJA MODAL 721.462.792,00 694.615.492,00 (26.847.300,00) 96,28 02.2.01.05.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 721.462.792,00 694.615.492,00 (26.847.300,00) 96,28 02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2.713.654.833,00 2.486.219.913,00 (227.434.920,00) 91,62 02.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 5.100.000,00 0,00 (5.100.000,00) 0 02.2.01.06.5.1.01 Belanja Pegawai 5.100.000,00 0,00 (5.100.000,00) 0 02.2.01.06.5.2 BELANJA MODAL 2.708.554.833,00 2.486.219.913,00 (222.334.920,00) 91,79 02.2.01.06.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.708.554.833,00 2.486.219.913,00 (222.334.920,00) 91,79 02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 638.600.000,00 591.377.000,00 (47.223.000,00) 92,61 02.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 5.100.000,00 0,00 (5.100.000,00) 0 02.2.01.07.5.1.01 Belanja Pegawai 5.100.000,00 0,00 (5.100.000,00) 0 02.2.01.07.5.2 BELANJA MODAL 633.500.000,00 591.377.000,00 (42.123.000,00) 93,35 02.2.01.07.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 633.500.000,00 591.377.000,00 (42.123.000,00) 93,35 02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 2.861.464.588,00 2.596.686.952,00 (264.777.636,00) 90,75 02.2.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 13.260.000,00 0,00 (13.260.000,00) 0 02.2.01.08.5.1.01 Belanja Pegawai 13.260.000,00 0,00 (13.260.000,00) 0 02.2.01.08.5.2 BELANJA MODAL 2.848.204.588,00 2.596.686.952,00 (251.517.636,00) 91,17 02.2.01.08.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.848.204.588,00 2.596.686.952,00 (251.517.636,00) 91,17 02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 151.041.540,00 150.910.940,00 (130.600,00) 99,91 02.2.01.09.5.2 BELANJA MODAL 151.041.540,00 150.910.940,00 (130.600,00) 99,91 02.2.01.09.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 151.041.540,00 150.910.940,00 (130.600,00) 99,91 02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 144.209.063,00 134.492.655,00 (9.716.408,00) 93,26 02.2.01.11.5.2 BELANJA MODAL 144.209.063,00 134.492.655,00 (9.716.408,00) 93,26 02.2.01.11.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 144.209.063,00 134.492.655,00 (9.716.408,00) 93,26 02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 45.000.000,00 38.678.040,00 (6.321.960,00) 85,95 02.2.01.12.5.2 BELANJA MODAL 45.000.000,00 38.678.040,00 (6.321.960,00) 85,95 Printed By SIMDA-NG | 16 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.01.12.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 45.000.000,00 38.678.040,00 (6.321.960,00) 85,95 02.2.01.22 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 690.000.000,00 689.999.250,00 (750,00) 100,00 02.2.01.22.5.2 BELANJA MODAL 690.000.000,00 689.999.250,00 (750,00) 100,00 02.2.01.22.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 690.000.000,00 689.999.250,00 (750,00) 100,00 02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 10.307.450,00 8.857.450,00 (1.450.000,00) 85,93 02.2.01.24.5.1 BELANJA OPERASI 10.307.450,00 8.857.450,00 (1.450.000,00) 85,93 02.2.01.24.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.307.450,00 8.857.450,00 (1.450.000,00) 85,93 02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 48.705.800,00 42.337.400,00 (6.368.400,00) 86,92 02.2.01.25.5.1 BELANJA OPERASI 48.705.800,00 42.337.400,00 (6.368.400,00) 86,92 02.2.01.25.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.705.800,00 42.337.400,00 (6.368.400,00) 86,92 02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 14.269.910.000,00 14.148.941.500,00 (120.968.500,00) 99,15 02.2.01.29.5.1 BELANJA OPERASI 12.304.311.295,00 12.239.552.253,00 (64.759.042,00) 99,47 02.2.01.29.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.304.311.295,00 12.239.552.253,00 (64.759.042,00) 99,47 02.2.01.29.5.2 BELANJA MODAL 1.965.598.705,00 1.909.389.247,00 (56.209.458,00) 97,14 02.2.01.29.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.449.500.287,00 1.415.735.487,00 (33.764.800,00) 97,67 02.2.01.29.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 516.098.418,00 493.653.760,00 (22.444.658,00) 95,65 02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 19.603.609.000,00 18.361.326.547,00 (1.242.282.453,00) 93,66 02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 336.537.288,00 306.954.596,00 (29.582.692,00) 91,21 02.2.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.550.000,00 0,00 (2.550.000,00) 0 02.2.02.04.5.1.01 Belanja Pegawai 2.550.000,00 0,00 (2.550.000,00) 0 02.2.02.04.5.2 BELANJA MODAL 333.987.288,00 306.954.596,00 (27.032.692,00) 91,91 02.2.02.04.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 333.987.288,00 306.954.596,00 (27.032.692,00) 91,91 02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 699.812.564,00 668.725.204,00 (31.087.360,00) 95,56 02.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 3.060.000,00 0,00 (3.060.000,00) 0 02.2.02.05.5.1.01 Belanja Pegawai 3.060.000,00 0,00 (3.060.000,00) 0 02.2.02.05.5.2 BELANJA MODAL 696.752.564,00 668.725.204,00 (28.027.360,00) 95,98 02.2.02.05.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 696.752.564,00 668.725.204,00 (28.027.360,00) 95,98 02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 415.500.000,00 374.861.000,00 (40.639.000,00) 90,22 02.2.02.12.5.2 BELANJA MODAL 415.500.000,00 374.861.000,00 (40.639.000,00) 90,22 02.2.02.12.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 415.500.000,00 374.861.000,00 (40.639.000,00) 90,22 02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 4.849.548.262,00 4.386.830.784,00 (462.717.478,00) 90,46 02.2.02.14.5.1 BELANJA OPERASI 13.740.000,00 0,00 (13.740.000,00) 0 02.2.02.14.5.1.01 Belanja Pegawai 13.740.000,00 0,00 (13.740.000,00) 0 02.2.02.14.5.2 BELANJA MODAL 4.835.808.262,00 4.386.830.784,00 (448.977.478,00) 90,72 02.2.02.14.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.835.808.262,00 4.386.830.784,00 (448.977.478,00) 90,72 02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 843.807.928,00 800.163.326,00 (43.644.602,00) 94,83 02.2.02.15.5.1 BELANJA OPERASI 5.100.000,00 0,00 (5.100.000,00) 0 02.2.02.15.5.1.01 Belanja Pegawai 5.100.000,00 0,00 (5.100.000,00) 0 02.2.02.15.5.2 BELANJA MODAL 838.707.928,00 800.163.326,00 (38.544.602,00) 95,40 Printed By SIMDA-NG | 17 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.02.15.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 838.707.928,00 800.163.326,00 (38.544.602,00) 95,40 02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 02.2.02.17.5.2 BELANJA MODAL 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 02.2.02.17.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 1.422.443.784,00 1.324.659.224,00 (97.784.560,00) 93,13 02.2.02.18.5.1 BELANJA OPERASI 7.650.000,00 0,00 (7.650.000,00) 0 02.2.02.18.5.1.01 Belanja Pegawai 7.650.000,00 0,00 (7.650.000,00) 0 02.2.02.18.5.2 BELANJA MODAL 1.414.793.784,00 1.324.659.224,00 (90.134.560,00) 93,63 02.2.02.18.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.414.793.784,00 1.324.659.224,00 (90.134.560,00) 93,63 02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.545.702.012,00 1.381.720.132,00 (163.981.880,00) 89,39 02.2.02.24.5.2 BELANJA MODAL 1.545.702.012,00 1.381.720.132,00 (163.981.880,00) 89,39 02.2.02.24.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.545.702.012,00 1.381.720.132,00 (163.981.880,00) 89,39 02.2.02.35 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 307.860.000,00 307.670.000,00 (190.000,00) 99,94 02.2.02.35.5.2 BELANJA MODAL 307.860.000,00 307.670.000,00 (190.000,00) 99,94 02.2.02.35.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 307.860.000,00 307.670.000,00 (190.000,00) 99,94 02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 7.832.520.000,00 7.520.514.048,00 (312.005.952,00) 96,02 02.2.02.42.5.1 BELANJA OPERASI 6.860.006.253,00 6.777.897.453,00 (82.108.800,00) 98,80 02.2.02.42.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.860.006.253,00 6.777.897.453,00 (82.108.800,00) 98,80 02.2.02.42.5.2 BELANJA MODAL 972.513.747,00 742.616.595,00 (229.897.152,00) 76,36 02.2.02.42.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 600.047.100,00 489.027.772,00 (111.019.328,00) 81,50 02.2.02.42.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 372.466.647,00 253.588.823,00 (118.877.824,00) 68,08 02.2.02.44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 1.288.513.082,00 1.229.010.803,00 (59.502.279,00) 95,38 02.2.02.44.5.1 BELANJA OPERASI 7.650.000,00 0,00 (7.650.000,00) 0 02.2.02.44.5.1.01 Belanja Pegawai 7.650.000,00 0,00 (7.650.000,00) 0 02.2.02.44.5.2 BELANJA MODAL 1.280.863.082,00 1.229.010.803,00 (51.852.279,00) 95,95 02.2.02.44.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.280.863.082,00 1.229.010.803,00 (51.852.279,00) 95,95 02.2.02.45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 60.144.080,00 58.997.430,00 (1.146.650,00) 98,09 02.2.02.45.5.2 BELANJA MODAL 60.144.080,00 58.997.430,00 (1.146.650,00) 98,09 02.2.02.45.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 60.144.080,00 58.997.430,00 (1.146.650,00) 98,09 02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3.668.140.000,00 3.617.143.151,00 (50.996.849,00) 98,61 02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 334.925.457,00 333.516.784,00 (1.408.673,00) 99,58 02.2.03.01.5.2 BELANJA MODAL 334.925.457,00 333.516.784,00 (1.408.673,00) 99,58 02.2.03.01.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 334.925.457,00 333.516.784,00 (1.408.673,00) 99,58 02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 607.799.543,00 605.621.900,00 (2.177.643,00) 99,64 02.2.03.02.5.2 BELANJA MODAL 607.799.543,00 605.621.900,00 (2.177.643,00) 99,64 02.2.03.02.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 607.799.543,00 605.621.900,00 (2.177.643,00) 99,64 02.2.03.12 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 250.000.000,00 249.930.000,00 (70.000,00) 99,97 02.2.03.12.5.2 BELANJA MODAL 250.000.000,00 249.930.000,00 (70.000,00) 99,97 02.2.03.12.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.000.000,00 249.930.000,00 (70.000,00) 99,97 Printed By SIMDA-NG | 18 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 143.350.000,00 129.077.396,00 (14.272.604,00) 90,04 02.2.03.13.5.1 BELANJA OPERASI 143.350.000,00 129.077.396,00 (14.272.604,00) 90,04 02.2.03.13.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.350.000,00 129.077.396,00 (14.272.604,00) 90,04 02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 57.128.000,00 39.625.571,00 (17.502.429,00) 69,36 02.2.03.14.5.1 BELANJA OPERASI 57.128.000,00 39.625.571,00 (17.502.429,00) 69,36 02.2.03.14.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.128.000,00 39.625.571,00 (17.502.429,00) 69,36 02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 86.977.000,00 83.922.500,00 (3.054.500,00) 96,49 02.2.03.17.5.1 BELANJA OPERASI 86.977.000,00 83.922.500,00 (3.054.500,00) 96,49 02.2.03.17.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.977.000,00 83.922.500,00 (3.054.500,00) 96,49 02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 2.187.960.000,00 2.175.449.000,00 (12.511.000,00) 99,43 02.2.03.18.5.1 BELANJA OPERASI 2.187.960.000,00 2.175.449.000,00 (12.511.000,00) 99,43 02.2.03.18.5.1.05 Belanja Hibah 2.187.960.000,00 2.175.449.000,00 (12.511.000,00) 99,43 02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2.799.068.600,00 2.724.578.919,00 (74.489.681,00) 97,34 02.2.04.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 708.212.000,00 645.817.000,00 (62.395.000,00) 91,19 02.2.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 5.100.000,00 0,00 (5.100.000,00) 0 02.2.04.02.5.1.01 Belanja Pegawai 5.100.000,00 0,00 (5.100.000,00) 0 02.2.04.02.5.2 BELANJA MODAL 703.112.000,00 645.817.000,00 (57.295.000,00) 91,85 02.2.04.02.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 703.112.000,00 645.817.000,00 (57.295.000,00) 91,85 02.2.04.11 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan 222.000.000,00 221.392.000,00 (608.000,00) 99,73 02.2.04.11.5.2 BELANJA MODAL 222.000.000,00 221.392.000,00 (608.000,00) 99,73 02.2.04.11.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 222.000.000,00 221.392.000,00 (608.000,00) 99,73 02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 61.702.700,00 48.456.019,00 (13.246.681,00) 78,53 02.2.04.12.5.1 BELANJA OPERASI 61.702.700,00 48.456.019,00 (13.246.681,00) 78,53 02.2.04.12.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.702.700,00 48.456.019,00 (13.246.681,00) 78,53 02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 14.300.000,00 6.200.000,00 (8.100.000,00) 43,36 02.2.04.13.5.1 BELANJA OPERASI 14.300.000,00 6.200.000,00 (8.100.000,00) 43,36 02.2.04.13.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.300.000,00 6.200.000,00 (8.100.000,00) 43,36 02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 25.753.900,00 25.533.900,00 (220.000,00) 99,15 02.2.04.16.5.1 BELANJA OPERASI 25.753.900,00 25.533.900,00 (220.000,00) 99,15 02.2.04.16.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.753.900,00 25.533.900,00 (220.000,00) 99,15 02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1.767.100.000,00 1.777.180.000,00 10.080.000,00 100,57 02.2.04.17.5.1 BELANJA OPERASI 1.767.100.000,00 1.777.180.000,00 10.080.000,00 100,57 02.2.04.17.5.1.05 Belanja Hibah 1.767.100.000,00 1.777.180.000,00 10.080.000,00 100,57 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 995.176.631,00 968.967.015,00 (26.209.616,00) 97,37 02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 300.000.000,00 279.611.100,00 (20.388.900,00) 93,20 Printed By SIMDA-NG | 19 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 300.000.000,00 279.611.100,00 (20.388.900,00) 93,20 02.2.01.01.5.2 BELANJA MODAL 300.000.000,00 279.611.100,00 (20.388.900,00) 93,20 02.2.01.01.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 300.000.000,00 279.611.100,00 (20.388.900,00) 93,20 02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 695.176.631,00 689.355.915,00 (5.820.716,00) 99,16 02.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat 695.176.631,00 689.355.915,00 (5.820.716,00) 99,16 02.2.03.03.5.2 BELANJA MODAL 695.176.631,00 689.355.915,00 (5.820.716,00) 99,16 02.2.03.03.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 660.176.631,00 655.389.915,00 (4.786.716,00) 99,27 02.2.03.03.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 35.000.000,00 33.966.000,00 (1.034.000,00) 97,05 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 324.433.200,00 324.428.200,00 (5.000,00) 100,00 03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 324.433.200,00 324.428.200,00 (5.000,00) 100,00 03.2.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 324.433.200,00 324.428.200,00 (5.000,00) 100,00 03.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 324.433.200,00 324.428.200,00 (5.000,00) 100,00 03.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 324.433.200,00 324.428.200,00 (5.000,00) 100,00 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 241.625.400,00 240.195.277,00 (1.430.123,00) 99,41 04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 241.625.400,00 240.195.277,00 (1.430.123,00) 99,41 04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 122.330.200,00 120.926.808,00 (1.403.392,00) 98,85 04.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 122.330.200,00 120.926.808,00 (1.403.392,00) 98,85 04.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.330.200,00 120.926.808,00 (1.403.392,00) 98,85 04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 119.295.200,00 119.268.469,00 (26.731,00) 99,98 04.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 119.295.200,00 119.268.469,00 (26.731,00) 99,98 04.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.295.200,00 119.268.469,00 (26.731,00) 99,98 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 235.494.500,00 233.375.842,00 (2.118.658,00) 99,10 05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 235.494.500,00 233.375.842,00 (2.118.658,00) 99,10 05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 117.336.500,00 116.459.104,00 (877.396,00) 99,25 05.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 117.336.500,00 116.459.104,00 (877.396,00) 99,25 05.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.336.500,00 116.459.104,00 (877.396,00) 99,25 05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya 118.158.000,00 116.916.738,00 (1.241.262,00) 98,95 05.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 118.158.000,00 116.916.738,00 (1.241.262,00) 98,95 Printed By SIMDA-NG | 20 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 05.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.158.000,00 116.916.738,00 (1.241.262,00) 98,95 SURPLUS / DEFISIT (165.625.025.335,00) (157.480.023.618,00) 8.145.001.717,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (165.625.025.335,00) (157.480.023.618,00) 8.145.001.717,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 21 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 DINAS KESEHATAN KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 2.370.000.000,00 2.926.994.589,00 556.994.589,00 123,50 00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.370.000.000,00 2.926.994.589,00 556.994.589,00 123,50 00.0.00.00.4.1.02 Retribusi Daerah 2.370.000.000,00 2.926.959.601,00 556.959.601,00 123,50 00.0.00.00.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 34.988,00 34.988,00 0 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 109.661.673.548,00 95.766.992.113,00 (13.894.681.435,00) 87,33 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 36.669.022.308,00 31.848.049.611,00 (4.820.972.697,00) 86,85 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.726.600,00 15.871.550,00 (855.050,00) 94,89 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.991.200,00 1.695.000,00 (296.200,00) 85,12 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.991.200,00 1.695.000,00 (296.200,00) 85,12 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.991.200,00 1.695.000,00 (296.200,00) 85,12 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.199.800,00 3.141.150,00 (58.650,00) 98,17 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.199.800,00 3.141.150,00 (58.650,00) 98,17 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.199.800,00 3.141.150,00 (58.650,00) 98,17 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.136.200,00 3.072.800,00 (63.400,00) 97,98 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 3.136.200,00 3.072.800,00 (63.400,00) 97,98 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.136.200,00 3.072.800,00 (63.400,00) 97,98 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.199.800,00 2.978.000,00 (221.800,00) 93,07 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.199.800,00 2.978.000,00 (221.800,00) 93,07 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.199.800,00 2.978.000,00 (221.800,00) 93,07 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.199.700,00 3.155.900,00 (43.800,00) 98,63 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 3.199.700,00 3.155.900,00 (43.800,00) 98,63 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.199.700,00 3.155.900,00 (43.800,00) 98,63 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.999.900,00 1.828.700,00 (171.200,00) 91,44 Printed By SIMDA-NG | 22 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.999.900,00 1.828.700,00 (171.200,00) 91,44 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.900,00 1.828.700,00 (171.200,00) 91,44 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 32.297.912.558,00 28.032.659.991,00 (4.265.252.567,00) 86,79 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 31.886.535.658,00 27.648.032.141,00 (4.238.503.517,00) 86,71 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 31.886.535.658,00 27.648.032.141,00 (4.238.503.517,00) 86,71 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 31.886.535.658,00 27.648.032.141,00 (4.238.503.517,00) 86,71 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 404.112.000,00 377.636.550,00 (26.475.450,00) 93,45 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 404.112.000,00 377.636.550,00 (26.475.450,00) 93,45 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 404.112.000,00 377.636.550,00 (26.475.450,00) 93,45 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.866.500,00 3.597.900,00 (268.600,00) 93,05 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 3.866.500,00 3.597.900,00 (268.600,00) 93,05 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.866.500,00 3.597.900,00 (268.600,00) 93,05 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.398.400,00 3.393.400,00 (5.000,00) 99,85 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 3.398.400,00 3.393.400,00 (5.000,00) 99,85 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.398.400,00 3.393.400,00 (5.000,00) 99,85 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 32.892.900,00 29.972.500,00 (2.920.400,00) 91,12 01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 15.343.000,00 12.539.000,00 (2.804.000,00) 81,72 01.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 15.343.000,00 12.539.000,00 (2.804.000,00) 81,72 01.2.03.01.5.1.01 Belanja Pegawai 4.224.000,00 3.520.000,00 (704.000,00) 83,33 01.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.119.000,00 9.019.000,00 (2.100.000,00) 81,11 01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 17.549.900,00 17.433.500,00 (116.400,00) 99,34 01.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 17.549.900,00 17.433.500,00 (116.400,00) 99,34 01.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.549.900,00 17.433.500,00 (116.400,00) 99,34 01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 22.170.700,00 22.170.700,00 0,00 100,00 01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 1.970.700,00 1.970.700,00 0,00 100,00 01.2.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.970.700,00 1.970.700,00 0,00 100,00 01.2.04.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.970.700,00 1.970.700,00 0,00 100,00 01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 100,00 01.2.04.07.5.1 BELANJA OPERASI 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 100,00 01.2.04.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 100,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 656.917.600,00 582.508.848,00 (74.408.752,00) 88,67 01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 82.200.000,00 80.309.055,00 (1.890.945,00) 97,70 01.2.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 82.200.000,00 80.309.055,00 (1.890.945,00) 97,70 Printed By SIMDA-NG | 23 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.200.000,00 80.309.055,00 (1.890.945,00) 97,70 01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 44.231.000,00 40.289.000,00 (3.942.000,00) 91,09 01.2.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 44.231.000,00 40.289.000,00 (3.942.000,00) 91,09 01.2.05.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.231.000,00 40.289.000,00 (3.942.000,00) 91,09 01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 19.300.000,00 16.600.000,00 (2.700.000,00) 86,01 01.2.05.05.5.1 BELANJA OPERASI 19.300.000,00 16.600.000,00 (2.700.000,00) 86,01 01.2.05.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.300.000,00 16.600.000,00 (2.700.000,00) 86,01 01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 47.856.600,00 42.329.100,00 (5.527.500,00) 88,45 01.2.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 47.856.600,00 42.329.100,00 (5.527.500,00) 88,45 01.2.05.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.856.600,00 42.329.100,00 (5.527.500,00) 88,45 01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 55.414.000,00 24.043.292,00 (31.370.708,00) 43,39 01.2.05.10.5.1 BELANJA OPERASI 55.414.000,00 24.043.292,00 (31.370.708,00) 43,39 01.2.05.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.414.000,00 24.043.292,00 (31.370.708,00) 43,39 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 407.916.000,00 378.938.401,00 (28.977.599,00) 92,90 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 407.916.000,00 378.938.401,00 (28.977.599,00) 92,90 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 407.916.000,00 378.938.401,00 (28.977.599,00) 92,90 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.877.570.400,00 1.674.674.521,00 (202.895.879,00) 89,19 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 27.260.500,00 26.153.000,00 (1.107.500,00) 95,94 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 27.260.500,00 26.153.000,00 (1.107.500,00) 95,94 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.260.500,00 26.153.000,00 (1.107.500,00) 95,94 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 859.453.400,00 749.129.717,00 (110.323.683,00) 87,16 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 97.795.400,00 93.504.520,00 (4.290.880,00) 95,61 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.795.400,00 93.504.520,00 (4.290.880,00) 95,61 01.2.06.02.5.2 BELANJA MODAL 761.658.000,00 655.625.197,00 (106.032.803,00) 86,08 01.2.06.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 761.658.000,00 655.625.197,00 (106.032.803,00) 86,08 01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 106.557.000,00 100.640.800,00 (5.916.200,00) 94,45 01.2.06.03.5.2 BELANJA MODAL 106.557.000,00 100.640.800,00 (5.916.200,00) 94,45 01.2.06.03.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 106.557.000,00 100.640.800,00 (5.916.200,00) 94,45 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 77.707.200,00 75.466.400,00 (2.240.800,00) 97,12 01.2.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 77.707.200,00 75.466.400,00 (2.240.800,00) 97,12 01.2.06.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.707.200,00 75.466.400,00 (2.240.800,00) 97,12 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 62.603.200,00 57.158.800,00 (5.444.400,00) 91,30 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 62.603.200,00 57.158.800,00 (5.444.400,00) 91,30 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.603.200,00 57.158.800,00 (5.444.400,00) 91,30 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.320.000,00 2.880.000,00 (1.440.000,00) 66,67 01.2.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 4.320.000,00 2.880.000,00 (1.440.000,00) 66,67 Printed By SIMDA-NG | 24 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.320.000,00 2.880.000,00 (1.440.000,00) 66,67 01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 4.376.500,00 4.376.500,00 0,00 100,00 01.2.06.07.5.1 BELANJA OPERASI 4.376.500,00 4.376.500,00 0,00 100,00 01.2.06.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.376.500,00 4.376.500,00 0,00 100,00 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 52.965.400,00 42.620.000,00 (10.345.400,00) 80,47 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 52.965.400,00 42.620.000,00 (10.345.400,00) 80,47 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.965.400,00 42.620.000,00 (10.345.400,00) 80,47 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 605.089.200,00 546.471.283,00 (58.617.917,00) 90,31 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 605.089.200,00 546.471.283,00 (58.617.917,00) 90,31 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 605.089.200,00 546.471.283,00 (58.617.917,00) 90,31 01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 77.238.000,00 69.778.021,00 (7.459.979,00) 90,34 01.2.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 77.238.000,00 69.778.021,00 (7.459.979,00) 90,34 01.2.06.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.238.000,00 69.778.021,00 (7.459.979,00) 90,34 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 345.342.100,00 305.385.565,00 (39.956.535,00) 88,43 01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 89.320.000,00 76.560.000,00 (12.760.000,00) 85,71 01.2.07.01.5.1 BELANJA OPERASI 89.320.000,00 76.560.000,00 (12.760.000,00) 85,71 01.2.07.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.320.000,00 76.560.000,00 (12.760.000,00) 85,71 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 220.022.100,00 216.825.565,00 (3.196.535,00) 98,55 01.2.07.06.5.1 BELANJA OPERASI 902.100,00 871.000,00 (31.100,00) 96,55 01.2.07.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 902.100,00 871.000,00 (31.100,00) 96,55 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 219.120.000,00 215.954.565,00 (3.165.435,00) 98,56 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 98.790.000,00 97.902.000,00 (888.000,00) 99,10 01.2.07.06.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 120.330.000,00 118.052.565,00 (2.277.435,00) 98,11 01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 36.000.000,00 12.000.000,00 (24.000.000,00) 33,33 01.2.07.09.5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 12.000.000,00 (24.000.000,00) 33,33 01.2.07.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 12.000.000,00 (24.000.000,00) 33,33 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.141.169.400,00 956.805.686,00 (184.363.714,00) 83,84 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.468.000,00 18.468.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 18.468.000,00 18.468.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.468.000,00 18.468.000,00 0,00 100,00 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 600.701.400,00 436.337.686,00 (164.363.714,00) 72,64 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 600.701.400,00 436.337.686,00 (164.363.714,00) 72,64 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.701.400,00 436.337.686,00 (164.363.714,00) 72,64 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 522.000.000,00 502.000.000,00 (20.000.000,00) 96,17 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 522.000.000,00 502.000.000,00 (20.000.000,00) 96,17 Printed By SIMDA-NG | 25 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 522.000.000,00 502.000.000,00 (20.000.000,00) 96,17 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 278.320.050,00 228.000.250,00 (50.319.800,00) 81,92 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 123.750.650,00 87.284.000,00 (36.466.650,00) 70,53 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 123.750.650,00 87.284.000,00 (36.466.650,00) 70,53 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.750.650,00 87.284.000,00 (36.466.650,00) 70,53 01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 122.969.400,00 122.021.250,00 (948.150,00) 99,23 01.2.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 122.969.400,00 122.021.250,00 (948.150,00) 99,23 01.2.09.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.969.400,00 122.021.250,00 (948.150,00) 99,23 01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.600.000,00 18.695.000,00 (12.905.000,00) 59,16 01.2.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 31.600.000,00 18.695.000,00 (12.905.000,00) 59,16 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.600.000,00 18.695.000,00 (12.905.000,00) 59,16 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 66.353.193.440,00 58.626.026.733,00 (7.727.166.707,00) 88,35 02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota 23.556.697.404,00 21.044.725.631,00 (2.511.971.773,00) 89,34 02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 500.000.000,00 451.058.443,00 (48.941.557,00) 90,21 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.110.000,00 1.063.000,00 (47.000,00) 95,77 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.110.000,00 1.063.000,00 (47.000,00) 95,77 02.2.01.01.5.2 BELANJA MODAL 498.890.000,00 449.995.443,00 (48.894.557,00) 90,20 02.2.01.01.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 498.890.000,00 449.995.443,00 (48.894.557,00) 90,20 02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas 22.914.870,00 22.914.870,00 0,00 100,00 02.2.01.02.5.2 BELANJA MODAL 22.914.870,00 22.914.870,00 0,00 100,00 02.2.01.02.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 22.914.870,00 22.914.870,00 0,00 100,00 02.2.01.04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 553.750.000,00 510.111.157,00 (43.638.843,00) 92,12 02.2.01.04.5.2 BELANJA MODAL 553.750.000,00 510.111.157,00 (43.638.843,00) 92,12 02.2.01.04.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 553.750.000,00 510.111.157,00 (43.638.843,00) 92,12 02.2.01.06 Pengembangan Puskesmas 3.432.421.760,00 3.184.319.568,00 (248.102.192,00) 92,77 02.2.01.06.5.2 BELANJA MODAL 3.432.421.760,00 3.184.319.568,00 (248.102.192,00) 92,77 02.2.01.06.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.432.421.760,00 3.184.319.568,00 (248.102.192,00) 92,77 02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 88.700.000,00 87.963.962,00 (736.038,00) 99,17 02.2.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 28.700.000,00 28.633.623,00 (66.377,00) 99,77 02.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.700.000,00 28.633.623,00 (66.377,00) 99,77 02.2.01.08.5.2 BELANJA MODAL 60.000.000,00 59.330.339,00 (669.661,00) 98,88 Printed By SIMDA-NG | 26 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.01.08.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 60.000.000,00 59.330.339,00 (669.661,00) 98,88 02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 277.710.000,00 263.599.940,00 (14.110.060,00) 94,92 02.2.01.10.5.1 BELANJA OPERASI 35.960.000,00 34.715.300,00 (1.244.700,00) 96,54 02.2.01.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.960.000,00 34.715.300,00 (1.244.700,00) 96,54 02.2.01.10.5.2 BELANJA MODAL 241.750.000,00 228.884.640,00 (12.865.360,00) 94,68 02.2.01.10.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 241.750.000,00 228.884.640,00 (12.865.360,00) 94,68 02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3.766.988.153,00 3.487.081.164,00 (279.906.989,00) 92,57 02.2.01.12.5.1 BELANJA OPERASI 19.864.000,00 0,00 (19.864.000,00) 0 02.2.01.12.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.864.000,00 0,00 (19.864.000,00) 0 02.2.01.12.5.2 BELANJA MODAL 3.747.124.153,00 3.487.081.164,00 (260.042.989,00) 93,06 02.2.01.12.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.747.124.153,00 3.487.081.164,00 (260.042.989,00) 93,06 02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4.377.000.150,00 4.125.136.662,00 (251.863.488,00) 94,25 02.2.01.13.5.1 BELANJA OPERASI 1.421.100,00 1.081.000,00 (340.100,00) 76,07 02.2.01.13.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.421.100,00 1.081.000,00 (340.100,00) 76,07 02.2.01.13.5.2 BELANJA MODAL 4.375.579.050,00 4.124.055.662,00 (251.523.388,00) 94,25 02.2.01.13.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.538.245.700,00 3.297.199.700,00 (241.046.000,00) 93,19 02.2.01.13.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 644.333.350,00 634.851.492,00 (9.481.858,00) 98,53 02.2.01.13.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 193.000.000,00 192.004.470,00 (995.530,00) 99,48 02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5.901.219.832,00 4.903.274.703,00 (997.945.129,00) 83,09 02.2.01.14.5.2 BELANJA MODAL 5.901.219.832,00 4.903.274.703,00 (997.945.129,00) 83,09 02.2.01.14.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.901.219.832,00 4.903.274.703,00 (997.945.129,00) 83,09 02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 101.942.800,00 95.712.600,00 (6.230.200,00) 93,89 02.2.01.15.5.1 BELANJA OPERASI 101.942.800,00 95.712.600,00 (6.230.200,00) 93,89 02.2.01.15.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.942.800,00 95.712.600,00 (6.230.200,00) 93,89 02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 1.572.033.000,00 1.317.257.900,00 (254.775.100,00) 83,79 02.2.01.16.5.1 BELANJA OPERASI 1.572.033.000,00 1.317.257.900,00 (254.775.100,00) 83,79 02.2.01.16.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.572.033.000,00 1.317.257.900,00 (254.775.100,00) 83,79 02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 2.620.866.239,00 2.300.803.212,00 (320.063.027,00) 87,79 02.2.01.17.5.1 BELANJA OPERASI 2.620.866.239,00 2.300.803.212,00 (320.063.027,00) 87,79 02.2.01.17.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.620.866.239,00 2.300.803.212,00 (320.063.027,00) 87,79 02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 176.553.600,00 152.497.600,00 (24.056.000,00) 86,37 02.2.01.20.5.1 BELANJA OPERASI 176.553.600,00 152.497.600,00 (24.056.000,00) 86,37 02.2.01.20.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.553.600,00 152.497.600,00 (24.056.000,00) 86,37 02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 164.597.000,00 142.993.850,00 (21.603.150,00) 86,88 02.2.01.21.5.1 BELANJA OPERASI 164.597.000,00 142.993.850,00 (21.603.150,00) 86,88 Printed By SIMDA-NG | 27 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.01.21.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.597.000,00 142.993.850,00 (21.603.150,00) 86,88 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 41.994.204.836,00 36.862.358.094,00 (5.131.846.742,00) 87,78 02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.620.946.150,00 1.434.427.200,00 (186.518.950,00) 88,49 02.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.620.946.150,00 1.434.427.200,00 (186.518.950,00) 88,49 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.620.946.150,00 1.434.427.200,00 (186.518.950,00) 88,49 02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 180.473.000,00 35.556.513,00 (144.916.487,00) 19,70 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 180.473.000,00 35.556.513,00 (144.916.487,00) 19,70 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.473.000,00 35.556.513,00 (144.916.487,00) 19,70 02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 75.300.000,00 74.650.000,00 (650.000,00) 99,14 02.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 75.300.000,00 74.650.000,00 (650.000,00) 99,14 02.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.300.000,00 74.650.000,00 (650.000,00) 99,14 02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 412.950.700,00 388.125.300,00 (24.825.400,00) 93,99 02.2.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 412.950.700,00 388.125.300,00 (24.825.400,00) 93,99 02.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 412.950.700,00 388.125.300,00 (24.825.400,00) 93,99 02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 685.949.850,00 587.914.750,00 (98.035.100,00) 85,71 02.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 685.949.850,00 587.914.750,00 (98.035.100,00) 85,71 02.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 685.949.850,00 587.914.750,00 (98.035.100,00) 85,71 02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 39.419.700,00 27.554.000,00 (11.865.700,00) 69,90 02.2.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 39.419.700,00 27.554.000,00 (11.865.700,00) 69,90 02.2.02.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.419.700,00 27.554.000,00 (11.865.700,00) 69,90 02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 496.612.550,00 419.044.500,00 (77.568.050,00) 84,38 02.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 496.612.550,00 419.044.500,00 (77.568.050,00) 84,38 02.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 496.612.550,00 419.044.500,00 (77.568.050,00) 84,38 02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 17.864.000,00 16.740.000,00 (1.124.000,00) 93,71 02.2.02.09.5.1 BELANJA OPERASI 17.864.000,00 16.740.000,00 (1.124.000,00) 93,71 02.2.02.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.864.000,00 16.740.000,00 (1.124.000,00) 93,71 02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 02.2.02.10.5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 02.2.02.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 45.900.000,00 28.800.000,00 (17.100.000,00) 62,75 02.2.02.11.5.1 BELANJA OPERASI 45.900.000,00 28.800.000,00 (17.100.000,00) 62,75 02.2.02.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.900.000,00 28.800.000,00 (17.100.000,00) 62,75 02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV 15.000.000,00 8.200.000,00 (6.800.000,00) 54,67 02.2.02.12.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 8.200.000,00 (6.800.000,00) 54,67 Printed By SIMDA-NG | 28 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.02.12.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 8.200.000,00 (6.800.000,00) 54,67 02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 590.262.000,00 163.039.000,00 (427.223.000,00) 27,62 02.2.02.13.5.1 BELANJA OPERASI 590.262.000,00 163.039.000,00 (427.223.000,00) 27,62 02.2.02.13.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 590.262.000,00 163.039.000,00 (427.223.000,00) 27,62 02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana 3.003.720.500,00 2.569.789.250,00 (433.931.250,00) 85,55 02.2.02.14.5.1 BELANJA OPERASI 3.003.720.500,00 2.569.789.250,00 (433.931.250,00) 85,55 02.2.02.14.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.003.720.500,00 2.569.789.250,00 (433.931.250,00) 85,55 02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 2.004.144.550,00 1.868.603.280,00 (135.541.270,00) 93,24 02.2.02.15.5.1 BELANJA OPERASI 1.534.137.700,00 1.404.091.380,00 (130.046.320,00) 91,52 02.2.02.15.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.534.137.700,00 1.404.091.380,00 (130.046.320,00) 91,52 02.2.02.15.5.2 BELANJA MODAL 470.006.850,00 464.511.900,00 (5.494.950,00) 98,83 02.2.02.15.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 470.006.850,00 464.511.900,00 (5.494.950,00) 98,83 02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 169.882.000,00 160.920.000,00 (8.962.000,00) 94,72 02.2.02.16.5.1 BELANJA OPERASI 169.882.000,00 160.920.000,00 (8.962.000,00) 94,72 02.2.02.16.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.882.000,00 160.920.000,00 (8.962.000,00) 94,72 02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 453.909.300,00 417.788.500,00 (36.120.800,00) 92,04 02.2.02.17.5.1 BELANJA OPERASI 453.909.300,00 417.788.500,00 (36.120.800,00) 92,04 02.2.02.17.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 453.909.300,00 417.788.500,00 (36.120.800,00) 92,04 02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1.187.634.500,00 1.088.478.800,00 (99.155.700,00) 91,65 02.2.02.18.5.1 BELANJA OPERASI 1.187.634.500,00 1.088.478.800,00 (99.155.700,00) 91,65 02.2.02.18.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.187.634.500,00 1.088.478.800,00 (99.155.700,00) 91,65 02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 27.334.000,00 22.194.000,00 (5.140.000,00) 81,20 02.2.02.19.5.1 BELANJA OPERASI 27.334.000,00 22.194.000,00 (5.140.000,00) 81,20 02.2.02.19.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.334.000,00 22.194.000,00 (5.140.000,00) 81,20 02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 111.200.000,00 84.100.000,00 (27.100.000,00) 75,63 02.2.02.20.5.1 BELANJA OPERASI 111.200.000,00 84.100.000,00 (27.100.000,00) 75,63 02.2.02.20.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.200.000,00 84.100.000,00 (27.100.000,00) 75,63 02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 72.658.300,00 63.548.300,00 (9.110.000,00) 87,46 02.2.02.22.5.1 BELANJA OPERASI 72.658.300,00 63.548.300,00 (9.110.000,00) 87,46 02.2.02.22.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.658.300,00 63.548.300,00 (9.110.000,00) 87,46 02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 84.356.000,00 67.133.000,00 (17.223.000,00) 79,58 02.2.02.23.5.1 BELANJA OPERASI 84.356.000,00 67.133.000,00 (17.223.000,00) 79,58 02.2.02.23.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.356.000,00 67.133.000,00 (17.223.000,00) 79,58 02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2.450.007.550,00 2.004.748.650,00 (445.258.900,00) 81,83 02.2.02.25.5.1 BELANJA OPERASI 2.450.007.550,00 2.004.748.650,00 (445.258.900,00) 81,83 Printed By SIMDA-NG | 29 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.02.25.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.450.007.550,00 2.004.748.650,00 (445.258.900,00) 81,83 02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 15.951.775.800,00 15.834.017.200,00 (117.758.600,00) 99,26 02.2.02.26.5.1 BELANJA OPERASI 15.951.775.800,00 15.834.017.200,00 (117.758.600,00) 99,26 02.2.02.26.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.951.775.800,00 15.834.017.200,00 (117.758.600,00) 99,26 02.2.02.30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 258.000.000,00 236.340.000,00 (21.660.000,00) 91,60 02.2.02.30.5.2 BELANJA MODAL 258.000.000,00 236.340.000,00 (21.660.000,00) 91,60 02.2.02.30.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 258.000.000,00 236.340.000,00 (21.660.000,00) 91,60 02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 2.385.325.846,00 1.987.412.148,00 (397.913.698,00) 83,32 02.2.02.32.5.1 BELANJA OPERASI 2.385.325.846,00 1.987.412.148,00 (397.913.698,00) 83,32 02.2.02.32.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.385.325.846,00 1.987.412.148,00 (397.913.698,00) 83,32 02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 7.895.015.840,00 6.283.213.174,00 (1.611.802.666,00) 79,58 02.2.02.33.5.1 BELANJA OPERASI 7.895.015.840,00 6.283.213.174,00 (1.611.802.666,00) 79,58 02.2.02.33.5.1.01 Belanja Pegawai 4.738.513.529,00 3.668.635.458,00 (1.069.878.071,00) 77,42 02.2.02.33.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.156.502.311,00 2.614.577.716,00 (541.924.595,00) 82,83 02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 1.112.068.500,00 423.079.009,00 (688.989.491,00) 38,04 02.2.02.35.5.1 BELANJA OPERASI 1.109.668.500,00 420.679.009,00 (688.989.491,00) 37,91 02.2.02.35.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.109.668.500,00 420.679.009,00 (688.989.491,00) 37,91 02.2.02.35.5.2 BELANJA MODAL 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 02.2.02.35.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 367.682.200,00 329.908.200,00 (37.774.000,00) 89,73 02.2.02.36.5.1 BELANJA OPERASI 367.682.200,00 329.908.200,00 (37.774.000,00) 89,73 02.2.02.36.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 367.682.200,00 329.908.200,00 (37.774.000,00) 89,73 02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 26.412.000,00 4.800.000,00 (21.612.000,00) 18,17 02.2.02.37.5.1 BELANJA OPERASI 26.412.000,00 4.800.000,00 (21.612.000,00) 18,17 02.2.02.37.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.412.000,00 4.800.000,00 (21.612.000,00) 18,17 02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 250.000.000,00 229.833.320,00 (20.166.680,00) 91,93 02.2.02.38.5.2 BELANJA MODAL 250.000.000,00 229.833.320,00 (20.166.680,00) 91,93 02.2.02.38.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.000.000,00 229.833.320,00 (20.166.680,00) 91,93 02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 403.008.450,00 357.226.208,00 (45.782.242,00) 88,64 02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 250.000.000,00 214.427.780,00 (35.572.220,00) 85,77 02.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 214.427.780,00 (35.572.220,00) 85,77 02.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 214.427.780,00 (35.572.220,00) 85,77 02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 153.008.450,00 142.798.428,00 (10.210.022,00) 93,33 02.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 153.008.450,00 142.798.428,00 (10.210.022,00) 93,33 02.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.008.450,00 142.798.428,00 (10.210.022,00) 93,33 Printed By SIMDA-NG | 30 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota 399.282.750,00 361.716.800,00 (37.565.950,00) 90,59 02.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 51.996.150,00 27.936.800,00 (24.059.350,00) 53,73 02.2.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 51.996.150,00 27.936.800,00 (24.059.350,00) 53,73 02.2.04.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.996.150,00 27.936.800,00 (24.059.350,00) 53,73 02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 295.324.000,00 286.214.000,00 (9.110.000,00) 96,92 02.2.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 295.324.000,00 286.214.000,00 (9.110.000,00) 96,92 02.2.04.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.324.000,00 286.214.000,00 (9.110.000,00) 96,92 02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 51.962.600,00 47.566.000,00 (4.396.600,00) 91,54 02.2.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 51.962.600,00 47.566.000,00 (4.396.600,00) 91,54 02.2.04.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.962.600,00 47.566.000,00 (4.396.600,00) 91,54 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 6.164.111.200,00 4.869.839.589,00 (1.294.271.611,00) 79,00 03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 6.000.968.000,00 4.760.740.006,00 (1.240.227.994,00) 79,33 03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 77.068.000,00 49.707.667,00 (27.360.333,00) 64,50 03.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 77.068.000,00 49.707.667,00 (27.360.333,00) 64,50 03.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.068.000,00 49.707.667,00 (27.360.333,00) 64,50 03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 5.899.500.000,00 4.689.732.339,00 (1.209.767.661,00) 79,49 03.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 5.899.500.000,00 4.689.732.339,00 (1.209.767.661,00) 79,49 03.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.899.500.000,00 4.689.732.339,00 (1.209.767.661,00) 79,49 03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 24.400.000,00 21.300.000,00 (3.100.000,00) 87,30 03.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 24.400.000,00 21.300.000,00 (3.100.000,00) 87,30 03.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.400.000,00 21.300.000,00 (3.100.000,00) 87,30 03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 163.143.200,00 109.099.583,00 (54.043.617,00) 66,87 03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 163.143.200,00 109.099.583,00 (54.043.617,00) 66,87 03.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 163.143.200,00 109.099.583,00 (54.043.617,00) 66,87 03.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.143.200,00 109.099.583,00 (54.043.617,00) 66,87 Printed By SIMDA-NG | 31 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 79.712.400,00 74.884.900,00 (4.827.500,00) 93,94 04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 19.795.200,00 19.699.200,00 (96.000,00) 99,52 04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 19.795.200,00 19.699.200,00 (96.000,00) 99,52 04.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 19.795.200,00 19.699.200,00 (96.000,00) 99,52 04.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.795.200,00 19.699.200,00 (96.000,00) 99,52 04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 59.917.200,00 55.185.700,00 (4.731.500,00) 92,10 04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 59.917.200,00 55.185.700,00 (4.731.500,00) 92,10 04.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 59.917.200,00 55.185.700,00 (4.731.500,00) 92,10 04.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.917.200,00 55.185.700,00 (4.731.500,00) 92,10 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 395.634.200,00 348.191.280,00 (47.442.920,00) 88,01 05.2.02 Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 43.385.000,00 39.404.580,00 (3.980.420,00) 90,83 05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 43.385.000,00 39.404.580,00 (3.980.420,00) 90,83 05.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 43.385.000,00 39.404.580,00 (3.980.420,00) 90,83 05.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.385.000,00 39.404.580,00 (3.980.420,00) 90,83 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 352.249.200,00 308.786.700,00 (43.462.500,00) 87,66 05.2.03.01 Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 352.249.200,00 308.786.700,00 (43.462.500,00) 87,66 05.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 352.249.200,00 308.786.700,00 (43.462.500,00) 87,66 05.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 352.249.200,00 308.786.700,00 (43.462.500,00) 87,66 SURPLUS / DEFISIT (107.291.673.548,00) (92.839.997.524,00) 14.451.676.024,00 0 PEMBIAYAAN 00.0.00.00.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00 -404.054,55 (404.054,55) 0 Printed By SIMDA-NG | 32 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0,00 -404.054,55 (404.054,55) 0 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 (404.054,55) (404.054,55) 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (107.291.673.548,00) (92.840.401.578,55) 14.451.271.969,45 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 33 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SKPD : 1-03.0-00.0-00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 300.000.000,00 244.500.000,00 (55.500.000,00) 81,50 00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 300.000.000,00 244.500.000,00 (55.500.000,00) 81,50 00.0.00.00.4.1.02 Retribusi Daerah 300.000.000,00 244.500.000,00 (55.500.000,00) 81,50 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 119.864.218.958,00 108.796.328.171,00 (11.067.890.787,00) 90,77 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.728.450.038,00 3.214.767.100,00 (513.682.938,00) 86,22 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.054.650,00 31.059.650,00 (7.995.000,00) 79,53 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 23.078.850,00 21.131.850,00 (1.947.000,00) 91,56 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 23.078.850,00 21.131.850,00 (1.947.000,00) 91,56 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.078.850,00 21.131.850,00 (1.947.000,00) 91,56 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.999.800,00 1.999.800,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.999.800,00 1.999.800,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.800,00 1.999.800,00 0,00 100,00 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.997.500,00 1.997.500,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.997.500,00 1.997.500,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.997.500,00 1.997.500,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.999.800,00 1.999.800,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.999.800,00 1.999.800,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.800,00 1.999.800,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.999.800,00 1.999.800,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.999.800,00 1.999.800,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.800,00 1.999.800,00 0,00 100,00 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.978.900,00 1.930.900,00 (6.048.000,00) 24,20 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 7.978.900,00 1.930.900,00 (6.048.000,00) 24,20 Printed By SIMDA-NG | 34 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.978.900,00 1.930.900,00 (6.048.000,00) 24,20 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.540.004.758,00 2.206.860.211,00 (333.144.547,00) 86,88 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.377.818.158,00 2.071.427.861,00 (306.390.297,00) 87,11 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.377.818.158,00 2.071.427.861,00 (306.390.297,00) 87,11 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 2.377.818.158,00 2.071.427.861,00 (306.390.297,00) 87,11 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 159.169.500,00 132.415.250,00 (26.754.250,00) 83,19 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 159.169.500,00 132.415.250,00 (26.754.250,00) 83,19 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 107.432.000,00 100.415.250,00 (7.016.750,00) 93,47 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.737.500,00 32.000.000,00 (19.737.500,00) 61,85 01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.004.800,00 1.004.800,00 0,00 100,00 01.2.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.004.800,00 1.004.800,00 0,00 100,00 01.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.004.800,00 1.004.800,00 0,00 100,00 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.007.500,00 1.007.500,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.007.500,00 1.007.500,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.007.500,00 1.007.500,00 0,00 100,00 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.004.800,00 1.004.800,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.004.800,00 1.004.800,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.004.800,00 1.004.800,00 0,00 100,00 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.228.300,00 1.760.000,00 (4.468.300,00) 28,26 01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.002.900,00 0,00 (1.002.900,00) 0 01.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.002.900,00 0,00 (1.002.900,00) 0 01.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.002.900,00 0,00 (1.002.900,00) 0 01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.001.400,00 0,00 (1.001.400,00) 0 01.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.001.400,00 0,00 (1.001.400,00) 0 01.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.001.400,00 0,00 (1.001.400,00) 0 01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.224.000,00 1.760.000,00 (2.464.000,00) 41,67 01.2.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 4.224.000,00 1.760.000,00 (2.464.000,00) 41,67 01.2.03.06.5.1.01 Belanja Pegawai 4.224.000,00 1.760.000,00 (2.464.000,00) 41,67 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 71.990.000,00 30.421.280,00 (41.568.720,00) 42,26 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 71.990.000,00 30.421.280,00 (41.568.720,00) 42,26 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 71.990.000,00 30.421.280,00 (41.568.720,00) 42,26 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.990.000,00 30.421.280,00 (41.568.720,00) 42,26 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 392.942.330,00 366.940.830,00 (26.001.500,00) 93,38 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.003.430,00 9.520.530,00 (1.482.900,00) 86,52 Printed By SIMDA-NG | 35 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 11.003.430,00 9.520.530,00 (1.482.900,00) 86,52 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.003.430,00 9.520.530,00 (1.482.900,00) 86,52 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000,00 8.000.000,00 (2.000.000,00) 80,00 01.2.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.000.000,00 (2.000.000,00) 80,00 01.2.06.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.000.000,00 (2.000.000,00) 80,00 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.100.000,00 16.100.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 16.100.000,00 16.100.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.100.000,00 16.100.000,00 0,00 100,00 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.197.600,00 1.080.000,00 (3.117.600,00) 25,73 01.2.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 4.197.600,00 1.080.000,00 (3.117.600,00) 25,73 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.197.600,00 1.080.000,00 (3.117.600,00) 25,73 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.021.000,00 400.000,00 (11.621.000,00) 3,33 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 12.021.000,00 400.000,00 (11.621.000,00) 3,33 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.021.000,00 400.000,00 (11.621.000,00) 3,33 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 309.350.000,00 303.970.000,00 (5.380.000,00) 98,26 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 309.350.000,00 303.970.000,00 (5.380.000,00) 98,26 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 309.350.000,00 303.970.000,00 (5.380.000,00) 98,26 01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.000.300,00 1.000.300,00 0,00 100,00 01.2.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.300,00 1.000.300,00 0,00 100,00 01.2.06.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.300,00 1.000.300,00 0,00 100,00 01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 29.270.000,00 26.870.000,00 (2.400.000,00) 91,80 01.2.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 29.270.000,00 26.870.000,00 (2.400.000,00) 91,80 01.2.06.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.270.000,00 26.870.000,00 (2.400.000,00) 91,80 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 127.400.000,00 119.586.000,00 (7.814.000,00) 93,87 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 127.400.000,00 119.586.000,00 (7.814.000,00) 93,87 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 127.400.000,00 119.586.000,00 (7.814.000,00) 93,87 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 127.400.000,00 119.586.000,00 (7.814.000,00) 93,87 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 247.650.000,00 180.049.800,00 (67.600.200,00) 72,70 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 81.420.000,00 71.849.800,00 (9.570.200,00) 88,25 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 81.420.000,00 71.849.800,00 (9.570.200,00) 88,25 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.420.000,00 71.849.800,00 (9.570.200,00) 88,25 01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.830.000,00 1.800.000,00 (30.000,00) 98,36 Printed By SIMDA-NG | 36 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.830.000,00 1.800.000,00 (30.000,00) 98,36 01.2.08.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.830.000,00 1.800.000,00 (30.000,00) 98,36 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 159.600.000,00 101.600.000,00 (58.000.000,00) 63,66 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 159.600.000,00 101.600.000,00 (58.000.000,00) 63,66 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.600.000,00 101.600.000,00 (58.000.000,00) 63,66 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 303.180.000,00 278.089.329,00 (25.090.671,00) 91,72 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 73.000.000,00 60.909.607,00 (12.090.393,00) 83,44 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 73.000.000,00 60.909.607,00 (12.090.393,00) 83,44 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.000.000,00 60.909.607,00 (12.090.393,00) 83,44 01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 127.920.000,00 126.972.722,00 (947.278,00) 99,26 01.2.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 127.920.000,00 126.972.722,00 (947.278,00) 99,26 01.2.09.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.920.000,00 126.972.722,00 (947.278,00) 99,26 01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 98.000.000,00 86.000.000,00 (12.000.000,00) 87,76 01.2.09.03.5.1 BELANJA OPERASI 98.000.000,00 86.000.000,00 (12.000.000,00) 87,76 01.2.09.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 86.000.000,00 (12.000.000,00) 87,76 01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.260.000,00 4.207.000,00 (53.000,00) 98,76 01.2.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 4.260.000,00 4.207.000,00 (53.000,00) 98,76 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.260.000,00 4.207.000,00 (53.000,00) 98,76 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 4.493.268.750,00 4.179.090.001,00 (314.178.749,00) 93,01 02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.178.010.000,00 1.124.946.500,00 (53.063.500,00) 95,50 02.2.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 1.178.010.000,00 1.124.946.500,00 (53.063.500,00) 95,50 02.2.01.18.5.2 BELANJA MODAL 1.178.010.000,00 1.124.946.500,00 (53.063.500,00) 95,50 02.2.01.18.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.178.010.000,00 1.124.946.500,00 (53.063.500,00) 95,50 02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.315.258.750,00 3.054.143.501,00 (261.115.249,00) 92,12 02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 49.418.600,00 49.418.600,00 0,00 100,00 02.2.02.02.5.2 BELANJA MODAL 49.418.600,00 49.418.600,00 0,00 100,00 02.2.02.02.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 49.418.600,00 49.418.600,00 0,00 100,00 02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 3.265.840.150,00 3.004.724.901,00 (261.115.249,00) 92,00 02.2.02.08.5.1 BELANJA OPERASI 133.598.000,00 133.344.923,00 (253.077,00) 99,81 Printed By SIMDA-NG | 37 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.02.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.598.000,00 133.344.923,00 (253.077,00) 99,81 02.2.02.08.5.2 BELANJA MODAL 3.132.242.150,00 2.871.379.978,00 (260.862.172,00) 91,67 02.2.02.08.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.132.242.150,00 2.871.379.978,00 (260.862.172,00) 91,67 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 5.884.969.100,00 3.168.284.925,00 (2.716.684.175,00) 53,84 03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 5.884.969.100,00 3.168.284.925,00 (2.716.684.175,00) 53,84 03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 4.013.266.100,00 1.408.377.400,00 (2.604.888.700,00) 35,09 03.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.411.626.000,00 838.575.000,00 (2.573.051.000,00) 24,58 03.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.411.626.000,00 838.575.000,00 (2.573.051.000,00) 24,58 03.2.01.04.5.2 BELANJA MODAL 601.640.100,00 569.802.400,00 (31.837.700,00) 94,71 03.2.01.04.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 601.640.100,00 569.802.400,00 (31.837.700,00) 94,71 03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.007.876.000,00 948.783.519,00 (59.092.481,00) 94,14 03.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.007.876.000,00 948.783.519,00 (59.092.481,00) 94,14 03.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.007.876.000,00 948.783.519,00 (59.092.481,00) 94,14 03.2.01.19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 863.827.000,00 811.124.006,00 (52.702.994,00) 93,90 03.2.01.19.5.1 BELANJA OPERASI 863.827.000,00 811.124.006,00 (52.702.994,00) 93,90 03.2.01.19.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 863.827.000,00 811.124.006,00 (52.702.994,00) 93,90 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 5.330.469.000,00 5.302.524.681,00 (27.944.319,00) 99,48 05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.330.469.000,00 5.302.524.681,00 (27.944.319,00) 99,48 05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 4.145.269.000,00 4.117.796.681,00 (27.472.319,00) 99,34 05.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 3.763.891.000,00 3.762.763.176,00 (1.127.824,00) 99,97 05.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.763.891.000,00 3.762.763.176,00 (1.127.824,00) 99,97 05.2.01.06.5.2 BELANJA MODAL 381.378.000,00 355.033.505,00 (26.344.495,00) 93,09 05.2.01.06.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 381.378.000,00 355.033.505,00 (26.344.495,00) 93,09 05.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 1.185.200.000,00 1.184.728.000,00 (472.000,00) 99,96 05.2.01.12.5.1 BELANJA OPERASI 1.185.200.000,00 1.184.728.000,00 (472.000,00) 99,96 05.2.01.12.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.185.200.000,00 1.184.728.000,00 (472.000,00) 99,96 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 19.663.756.500,00 18.952.253.279,00 (711.503.221,00) 96,38 08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 19.663.756.500,00 18.952.253.279,00 (711.503.221,00) 96,38 Printed By SIMDA-NG | 38 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 27.848.000,00 27.448.339,00 (399.661,00) 98,56 08.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 27.848.000,00 27.448.339,00 (399.661,00) 98,56 08.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.848.000,00 27.448.339,00 (399.661,00) 98,56 08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 18.880.908.500,00 18.207.161.740,00 (673.746.760,00) 96,43 08.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 4.623.900,00 4.623.900,00 0,00 100,00 08.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.623.900,00 4.623.900,00 0,00 100,00 08.2.01.02.5.2 BELANJA MODAL 18.876.284.600,00 18.202.537.840,00 (673.746.760,00) 96,43 08.2.01.02.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 18.876.284.600,00 18.202.537.840,00 (673.746.760,00) 96,43 08.2.01.12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 755.000.000,00 717.643.200,00 (37.356.800,00) 95,05 08.2.01.12.5.1 BELANJA OPERASI 315.000.000,00 297.926.200,00 (17.073.800,00) 94,58 08.2.01.12.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 315.000.000,00 297.926.200,00 (17.073.800,00) 94,58 08.2.01.12.5.2 BELANJA MODAL 440.000.000,00 419.717.000,00 (20.283.000,00) 95,39 08.2.01.12.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 440.000.000,00 419.717.000,00 (20.283.000,00) 95,39 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 79.281.813.920,00 72.578.851.375,00 (6.702.962.545,00) 91,55 10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 79.281.813.920,00 72.578.851.375,00 (6.702.962.545,00) 91,55 10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 2.876.000,00 2.876.000,00 0,00 100,00 10.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.876.000,00 2.876.000,00 0,00 100,00 10.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.876.000,00 2.876.000,00 0,00 100,00 10.2.01.05 Pembangunan Jalan 69.475.143.200,00 63.546.268.256,00 (5.928.874.944,00) 91,47 10.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 165.000.000,00 15.000.000,00 (150.000.000,00) 9,09 10.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 15.000.000,00 (150.000.000,00) 9,09 10.2.01.05.5.2 BELANJA MODAL 69.310.143.200,00 63.531.268.256,00 (5.778.874.944,00) 91,66 10.2.01.05.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 69.310.143.200,00 63.531.268.256,00 (5.778.874.944,00) 91,66 10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan 9.071.222.720,00 8.299.042.791,00 (772.179.929,00) 91,49 10.2.01.08.5.2 BELANJA MODAL 9.071.222.720,00 8.299.042.791,00 (772.179.929,00) 91,49 10.2.01.08.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 9.071.222.720,00 8.299.042.791,00 (772.179.929,00) 91,49 10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 10.2.01.11.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 10.2.01.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 10.2.01.12 Pembangunan Jembatan 330.000.000,00 329.556.000,00 (444.000,00) 99,87 10.2.01.12.5.2 BELANJA MODAL 330.000.000,00 329.556.000,00 (444.000,00) 99,87 10.2.01.12.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 330.000.000,00 329.556.000,00 (444.000,00) 99,87 10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 102.572.000,00 101.108.328,00 (1.463.672,00) 98,57 10.2.01.23.5.1 BELANJA OPERASI 102.572.000,00 101.108.328,00 (1.463.672,00) 98,57 Printed By SIMDA-NG | 39 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 10.2.01.23.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.572.000,00 101.108.328,00 (1.463.672,00) 98,57 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 419.259.050,00 345.143.810,00 (74.115.240,00) 82,32 11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 169.259.050,00 95.844.210,00 (73.414.840,00) 56,63 11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 157.059.050,00 84.929.210,00 (72.129.840,00) 54,07 11.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 157.059.050,00 84.929.210,00 (72.129.840,00) 54,07 11.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.059.050,00 84.929.210,00 (72.129.840,00) 54,07 11.2.01.08 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 12.200.000,00 10.915.000,00 (1.285.000,00) 89,47 11.2.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 12.200.000,00 10.915.000,00 (1.285.000,00) 89,47 11.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00 10.915.000,00 (1.285.000,00) 89,47 11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000,00 249.299.600,00 (700.400,00) 99,72 11.2.02.07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan 250.000.000,00 249.299.600,00 (700.400,00) 99,72 11.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 249.299.600,00 (700.400,00) 99,72 11.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 249.299.600,00 (700.400,00) 99,72 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.062.232.600,00 1.055.413.000,00 (6.819.600,00) 99,36 12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota 550.232.600,00 550.098.000,00 (134.600,00) 99,98 12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 550.232.600,00 550.098.000,00 (134.600,00) 99,98 12.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 550.232.600,00 550.098.000,00 (134.600,00) 99,98 12.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.232.600,00 550.098.000,00 (134.600,00) 99,98 12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 512.000.000,00 505.315.000,00 (6.685.000,00) 98,69 12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 512.000.000,00 505.315.000,00 (6.685.000,00) 98,69 12.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 512.000.000,00 505.315.000,00 (6.685.000,00) 98,69 12.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 512.000.000,00 505.315.000,00 (6.685.000,00) 98,69 SURPLUS / DEFISIT (119.564.218.958,00) (108.551.828.171,00) 11.012.390.787,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (119.564.218.958,00) (108.551.828.171,00) 11.012.390.787,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 40 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SKPD : 1-04.2-10.0-00.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 11.799.647.173,00 10.860.455.298,00 (939.191.875,00) 92,04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.030.605.713,00 1.685.842.367,00 (344.763.346,00) 83,02 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.987.350,00 6.987.350,00 0,00 100,00 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 998.300,00 998.300,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 998.300,00 998.300,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 998.300,00 998.300,00 0,00 100,00 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 999.700,00 999.700,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 999.700,00 999.700,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.700,00 999.700,00 0,00 100,00 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 999.700,00 999.700,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 999.700,00 999.700,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.700,00 999.700,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 994.100,00 994.100,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 994.100,00 994.100,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 994.100,00 994.100,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 997.600,00 997.600,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 997.600,00 997.600,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 997.600,00 997.600,00 0,00 100,00 01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 999.750,00 999.750,00 0,00 100,00 01.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 999.750,00 999.750,00 0,00 100,00 01.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.750,00 999.750,00 0,00 100,00 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 998.200,00 998.200,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 41 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 998.200,00 998.200,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 998.200,00 998.200,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.396.231.583,00 1.104.205.451,00 (292.026.132,00) 79,08 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.291.710.433,00 1.008.576.301,00 (283.134.132,00) 78,08 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.291.710.433,00 1.008.576.301,00 (283.134.132,00) 78,08 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 1.291.710.433,00 1.008.576.301,00 (283.134.132,00) 78,08 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 102.524.300,00 93.632.300,00 (8.892.000,00) 91,33 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 102.524.300,00 93.632.300,00 (8.892.000,00) 91,33 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 64.032.000,00 55.140.000,00 (8.892.000,00) 86,11 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.492.300,00 38.492.300,00 0,00 100,00 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 999.750,00 999.750,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 999.750,00 999.750,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.750,00 999.750,00 0,00 100,00 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 997.100,00 997.100,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 997.100,00 997.100,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 997.100,00 997.100,00 0,00 100,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 70.019.000,00 70.019.000,00 0,00 100,00 01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 10.780.000,00 10.780.000,00 0,00 100,00 01.2.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 10.780.000,00 10.780.000,00 0,00 100,00 01.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.780.000,00 10.780.000,00 0,00 100,00 01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.467.000,00 10.467.000,00 0,00 100,00 01.2.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 10.467.000,00 10.467.000,00 0,00 100,00 01.2.05.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.467.000,00 10.467.000,00 0,00 100,00 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 48.772.000,00 48.772.000,00 0,00 100,00 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 48.772.000,00 48.772.000,00 0,00 100,00 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.772.000,00 48.772.000,00 0,00 100,00 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 250.525.580,00 217.623.552,00 (32.902.028,00) 86,87 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.199.000,00 1.199.000,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.199.000,00 1.199.000,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.199.000,00 1.199.000,00 0,00 100,00 01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.446.780,00 36.078.280,00 (368.500,00) 98,99 01.2.06.03.5.2 BELANJA MODAL 36.446.780,00 36.078.280,00 (368.500,00) 98,99 01.2.06.03.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.446.780,00 36.078.280,00 (368.500,00) 98,99 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.955.400,00 12.394.400,00 (1.561.000,00) 88,81 Printed By SIMDA-NG | 42 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 13.955.400,00 12.394.400,00 (1.561.000,00) 88,81 01.2.06.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.955.400,00 12.394.400,00 (1.561.000,00) 88,81 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.358.000,00 7.358.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 7.358.000,00 7.358.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.358.000,00 7.358.000,00 0,00 100,00 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 01.2.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.116.000,00 6.596.000,00 (2.520.000,00) 72,36 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 9.116.000,00 6.596.000,00 (2.520.000,00) 72,36 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.116.000,00 6.596.000,00 (2.520.000,00) 72,36 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 179.570.400,00 151.117.872,00 (28.452.528,00) 84,16 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 179.570.400,00 151.117.872,00 (28.452.528,00) 84,16 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.570.400,00 151.117.872,00 (28.452.528,00) 84,16 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 203.703.300,00 190.942.800,00 (12.760.500,00) 93,74 01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.610.500,00 20.850.000,00 (12.760.500,00) 62,03 01.2.07.02.5.2 BELANJA MODAL 33.610.500,00 20.850.000,00 (12.760.500,00) 62,03 01.2.07.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.610.500,00 20.850.000,00 (12.760.500,00) 62,03 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 37.210.800,00 37.210.800,00 0,00 100,00 01.2.07.05.5.2 BELANJA MODAL 37.210.800,00 37.210.800,00 0,00 100,00 01.2.07.05.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.210.800,00 37.210.800,00 0,00 100,00 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 73.082.000,00 73.082.000,00 0,00 100,00 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 73.082.000,00 73.082.000,00 0,00 100,00 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73.082.000,00 73.082.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 59.800.000,00 59.800.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1 BELANJA OPERASI 59.800.000,00 59.800.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.800.000,00 59.800.000,00 0,00 100,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 58.258.900,00 54.184.214,00 (4.074.686,00) 93,01 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.400.000,00 8.395.000,00 (5.000,00) 99,94 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 8.400.000,00 8.395.000,00 (5.000,00) 99,94 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.395.000,00 (5.000,00) 99,94 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.649.600,00 19.579.914,00 (4.069.686,00) 82,79 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 23.649.600,00 19.579.914,00 (4.069.686,00) 82,79 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.649.600,00 19.579.914,00 (4.069.686,00) 82,79 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 26.209.300,00 26.209.300,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 43 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 26.209.300,00 26.209.300,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.209.300,00 26.209.300,00 0,00 100,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.880.000,00 41.880.000,00 (3.000.000,00) 93,32 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 44.880.000,00 41.880.000,00 (3.000.000,00) 93,32 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 44.880.000,00 41.880.000,00 (3.000.000,00) 93,32 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.880.000,00 41.880.000,00 (3.000.000,00) 93,32 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 50.371.500,00 38.349.500,00 (12.022.000,00) 76,13 02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 33.028.600,00 23.102.600,00 (9.926.000,00) 69,95 02.2.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 33.028.600,00 23.102.600,00 (9.926.000,00) 69,95 02.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 33.028.600,00 23.102.600,00 (9.926.000,00) 69,95 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.028.600,00 23.102.600,00 (9.926.000,00) 69,95 02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 17.342.900,00 15.246.900,00 (2.096.000,00) 87,91 02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 17.342.900,00 15.246.900,00 (2.096.000,00) 87,91 02.2.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 17.342.900,00 15.246.900,00 (2.096.000,00) 87,91 02.2.06.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.342.900,00 15.246.900,00 (2.096.000,00) 87,91 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 2.187.099.700,00 2.170.232.208,00 (16.867.492,00) 99,23 03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 2.187.099.700,00 2.170.232.208,00 (16.867.492,00) 99,23 03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 880.000,00 880.000,00 0,00 100,00 03.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 880.000,00 880.000,00 0,00 100,00 03.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 880.000,00 880.000,00 0,00 100,00 03.2.03.08 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni 2.186.219.700,00 2.169.352.208,00 (16.867.492,00) 99,23 03.2.03.08.5.1 BELANJA OPERASI 2.186.219.700,00 2.169.352.208,00 (16.867.492,00) 99,23 03.2.03.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.219.700,00 169.352.208,00 (16.867.492,00) 90,94 03.2.03.08.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 100,00 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 6.565.927.600,00 6.393.782.407,00 (172.145.193,00) 97,38 05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 6.565.927.600,00 6.393.782.407,00 (172.145.193,00) 97,38 05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 6.506.749.600,00 6.339.877.407,00 (166.872.193,00) 97,44 05.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 15.973.100,00 15.973.100,00 0,00 100,00 05.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.973.100,00 15.973.100,00 0,00 100,00 05.2.01.02.5.2 BELANJA MODAL 6.490.776.500,00 6.323.904.307,00 (166.872.193,00) 97,43 Printed By SIMDA-NG | 44 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 05.2.01.02.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.618.526.500,00 2.596.334.000,00 (22.192.500,00) 99,15 05.2.01.02.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.872.250.000,00 3.727.570.307,00 (144.679.693,00) 96,26 05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 59.178.000,00 53.905.000,00 (5.273.000,00) 91,09 05.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 59.178.000,00 53.905.000,00 (5.273.000,00) 91,09 05.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.178.000,00 53.905.000,00 (5.273.000,00) 91,09 08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 608.669.600,00 258.839.200,00 (349.830.400,00) 42,53 08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong 608.669.600,00 258.839.200,00 (349.830.400,00) 42,53 08.2.02.01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong 608.669.600,00 258.839.200,00 (349.830.400,00) 42,53 08.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 39.669.600,00 37.895.600,00 (1.774.000,00) 95,53 08.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.669.600,00 37.895.600,00 (1.774.000,00) 95,53 08.2.02.01.5.2 BELANJA MODAL 569.000.000,00 220.943.600,00 (348.056.400,00) 38,83 08.2.02.01.5.2.01 Belanja Modal Tanah 569.000.000,00 220.943.600,00 (348.056.400,00) 38,83 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 356.973.060,00 313.409.616,00 (43.563.444,00) 87,80 10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 356.973.060,00 313.409.616,00 (43.563.444,00) 87,80 10.2.01.02 Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 356.973.060,00 313.409.616,00 (43.563.444,00) 87,80 10.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 356.973.060,00 313.409.616,00 (43.563.444,00) 87,80 10.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 356.973.060,00 313.409.616,00 (43.563.444,00) 87,80 SURPLUS / DEFISIT (11.799.647.173,00) (10.860.455.298,00) 939.191.875,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (11.799.647.173,00) (10.860.455.298,00) 939.191.875,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 45 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SKPD : 1-05.0-00.0-00.01 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 3.968.224.938,00 3.632.951.926,00 (335.273.012,00) 91,55 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.460.918.238,00 3.180.766.576,00 (280.151.662,00) 91,91 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.661.600,00 5.661.600,00 0,00 100,00 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 938.700,00 938.700,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 938.700,00 938.700,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 938.700,00 938.700,00 0,00 100,00 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 890.800,00 890.800,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 890.800,00 890.800,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 890.800,00 890.800,00 0,00 100,00 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 867.800,00 867.800,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 867.800,00 867.800,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 867.800,00 867.800,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 984.400,00 984.400,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 984.400,00 984.400,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 984.400,00 984.400,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 990.300,00 990.300,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 990.300,00 990.300,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 990.300,00 990.300,00 0,00 100,00 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 989.600,00 989.600,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 989.600,00 989.600,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 989.600,00 989.600,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.950.377.838,00 1.735.891.823,00 (214.486.015,00) 89,00 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.853.380.238,00 1.638.898.723,00 (214.481.515,00) 88,43 Printed By SIMDA-NG | 46 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.853.380.238,00 1.638.898.723,00 (214.481.515,00) 88,43 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 1.853.380.238,00 1.638.898.723,00 (214.481.515,00) 88,43 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 95.100.000,00 95.100.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 95.100.000,00 95.100.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 47.100.000,00 47.100.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 973.500,00 969.000,00 (4.500,00) 99,54 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 973.500,00 969.000,00 (4.500,00) 99,54 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 973.500,00 969.000,00 (4.500,00) 99,54 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 924.100,00 924.100,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 924.100,00 924.100,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 924.100,00 924.100,00 0,00 100,00 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.931.300,00 2.820.000,00 (111.300,00) 96,20 01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.931.300,00 2.820.000,00 (111.300,00) 96,20 01.2.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 2.931.300,00 2.820.000,00 (111.300,00) 96,20 01.2.03.06.5.1.01 Belanja Pegawai 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00 100,00 01.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.300,00 0,00 (111.300,00) 0 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 148.802.000,00 147.157.000,00 (1.645.000,00) 98,89 01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 97.750.000,00 97.405.000,00 (345.000,00) 99,65 01.2.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 97.750.000,00 97.405.000,00 (345.000,00) 99,65 01.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.750.000,00 97.405.000,00 (345.000,00) 99,65 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 51.052.000,00 49.752.000,00 (1.300.000,00) 97,45 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 51.052.000,00 49.752.000,00 (1.300.000,00) 97,45 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.052.000,00 49.752.000,00 (1.300.000,00) 97,45 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 186.119.900,00 184.959.100,00 (1.160.800,00) 99,38 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.404.500,00 1.404.500,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.404.500,00 1.404.500,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.404.500,00 1.404.500,00 0,00 100,00 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.686.000,00 7.560.000,00 (126.000,00) 98,36 01.2.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 7.686.000,00 7.560.000,00 (126.000,00) 98,36 01.2.06.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.686.000,00 7.560.000,00 (126.000,00) 98,36 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.787.000,00 8.787.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 8.787.000,00 8.787.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.787.000,00 8.787.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 47 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.880.000,00 2.640.000,00 (240.000,00) 91,67 01.2.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 2.880.000,00 2.640.000,00 (240.000,00) 91,67 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000,00 2.640.000,00 (240.000,00) 91,67 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 16.086.400,00 16.066.400,00 (20.000,00) 99,88 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 16.086.400,00 16.066.400,00 (20.000,00) 99,88 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.086.400,00 16.066.400,00 (20.000,00) 99,88 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 149.276.000,00 148.501.200,00 (774.800,00) 99,48 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 149.276.000,00 148.501.200,00 (774.800,00) 99,48 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.276.000,00 148.501.200,00 (774.800,00) 99,48 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 27.164.000,00 27.152.600,00 (11.400,00) 99,96 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 4.664.000,00 4.664.000,00 0,00 100,00 01.2.07.05.5.2 BELANJA MODAL 4.664.000,00 4.664.000,00 0,00 100,00 01.2.07.05.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.664.000,00 4.664.000,00 0,00 100,00 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.500.000,00 22.488.600,00 (11.400,00) 99,95 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 22.500.000,00 22.488.600,00 (11.400,00) 99,95 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.500.000,00 22.488.600,00 (11.400,00) 99,95 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 997.154.800,00 937.417.653,00 (59.737.147,00) 94,01 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.247.800,00 14.155.300,00 (92.500,00) 99,35 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 14.247.800,00 14.155.300,00 (92.500,00) 99,35 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.247.800,00 14.155.300,00 (92.500,00) 99,35 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.907.000,00 16.762.353,00 (144.647,00) 99,14 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 16.907.000,00 16.762.353,00 (144.647,00) 99,14 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.907.000,00 16.762.353,00 (144.647,00) 99,14 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 966.000.000,00 906.500.000,00 (59.500.000,00) 93,84 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 966.000.000,00 906.500.000,00 (59.500.000,00) 93,84 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 966.000.000,00 906.500.000,00 (59.500.000,00) 93,84 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 142.706.800,00 139.706.800,00 (3.000.000,00) 97,90 01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 130.870.000,00 127.870.000,00 (3.000.000,00) 97,71 01.2.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 130.870.000,00 127.870.000,00 (3.000.000,00) 97,71 01.2.09.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.870.000,00 127.870.000,00 (3.000.000,00) 97,71 01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.560.000,00 8.560.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 8.560.000,00 8.560.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.560.000,00 8.560.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 48 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.276.800,00 3.276.800,00 0,00 100,00 01.2.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 3.276.800,00 3.276.800,00 0,00 100,00 01.2.09.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.276.800,00 3.276.800,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 428.947.000,00 392.854.150,00 (36.092.850,00) 91,59 02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 309.272.300,00 293.138.700,00 (16.133.600,00) 94,78 02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 199.423.000,00 197.726.000,00 (1.697.000,00) 99,15 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 199.423.000,00 197.726.000,00 (1.697.000,00) 99,15 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.423.000,00 197.726.000,00 (1.697.000,00) 99,15 02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 27.858.700,00 14.406.500,00 (13.452.200,00) 51,71 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 27.858.700,00 14.406.500,00 (13.452.200,00) 51,71 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.858.700,00 14.406.500,00 (13.452.200,00) 51,71 02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 10.708.000,00 10.475.000,00 (233.000,00) 97,82 02.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 10.708.000,00 10.475.000,00 (233.000,00) 97,82 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.708.000,00 10.475.000,00 (233.000,00) 97,82 02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 21.180.100,00 20.673.600,00 (506.500,00) 97,61 02.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 21.180.100,00 20.673.600,00 (506.500,00) 97,61 02.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.180.100,00 20.673.600,00 (506.500,00) 97,61 02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 15.817.300,00 15.572.400,00 (244.900,00) 98,45 02.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 15.817.300,00 15.572.400,00 (244.900,00) 98,45 02.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.817.300,00 15.572.400,00 (244.900,00) 98,45 02.2.01.06 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 33.124.800,00 33.124.800,00 0,00 100,00 02.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 33.124.800,00 33.124.800,00 0,00 100,00 02.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.124.800,00 33.124.800,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 49 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.01.08 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 1.160.400,00 1.160.400,00 0,00 100,00 02.2.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 1.160.400,00 1.160.400,00 0,00 100,00 02.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.160.400,00 1.160.400,00 0,00 100,00 02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 87.142.700,00 67.809.200,00 (19.333.500,00) 77,81 02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota 19.997.500,00 19.052.500,00 (945.000,00) 95,27 02.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 19.997.500,00 19.052.500,00 (945.000,00) 95,27 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.997.500,00 19.052.500,00 (945.000,00) 95,27 02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota 43.316.200,00 41.047.700,00 (2.268.500,00) 94,76 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 43.316.200,00 41.047.700,00 (2.268.500,00) 94,76 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.316.200,00 41.047.700,00 (2.268.500,00) 94,76 02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota 23.829.000,00 7.709.000,00 (16.120.000,00) 32,35 02.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 23.829.000,00 7.709.000,00 (16.120.000,00) 32,35 02.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.829.000,00 7.709.000,00 (16.120.000,00) 32,35 02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 32.532.000,00 31.906.250,00 (625.750,00) 98,08 02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 32.532.000,00 31.906.250,00 (625.750,00) 98,08 02.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 32.532.000,00 31.906.250,00 (625.750,00) 98,08 02.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.532.000,00 31.906.250,00 (625.750,00) 98,08 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 78.359.700,00 59.331.200,00 (19.028.500,00) 75,72 04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 68.110.700,00 56.981.000,00 (11.129.700,00) 83,66 04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 47.496.000,00 37.226.000,00 (10.270.000,00) 78,38 04.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 47.496.000,00 37.226.000,00 (10.270.000,00) 78,38 04.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.496.000,00 37.226.000,00 (10.270.000,00) 78,38 04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 8.772.500,00 8.054.800,00 (717.700,00) 91,82 04.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 4.242.500,00 3.825.700,00 (416.800,00) 90,18 04.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.242.500,00 3.825.700,00 (416.800,00) 90,18 04.2.01.06.5.2 BELANJA MODAL 4.530.000,00 4.229.100,00 (300.900,00) 93,36 04.2.01.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.530.000,00 4.229.100,00 (300.900,00) 93,36 04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 11.842.200,00 11.700.200,00 (142.000,00) 98,80 Printed By SIMDA-NG | 50 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 04.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 11.842.200,00 11.700.200,00 (142.000,00) 98,80 04.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.842.200,00 11.700.200,00 (142.000,00) 98,80 04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 5.470.200,00 2.350.200,00 (3.120.000,00) 42,96 04.2.02.01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 5.470.200,00 2.350.200,00 (3.120.000,00) 42,96 04.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 5.470.200,00 2.350.200,00 (3.120.000,00) 42,96 04.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.470.200,00 2.350.200,00 (3.120.000,00) 42,96 04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 4.159.900,00 0,00 (4.159.900,00) 0 04.2.03.01 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 4.159.900,00 0,00 (4.159.900,00) 0 04.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 4.159.900,00 0,00 (4.159.900,00) 0 04.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.159.900,00 0,00 (4.159.900,00) 0 04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 618.900,00 0,00 (618.900,00) 0 04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 618.900,00 0,00 (618.900,00) 0 04.2.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 618.900,00 0,00 (618.900,00) 0 04.2.04.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 618.900,00 0,00 (618.900,00) 0 SURPLUS / DEFISIT (3.968.224.938,00) (3.632.951.926,00) 335.273.012,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (3.968.224.938,00) (3.632.951.926,00) 335.273.012,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 51 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SKPD : 1-05.0-00.0-00.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 2.357.956.779,00 2.123.913.809,00 (234.042.970,00) 90,07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.910.332.699,00 1.695.636.689,00 (214.696.010,00) 88,76 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.700.800,00 5.692.050,00 (8.750,00) 99,85 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 969.600,00 969.600,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 969.600,00 969.600,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 969.600,00 969.600,00 0,00 100,00 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 813.850,00 813.850,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 813.850,00 813.850,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 813.850,00 813.850,00 0,00 100,00 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 999.700,00 994.450,00 (5.250,00) 99,47 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 999.700,00 994.450,00 (5.250,00) 99,47 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.700,00 994.450,00 (5.250,00) 99,47 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 932.350,00 932.350,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 932.350,00 932.350,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 932.350,00 932.350,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 986.200,00 982.700,00 (3.500,00) 99,65 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 986.200,00 982.700,00 (3.500,00) 99,65 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 986.200,00 982.700,00 (3.500,00) 99,65 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 999.100,00 999.100,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 999.100,00 999.100,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.100,00 999.100,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.410.372.179,00 1.229.578.039,00 (180.794.140,00) 87,18 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.301.102.629,00 1.134.682.889,00 (166.419.740,00) 87,21 Printed By SIMDA-NG | 52 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.301.102.629,00 1.134.682.889,00 (166.419.740,00) 87,21 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 1.301.102.629,00 1.134.682.889,00 (166.419.740,00) 87,21 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 107.532.000,00 93.180.000,00 (14.352.000,00) 86,65 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 107.532.000,00 93.180.000,00 (14.352.000,00) 86,65 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 45.180.000,00 45.180.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.352.000,00 48.000.000,00 (14.352.000,00) 76,98 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 507.800,00 507.800,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 507.800,00 507.800,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 507.800,00 507.800,00 0,00 100,00 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.229.750,00 1.207.350,00 (22.400,00) 98,18 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.229.750,00 1.207.350,00 (22.400,00) 98,18 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.229.750,00 1.207.350,00 (22.400,00) 98,18 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.622.900,00 1.622.900,00 0,00 100,00 01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.622.900,00 1.622.900,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.622.900,00 1.622.900,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.622.900,00 1.622.900,00 0,00 100,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 120.998.900,00 118.546.900,00 (2.452.000,00) 97,97 01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 32.200.000,00 31.050.000,00 (1.150.000,00) 96,43 01.2.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 32.200.000,00 31.050.000,00 (1.150.000,00) 96,43 01.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.200.000,00 31.050.000,00 (1.150.000,00) 96,43 01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 29.586.900,00 29.586.900,00 0,00 100,00 01.2.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 29.586.900,00 29.586.900,00 0,00 100,00 01.2.05.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.586.900,00 29.586.900,00 0,00 100,00 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 59.212.000,00 57.910.000,00 (1.302.000,00) 97,80 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 59.212.000,00 57.910.000,00 (1.302.000,00) 97,80 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.212.000,00 57.910.000,00 (1.302.000,00) 97,80 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 168.005.320,00 165.949.900,00 (2.055.420,00) 98,78 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 905.500,00 905.500,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 905.500,00 905.500,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 905.500,00 905.500,00 0,00 100,00 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.132.800,00 19.005.700,00 (127.100,00) 99,34 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 19.132.800,00 19.005.700,00 (127.100,00) 99,34 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.132.800,00 19.005.700,00 (127.100,00) 99,34 Printed By SIMDA-NG | 53 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.000.000,00 5.500.000,00 (1.500.000,00) 78,57 01.2.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 5.500.000,00 (1.500.000,00) 78,57 01.2.06.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 5.500.000,00 (1.500.000,00) 78,57 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.093.500,00 4.093.300,00 (200,00) 100,00 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 4.093.500,00 4.093.300,00 (200,00) 100,00 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.093.500,00 4.093.300,00 (200,00) 100,00 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 01.2.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.625.200,00 3.612.000,00 (13.200,00) 99,64 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 3.625.200,00 3.612.000,00 (13.200,00) 99,64 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.625.200,00 3.612.000,00 (13.200,00) 99,64 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 131.808.320,00 131.393.400,00 (414.920,00) 99,69 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 131.808.320,00 131.393.400,00 (414.920,00) 99,69 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.808.320,00 131.393.400,00 (414.920,00) 99,69 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 88.863.000,00 88.863.000,00 0,00 100,00 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 15.048.000,00 15.048.000,00 0,00 100,00 01.2.07.05.5.2 BELANJA MODAL 15.048.000,00 15.048.000,00 0,00 100,00 01.2.07.05.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.048.000,00 15.048.000,00 0,00 100,00 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.815.000,00 23.815.000,00 0,00 100,00 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 23.815.000,00 23.815.000,00 0,00 100,00 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.815.000,00 23.815.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.449.600,00 15.706.900,00 (6.742.700,00) 69,97 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.849.600,00 12.106.900,00 (6.742.700,00) 64,23 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 18.849.600,00 12.106.900,00 (6.742.700,00) 64,23 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.849.600,00 12.106.900,00 (6.742.700,00) 64,23 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.320.000,00 69.677.000,00 (22.643.000,00) 75,47 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 92.320.000,00 69.677.000,00 (22.643.000,00) 75,47 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 92.320.000,00 69.677.000,00 (22.643.000,00) 75,47 Printed By SIMDA-NG | 54 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.320.000,00 69.677.000,00 (22.643.000,00) 75,47 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 447.624.080,00 428.277.120,00 (19.346.960,00) 95,68 03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 181.016.100,00 177.978.400,00 (3.037.700,00) 98,32 03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 181.016.100,00 177.978.400,00 (3.037.700,00) 98,32 03.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 181.016.100,00 177.978.400,00 (3.037.700,00) 98,32 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.016.100,00 177.978.400,00 (3.037.700,00) 98,32 03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 137.720.180,00 127.885.080,00 (9.835.100,00) 92,86 03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 74.538.900,00 64.923.900,00 (9.615.000,00) 87,10 03.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 74.538.900,00 64.923.900,00 (9.615.000,00) 87,10 03.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.538.900,00 64.923.900,00 (9.615.000,00) 87,10 03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 63.181.280,00 62.961.180,00 (220.100,00) 99,65 03.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 38.873.700,00 38.653.600,00 (220.100,00) 99,43 03.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.873.700,00 38.653.600,00 (220.100,00) 99,43 03.2.02.07.5.2 BELANJA MODAL 24.307.580,00 24.307.580,00 0,00 100,00 03.2.02.07.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 24.307.580,00 24.307.580,00 0,00 100,00 03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 128.887.800,00 122.413.640,00 (6.474.160,00) 94,98 03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 1.425.600,00 1.418.900,00 (6.700,00) 99,53 03.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.425.600,00 1.418.900,00 (6.700,00) 99,53 03.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.425.600,00 1.418.900,00 (6.700,00) 99,53 03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 43.971.000,00 43.873.000,00 (98.000,00) 99,78 03.2.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 43.971.000,00 43.873.000,00 (98.000,00) 99,78 03.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.971.000,00 43.873.000,00 (98.000,00) 99,78 03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 83.491.200,00 77.121.740,00 (6.369.460,00) 92,37 03.2.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 75.351.200,00 72.371.740,00 (2.979.460,00) 96,05 03.2.03.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.351.200,00 72.371.740,00 (2.979.460,00) 96,05 03.2.03.04.5.2 BELANJA MODAL 8.140.000,00 4.750.000,00 (3.390.000,00) 58,35 03.2.03.04.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.140.000,00 4.750.000,00 (3.390.000,00) 58,35 SURPLUS / DEFISIT (2.357.956.779,00) (2.123.913.809,00) 234.042.970,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (2.357.956.779,00) (2.123.913.809,00) 234.042.970,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 55 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 SOSIAL SKPD : 1-06.0-00.0-00.01 DINAS SOSIAL KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 270,00 270,00 0 00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 270,00 270,00 0 00.0.00.00.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 270,00 270,00 0 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 2.981.974.908,00 2.317.657.530,00 (664.317.378,00) 77,72 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.067.617.958,00 1.629.143.730,00 (438.474.228,00) 78,79 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.990.800,00 15.990.800,00 0,00 100,00 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.993.400,00 12.993.400,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 12.993.400,00 12.993.400,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.993.400,00 12.993.400,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 999.700,00 999.700,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 999.700,00 999.700,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.700,00 999.700,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 999.900,00 999.900,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 999.900,00 999.900,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.900,00 999.900,00 0,00 100,00 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 997.800,00 997.800,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 997.800,00 997.800,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 997.800,00 997.800,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.561.691.658,00 1.239.282.823,00 (322.408.835,00) 79,36 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.470.469.858,00 1.150.377.723,00 (320.092.135,00) 78,23 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.470.469.858,00 1.150.377.723,00 (320.092.135,00) 78,23 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 1.470.469.858,00 1.150.377.723,00 (320.092.135,00) 78,23 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 89.222.200,00 86.978.200,00 (2.244.000,00) 97,48 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 89.222.200,00 86.978.200,00 (2.244.000,00) 97,48 Printed By SIMDA-NG | 56 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 48.084.000,00 45.840.000,00 (2.244.000,00) 95,33 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.138.200,00 41.138.200,00 0,00 100,00 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 999.600,00 926.900,00 (72.700,00) 92,73 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 999.600,00 926.900,00 (72.700,00) 92,73 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.600,00 926.900,00 (72.700,00) 92,73 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 999.800,00 999.800,00 0,00 100,00 01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 999.800,00 999.800,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 999.800,00 999.800,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.800,00 999.800,00 0,00 100,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 66.722.000,00 0,00 (66.722.000,00) 0 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 66.722.000,00 0,00 (66.722.000,00) 0 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 66.722.000,00 0,00 (66.722.000,00) 0 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.722.000,00 0,00 (66.722.000,00) 0 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 218.964.100,00 196.596.899,00 (22.367.201,00) 89,78 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.500.000,00 935.000,00 (2.565.000,00) 26,71 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 935.000,00 (2.565.000,00) 26,71 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 935.000,00 (2.565.000,00) 26,71 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 59.736.500,00 53.408.300,00 (6.328.200,00) 89,41 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 59.736.500,00 53.408.300,00 (6.328.200,00) 89,41 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.736.500,00 53.408.300,00 (6.328.200,00) 89,41 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.711.600,00 10.735.600,00 (10.976.000,00) 49,45 01.2.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 11.111.600,00 10.735.600,00 (376.000,00) 96,62 01.2.06.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.111.600,00 10.735.600,00 (376.000,00) 96,62 01.2.06.04.5.2 BELANJA MODAL 10.600.000,00 0,00 (10.600.000,00) 0 01.2.06.04.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.600.000,00 0,00 (10.600.000,00) 0 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.320.000,00 3.950.000,00 (370.000,00) 91,44 01.2.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 4.320.000,00 3.950.000,00 (370.000,00) 91,44 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.320.000,00 3.950.000,00 (370.000,00) 91,44 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 129.696.000,00 127.567.999,00 (2.128.001,00) 98,36 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 129.696.000,00 127.567.999,00 (2.128.001,00) 98,36 Printed By SIMDA-NG | 57 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.696.000,00 127.567.999,00 (2.128.001,00) 98,36 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 67.740.000,00 67.740.000,00 0,00 100,00 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.740.000,00 22.740.000,00 0,00 100,00 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 22.740.000,00 22.740.000,00 0,00 100,00 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.740.000,00 22.740.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 38.049.600,00 35.768.408,00 (2.281.192,00) 94,00 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.249.600,00 24.968.408,00 (2.281.192,00) 91,63 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 27.249.600,00 24.968.408,00 (2.281.192,00) 91,63 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.249.600,00 24.968.408,00 (2.281.192,00) 91,63 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.460.000,00 72.765.000,00 (24.695.000,00) 74,66 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 97.460.000,00 72.765.000,00 (24.695.000,00) 74,66 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 97.460.000,00 72.765.000,00 (24.695.000,00) 74,66 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.460.000,00 72.765.000,00 (24.695.000,00) 74,66 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 393.617.250,00 194.308.600,00 (199.308.650,00) 49,36 02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 46.899.500,00 46.899.500,00 0,00 100,00 02.2.01.01 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 32.559.500,00 32.559.500,00 0,00 100,00 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 32.559.500,00 32.559.500,00 0,00 100,00 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.559.500,00 32.559.500,00 0,00 100,00 02.2.01.02 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT 14.340.000,00 14.340.000,00 0,00 100,00 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 14.340.000,00 14.340.000,00 0,00 100,00 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.340.000,00 14.340.000,00 0,00 100,00 02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 9.105.000,00 9.105.000,00 0,00 100,00 02.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 9.105.000,00 9.105.000,00 0,00 100,00 02.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 9.105.000,00 9.105.000,00 0,00 100,00 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.105.000,00 9.105.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 58 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 337.612.750,00 138.304.100,00 (199.308.650,00) 40,97 02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 93.870.350,00 87.097.300,00 (6.773.050,00) 92,78 02.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 93.870.350,00 87.097.300,00 (6.773.050,00) 92,78 02.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.870.350,00 87.097.300,00 (6.773.050,00) 92,78 02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 218.829.700,00 26.715.500,00 (192.114.200,00) 12,21 02.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 218.829.700,00 26.715.500,00 (192.114.200,00) 12,21 02.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.829.700,00 26.715.500,00 (192.114.200,00) 12,21 02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 11.478.900,00 11.162.500,00 (316.400,00) 97,24 02.2.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 11.478.900,00 11.162.500,00 (316.400,00) 97,24 02.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.478.900,00 11.162.500,00 (316.400,00) 97,24 02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 8.181.300,00 8.076.300,00 (105.000,00) 98,72 02.2.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 8.181.300,00 8.076.300,00 (105.000,00) 98,72 02.2.03.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.181.300,00 8.076.300,00 (105.000,00) 98,72 02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 5.252.500,00 5.252.500,00 0,00 100,00 02.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 5.252.500,00 5.252.500,00 0,00 100,00 02.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.252.500,00 5.252.500,00 0,00 100,00 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 85.695.900,00 84.352.900,00 (1.343.000,00) 98,43 04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 54.394.900,00 53.302.500,00 (1.092.400,00) 97,99 04.2.01.01 Penyediaan Permakanan 6.003.900,00 6.003.900,00 0,00 100,00 04.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 6.003.900,00 6.003.900,00 0,00 100,00 04.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.003.900,00 6.003.900,00 0,00 100,00 04.2.01.02 Penyediaan Sandang 5.432.200,00 5.061.300,00 (370.900,00) 93,17 04.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 5.432.200,00 5.061.300,00 (370.900,00) 93,17 04.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.432.200,00 5.061.300,00 (370.900,00) 93,17 04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu 3.356.500,00 3.065.000,00 (291.500,00) 91,32 04.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 3.356.500,00 3.065.000,00 (291.500,00) 91,32 04.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.356.500,00 3.065.000,00 (291.500,00) 91,32 04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 7.010.000,00 7.010.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 59 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 04.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 7.010.000,00 7.010.000,00 0,00 100,00 04.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.010.000,00 7.010.000,00 0,00 100,00 04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 6.445.800,00 6.445.800,00 0,00 100,00 04.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 6.445.800,00 6.445.800,00 0,00 100,00 04.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.445.800,00 6.445.800,00 0,00 100,00 04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 21.534.500,00 21.534.500,00 0,00 100,00 04.2.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 21.534.500,00 21.534.500,00 0,00 100,00 04.2.01.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.534.500,00 21.534.500,00 0,00 100,00 04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan 4.612.000,00 4.182.000,00 (430.000,00) 90,68 04.2.01.12.5.1 BELANJA OPERASI 4.612.000,00 4.182.000,00 (430.000,00) 90,68 04.2.01.12.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.612.000,00 4.182.000,00 (430.000,00) 90,68 04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial 31.301.000,00 31.050.400,00 (250.600,00) 99,20 04.2.02.01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 14.318.600,00 14.318.600,00 0,00 100,00 04.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 14.318.600,00 14.318.600,00 0,00 100,00 04.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.318.600,00 14.318.600,00 0,00 100,00 04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 8.091.600,00 7.964.100,00 (127.500,00) 98,42 04.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 8.091.600,00 7.964.100,00 (127.500,00) 98,42 04.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.091.600,00 7.964.100,00 (127.500,00) 98,42 04.2.02.09 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 8.890.800,00 8.767.700,00 (123.100,00) 98,62 04.2.02.09.5.1 BELANJA OPERASI 8.890.800,00 8.767.700,00 (123.100,00) 98,62 04.2.02.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.890.800,00 8.767.700,00 (123.100,00) 98,62 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 395.126.300,00 378.319.800,00 (16.806.500,00) 95,75 05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 2.676.000,00 2.676.000,00 0,00 100,00 05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 2.676.000,00 2.676.000,00 0,00 100,00 05.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.676.000,00 2.676.000,00 0,00 100,00 05.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.676.000,00 2.676.000,00 0,00 100,00 05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 392.450.300,00 375.643.800,00 (16.806.500,00) 95,72 05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 291.898.000,00 290.697.900,00 (1.200.100,00) 99,59 05.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 291.898.000,00 290.697.900,00 (1.200.100,00) 99,59 05.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 291.898.000,00 290.697.900,00 (1.200.100,00) 99,59 05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 62.570.300,00 62.368.900,00 (201.400,00) 99,68 05.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 62.570.300,00 62.368.900,00 (201.400,00) 99,68 05.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.570.300,00 62.368.900,00 (201.400,00) 99,68 Printed By SIMDA-NG | 60 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 37.982.000,00 22.577.000,00 (15.405.000,00) 59,44 05.2.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 37.982.000,00 22.577.000,00 (15.405.000,00) 59,44 05.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.982.000,00 22.577.000,00 (15.405.000,00) 59,44 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 39.917.500,00 31.532.500,00 (8.385.000,00) 78,99 06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 24.147.500,00 15.867.500,00 (8.280.000,00) 65,71 06.2.01.04 Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan 9.052.000,00 1.378.000,00 (7.674.000,00) 15,22 06.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 9.052.000,00 1.378.000,00 (7.674.000,00) 15,22 06.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.052.000,00 1.378.000,00 (7.674.000,00) 15,22 06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial 15.095.500,00 14.489.500,00 (606.000,00) 95,99 06.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 15.095.500,00 14.489.500,00 (606.000,00) 95,99 06.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.095.500,00 14.489.500,00 (606.000,00) 95,99 06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 15.770.000,00 15.665.000,00 (105.000,00) 99,33 06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 15.770.000,00 15.665.000,00 (105.000,00) 99,33 06.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 15.770.000,00 15.665.000,00 (105.000,00) 99,33 06.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.770.000,00 15.665.000,00 (105.000,00) 99,33 SURPLUS / DEFISIT (2.981.974.908,00) (2.317.657.260,00) 664.317.648,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (2.981.974.908,00) (2.317.657.260,00) 664.317.648,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 61 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 2.07 TENAGA KERJA SKPD : 2-07.3-32.0-00.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 2.484.048.513,00 2.168.151.727,00 (315.896.786,00) 87,28 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.910.366.583,00 1.595.676.337,00 (314.690.246,00) 83,53 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.691.500,00 5.689.500,00 (2.000,00) 99,96 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 999.500,00 999.500,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 999.500,00 999.500,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.500,00 999.500,00 0,00 100,00 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 922.400,00 922.400,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 922.400,00 922.400,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 922.400,00 922.400,00 0,00 100,00 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 959.300,00 959.300,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 959.300,00 959.300,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 959.300,00 959.300,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 949.100,00 949.100,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 949.100,00 949.100,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 949.100,00 949.100,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 906.700,00 906.700,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 906.700,00 906.700,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 906.700,00 906.700,00 0,00 100,00 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 954.500,00 952.500,00 (2.000,00) 99,79 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 954.500,00 952.500,00 (2.000,00) 99,79 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 954.500,00 952.500,00 (2.000,00) 99,79 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.387.131.715,00 1.078.505.237,00 (308.626.478,00) 77,75 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.329.932.915,00 1.021.310.537,00 (308.622.378,00) 76,79 Printed By SIMDA-NG | 62 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.329.932.915,00 1.021.310.537,00 (308.622.378,00) 76,79 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 1.329.932.915,00 1.021.310.537,00 (308.622.378,00) 76,79 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48.522.700,00 48.521.500,00 (1.200,00) 100,00 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 48.522.700,00 48.521.500,00 (1.200,00) 100,00 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 47.316.000,00 47.316.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.206.700,00 1.205.500,00 (1.200,00) 99,90 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7.676.100,00 7.673.200,00 (2.900,00) 99,96 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 7.676.100,00 7.673.200,00 (2.900,00) 99,96 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.676.100,00 7.673.200,00 (2.900,00) 99,96 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 21.349.000,00 21.342.000,00 (7.000,00) 99,97 01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 14.325.200,00 14.320.600,00 (4.600,00) 99,97 01.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 14.325.200,00 14.320.600,00 (4.600,00) 99,97 01.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.325.200,00 14.320.600,00 (4.600,00) 99,97 01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.023.800,00 7.021.400,00 (2.400,00) 99,97 01.2.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 7.023.800,00 7.021.400,00 (2.400,00) 99,97 01.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.023.800,00 7.021.400,00 (2.400,00) 99,97 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 53.865.120,00 53.630.000,00 (235.120,00) 99,56 01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 25.500.000,00 25.308.000,00 (192.000,00) 99,25 01.2.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 25.500.000,00 25.308.000,00 (192.000,00) 99,25 01.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 25.308.000,00 (192.000,00) 99,25 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 28.365.120,00 28.322.000,00 (43.120,00) 99,85 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 28.365.120,00 28.322.000,00 (43.120,00) 99,85 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.365.120,00 28.322.000,00 (43.120,00) 99,85 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 253.545.258,00 249.929.650,00 (3.615.608,00) 98,57 01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.004.500,00 6.004.500,00 0,00 100,00 01.2.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 6.004.500,00 6.004.500,00 0,00 100,00 01.2.06.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.004.500,00 6.004.500,00 0,00 100,00 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.674.130,00 3.673.950,00 (180,00) 100,00 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 3.674.130,00 3.673.950,00 (180,00) 100,00 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.674.130,00 3.673.950,00 (180,00) 100,00 Printed By SIMDA-NG | 63 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.320.000,00 840.000,00 (3.480.000,00) 19,44 01.2.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 4.320.000,00 840.000,00 (3.480.000,00) 19,44 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.320.000,00 840.000,00 (3.480.000,00) 19,44 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 239.546.628,00 239.411.200,00 (135.428,00) 99,94 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 239.546.628,00 239.411.200,00 (135.428,00) 99,94 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.546.628,00 239.411.200,00 (135.428,00) 99,94 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 78.143.990,00 75.989.950,00 (2.154.040,00) 97,24 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.447.350,00 17.104.650,00 (342.700,00) 98,04 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 17.447.350,00 17.104.650,00 (342.700,00) 98,04 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.447.350,00 17.104.650,00 (342.700,00) 98,04 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.776.640,00 8.120.300,00 (1.656.340,00) 83,06 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 9.776.640,00 8.120.300,00 (1.656.340,00) 83,06 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.776.640,00 8.120.300,00 (1.656.340,00) 83,06 01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00 24.860.000,00 (140.000,00) 99,44 01.2.08.03.5.2 BELANJA MODAL 25.000.000,00 24.860.000,00 (140.000,00) 99,44 01.2.08.03.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 24.860.000,00 (140.000,00) 99,44 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 25.920.000,00 25.905.000,00 (15.000,00) 99,94 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 25.920.000,00 25.905.000,00 (15.000,00) 99,94 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.920.000,00 25.905.000,00 (15.000,00) 99,94 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.640.000,00 60.590.000,00 (50.000,00) 99,92 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 60.640.000,00 60.590.000,00 (50.000,00) 99,92 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 60.640.000,00 60.590.000,00 (50.000,00) 99,92 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.640.000,00 60.590.000,00 (50.000,00) 99,92 02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 196.024.540,00 195.904.540,00 (120.000,00) 99,94 02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 196.024.540,00 195.904.540,00 (120.000,00) 99,94 02.2.01.03 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi 196.024.540,00 195.904.540,00 (120.000,00) 99,94 02.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 196.024.540,00 195.904.540,00 (120.000,00) 99,94 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.024.540,00 195.904.540,00 (120.000,00) 99,94 Printed By SIMDA-NG | 64 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 283.360.170,00 282.684.750,00 (675.420,00) 99,76 03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 260.106.570,00 259.501.650,00 (604.920,00) 99,77 03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 260.106.570,00 259.501.650,00 (604.920,00) 99,77 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 260.106.570,00 259.501.650,00 (604.920,00) 99,77 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.106.570,00 259.501.650,00 (604.920,00) 99,77 03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 23.253.600,00 23.183.100,00 (70.500,00) 99,70 03.2.04.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil 23.253.600,00 23.183.100,00 (70.500,00) 99,70 03.2.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 23.253.600,00 23.183.100,00 (70.500,00) 99,70 03.2.04.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.253.600,00 23.183.100,00 (70.500,00) 99,70 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 36.444.100,00 36.443.100,00 (1.000,00) 100,00 03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 36.444.100,00 36.443.100,00 (1.000,00) 100,00 03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 36.444.100,00 36.443.100,00 (1.000,00) 100,00 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 36.444.100,00 36.443.100,00 (1.000,00) 100,00 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.444.100,00 36.443.100,00 (1.000,00) 100,00 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 20.807.400,00 20.496.400,00 (311.000,00) 98,51 04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 20.807.400,00 20.496.400,00 (311.000,00) 98,51 04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 20.807.400,00 20.496.400,00 (311.000,00) 98,51 04.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 20.807.400,00 20.496.400,00 (311.000,00) 98,51 04.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.807.400,00 20.496.400,00 (311.000,00) 98,51 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 37.045.720,00 36.946.600,00 (99.120,00) 99,73 05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 37.045.720,00 36.946.600,00 (99.120,00) 99,73 05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 37.045.720,00 36.946.600,00 (99.120,00) 99,73 05.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 37.045.720,00 36.946.600,00 (99.120,00) 99,73 05.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.045.720,00 36.946.600,00 (99.120,00) 99,73 SURPLUS / DEFISIT (2.484.048.513,00) (2.168.151.727,00) 315.896.786,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (2.484.048.513,00) (2.168.151.727,00) 315.896.786,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 65 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SKPD : 2-08.0-00.0-00.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 2.936.250.559,00 2.317.548.278,00 (618.702.281,00) 78,93 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.977.772.399,00 1.649.672.430,00 (328.099.969,00) 83,41 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.469.950.849,00 1.157.604.130,00 (312.346.719,00) 78,75 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.414.790.849,00 1.105.219.130,00 (309.571.719,00) 78,12 Printed By SIMDA-NG | 66 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.414.790.849,00 1.105.219.130,00 (309.571.719,00) 78,12 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 1.414.790.849,00 1.105.219.130,00 (309.571.719,00) 78,12 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 53.160.000,00 50.385.000,00 (2.775.000,00) 94,78 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 53.160.000,00 50.385.000,00 (2.775.000,00) 94,78 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 53.160.000,00 50.385.000,00 (2.775.000,00) 94,78 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 73.712.000,00 71.212.000,00 (2.500.000,00) 96,61 01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 14.000.000,00 11.700.000,00 (2.300.000,00) 83,57 01.2.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 11.700.000,00 (2.300.000,00) 83,57 01.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 11.700.000,00 (2.300.000,00) 83,57 01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.05.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 58.712.000,00 58.512.000,00 (200.000,00) 99,66 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 58.712.000,00 58.512.000,00 (200.000,00) 99,66 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.712.000,00 58.512.000,00 (200.000,00) 99,66 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 223.320.550,00 221.035.700,00 (2.284.850,00) 98,98 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.142.000,00 1.142.000,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.142.000,00 1.142.000,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.142.000,00 1.142.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 67 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31.651.800,00 31.596.800,00 (55.000,00) 99,83 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 31.651.800,00 31.596.800,00 (55.000,00) 99,83 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.651.800,00 31.596.800,00 (55.000,00) 99,83 01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.221.500,00 6.631.500,00 (1.590.000,00) 80,66 01.2.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.096.500,00 1.096.500,00 0,00 100,00 01.2.06.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.096.500,00 1.096.500,00 0,00 100,00 01.2.06.03.5.2 BELANJA MODAL 7.125.000,00 5.535.000,00 (1.590.000,00) 77,68 01.2.06.03.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.125.000,00 5.535.000,00 (1.590.000,00) 77,68 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.497.300,00 8.497.300,00 0,00 100,00 01.2.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 8.497.300,00 8.497.300,00 0,00 100,00 01.2.06.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.497.300,00 8.497.300,00 0,00 100,00 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000,00 960.000,00 (480.000,00) 66,67 01.2.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.440.000,00 960.000,00 (480.000,00) 66,67 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 960.000,00 (480.000,00) 66,67 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 172.367.950,00 172.208.100,00 (159.850,00) 99,91 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 172.367.950,00 172.208.100,00 (159.850,00) 99,91 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.367.950,00 172.208.100,00 (159.850,00) 99,91 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 92.450.000,00 92.450.000,00 0,00 100,00 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 33.550.000,00 33.550.000,00 0,00 100,00 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 33.550.000,00 33.550.000,00 0,00 100,00 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.550.000,00 33.550.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 100,00 01.2.07.10.5.2 BELANJA MODAL 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 100,00 01.2.07.10.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 100,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.199.000,00 30.230.700,00 (1.968.300,00) 93,89 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.992.000,00 4.992.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 4.992.000,00 4.992.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.992.000,00 4.992.000,00 0,00 100,00 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.007.000,00 12.038.700,00 (1.968.300,00) 85,95 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 14.007.000,00 12.038.700,00 (1.968.300,00) 85,95 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.007.000,00 12.038.700,00 (1.968.300,00) 85,95 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 68 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 78.140.000,00 69.139.900,00 (9.000.100,00) 88,48 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 66.000.000,00 57.000.000,00 (9.000.000,00) 86,36 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 66.000.000,00 57.000.000,00 (9.000.000,00) 86,36 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 57.000.000,00 (9.000.000,00) 86,36 01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7.880.000,00 7.879.900,00 (100,00) 100,00 01.2.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 7.880.000,00 7.879.900,00 (100,00) 100,00 01.2.09.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.880.000,00 7.879.900,00 (100,00) 100,00 01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.260.000,00 4.260.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 4.260.000,00 4.260.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.260.000,00 4.260.000,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 343.151.550,00 338.158.856,00 (4.992.694,00) 98,55 02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 43.103.350,00 40.812.200,00 (2.291.150,00) 94,68 02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 18.644.800,00 18.644.800,00 0,00 100,00 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 18.644.800,00 18.644.800,00 0,00 100,00 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.644.800,00 18.644.800,00 0,00 100,00 02.2.01.04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG 24.458.550,00 22.167.400,00 (2.291.150,00) 90,63 02.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 24.458.550,00 22.167.400,00 (2.291.150,00) 90,63 02.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.458.550,00 22.167.400,00 (2.291.150,00) 90,63 02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 300.048.200,00 297.346.656,00 (2.701.544,00) 99,10 02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 300.048.200,00 297.346.656,00 (2.701.544,00) 99,10 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 300.048.200,00 297.346.656,00 (2.701.544,00) 99,10 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.048.200,00 297.346.656,00 (2.701.544,00) 99,10 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 413.345.100,00 152.761.182,00 (260.583.918,00) 36,96 03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 151.299.900,00 92.134.900,00 (59.165.000,00) 60,90 Printed By SIMDA-NG | 69 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 133.088.500,00 75.823.500,00 (57.265.000,00) 56,97 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 133.088.500,00 75.823.500,00 (57.265.000,00) 56,97 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.088.500,00 75.823.500,00 (57.265.000,00) 56,97 03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 18.211.400,00 16.311.400,00 (1.900.000,00) 89,57 03.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 18.211.400,00 16.311.400,00 (1.900.000,00) 89,57 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.211.400,00 16.311.400,00 (1.900.000,00) 89,57 03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 262.044.000,00 60.626.282,00 (201.417.718,00) 23,14 03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 262.044.000,00 60.626.282,00 (201.417.718,00) 23,14 03.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 262.044.000,00 60.626.282,00 (201.417.718,00) 23,14 03.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.044.000,00 60.626.282,00 (201.417.718,00) 23,14 03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.200,00 0,00 (1.200,00) 0 03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 1.200,00 0,00 (1.200,00) 0 03.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.200,00 0,00 (1.200,00) 0 03.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200,00 0,00 (1.200,00) 0 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 4.830.900,00 3.036.700,00 (1.794.200,00) 62,86 04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.830.900,00 3.036.700,00 (1.794.200,00) 62,86 04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 4.830.900,00 3.036.700,00 (1.794.200,00) 62,86 04.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 4.830.900,00 3.036.700,00 (1.794.200,00) 62,86 04.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.830.900,00 3.036.700,00 (1.794.200,00) 62,86 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 24.158.200,00 24.158.200,00 0,00 100,00 05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota 24.158.200,00 24.158.200,00 0,00 100,00 05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 24.158.200,00 24.158.200,00 0,00 100,00 05.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 24.158.200,00 24.158.200,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 70 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 05.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.158.200,00 24.158.200,00 0,00 100,00 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 73.219.510,00 69.328.510,00 (3.891.000,00) 94,69 06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 27.347.110,00 27.347.110,00 0,00 100,00 06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 27.347.110,00 27.347.110,00 0,00 100,00 06.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 27.347.110,00 27.347.110,00 0,00 100,00 06.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.347.110,00 27.347.110,00 0,00 100,00 06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 45.872.400,00 41.981.400,00 (3.891.000,00) 91,52 06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 23.297.000,00 23.245.000,00 (52.000,00) 99,78 06.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 23.297.000,00 23.245.000,00 (52.000,00) 99,78 06.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.297.000,00 23.245.000,00 (52.000,00) 99,78 06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 22.575.400,00 18.736.400,00 (3.839.000,00) 82,99 06.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 22.575.400,00 18.736.400,00 (3.839.000,00) 82,99 06.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.575.400,00 18.736.400,00 (3.839.000,00) 82,99 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 99.772.900,00 80.432.400,00 (19.340.500,00) 80,62 07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 22.966.900,00 22.966.900,00 0,00 100,00 07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 22.966.900,00 22.966.900,00 0,00 100,00 07.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 22.966.900,00 22.966.900,00 0,00 100,00 07.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.966.900,00 22.966.900,00 0,00 100,00 07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 76.806.000,00 57.465.500,00 (19.340.500,00) 74,82 07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 76.806.000,00 57.465.500,00 (19.340.500,00) 74,82 07.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 76.806.000,00 57.465.500,00 (19.340.500,00) 74,82 07.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.806.000,00 57.465.500,00 (19.340.500,00) 74,82 SURPLUS / DEFISIT (2.936.250.559,00) (2.317.548.278,00) 618.702.281,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (2.936.250.559,00) (2.317.548.278,00) 618.702.281,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH Printed By SIMDA-NG | 71 ANDI MUHAMMAD YUSUF Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 2.09 PANGAN SKPD : 2-09.0-00.0-00.01 DINAS PANGAN KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 3.144.831.234,00 2.715.103.519,00 (429.727.715,00) 86,34 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.119.017.434,00 1.690.787.719,00 (428.229.715,00) 79,79 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.883.750,00 5.883.750,00 0,00 100,00 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 962.350,00 962.350,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 962.350,00 962.350,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 962.350,00 962.350,00 0,00 100,00 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 983.500,00 983.500,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 983.500,00 983.500,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 983.500,00 983.500,00 0,00 100,00 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 977.800,00 977.800,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 977.800,00 977.800,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 977.800,00 977.800,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 991.200,00 991.200,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 991.200,00 991.200,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 991.200,00 991.200,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 968.900,00 968.900,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 968.900,00 968.900,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 968.900,00 968.900,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.580.189.134,00 1.171.400.278,00 (408.788.856,00) 74,13 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.522.416.034,00 1.124.667.778,00 (397.748.256,00) 73,87 Printed By SIMDA-NG | 72 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.522.416.034,00 1.124.667.778,00 (397.748.256,00) 73,87 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 1.522.416.034,00 1.124.667.778,00 (397.748.256,00) 73,87 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 56.136.000,00 45.096.000,00 (11.040.000,00) 80,33 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 56.136.000,00 45.096.000,00 (11.040.000,00) 80,33 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 56.136.000,00 45.096.000,00 (11.040.000,00) 80,33 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 916.600,00 916.000,00 (600,00) 99,93 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 916.600,00 916.000,00 (600,00) 99,93 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 916.600,00 916.000,00 (600,00) 99,93 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 720.500,00 720.500,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 720.500,00 720.500,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 720.500,00 720.500,00 0,00 100,00 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 8.912.100,00 8.912.100,00 0,00 100,00 01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 8.912.100,00 8.912.100,00 0,00 100,00 01.2.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 8.912.100,00 8.912.100,00 0,00 100,00 01.2.03.06.5.1.01 Belanja Pegawai 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00 100,00 01.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.092.100,00 6.092.100,00 0,00 100,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 156.480.200,00 142.077.491,00 (14.402.709,00) 90,80 01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 89.758.200,00 77.758.200,00 (12.000.000,00) 86,63 01.2.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 89.758.200,00 77.758.200,00 (12.000.000,00) 86,63 01.2.05.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.758.200,00 77.758.200,00 (12.000.000,00) 86,63 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 66.722.000,00 64.319.291,00 (2.402.709,00) 96,40 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 66.722.000,00 64.319.291,00 (2.402.709,00) 96,40 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.722.000,00 64.319.291,00 (2.402.709,00) 96,40 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 188.971.800,00 188.053.200,00 (918.600,00) 99,51 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.955.800,00 5.955.700,00 (100,00) 100,00 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 455.800,00 455.800,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 455.800,00 455.800,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.2 BELANJA MODAL 5.500.000,00 5.499.900,00 (100,00) 100,00 01.2.06.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.500.000,00 5.499.900,00 (100,00) 100,00 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 01.2.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 01.2.06.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.594.500,00 2.594.500,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 2.594.500,00 2.594.500,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.594.500,00 2.594.500,00 0,00 100,00 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.436.500,00 6.430.500,00 (6.000,00) 99,91 Printed By SIMDA-NG | 73 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 6.436.500,00 6.430.500,00 (6.000,00) 99,91 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.436.500,00 6.430.500,00 (6.000,00) 99,91 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 167.485.000,00 166.572.500,00 (912.500,00) 99,46 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 167.485.000,00 166.572.500,00 (912.500,00) 99,46 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.485.000,00 166.572.500,00 (912.500,00) 99,46 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 95.481.100,00 93.030.000,00 (2.451.100,00) 97,43 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 42.081.100,00 39.630.100,00 (2.451.000,00) 94,18 01.2.07.05.5.1 BELANJA OPERASI 461.100,00 461.100,00 0,00 100,00 01.2.07.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 461.100,00 461.100,00 0,00 100,00 01.2.07.05.5.2 BELANJA MODAL 41.620.000,00 39.169.000,00 (2.451.000,00) 94,11 01.2.07.05.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.620.000,00 39.169.000,00 (2.451.000,00) 94,11 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.400.000,00 8.399.900,00 (100,00) 100,00 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 8.400.000,00 8.399.900,00 (100,00) 100,00 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.400.000,00 8.399.900,00 (100,00) 100,00 01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.832.200,00 29.178.200,00 (1.654.000,00) 94,64 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.025.200,00 18.004.000,00 (21.200,00) 99,88 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 18.025.200,00 18.004.000,00 (21.200,00) 99,88 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.025.200,00 18.004.000,00 (21.200,00) 99,88 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.807.000,00 11.174.200,00 (1.632.800,00) 87,25 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 12.807.000,00 11.174.200,00 (1.632.800,00) 87,25 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.807.000,00 11.174.200,00 (1.632.800,00) 87,25 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.267.150,00 52.252.700,00 (14.450,00) 99,97 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 45.067.150,00 45.052.700,00 (14.450,00) 99,97 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 45.067.150,00 45.052.700,00 (14.450,00) 99,97 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.067.150,00 45.052.700,00 (14.450,00) 99,97 01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.09.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 970.940.700,00 970.161.700,00 (779.000,00) 99,92 Printed By SIMDA-NG | 74 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 37.534.100,00 37.062.100,00 (472.000,00) 98,74 03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 37.534.100,00 37.062.100,00 (472.000,00) 98,74 03.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 37.534.100,00 37.062.100,00 (472.000,00) 98,74 03.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.534.100,00 37.062.100,00 (472.000,00) 98,74 03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 100.000.000,00 99.730.000,00 (270.000,00) 99,73 03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 99.730.000,00 (270.000,00) 99,73 03.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.730.000,00 (270.000,00) 99,73 03.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.730.000,00 (270.000,00) 99,73 03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 833.406.600,00 833.369.600,00 (37.000,00) 100,00 03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 799.999.100,00 799.969.100,00 (30.000,00) 100,00 03.2.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 799.999.100,00 799.969.100,00 (30.000,00) 100,00 03.2.04.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 799.999.100,00 799.969.100,00 (30.000,00) 100,00 03.2.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 33.407.500,00 33.400.500,00 (7.000,00) 99,98 03.2.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 33.407.500,00 33.400.500,00 (7.000,00) 99,98 03.2.04.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.407.500,00 33.400.500,00 (7.000,00) 99,98 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 27.642.300,00 27.510.300,00 (132.000,00) 99,52 04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 27.642.300,00 27.510.300,00 (132.000,00) 99,52 04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 27.642.300,00 27.510.300,00 (132.000,00) 99,52 04.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 27.642.300,00 27.510.300,00 (132.000,00) 99,52 04.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.642.300,00 27.510.300,00 (132.000,00) 99,52 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 27.230.800,00 26.643.800,00 (587.000,00) 97,84 05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 27.230.800,00 26.643.800,00 (587.000,00) 97,84 05.2.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 27.230.800,00 26.643.800,00 (587.000,00) 97,84 05.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 27.230.800,00 26.643.800,00 (587.000,00) 97,84 05.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.230.800,00 26.643.800,00 (587.000,00) 97,84 SURPLUS / DEFISIT (3.144.831.234,00) (2.715.103.519,00) 429.727.715,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (3.144.831.234,00) (2.715.103.519,00) 429.727.715,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH Printed By SIMDA-NG | 75 ANDI MUHAMMAD YUSUF Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 LINGKUNGAN HIDUP SKPD : 2-11.0-00.0-00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 2.921.225.650,00 2.590.086.947,00 (331.138.703,00) 88,66 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.945.978.050,00 1.626.275.597,00 (319.702.453,00) 83,57 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.423.255.090,00 1.104.893.497,00 (318.361.593,00) 77,63 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.337.098.690,00 1.018.737.097,00 (318.361.593,00) 76,19 Printed By SIMDA-NG | 76 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.337.098.690,00 1.018.737.097,00 (318.361.593,00) 76,19 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 1.337.098.690,00 1.018.737.097,00 (318.361.593,00) 76,19 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 84.156.400,00 84.156.400,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 84.156.400,00 84.156.400,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 47.688.000,00 47.688.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.468.400,00 36.468.400,00 0,00 100,00 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 44.780.720,00 44.780.000,00 (720,00) 100,00 01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 16.950.000,00 16.950.000,00 0,00 100,00 01.2.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 16.950.000,00 16.950.000,00 0,00 100,00 01.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.950.000,00 16.950.000,00 0,00 100,00 01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.05.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 26.830.720,00 26.830.000,00 (720,00) 100,00 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 26.830.720,00 26.830.000,00 (720,00) 100,00 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.830.720,00 26.830.000,00 (720,00) 100,00 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 241.961.200,00 241.674.000,00 (287.200,00) 99,88 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.028.200,00 1.028.200,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.028.200,00 1.028.200,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.028.200,00 1.028.200,00 0,00 100,00 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 29.468.800,00 29.373.300,00 (95.500,00) 99,68 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 29.468.800,00 29.373.300,00 (95.500,00) 99,68 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.468.800,00 29.373.300,00 (95.500,00) 99,68 Printed By SIMDA-NG | 77 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.578.000,00 2.578.000,00 0,00 100,00 01.2.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.578.000,00 2.578.000,00 0,00 100,00 01.2.06.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.578.000,00 2.578.000,00 0,00 100,00 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.524.000,00 7.524.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 7.524.000,00 7.524.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.524.000,00 7.524.000,00 0,00 100,00 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 194.312.200,00 194.120.500,00 (191.700,00) 99,90 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 194.312.200,00 194.120.500,00 (191.700,00) 99,90 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.312.200,00 194.120.500,00 (191.700,00) 99,90 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 145.051.240,00 144.828.000,00 (223.240,00) 99,85 01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 58.500.000,00 58.500.000,00 0,00 100,00 01.2.07.02.5.2 BELANJA MODAL 58.500.000,00 58.500.000,00 0,00 100,00 01.2.07.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.500.000,00 58.500.000,00 0,00 100,00 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 9.051.240,00 9.042.000,00 (9.240,00) 99,90 01.2.07.05.5.2 BELANJA MODAL 9.051.240,00 9.042.000,00 (9.240,00) 99,90 01.2.07.05.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.051.240,00 9.042.000,00 (9.240,00) 99,90 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.500.000,00 22.286.000,00 (214.000,00) 99,05 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 22.500.000,00 22.286.000,00 (214.000,00) 99,05 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.500.000,00 22.286.000,00 (214.000,00) 99,05 01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.607.000,00 31.874.000,00 (733.000,00) 97,75 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.407.000,00 27.674.000,00 (733.000,00) 97,42 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 28.407.000,00 27.674.000,00 (733.000,00) 97,42 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.407.000,00 27.674.000,00 (733.000,00) 97,42 Printed By SIMDA-NG | 78 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.322.800,00 51.226.100,00 (96.700,00) 99,81 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.000.000,00 36.953.850,00 (46.150,00) 99,88 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 37.000.000,00 36.953.850,00 (46.150,00) 99,88 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 36.953.850,00 (46.150,00) 99,88 01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12.292.800,00 12.285.250,00 (7.550,00) 99,94 01.2.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 12.292.800,00 12.285.250,00 (7.550,00) 99,94 01.2.09.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.292.800,00 12.285.250,00 (7.550,00) 99,94 01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.030.000,00 1.987.000,00 (43.000,00) 97,88 01.2.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 2.030.000,00 1.987.000,00 (43.000,00) 97,88 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.030.000,00 1.987.000,00 (43.000,00) 97,88 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 56.174.600,00 50.983.600,00 (5.191.000,00) 90,76 02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 56.174.600,00 50.983.600,00 (5.191.000,00) 90,76 02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 35.829.200,00 30.688.200,00 (5.141.000,00) 85,65 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 35.829.200,00 30.688.200,00 (5.141.000,00) 85,65 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.829.200,00 30.688.200,00 (5.141.000,00) 85,65 02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 20.345.400,00 20.295.400,00 (50.000,00) 99,75 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 20.345.400,00 20.295.400,00 (50.000,00) 99,75 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.345.400,00 20.295.400,00 (50.000,00) 99,75 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 36.343.600,00 36.313.600,00 (30.000,00) 99,92 03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 36.343.600,00 36.313.600,00 (30.000,00) 99,92 03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 36.343.600,00 36.313.600,00 (30.000,00) 99,92 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 36.343.600,00 36.313.600,00 (30.000,00) 99,92 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.343.600,00 36.313.600,00 (30.000,00) 99,92 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 412.394.900,00 411.167.400,00 (1.227.500,00) 99,70 06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 412.394.900,00 411.167.400,00 (1.227.500,00) 99,70 06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 349.000.000,00 349.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 79 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 06.2.01.01.5.2 BELANJA MODAL 349.000.000,00 349.000.000,00 0,00 100,00 06.2.01.01.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 349.000.000,00 349.000.000,00 0,00 100,00 06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 25.775.600,00 25.700.600,00 (75.000,00) 99,71 06.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 25.775.600,00 25.700.600,00 (75.000,00) 99,71 06.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.775.600,00 25.700.600,00 (75.000,00) 99,71 06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH 37.619.300,00 36.466.800,00 (1.152.500,00) 96,94 06.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 37.619.300,00 36.466.800,00 (1.152.500,00) 96,94 06.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.619.300,00 36.466.800,00 (1.152.500,00) 96,94 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 6.450.600,00 6.410.600,00 (40.000,00) 99,38 10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 6.450.600,00 6.410.600,00 (40.000,00) 99,38 10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 6.450.600,00 6.410.600,00 (40.000,00) 99,38 10.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 6.450.600,00 6.410.600,00 (40.000,00) 99,38 10.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.450.600,00 6.410.600,00 (40.000,00) 99,38 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 463.883.900,00 458.936.150,00 (4.947.750,00) 98,93 11.2.01 Pengelolaan Sampah 441.393.800,00 441.266.050,00 (127.750,00) 99,97 11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 398.295.500,00 398.187.750,00 (107.750,00) 99,97 11.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 338.295.500,00 338.187.750,00 (107.750,00) 99,97 11.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 338.295.500,00 338.187.750,00 (107.750,00) 99,97 11.2.01.03.5.2 BELANJA MODAL 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 11.2.01.03.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 43.098.300,00 43.078.300,00 (20.000,00) 99,95 11.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 43.098.300,00 43.078.300,00 (20.000,00) 99,95 11.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.098.300,00 43.078.300,00 (20.000,00) 99,95 11.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta 22.490.100,00 17.670.100,00 (4.820.000,00) 78,57 11.2.03.03 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah 22.490.100,00 17.670.100,00 (4.820.000,00) 78,57 11.2.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 22.490.100,00 17.670.100,00 (4.820.000,00) 78,57 11.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.490.100,00 17.670.100,00 (4.820.000,00) 78,57 Printed By SIMDA-NG | 80 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM SURPLUS / DEFISIT (2.921.225.650,00) (2.590.086.947,00) 331.138.703,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (2.921.225.650,00) (2.590.086.947,00) 331.138.703,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 81 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SKPD : 2-12.0-00.0-00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 2.668.888.175,00 2.518.185.974,00 (150.702.201,00) 94,35 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.236.345.255,00 2.091.078.531,00 (145.266.724,00) 93,50 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 148.250.500,00 145.616.500,00 (2.634.000,00) 98,22 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 998.400,00 998.400,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 998.400,00 998.400,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 998.400,00 998.400,00 0,00 100,00 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 985.100,00 985.100,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 985.100,00 985.100,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 985.100,00 985.100,00 0,00 100,00 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 998.500,00 998.500,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 998.500,00 998.500,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 998.500,00 998.500,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 998.500,00 998.500,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 998.500,00 998.500,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 998.500,00 998.500,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 998.500,00 998.500,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 998.500,00 998.500,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 998.500,00 998.500,00 0,00 100,00 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 143.271.500,00 140.637.500,00 (2.634.000,00) 98,16 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 143.271.500,00 140.637.500,00 (2.634.000,00) 98,16 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.271.500,00 140.637.500,00 (2.634.000,00) 98,16 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.161.641.855,00 1.041.005.371,00 (120.636.484,00) 89,62 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.120.344.855,00 999.708.371,00 (120.636.484,00) 89,23 Printed By SIMDA-NG | 82 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.120.344.855,00 999.708.371,00 (120.636.484,00) 89,23 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 1.120.344.855,00 999.708.371,00 (120.636.484,00) 89,23 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.300.000,00 39.300.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 39.300.000,00 39.300.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 39.300.000,00 39.300.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 998.500,00 998.500,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 998.500,00 998.500,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 998.500,00 998.500,00 0,00 100,00 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 998.500,00 998.500,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 998.500,00 998.500,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 998.500,00 998.500,00 0,00 100,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 36.832.000,00 36.062.000,00 (770.000,00) 97,91 01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 100,00 01.2.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 100,00 01.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 100,00 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 27.482.000,00 26.712.000,00 (770.000,00) 97,20 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 27.482.000,00 26.712.000,00 (770.000,00) 97,20 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.482.000,00 26.712.000,00 (770.000,00) 97,20 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 707.484.900,00 686.348.310,00 (21.136.590,00) 97,01 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.183.000,00 2.183.000,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.183.000,00 2.183.000,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.183.000,00 2.183.000,00 0,00 100,00 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 503.802.900,00 483.294.310,00 (20.508.590,00) 95,93 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 177.746.800,00 176.420.000,00 (1.326.800,00) 99,25 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.746.800,00 176.420.000,00 (1.326.800,00) 99,25 01.2.06.02.5.2 BELANJA MODAL 326.056.100,00 306.874.310,00 (19.181.790,00) 94,12 01.2.06.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 326.056.100,00 306.874.310,00 (19.181.790,00) 94,12 01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.579.500,00 6.579.500,00 0,00 100,00 01.2.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.421.500,00 2.421.500,00 0,00 100,00 01.2.06.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.421.500,00 2.421.500,00 0,00 100,00 01.2.06.03.5.2 BELANJA MODAL 4.158.000,00 4.158.000,00 0,00 100,00 01.2.06.03.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.158.000,00 4.158.000,00 0,00 100,00 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 83 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.341.500,00 14.341.500,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 14.341.500,00 14.341.500,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.341.500,00 14.341.500,00 0,00 100,00 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00 01.2.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 174.938.000,00 174.310.000,00 (628.000,00) 99,64 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 174.938.000,00 174.310.000,00 (628.000,00) 99,64 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.938.000,00 174.310.000,00 (628.000,00) 99,64 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 76.220.000,00 76.220.000,00 0,00 100,00 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 31.220.000,00 31.220.000,00 0,00 100,00 01.2.07.05.5.2 BELANJA MODAL 31.220.000,00 31.220.000,00 0,00 100,00 01.2.07.05.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.220.000,00 31.220.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.049.600,00 44.048.600,00 (1.000,00) 100,00 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.849.600,00 30.848.600,00 (1.000,00) 100,00 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 30.849.600,00 30.848.600,00 (1.000,00) 100,00 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.849.600,00 30.848.600,00 (1.000,00) 100,00 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.866.400,00 61.777.750,00 (88.650,00) 99,86 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 53.996.400,00 53.907.750,00 (88.650,00) 99,84 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 53.996.400,00 53.907.750,00 (88.650,00) 99,84 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.996.400,00 53.907.750,00 (88.650,00) 99,84 01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.870.000,00 7.870.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 7.870.000,00 7.870.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 84 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.870.000,00 7.870.000,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 108.235.200,00 107.772.200,00 (463.000,00) 99,57 02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 108.235.200,00 107.772.200,00 (463.000,00) 99,57 02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk 63.820.200,00 63.492.200,00 (328.000,00) 99,49 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 63.820.200,00 63.492.200,00 (328.000,00) 99,49 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.820.200,00 63.492.200,00 (328.000,00) 99,49 02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 44.415.000,00 44.280.000,00 (135.000,00) 99,70 02.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 44.415.000,00 44.280.000,00 (135.000,00) 99,70 02.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.415.000,00 44.280.000,00 (135.000,00) 99,70 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 84.643.920,00 83.863.600,00 (780.320,00) 99,08 03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 84.643.920,00 83.863.600,00 (780.320,00) 99,08 03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 67.509.120,00 66.763.800,00 (745.320,00) 98,90 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 67.509.120,00 66.763.800,00 (745.320,00) 98,90 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.509.120,00 66.763.800,00 (745.320,00) 98,90 03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 17.134.800,00 17.099.800,00 (35.000,00) 99,80 03.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 17.134.800,00 17.099.800,00 (35.000,00) 99,80 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.134.800,00 17.099.800,00 (35.000,00) 99,80 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 239.663.800,00 235.471.643,00 (4.192.157,00) 98,25 04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 155.345.480,00 155.125.400,00 (220.080,00) 99,86 04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 155.345.480,00 155.125.400,00 (220.080,00) 99,86 04.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 155.345.480,00 155.125.400,00 (220.080,00) 99,86 04.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.345.480,00 155.125.400,00 (220.080,00) 99,86 04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4.117.000,00 4.117.000,00 0,00 100,00 04.2.02.01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4.117.000,00 4.117.000,00 0,00 100,00 04.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 4.117.000,00 4.117.000,00 0,00 100,00 04.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.117.000,00 4.117.000,00 0,00 100,00 04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 50.111.320,00 46.229.243,00 (3.882.077,00) 92,25 04.2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 36.251.320,00 32.370.000,00 (3.881.320,00) 89,29 04.2.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 36.251.320,00 32.370.000,00 (3.881.320,00) 89,29 04.2.03.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.251.320,00 32.370.000,00 (3.881.320,00) 89,29 Printed By SIMDA-NG | 85 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 04.2.03.05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 13.860.000,00 13.859.243,00 (757,00) 99,99 04.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 13.860.000,00 13.859.243,00 (757,00) 99,99 04.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.860.000,00 13.859.243,00 (757,00) 99,99 04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 30.090.000,00 30.000.000,00 (90.000,00) 99,70 04.2.04.01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 30.090.000,00 30.000.000,00 (90.000,00) 99,70 04.2.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 30.090.000,00 30.000.000,00 (90.000,00) 99,70 04.2.04.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.090.000,00 30.000.000,00 (90.000,00) 99,70 SURPLUS / DEFISIT (2.668.888.175,00) (2.518.185.974,00) 150.702.201,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (2.668.888.175,00) (2.518.185.974,00) 150.702.201,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 86 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 2.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SKPD : 2-13.0-00.0-00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 6.073.260.055,00 5.794.130.893,00 (279.129.162,00) 95,40 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.710.139.946,00 1.446.253.205,00 (263.886.741,00) 84,57 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.999.150,00 5.999.150,00 0,00 100,00 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 999.700,00 999.700,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 999.700,00 999.700,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.700,00 999.700,00 0,00 100,00 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 999.950,00 999.950,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 999.950,00 999.950,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.950,00 999.950,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 999.800,00 999.800,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 999.800,00 999.800,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.800,00 999.800,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 999.900,00 999.900,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 999.900,00 999.900,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.900,00 999.900,00 0,00 100,00 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 999.800,00 999.800,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 999.800,00 999.800,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.800,00 999.800,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.170.394.446,00 915.432.749,00 (254.961.697,00) 78,22 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.101.243.646,00 846.284.949,00 (254.958.697,00) 76,85 Printed By SIMDA-NG | 87 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.101.243.646,00 846.284.949,00 (254.958.697,00) 76,85 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 1.101.243.646,00 846.284.949,00 (254.958.697,00) 76,85 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 67.151.000,00 67.148.000,00 (3.000,00) 100,00 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 67.151.000,00 67.148.000,00 (3.000,00) 100,00 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 51.576.000,00 51.576.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.575.000,00 15.572.000,00 (3.000,00) 99,98 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 999.800,00 999.800,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 999.800,00 999.800,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.800,00 999.800,00 0,00 100,00 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.184.300,00 12.184.300,00 0,00 100,00 01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 999.200,00 999.200,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 999.200,00 999.200,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.200,00 999.200,00 0,00 100,00 01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.185.100,00 10.185.100,00 0,00 100,00 01.2.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 10.185.100,00 10.185.100,00 0,00 100,00 01.2.03.06.5.1.01 Belanja Pegawai 3.168.000,00 3.168.000,00 0,00 100,00 01.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.017.100,00 7.017.100,00 0,00 100,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 68.365.100,00 68.245.767,00 (119.333,00) 99,83 01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 100,00 01.2.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 100,00 01.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 100,00 01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 13.113.100,00 13.113.100,00 0,00 100,00 01.2.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 13.113.100,00 13.113.100,00 0,00 100,00 01.2.05.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.113.100,00 13.113.100,00 0,00 100,00 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 36.552.000,00 36.432.667,00 (119.333,00) 99,67 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 36.552.000,00 36.432.667,00 (119.333,00) 99,67 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.552.000,00 36.432.667,00 (119.333,00) 99,67 Printed By SIMDA-NG | 88 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 239.691.150,00 239.691.150,00 0,00 100,00 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.906.150,00 1.906.150,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.906.150,00 1.906.150,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.906.150,00 1.906.150,00 0,00 100,00 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.010.000,00 14.010.000,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 14.010.000,00 14.010.000,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.010.000,00 14.010.000,00 0,00 100,00 01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.807.000,00 3.807.000,00 0,00 100,00 01.2.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 3.807.000,00 3.807.000,00 0,00 100,00 01.2.06.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.807.000,00 3.807.000,00 0,00 100,00 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.480.400,00 21.480.400,00 0,00 100,00 01.2.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 21.480.400,00 21.480.400,00 0,00 100,00 01.2.06.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.480.400,00 21.480.400,00 0,00 100,00 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.635.000,00 9.635.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 9.635.000,00 9.635.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.635.000,00 9.635.000,00 0,00 100,00 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 01.2.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.719.000,00 8.719.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 8.719.000,00 8.719.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.719.000,00 8.719.000,00 0,00 100,00 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 178.693.600,00 178.693.600,00 0,00 100,00 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 178.693.600,00 178.693.600,00 0,00 100,00 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.693.600,00 178.693.600,00 0,00 100,00 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 46.670.800,00 46.670.800,00 0,00 100,00 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 8.610.800,00 8.610.800,00 0,00 100,00 01.2.07.05.5.2 BELANJA MODAL 8.610.800,00 8.610.800,00 0,00 100,00 01.2.07.05.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.610.800,00 8.610.800,00 0,00 100,00 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 38.060.000,00 38.060.000,00 0,00 100,00 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 38.060.000,00 38.060.000,00 0,00 100,00 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.060.000,00 38.060.000,00 0,00 100,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.255.000,00 34.049.289,00 (8.205.711,00) 80,58 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.195.000,00 15.071.439,00 (123.561,00) 99,19 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 15.195.000,00 15.071.439,00 (123.561,00) 99,19 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.195.000,00 15.071.439,00 (123.561,00) 99,19 Printed By SIMDA-NG | 89 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.200.000,00 8.127.850,00 (8.072.150,00) 50,17 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 16.200.000,00 8.127.850,00 (8.072.150,00) 50,17 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00 8.127.850,00 (8.072.150,00) 50,17 01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.660.000,00 3.650.000,00 (10.000,00) 99,73 01.2.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 3.660.000,00 3.650.000,00 (10.000,00) 99,73 01.2.08.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.660.000,00 3.650.000,00 (10.000,00) 99,73 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 124.580.000,00 123.980.000,00 (600.000,00) 99,52 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 124.580.000,00 123.980.000,00 (600.000,00) 99,52 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 124.580.000,00 123.980.000,00 (600.000,00) 99,52 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.580.000,00 123.980.000,00 (600.000,00) 99,52 02 PROGRAM PENATAAN DESA 2.504.611.777,00 2.504.576.800,00 (34.977,00) 100,00 02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 2.504.611.777,00 2.504.576.800,00 (34.977,00) 100,00 02.2.01.02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 62.887.900,00 62.887.900,00 0,00 100,00 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 62.887.900,00 62.887.900,00 0,00 100,00 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.887.900,00 62.887.900,00 0,00 100,00 02.2.01.06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 2.441.723.877,00 2.441.688.900,00 (34.977,00) 100,00 02.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.548.900,00 1.548.900,00 0,00 100,00 02.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.548.900,00 1.548.900,00 0,00 100,00 02.2.01.06.5.2 BELANJA MODAL 2.440.174.977,00 2.440.140.000,00 (34.977,00) 100,00 02.2.01.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.440.174.977,00 2.440.140.000,00 (34.977,00) 100,00 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.738.208.732,00 1.723.001.288,00 (15.207.444,00) 99,13 04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa 1.738.208.732,00 1.723.001.288,00 (15.207.444,00) 99,13 04.2.01.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 933.956.732,00 928.368.288,00 (5.588.444,00) 99,40 04.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 933.956.732,00 928.368.288,00 (5.588.444,00) 99,40 04.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 933.956.732,00 928.368.288,00 (5.588.444,00) 99,40 04.2.01.03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 204.096.500,00 203.946.500,00 (150.000,00) 99,93 04.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 204.096.500,00 203.946.500,00 (150.000,00) 99,93 04.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.096.500,00 203.946.500,00 (150.000,00) 99,93 04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 150.036.600,00 149.136.600,00 (900.000,00) 99,40 04.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 150.036.600,00 149.136.600,00 (900.000,00) 99,40 Printed By SIMDA-NG | 90 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 04.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.036.600,00 149.136.600,00 (900.000,00) 99,40 04.2.01.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 60.926.800,00 60.926.800,00 0,00 100,00 04.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 60.926.800,00 60.926.800,00 0,00 100,00 04.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.926.800,00 60.926.800,00 0,00 100,00 04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 119.773.400,00 111.292.400,00 (8.481.000,00) 92,92 04.2.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 119.773.400,00 111.292.400,00 (8.481.000,00) 92,92 04.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.773.400,00 111.292.400,00 (8.481.000,00) 92,92 04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 269.418.700,00 269.330.700,00 (88.000,00) 99,97 04.2.01.18.5.1 BELANJA OPERASI 269.418.700,00 269.330.700,00 (88.000,00) 99,97 04.2.01.18.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.418.700,00 269.330.700,00 (88.000,00) 99,97 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 120.299.600,00 120.299.600,00 0,00 100,00 05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 120.299.600,00 120.299.600,00 0,00 100,00 05.2.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 34.968.700,00 34.968.700,00 0,00 100,00 05.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 34.968.700,00 34.968.700,00 0,00 100,00 05.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.968.700,00 34.968.700,00 0,00 100,00 05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 85.330.900,00 85.330.900,00 0,00 100,00 05.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 85.330.900,00 85.330.900,00 0,00 100,00 05.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.330.900,00 85.330.900,00 0,00 100,00 SURPLUS / DEFISIT (6.073.260.055,00) (5.794.130.893,00) 279.129.162,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (6.073.260.055,00) (5.794.130.893,00) 279.129.162,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 91 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 2.14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SKPD : 2-14.0-00.0-00.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 4.587.365.129,00 3.382.247.448,00 (1.205.117.681,00) 73,73 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.960.231.999,00 1.800.467.648,00 (159.764.351,00) 91,85 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.994.200,00 5.864.450,00 (129.750,00) 97,84 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 999.900,00 (100,00) 99,99 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 999.900,00 (100,00) 99,99 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 999.900,00 (100,00) 99,99 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 871.900,00 (128.100,00) 87,19 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 871.900,00 (128.100,00) 87,19 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 871.900,00 (128.100,00) 87,19 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000,00 999.750,00 (250,00) 99,98 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 999.750,00 (250,00) 99,98 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 999.750,00 (250,00) 99,98 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 998.900,00 (1.100,00) 99,89 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 998.900,00 (1.100,00) 99,89 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 998.900,00 (1.100,00) 99,89 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000,00 999.800,00 (200,00) 99,98 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 999.800,00 (200,00) 99,98 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 999.800,00 (200,00) 99,98 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 994.200,00 994.200,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 994.200,00 994.200,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 994.200,00 994.200,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.559.751.379,00 1.409.352.299,00 (150.399.080,00) 90,36 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.466.586.679,00 1.318.704.099,00 (147.882.580,00) 89,92 Printed By SIMDA-NG | 92 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.466.586.679,00 1.318.704.099,00 (147.882.580,00) 89,92 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 1.466.586.679,00 1.318.704.099,00 (147.882.580,00) 89,92 01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 14.567.200,00 14.563.500,00 (3.700,00) 99,97 01.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 14.567.200,00 14.563.500,00 (3.700,00) 99,97 01.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.567.200,00 14.563.500,00 (3.700,00) 99,97 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 76.584.000,00 74.073.000,00 (2.511.000,00) 96,72 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 76.584.000,00 74.073.000,00 (2.511.000,00) 96,72 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 52.584.000,00 50.073.000,00 (2.511.000,00) 95,22 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.005.200,00 1.003.400,00 (1.800,00) 99,82 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.005.200,00 1.003.400,00 (1.800,00) 99,82 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.005.200,00 1.003.400,00 (1.800,00) 99,82 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.008.300,00 1.008.300,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.008.300,00 1.008.300,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.008.300,00 1.008.300,00 0,00 100,00 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.050.400,00 6.962.600,00 (87.800,00) 98,75 01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 7.050.400,00 6.962.600,00 (87.800,00) 98,75 01.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 7.050.400,00 6.962.600,00 (87.800,00) 98,75 01.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.050.400,00 6.962.600,00 (87.800,00) 98,75 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 78.562.000,00 76.767.000,00 (1.795.000,00) 97,72 01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 26.350.000,00 26.350.000,00 0,00 100,00 01.2.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 26.350.000,00 26.350.000,00 0,00 100,00 01.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.350.000,00 26.350.000,00 0,00 100,00 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 52.212.000,00 50.417.000,00 (1.795.000,00) 96,56 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 52.212.000,00 50.417.000,00 (1.795.000,00) 96,56 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.212.000,00 50.417.000,00 (1.795.000,00) 96,56 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 158.315.900,00 154.391.635,00 (3.924.265,00) 97,52 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.2 BELANJA MODAL 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.144.000,00 12.132.800,00 (11.200,00) 99,91 01.2.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 12.144.000,00 12.132.800,00 (11.200,00) 99,91 01.2.06.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.144.000,00 12.132.800,00 (11.200,00) 99,91 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.350.200,00 3.350.200,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 93 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 3.350.200,00 3.350.200,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.350.200,00 3.350.200,00 0,00 100,00 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.033.200,00 2.000.100,00 (33.100,00) 98,37 01.2.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 2.033.200,00 2.000.100,00 (33.100,00) 98,37 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.033.200,00 2.000.100,00 (33.100,00) 98,37 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.608.000,00 851.000,00 (3.757.000,00) 18,47 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 4.608.000,00 851.000,00 (3.757.000,00) 18,47 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.608.000,00 851.000,00 (3.757.000,00) 18,47 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 128.480.500,00 128.357.535,00 (122.965,00) 99,90 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 128.480.500,00 128.357.535,00 (122.965,00) 99,90 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.480.500,00 128.357.535,00 (122.965,00) 99,90 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 53.800.000,00 53.502.000,00 (298.000,00) 99,45 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 53.800.000,00 53.502.000,00 (298.000,00) 99,45 01.2.07.06.5.1 BELANJA OPERASI 47.000,00 0,00 (47.000,00) 0 01.2.07.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.000,00 0,00 (47.000,00) 0 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 53.753.000,00 53.502.000,00 (251.000,00) 99,53 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.753.000,00 53.502.000,00 (251.000,00) 99,53 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23.688.220,00 20.567.664,00 (3.120.556,00) 86,83 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.734.720,00 8.567.664,00 (2.167.056,00) 79,81 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 10.734.720,00 8.567.664,00 (2.167.056,00) 79,81 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.734.720,00 8.567.664,00 (2.167.056,00) 79,81 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.153.500,00 7.200.000,00 (953.500,00) 88,31 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 8.153.500,00 7.200.000,00 (953.500,00) 88,31 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.153.500,00 7.200.000,00 (953.500,00) 88,31 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.069.900,00 73.060.000,00 (9.900,00) 99,99 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 100,00 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 100,00 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 94 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24.069.900,00 24.060.000,00 (9.900,00) 99,96 01.2.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 24.069.900,00 24.060.000,00 (9.900,00) 99,96 01.2.09.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.069.900,00 24.060.000,00 (9.900,00) 99,96 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 142.771.100,00 95.470.800,00 (47.300.300,00) 66,87 02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 21.445.800,00 20.410.800,00 (1.035.000,00) 95,17 02.2.01.09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal 21.445.800,00 20.410.800,00 (1.035.000,00) 95,17 02.2.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 21.445.800,00 20.410.800,00 (1.035.000,00) 95,17 02.2.01.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.445.800,00 20.410.800,00 (1.035.000,00) 95,17 02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota 121.325.300,00 75.060.000,00 (46.265.300,00) 61,87 02.2.02.09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 62.787.000,00 52.138.000,00 (10.649.000,00) 83,04 02.2.02.09.5.1 BELANJA OPERASI 62.787.000,00 52.138.000,00 (10.649.000,00) 83,04 02.2.02.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.787.000,00 52.138.000,00 (10.649.000,00) 83,04 02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 16.249.000,00 11.973.000,00 (4.276.000,00) 73,68 02.2.02.11.5.1 BELANJA OPERASI 16.249.000,00 11.973.000,00 (4.276.000,00) 73,68 02.2.02.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.249.000,00 11.973.000,00 (4.276.000,00) 73,68 02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 34.641.000,00 3.462.000,00 (31.179.000,00) 9,99 02.2.02.13.5.1 BELANJA OPERASI 34.641.000,00 3.462.000,00 (31.179.000,00) 9,99 02.2.02.13.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.641.000,00 3.462.000,00 (31.179.000,00) 9,99 02.2.02.14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK 7.648.300,00 7.487.000,00 (161.300,00) 97,89 02.2.02.14.5.1 BELANJA OPERASI 7.648.300,00 7.487.000,00 (161.300,00) 97,89 02.2.02.14.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.648.300,00 7.487.000,00 (161.300,00) 97,89 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.375.380.550,00 904.435.800,00 (470.944.750,00) 65,76 03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 554.437.000,00 375.262.550,00 (179.174.450,00) 67,68 03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 4.106.000,00 4.032.000,00 (74.000,00) 98,20 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 4.106.000,00 4.032.000,00 (74.000,00) 98,20 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.106.000,00 4.032.000,00 (74.000,00) 98,20 Printed By SIMDA-NG | 95 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal 25.000.000,00 24.758.550,00 (241.450,00) 99,03 03.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.758.550,00 (241.450,00) 99,03 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.758.550,00 (241.450,00) 99,03 03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 14.490.000,00 11.975.000,00 (2.515.000,00) 82,64 03.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 14.490.000,00 11.975.000,00 (2.515.000,00) 82,64 03.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.490.000,00 11.975.000,00 (2.515.000,00) 82,64 03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang 70.640.000,00 20.448.000,00 (50.192.000,00) 28,95 03.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 70.640.000,00 20.448.000,00 (50.192.000,00) 28,95 03.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.640.000,00 20.448.000,00 (50.192.000,00) 28,95 03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 109.129.000,00 22.577.000,00 (86.552.000,00) 20,69 03.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 109.129.000,00 22.577.000,00 (86.552.000,00) 20,69 03.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.129.000,00 22.577.000,00 (86.552.000,00) 20,69 03.2.01.07 Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK 283.856.000,00 249.729.000,00 (34.127.000,00) 87,98 03.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 283.856.000,00 249.729.000,00 (34.127.000,00) 87,98 03.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.856.000,00 249.729.000,00 (34.127.000,00) 87,98 03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK 47.216.000,00 41.743.000,00 (5.473.000,00) 88,41 03.2.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 47.216.000,00 41.743.000,00 (5.473.000,00) 88,41 03.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.216.000,00 41.743.000,00 (5.473.000,00) 88,41 03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 568.200.050,00 398.179.650,00 (170.020.400,00) 70,08 03.2.02.03 Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 198.600.050,00 198.529.650,00 (70.400,00) 99,96 03.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 198.600.050,00 198.529.650,00 (70.400,00) 99,96 03.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.600.050,00 198.529.650,00 (70.400,00) 99,96 03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 369.600.000,00 199.650.000,00 (169.950.000,00) 54,02 03.2.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 369.600.000,00 199.650.000,00 (169.950.000,00) 54,02 03.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 369.600.000,00 199.650.000,00 (169.950.000,00) 54,02 03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota 132.077.500,00 60.042.100,00 (72.035.400,00) 45,46 03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 13.488.600,00 13.314.000,00 (174.600,00) 98,71 03.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 13.488.600,00 13.314.000,00 (174.600,00) 98,71 Printed By SIMDA-NG | 96 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.488.600,00 13.314.000,00 (174.600,00) 98,71 03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 110.380.400,00 40.003.000,00 (70.377.400,00) 36,24 03.2.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 110.380.400,00 40.003.000,00 (70.377.400,00) 36,24 03.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.380.400,00 40.003.000,00 (70.377.400,00) 36,24 03.2.03.05 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 1.000.500,00 967.100,00 (33.400,00) 96,66 03.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.500,00 967.100,00 (33.400,00) 96,66 03.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.500,00 967.100,00 (33.400,00) 96,66 03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 7.208.000,00 5.758.000,00 (1.450.000,00) 79,88 03.2.03.08.5.1 BELANJA OPERASI 7.208.000,00 5.758.000,00 (1.450.000,00) 79,88 03.2.03.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.208.000,00 5.758.000,00 (1.450.000,00) 79,88 03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 120.666.000,00 70.951.500,00 (49.714.500,00) 58,80 03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 120.666.000,00 70.951.500,00 (49.714.500,00) 58,80 03.2.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 120.666.000,00 70.951.500,00 (49.714.500,00) 58,80 03.2.04.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.666.000,00 70.951.500,00 (49.714.500,00) 58,80 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.108.981.480,00 581.873.200,00 (527.108.280,00) 52,47 04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.080.458.000,00 559.487.400,00 (520.970.600,00) 51,78 04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 386.054.000,00 364.452.300,00 (21.601.700,00) 94,40 04.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 17.054.000,00 16.408.800,00 (645.200,00) 96,22 04.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.054.000,00 16.408.800,00 (645.200,00) 96,22 04.2.01.02.5.2 BELANJA MODAL 369.000.000,00 348.043.500,00 (20.956.500,00) 94,32 04.2.01.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 369.000.000,00 348.043.500,00 (20.956.500,00) 94,32 04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 637.010.000,00 145.730.000,00 (491.280.000,00) 22,88 04.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 637.010.000,00 145.730.000,00 (491.280.000,00) 22,88 04.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 637.010.000,00 145.730.000,00 (491.280.000,00) 22,88 Printed By SIMDA-NG | 97 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 22.000.000,00 18.300.000,00 (3.700.000,00) 83,18 04.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 22.000.000,00 18.300.000,00 (3.700.000,00) 83,18 04.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 18.300.000,00 (3.700.000,00) 83,18 04.2.01.08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 35.394.000,00 31.005.100,00 (4.388.900,00) 87,60 04.2.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 35.394.000,00 31.005.100,00 (4.388.900,00) 87,60 04.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.394.000,00 31.005.100,00 (4.388.900,00) 87,60 04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 28.523.480,00 22.385.800,00 (6.137.680,00) 78,48 04.2.02.03 Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 21.054.690,00 15.505.900,00 (5.548.790,00) 73,65 04.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 21.054.690,00 15.505.900,00 (5.548.790,00) 73,65 04.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.054.690,00 15.505.900,00 (5.548.790,00) 73,65 04.2.02.04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 7.468.790,00 6.879.900,00 (588.890,00) 92,12 04.2.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 7.468.790,00 6.879.900,00 (588.890,00) 92,12 04.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.468.790,00 6.879.900,00 (588.890,00) 92,12 SURPLUS / DEFISIT (4.587.365.129,00) (3.382.247.448,00) 1.205.117.681,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (4.587.365.129,00) (3.382.247.448,00) 1.205.117.681,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 98 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 2.15 PERHUBUNGAN SKPD : 2-15.0-00.0-00.01 DINAS PERHUBUNGAN KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 110.000.000,00 133.030.500,00 23.030.500,00 120,94 00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 110.000.000,00 133.030.500,00 23.030.500,00 120,94 00.0.00.00.4.1.02 Retribusi Daerah 110.000.000,00 133.030.500,00 23.030.500,00 120,94 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 5.047.096.267,00 4.841.582.642,00 (205.513.625,00) 95,93 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.165.568.067,00 1.985.229.990,00 (180.338.077,00) 91,67 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.637.373.517,00 1.493.812.520,00 (143.560.997,00) 91,23 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.537.864.517,00 1.403.675.020,00 (134.189.497,00) 91,27 Printed By SIMDA-NG | 99 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.537.864.517,00 1.403.675.020,00 (134.189.497,00) 91,27 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 1.537.864.517,00 1.403.675.020,00 (134.189.497,00) 91,27 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 96.000.000,00 86.628.500,00 (9.371.500,00) 90,24 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 96.000.000,00 86.628.500,00 (9.371.500,00) 90,24 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 36.516.000,00 33.420.000,00 (3.096.000,00) 91,52 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.484.000,00 53.208.500,00 (6.275.500,00) 89,45 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.034.800,00 1.034.800,00 0,00 100,00 01.2.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.034.800,00 1.034.800,00 0,00 100,00 01.2.02.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.034.800,00 1.034.800,00 0,00 100,00 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.474.200,00 1.474.200,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.474.200,00 1.474.200,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.474.200,00 1.474.200,00 0,00 100,00 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 18.767.600,00 12.767.600,00 (6.000.000,00) 68,03 01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 702.800,00 702.800,00 0,00 100,00 01.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 702.800,00 702.800,00 0,00 100,00 01.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 702.800,00 702.800,00 0,00 100,00 01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 17.064.800,00 11.064.800,00 (6.000.000,00) 64,84 01.2.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 17.064.800,00 11.064.800,00 (6.000.000,00) 64,84 01.2.03.06.5.1.01 Belanja Pegawai 4.224.000,00 4.224.000,00 0,00 100,00 01.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.840.800,00 6.840.800,00 (6.000.000,00) 53,27 01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 96.000.000,00 86.000.000,00 (10.000.000,00) 89,58 01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 96.000.000,00 86.000.000,00 (10.000.000,00) 89,58 01.2.04.07.5.1 BELANJA OPERASI 96.000.000,00 86.000.000,00 (10.000.000,00) 89,58 01.2.04.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 86.000.000,00 (10.000.000,00) 89,58 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 63.605.900,00 63.605.900,00 0,00 100,00 01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 24.150.000,00 24.150.000,00 0,00 100,00 01.2.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 24.150.000,00 24.150.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 100 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.150.000,00 24.150.000,00 0,00 100,00 01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 32.455.900,00 32.455.900,00 0,00 100,00 01.2.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 32.455.900,00 32.455.900,00 0,00 100,00 01.2.05.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.455.900,00 32.455.900,00 0,00 100,00 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 178.106.150,00 174.747.950,00 (3.358.200,00) 98,11 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 203.500,00 203.500,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 203.500,00 203.500,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.500,00 203.500,00 0,00 100,00 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0 01.2.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0 01.2.06.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.332.450,00 1.332.450,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.332.450,00 1.332.450,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.332.450,00 1.332.450,00 0,00 100,00 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.399.200,00 0,00 (1.399.200,00) 0 01.2.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.399.200,00 0,00 (1.399.200,00) 0 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.399.200,00 0,00 (1.399.200,00) 0 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 173.671.000,00 173.212.000,00 (459.000,00) 99,74 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 173.671.000,00 173.212.000,00 (459.000,00) 99,74 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.671.000,00 173.212.000,00 (459.000,00) 99,74 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 72.114.900,00 70.350.000,00 (1.764.900,00) 97,55 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.114.900,00 20.350.000,00 (1.764.900,00) 92,02 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 22.114.900,00 20.350.000,00 (1.764.900,00) 92,02 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.114.900,00 20.350.000,00 (1.764.900,00) 92,02 01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.600.000,00 28.971.020,00 (4.628.980,00) 86,22 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.600.000,00 4.971.020,00 (4.628.980,00) 51,78 Printed By SIMDA-NG | 101 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 9.600.000,00 4.971.020,00 (4.628.980,00) 51,78 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 4.971.020,00 (4.628.980,00) 51,78 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.000.000,00 49.975.000,00 (11.025.000,00) 81,93 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 61.000.000,00 49.975.000,00 (11.025.000,00) 81,93 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 61.000.000,00 49.975.000,00 (11.025.000,00) 81,93 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.000.000,00 49.975.000,00 (11.025.000,00) 81,93 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1.515.564.200,00 1.500.171.252,00 (15.392.948,00) 98,98 02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.404.000.000,00 1.395.440.052,00 (8.559.948,00) 99,39 02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.404.000.000,00 1.395.440.052,00 (8.559.948,00) 99,39 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 265.350.000,00 264.474.500,00 (875.500,00) 99,67 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.350.000,00 264.474.500,00 (875.500,00) 99,67 02.2.02.02.5.2 BELANJA MODAL 1.138.650.000,00 1.130.965.552,00 (7.684.448,00) 99,33 02.2.02.02.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.138.650.000,00 1.130.965.552,00 (7.684.448,00) 99,33 02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2.777.700,00 2.777.700,00 0,00 100,00 02.2.05.08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2.777.700,00 2.777.700,00 0,00 100,00 02.2.05.08.5.1 BELANJA OPERASI 2.777.700,00 2.777.700,00 0,00 100,00 02.2.05.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.777.700,00 2.777.700,00 0,00 100,00 02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 102.542.600,00 95.864.600,00 (6.678.000,00) 93,49 02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 102.542.600,00 95.864.600,00 (6.678.000,00) 93,49 02.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 102.542.600,00 95.864.600,00 (6.678.000,00) 93,49 02.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.542.600,00 95.864.600,00 (6.678.000,00) 93,49 02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 6.243.900,00 6.088.900,00 (155.000,00) 97,52 02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 6.243.900,00 6.088.900,00 (155.000,00) 97,52 02.2.11.01.5.1 BELANJA OPERASI 6.243.900,00 6.088.900,00 (155.000,00) 97,52 02.2.11.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.243.900,00 6.088.900,00 (155.000,00) 97,52 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 1.365.964.000,00 1.356.181.400,00 (9.782.600,00) 99,28 Printed By SIMDA-NG | 102 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 1.365.964.000,00 1.356.181.400,00 (9.782.600,00) 99,28 03.2.12.02 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal 1.296.632.500,00 1.294.296.900,00 (2.335.600,00) 99,82 03.2.12.02.5.2 BELANJA MODAL 1.296.632.500,00 1.294.296.900,00 (2.335.600,00) 99,82 03.2.12.02.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.296.632.500,00 1.294.296.900,00 (2.335.600,00) 99,82 03.2.12.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 69.331.500,00 61.884.500,00 (7.447.000,00) 89,26 03.2.12.04.5.1 BELANJA OPERASI 69.331.500,00 61.884.500,00 (7.447.000,00) 89,26 03.2.12.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.331.500,00 61.884.500,00 (7.447.000,00) 89,26 SURPLUS / DEFISIT (4.937.096.267,00) (4.708.552.142,00) 228.544.125,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (4.937.096.267,00) (4.708.552.142,00) 228.544.125,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 103 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA SKPD : 2-16.2-20.2-21.01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 5.777.895.640,00 5.383.529.575,00 (394.366.065,00) 93,17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.069.020.870,00 1.742.000.193,00 (327.020.677,00) 84,19 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.910.700,00 5.839.300,00 (71.400,00) 98,79 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 991.400,00 985.800,00 (5.600,00) 99,44 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 991.400,00 985.800,00 (5.600,00) 99,44 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 991.400,00 985.800,00 (5.600,00) 99,44 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 999.700,00 976.000,00 (23.700,00) 97,63 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 999.700,00 976.000,00 (23.700,00) 97,63 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.700,00 976.000,00 (23.700,00) 97,63 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 922.900,00 919.500,00 (3.400,00) 99,63 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 922.900,00 919.500,00 (3.400,00) 99,63 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 922.900,00 919.500,00 (3.400,00) 99,63 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 998.600,00 995.000,00 (3.600,00) 99,64 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 998.600,00 995.000,00 (3.600,00) 99,64 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 998.600,00 995.000,00 (3.600,00) 99,64 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 998.600,00 995.000,00 (3.600,00) 99,64 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 998.600,00 995.000,00 (3.600,00) 99,64 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 998.600,00 995.000,00 (3.600,00) 99,64 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 999.500,00 968.000,00 (31.500,00) 96,85 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 999.500,00 968.000,00 (31.500,00) 96,85 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.500,00 968.000,00 (31.500,00) 96,85 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.258.938.667,00 936.375.832,00 (322.562.835,00) 74,38 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.191.053.267,00 872.694.782,00 (318.358.485,00) 73,27 Printed By SIMDA-NG | 104 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.191.053.267,00 872.694.782,00 (318.358.485,00) 73,27 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 1.191.053.267,00 872.694.782,00 (318.358.485,00) 73,27 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 65.924.000,00 61.930.050,00 (3.993.950,00) 93,94 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 65.924.000,00 61.930.050,00 (3.993.950,00) 93,94 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 51.924.000,00 47.957.000,00 (3.967.000,00) 92,36 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 13.973.050,00 (26.950,00) 99,81 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 990.900,00 968.500,00 (22.400,00) 97,74 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 990.900,00 968.500,00 (22.400,00) 97,74 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 990.900,00 968.500,00 (22.400,00) 97,74 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 970.500,00 782.500,00 (188.000,00) 80,63 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 970.500,00 782.500,00 (188.000,00) 80,63 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 970.500,00 782.500,00 (188.000,00) 80,63 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.991.300,00 1.985.650,00 (5.650,00) 99,72 01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 995.000,00 992.100,00 (2.900,00) 99,71 01.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 995.000,00 992.100,00 (2.900,00) 99,71 01.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 995.000,00 992.100,00 (2.900,00) 99,71 01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 996.300,00 993.550,00 (2.750,00) 99,72 01.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 996.300,00 993.550,00 (2.750,00) 99,72 01.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 996.300,00 993.550,00 (2.750,00) 99,72 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 37.985.700,00 37.976.550,00 (9.150,00) 99,98 01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 16.313.700,00 16.304.550,00 (9.150,00) 99,94 01.2.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 16.313.700,00 16.304.550,00 (9.150,00) 99,94 01.2.05.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.313.700,00 16.304.550,00 (9.150,00) 99,94 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 21.672.000,00 21.672.000,00 0,00 100,00 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 21.672.000,00 21.672.000,00 0,00 100,00 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.672.000,00 21.672.000,00 0,00 100,00 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 403.485.900,00 399.425.991,00 (4.059.909,00) 98,99 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.616.800,00 5.616.000,00 (800,00) 99,99 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 5.616.800,00 5.616.000,00 (800,00) 99,99 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.616.800,00 5.616.000,00 (800,00) 99,99 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48.514.000,00 48.325.570,00 (188.430,00) 99,61 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 48.514.000,00 48.325.570,00 (188.430,00) 99,61 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.514.000,00 48.325.570,00 (188.430,00) 99,61 Printed By SIMDA-NG | 105 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.283.800,00 7.283.650,00 (150,00) 100,00 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 7.283.800,00 7.283.650,00 (150,00) 100,00 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.283.800,00 7.283.650,00 (150,00) 100,00 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 01.2.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.146.800,00 3.144.000,00 (2.800,00) 99,91 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 3.146.800,00 3.144.000,00 (2.800,00) 99,91 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.146.800,00 3.144.000,00 (2.800,00) 99,91 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 333.044.500,00 329.176.771,00 (3.867.729,00) 98,84 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 333.044.500,00 329.176.771,00 (3.867.729,00) 98,84 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 333.044.500,00 329.176.771,00 (3.867.729,00) 98,84 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 237.033.003,00 236.835.100,00 (197.903,00) 99,92 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 4.489.100,00 4.489.100,00 0,00 100,00 01.2.07.05.5.2 BELANJA MODAL 4.489.100,00 4.489.100,00 0,00 100,00 01.2.07.05.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.489.100,00 4.489.100,00 0,00 100,00 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 177.543.903,00 177.346.000,00 (197.903,00) 99,89 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 177.543.903,00 177.346.000,00 (197.903,00) 99,89 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 177.543.903,00 177.346.000,00 (197.903,00) 99,89 01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.012.600,00 66.898.770,00 (113.830,00) 99,83 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.249.600,00 18.146.770,00 (102.830,00) 99,44 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 18.249.600,00 18.146.770,00 (102.830,00) 99,44 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.249.600,00 18.146.770,00 (102.830,00) 99,44 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 28.963.000,00 28.952.000,00 (11.000,00) 99,96 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 28.963.000,00 28.952.000,00 (11.000,00) 99,96 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.963.000,00 28.952.000,00 (11.000,00) 99,96 Printed By SIMDA-NG | 106 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.663.000,00 56.663.000,00 0,00 100,00 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 100,00 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 100,00 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 100,00 01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7.683.000,00 7.683.000,00 0,00 100,00 01.2.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 7.683.000,00 7.683.000,00 0,00 100,00 01.2.09.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.683.000,00 7.683.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.980.000,00 11.980.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 11.980.000,00 11.980.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.980.000,00 11.980.000,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 3.321.599.500,00 3.258.180.534,00 (63.418.966,00) 98,09 02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3.321.599.500,00 3.258.180.534,00 (63.418.966,00) 98,09 02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 82.091.300,00 81.352.550,00 (738.750,00) 99,10 02.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 82.091.300,00 81.352.550,00 (738.750,00) 99,10 02.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.091.300,00 81.352.550,00 (738.750,00) 99,10 02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 1.765.939.000,00 1.723.547.034,00 (42.391.966,00) 97,60 02.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 65.939.000,00 26.679.234,00 (39.259.766,00) 40,46 02.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.939.000,00 26.679.234,00 (39.259.766,00) 40,46 02.2.01.05.5.2 BELANJA MODAL 1.700.000.000,00 1.696.867.800,00 (3.132.200,00) 99,82 02.2.01.05.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.700.000.000,00 1.696.867.800,00 (3.132.200,00) 99,82 02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik 10.351.000,00 8.809.400,00 (1.541.600,00) 85,11 02.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 10.351.000,00 8.809.400,00 (1.541.600,00) 85,11 02.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.351.000,00 8.809.400,00 (1.541.600,00) 85,11 02.2.01.07 Layanan Hubungan Media 1.444.989.800,00 1.444.471.550,00 (518.250,00) 99,96 02.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.444.989.800,00 1.444.471.550,00 (518.250,00) 99,96 02.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.444.989.800,00 1.444.471.550,00 (518.250,00) 99,96 02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 18.228.400,00 0,00 (18.228.400,00) 0 02.2.01.12.5.1 BELANJA OPERASI 18.228.400,00 0,00 (18.228.400,00) 0 02.2.01.12.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.228.400,00 0,00 (18.228.400,00) 0 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 96.485.390,00 94.106.600,00 (2.378.790,00) 97,53 Printed By SIMDA-NG | 107 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 96.485.390,00 94.106.600,00 (2.378.790,00) 97,53 02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral 58.089.690,00 56.138.900,00 (1.950.790,00) 96,64 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 58.089.690,00 56.138.900,00 (1.950.790,00) 96,64 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.089.690,00 56.138.900,00 (1.950.790,00) 96,64 02.2.01.04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 38.395.700,00 37.967.700,00 (428.000,00) 98,89 02.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 38.395.700,00 37.967.700,00 (428.000,00) 98,89 02.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.395.700,00 37.967.700,00 (428.000,00) 98,89 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 76.774.550,00 76.521.400,00 (253.150,00) 99,67 02.2.01 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 76.774.550,00 76.521.400,00 (253.150,00) 99,67 02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 48.392.700,00 48.361.000,00 (31.700,00) 99,93 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 48.392.700,00 48.361.000,00 (31.700,00) 99,93 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.392.700,00 48.361.000,00 (31.700,00) 99,93 02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 28.381.850,00 28.160.400,00 (221.450,00) 99,22 02.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 28.381.850,00 28.160.400,00 (221.450,00) 99,22 02.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.381.850,00 28.160.400,00 (221.450,00) 99,22 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 214.015.330,00 212.720.848,00 (1.294.482,00) 99,40 03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 214.015.330,00 212.720.848,00 (1.294.482,00) 99,40 03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 159.767.490,00 158.994.848,00 (772.642,00) 99,52 03.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 65.267.490,00 64.594.850,00 (672.640,00) 98,97 03.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.267.490,00 64.594.850,00 (672.640,00) 98,97 03.2.02.01.5.2 BELANJA MODAL 94.500.000,00 94.399.998,00 (100.002,00) 99,89 03.2.02.01.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 94.500.000,00 94.399.998,00 (100.002,00) 99,89 03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 36.940.000,00 36.940.000,00 0,00 100,00 03.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 36.940.000,00 36.940.000,00 0,00 100,00 03.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.940.000,00 36.940.000,00 0,00 100,00 03.2.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 17.307.840,00 16.786.000,00 (521.840,00) 96,98 03.2.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 17.307.840,00 16.786.000,00 (521.840,00) 96,98 03.2.02.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.307.840,00 16.786.000,00 (521.840,00) 96,98 SURPLUS / DEFISIT (5.777.895.640,00) (5.383.529.575,00) 394.366.065,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (5.777.895.640,00) (5.383.529.575,00) 394.366.065,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 108 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 2.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH SKPD : 2-17.0-00.0-00.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 3.732.359.565,00 3.350.234.672,00 (382.124.893,00) 89,76 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.539.960.405,00 1.300.227.614,00 (239.732.791,00) 84,43 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.255.100,00 15.130.200,00 (4.124.900,00) 78,58 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14.913.000,00 14.774.200,00 (138.800,00) 99,07 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 14.913.000,00 14.774.200,00 (138.800,00) 99,07 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.913.000,00 14.774.200,00 (138.800,00) 99,07 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 993.600,00 0,00 (993.600,00) 0 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 993.600,00 0,00 (993.600,00) 0 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 993.600,00 0,00 (993.600,00) 0 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 994.800,00 0,00 (994.800,00) 0 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 994.800,00 0,00 (994.800,00) 0 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 994.800,00 0,00 (994.800,00) 0 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 998.600,00 0,00 (998.600,00) 0 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 998.600,00 0,00 (998.600,00) 0 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 998.600,00 0,00 (998.600,00) 0 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 998.200,00 0,00 (998.200,00) 0 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 998.200,00 0,00 (998.200,00) 0 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 998.200,00 0,00 (998.200,00) 0 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 356.900,00 356.000,00 (900,00) 99,75 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 356.900,00 356.000,00 (900,00) 99,75 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 356.900,00 356.000,00 (900,00) 99,75 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.145.369.305,00 938.967.214,00 (206.402.091,00) 81,98 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.052.775.505,00 851.759.214,00 (201.016.291,00) 80,91 Printed By SIMDA-NG | 109 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.052.775.505,00 851.759.214,00 (201.016.291,00) 80,91 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 1.052.775.505,00 851.759.214,00 (201.016.291,00) 80,91 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 90.564.000,00 85.206.000,00 (5.358.000,00) 94,08 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 90.564.000,00 85.206.000,00 (5.358.000,00) 94,08 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 43.764.000,00 42.906.000,00 (858.000,00) 98,04 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.800.000,00 42.300.000,00 (4.500.000,00) 90,38 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 993.800,00 972.000,00 (21.800,00) 97,81 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 993.800,00 972.000,00 (21.800,00) 97,81 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 993.800,00 972.000,00 (21.800,00) 97,81 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.036.000,00 1.030.000,00 (6.000,00) 99,42 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.036.000,00 1.030.000,00 (6.000,00) 99,42 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.036.000,00 1.030.000,00 (6.000,00) 99,42 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20.857.900,00 20.776.500,00 (81.400,00) 99,61 01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20.857.900,00 20.776.500,00 (81.400,00) 99,61 01.2.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 20.857.900,00 20.776.500,00 (81.400,00) 99,61 01.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.857.900,00 20.776.500,00 (81.400,00) 99,61 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 29.922.000,00 26.946.000,00 (2.976.000,00) 90,05 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 29.922.000,00 26.946.000,00 (2.976.000,00) 90,05 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 29.922.000,00 26.946.000,00 (2.976.000,00) 90,05 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.922.000,00 26.946.000,00 (2.976.000,00) 90,05 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 203.917.400,00 186.832.700,00 (17.084.700,00) 91,62 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 550.000,00 132.000,00 (418.000,00) 24,00 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 550.000,00 132.000,00 (418.000,00) 24,00 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00 132.000,00 (418.000,00) 24,00 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.778.800,00 15.009.500,00 (1.769.300,00) 89,46 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 16.778.800,00 15.009.500,00 (1.769.300,00) 89,46 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.778.800,00 15.009.500,00 (1.769.300,00) 89,46 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.750.000,00 3.261.000,00 (5.489.000,00) 37,27 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 8.750.000,00 3.261.000,00 (5.489.000,00) 37,27 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.750.000,00 3.261.000,00 (5.489.000,00) 37,27 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 01.2.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 19.387.600,00 12.334.000,00 (7.053.600,00) 63,62 Printed By SIMDA-NG | 110 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 19.387.600,00 12.334.000,00 (7.053.600,00) 63,62 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.387.600,00 12.334.000,00 (7.053.600,00) 63,62 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 157.011.000,00 154.656.200,00 (2.354.800,00) 98,50 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 157.011.000,00 154.656.200,00 (2.354.800,00) 98,50 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.011.000,00 154.656.200,00 (2.354.800,00) 98,50 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1 BELANJA OPERASI 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.813.100,00 12.193.000,00 (8.620.100,00) 58,58 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.319.800,00 1.290.500,00 (29.300,00) 97,78 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.319.800,00 1.290.500,00 (29.300,00) 97,78 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.319.800,00 1.290.500,00 (29.300,00) 97,78 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.295.600,00 4.574.000,00 (7.721.600,00) 37,20 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 12.295.600,00 4.574.000,00 (7.721.600,00) 37,20 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.295.600,00 4.574.000,00 (7.721.600,00) 37,20 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.197.700,00 6.328.500,00 (869.200,00) 87,92 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 7.197.700,00 6.328.500,00 (869.200,00) 87,92 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.197.700,00 6.328.500,00 (869.200,00) 87,92 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.825.600,00 55.382.000,00 (443.600,00) 99,21 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.940.000,00 40.498.500,00 (441.500,00) 98,92 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 40.940.000,00 40.498.500,00 (441.500,00) 98,92 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.940.000,00 40.498.500,00 (441.500,00) 98,92 01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.845.600,00 12.843.500,00 (2.100,00) 99,98 01.2.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 12.845.600,00 12.843.500,00 (2.100,00) 99,98 01.2.09.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.845.600,00 12.843.500,00 (2.100,00) 99,98 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 51.827.060,00 51.310.000,00 (517.060,00) 99,00 03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Kean;taannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 51.827.060,00 51.310.000,00 (517.060,00) 99,00 Printed By SIMDA-NG | 111 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 11.343.440,00 11.256.000,00 (87.440,00) 99,23 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 11.343.440,00 11.256.000,00 (87.440,00) 99,23 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.343.440,00 11.256.000,00 (87.440,00) 99,23 03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 40.483.620,00 40.054.000,00 (429.620,00) 98,94 03.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 40.483.620,00 40.054.000,00 (429.620,00) 98,94 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.483.620,00 40.054.000,00 (429.620,00) 98,94 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 23.509.900,00 21.175.500,00 (2.334.400,00) 90,07 04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 23.509.900,00 21.175.500,00 (2.334.400,00) 90,07 04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 13.637.900,00 12.667.000,00 (970.900,00) 92,88 04.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 13.637.900,00 12.667.000,00 (970.900,00) 92,88 04.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.637.900,00 12.667.000,00 (970.900,00) 92,88 04.2.01.02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 9.872.000,00 8.508.500,00 (1.363.500,00) 86,19 04.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 9.872.000,00 8.508.500,00 (1.363.500,00) 86,19 04.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.872.000,00 8.508.500,00 (1.363.500,00) 86,19 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 41.345.600,00 40.580.300,00 (765.300,00) 98,15 05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota 41.345.600,00 40.580.300,00 (765.300,00) 98,15 05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 41.345.600,00 40.580.300,00 (765.300,00) 98,15 05.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 41.345.600,00 40.580.300,00 (765.300,00) 98,15 05.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.345.600,00 40.580.300,00 (765.300,00) 98,15 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 2.075.716.600,00 1.936.941.258,00 (138.775.342,00) 93,31 07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 2.075.716.600,00 1.936.941.258,00 (138.775.342,00) 93,31 07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 176.700.000,00 114.645.000,00 (62.055.000,00) 64,88 07.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 176.700.000,00 114.645.000,00 (62.055.000,00) 64,88 07.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.700.000,00 114.645.000,00 (62.055.000,00) 64,88 Printed By SIMDA-NG | 112 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 1.127.203.100,00 1.066.770.400,00 (60.432.700,00) 94,64 07.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 699.207.200,00 679.453.500,00 (19.753.700,00) 97,17 07.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 699.207.200,00 679.453.500,00 (19.753.700,00) 97,17 07.2.01.04.5.2 BELANJA MODAL 427.995.900,00 387.316.900,00 (40.679.000,00) 90,50 07.2.01.04.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 5.883.000,00 (117.000,00) 98,05 07.2.01.04.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 421.995.900,00 381.433.900,00 (40.562.000,00) 90,39 07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 771.813.500,00 755.525.858,00 (16.287.642,00) 97,89 07.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 755.563.500,00 739.275.858,00 (16.287.642,00) 97,84 07.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 755.563.500,00 739.275.858,00 (16.287.642,00) 97,84 07.2.01.05.5.2 BELANJA MODAL 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 100,00 07.2.01.05.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / DEFISIT (3.732.359.565,00) (3.350.234.672,00) 382.124.893,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (3.732.359.565,00) (3.350.234.672,00) 382.124.893,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 113 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 2.18 PENANAMAN MODAL SKPD : 2-18.0-00.0-00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 5.917.871.319,00 5.454.741.532,00 (463.129.787,00) 92,17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.279.561.015,00 1.917.833.032,00 (361.727.983,00) 84,13 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.345.068.923,00 1.001.130.515,00 (343.938.408,00) 74,43 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.277.232.973,00 933.296.515,00 (343.936.458,00) 73,07 Printed By SIMDA-NG | 114 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.277.232.973,00 933.296.515,00 (343.936.458,00) 73,07 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 1.277.232.973,00 933.296.515,00 (343.936.458,00) 73,07 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 65.835.950,00 65.834.000,00 (1.950,00) 100,00 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 65.835.950,00 65.834.000,00 (1.950,00) 100,00 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 57.876.000,00 57.876.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.959.950,00 7.958.000,00 (1.950,00) 99,98 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 9.676.700,00 9.676.700,00 0,00 100,00 01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 9.676.700,00 9.676.700,00 0,00 100,00 01.2.04.07.5.1 BELANJA OPERASI 9.676.700,00 9.676.700,00 0,00 100,00 01.2.04.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.676.700,00 9.676.700,00 0,00 100,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 133.002.500,00 130.734.000,00 (2.268.500,00) 98,29 01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 20.322.500,00 19.910.000,00 (412.500,00) 97,97 01.2.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 20.322.500,00 19.910.000,00 (412.500,00) 97,97 01.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.322.500,00 19.910.000,00 (412.500,00) 97,97 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 112.680.000,00 110.824.000,00 (1.856.000,00) 98,35 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 112.680.000,00 110.824.000,00 (1.856.000,00) 98,35 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.680.000,00 110.824.000,00 (1.856.000,00) 98,35 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 360.548.350,00 356.546.700,00 (4.001.650,00) 98,89 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.458.000,00 2.458.000,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.458.000,00 2.458.000,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.458.000,00 2.458.000,00 0,00 100,00 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.725.500,00 42.853.800,00 (2.871.700,00) 93,72 Printed By SIMDA-NG | 115 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 42.854.500,00 42.853.800,00 (700,00) 100,00 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.854.500,00 42.853.800,00 (700,00) 100,00 01.2.06.02.5.2 BELANJA MODAL 2.871.000,00 0,00 (2.871.000,00) 0 01.2.06.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.871.000,00 0,00 (2.871.000,00) 0 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.803.000,00 17.803.000,00 0,00 100,00 01.2.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 17.803.000,00 17.803.000,00 0,00 100,00 01.2.06.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.803.000,00 17.803.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.605.850,00 16.605.200,00 (650,00) 100,00 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 16.605.850,00 16.605.200,00 (650,00) 100,00 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.605.850,00 16.605.200,00 (650,00) 100,00 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 01.2.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.120.000,00 15.120.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 15.120.000,00 15.120.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.120.000,00 15.120.000,00 0,00 100,00 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 261.396.000,00 260.266.700,00 (1.129.300,00) 99,57 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 261.396.000,00 260.266.700,00 (1.129.300,00) 99,57 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 261.396.000,00 260.266.700,00 (1.129.300,00) 99,57 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 275.684.542,00 264.874.517,00 (10.810.025,00) 96,08 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 58.841.120,00 58.841.120,00 0,00 100,00 01.2.07.05.5.2 BELANJA MODAL 58.841.120,00 58.841.120,00 0,00 100,00 01.2.07.05.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.841.120,00 58.841.120,00 0,00 100,00 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 155.793.422,00 151.033.397,00 (4.760.025,00) 96,94 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 155.793.422,00 151.033.397,00 (4.760.025,00) 96,94 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 155.793.422,00 151.033.397,00 (4.760.025,00) 96,94 01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 61.050.000,00 55.000.000,00 (6.050.000,00) 90,09 01.2.07.09.5.1 BELANJA OPERASI 61.050.000,00 55.000.000,00 (6.050.000,00) 90,09 01.2.07.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.050.000,00 55.000.000,00 (6.050.000,00) 90,09 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.220.000,00 58.510.600,00 (709.400,00) 98,80 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 100,00 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.620.000,00 27.910.600,00 (709.400,00) 97,52 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 28.620.000,00 27.910.600,00 (709.400,00) 97,52 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.620.000,00 27.910.600,00 (709.400,00) 97,52 Printed By SIMDA-NG | 116 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 89.360.000,00 89.360.000,00 0,00 100,00 01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 65.820.000,00 65.820.000,00 0,00 100,00 01.2.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 65.820.000,00 65.820.000,00 0,00 100,00 01.2.09.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.820.000,00 65.820.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.540.000,00 23.540.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 23.540.000,00 23.540.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.540.000,00 23.540.000,00 0,00 100,00 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 2.911.685.350,00 2.908.661.500,00 (3.023.850,00) 99,90 03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 2.911.685.350,00 2.908.661.500,00 (3.023.850,00) 99,90 03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2.911.685.350,00 2.908.661.500,00 (3.023.850,00) 99,90 03.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.866.185.350,00 2.863.706.500,00 (2.478.850,00) 99,91 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.866.185.350,00 2.863.706.500,00 (2.478.850,00) 99,91 03.2.01.02.5.2 BELANJA MODAL 45.500.000,00 44.955.000,00 (545.000,00) 98,80 03.2.01.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0 03.2.01.02.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 45.000.000,00 44.955.000,00 (45.000,00) 99,90 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 224.865.554,00 214.048.200,00 (10.817.354,00) 95,19 04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 224.865.554,00 214.048.200,00 (10.817.354,00) 95,19 04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 157.513.410,00 146.962.200,00 (10.551.210,00) 93,30 04.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 157.513.410,00 146.962.200,00 (10.551.210,00) 93,30 04.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.513.410,00 146.962.200,00 (10.551.210,00) 93,30 04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal 44.876.094,00 44.621.000,00 (255.094,00) 99,43 04.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 44.876.094,00 44.621.000,00 (255.094,00) 99,43 04.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.876.094,00 44.621.000,00 (255.094,00) 99,43 04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan 22.476.050,00 22.465.000,00 (11.050,00) 99,95 04.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 22.476.050,00 22.465.000,00 (11.050,00) 99,95 Printed By SIMDA-NG | 117 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 04.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.476.050,00 22.465.000,00 (11.050,00) 99,95 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 388.270.300,00 310.639.000,00 (77.631.300,00) 80,01 05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 388.270.300,00 310.639.000,00 (77.631.300,00) 80,01 05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 309.701.000,00 233.528.000,00 (76.173.000,00) 75,40 05.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 309.701.000,00 233.528.000,00 (76.173.000,00) 75,40 05.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 309.701.000,00 233.528.000,00 (76.173.000,00) 75,40 05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 78.569.300,00 77.111.000,00 (1.458.300,00) 98,14 05.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 78.569.300,00 77.111.000,00 (1.458.300,00) 98,14 05.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.569.300,00 77.111.000,00 (1.458.300,00) 98,14 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 113.489.100,00 103.559.800,00 (9.929.300,00) 91,25 06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 113.489.100,00 103.559.800,00 (9.929.300,00) 91,25 06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 113.489.100,00 103.559.800,00 (9.929.300,00) 91,25 06.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 113.489.100,00 103.559.800,00 (9.929.300,00) 91,25 06.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.489.100,00 103.559.800,00 (9.929.300,00) 91,25 SURPLUS / DEFISIT (5.917.871.319,00) (5.454.741.532,00) 463.129.787,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (5.917.871.319,00) (5.454.741.532,00) 463.129.787,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 118 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 2.19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SKPD : 2-19.0-00.0-00.01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 4.783.325.995,00 4.116.748.495,00 (666.577.500,00) 86,06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.975.715.995,00 1.746.188.595,00 (229.527.400,00) 88,38 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.357.142.775,00 1.130.510.895,00 (226.631.880,00) 83,30 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.266.311.075,00 1.040.093.195,00 (226.217.880,00) 82,14 Printed By SIMDA-NG | 119 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.266.311.075,00 1.040.093.195,00 (226.217.880,00) 82,14 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 1.266.311.075,00 1.040.093.195,00 (226.217.880,00) 82,14 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 88.831.700,00 88.417.700,00 (414.000,00) 99,53 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 88.831.700,00 88.417.700,00 (414.000,00) 99,53 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 51.912.000,00 51.498.000,00 (414.000,00) 99,20 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.919.700,00 36.919.700,00 0,00 100,00 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 71.321.920,00 71.242.400,00 (79.520,00) 99,89 01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 01.2.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 01.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 21.400.400,00 21.400.400,00 0,00 100,00 01.2.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 21.400.400,00 21.400.400,00 0,00 100,00 01.2.05.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.400.400,00 21.400.400,00 0,00 100,00 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 49.321.520,00 49.242.000,00 (79.520,00) 99,84 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 49.321.520,00 49.242.000,00 (79.520,00) 99,84 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.321.520,00 49.242.000,00 (79.520,00) 99,84 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 436.963.300,00 436.655.500,00 (307.800,00) 99,93 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.064.600,00 17.064.600,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 17.064.600,00 17.064.600,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.064.600,00 17.064.600,00 0,00 100,00 01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.906.500,00 1.906.500,00 0,00 100,00 01.2.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.906.500,00 1.906.500,00 0,00 100,00 01.2.06.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.906.500,00 1.906.500,00 0,00 100,00 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 120 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.400.000,00 8.299.200,00 (100.800,00) 98,80 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 8.400.000,00 8.299.200,00 (100.800,00) 98,80 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.299.200,00 (100.800,00) 98,80 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00 01.2.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.672.000,00 6.672.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 6.672.000,00 6.672.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.672.000,00 6.672.000,00 0,00 100,00 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 397.280.200,00 397.073.200,00 (207.000,00) 99,95 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 397.280.200,00 397.073.200,00 (207.000,00) 99,95 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 397.280.200,00 397.073.200,00 (207.000,00) 99,95 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.988.000,00 11.527.800,00 (460.200,00) 96,16 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.184.000,00 5.184.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 5.184.000,00 5.184.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.184.000,00 5.184.000,00 0,00 100,00 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.804.000,00 6.343.800,00 (460.200,00) 93,24 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 6.804.000,00 6.343.800,00 (460.200,00) 93,24 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.804.000,00 6.343.800,00 (460.200,00) 93,24 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.300.000,00 44.252.000,00 (2.048.000,00) 95,58 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 44.880.000,00 42.832.000,00 (2.048.000,00) 95,44 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 44.880.000,00 42.832.000,00 (2.048.000,00) 95,44 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.880.000,00 42.832.000,00 (2.048.000,00) 95,44 01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 121 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 646.246.200,00 641.788.200,00 (4.458.000,00) 99,31 02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 479.776.900,00 476.518.900,00 (3.258.000,00) 99,32 02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 479.776.900,00 476.518.900,00 (3.258.000,00) 99,32 02.2.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 479.776.900,00 476.518.900,00 (3.258.000,00) 99,32 02.2.01.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 479.776.900,00 476.518.900,00 (3.258.000,00) 99,32 02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 166.469.300,00 165.269.300,00 (1.200.000,00) 99,28 02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 166.469.300,00 165.269.300,00 (1.200.000,00) 99,28 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 166.469.300,00 165.269.300,00 (1.200.000,00) 99,28 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.469.300,00 65.269.300,00 (1.200.000,00) 98,19 02.2.02.02.5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 1.391.264.000,00 958.771.700,00 (432.492.300,00) 68,91 03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 648.743.000,00 216.623.700,00 (432.119.300,00) 33,39 03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar 107.568.000,00 106.416.000,00 (1.152.000,00) 98,93 03.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 107.568.000,00 106.416.000,00 (1.152.000,00) 98,93 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.568.000,00 106.416.000,00 (1.152.000,00) 98,93 03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 541.175.000,00 110.207.700,00 (430.967.300,00) 20,36 03.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 429.675.000,00 0,00 (429.675.000,00) 0 03.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 429.675.000,00 0,00 (429.675.000,00) 0 03.2.01.03.5.2 BELANJA MODAL 111.500.000,00 110.207.700,00 (1.292.300,00) 98,84 03.2.01.03.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 111.500.000,00 110.207.700,00 (1.292.300,00) 98,84 03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 142.521.000,00 142.148.000,00 (373.000,00) 99,74 03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 142.521.000,00 142.148.000,00 (373.000,00) 99,74 03.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 142.521.000,00 142.148.000,00 (373.000,00) 99,74 03.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.521.000,00 142.148.000,00 (373.000,00) 99,74 Printed By SIMDA-NG | 122 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 03.2.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 03.2.04.02.5.1.05 Belanja Hibah 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 770.099.800,00 770.000.000,00 (99.800,00) 99,99 04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 770.099.800,00 770.000.000,00 (99.800,00) 99,99 04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 770.000.000,00 770.000.000,00 0,00 100,00 04.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 770.000.000,00 770.000.000,00 0,00 100,00 04.2.01.02.5.1.05 Belanja Hibah 770.000.000,00 770.000.000,00 0,00 100,00 04.2.01.05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 99.800,00 0,00 (99.800,00) 0 04.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 99.800,00 0,00 (99.800,00) 0 04.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.800,00 0,00 (99.800,00) 0 SURPLUS / DEFISIT (4.783.325.995,00) (4.116.748.495,00) 666.577.500,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (4.783.325.995,00) (4.116.748.495,00) 666.577.500,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 123 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 2.23 PERPUSTAKAAN SKPD : 2-23.2-24.0-00.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 11.729.243.603,00 10.500.740.956,00 (1.228.502.647,00) 89,53 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.436.704.303,00 1.224.075.796,00 (212.628.507,00) 85,20 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.495.000,00 29.495.000,00 0,00 100,00 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.692.800,00 24.692.800,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 24.692.800,00 24.692.800,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.692.800,00 24.692.800,00 0,00 100,00 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.136.600,00 1.136.600,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.136.600,00 1.136.600,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.136.600,00 1.136.600,00 0,00 100,00 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.104.800,00 1.104.800,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.104.800,00 1.104.800,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.104.800,00 1.104.800,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.103.600,00 1.103.600,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.103.600,00 1.103.600,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.103.600,00 1.103.600,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 959.400,00 959.400,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 959.400,00 959.400,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 959.400,00 959.400,00 0,00 100,00 01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 497.800,00 497.800,00 0,00 100,00 01.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 497.800,00 497.800,00 0,00 100,00 01.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 497.800,00 497.800,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.059.844.903,00 850.060.396,00 (209.784.507,00) 80,21 Printed By SIMDA-NG | 124 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 978.479.203,00 768.694.696,00 (209.784.507,00) 78,56 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 978.479.203,00 768.694.696,00 (209.784.507,00) 78,56 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 978.479.203,00 768.694.696,00 (209.784.507,00) 78,56 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 77.503.800,00 77.503.800,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 77.503.800,00 77.503.800,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 40.176.000,00 40.176.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.327.800,00 37.327.800,00 0,00 100,00 01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 878.300,00 878.300,00 0,00 100,00 01.2.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 878.300,00 878.300,00 0,00 100,00 01.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 878.300,00 878.300,00 0,00 100,00 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 995.600,00 995.600,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 995.600,00 995.600,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 995.600,00 995.600,00 0,00 100,00 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 992.400,00 992.400,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 992.400,00 992.400,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 992.400,00 992.400,00 0,00 100,00 01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 995.600,00 995.600,00 0,00 100,00 01.2.02.08.5.1 BELANJA OPERASI 995.600,00 995.600,00 0,00 100,00 01.2.02.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 995.600,00 995.600,00 0,00 100,00 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.837.700,00 12.837.700,00 0,00 100,00 01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.135.300,00 1.135.300,00 0,00 100,00 01.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.135.300,00 1.135.300,00 0,00 100,00 01.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.135.300,00 1.135.300,00 0,00 100,00 01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.041.400,00 1.041.400,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.041.400,00 1.041.400,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.041.400,00 1.041.400,00 0,00 100,00 01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.661.000,00 10.661.000,00 0,00 100,00 01.2.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 10.661.000,00 10.661.000,00 0,00 100,00 01.2.03.06.5.1.01 Belanja Pegawai 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00 100,00 01.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.841.000,00 7.841.000,00 0,00 100,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 48.002.000,00 47.622.000,00 (380.000,00) 99,21 01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 10.000.000,00 9.790.000,00 (210.000,00) 97,90 01.2.05.01.5.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 9.790.000,00 (210.000,00) 97,90 01.2.05.01.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.790.000,00 (210.000,00) 97,90 Printed By SIMDA-NG | 125 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 38.002.000,00 37.832.000,00 (170.000,00) 99,55 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 38.002.000,00 37.832.000,00 (170.000,00) 99,55 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.002.000,00 37.832.000,00 (170.000,00) 99,55 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 146.144.700,00 144.998.500,00 (1.146.200,00) 99,22 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 528.000,00 528.000,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 528.000,00 528.000,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 528.000,00 528.000,00 0,00 100,00 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.430.700,00 24.430.700,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 24.430.700,00 24.430.700,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.430.700,00 24.430.700,00 0,00 100,00 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.099.000,00 6.099.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 6.099.000,00 6.099.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.099.000,00 6.099.000,00 0,00 100,00 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 01.2.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.774.000,00 3.774.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 3.774.000,00 3.774.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.774.000,00 3.774.000,00 0,00 100,00 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 109.873.000,00 108.726.800,00 (1.146.200,00) 98,96 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 109.873.000,00 108.726.800,00 (1.146.200,00) 98,96 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.873.000,00 108.726.800,00 (1.146.200,00) 98,96 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.10.5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40.500.000,00 39.182.200,00 (1.317.800,00) 96,75 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26.640.000,00 26.640.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 26.640.000,00 26.640.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.640.000,00 26.640.000,00 0,00 100,00 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.660.000,00 5.342.200,00 (1.317.800,00) 80,21 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 6.660.000,00 5.342.200,00 (1.317.800,00) 80,21 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.660.000,00 5.342.200,00 (1.317.800,00) 80,21 Printed By SIMDA-NG | 126 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.880.000,00 44.880.000,00 0,00 100,00 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 44.880.000,00 44.880.000,00 0,00 100,00 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 44.880.000,00 44.880.000,00 0,00 100,00 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.880.000,00 44.880.000,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 10.227.082.600,00 9.211.937.460,00 (1.015.145.140,00) 90,07 02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 74.914.400,00 72.453.800,00 (2.460.600,00) 96,72 02.2.01.10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 74.914.400,00 72.453.800,00 (2.460.600,00) 96,72 02.2.01.10.5.1 BELANJA OPERASI 74.914.400,00 72.453.800,00 (2.460.600,00) 96,72 02.2.01.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.914.400,00 72.453.800,00 (2.460.600,00) 96,72 02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 10.152.168.200,00 9.139.483.660,00 (1.012.684.540,00) 90,02 02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 10.152.168.200,00 9.139.483.660,00 (1.012.684.540,00) 90,02 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 57.879.200,00 57.704.660,00 (174.540,00) 99,70 02.2.02.02.5.1.01 Belanja Pegawai 7.965.000,00 7.965.000,00 0,00 100,00 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.914.200,00 49.739.660,00 (174.540,00) 99,65 02.2.02.02.5.2 BELANJA MODAL 10.094.289.000,00 9.081.779.000,00 (1.012.510.000,00) 89,97 02.2.02.02.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.094.289.000,00 9.081.779.000,00 (1.012.510.000,00) 89,97 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 30.635.600,00 29.996.600,00 (639.000,00) 97,91 02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 30.635.600,00 29.996.600,00 (639.000,00) 97,91 02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 30.635.600,00 29.996.600,00 (639.000,00) 97,91 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 30.635.600,00 29.996.600,00 (639.000,00) 97,91 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.635.600,00 29.996.600,00 (639.000,00) 97,91 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 34.821.100,00 34.731.100,00 (90.000,00) 99,74 03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 34.821.100,00 34.731.100,00 (90.000,00) 99,74 03.2.01.01 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 34.821.100,00 34.731.100,00 (90.000,00) 99,74 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 34.821.100,00 34.731.100,00 (90.000,00) 99,74 Printed By SIMDA-NG | 127 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.821.100,00 34.731.100,00 (90.000,00) 99,74 SURPLUS / DEFISIT (11.729.243.603,00) (10.500.740.956,00) 1.228.502.647,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (11.729.243.603,00) (10.500.740.956,00) 1.228.502.647,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 128 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN SKPD : 3-25.0-00.0-00.01 DINAS PERIKANAN KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 11.792.286.483,00 11.268.949.971,00 (523.336.512,00) 95,56 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.412.952.815,00 2.187.990.686,00 (224.962.129,00) 90,68 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.620.588.553,00 1.425.925.135,00 (194.663.418,00) 87,99 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.485.995.553,00 1.297.201.135,00 (188.794.418,00) 87,30 Printed By SIMDA-NG | 129 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.485.995.553,00 1.297.201.135,00 (188.794.418,00) 87,30 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 1.485.995.553,00 1.297.201.135,00 (188.794.418,00) 87,30 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 132.593.000,00 126.724.000,00 (5.869.000,00) 95,57 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 132.593.000,00 126.724.000,00 (5.869.000,00) 95,57 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 73.638.000,00 67.909.000,00 (5.729.000,00) 92,22 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.955.000,00 58.815.000,00 (140.000,00) 99,76 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 95.286.200,00 91.244.200,00 (4.042.000,00) 95,76 01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 27.000.000,00 26.418.000,00 (582.000,00) 97,84 01.2.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 27.000.000,00 26.418.000,00 (582.000,00) 97,84 01.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 26.418.000,00 (582.000,00) 97,84 01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.564.200,00 1.564.200,00 0,00 100,00 01.2.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.564.200,00 1.564.200,00 0,00 100,00 01.2.05.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.564.200,00 1.564.200,00 0,00 100,00 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 66.722.000,00 63.262.000,00 (3.460.000,00) 94,81 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 66.722.000,00 63.262.000,00 (3.460.000,00) 94,81 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.722.000,00 63.262.000,00 (3.460.000,00) 94,81 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 386.049.062,00 382.949.462,00 (3.099.600,00) 99,20 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.256.000,00 1.256.000,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.256.000,00 1.256.000,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.256.000,00 1.256.000,00 0,00 100,00 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.387.000,00 20.227.700,00 (159.300,00) 99,22 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 20.387.000,00 20.227.700,00 (159.300,00) 99,22 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.387.000,00 20.227.700,00 (159.300,00) 99,22 Printed By SIMDA-NG | 130 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.515.400,00 3.515.400,00 0,00 100,00 01.2.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 3.515.400,00 3.515.400,00 0,00 100,00 01.2.06.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.515.400,00 3.515.400,00 0,00 100,00 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.500.000,00 4.000.000,00 (1.500.000,00) 72,73 01.2.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 5.500.000,00 4.000.000,00 (1.500.000,00) 72,73 01.2.06.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 4.000.000,00 (1.500.000,00) 72,73 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.194.300,00 6.194.000,00 (300,00) 100,00 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 6.194.300,00 6.194.000,00 (300,00) 100,00 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.194.300,00 6.194.000,00 (300,00) 100,00 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.880.000,00 1.440.000,00 (1.440.000,00) 50,00 01.2.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 2.880.000,00 1.440.000,00 (1.440.000,00) 50,00 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000,00 1.440.000,00 (1.440.000,00) 50,00 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.087.000,00 10.087.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 10.087.000,00 10.087.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.087.000,00 10.087.000,00 0,00 100,00 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 335.511.562,00 335.511.562,00 0,00 100,00 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 335.511.562,00 335.511.562,00 0,00 100,00 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 335.511.562,00 335.511.562,00 0,00 100,00 01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 717.800,00 717.800,00 0,00 100,00 01.2.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 717.800,00 717.800,00 0,00 100,00 01.2.06.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 717.800,00 717.800,00 0,00 100,00 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 97.633.000,00 93.720.000,00 (3.913.000,00) 95,99 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 57.633.000,00 53.720.000,00 (3.913.000,00) 93,21 01.2.07.06.5.1 BELANJA OPERASI 6.633.000,00 3.200.000,00 (3.433.000,00) 48,24 01.2.07.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.633.000,00 3.200.000,00 (3.433.000,00) 48,24 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 51.000.000,00 50.520.000,00 (480.000,00) 99,06 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.000.000,00 50.520.000,00 (480.000,00) 99,06 01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.962.000,00 39.280.889,00 (4.681.111,00) 89,35 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.762.000,00 26.080.889,00 (4.681.111,00) 84,78 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 30.762.000,00 26.080.889,00 (4.681.111,00) 84,78 Printed By SIMDA-NG | 131 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.762.000,00 26.080.889,00 (4.681.111,00) 84,78 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 162.434.000,00 147.871.000,00 (14.563.000,00) 91,03 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 80.400.000,00 65.878.000,00 (14.522.000,00) 81,94 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 80.400.000,00 65.878.000,00 (14.522.000,00) 81,94 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.400.000,00 65.878.000,00 (14.522.000,00) 81,94 01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 78.504.000,00 78.463.000,00 (41.000,00) 99,95 01.2.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 78.504.000,00 78.463.000,00 (41.000,00) 99,95 01.2.09.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.504.000,00 78.463.000,00 (41.000,00) 99,95 01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.530.000,00 3.530.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 3.530.000,00 3.530.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.530.000,00 3.530.000,00 0,00 100,00 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 4.925.916.000,00 4.739.578.276,00 (186.337.724,00) 96,22 03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 81.860.200,00 66.676.430,00 (15.183.770,00) 81,45 03.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 33.556.100,00 20.290.400,00 (13.265.700,00) 60,47 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 33.556.100,00 20.290.400,00 (13.265.700,00) 60,47 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.556.100,00 20.290.400,00 (13.265.700,00) 60,47 03.2.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 1.522.600,00 630.000,00 (892.600,00) 41,38 03.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.522.600,00 630.000,00 (892.600,00) 41,38 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.522.600,00 630.000,00 (892.600,00) 41,38 03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 46.781.500,00 45.756.030,00 (1.025.470,00) 97,81 03.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 46.781.500,00 45.756.030,00 (1.025.470,00) 97,81 03.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.781.500,00 45.756.030,00 (1.025.470,00) 97,81 03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.838.712.100,00 4.667.647.396,00 (171.064.704,00) 96,46 03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 4.824.386.900,00 4.653.416.396,00 (170.970.504,00) 96,46 03.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 4.824.386.900,00 4.653.416.396,00 (170.970.504,00) 96,46 03.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.824.386.900,00 4.653.416.396,00 (170.970.504,00) 96,46 03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 8.028.300,00 7.953.000,00 (75.300,00) 99,06 03.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 8.028.300,00 7.953.000,00 (75.300,00) 99,06 Printed By SIMDA-NG | 132 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.028.300,00 7.953.000,00 (75.300,00) 99,06 03.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 6.296.900,00 6.278.000,00 (18.900,00) 99,70 03.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 6.296.900,00 6.278.000,00 (18.900,00) 99,70 03.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.296.900,00 6.278.000,00 (18.900,00) 99,70 03.2.05 Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 4.391.400,00 4.371.050,00 (20.350,00) 99,54 03.2.05.02 Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT 4.391.400,00 4.371.050,00 (20.350,00) 99,54 03.2.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 4.391.400,00 4.371.050,00 (20.350,00) 99,54 03.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.391.400,00 4.371.050,00 (20.350,00) 99,54 03.2.06 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 952.300,00 883.400,00 (68.900,00) 92,76 03.2.06.02 Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT 952.300,00 883.400,00 (68.900,00) 92,76 03.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 952.300,00 883.400,00 (68.900,00) 92,76 03.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 952.300,00 883.400,00 (68.900,00) 92,76 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 3.909.487.600,00 3.801.491.731,00 (107.995.869,00) 97,24 04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 594.000,00 594.000,00 0,00 100,00 04.2.01.02 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing 594.000,00 594.000,00 0,00 100,00 04.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 594.000,00 594.000,00 0,00 100,00 04.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 594.000,00 594.000,00 0,00 100,00 04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 366.521.200,00 365.778.400,00 (742.800,00) 99,80 04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 17.150.700,00 17.150.200,00 (500,00) 100,00 04.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 17.150.700,00 17.150.200,00 (500,00) 100,00 04.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.150.700,00 17.150.200,00 (500,00) 100,00 Printed By SIMDA-NG | 133 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 13.283.600,00 13.281.600,00 (2.000,00) 99,98 04.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 13.283.600,00 13.281.600,00 (2.000,00) 99,98 04.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.283.600,00 13.281.600,00 (2.000,00) 99,98 04.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 15.822.700,00 15.424.100,00 (398.600,00) 97,48 04.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 15.822.700,00 15.424.100,00 (398.600,00) 97,48 04.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.822.700,00 15.424.100,00 (398.600,00) 97,48 04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 320.264.200,00 319.922.500,00 (341.700,00) 99,89 04.2.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 320.264.200,00 319.922.500,00 (341.700,00) 99,89 04.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.264.200,00 319.922.500,00 (341.700,00) 99,89 04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota 960.000,00 917.450,00 (42.550,00) 95,57 04.2.03.02 Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 960.000,00 917.450,00 (42.550,00) 95,57 04.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 960.000,00 917.450,00 (42.550,00) 95,57 04.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 917.450,00 (42.550,00) 95,57 04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 3.541.412.400,00 3.434.201.881,00 (107.210.519,00) 96,97 04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 240.092.700,00 239.432.200,00 (660.500,00) 99,72 04.2.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 240.092.700,00 239.432.200,00 (660.500,00) 99,72 04.2.04.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.092.700,00 239.432.200,00 (660.500,00) 99,72 04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.301.319.700,00 3.194.769.681,00 (106.550.019,00) 96,77 04.2.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.901.319.700,00 2.797.900.681,00 (103.419.019,00) 96,44 04.2.04.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.901.319.700,00 2.797.900.681,00 (103.419.019,00) 96,44 04.2.04.02.5.2 BELANJA MODAL 400.000.000,00 396.869.000,00 (3.131.000,00) 99,22 04.2.04.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 380.000.000,00 377.000.000,00 (3.000.000,00) 99,21 04.2.04.02.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.000.000,00 19.869.000,00 (131.000,00) 99,35 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 73.027.668,00 70.338.328,00 (2.689.340,00) 96,32 05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 73.027.668,00 70.338.328,00 (2.689.340,00) 96,32 05.2.01.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 59.141.968,00 56.950.328,00 (2.191.640,00) 96,29 05.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 59.141.968,00 56.950.328,00 (2.191.640,00) 96,29 Printed By SIMDA-NG | 134 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 05.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.141.968,00 56.950.328,00 (2.191.640,00) 96,29 05.2.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 13.885.700,00 13.388.000,00 (497.700,00) 96,42 05.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 13.885.700,00 13.388.000,00 (497.700,00) 96,42 05.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.885.700,00 13.388.000,00 (497.700,00) 96,42 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 470.902.400,00 469.550.950,00 (1.351.450,00) 99,71 06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil 29.299.800,00 28.779.800,00 (520.000,00) 98,23 06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 29.299.800,00 28.779.800,00 (520.000,00) 98,23 06.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 29.299.800,00 28.779.800,00 (520.000,00) 98,23 06.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.299.800,00 28.779.800,00 (520.000,00) 98,23 06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 203.472.000,00 203.249.000,00 (223.000,00) 99,89 06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 203.472.000,00 203.249.000,00 (223.000,00) 99,89 06.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 203.472.000,00 203.249.000,00 (223.000,00) 99,89 06.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.472.000,00 203.249.000,00 (223.000,00) 99,89 06.2.03 Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 238.130.600,00 237.522.150,00 (608.450,00) 99,74 06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 6.872.400,00 6.774.250,00 (98.150,00) 98,57 06.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 6.872.400,00 6.774.250,00 (98.150,00) 98,57 06.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.872.400,00 6.774.250,00 (98.150,00) 98,57 06.2.03.02 Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 231.258.200,00 230.747.900,00 (510.300,00) 99,78 06.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 231.258.200,00 230.747.900,00 (510.300,00) 99,78 06.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.258.200,00 230.747.900,00 (510.300,00) 99,78 SURPLUS / DEFISIT (11.792.286.483,00) (11.268.949.971,00) 523.336.512,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (11.792.286.483,00) (11.268.949.971,00) 523.336.512,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 135 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 3.26 PARIWISATA SKPD : 3-26.0-00.0-00.01 DINAS PARIWISATA KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 150.000.000,00 127.061.000,00 (22.939.000,00) 84,71 00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 150.000.000,00 127.061.000,00 (22.939.000,00) 84,71 00.0.00.00.4.1.02 Retribusi Daerah 150.000.000,00 127.061.000,00 (22.939.000,00) 84,71 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 14.804.103.906,00 13.593.203.262,00 (1.210.900.644,00) 91,82 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.326.004.656,00 1.963.751.130,00 (362.253.526,00) 84,43 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.983.850,00 5.942.500,00 (41.350,00) 99,31 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 998.700,00 993.000,00 (5.700,00) 99,43 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 998.700,00 993.000,00 (5.700,00) 99,43 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 998.700,00 993.000,00 (5.700,00) 99,43 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 999.600,00 995.000,00 (4.600,00) 99,54 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 999.600,00 995.000,00 (4.600,00) 99,54 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.600,00 995.000,00 (4.600,00) 99,54 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 998.450,00 993.500,00 (4.950,00) 99,50 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 998.450,00 993.500,00 (4.950,00) 99,50 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 998.450,00 993.500,00 (4.950,00) 99,50 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 993.900,00 984.500,00 (9.400,00) 99,05 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 993.900,00 984.500,00 (9.400,00) 99,05 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 993.900,00 984.500,00 (9.400,00) 99,05 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 999.500,00 988.000,00 (11.500,00) 98,85 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 999.500,00 988.000,00 (11.500,00) 98,85 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.500,00 988.000,00 (11.500,00) 98,85 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 993.700,00 988.500,00 (5.200,00) 99,48 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 993.700,00 988.500,00 (5.200,00) 99,48 Printed By SIMDA-NG | 136 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 993.700,00 988.500,00 (5.200,00) 99,48 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.475.054.007,00 1.149.199.107,00 (325.854.900,00) 77,91 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.359.795.507,00 1.036.894.107,00 (322.901.400,00) 76,25 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.359.795.507,00 1.036.894.107,00 (322.901.400,00) 76,25 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 1.359.795.507,00 1.036.894.107,00 (322.901.400,00) 76,25 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 101.272.900,00 98.337.500,00 (2.935.400,00) 97,10 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 101.272.900,00 98.337.500,00 (2.935.400,00) 97,10 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 63.564.000,00 60.631.000,00 (2.933.000,00) 95,39 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.708.900,00 37.706.500,00 (2.400,00) 99,99 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 999.300,00 993.500,00 (5.800,00) 99,42 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 999.300,00 993.500,00 (5.800,00) 99,42 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.300,00 993.500,00 (5.800,00) 99,42 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12.986.300,00 12.974.000,00 (12.300,00) 99,91 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 12.986.300,00 12.974.000,00 (12.300,00) 99,91 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.986.300,00 12.974.000,00 (12.300,00) 99,91 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.227.200,00 10.218.000,00 (9.200,00) 99,91 01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 993.500,00 985.500,00 (8.000,00) 99,19 01.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 993.500,00 985.500,00 (8.000,00) 99,19 01.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 993.500,00 985.500,00 (8.000,00) 99,19 01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.233.700,00 9.232.500,00 (1.200,00) 99,99 01.2.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 9.233.700,00 9.232.500,00 (1.200,00) 99,99 01.2.03.06.5.1.01 Belanja Pegawai 3.528.000,00 3.528.000,00 0,00 100,00 01.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.705.700,00 5.704.500,00 (1.200,00) 99,98 01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 71.900.000,00 64.237.500,00 (7.662.500,00) 89,34 01.2.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah 71.900.000,00 64.237.500,00 (7.662.500,00) 89,34 01.2.04.05.5.1 BELANJA OPERASI 71.900.000,00 64.237.500,00 (7.662.500,00) 89,34 01.2.04.05.5.1.01 Belanja Pegawai 12.500.000,00 9.787.500,00 (2.712.500,00) 78,30 01.2.04.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.400.000,00 54.450.000,00 (4.950.000,00) 91,67 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 56.632.000,00 55.321.000,00 (1.311.000,00) 97,69 01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.440.000,00 6.439.500,00 (500,00) 99,99 01.2.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 6.440.000,00 6.439.500,00 (500,00) 99,99 Printed By SIMDA-NG | 137 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.05.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.440.000,00 6.439.500,00 (500,00) 99,99 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 44.192.000,00 42.881.500,00 (1.310.500,00) 97,03 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 44.192.000,00 42.881.500,00 (1.310.500,00) 97,03 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.192.000,00 42.881.500,00 (1.310.500,00) 97,03 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 361.618.789,00 352.377.961,00 (9.240.828,00) 97,44 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.370.000,00 2.370.000,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.370.000,00 2.370.000,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.370.000,00 2.370.000,00 0,00 100,00 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.611.710,00 33.704.000,00 (1.907.710,00) 94,64 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 34.024.410,00 33.704.000,00 (320.410,00) 99,06 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.024.410,00 33.704.000,00 (320.410,00) 99,06 01.2.06.02.5.2 BELANJA MODAL 1.587.300,00 0,00 (1.587.300,00) 0 01.2.06.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.587.300,00 0,00 (1.587.300,00) 0 01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.068.800,00 3.937.000,00 (1.131.800,00) 77,67 01.2.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 5.068.800,00 3.937.000,00 (1.131.800,00) 77,67 01.2.06.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.068.800,00 3.937.000,00 (1.131.800,00) 77,67 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.048.000,00 5.986.000,00 (62.000,00) 98,97 01.2.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 6.048.000,00 5.986.000,00 (62.000,00) 98,97 01.2.06.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.048.000,00 5.986.000,00 (62.000,00) 98,97 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.630.700,00 16.541.900,00 (88.800,00) 99,47 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 16.630.700,00 16.541.900,00 (88.800,00) 99,47 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.630.700,00 16.541.900,00 (88.800,00) 99,47 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.760.000,00 4.320.000,00 (1.440.000,00) 75,00 01.2.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 5.760.000,00 4.320.000,00 (1.440.000,00) 75,00 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.760.000,00 4.320.000,00 (1.440.000,00) 75,00 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.118.200,00 9.017.500,00 (1.100.700,00) 89,12 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 10.118.200,00 9.017.500,00 (1.100.700,00) 89,12 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.118.200,00 9.017.500,00 (1.100.700,00) 89,12 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 280.011.379,00 276.501.561,00 (3.509.818,00) 98,75 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 280.011.379,00 276.501.561,00 (3.509.818,00) 98,75 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.011.379,00 276.501.561,00 (3.509.818,00) 98,75 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 226.615.950,00 226.564.399,00 (51.551,00) 99,98 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 177.615.000,00 177.564.399,00 (50.601,00) 99,97 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 177.615.000,00 177.564.399,00 (50.601,00) 99,97 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 177.615.000,00 177.564.399,00 (50.601,00) 99,97 Printed By SIMDA-NG | 138 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 49.000.950,00 49.000.000,00 (950,00) 100,00 01.2.07.09.5.1 BELANJA OPERASI 49.000.950,00 49.000.000,00 (950,00) 100,00 01.2.07.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.000.950,00 49.000.000,00 (950,00) 100,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.152.860,00 34.103.163,00 (18.049.697,00) 65,39 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.496.800,00 3.660.000,00 (2.836.800,00) 56,34 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 6.496.800,00 3.660.000,00 (2.836.800,00) 56,34 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.496.800,00 3.660.000,00 (2.836.800,00) 56,34 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.249.560,00 22.620.663,00 (14.628.897,00) 60,73 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 37.249.560,00 22.620.663,00 (14.628.897,00) 60,73 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.249.560,00 22.620.663,00 (14.628.897,00) 60,73 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.406.500,00 7.822.500,00 (584.000,00) 93,05 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 8.406.500,00 7.822.500,00 (584.000,00) 93,05 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.406.500,00 7.822.500,00 (584.000,00) 93,05 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.820.000,00 65.787.500,00 (32.500,00) 99,95 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 65.820.000,00 65.787.500,00 (32.500,00) 99,95 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 65.820.000,00 65.787.500,00 (32.500,00) 99,95 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.820.000,00 65.787.500,00 (32.500,00) 99,95 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 10.403.136.535,00 9.645.793.529,00 (757.343.006,00) 92,72 02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 269.468.000,00 260.443.000,00 (9.025.000,00) 96,65 02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 248.768.000,00 239.883.000,00 (8.885.000,00) 96,43 02.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 245.438.000,00 236.553.000,00 (8.885.000,00) 96,38 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.438.000,00 236.553.000,00 (8.885.000,00) 96,38 02.2.01.03.5.2 BELANJA MODAL 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 02.2.01.03.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 02.2.01.04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 20.700.000,00 20.560.000,00 (140.000,00) 99,32 02.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 20.700.000,00 20.560.000,00 (140.000,00) 99,32 02.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.700.000,00 20.560.000,00 (140.000,00) 99,32 02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 10.133.668.535,00 9.385.350.529,00 (748.318.006,00) 92,62 02.2.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1.700.000.000,00 1.695.000.000,00 (5.000.000,00) 99,71 02.2.02.02.5.2 BELANJA MODAL 1.700.000.000,00 1.695.000.000,00 (5.000.000,00) 99,71 02.2.02.02.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.700.000.000,00 1.695.000.000,00 (5.000.000,00) 99,71 Printed By SIMDA-NG | 139 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.02.04 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 8.433.668.535,00 7.690.350.529,00 (743.318.006,00) 91,19 02.2.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 198.473.500,00 107.715.500,00 (90.758.000,00) 54,27 02.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.473.500,00 107.715.500,00 (90.758.000,00) 54,27 02.2.02.04.5.2 BELANJA MODAL 8.235.195.035,00 7.582.635.029,00 (652.560.006,00) 92,08 02.2.02.04.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.200.000.000,00 1.050.015.600,00 (149.984.400,00) 87,50 02.2.02.04.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.885.195.035,00 6.382.730.229,00 (502.464.806,00) 92,70 02.2.02.04.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 150.000.000,00 149.889.200,00 (110.800,00) 99,93 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 923.224.000,00 911.766.700,00 (11.457.300,00) 98,76 03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 923.224.000,00 911.766.700,00 (11.457.300,00) 98,76 03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri 879.600.000,00 868.747.700,00 (10.852.300,00) 98,77 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 879.600.000,00 868.747.700,00 (10.852.300,00) 98,77 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 879.600.000,00 868.747.700,00 (10.852.300,00) 98,77 03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 33.674.000,00 33.119.000,00 (555.000,00) 98,35 03.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 33.674.000,00 33.119.000,00 (555.000,00) 98,35 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.674.000,00 33.119.000,00 (555.000,00) 98,35 03.2.01.05 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 9.950.000,00 9.900.000,00 (50.000,00) 99,50 03.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 9.950.000,00 9.900.000,00 (50.000,00) 99,50 03.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.950.000,00 9.900.000,00 (50.000,00) 99,50 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 684.804.265,00 683.729.760,00 (1.074.505,00) 99,84 04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 684.804.265,00 683.729.760,00 (1.074.505,00) 99,84 04.2.02.05 Pengembangan Sistem Pemasaran 674.904.265,00 673.829.760,00 (1.074.505,00) 99,84 04.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 310.404.265,00 309.399.760,00 (1.004.505,00) 99,68 04.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.404.265,00 309.399.760,00 (1.004.505,00) 99,68 04.2.02.05.5.2 BELANJA MODAL 364.500.000,00 364.430.000,00 (70.000,00) 99,98 04.2.02.05.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 77.500.000,00 77.430.000,00 (70.000,00) 99,91 04.2.02.05.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 287.000.000,00 287.000.000,00 0,00 100,00 04.2.02.10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 04.2.02.10.5.1 BELANJA OPERASI 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 04.2.02.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 140 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 466.934.450,00 388.162.143,00 (78.772.307,00) 83,13 05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 307.049.750,00 279.081.143,00 (27.968.607,00) 90,89 05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 173.685.000,00 166.860.000,00 (6.825.000,00) 96,07 05.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 173.685.000,00 166.860.000,00 (6.825.000,00) 96,07 05.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.685.000,00 166.860.000,00 (6.825.000,00) 96,07 05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 123.464.750,00 102.376.143,00 (21.088.607,00) 82,92 05.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 123.464.750,00 102.376.143,00 (21.088.607,00) 82,92 05.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.464.750,00 102.376.143,00 (21.088.607,00) 82,92 05.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 9.900.000,00 9.845.000,00 (55.000,00) 99,44 05.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 9.900.000,00 9.845.000,00 (55.000,00) 99,44 05.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 9.845.000,00 (55.000,00) 99,44 05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 159.884.700,00 109.081.000,00 (50.803.700,00) 68,22 05.2.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 159.884.700,00 109.081.000,00 (50.803.700,00) 68,22 05.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 159.884.700,00 109.081.000,00 (50.803.700,00) 68,22 05.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.884.700,00 109.081.000,00 (50.803.700,00) 68,22 SURPLUS / DEFISIT (14.654.103.906,00) (13.466.142.262,00) 1.187.961.644,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (14.654.103.906,00) (13.466.142.262,00) 1.187.961.644,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 141 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 PERTANIAN SKPD : 3-27.0-00.0-00.01 DINAS PERTANIAN KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 8.615.559.838,00 8.363.620.818,00 (251.939.020,00) 97,08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.223.879.368,00 3.126.652.782,00 (97.226.586,00) 96,98 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.998.600,00 5.998.600,00 0,00 100,00 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 999.800,00 999.800,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 999.800,00 999.800,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.800,00 999.800,00 0,00 100,00 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 999.700,00 999.700,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 999.700,00 999.700,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.700,00 999.700,00 0,00 100,00 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 999.950,00 999.950,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 999.950,00 999.950,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.950,00 999.950,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 999.750,00 999.750,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 999.750,00 999.750,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.750,00 999.750,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 999.700,00 999.700,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 999.700,00 999.700,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.700,00 999.700,00 0,00 100,00 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 999.700,00 999.700,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 999.700,00 999.700,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.700,00 999.700,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.764.492.518,00 2.675.889.838,00 (88.602.680,00) 96,79 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.687.516.768,00 2.599.023.588,00 (88.493.180,00) 96,71 Printed By SIMDA-NG | 142 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.687.516.768,00 2.599.023.588,00 (88.493.180,00) 96,71 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 2.687.516.768,00 2.599.023.588,00 (88.493.180,00) 96,71 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 74.975.950,00 74.961.950,00 (14.000,00) 99,98 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 74.975.950,00 74.961.950,00 (14.000,00) 99,98 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 58.704.000,00 58.704.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.271.950,00 16.257.950,00 (14.000,00) 99,91 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 999.850,00 999.850,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 999.850,00 999.850,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.850,00 999.850,00 0,00 100,00 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 999.950,00 904.450,00 (95.500,00) 90,45 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 999.950,00 904.450,00 (95.500,00) 90,45 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.950,00 904.450,00 (95.500,00) 90,45 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.367.100,00 12.271.600,00 (95.500,00) 99,23 01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 999.800,00 999.800,00 0,00 100,00 01.2.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 999.800,00 999.800,00 0,00 100,00 01.2.03.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.800,00 999.800,00 0,00 100,00 01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.367.300,00 11.271.800,00 (95.500,00) 99,16 01.2.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 11.367.300,00 11.271.800,00 (95.500,00) 99,16 01.2.03.06.5.1.01 Belanja Pegawai 3.168.000,00 3.168.000,00 0,00 100,00 01.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.199.300,00 8.103.800,00 (95.500,00) 98,84 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 96.056.460,00 95.943.700,00 (112.760,00) 99,88 01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.999.900,00 6.999.900,00 0,00 100,00 01.2.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 6.999.900,00 6.999.900,00 0,00 100,00 01.2.05.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.999.900,00 6.999.900,00 0,00 100,00 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 89.056.560,00 88.943.800,00 (112.760,00) 99,87 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 89.056.560,00 88.943.800,00 (112.760,00) 99,87 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.056.560,00 88.943.800,00 (112.760,00) 99,87 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 215.025.500,00 214.946.940,00 (78.560,00) 99,96 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.749.800,00 2.749.800,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.749.800,00 2.749.800,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.749.800,00 2.749.800,00 0,00 100,00 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.037.410,00 15.031.010,00 (6.400,00) 99,96 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 15.037.410,00 15.031.010,00 (6.400,00) 99,96 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.037.410,00 15.031.010,00 (6.400,00) 99,96 Printed By SIMDA-NG | 143 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.232.700,00 2.232.700,00 0,00 100,00 01.2.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.232.700,00 2.232.700,00 0,00 100,00 01.2.06.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.232.700,00 2.232.700,00 0,00 100,00 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.499.750,00 5.499.750,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 5.499.750,00 5.499.750,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.499.750,00 5.499.750,00 0,00 100,00 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.024.000,00 3.000.000,00 (24.000,00) 99,21 01.2.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 3.024.000,00 3.000.000,00 (24.000,00) 99,21 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.024.000,00 3.000.000,00 (24.000,00) 99,21 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.070.000,00 9.070.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 9.070.000,00 9.070.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.070.000,00 9.070.000,00 0,00 100,00 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 177.411.840,00 177.363.680,00 (48.160,00) 99,97 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 177.411.840,00 177.363.680,00 (48.160,00) 99,97 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.411.840,00 177.363.680,00 (48.160,00) 99,97 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.886.490,00 11.885.500,00 (990,00) 99,99 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.886.490,00 11.885.500,00 (990,00) 99,99 01.2.07.06.5.1 BELANJA OPERASI 3.432.990,00 3.432.000,00 (990,00) 99,97 01.2.07.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.432.990,00 3.432.000,00 (990,00) 99,97 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 8.453.500,00 8.453.500,00 0,00 100,00 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.453.500,00 8.453.500,00 0,00 100,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.527.700,00 55.206.154,00 (8.321.546,00) 86,90 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.600.000,00 6.580.000,00 (20.000,00) 99,70 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 6.600.000,00 6.580.000,00 (20.000,00) 99,70 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.580.000,00 (20.000,00) 99,70 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.927.700,00 12.626.154,00 (8.301.546,00) 60,33 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 20.927.700,00 12.626.154,00 (8.301.546,00) 60,33 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.927.700,00 12.626.154,00 (8.301.546,00) 60,33 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.525.000,00 54.510.450,00 (14.550,00) 99,97 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 43.895.000,00 43.880.450,00 (14.550,00) 99,97 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 43.895.000,00 43.880.450,00 (14.550,00) 99,97 Printed By SIMDA-NG | 144 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.895.000,00 43.880.450,00 (14.550,00) 99,97 01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.630.000,00 10.630.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 10.630.000,00 10.630.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.630.000,00 10.630.000,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 234.000.000,00 233.287.800,00 (712.200,00) 99,70 02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 234.000.000,00 233.287.800,00 (712.200,00) 99,70 02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 75.000.000,00 74.869.500,00 (130.500,00) 99,83 02.2.01.01.5.2 BELANJA MODAL 75.000.000,00 74.869.500,00 (130.500,00) 99,83 02.2.01.01.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.000.000,00 74.869.500,00 (130.500,00) 99,83 02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 159.000.000,00 158.418.300,00 (581.700,00) 99,63 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 159.000.000,00 158.418.300,00 (581.700,00) 99,63 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.000.000,00 158.418.300,00 (581.700,00) 99,63 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 2.322.808.250,00 2.322.754.520,00 (53.730,00) 100,00 03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 2.322.808.250,00 2.322.754.520,00 (53.730,00) 100,00 03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 732.600.000,00 732.600.000,00 0,00 100,00 03.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 732.600.000,00 732.600.000,00 0,00 100,00 03.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 732.600.000,00 732.600.000,00 0,00 100,00 03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 1.590.208.250,00 1.590.154.520,00 (53.730,00) 100,00 03.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.370.408.250,00 1.370.400.000,00 (8.250,00) 100,00 03.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.370.408.250,00 1.370.400.000,00 (8.250,00) 100,00 03.2.02.03.5.2 BELANJA MODAL 219.800.000,00 219.754.520,00 (45.480,00) 99,98 03.2.02.03.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 219.800.000,00 219.754.520,00 (45.480,00) 99,98 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 161.422.025,00 154.064.414,00 (7.357.611,00) 95,44 04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 61.422.025,00 55.479.900,00 (5.942.125,00) 90,33 04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 61.422.025,00 55.479.900,00 (5.942.125,00) 90,33 04.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 61.422.025,00 55.479.900,00 (5.942.125,00) 90,33 04.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.422.025,00 55.479.900,00 (5.942.125,00) 90,33 04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 98.584.514,00 (1.415.486,00) 98,58 04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 100.000.000,00 98.584.514,00 (1.415.486,00) 98,58 Printed By SIMDA-NG | 145 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 04.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 98.584.514,00 (1.415.486,00) 98,58 04.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.584.514,00 (1.415.486,00) 98,58 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 91.320.550,00 89.939.105,00 (1.381.445,00) 98,49 05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 91.320.550,00 89.939.105,00 (1.381.445,00) 98,49 05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 41.658.050,00 40.419.105,00 (1.238.945,00) 97,03 05.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 41.658.050,00 40.419.105,00 (1.238.945,00) 97,03 05.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.658.050,00 40.419.105,00 (1.238.945,00) 97,03 05.2.01.02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 24.712.500,00 24.710.000,00 (2.500,00) 99,99 05.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 24.712.500,00 24.710.000,00 (2.500,00) 99,99 05.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.712.500,00 24.710.000,00 (2.500,00) 99,99 05.2.01.03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 24.950.000,00 24.810.000,00 (140.000,00) 99,44 05.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 24.950.000,00 24.810.000,00 (140.000,00) 99,44 05.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.950.000,00 24.810.000,00 (140.000,00) 99,44 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 2.582.129.645,00 2.436.922.197,00 (145.207.448,00) 94,38 07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2.582.129.645,00 2.436.922.197,00 (145.207.448,00) 94,38 07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 219.750.820,00 207.367.320,00 (12.383.500,00) 94,36 07.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 219.750.820,00 207.367.320,00 (12.383.500,00) 94,36 07.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.750.820,00 207.367.320,00 (12.383.500,00) 94,36 07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 35.754.850,00 35.668.350,00 (86.500,00) 99,76 07.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 35.754.850,00 35.668.350,00 (86.500,00) 99,76 07.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.754.850,00 35.668.350,00 (86.500,00) 99,76 07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 2.311.210.850,00 2.178.773.402,00 (132.437.448,00) 94,27 07.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 4.054.100,00 4.054.100,00 0,00 100,00 07.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.054.100,00 4.054.100,00 0,00 100,00 07.2.01.03.5.2 BELANJA MODAL 2.307.156.750,00 2.174.719.302,00 (132.437.448,00) 94,26 07.2.01.03.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.307.156.750,00 2.174.719.302,00 (132.437.448,00) 94,26 07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 15.413.125,00 15.113.125,00 (300.000,00) 98,05 07.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 15.413.125,00 15.113.125,00 (300.000,00) 98,05 07.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.413.125,00 15.113.125,00 (300.000,00) 98,05 SURPLUS / DEFISIT (8.615.559.838,00) (8.363.620.818,00) 251.939.020,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (8.615.559.838,00) (8.363.620.818,00) 251.939.020,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH Printed By SIMDA-NG | 146 ANDI MUHAMMAD YUSUF Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 3.30 PERDAGANGAN SKPD : 3-30.3-31.0-00.01 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 50.000.000,00 67.250.000,00 17.250.000,00 134,50 00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50.000.000,00 67.250.000,00 17.250.000,00 134,50 00.0.00.00.4.1.02 Retribusi Daerah 50.000.000,00 67.250.000,00 17.250.000,00 134,50 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 4.669.792.139,00 4.440.629.114,00 (229.163.025,00) 95,09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.858.729.049,00 1.721.237.814,00 (137.491.235,00) 92,60 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.100,00 6.000.100,00 0,00 100,00 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.100,00 1.000.100,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.100,00 1.000.100,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.100,00 1.000.100,00 0,00 100,00 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 147 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.337.707.499,00 1.213.810.214,00 (123.897.285,00) 90,74 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.271.404.499,00 1.148.281.214,00 (123.123.285,00) 90,32 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.271.404.499,00 1.148.281.214,00 (123.123.285,00) 90,32 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 1.271.404.499,00 1.148.281.214,00 (123.123.285,00) 90,32 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 64.308.000,00 63.534.000,00 (774.000,00) 98,80 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 64.308.000,00 63.534.000,00 (774.000,00) 98,80 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 52.308.000,00 51.534.000,00 (774.000,00) 98,52 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 995.000,00 995.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 995.000,00 995.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 995.000,00 995.000,00 0,00 100,00 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.999.600,00 1.999.600,00 0,00 100,00 01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 999.800,00 999.800,00 0,00 100,00 01.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 999.800,00 999.800,00 0,00 100,00 01.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.800,00 999.800,00 0,00 100,00 01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 999.800,00 999.800,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 999.800,00 999.800,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.800,00 999.800,00 0,00 100,00 01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 5.291.300,00 5.091.300,00 (200.000,00) 96,22 01.2.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah 5.291.300,00 5.091.300,00 (200.000,00) 96,22 01.2.04.05.5.1 BELANJA OPERASI 5.291.300,00 5.091.300,00 (200.000,00) 96,22 01.2.04.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.291.300,00 5.091.300,00 (200.000,00) 96,22 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 79.906.600,00 77.549.350,00 (2.357.250,00) 97,05 01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 40.000.000,00 39.321.750,00 (678.250,00) 98,30 01.2.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.321.750,00 (678.250,00) 98,30 01.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.321.750,00 (678.250,00) 98,30 01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 9.734.600,00 9.734.600,00 0,00 100,00 01.2.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 9.734.600,00 9.734.600,00 0,00 100,00 01.2.05.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.734.600,00 9.734.600,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 148 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 30.172.000,00 28.493.000,00 (1.679.000,00) 94,44 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 30.172.000,00 28.493.000,00 (1.679.000,00) 94,44 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.172.000,00 28.493.000,00 (1.679.000,00) 94,44 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 298.368.400,00 294.311.800,00 (4.056.600,00) 98,64 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.300.400,00 8.300.400,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 8.300.400,00 8.300.400,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.300.400,00 8.300.400,00 0,00 100,00 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 37.412.000,00 37.277.900,00 (134.100,00) 99,64 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 37.412.000,00 37.277.900,00 (134.100,00) 99,64 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.412.000,00 37.277.900,00 (134.100,00) 99,64 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 252.656.000,00 248.733.500,00 (3.922.500,00) 98,45 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 252.656.000,00 248.733.500,00 (3.922.500,00) 98,45 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.656.000,00 248.733.500,00 (3.922.500,00) 98,45 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 31.350.000,00 31.350.000,00 0,00 100,00 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.350.000,00 31.350.000,00 0,00 100,00 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 31.350.000,00 31.350.000,00 0,00 100,00 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.350.000,00 31.350.000,00 0,00 100,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.860.500,00 48.235.500,00 (6.625.000,00) 87,92 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.543.500,00 19.543.500,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 19.543.500,00 19.543.500,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.543.500,00 19.543.500,00 0,00 100,00 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.007.000,00 19.580.000,00 (6.427.000,00) 75,29 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 26.007.000,00 19.580.000,00 (6.427.000,00) 75,29 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.007.000,00 19.580.000,00 (6.427.000,00) 75,29 01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.110.000,00 1.912.000,00 (198.000,00) 90,62 01.2.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.110.000,00 1.912.000,00 (198.000,00) 90,62 01.2.08.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.110.000,00 1.912.000,00 (198.000,00) 90,62 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.245.050,00 42.889.950,00 (355.100,00) 99,18 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 43.245.050,00 42.889.950,00 (355.100,00) 99,18 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 43.245.050,00 42.889.950,00 (355.100,00) 99,18 Printed By SIMDA-NG | 149 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.245.050,00 42.889.950,00 (355.100,00) 99,18 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.067.469.500,00 1.048.776.900,00 (18.692.600,00) 98,25 02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1.067.469.500,00 1.048.776.900,00 (18.692.600,00) 98,25 02.2.01.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 8.780.400,00 8.725.300,00 (55.100,00) 99,37 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 8.780.400,00 8.725.300,00 (55.100,00) 99,37 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.780.400,00 8.725.300,00 (55.100,00) 99,37 02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 139.852.600,00 122.979.600,00 (16.873.000,00) 87,94 02.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 139.852.600,00 122.979.600,00 (16.873.000,00) 87,94 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.852.600,00 122.979.600,00 (16.873.000,00) 87,94 02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 918.836.500,00 917.072.000,00 (1.764.500,00) 99,81 02.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 202.064.500,00 201.527.550,00 (536.950,00) 99,73 02.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.064.500,00 201.527.550,00 (536.950,00) 99,73 02.2.01.04.5.2 BELANJA MODAL 716.772.000,00 715.544.450,00 (1.227.550,00) 99,83 02.2.01.04.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 91.772.000,00 91.591.650,00 (180.350,00) 99,80 02.2.01.04.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 600.000.000,00 598.977.800,00 (1.022.200,00) 99,83 02.2.01.04.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 25.000.000,00 24.975.000,00 (25.000,00) 99,90 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.055.882.100,00 993.349.200,00 (62.532.900,00) 94,08 03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 999.394.200,00 938.001.300,00 (61.392.900,00) 93,86 03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 999.394.200,00 938.001.300,00 (61.392.900,00) 93,86 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.994.200,00 1.419.200,00 (1.575.000,00) 47,40 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.994.200,00 1.419.200,00 (1.575.000,00) 47,40 03.2.01.01.5.2 BELANJA MODAL 996.400.000,00 936.582.100,00 (59.817.900,00) 94,00 03.2.01.01.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 996.400.000,00 936.582.100,00 (59.817.900,00) 94,00 03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya 56.487.900,00 55.347.900,00 (1.140.000,00) 97,98 03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 20.487.900,00 19.347.900,00 (1.140.000,00) 94,44 03.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 20.487.900,00 19.347.900,00 (1.140.000,00) 94,44 03.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.487.900,00 19.347.900,00 (1.140.000,00) 94,44 03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 03.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 03.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 150 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 485.745.400,00 481.550.400,00 (4.195.000,00) 99,14 04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 485.745.400,00 481.550.400,00 (4.195.000,00) 99,14 04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 12.345.600,00 12.325.600,00 (20.000,00) 99,84 04.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 12.345.600,00 12.325.600,00 (20.000,00) 99,84 04.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.345.600,00 12.325.600,00 (20.000,00) 99,84 04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 473.399.800,00 469.224.800,00 (4.175.000,00) 99,12 04.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 473.399.800,00 469.224.800,00 (4.175.000,00) 99,12 04.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 473.399.800,00 469.224.800,00 (4.175.000,00) 99,12 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 39.879.190,00 37.776.300,00 (2.102.890,00) 94,73 04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 39.879.190,00 37.776.300,00 (2.102.890,00) 94,73 04.2.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 27.292.500,00 25.632.500,00 (1.660.000,00) 93,92 04.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 27.292.500,00 25.632.500,00 (1.660.000,00) 93,92 04.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.292.500,00 25.632.500,00 (1.660.000,00) 93,92 04.2.01.02 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SINas 12.586.690,00 12.143.800,00 (442.890,00) 96,48 04.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 12.586.690,00 12.143.800,00 (442.890,00) 96,48 04.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.586.690,00 12.143.800,00 (442.890,00) 96,48 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 16.683.000,00 16.552.000,00 (131.000,00) 99,21 05.2.01 Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 16.683.000,00 16.552.000,00 (131.000,00) 99,21 05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional 16.683.000,00 16.552.000,00 (131.000,00) 99,21 05.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 16.683.000,00 16.552.000,00 (131.000,00) 99,21 05.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.683.000,00 16.552.000,00 (131.000,00) 99,21 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 145.403.900,00 141.386.500,00 (4.017.400,00) 97,24 06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 145.403.900,00 141.386.500,00 (4.017.400,00) 97,24 06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 101.543.300,00 97.572.300,00 (3.971.000,00) 96,09 Printed By SIMDA-NG | 151 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 06.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 58.698.300,00 54.727.300,00 (3.971.000,00) 93,23 06.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.698.300,00 54.727.300,00 (3.971.000,00) 93,23 06.2.01.01.5.2 BELANJA MODAL 42.845.000,00 42.845.000,00 0,00 100,00 06.2.01.01.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.845.000,00 42.845.000,00 0,00 100,00 06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 43.860.600,00 43.814.200,00 (46.400,00) 99,89 06.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 43.860.600,00 43.814.200,00 (46.400,00) 99,89 06.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.860.600,00 43.814.200,00 (46.400,00) 99,89 SURPLUS / DEFISIT (4.619.792.139,00) (4.373.379.114,00) 246.413.025,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (4.619.792.139,00) (4.373.379.114,00) 246.413.025,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 152 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 SEKRETARIAT DAERAH KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 50.000.000,00 5.400.000,00 (44.600.000,00) 10,80 00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50.000.000,00 5.400.000,00 (44.600.000,00) 10,80 00.0.00.00.4.1.02 Retribusi Daerah 50.000.000,00 5.400.000,00 (44.600.000,00) 10,80 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 40.506.844.251,00 35.908.925.497,00 (4.597.918.754,00) 88,65 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 28.705.122.321,00 24.928.542.238,00 (3.776.580.083,00) 86,84 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.543.400,00 11.543.400,00 0,00 100,00 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.491.100,00 1.491.100,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.491.100,00 1.491.100,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.491.100,00 1.491.100,00 0,00 100,00 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.408.700,00 1.408.700,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.408.700,00 1.408.700,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.408.700,00 1.408.700,00 0,00 100,00 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.482.300,00 1.482.300,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.482.300,00 1.482.300,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.482.300,00 1.482.300,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.403.600,00 1.403.600,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.403.600,00 1.403.600,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.403.600,00 1.403.600,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.449.400,00 1.449.400,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.449.400,00 1.449.400,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.449.400,00 1.449.400,00 0,00 100,00 01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.499.700,00 1.499.700,00 0,00 100,00 01.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.499.700,00 1.499.700,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 153 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.499.700,00 1.499.700,00 0,00 100,00 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.808.600,00 2.808.600,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 2.808.600,00 2.808.600,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.808.600,00 2.808.600,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.791.661.632,00 5.105.053.521,00 (1.686.608.111,00) 75,17 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.503.360.832,00 4.873.069.921,00 (1.630.290.911,00) 74,93 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 6.503.360.832,00 4.873.069.921,00 (1.630.290.911,00) 74,93 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 6.503.360.832,00 4.873.069.921,00 (1.630.290.911,00) 74,93 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 283.557.200,00 227.240.000,00 (56.317.200,00) 80,14 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 283.557.200,00 227.240.000,00 (56.317.200,00) 80,14 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 108.512.000,00 67.516.000,00 (40.996.000,00) 62,22 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.045.200,00 159.724.000,00 (15.321.200,00) 91,25 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.436.000,00 1.436.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.436.000,00 1.436.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.436.000,00 1.436.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.307.600,00 3.307.600,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 3.307.600,00 3.307.600,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.307.600,00 3.307.600,00 0,00 100,00 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 62.387.100,00 49.787.100,00 (12.600.000,00) 79,80 01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.444.800,00 1.444.800,00 0,00 100,00 01.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.444.800,00 1.444.800,00 0,00 100,00 01.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.444.800,00 1.444.800,00 0,00 100,00 01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.491.900,00 1.491.900,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.491.900,00 1.491.900,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.491.900,00 1.491.900,00 0,00 100,00 01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 59.450.400,00 46.850.400,00 (12.600.000,00) 78,81 01.2.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 59.450.400,00 46.850.400,00 (12.600.000,00) 78,81 01.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.450.400,00 46.850.400,00 (12.600.000,00) 78,81 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 583.895.900,00 534.979.753,00 (48.916.147,00) 91,62 01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 262.046.000,00 258.626.703,00 (3.419.297,00) 98,70 01.2.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 262.046.000,00 258.626.703,00 (3.419.297,00) 98,70 01.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.046.000,00 258.626.703,00 (3.419.297,00) 98,70 01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 101.177.800,00 96.796.650,00 (4.381.150,00) 95,67 01.2.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 101.177.800,00 96.796.650,00 (4.381.150,00) 95,67 Printed By SIMDA-NG | 154 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.05.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.177.800,00 96.796.650,00 (4.381.150,00) 95,67 01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 150.000.100,00 137.484.400,00 (12.515.700,00) 91,66 01.2.05.10.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.100,00 137.484.400,00 (12.515.700,00) 91,66 01.2.05.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.100,00 137.484.400,00 (12.515.700,00) 91,66 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 70.672.000,00 42.072.000,00 (28.600.000,00) 59,53 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 70.672.000,00 42.072.000,00 (28.600.000,00) 59,53 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.672.000,00 42.072.000,00 (28.600.000,00) 59,53 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.163.880.200,00 6.286.312.951,00 (877.567.249,00) 87,75 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 26.101.800,00 25.888.960,00 (212.840,00) 99,18 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 26.101.800,00 25.888.960,00 (212.840,00) 99,18 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.101.800,00 25.888.960,00 (212.840,00) 99,18 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 128.901.600,00 121.887.400,00 (7.014.200,00) 94,56 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 128.901.600,00 121.887.400,00 (7.014.200,00) 94,56 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.901.600,00 121.887.400,00 (7.014.200,00) 94,56 01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 153.530.350,00 140.601.008,00 (12.929.342,00) 91,58 01.2.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 101.998.650,00 89.451.008,00 (12.547.642,00) 87,70 01.2.06.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.998.650,00 89.451.008,00 (12.547.642,00) 87,70 01.2.06.03.5.2 BELANJA MODAL 51.531.700,00 51.150.000,00 (381.700,00) 99,26 01.2.06.03.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.531.700,00 51.150.000,00 (381.700,00) 99,26 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 463.922.800,00 463.922.800,00 0,00 100,00 01.2.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 463.922.800,00 463.922.800,00 0,00 100,00 01.2.06.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 463.922.800,00 463.922.800,00 0,00 100,00 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 376.267.950,00 369.346.800,00 (6.921.150,00) 98,16 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 376.267.950,00 369.346.800,00 (6.921.150,00) 98,16 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 376.267.950,00 369.346.800,00 (6.921.150,00) 98,16 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 50.880.000,00 50.400.000,00 (480.000,00) 99,06 01.2.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 50.880.000,00 50.400.000,00 (480.000,00) 99,06 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.880.000,00 50.400.000,00 (480.000,00) 99,06 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 100.000.000,00 93.000.000,00 (7.000.000,00) 93,00 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 93.000.000,00 (7.000.000,00) 93,00 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 93.000.000,00 (7.000.000,00) 93,00 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.864.275.700,00 5.021.265.983,00 (843.009.717,00) 85,62 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 5.864.275.700,00 5.021.265.983,00 (843.009.717,00) 85,62 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.864.275.700,00 5.021.265.983,00 (843.009.717,00) 85,62 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.551.448.047,00 2.478.835.984,00 (72.612.063,00) 97,15 Printed By SIMDA-NG | 155 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 700.000.000,00 662.200.000,00 (37.800.000,00) 94,60 01.2.07.01.5.2 BELANJA MODAL 700.000.000,00 662.200.000,00 (37.800.000,00) 94,60 01.2.07.01.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 700.000.000,00 662.200.000,00 (37.800.000,00) 94,60 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 172.591.160,00 170.080.200,00 (2.510.960,00) 98,55 01.2.07.05.5.2 BELANJA MODAL 172.591.160,00 170.080.200,00 (2.510.960,00) 98,55 01.2.07.05.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 172.591.160,00 170.080.200,00 (2.510.960,00) 98,55 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 886.306.887,00 860.009.144,00 (26.297.743,00) 97,03 01.2.07.06.5.1 BELANJA OPERASI 209.000,00 0,00 (209.000,00) 0 01.2.07.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.000,00 0,00 (209.000,00) 0 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 886.097.887,00 860.009.144,00 (26.088.743,00) 97,06 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 886.097.887,00 860.009.144,00 (26.088.743,00) 97,06 01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 273.000.000,00 271.458.000,00 (1.542.000,00) 99,44 01.2.07.09.5.2 BELANJA MODAL 273.000.000,00 271.458.000,00 (1.542.000,00) 99,44 01.2.07.09.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 273.000.000,00 271.458.000,00 (1.542.000,00) 99,44 01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 519.550.000,00 515.088.640,00 (4.461.360,00) 99,14 01.2.07.11.5.1 BELANJA OPERASI 326.550.000,00 324.217.200,00 (2.332.800,00) 99,29 01.2.07.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 326.550.000,00 324.217.200,00 (2.332.800,00) 99,29 01.2.07.11.5.2 BELANJA MODAL 193.000.000,00 190.871.440,00 (2.128.560,00) 98,90 01.2.07.11.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 193.000.000,00 190.871.440,00 (2.128.560,00) 98,90 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.696.792.860,00 1.421.198.382,00 (275.594.478,00) 83,76 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 118.120.400,00 115.628.400,00 (2.492.000,00) 97,89 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 118.120.400,00 115.628.400,00 (2.492.000,00) 97,89 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.120.400,00 115.628.400,00 (2.492.000,00) 97,89 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 811.596.000,00 576.473.039,00 (235.122.961,00) 71,03 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 401.596.000,00 170.973.039,00 (230.622.961,00) 42,57 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 401.596.000,00 170.973.039,00 (230.622.961,00) 42,57 01.2.08.02.5.2 BELANJA MODAL 410.000.000,00 405.500.000,00 (4.500.000,00) 98,90 01.2.08.02.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 410.000.000,00 405.500.000,00 (4.500.000,00) 98,90 01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 263.394.160,00 231.603.249,00 (31.790.911,00) 87,93 01.2.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 263.394.160,00 231.603.249,00 (31.790.911,00) 87,93 01.2.08.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 263.394.160,00 231.603.249,00 (31.790.911,00) 87,93 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 503.682.300,00 497.493.694,00 (6.188.606,00) 98,77 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 503.682.300,00 497.493.694,00 (6.188.606,00) 98,77 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 503.682.300,00 497.493.694,00 (6.188.606,00) 98,77 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.679.515.598,00 3.555.441.760,00 (124.073.838,00) 96,63 Printed By SIMDA-NG | 156 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 194.090.000,00 171.438.650,00 (22.651.350,00) 88,33 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 194.090.000,00 171.438.650,00 (22.651.350,00) 88,33 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.090.000,00 171.438.650,00 (22.651.350,00) 88,33 01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.126.560.000,00 2.076.619.650,00 (49.940.350,00) 97,65 01.2.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.126.560.000,00 2.076.619.650,00 (49.940.350,00) 97,65 01.2.09.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.126.560.000,00 2.076.619.650,00 (49.940.350,00) 97,65 01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 4.960.000,00 4.242.500,00 (717.500,00) 85,53 01.2.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 4.960.000,00 4.242.500,00 (717.500,00) 85,53 01.2.09.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.960.000,00 4.242.500,00 (717.500,00) 85,53 01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 107.000.000,00 85.507.960,00 (21.492.040,00) 79,91 01.2.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 107.000.000,00 85.507.960,00 (21.492.040,00) 79,91 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.000.000,00 85.507.960,00 (21.492.040,00) 79,91 01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.246.905.598,00 1.217.633.000,00 (29.272.598,00) 97,65 01.2.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 156.905.598,00 136.020.000,00 (20.885.598,00) 86,69 01.2.09.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.905.598,00 136.020.000,00 (20.885.598,00) 86,69 01.2.09.09.5.2 BELANJA MODAL 1.090.000.000,00 1.081.613.000,00 (8.387.000,00) 99,23 01.2.09.09.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.090.000.000,00 1.081.613.000,00 (8.387.000,00) 99,23 01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.513.647.178,00 1.230.825.987,00 (282.821.191,00) 81,32 01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 192.347.178,00 69.631.441,00 (122.715.737,00) 36,20 01.2.11.01.5.1 BELANJA OPERASI 192.347.178,00 69.631.441,00 (122.715.737,00) 36,20 01.2.11.01.5.1.01 Belanja Pegawai 192.347.178,00 69.631.441,00 (122.715.737,00) 36,20 01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 601.300.000,00 594.927.486,00 (6.372.514,00) 98,94 01.2.11.02.5.1 BELANJA OPERASI 601.300.000,00 594.927.486,00 (6.372.514,00) 98,94 01.2.11.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 601.300.000,00 594.927.486,00 (6.372.514,00) 98,94 01.2.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 550.000.000,00 406.267.060,00 (143.732.940,00) 73,87 01.2.11.03.5.1 BELANJA OPERASI 550.000.000,00 406.267.060,00 (143.732.940,00) 73,87 01.2.11.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00 406.267.060,00 (143.732.940,00) 73,87 01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 170.000.000,00 160.000.000,00 (10.000.000,00) 94,12 01.2.11.04.5.1 BELANJA OPERASI 170.000.000,00 160.000.000,00 (10.000.000,00) 94,12 01.2.11.04.5.1.01 Belanja Pegawai 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 157 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.11.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) 66,67 01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 2.642.686.906,00 2.348.544.800,00 (294.142.106,00) 88,87 01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 2.534.036.906,00 2.240.675.000,00 (293.361.906,00) 88,42 01.2.12.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.685.869.906,00 1.410.334.000,00 (275.535.906,00) 83,66 01.2.12.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.685.869.906,00 1.410.334.000,00 (275.535.906,00) 83,66 01.2.12.01.5.2 BELANJA MODAL 848.167.000,00 830.341.000,00 (17.826.000,00) 97,90 01.2.12.01.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 813.167.000,00 795.654.000,00 (17.513.000,00) 97,85 01.2.12.01.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 35.000.000,00 34.687.000,00 (313.000,00) 99,11 01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 108.650.000,00 107.869.800,00 (780.200,00) 99,28 01.2.12.03.5.1 BELANJA OPERASI 108.650.000,00 107.869.800,00 (780.200,00) 99,28 01.2.12.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.650.000,00 107.869.800,00 (780.200,00) 99,28 01.2.13 Penataan Organisasi 857.079.700,00 854.458.346,00 (2.621.354,00) 99,69 01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 345.391.500,00 344.717.500,00 (674.000,00) 99,80 01.2.13.01.5.1 BELANJA OPERASI 345.391.500,00 344.717.500,00 (674.000,00) 99,80 01.2.13.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 345.391.500,00 344.717.500,00 (674.000,00) 99,80 01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 212.777.700,00 212.209.598,00 (568.102,00) 99,73 01.2.13.02.5.1 BELANJA OPERASI 212.777.700,00 212.209.598,00 (568.102,00) 99,73 01.2.13.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.777.700,00 212.209.598,00 (568.102,00) 99,73 01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 210.055.200,00 209.091.200,00 (964.000,00) 99,54 01.2.13.03.5.1 BELANJA OPERASI 210.055.200,00 209.091.200,00 (964.000,00) 99,54 01.2.13.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.055.200,00 209.091.200,00 (964.000,00) 99,54 01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 7.997.200,00 7.997.200,00 0,00 100,00 01.2.13.04.5.1 BELANJA OPERASI 7.997.200,00 7.997.200,00 0,00 100,00 01.2.13.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.997.200,00 7.997.200,00 0,00 100,00 01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 80.858.100,00 80.442.848,00 (415.252,00) 99,49 01.2.13.05.5.1 BELANJA OPERASI 80.858.100,00 80.442.848,00 (415.252,00) 99,49 01.2.13.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.858.100,00 80.442.848,00 (415.252,00) 99,49 01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.150.583.800,00 1.051.560.254,00 (99.023.546,00) 91,39 01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan 253.374.000,00 234.848.600,00 (18.525.400,00) 92,69 01.2.14.01.5.1 BELANJA OPERASI 253.374.000,00 234.848.600,00 (18.525.400,00) 92,69 01.2.14.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 253.374.000,00 234.848.600,00 (18.525.400,00) 92,69 01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 521.572.500,00 465.854.600,00 (55.717.900,00) 89,32 01.2.14.02.5.1 BELANJA OPERASI 521.572.500,00 465.854.600,00 (55.717.900,00) 89,32 01.2.14.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 521.572.500,00 465.854.600,00 (55.717.900,00) 89,32 01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 375.637.300,00 350.857.054,00 (24.780.246,00) 93,40 01.2.14.03.5.1 BELANJA OPERASI 375.637.300,00 350.857.054,00 (24.780.246,00) 93,40 01.2.14.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 375.637.300,00 350.857.054,00 (24.780.246,00) 93,40 Printed By SIMDA-NG | 158 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 8.093.199.850,00 7.556.282.996,00 (536.916.854,00) 93,37 02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 617.004.750,00 581.228.287,00 (35.776.463,00) 94,20 02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan 275.903.400,00 263.414.750,00 (12.488.650,00) 95,47 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 275.903.400,00 263.414.750,00 (12.488.650,00) 95,47 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.903.400,00 263.414.750,00 (12.488.650,00) 95,47 02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 70.626.300,00 67.588.900,00 (3.037.400,00) 95,70 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 70.626.300,00 67.588.900,00 (3.037.400,00) 95,70 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.626.300,00 67.588.900,00 (3.037.400,00) 95,70 02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 270.475.050,00 250.224.637,00 (20.250.413,00) 92,51 02.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 270.475.050,00 250.224.637,00 (20.250.413,00) 92,51 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.475.050,00 250.224.637,00 (20.250.413,00) 92,51 02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 6.938.106.200,00 6.559.029.519,00 (379.076.681,00) 94,54 02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 3.492.396.400,00 3.423.138.591,00 (69.257.809,00) 98,02 02.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.477.396.400,00 3.408.138.591,00 (69.257.809,00) 98,01 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.477.396.400,00 3.408.138.591,00 (69.257.809,00) 98,01 02.2.02.01.5.2 BELANJA MODAL 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02.01.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 324.692.400,00 321.322.400,00 (3.370.000,00) 98,96 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 324.692.400,00 321.322.400,00 (3.370.000,00) 98,96 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.692.400,00 11.322.400,00 (3.370.000,00) 77,06 02.2.02.02.5.1.05 Belanja Hibah 310.000.000,00 310.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 3.121.017.400,00 2.814.568.528,00 (306.448.872,00) 90,18 02.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 3.121.017.400,00 2.814.568.528,00 (306.448.872,00) 90,18 02.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.121.017.400,00 2.814.568.528,00 (306.448.872,00) 90,18 02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 538.088.900,00 416.025.190,00 (122.063.710,00) 77,32 02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 163.200.300,00 162.655.200,00 (545.100,00) 99,67 02.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 163.200.300,00 162.655.200,00 (545.100,00) 99,67 02.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.200.300,00 162.655.200,00 (545.100,00) 99,67 02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 187.511.200,00 81.485.600,00 (106.025.600,00) 43,46 02.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 187.511.200,00 81.485.600,00 (106.025.600,00) 43,46 02.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.511.200,00 81.485.600,00 (106.025.600,00) 43,46 02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 187.377.400,00 171.884.390,00 (15.493.010,00) 91,73 02.2.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 187.377.400,00 171.884.390,00 (15.493.010,00) 91,73 02.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.377.400,00 171.884.390,00 (15.493.010,00) 91,73 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3.708.522.080,00 3.424.100.263,00 (284.421.817,00) 92,33 03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 1.283.396.600,00 1.222.327.750,00 (61.068.850,00) 95,24 Printed By SIMDA-NG | 159 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 91.990.100,00 53.335.850,00 (38.654.250,00) 57,98 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 91.990.100,00 53.335.850,00 (38.654.250,00) 57,98 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.990.100,00 53.335.850,00 (38.654.250,00) 57,98 03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 103.221.900,00 98.056.900,00 (5.165.000,00) 95,00 03.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 103.221.900,00 98.056.900,00 (5.165.000,00) 95,00 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.221.900,00 98.056.900,00 (5.165.000,00) 95,00 03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 1.088.184.600,00 1.070.935.000,00 (17.249.600,00) 98,41 03.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.088.184.600,00 1.070.935.000,00 (17.249.600,00) 98,41 03.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.088.184.600,00 1.070.935.000,00 (17.249.600,00) 98,41 03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 1.295.099.280,00 1.140.264.847,00 (154.834.433,00) 88,04 03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 260.283.800,00 152.692.031,00 (107.591.769,00) 58,66 03.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 260.283.800,00 152.692.031,00 (107.591.769,00) 58,66 03.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.283.800,00 152.692.031,00 (107.591.769,00) 58,66 03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 847.883.800,00 807.048.705,00 (40.835.095,00) 95,18 03.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 767.883.800,00 727.348.705,00 (40.535.095,00) 94,72 03.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 767.883.800,00 727.348.705,00 (40.535.095,00) 94,72 03.2.02.02.5.2 BELANJA MODAL 80.000.000,00 79.700.000,00 (300.000,00) 99,63 03.2.02.02.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 80.000.000,00 79.700.000,00 (300.000,00) 99,63 03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 186.931.680,00 180.524.111,00 (6.407.569,00) 96,57 03.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 186.931.680,00 180.524.111,00 (6.407.569,00) 96,57 03.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.931.680,00 180.524.111,00 (6.407.569,00) 96,57 03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.047.148.800,00 1.007.170.266,00 (39.978.534,00) 96,18 03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 631.184.300,00 626.882.497,00 (4.301.803,00) 99,32 03.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 631.184.300,00 626.882.497,00 (4.301.803,00) 99,32 03.2.03.01.5.1.01 Belanja Pegawai 312.870.000,00 312.870.000,00 0,00 100,00 03.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 318.314.300,00 314.012.497,00 (4.301.803,00) 98,65 03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 276.296.200,00 261.430.565,00 (14.865.635,00) 94,62 03.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 276.296.200,00 261.430.565,00 (14.865.635,00) 94,62 03.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 276.296.200,00 261.430.565,00 (14.865.635,00) 94,62 03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 139.668.300,00 118.857.204,00 (20.811.096,00) 85,10 03.2.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 139.668.300,00 118.857.204,00 (20.811.096,00) 85,10 03.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.668.300,00 118.857.204,00 (20.811.096,00) 85,10 03.2.04 Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam 82.877.400,00 54.337.400,00 (28.540.000,00) 65,56 03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 11.998.000,00 7.165.000,00 (4.833.000,00) 59,72 03.2.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 11.998.000,00 7.165.000,00 (4.833.000,00) 59,72 03.2.04.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.998.000,00 7.165.000,00 (4.833.000,00) 59,72 Printed By SIMDA-NG | 160 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 40.107.900,00 20.550.900,00 (19.557.000,00) 51,24 03.2.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 40.107.900,00 20.550.900,00 (19.557.000,00) 51,24 03.2.04.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.107.900,00 20.550.900,00 (19.557.000,00) 51,24 03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 30.771.500,00 26.621.500,00 (4.150.000,00) 86,51 03.2.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 30.771.500,00 26.621.500,00 (4.150.000,00) 86,51 03.2.04.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.771.500,00 26.621.500,00 (4.150.000,00) 86,51 SURPLUS / DEFISIT (40.456.844.251,00) (35.903.525.497,00) 4.553.318.754,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (40.456.844.251,00) (35.903.525.497,00) 4.553.318.754,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 161 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD SKPD : 4-02.0-00.0-00.01 SEKRETARIAT DPRD KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 37.719.170.045,00 36.082.291.068,00 (1.636.878.977,00) 95,66 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 13.236.446.995,00 12.355.840.478,00 (880.606.517,00) 93,35 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.567.400,00 35.882.700,00 (9.684.700,00) 78,75 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.503.700,00 862.700,00 (641.000,00) 57,37 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.503.700,00 862.700,00 (641.000,00) 57,37 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.503.700,00 862.700,00 (641.000,00) 57,37 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.655.200,00 1.174.200,00 (481.000,00) 70,94 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.655.200,00 1.174.200,00 (481.000,00) 70,94 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.655.200,00 1.174.200,00 (481.000,00) 70,94 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.683.600,00 962.600,00 (721.000,00) 57,18 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.683.600,00 962.600,00 (721.000,00) 57,18 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.683.600,00 962.600,00 (721.000,00) 57,18 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.791.000,00 1.600.000,00 (191.000,00) 89,34 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.791.000,00 1.600.000,00 (191.000,00) 89,34 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.791.000,00 1.600.000,00 (191.000,00) 89,34 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.703.500,00 1.512.500,00 (191.000,00) 88,79 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.703.500,00 1.512.500,00 (191.000,00) 88,79 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.703.500,00 1.512.500,00 (191.000,00) 88,79 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 37.230.400,00 29.770.700,00 (7.459.700,00) 79,96 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 37.230.400,00 29.770.700,00 (7.459.700,00) 79,96 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.230.400,00 29.770.700,00 (7.459.700,00) 79,96 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.953.151.090,00 1.575.461.486,00 (377.689.604,00) 80,66 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.621.541.690,00 1.277.691.486,00 (343.850.204,00) 78,79 Printed By SIMDA-NG | 162 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.621.541.690,00 1.277.691.486,00 (343.850.204,00) 78,79 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 1.621.541.690,00 1.277.691.486,00 (343.850.204,00) 78,79 01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 78.425.800,00 58.504.800,00 (19.921.000,00) 74,60 01.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 78.425.800,00 58.504.800,00 (19.921.000,00) 74,60 01.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.425.800,00 58.504.800,00 (19.921.000,00) 74,60 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 179.943.500,00 178.469.200,00 (1.474.300,00) 99,18 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 179.943.500,00 178.469.200,00 (1.474.300,00) 99,18 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 58.776.000,00 58.776.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.167.500,00 119.693.200,00 (1.474.300,00) 98,78 01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 60.726.300,00 52.804.800,00 (7.921.500,00) 86,96 01.2.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 60.726.300,00 52.804.800,00 (7.921.500,00) 86,96 01.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.726.300,00 52.804.800,00 (7.921.500,00) 86,96 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.585.600,00 944.600,00 (641.000,00) 59,57 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.585.600,00 944.600,00 (641.000,00) 59,57 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.585.600,00 944.600,00 (641.000,00) 59,57 01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 5.073.000,00 4.111.000,00 (962.000,00) 81,04 01.2.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 5.073.000,00 4.111.000,00 (962.000,00) 81,04 01.2.02.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.073.000,00 4.111.000,00 (962.000,00) 81,04 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.097.200,00 2.935.600,00 (1.161.600,00) 71,65 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 4.097.200,00 2.935.600,00 (1.161.600,00) 71,65 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.097.200,00 2.935.600,00 (1.161.600,00) 71,65 01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.758.000,00 0,00 (1.758.000,00) 0 01.2.02.08.5.1 BELANJA OPERASI 1.758.000,00 0,00 (1.758.000,00) 0 01.2.02.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.758.000,00 0,00 (1.758.000,00) 0 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 24.757.600,00 9.352.100,00 (15.405.500,00) 37,77 01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.601.900,00 1.201.900,00 (400.000,00) 75,03 01.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.601.900,00 1.201.900,00 (400.000,00) 75,03 01.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.601.900,00 1.201.900,00 (400.000,00) 75,03 01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.779.800,00 608.300,00 (1.171.500,00) 34,18 01.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.779.800,00 608.300,00 (1.171.500,00) 34,18 01.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.779.800,00 608.300,00 (1.171.500,00) 34,18 01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 21.375.900,00 7.541.900,00 (13.834.000,00) 35,28 01.2.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 21.375.900,00 7.541.900,00 (13.834.000,00) 35,28 Printed By SIMDA-NG | 163 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.03.06.5.1.01 Belanja Pegawai 15.600.000,00 3.528.000,00 (12.072.000,00) 22,62 01.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.775.900,00 4.013.900,00 (1.762.000,00) 69,49 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 310.764.000,00 270.490.600,00 (40.273.400,00) 87,04 01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 47.000.000,00 46.000.000,00 (1.000.000,00) 97,87 01.2.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 47.000.000,00 46.000.000,00 (1.000.000,00) 97,87 01.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 46.000.000,00 (1.000.000,00) 97,87 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 263.764.000,00 224.490.600,00 (39.273.400,00) 85,11 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 263.764.000,00 224.490.600,00 (39.273.400,00) 85,11 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 263.764.000,00 224.490.600,00 (39.273.400,00) 85,11 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 686.551.470,00 629.115.120,00 (57.436.350,00) 91,63 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.813.520,00 6.813.520,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 6.813.520,00 6.813.520,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.813.520,00 6.813.520,00 0,00 100,00 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 184.868.750,00 184.250.000,00 (618.750,00) 99,67 01.2.06.02.5.2 BELANJA MODAL 184.868.750,00 184.250.000,00 (618.750,00) 99,67 01.2.06.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 184.868.750,00 184.250.000,00 (618.750,00) 99,67 01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 42.705.500,00 39.001.800,00 (3.703.700,00) 91,33 01.2.06.03.5.2 BELANJA MODAL 42.705.500,00 39.001.800,00 (3.703.700,00) 91,33 01.2.06.03.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.705.500,00 39.001.800,00 (3.703.700,00) 91,33 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 48.449.000,00 31.736.100,00 (16.712.900,00) 65,50 01.2.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 48.449.000,00 31.736.100,00 (16.712.900,00) 65,50 01.2.06.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.449.000,00 31.736.100,00 (16.712.900,00) 65,50 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.667.500,00 27.042.800,00 (8.624.700,00) 75,82 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 35.667.500,00 27.042.800,00 (8.624.700,00) 75,82 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.667.500,00 27.042.800,00 (8.624.700,00) 75,82 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.640.000,00 0,00 (8.640.000,00) 0 01.2.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 8.640.000,00 0,00 (8.640.000,00) 0 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.640.000,00 0,00 (8.640.000,00) 0 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 64.091.200,00 48.962.900,00 (15.128.300,00) 76,40 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 64.091.200,00 48.962.900,00 (15.128.300,00) 76,40 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.091.200,00 48.962.900,00 (15.128.300,00) 76,40 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 295.316.000,00 291.308.000,00 (4.008.000,00) 98,64 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 295.316.000,00 291.308.000,00 (4.008.000,00) 98,64 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.316.000,00 291.308.000,00 (4.008.000,00) 98,64 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 87.379.600,00 58.875.987,00 (28.503.613,00) 67,38 Printed By SIMDA-NG | 164 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 47.649.600,00 24.155.987,00 (23.493.613,00) 50,70 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 47.649.600,00 24.155.987,00 (23.493.613,00) 50,70 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.649.600,00 24.155.987,00 (23.493.613,00) 50,70 01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.530.000,00 15.520.000,00 (5.010.000,00) 75,60 01.2.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 20.530.000,00 15.520.000,00 (5.010.000,00) 75,60 01.2.08.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.530.000,00 15.520.000,00 (5.010.000,00) 75,60 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 325.899.200,00 310.142.300,00 (15.756.900,00) 95,17 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 275.801.000,00 261.995.250,00 (13.805.750,00) 94,99 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 275.801.000,00 261.995.250,00 (13.805.750,00) 94,99 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.801.000,00 261.995.250,00 (13.805.750,00) 94,99 01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.460.000,00 33.508.850,00 (1.951.150,00) 94,50 01.2.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 35.460.000,00 33.508.850,00 (1.951.150,00) 94,50 01.2.09.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.460.000,00 33.508.850,00 (1.951.150,00) 94,50 01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 9.772.600,00 9.772.600,00 0,00 100,00 01.2.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 9.772.600,00 9.772.600,00 0,00 100,00 01.2.09.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.772.600,00 9.772.600,00 0,00 100,00 01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.865.600,00 4.865.600,00 0,00 100,00 01.2.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 4.865.600,00 4.865.600,00 0,00 100,00 01.2.09.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.865.600,00 4.865.600,00 0,00 100,00 01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 9.563.591.885,00 9.268.453.185,00 (295.138.700,00) 96,91 01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 9.278.591.885,00 9.016.691.885,00 (261.900.000,00) 97,18 01.2.15.01.5.1 BELANJA OPERASI 9.278.591.885,00 9.016.691.885,00 (261.900.000,00) 97,18 01.2.15.01.5.1.01 Belanja Pegawai 9.278.591.885,00 9.016.691.885,00 (261.900.000,00) 97,18 01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 185.000.000,00 167.761.300,00 (17.238.700,00) 90,68 01.2.15.02.5.1 BELANJA OPERASI 185.000.000,00 167.761.300,00 (17.238.700,00) 90,68 01.2.15.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.000.000,00 167.761.300,00 (17.238.700,00) 90,68 01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 100.000.000,00 84.000.000,00 (16.000.000,00) 84,00 01.2.15.03.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 84.000.000,00 (16.000.000,00) 84,00 01.2.15.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 84.000.000,00 (16.000.000,00) 84,00 Printed By SIMDA-NG | 165 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.16 Layanan Administrasi DPRD 238.784.750,00 198.067.000,00 (40.717.750,00) 82,95 01.2.16.01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD 14.922.300,00 11.250.000,00 (3.672.300,00) 75,39 01.2.16.01.5.1 BELANJA OPERASI 14.922.300,00 11.250.000,00 (3.672.300,00) 75,39 01.2.16.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.922.300,00 11.250.000,00 (3.672.300,00) 75,39 01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 223.862.450,00 186.817.000,00 (37.045.450,00) 83,45 01.2.16.03.5.1 BELANJA OPERASI 223.862.450,00 186.817.000,00 (37.045.450,00) 83,45 01.2.16.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.862.450,00 186.817.000,00 (37.045.450,00) 83,45 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 24.482.723.050,00 23.726.450.590,00 (756.272.460,00) 96,91 02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 562.612.910,00 545.554.800,00 (17.058.110,00) 96,97 02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 110.592.410,00 95.554.800,00 (15.037.610,00) 86,40 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 110.592.410,00 95.554.800,00 (15.037.610,00) 86,40 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.592.410,00 95.554.800,00 (15.037.610,00) 86,40 02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 452.020.500,00 450.000.000,00 (2.020.500,00) 99,55 02.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 452.020.500,00 450.000.000,00 (2.020.500,00) 99,55 02.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 452.020.500,00 450.000.000,00 (2.020.500,00) 99,55 02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 192.950.100,00 121.863.000,00 (71.087.100,00) 63,16 02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS 20.135.600,00 15.835.600,00 (4.300.000,00) 78,64 02.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 20.135.600,00 15.835.600,00 (4.300.000,00) 78,64 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.135.600,00 15.835.600,00 (4.300.000,00) 78,64 02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 16.283.100,00 15.928.100,00 (355.000,00) 97,82 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 16.283.100,00 15.928.100,00 (355.000,00) 97,82 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.283.100,00 15.928.100,00 (355.000,00) 97,82 02.2.02.03 Pembahasan APBD 37.179.200,00 24.241.200,00 (12.938.000,00) 65,20 02.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 37.179.200,00 24.241.200,00 (12.938.000,00) 65,20 02.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.179.200,00 24.241.200,00 (12.938.000,00) 65,20 02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan 52.067.200,00 30.534.200,00 (21.533.000,00) 58,64 02.2.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 52.067.200,00 30.534.200,00 (21.533.000,00) 58,64 02.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.067.200,00 30.534.200,00 (21.533.000,00) 58,64 02.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester 12.484.000,00 3.943.000,00 (8.541.000,00) 31,58 02.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 12.484.000,00 3.943.000,00 (8.541.000,00) 31,58 02.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.484.000,00 3.943.000,00 (8.541.000,00) 31,58 02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 54.801.000,00 31.380.900,00 (23.420.100,00) 57,26 02.2.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 54.801.000,00 31.380.900,00 (23.420.100,00) 57,26 02.2.02.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.801.000,00 31.380.900,00 (23.420.100,00) 57,26 02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 485.583.000,00 300.727.500,00 (184.855.500,00) 61,93 02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 102.806.800,00 62.381.300,00 (40.425.500,00) 60,68 02.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 102.806.800,00 62.381.300,00 (40.425.500,00) 60,68 Printed By SIMDA-NG | 166 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.806.800,00 62.381.300,00 (40.425.500,00) 60,68 02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 99.084.500,00 73.384.500,00 (25.700.000,00) 74,06 02.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 99.084.500,00 73.384.500,00 (25.700.000,00) 74,06 02.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.084.500,00 73.384.500,00 (25.700.000,00) 74,06 02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 96.294.900,00 65.559.900,00 (30.735.000,00) 68,08 02.2.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 96.294.900,00 65.559.900,00 (30.735.000,00) 68,08 02.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.294.900,00 65.559.900,00 (30.735.000,00) 68,08 02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 87.428.700,00 42.738.700,00 (44.690.000,00) 48,88 02.2.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 87.428.700,00 42.738.700,00 (44.690.000,00) 48,88 02.2.03.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.428.700,00 42.738.700,00 (44.690.000,00) 48,88 02.2.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 89.081.400,00 46.356.400,00 (42.725.000,00) 52,04 02.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 89.081.400,00 46.356.400,00 (42.725.000,00) 52,04 02.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.081.400,00 46.356.400,00 (42.725.000,00) 52,04 02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 1.087.700,00 507.700,00 (580.000,00) 46,68 02.2.03.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.087.700,00 507.700,00 (580.000,00) 46,68 02.2.03.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.087.700,00 507.700,00 (580.000,00) 46,68 02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 9.799.000,00 9.799.000,00 0,00 100,00 02.2.03.08.5.1 BELANJA OPERASI 9.799.000,00 9.799.000,00 0,00 100,00 02.2.03.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.799.000,00 9.799.000,00 0,00 100,00 02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 808.113.900,00 765.776.050,00 (42.337.850,00) 94,76 02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD 466.400,00 0,00 (466.400,00) 0 02.2.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 466.400,00 0,00 (466.400,00) 0 02.2.04.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 466.400,00 0,00 (466.400,00) 0 02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 519.967.100,00 519.776.050,00 (191.050,00) 99,96 02.2.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 519.967.100,00 519.776.050,00 (191.050,00) 99,96 02.2.04.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 519.967.100,00 519.776.050,00 (191.050,00) 99,96 02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 90.557.500,00 90.000.000,00 (557.500,00) 99,38 02.2.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 90.557.500,00 90.000.000,00 (557.500,00) 99,38 02.2.04.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.557.500,00 90.000.000,00 (557.500,00) 99,38 02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 02.2.04.05.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 02.2.04.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD 47.122.900,00 6.000.000,00 (41.122.900,00) 12,73 02.2.04.07.5.1 BELANJA OPERASI 47.122.900,00 6.000.000,00 (41.122.900,00) 12,73 02.2.04.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.122.900,00 6.000.000,00 (41.122.900,00) 12,73 02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 2.160.561.700,00 1.756.666.700,00 (403.895.000,00) 81,31 Printed By SIMDA-NG | 167 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 15.330.600,00 2.205.600,00 (13.125.000,00) 14,39 02.2.05.01.5.1 BELANJA OPERASI 15.330.600,00 2.205.600,00 (13.125.000,00) 14,39 02.2.05.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.330.600,00 2.205.600,00 (13.125.000,00) 14,39 02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 98.627.300,00 49.662.300,00 (48.965.000,00) 50,35 02.2.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 98.627.300,00 49.662.300,00 (48.965.000,00) 50,35 02.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.627.300,00 49.662.300,00 (48.965.000,00) 50,35 02.2.05.03 Pelaksanaan Reses 2.046.603.800,00 1.704.798.800,00 (341.805.000,00) 83,30 02.2.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.046.603.800,00 1.704.798.800,00 (341.805.000,00) 83,30 02.2.05.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.046.603.800,00 1.704.798.800,00 (341.805.000,00) 83,30 02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 20.272.901.440,00 20.235.862.540,00 (37.038.900,00) 99,82 02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 16.562.961.900,00 16.550.002.640,00 (12.959.260,00) 99,92 02.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 16.562.961.900,00 16.550.002.640,00 (12.959.260,00) 99,92 02.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.562.961.900,00 16.550.002.640,00 (12.959.260,00) 99,92 02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 16.564.900,00 9.129.000,00 (7.435.900,00) 55,11 02.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 16.564.900,00 9.129.000,00 (7.435.900,00) 55,11 02.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.564.900,00 9.129.000,00 (7.435.900,00) 55,11 02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 3.693.374.640,00 3.676.730.900,00 (16.643.740,00) 99,55 02.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.693.374.640,00 3.676.730.900,00 (16.643.740,00) 99,55 02.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.693.374.640,00 3.676.730.900,00 (16.643.740,00) 99,55 SURPLUS / DEFISIT (37.719.170.045,00) (36.082.291.068,00) 1.636.878.977,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (37.719.170.045,00) (36.082.291.068,00) 1.636.878.977,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 168 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN SKPD : 5-01.5-05.0-00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 6.541.452.313,00 6.175.115.061,00 (366.337.252,00) 94,40 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.845.156.061,00 2.605.576.496,00 (239.579.565,00) 91,58 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.734.600,00 9.734.600,00 0,00 100,00 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 994.600,00 994.600,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 994.600,00 994.600,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 994.600,00 994.600,00 0,00 100,00 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 999.600,00 999.600,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 999.600,00 999.600,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.600,00 999.600,00 0,00 100,00 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 999.000,00 999.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 999.000,00 999.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.000,00 999.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.999.400,00 1.999.400,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.999.400,00 1.999.400,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.400,00 1.999.400,00 0,00 100,00 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.742.000,00 2.742.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 2.742.000,00 2.742.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.742.000,00 2.742.000,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.669.612.461,00 1.459.554.959,00 (210.057.502,00) 87,42 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.539.124.461,00 1.329.066.959,00 (210.057.502,00) 86,35 Printed By SIMDA-NG | 169 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.539.124.461,00 1.329.066.959,00 (210.057.502,00) 86,35 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 1.539.124.461,00 1.329.066.959,00 (210.057.502,00) 86,35 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 124.490.000,00 124.490.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 124.490.000,00 124.490.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 55.080.000,00 55.080.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.410.000,00 69.410.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.998.400,00 1.998.400,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.998.400,00 1.998.400,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.998.400,00 1.998.400,00 0,00 100,00 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.999.600,00 3.999.600,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 3.999.600,00 3.999.600,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.999.600,00 3.999.600,00 0,00 100,00 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.997.900,00 2.997.900,00 0,00 100,00 01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 999.000,00 999.000,00 0,00 100,00 01.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 999.000,00 999.000,00 0,00 100,00 01.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.000,00 999.000,00 0,00 100,00 01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 999.700,00 999.700,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 999.700,00 999.700,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.700,00 999.700,00 0,00 100,00 01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 999.200,00 999.200,00 0,00 100,00 01.2.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 999.200,00 999.200,00 0,00 100,00 01.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.200,00 999.200,00 0,00 100,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 88.943.200,00 75.583.429,00 (13.359.771,00) 84,98 01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 15.400.000,00 15.395.700,00 (4.300,00) 99,97 01.2.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 15.400.000,00 15.395.700,00 (4.300,00) 99,97 01.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.400.000,00 15.395.700,00 (4.300,00) 99,97 01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.741.200,00 1.741.200,00 0,00 100,00 01.2.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.741.200,00 1.741.200,00 0,00 100,00 01.2.05.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.741.200,00 1.741.200,00 0,00 100,00 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 71.802.000,00 58.446.529,00 (13.355.471,00) 81,40 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 71.802.000,00 58.446.529,00 (13.355.471,00) 81,40 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.802.000,00 58.446.529,00 (13.355.471,00) 81,40 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 820.400.250,00 817.649.308,00 (2.750.942,00) 99,66 Printed By SIMDA-NG | 170 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.922.000,00 3.922.000,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.922.000,00 3.922.000,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.922.000,00 3.922.000,00 0,00 100,00 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31.498.100,00 31.494.100,00 (4.000,00) 99,99 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 31.498.100,00 31.494.100,00 (4.000,00) 99,99 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.498.100,00 31.494.100,00 (4.000,00) 99,99 01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.660.000,00 6.660.000,00 0,00 100,00 01.2.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 3.180.000,00 3.180.000,00 0,00 100,00 01.2.06.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.180.000,00 3.180.000,00 0,00 100,00 01.2.06.03.5.2 BELANJA MODAL 3.480.000,00 3.480.000,00 0,00 100,00 01.2.06.03.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.480.000,00 3.480.000,00 0,00 100,00 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.584.800,00 7.579.400,00 (5.400,00) 99,93 01.2.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 7.584.800,00 7.579.400,00 (5.400,00) 99,93 01.2.06.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.584.800,00 7.579.400,00 (5.400,00) 99,93 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.079.350,00 19.079.350,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 19.079.350,00 19.079.350,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.079.350,00 19.079.350,00 0,00 100,00 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17.820.000,00 15.520.000,00 (2.300.000,00) 87,09 01.2.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 17.820.000,00 15.520.000,00 (2.300.000,00) 87,09 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.820.000,00 15.520.000,00 (2.300.000,00) 87,09 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 54.806.000,00 54.788.200,00 (17.800,00) 99,97 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 54.806.000,00 54.788.200,00 (17.800,00) 99,97 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.806.000,00 54.788.200,00 (17.800,00) 99,97 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 679.030.000,00 678.606.258,00 (423.742,00) 99,94 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 679.030.000,00 678.606.258,00 (423.742,00) 99,94 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 679.030.000,00 678.606.258,00 (423.742,00) 99,94 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 102.595.600,00 91.275.300,00 (11.320.300,00) 88,97 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 7.695.600,00 0,00 (7.695.600,00) 0 01.2.07.05.5.2 BELANJA MODAL 7.695.600,00 0,00 (7.695.600,00) 0 01.2.07.05.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.695.600,00 0,00 (7.695.600,00) 0 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 94.900.000,00 91.275.300,00 (3.624.700,00) 96,18 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 94.900.000,00 91.275.300,00 (3.624.700,00) 96,18 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 94.900.000,00 91.275.300,00 (3.624.700,00) 96,18 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.699.200,00 51.432.000,00 (1.267.200,00) 97,60 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.200.000,00 7.198.000,00 (2.000,00) 99,97 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 7.198.000,00 (2.000,00) 99,97 Printed By SIMDA-NG | 171 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.198.000,00 (2.000,00) 99,97 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38.299.200,00 37.034.000,00 (1.265.200,00) 96,70 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 38.299.200,00 37.034.000,00 (1.265.200,00) 96,70 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.299.200,00 37.034.000,00 (1.265.200,00) 96,70 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98.172.850,00 97.349.000,00 (823.850,00) 99,16 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 86.962.850,00 86.154.000,00 (808.850,00) 99,07 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 86.962.850,00 86.154.000,00 (808.850,00) 99,07 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.962.850,00 86.154.000,00 (808.850,00) 99,07 01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.210.000,00 11.195.000,00 (15.000,00) 99,87 01.2.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 11.210.000,00 11.195.000,00 (15.000,00) 99,87 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.210.000,00 11.195.000,00 (15.000,00) 99,87 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.702.971.352,00 1.644.239.820,00 (58.731.532,00) 96,55 02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.080.661.602,00 1.056.645.629,00 (24.015.973,00) 97,78 02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 223.819.100,00 223.785.100,00 (34.000,00) 99,98 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 223.819.100,00 223.785.100,00 (34.000,00) 99,98 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.819.100,00 223.785.100,00 (34.000,00) 99,98 02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 422.774.502,00 406.833.795,00 (15.940.707,00) 96,23 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 422.774.502,00 406.833.795,00 (15.940.707,00) 96,23 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 422.774.502,00 406.833.795,00 (15.940.707,00) 96,23 02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 26.712.400,00 26.703.800,00 (8.600,00) 99,97 02.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 26.712.400,00 26.703.800,00 (8.600,00) 99,97 02.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.712.400,00 26.703.800,00 (8.600,00) 99,97 02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 160.130.700,00 159.728.138,00 (402.562,00) 99,75 02.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 160.130.700,00 159.728.138,00 (402.562,00) 99,75 02.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.130.700,00 159.728.138,00 (402.562,00) 99,75 02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 247.224.900,00 239.594.796,00 (7.630.104,00) 96,91 02.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 247.224.900,00 239.594.796,00 (7.630.104,00) 96,91 02.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.224.900,00 239.594.796,00 (7.630.104,00) 96,91 Printed By SIMDA-NG | 172 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 302.550.450,00 282.075.657,00 (20.474.793,00) 93,23 02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD 199.598.200,00 179.257.257,00 (20.340.943,00) 89,81 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 199.598.200,00 179.257.257,00 (20.340.943,00) 89,81 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.598.200,00 179.257.257,00 (20.340.943,00) 89,81 02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 102.952.250,00 102.818.400,00 (133.850,00) 99,87 02.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 102.952.250,00 102.818.400,00 (133.850,00) 99,87 02.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.952.250,00 102.818.400,00 (133.850,00) 99,87 02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 319.759.300,00 305.518.534,00 (14.240.766,00) 95,55 02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 319.759.300,00 305.518.534,00 (14.240.766,00) 95,55 02.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 319.759.300,00 305.518.534,00 (14.240.766,00) 95,55 02.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 319.759.300,00 305.518.534,00 (14.240.766,00) 95,55 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.351.567.800,00 1.294.239.400,00 (57.328.400,00) 95,76 02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 231.567.800,00 195.679.400,00 (35.888.400,00) 84,50 02.2.01.03 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 51.782.700,00 32.941.700,00 (18.841.000,00) 63,62 02.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 51.782.700,00 32.941.700,00 (18.841.000,00) 63,62 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.782.700,00 32.941.700,00 (18.841.000,00) 63,62 02.2.01.12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 100.253.900,00 83.296.500,00 (16.957.400,00) 83,09 02.2.01.12.5.1 BELANJA OPERASI 100.253.900,00 83.296.500,00 (16.957.400,00) 83,09 02.2.01.12.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.253.900,00 83.296.500,00 (16.957.400,00) 83,09 02.2.01.14 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 79.531.200,00 79.441.200,00 (90.000,00) 99,89 02.2.01.14.5.1 BELANJA OPERASI 79.531.200,00 79.441.200,00 (90.000,00) 99,89 02.2.01.14.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.531.200,00 79.441.200,00 (90.000,00) 99,89 02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 770.000.000,00 748.560.000,00 (21.440.000,00) 97,22 02.2.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 570.000.000,00 565.560.000,00 (4.440.000,00) 99,22 02.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 380.000.000,00 380.000.000,00 0,00 100,00 02.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 380.000.000,00 380.000.000,00 0,00 100,00 02.2.03.02.5.2 BELANJA MODAL 190.000.000,00 185.560.000,00 (4.440.000,00) 97,66 02.2.03.02.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 190.000.000,00 185.560.000,00 (4.440.000,00) 97,66 Printed By SIMDA-NG | 173 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.03.05 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 200.000.000,00 183.000.000,00 (17.000.000,00) 91,50 02.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 183.000.000,00 (17.000.000,00) 91,50 02.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 183.000.000,00 (17.000.000,00) 91,50 02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 02.2.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 02.2.04.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 641.757.100,00 631.059.345,00 (10.697.755,00) 98,33 03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 357.390.300,00 347.300.113,00 (10.090.187,00) 97,18 03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 67.018.800,00 66.426.389,00 (592.411,00) 99,12 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 67.018.800,00 66.426.389,00 (592.411,00) 99,12 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.018.800,00 66.426.389,00 (592.411,00) 99,12 03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 9.377.400,00 9.335.000,00 (42.400,00) 99,55 03.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 9.377.400,00 9.335.000,00 (42.400,00) 99,55 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.377.400,00 9.335.000,00 (42.400,00) 99,55 03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 19.487.500,00 16.955.000,00 (2.532.500,00) 87,00 03.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 19.487.500,00 16.955.000,00 (2.532.500,00) 87,00 03.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.487.500,00 16.955.000,00 (2.532.500,00) 87,00 03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 52.826.100,00 52.500.688,00 (325.412,00) 99,38 03.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 52.826.100,00 52.500.688,00 (325.412,00) 99,38 03.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.826.100,00 52.500.688,00 (325.412,00) 99,38 03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 71.550.600,00 71.447.846,00 (102.754,00) 99,86 03.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 71.550.600,00 71.447.846,00 (102.754,00) 99,86 03.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.550.600,00 71.447.846,00 (102.754,00) 99,86 03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 9.377.400,00 9.335.000,00 (42.400,00) 99,55 03.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 9.377.400,00 9.335.000,00 (42.400,00) 99,55 Printed By SIMDA-NG | 174 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.377.400,00 9.335.000,00 (42.400,00) 99,55 03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 19.487.500,00 17.632.000,00 (1.855.500,00) 90,48 03.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 19.487.500,00 17.632.000,00 (1.855.500,00) 90,48 03.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.487.500,00 17.632.000,00 (1.855.500,00) 90,48 03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 108.265.000,00 103.668.190,00 (4.596.810,00) 95,75 03.2.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 108.265.000,00 103.668.190,00 (4.596.810,00) 95,75 03.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.265.000,00 103.668.190,00 (4.596.810,00) 95,75 03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 94.443.800,00 94.162.026,00 (281.774,00) 99,70 03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 24.894.700,00 24.861.700,00 (33.000,00) 99,87 03.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 24.894.700,00 24.861.700,00 (33.000,00) 99,87 03.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.894.700,00 24.861.700,00 (33.000,00) 99,87 03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 4.512.600,00 4.475.300,00 (37.300,00) 99,17 03.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 4.512.600,00 4.475.300,00 (37.300,00) 99,17 03.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.512.600,00 4.475.300,00 (37.300,00) 99,17 03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 6.635.400,00 6.623.100,00 (12.300,00) 99,81 03.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 6.635.400,00 6.623.100,00 (12.300,00) 99,81 03.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.635.400,00 6.623.100,00 (12.300,00) 99,81 03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 10.016.300,00 10.015.000,00 (1.300,00) 99,99 03.2.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 10.016.300,00 10.015.000,00 (1.300,00) 99,99 03.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.016.300,00 10.015.000,00 (1.300,00) 99,99 03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 7.864.700,00 7.698.700,00 (166.000,00) 97,89 03.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 7.864.700,00 7.698.700,00 (166.000,00) 97,89 03.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.864.700,00 7.698.700,00 (166.000,00) 97,89 03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 4.500.200,00 4.480.200,00 (20.000,00) 99,56 03.2.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 4.500.200,00 4.480.200,00 (20.000,00) 99,56 Printed By SIMDA-NG | 175 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.02.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.200,00 4.480.200,00 (20.000,00) 99,56 03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 4.397.700,00 4.386.000,00 (11.700,00) 99,73 03.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 4.397.700,00 4.386.000,00 (11.700,00) 99,73 03.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.397.700,00 4.386.000,00 (11.700,00) 99,73 03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 31.622.200,00 31.622.026,00 (174,00) 100,00 03.2.02.08.5.1 BELANJA OPERASI 31.622.200,00 31.622.026,00 (174,00) 100,00 03.2.02.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.622.200,00 31.622.026,00 (174,00) 100,00 03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 189.923.000,00 189.597.206,00 (325.794,00) 99,83 03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 41.034.800,00 40.903.300,00 (131.500,00) 99,68 03.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 41.034.800,00 40.903.300,00 (131.500,00) 99,68 03.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.034.800,00 40.903.300,00 (131.500,00) 99,68 03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 4.334.100,00 4.302.000,00 (32.100,00) 99,26 03.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 4.334.100,00 4.302.000,00 (32.100,00) 99,26 03.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.334.100,00 4.302.000,00 (32.100,00) 99,26 03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 9.958.300,00 9.958.300,00 0,00 100,00 03.2.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 9.958.300,00 9.958.300,00 0,00 100,00 03.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.958.300,00 9.958.300,00 0,00 100,00 03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 16.438.400,00 16.418.600,00 (19.800,00) 99,88 03.2.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 16.438.400,00 16.418.600,00 (19.800,00) 99,88 03.2.03.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.438.400,00 16.418.600,00 (19.800,00) 99,88 03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 24.355.200,00 24.265.550,00 (89.650,00) 99,63 03.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 24.355.200,00 24.265.550,00 (89.650,00) 99,63 03.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.355.200,00 24.265.550,00 (89.650,00) 99,63 03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 2.830.300,00 2.815.500,00 (14.800,00) 99,48 03.2.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 2.830.300,00 2.815.500,00 (14.800,00) 99,48 03.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.830.300,00 2.815.500,00 (14.800,00) 99,48 Printed By SIMDA-NG | 176 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 12.684.400,00 12.652.700,00 (31.700,00) 99,75 03.2.03.07.5.1 BELANJA OPERASI 12.684.400,00 12.652.700,00 (31.700,00) 99,75 03.2.03.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.684.400,00 12.652.700,00 (31.700,00) 99,75 03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 78.287.500,00 78.281.256,00 (6.244,00) 99,99 03.2.03.08.5.1 BELANJA OPERASI 78.287.500,00 78.281.256,00 (6.244,00) 99,99 03.2.03.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.287.500,00 78.281.256,00 (6.244,00) 99,99 SURPLUS / DEFISIT (6.541.452.313,00) (6.175.115.061,00) 366.337.252,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (6.541.452.313,00) (6.175.115.061,00) 366.337.252,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 177 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN SKPD : 5-02.0-00.0-00.01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 614.861.180.498,00 665.470.540.445,91 50.609.359.947,91 108,23 00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.913.756.689,00 10.135.782.859,91 2.222.026.170,91 128,08 00.0.00.00.4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 0 00.0.00.00.4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.986.992.268,00 2.986.992.268,00 0,00 100,00 00.0.00.00.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 4.926.764.421,00 7.142.490.591,91 2.215.726.170,91 144,97 00.0.00.00.4.2 PENDAPATAN TRANSFER 599.798.573.254,00 650.349.147.009,00 50.550.573.755,00 108,43 00.0.00.00.4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 584.962.209.885,00 633.530.328.368,00 48.568.118.483,00 108,30 00.0.00.00.4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 14.836.363.369,00 16.818.818.641,00 1.982.455.272,00 113,36 00.0.00.00.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.148.850.555,00 4.985.610.577,00 (2.163.239.978,00) 69,74 00.0.00.00.4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 7.148.850.555,00 4.985.610.577,00 (2.163.239.978,00) 69,74 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 103.917.779.183,00 100.471.801.656,00 (3.445.977.527,00) 96,68 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.012.917.264,00 4.358.589.335,00 (654.327.929,00) 86,95 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.999.000,00 13.891.200,00 (107.800,00) 99,23 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.999.900,00 1.978.000,00 (21.900,00) 98,90 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.999.900,00 1.978.000,00 (21.900,00) 98,90 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.900,00 1.978.000,00 (21.900,00) 98,90 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.999.900,00 1.988.000,00 (11.900,00) 99,40 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.999.900,00 1.988.000,00 (11.900,00) 99,40 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.900,00 1.988.000,00 (11.900,00) 99,40 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.000.000,00 1.979.500,00 (20.500,00) 98,98 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.979.500,00 (20.500,00) 98,98 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.979.500,00 (20.500,00) 98,98 Printed By SIMDA-NG | 178 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.999.500,00 1.978.000,00 (21.500,00) 98,92 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.999.500,00 1.978.000,00 (21.500,00) 98,92 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.500,00 1.978.000,00 (21.500,00) 98,92 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.000.000,00 1.968.000,00 (32.000,00) 98,40 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.968.000,00 (32.000,00) 98,40 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.968.000,00 (32.000,00) 98,40 01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.999.700,00 1.999.700,00 0,00 100,00 01.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.999.700,00 1.999.700,00 0,00 100,00 01.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.700,00 1.999.700,00 0,00 100,00 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.460.489.136,00 2.931.673.582,00 (528.815.554,00) 84,72 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.964.358.836,00 2.548.776.082,00 (415.582.754,00) 85,98 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.964.358.836,00 2.548.776.082,00 (415.582.754,00) 85,98 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 2.964.358.836,00 2.548.776.082,00 (415.582.754,00) 85,98 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 422.610.000,00 326.314.500,00 (96.295.500,00) 77,21 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 422.610.000,00 326.314.500,00 (96.295.500,00) 77,21 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 159.576.000,00 144.596.000,00 (14.980.000,00) 90,61 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 263.034.000,00 181.718.500,00 (81.315.500,00) 69,09 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.999.900,00 1.999.500,00 (400,00) 99,98 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.999.900,00 1.999.500,00 (400,00) 99,98 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.900,00 1.999.500,00 (400,00) 99,98 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 71.520.400,00 54.583.500,00 (16.936.900,00) 76,32 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 71.520.400,00 54.583.500,00 (16.936.900,00) 76,32 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.520.400,00 54.583.500,00 (16.936.900,00) 76,32 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.168.000,00 3.168.000,00 0,00 100,00 01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.168.000,00 3.168.000,00 0,00 100,00 01.2.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 3.168.000,00 3.168.000,00 0,00 100,00 01.2.03.06.5.1.01 Belanja Pegawai 3.168.000,00 3.168.000,00 0,00 100,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 214.992.450,00 167.245.000,00 (47.747.450,00) 77,79 01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 100,00 01.2.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 100,00 01.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 100,00 01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 84.407.450,00 74.045.000,00 (10.362.450,00) 87,72 Printed By SIMDA-NG | 179 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.05.10.5.1 BELANJA OPERASI 84.407.450,00 74.045.000,00 (10.362.450,00) 87,72 01.2.05.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.407.450,00 74.045.000,00 (10.362.450,00) 87,72 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 88.085.000,00 50.700.000,00 (37.385.000,00) 57,56 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 88.085.000,00 50.700.000,00 (37.385.000,00) 57,56 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.085.000,00 50.700.000,00 (37.385.000,00) 57,56 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 724.146.920,00 706.218.093,00 (17.928.827,00) 97,52 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.387.020,00 3.387.000,00 (20,00) 100,00 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.387.020,00 3.387.000,00 (20,00) 100,00 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.387.020,00 3.387.000,00 (20,00) 100,00 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 51.003.900,00 49.966.000,00 (1.037.900,00) 97,97 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 51.003.900,00 49.966.000,00 (1.037.900,00) 97,97 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.003.900,00 49.966.000,00 (1.037.900,00) 97,97 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 48.500.000,00 47.954.000,00 (546.000,00) 98,87 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 48.500.000,00 47.954.000,00 (546.000,00) 98,87 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.500.000,00 47.954.000,00 (546.000,00) 98,87 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 19.500.000,00 4.500.000,00 (15.000.000,00) 23,08 01.2.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 4.500.000,00 (13.500.000,00) 25,00 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 4.500.000,00 (13.500.000,00) 25,00 01.2.06.06.5.2 BELANJA MODAL 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0 01.2.06.06.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 96.698.000,00 95.795.400,00 (902.600,00) 99,07 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 96.698.000,00 95.795.400,00 (902.600,00) 99,07 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.698.000,00 95.795.400,00 (902.600,00) 99,07 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 505.058.000,00 504.615.693,00 (442.307,00) 99,91 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 505.058.000,00 504.615.693,00 (442.307,00) 99,91 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 505.058.000,00 504.615.693,00 (442.307,00) 99,91 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 249.500.000,00 228.702.600,00 (20.797.400,00) 91,66 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 186.410.000,00 165.612.600,00 (20.797.400,00) 88,84 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 186.410.000,00 165.612.600,00 (20.797.400,00) 88,84 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 186.410.000,00 165.612.600,00 (20.797.400,00) 88,84 01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.090.000,00 8.090.000,00 0,00 100,00 01.2.07.10.5.2 BELANJA MODAL 8.090.000,00 8.090.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 180 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.07.10.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.090.000,00 8.090.000,00 0,00 100,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 137.375.600,00 128.225.360,00 (9.150.240,00) 93,34 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 97.139.000,00 91.139.860,00 (5.999.140,00) 93,82 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 97.139.000,00 91.139.860,00 (5.999.140,00) 93,82 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.139.000,00 91.139.860,00 (5.999.140,00) 93,82 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 34.236.600,00 31.085.500,00 (3.151.100,00) 90,80 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 34.236.600,00 31.085.500,00 (3.151.100,00) 90,80 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.236.600,00 31.085.500,00 (3.151.100,00) 90,80 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 209.246.158,00 179.465.500,00 (29.780.658,00) 85,77 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 47.250.000,00 46.227.500,00 (1.022.500,00) 97,84 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 47.250.000,00 46.227.500,00 (1.022.500,00) 97,84 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.250.000,00 46.227.500,00 (1.022.500,00) 97,84 01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 135.772.000,00 111.564.000,00 (24.208.000,00) 82,17 01.2.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 135.772.000,00 111.564.000,00 (24.208.000,00) 82,17 01.2.09.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.772.000,00 111.564.000,00 (24.208.000,00) 82,17 01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.840.000,00 11.352.500,00 (4.487.500,00) 71,67 01.2.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 15.840.000,00 11.352.500,00 (4.487.500,00) 71,67 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.840.000,00 11.352.500,00 (4.487.500,00) 71,67 01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.384.158,00 10.321.500,00 (62.658,00) 99,40 01.2.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 10.384.158,00 10.321.500,00 (62.658,00) 99,40 01.2.09.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.384.158,00 10.321.500,00 (62.658,00) 99,40 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 97.321.862.687,00 94.646.390.621,00 (2.675.472.066,00) 97,25 02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 624.459.599,00 582.407.019,00 (42.052.580,00) 93,27 02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 32.895.200,00 32.822.200,00 (73.000,00) 99,78 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 32.895.200,00 32.822.200,00 (73.000,00) 99,78 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.895.200,00 32.822.200,00 (73.000,00) 99,78 02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 35.662.849,00 35.612.849,00 (50.000,00) 99,86 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 35.662.849,00 35.612.849,00 (50.000,00) 99,86 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.662.849,00 35.612.849,00 (50.000,00) 99,86 Printed By SIMDA-NG | 181 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 25.844.000,00 10.304.000,00 (15.540.000,00) 39,87 02.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 25.844.000,00 10.304.000,00 (15.540.000,00) 39,87 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.844.000,00 10.304.000,00 (15.540.000,00) 39,87 02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 31.620.900,00 16.584.900,00 (15.036.000,00) 52,45 02.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 31.620.900,00 16.584.900,00 (15.036.000,00) 52,45 02.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.620.900,00 16.584.900,00 (15.036.000,00) 52,45 02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 286.496.200,00 279.728.200,00 (6.768.000,00) 97,64 02.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 286.496.200,00 279.728.200,00 (6.768.000,00) 97,64 02.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 286.496.200,00 279.728.200,00 (6.768.000,00) 97,64 02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 164.203.800,00 159.744.220,00 (4.459.580,00) 97,28 02.2.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 164.203.800,00 159.744.220,00 (4.459.580,00) 97,28 02.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.203.800,00 159.744.220,00 (4.459.580,00) 97,28 02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 7.577.150,00 7.577.150,00 0,00 100,00 02.2.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 7.577.150,00 7.577.150,00 0,00 100,00 02.2.01.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.577.150,00 7.577.150,00 0,00 100,00 02.2.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 2.975.500,00 2.975.500,00 0,00 100,00 02.2.01.10.5.1 BELANJA OPERASI 2.975.500,00 2.975.500,00 0,00 100,00 02.2.01.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.975.500,00 2.975.500,00 0,00 100,00 02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 8.686.500,00 8.686.500,00 0,00 100,00 02.2.01.11.5.1 BELANJA OPERASI 8.686.500,00 8.686.500,00 0,00 100,00 02.2.01.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.686.500,00 8.686.500,00 0,00 100,00 02.2.01.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 8.390.000,00 8.264.000,00 (126.000,00) 98,50 02.2.01.12.5.1 BELANJA OPERASI 8.390.000,00 8.264.000,00 (126.000,00) 98,50 02.2.01.12.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.390.000,00 8.264.000,00 (126.000,00) 98,50 02.2.01.13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 20.107.500,00 20.107.500,00 0,00 100,00 02.2.01.13.5.1 BELANJA OPERASI 20.107.500,00 20.107.500,00 0,00 100,00 02.2.01.13.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.107.500,00 20.107.500,00 0,00 100,00 02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 582.478.197,00 574.445.141,00 (8.033.056,00) 98,62 02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 150.485.800,00 148.534.900,00 (1.950.900,00) 98,70 02.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 150.485.800,00 148.534.900,00 (1.950.900,00) 98,70 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.485.800,00 148.534.900,00 (1.950.900,00) 98,70 02.2.02.02 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 12.317.300,00 12.317.300,00 0,00 100,00 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 12.317.300,00 12.317.300,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 182 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.317.300,00 12.317.300,00 0,00 100,00 02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 61.377.800,00 61.194.700,00 (183.100,00) 99,70 02.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 61.377.800,00 61.194.700,00 (183.100,00) 99,70 02.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.377.800,00 61.194.700,00 (183.100,00) 99,70 02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 149.784.200,00 146.581.032,00 (3.203.168,00) 97,86 02.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 149.784.200,00 146.581.032,00 (3.203.168,00) 97,86 02.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.784.200,00 146.581.032,00 (3.203.168,00) 97,86 02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 73.181.200,00 71.115.600,00 (2.065.600,00) 97,18 02.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 73.181.200,00 71.115.600,00 (2.065.600,00) 97,18 02.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.181.200,00 71.115.600,00 (2.065.600,00) 97,18 02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 25.331.900,00 25.289.600,00 (42.300,00) 99,83 02.2.02.09.5.1 BELANJA OPERASI 25.331.900,00 25.289.600,00 (42.300,00) 99,83 02.2.02.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.331.900,00 25.289.600,00 (42.300,00) 99,83 02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 109.999.997,00 109.412.009,00 (587.988,00) 99,47 02.2.02.11.5.1 BELANJA OPERASI 109.999.997,00 109.412.009,00 (587.988,00) 99,47 02.2.02.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.999.997,00 109.412.009,00 (587.988,00) 99,47 02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 706.423.390,00 681.980.830,00 (24.442.560,00) 96,54 02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 5.747.800,00 5.746.000,00 (1.800,00) 99,97 02.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 5.747.800,00 5.746.000,00 (1.800,00) 99,97 02.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.747.800,00 5.746.000,00 (1.800,00) 99,97 02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 31.789.500,00 31.775.500,00 (14.000,00) 99,96 02.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 31.789.500,00 31.775.500,00 (14.000,00) 99,96 02.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.789.500,00 31.775.500,00 (14.000,00) 99,96 02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 59.665.690,00 59.319.800,00 (345.890,00) 99,42 02.2.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 59.665.690,00 59.319.800,00 (345.890,00) 99,42 Printed By SIMDA-NG | 183 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.665.690,00 59.319.800,00 (345.890,00) 99,42 02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 191.563.000,00 187.531.430,00 (4.031.570,00) 97,90 02.2.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 191.563.000,00 187.531.430,00 (4.031.570,00) 97,90 02.2.03.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.563.000,00 187.531.430,00 (4.031.570,00) 97,90 02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 165.149.900,00 157.358.000,00 (7.791.900,00) 95,28 02.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 165.149.900,00 157.358.000,00 (7.791.900,00) 95,28 02.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.149.900,00 157.358.000,00 (7.791.900,00) 95,28 02.2.03.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 26.533.900,00 26.257.000,00 (276.900,00) 98,96 02.2.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 26.533.900,00 26.257.000,00 (276.900,00) 98,96 02.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.533.900,00 26.257.000,00 (276.900,00) 98,96 02.2.03.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 7.273.600,00 0,00 (7.273.600,00) 0 02.2.03.07.5.1 BELANJA OPERASI 7.273.600,00 0,00 (7.273.600,00) 0 02.2.03.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.273.600,00 0,00 (7.273.600,00) 0 02.2.03.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 9.778.200,00 9.771.000,00 (7.200,00) 99,93 02.2.03.08.5.1 BELANJA OPERASI 9.778.200,00 9.771.000,00 (7.200,00) 99,93 02.2.03.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.778.200,00 9.771.000,00 (7.200,00) 99,93 02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 157.723.300,00 157.580.100,00 (143.200,00) 99,91 02.2.03.09.5.1 BELANJA OPERASI 157.723.300,00 157.580.100,00 (143.200,00) 99,91 02.2.03.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.723.300,00 157.580.100,00 (143.200,00) 99,91 02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 51.198.500,00 46.642.000,00 (4.556.500,00) 91,10 02.2.03.11.5.1 BELANJA OPERASI 51.198.500,00 46.642.000,00 (4.556.500,00) 91,10 02.2.03.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.198.500,00 46.642.000,00 (4.556.500,00) 91,10 02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 95.408.501.501,00 92.807.557.631,00 (2.600.943.870,00) 97,27 02.2.04.02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah 49.390.300,00 0,00 (49.390.300,00) 0 02.2.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 46.390.300,00 0,00 (46.390.300,00) 0 02.2.04.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.390.300,00 0,00 (46.390.300,00) 0 02.2.04.02.5.2 BELANJA MODAL 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0 02.2.04.02.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0 Printed By SIMDA-NG | 184 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 92.808.425.020,00 92.807.557.631,00 (867.389,00) 100,00 02.2.04.08.5.4 BELANJA TRANSFER 92.808.425.020,00 92.807.557.631,00 (867.389,00) 100,00 02.2.04.08.5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 92.808.425.020,00 92.807.557.631,00 (867.389,00) 100,00 02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 2.550.686.181,00 0,00 (2.550.686.181,00) 0 02.2.04.09.5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.550.686.181,00 0,00 (2.550.686.181,00) 0 02.2.04.09.5.3.01 Belanja Tidak Terduga 2.550.686.181,00 0,00 (2.550.686.181,00) 0 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.582.999.232,00 1.466.821.700,00 (116.177.532,00) 92,66 03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.582.999.232,00 1.466.821.700,00 (116.177.532,00) 92,66 03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga 120.042.370,00 118.948.000,00 (1.094.370,00) 99,09 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 120.042.370,00 118.948.000,00 (1.094.370,00) 99,09 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.042.370,00 118.948.000,00 (1.094.370,00) 99,09 03.2.01.02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 39.622.750,00 39.333.000,00 (289.750,00) 99,27 03.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 39.622.750,00 39.333.000,00 (289.750,00) 99,27 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.622.750,00 39.333.000,00 (289.750,00) 99,27 03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 24.327.400,00 24.296.500,00 (30.900,00) 99,87 03.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 24.327.400,00 24.296.500,00 (30.900,00) 99,87 03.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.327.400,00 24.296.500,00 (30.900,00) 99,87 03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 48.956.550,00 47.255.400,00 (1.701.150,00) 96,53 03.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 48.956.550,00 47.255.400,00 (1.701.150,00) 96,53 03.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.956.550,00 47.255.400,00 (1.701.150,00) 96,53 03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah 699.525.590,00 633.916.129,00 (65.609.461,00) 90,62 03.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 644.525.590,00 579.692.629,00 (64.832.961,00) 89,94 03.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 644.525.590,00 579.692.629,00 (64.832.961,00) 89,94 03.2.01.07.5.2 BELANJA MODAL 55.000.000,00 54.223.500,00 (776.500,00) 98,59 03.2.01.07.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.000.000,00 54.223.500,00 (776.500,00) 98,59 03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah 438.290.134,00 391.853.671,00 (46.436.463,00) 89,41 03.2.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 341.290.134,00 304.253.671,00 (37.036.463,00) 89,15 03.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 341.290.134,00 304.253.671,00 (37.036.463,00) 89,15 03.2.01.08.5.2 BELANJA MODAL 97.000.000,00 87.600.000,00 (9.400.000,00) 90,31 03.2.01.08.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 97.000.000,00 87.600.000,00 (9.400.000,00) 90,31 03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 39.021.800,00 38.872.000,00 (149.800,00) 99,62 03.2.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 39.021.800,00 38.872.000,00 (149.800,00) 99,62 03.2.01.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.021.800,00 38.872.000,00 (149.800,00) 99,62 03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 14.380.790,00 14.222.000,00 (158.790,00) 98,90 03.2.01.10.5.1 BELANJA OPERASI 14.380.790,00 14.222.000,00 (158.790,00) 98,90 Printed By SIMDA-NG | 185 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.01.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.380.790,00 14.222.000,00 (158.790,00) 98,90 03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 21.337.580,00 21.248.300,00 (89.280,00) 99,58 03.2.01.11.5.1 BELANJA OPERASI 21.337.580,00 21.248.300,00 (89.280,00) 99,58 03.2.01.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.337.580,00 21.248.300,00 (89.280,00) 99,58 03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 94.854.900,00 94.412.700,00 (442.200,00) 99,53 03.2.01.12.5.1 BELANJA OPERASI 94.854.900,00 94.412.700,00 (442.200,00) 99,53 03.2.01.12.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.854.900,00 94.412.700,00 (442.200,00) 99,53 03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 42.639.368,00 42.464.000,00 (175.368,00) 99,59 03.2.01.13.5.1 BELANJA OPERASI 42.639.368,00 42.464.000,00 (175.368,00) 99,59 03.2.01.13.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.639.368,00 42.464.000,00 (175.368,00) 99,59 SURPLUS / DEFISIT 510.943.401.315,00 564.998.738.789,91 54.055.337.474,91 110,58 PEMBIAYAAN 00.0.00.00.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 127.523.376.742,00 127.523.376.742,19 0,19 100,00 00.0.00.00.6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 127.523.376.742,00 127.523.376.742,19 0,19 100,00 00.0.00.00.6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 100,00 00.0.00.00.6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 122.523.376.742,00 122.523.376.742,19 0,19 100,00 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 633.466.778.057,00 687.522.115.532,10 54.055.337.475,10 108,53 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 186 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN SKPD : 5-02.0-00.0-00.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 3.506.987.704,00 5.038.664.646,00 1.531.676.942,00 143,68 00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.506.987.704,00 5.038.664.646,00 1.531.676.942,00 143,68 00.0.00.00.4.1.01 Pajak Daerah 3.506.987.704,00 5.038.664.646,00 1.531.676.942,00 143,68 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 2.956.748.982,00 2.641.237.360,00 (315.511.622,00) 89,33 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.607.455.062,00 2.303.138.258,00 (304.316.804,00) 88,33 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.116.700,00 5.116.700,00 0,00 100,00 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 818.800,00 818.800,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 818.800,00 818.800,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 818.800,00 818.800,00 0,00 100,00 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 978.900,00 978.900,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 978.900,00 978.900,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 978.900,00 978.900,00 0,00 100,00 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 914.200,00 914.200,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 914.200,00 914.200,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 914.200,00 914.200,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 923.200,00 923.200,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 923.200,00 923.200,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 923.200,00 923.200,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 893.000,00 893.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 893.000,00 893.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 893.000,00 893.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 588.600,00 588.600,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 588.600,00 588.600,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 187 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 588.600,00 588.600,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.475.159.542,00 1.234.078.731,00 (241.080.811,00) 83,66 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.397.110.142,00 1.156.029.331,00 (241.080.811,00) 82,74 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.397.110.142,00 1.156.029.331,00 (241.080.811,00) 82,74 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 1.397.110.142,00 1.156.029.331,00 (241.080.811,00) 82,74 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 76.543.200,00 76.543.200,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 76.543.200,00 76.543.200,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 51.192.000,00 51.192.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.351.200,00 25.351.200,00 0,00 100,00 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 510.000,00 510.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 510.000,00 510.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 510.000,00 510.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 996.200,00 996.200,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 996.200,00 996.200,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 996.200,00 996.200,00 0,00 100,00 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 8.643.000,00 8.643.000,00 0,00 100,00 01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 924.500,00 924.500,00 0,00 100,00 01.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 924.500,00 924.500,00 0,00 100,00 01.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 924.500,00 924.500,00 0,00 100,00 01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.718.500,00 7.718.500,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 7.718.500,00 7.718.500,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.718.500,00 7.718.500,00 0,00 100,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 35.909.100,00 35.909.100,00 0,00 100,00 01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 21.909.100,00 21.909.100,00 0,00 100,00 01.2.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 21.909.100,00 21.909.100,00 0,00 100,00 01.2.05.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.909.100,00 21.909.100,00 0,00 100,00 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 222.237.120,00 221.254.980,00 (982.140,00) 99,56 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 625.400,00 625.400,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 625.400,00 625.400,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 625.400,00 625.400,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 188 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.703.400,00 26.703.400,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 26.703.400,00 26.703.400,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.703.400,00 26.703.400,00 0,00 100,00 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 01.2.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 01.2.06.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.764.600,00 12.764.600,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 12.764.600,00 12.764.600,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.764.600,00 12.764.600,00 0,00 100,00 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.320.000,00 4.080.000,00 (240.000,00) 94,44 01.2.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 4.320.000,00 4.080.000,00 (240.000,00) 94,44 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.320.000,00 4.080.000,00 (240.000,00) 94,44 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.829.000,00 17.829.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 17.829.000,00 17.829.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.829.000,00 17.829.000,00 0,00 100,00 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 158.494.720,00 157.752.580,00 (742.140,00) 99,53 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 158.494.720,00 157.752.580,00 (742.140,00) 99,53 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.494.720,00 157.752.580,00 (742.140,00) 99,53 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 283.100.000,00 281.790.000,00 (1.310.000,00) 99,54 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 234.100.000,00 232.790.000,00 (1.310.000,00) 99,44 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 234.100.000,00 232.790.000,00 (1.310.000,00) 99,44 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 234.100.000,00 232.790.000,00 (1.310.000,00) 99,44 01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1 BELANJA OPERASI 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 473.289.600,00 412.494.747,00 (60.794.853,00) 87,15 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,67 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,67 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,67 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 462.297.600,00 402.702.747,00 (59.594.853,00) 87,11 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 462.297.600,00 402.702.747,00 (59.594.853,00) 87,11 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 462.297.600,00 402.702.747,00 (59.594.853,00) 87,11 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.392.000,00 7.392.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 7.392.000,00 7.392.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.392.000,00 7.392.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 189 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 104.000.000,00 103.851.000,00 (149.000,00) 99,86 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 54.000.000,00 53.901.000,00 (99.000,00) 99,82 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 54.000.000,00 53.901.000,00 (99.000,00) 99,82 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 53.901.000,00 (99.000,00) 99,82 01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000,00 49.950.000,00 (50.000,00) 99,90 01.2.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.950.000,00 (50.000,00) 99,90 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.950.000,00 (50.000,00) 99,90 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 349.293.920,00 338.099.102,00 (11.194.818,00) 96,80 04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 349.293.920,00 338.099.102,00 (11.194.818,00) 96,80 04.2.01.01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 6.663.500,00 4.873.500,00 (1.790.000,00) 73,14 04.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 283.500,00 283.500,00 0,00 100,00 04.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.500,00 283.500,00 0,00 100,00 04.2.01.01.5.2 BELANJA MODAL 6.380.000,00 4.590.000,00 (1.790.000,00) 71,94 04.2.01.01.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.380.000,00 4.590.000,00 (1.790.000,00) 71,94 04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 27.251.200,00 27.248.402,00 (2.798,00) 99,99 04.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 27.251.200,00 27.248.402,00 (2.798,00) 99,99 04.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.251.200,00 27.248.402,00 (2.798,00) 99,99 04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 11.441.000,00 11.406.000,00 (35.000,00) 99,69 04.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 11.441.000,00 11.406.000,00 (35.000,00) 99,69 04.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.441.000,00 11.406.000,00 (35.000,00) 99,69 04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 30.046.800,00 29.948.800,00 (98.000,00) 99,67 04.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 30.046.800,00 29.948.800,00 (98.000,00) 99,67 04.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.046.800,00 29.948.800,00 (98.000,00) 99,67 04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 19.238.300,00 13.838.300,00 (5.400.000,00) 71,93 04.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 19.238.300,00 13.838.300,00 (5.400.000,00) 71,93 04.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.238.300,00 13.838.300,00 (5.400.000,00) 71,93 04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 17.643.000,00 17.568.000,00 (75.000,00) 99,57 04.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 17.643.000,00 17.568.000,00 (75.000,00) 99,57 04.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.643.000,00 17.568.000,00 (75.000,00) 99,57 04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 31.006.820,00 30.916.700,00 (90.120,00) 99,71 04.2.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 31.006.820,00 30.916.700,00 (90.120,00) 99,71 04.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.006.820,00 30.916.700,00 (90.120,00) 99,71 Printed By SIMDA-NG | 190 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 63.563.500,00 63.496.500,00 (67.000,00) 99,89 04.2.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 63.563.500,00 63.496.500,00 (67.000,00) 99,89 04.2.01.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.563.500,00 63.496.500,00 (67.000,00) 99,89 04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah 68.677.800,00 68.592.900,00 (84.900,00) 99,88 04.2.01.11.5.1 BELANJA OPERASI 68.677.800,00 68.592.900,00 (84.900,00) 99,88 04.2.01.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.677.800,00 68.592.900,00 (84.900,00) 99,88 04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 1.187.700,00 1.187.700,00 0,00 100,00 04.2.01.12.5.1 BELANJA OPERASI 1.187.700,00 1.187.700,00 0,00 100,00 04.2.01.12.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.187.700,00 1.187.700,00 0,00 100,00 04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 4.232.700,00 4.232.700,00 0,00 100,00 04.2.01.13.5.1 BELANJA OPERASI 4.232.700,00 4.232.700,00 0,00 100,00 04.2.01.13.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.232.700,00 4.232.700,00 0,00 100,00 04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 68.341.600,00 64.789.600,00 (3.552.000,00) 94,80 04.2.01.14.5.1 BELANJA OPERASI 68.341.600,00 64.789.600,00 (3.552.000,00) 94,80 04.2.01.14.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.341.600,00 64.789.600,00 (3.552.000,00) 94,80 SURPLUS / DEFISIT 550.238.722,00 2.397.427.286,00 1.847.188.564,00 435,71 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 550.238.722,00 2.397.427.286,00 1.847.188.564,00 435,71 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 191 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT SKPD : 6-01.0-00.0-00.01 INSPEKTORAT KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 4.253.049.390,00 4.107.084.267,00 (145.965.123,00) 96,57 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.883.564.490,00 2.749.855.967,00 (133.708.523,00) 95,36 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.007.800,00 5.007.800,00 0,00 100,00 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 927.900,00 927.900,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 927.900,00 927.900,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 927.900,00 927.900,00 0,00 100,00 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 922.400,00 922.400,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 922.400,00 922.400,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 922.400,00 922.400,00 0,00 100,00 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 869.800,00 869.800,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 869.800,00 869.800,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 869.800,00 869.800,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 385.200,00 385.200,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 385.200,00 385.200,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 385.200,00 385.200,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 849.300,00 849.300,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 849.300,00 849.300,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 849.300,00 849.300,00 0,00 100,00 01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 576.300,00 576.300,00 0,00 100,00 01.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 576.300,00 576.300,00 0,00 100,00 01.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 576.300,00 576.300,00 0,00 100,00 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 476.900,00 476.900,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 198 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 476.900,00 476.900,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 476.900,00 476.900,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.720.650.425,00 1.660.103.575,00 (60.546.850,00) 96,48 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.683.610.725,00 1.623.063.875,00 (60.546.850,00) 96,40 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.683.610.725,00 1.623.063.875,00 (60.546.850,00) 96,40 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 1.683.610.725,00 1.623.063.875,00 (60.546.850,00) 96,40 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 35.455.600,00 35.455.600,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 35.455.600,00 35.455.600,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 33.876.000,00 33.876.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.579.600,00 1.579.600,00 0,00 100,00 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 652.700,00 652.700,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 652.700,00 652.700,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 652.700,00 652.700,00 0,00 100,00 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 931.400,00 931.400,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 931.400,00 931.400,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 931.400,00 931.400,00 0,00 100,00 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.253.800,00 4.218.700,00 (35.100,00) 99,17 01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 512.900,00 477.800,00 (35.100,00) 93,16 01.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 512.900,00 477.800,00 (35.100,00) 93,16 01.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 512.900,00 477.800,00 (35.100,00) 93,16 01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.740.900,00 3.740.900,00 0,00 100,00 01.2.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 3.740.900,00 3.740.900,00 0,00 100,00 01.2.03.06.5.1.01 Belanja Pegawai 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00 01.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.280.900,00 1.280.900,00 0,00 100,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 372.063.600,00 322.571.567,00 (49.492.033,00) 86,70 01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 31.715.200,00 31.612.800,00 (102.400,00) 99,68 01.2.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 31.715.200,00 31.612.800,00 (102.400,00) 99,68 01.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.715.200,00 31.612.800,00 (102.400,00) 99,68 01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 178.548.800,00 143.543.167,00 (35.005.633,00) 80,39 01.2.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 178.548.800,00 143.543.167,00 (35.005.633,00) 80,39 01.2.05.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.548.800,00 143.543.167,00 (35.005.633,00) 80,39 01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 95.077.600,00 94.543.600,00 (534.000,00) 99,44 01.2.05.10.5.1 BELANJA OPERASI 95.077.600,00 94.543.600,00 (534.000,00) 99,44 01.2.05.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.077.600,00 94.543.600,00 (534.000,00) 99,44 Printed By SIMDA-NG | 199 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 66.722.000,00 52.872.000,00 (13.850.000,00) 79,24 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 66.722.000,00 52.872.000,00 (13.850.000,00) 79,24 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.722.000,00 52.872.000,00 (13.850.000,00) 79,24 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 563.005.265,00 547.913.500,00 (15.091.765,00) 97,32 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.167.000,00 4.167.000,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 4.167.000,00 4.167.000,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.167.000,00 4.167.000,00 0,00 100,00 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 323.366.425,00 311.131.800,00 (12.234.625,00) 96,22 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 11.086.800,00 11.086.800,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.086.800,00 11.086.800,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.2 BELANJA MODAL 312.279.625,00 300.045.000,00 (12.234.625,00) 96,08 01.2.06.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 312.279.625,00 300.045.000,00 (12.234.625,00) 96,08 01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 01.2.06.03.5.2 BELANJA MODAL 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 01.2.06.03.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.901.000,00 5.901.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 5.901.000,00 5.901.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.901.000,00 5.901.000,00 0,00 100,00 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.399.200,00 1.320.000,00 (79.200,00) 94,34 01.2.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.399.200,00 1.320.000,00 (79.200,00) 94,34 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.399.200,00 1.320.000,00 (79.200,00) 94,34 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.416.000,00 23.371.600,00 (2.044.400,00) 91,96 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 25.416.000,00 23.371.600,00 (2.044.400,00) 91,96 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.416.000,00 23.371.600,00 (2.044.400,00) 91,96 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 198.905.640,00 198.172.100,00 (733.540,00) 99,63 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 198.905.640,00 198.172.100,00 (733.540,00) 99,63 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.905.640,00 198.172.100,00 (733.540,00) 99,63 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 127.773.800,00 124.036.300,00 (3.737.500,00) 97,07 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 72.773.800,00 69.036.300,00 (3.737.500,00) 94,86 01.2.07.05.5.2 BELANJA MODAL 72.773.800,00 69.036.300,00 (3.737.500,00) 94,86 01.2.07.05.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.773.800,00 69.036.300,00 (3.737.500,00) 94,86 01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.10.5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 200 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28.019.800,00 26.915.150,00 (1.104.650,00) 96,06 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.297.000,00 6.297.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 6.297.000,00 6.297.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.297.000,00 6.297.000,00 0,00 100,00 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.307.000,00 13.202.350,00 (1.104.650,00) 92,28 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 14.307.000,00 13.202.350,00 (1.104.650,00) 92,28 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.307.000,00 13.202.350,00 (1.104.650,00) 92,28 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.415.800,00 7.415.800,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 7.415.800,00 7.415.800,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.415.800,00 7.415.800,00 0,00 100,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.790.000,00 59.089.375,00 (3.700.625,00) 94,11 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.500.000,00 36.999.375,00 (2.500.625,00) 93,67 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 39.500.000,00 36.999.375,00 (2.500.625,00) 93,67 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.500.000,00 36.999.375,00 (2.500.625,00) 93,67 01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 16.960.000,00 15.760.000,00 (1.200.000,00) 92,92 01.2.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 16.960.000,00 15.760.000,00 (1.200.000,00) 92,92 01.2.09.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.960.000,00 15.760.000,00 (1.200.000,00) 92,92 01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.330.000,00 6.330.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 6.330.000,00 6.330.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.330.000,00 6.330.000,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 995.483.100,00 992.475.100,00 (3.008.000,00) 99,70 02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 860.748.100,00 857.793.100,00 (2.955.000,00) 99,66 02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 168.093.200,00 167.838.200,00 (255.000,00) 99,85 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 168.093.200,00 167.838.200,00 (255.000,00) 99,85 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.093.200,00 167.838.200,00 (255.000,00) 99,85 02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 185.460.400,00 185.255.400,00 (205.000,00) 99,89 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 185.460.400,00 185.255.400,00 (205.000,00) 99,89 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.460.400,00 185.255.400,00 (205.000,00) 99,89 02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja 101.009.200,00 100.669.200,00 (340.000,00) 99,66 02.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 101.009.200,00 100.669.200,00 (340.000,00) 99,66 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.009.200,00 100.669.200,00 (340.000,00) 99,66 02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan 277.158.400,00 275.143.400,00 (2.015.000,00) 99,27 02.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 277.158.400,00 275.143.400,00 (2.015.000,00) 99,27 02.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 277.158.400,00 275.143.400,00 (2.015.000,00) 99,27 Printed By SIMDA-NG | 201 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.01.05 Pengawasan Desa 121.857.300,00 121.792.300,00 (65.000,00) 99,95 02.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 121.857.300,00 121.792.300,00 (65.000,00) 99,95 02.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.857.300,00 121.792.300,00 (65.000,00) 99,95 02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 7.169.600,00 7.094.600,00 (75.000,00) 98,95 02.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 7.169.600,00 7.094.600,00 (75.000,00) 98,95 02.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.169.600,00 7.094.600,00 (75.000,00) 98,95 02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 134.735.000,00 134.682.000,00 (53.000,00) 99,96 02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 64.453.400,00 64.405.400,00 (48.000,00) 99,93 02.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 64.453.400,00 64.405.400,00 (48.000,00) 99,93 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.453.400,00 64.405.400,00 (48.000,00) 99,93 02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 70.281.600,00 70.276.600,00 (5.000,00) 99,99 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 70.281.600,00 70.276.600,00 (5.000,00) 99,99 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.281.600,00 70.276.600,00 (5.000,00) 99,99 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 374.001.800,00 364.753.200,00 (9.248.600,00) 97,53 03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan 656.400,00 656.400,00 0,00 100,00 03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 656.400,00 656.400,00 0,00 100,00 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 656.400,00 656.400,00 0,00 100,00 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 656.400,00 656.400,00 0,00 100,00 03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 373.345.400,00 364.096.800,00 (9.248.600,00) 97,52 03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 300.494.700,00 295.077.700,00 (5.417.000,00) 98,20 03.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 300.494.700,00 295.077.700,00 (5.417.000,00) 98,20 03.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.494.700,00 295.077.700,00 (5.417.000,00) 98,20 03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 22.663.100,00 22.007.500,00 (655.600,00) 97,11 03.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 22.663.100,00 22.007.500,00 (655.600,00) 97,11 03.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.663.100,00 22.007.500,00 (655.600,00) 97,11 03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 41.943.700,00 38.875.700,00 (3.068.000,00) 92,69 03.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 41.943.700,00 38.875.700,00 (3.068.000,00) 92,69 03.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.943.700,00 38.875.700,00 (3.068.000,00) 92,69 03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 8.243.900,00 8.135.900,00 (108.000,00) 98,69 03.2.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 8.243.900,00 8.135.900,00 (108.000,00) 98,69 03.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.243.900,00 8.135.900,00 (108.000,00) 98,69 SURPLUS / DEFISIT (4.253.049.390,00) (4.107.084.267,00) 145.965.123,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (4.253.049.390,00) (4.107.084.267,00) 145.965.123,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH Printed By SIMDA-NG | 202 ANDI MUHAMMAD YUSUF Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN SKPD : 7-01.0-00.0-00.01 KECAMATAN LAKUDO KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 3.776.270.567,00 3.230.020.744,00 (546.249.823,00) 85,53 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.319.748.867,00 1.823.648.194,00 (496.100.673,00) 78,61 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.202.200,00 12.202.100,00 (1.000.100,00) 92,42 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.200.100,00 8.200.100,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 8.200.100,00 8.200.100,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.200.100,00 8.200.100,00 0,00 100,00 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.100,00 0,00 (1.000.100,00) 0 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.100,00 0,00 (1.000.100,00) 0 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.100,00 0,00 (1.000.100,00) 0 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.700,00 1.000.700,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.700,00 1.000.700,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.700,00 1.000.700,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.200,00 1.000.200,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.200,00 1.000.200,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.200,00 1.000.200,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.100,00 1.000.100,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.100,00 1.000.100,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.100,00 1.000.100,00 0,00 100,00 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.001.000,00 1.001.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.001.000,00 1.001.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.001.000,00 1.001.000,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.896.264.487,00 1.470.483.949,00 (425.780.538,00) 77,55 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.798.400.187,00 1.374.719.649,00 (423.680.538,00) 76,44 Printed By SIMDA-NG | 203 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.798.400.187,00 1.374.719.649,00 (423.680.538,00) 76,44 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 1.798.400.187,00 1.374.719.649,00 (423.680.538,00) 76,44 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 94.863.100,00 92.763.100,00 (2.100.000,00) 97,79 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 94.863.100,00 92.763.100,00 (2.100.000,00) 97,79 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 55.152.000,00 55.152.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.711.100,00 37.611.100,00 (2.100.000,00) 94,71 01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.000.500,00 1.000.500,00 0,00 100,00 01.2.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.500,00 1.000.500,00 0,00 100,00 01.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.500,00 1.000.500,00 0,00 100,00 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.500,00 1.000.500,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.500,00 1.000.500,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.500,00 1.000.500,00 0,00 100,00 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.000.200,00 1.000.200,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.200,00 1.000.200,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.200,00 1.000.200,00 0,00 100,00 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.203.500,00 5.203.500,00 0,00 100,00 01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.203.500,00 5.203.500,00 0,00 100,00 01.2.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 5.203.500,00 5.203.500,00 0,00 100,00 01.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.203.500,00 5.203.500,00 0,00 100,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 71.050.000,00 70.135.550,00 (914.450,00) 98,71 01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 14.450.000,00 14.435.550,00 (14.450,00) 99,90 01.2.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 14.450.000,00 14.435.550,00 (14.450,00) 99,90 01.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.450.000,00 14.435.550,00 (14.450,00) 99,90 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 56.600.000,00 55.700.000,00 (900.000,00) 98,41 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 56.600.000,00 55.700.000,00 (900.000,00) 98,41 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.600.000,00 55.700.000,00 (900.000,00) 98,41 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 147.105.150,00 134.087.150,00 (13.018.000,00) 91,15 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.393.000,00 3.385.000,00 (8.000,00) 99,76 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.393.000,00 3.385.000,00 (8.000,00) 99,76 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.393.000,00 3.385.000,00 (8.000,00) 99,76 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 47.923.650,00 46.504.150,00 (1.419.500,00) 97,04 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 47.923.650,00 46.504.150,00 (1.419.500,00) 97,04 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.923.650,00 46.504.150,00 (1.419.500,00) 97,04 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.388.500,00 3.171.500,00 (217.000,00) 93,60 Printed By SIMDA-NG | 204 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.388.500,00 3.171.500,00 (217.000,00) 93,60 01.2.06.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.388.500,00 3.171.500,00 (217.000,00) 93,60 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.865.500,00 8.076.800,00 (788.700,00) 91,10 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 8.865.500,00 8.076.800,00 (788.700,00) 91,10 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.865.500,00 8.076.800,00 (788.700,00) 91,10 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.394.500,00 24.995.200,00 (399.300,00) 98,43 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 25.394.500,00 24.995.200,00 (399.300,00) 98,43 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.394.500,00 24.995.200,00 (399.300,00) 98,43 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 58.140.000,00 47.954.500,00 (10.185.500,00) 82,48 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 58.140.000,00 47.954.500,00 (10.185.500,00) 82,48 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.140.000,00 47.954.500,00 (10.185.500,00) 82,48 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 95.755.430,00 64.761.700,00 (30.993.730,00) 67,63 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 30.055.430,00 15.136.700,00 (14.918.730,00) 50,36 01.2.07.05.5.2 BELANJA MODAL 30.055.430,00 15.136.700,00 (14.918.730,00) 50,36 01.2.07.05.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.055.430,00 15.136.700,00 (14.918.730,00) 50,36 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 65.700.000,00 49.625.000,00 (16.075.000,00) 75,53 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 65.700.000,00 49.625.000,00 (16.075.000,00) 75,53 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 65.700.000,00 49.625.000,00 (16.075.000,00) 75,53 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.238.000,00 23.966.645,00 (19.271.355,00) 55,43 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.416.000,00 10.200.000,00 (216.000,00) 97,93 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 10.416.000,00 10.200.000,00 (216.000,00) 97,93 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.416.000,00 10.200.000,00 (216.000,00) 97,93 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.600.000,00 8.544.645,00 (19.055.355,00) 30,96 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 27.600.000,00 8.544.645,00 (19.055.355,00) 30,96 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00 8.544.645,00 (19.055.355,00) 30,96 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.222.000,00 5.222.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 5.222.000,00 5.222.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.222.000,00 5.222.000,00 0,00 100,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.930.100,00 42.807.600,00 (5.122.500,00) 89,31 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 36.880.000,00 35.697.500,00 (1.182.500,00) 96,79 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 36.880.000,00 35.697.500,00 (1.182.500,00) 96,79 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.880.000,00 35.697.500,00 (1.182.500,00) 96,79 Printed By SIMDA-NG | 205 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.940.000,00 0,00 (3.940.000,00) 0 01.2.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.940.000,00 0,00 (3.940.000,00) 0 01.2.09.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.940.000,00 0,00 (3.940.000,00) 0 01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7.110.100,00 7.110.100,00 0,00 100,00 01.2.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 7.110.100,00 7.110.100,00 0,00 100,00 01.2.09.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.110.100,00 7.110.100,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 27.696.000,00 27.696.000,00 0,00 100,00 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 27.696.000,00 27.696.000,00 0,00 100,00 02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12.696.000,00 12.696.000,00 0,00 100,00 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 12.696.000,00 12.696.000,00 0,00 100,00 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.696.000,00 12.696.000,00 0,00 100,00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.424.463.300,00 1.374.314.150,00 (50.149.150,00) 96,48 03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.403.648.900,00 1.353.499.750,00 (50.149.150,00) 96,43 03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 19.096.500,00 14.091.500,00 (5.005.000,00) 73,79 03.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 19.096.500,00 14.091.500,00 (5.005.000,00) 73,79 03.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.096.500,00 14.091.500,00 (5.005.000,00) 73,79 03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 03.2.02.02.5.2 BELANJA MODAL 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 03.2.02.02.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 03.2.02.02.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 784.552.400,00 739.408.250,00 (45.144.150,00) 94,25 03.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 781.352.400,00 736.208.250,00 (45.144.150,00) 94,22 03.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 781.352.400,00 736.208.250,00 (45.144.150,00) 94,22 03.2.02.03.5.2 BELANJA MODAL 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 03.2.02.03.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 20.814.400,00 20.814.400,00 0,00 100,00 03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.814.400,00 20.814.400,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 206 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 20.814.400,00 20.814.400,00 0,00 100,00 03.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.814.400,00 20.814.400,00 0,00 100,00 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4.362.400,00 4.362.400,00 0,00 100,00 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 4.362.400,00 4.362.400,00 0,00 100,00 05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4.362.400,00 4.362.400,00 0,00 100,00 05.2.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 4.362.400,00 4.362.400,00 0,00 100,00 05.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.362.400,00 4.362.400,00 0,00 100,00 SURPLUS / DEFISIT (3.776.270.567,00) (3.230.020.744,00) 546.249.823,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (3.776.270.567,00) (3.230.020.744,00) 546.249.823,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 207 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN SKPD : 7-01.0-00.0-00.02 KECAMATAN MAWASANGKA TIMUR KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 1.032.130.763,00 829.904.181,00 (202.226.582,00) 80,41 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.012.046.663,00 809.820.081,00 (202.226.582,00) 80,02 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.884.750,00 22.884.750,00 0,00 100,00 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.044.400,00 8.044.400,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 8.044.400,00 8.044.400,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.044.400,00 8.044.400,00 0,00 100,00 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.022.200,00 1.022.200,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.022.200,00 1.022.200,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.022.200,00 1.022.200,00 0,00 100,00 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.746.300,00 5.746.300,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 5.746.300,00 5.746.300,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.746.300,00 5.746.300,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.154.950,00 6.154.950,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 6.154.950,00 6.154.950,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.154.950,00 6.154.950,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 991.200,00 991.200,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 991.200,00 991.200,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 991.200,00 991.200,00 0,00 100,00 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 925.700,00 925.700,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 925.700,00 925.700,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 925.700,00 925.700,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 786.641.183,00 587.493.537,00 (199.147.646,00) 74,68 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 750.448.883,00 551.301.237,00 (199.147.646,00) 73,46 Printed By SIMDA-NG | 208 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 750.448.883,00 551.301.237,00 (199.147.646,00) 73,46 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 750.448.883,00 551.301.237,00 (199.147.646,00) 73,46 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 29.102.800,00 29.102.800,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 29.102.800,00 29.102.800,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 23.868.000,00 23.868.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.234.800,00 5.234.800,00 0,00 100,00 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.106.400,00 1.106.400,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.106.400,00 1.106.400,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.106.400,00 1.106.400,00 0,00 100,00 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.983.100,00 5.983.100,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 5.983.100,00 5.983.100,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.983.100,00 5.983.100,00 0,00 100,00 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.024.000,00 1.024.000,00 0,00 100,00 01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.024.000,00 1.024.000,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.024.000,00 1.024.000,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.024.000,00 1.024.000,00 0,00 100,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.050.800,00 27.195.800,00 (2.855.000,00) 90,50 01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 1.068.800,00 1.068.800,00 0,00 100,00 01.2.05.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.068.800,00 1.068.800,00 0,00 100,00 01.2.05.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.068.800,00 1.068.800,00 0,00 100,00 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 28.982.000,00 26.127.000,00 (2.855.000,00) 90,15 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 28.982.000,00 26.127.000,00 (2.855.000,00) 90,15 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.982.000,00 26.127.000,00 (2.855.000,00) 90,15 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 109.696.930,00 109.472.994,00 (223.936,00) 99,80 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.520.080,00 1.520.080,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.520.080,00 1.520.080,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.520.080,00 1.520.080,00 0,00 100,00 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.555.600,00 15.555.600,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 15.555.600,00 15.555.600,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.555.600,00 15.555.600,00 0,00 100,00 01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.558.000,00 2.558.000,00 0,00 100,00 01.2.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.558.000,00 2.558.000,00 0,00 100,00 01.2.06.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.558.000,00 2.558.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 209 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.413.250,00 9.413.250,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 9.413.250,00 9.413.250,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.413.250,00 9.413.250,00 0,00 100,00 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 35.820.000,00 35.806.064,00 (13.936,00) 99,96 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 35.820.000,00 35.806.064,00 (13.936,00) 99,96 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.820.000,00 35.806.064,00 (13.936,00) 99,96 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 41.830.000,00 41.620.000,00 (210.000,00) 99,50 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 41.830.000,00 41.620.000,00 (210.000,00) 99,50 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.830.000,00 41.620.000,00 (210.000,00) 99,50 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.749.000,00 32.749.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.749.000,00 8.749.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 8.749.000,00 8.749.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.749.000,00 8.749.000,00 0,00 100,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 100,00 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 100,00 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 100,00 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8.770.200,00 8.770.200,00 0,00 100,00 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8.770.200,00 8.770.200,00 0,00 100,00 02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5.674.600,00 5.674.600,00 0,00 100,00 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 5.674.600,00 5.674.600,00 0,00 100,00 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.674.600,00 5.674.600,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 210 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.095.600,00 3.095.600,00 0,00 100,00 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.095.600,00 3.095.600,00 0,00 100,00 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.095.600,00 3.095.600,00 0,00 100,00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 8.298.500,00 8.298.500,00 0,00 100,00 03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 8.298.500,00 8.298.500,00 0,00 100,00 03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 8.298.500,00 8.298.500,00 0,00 100,00 03.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 8.298.500,00 8.298.500,00 0,00 100,00 03.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.298.500,00 8.298.500,00 0,00 100,00 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 3.015.400,00 3.015.400,00 0,00 100,00 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 3.015.400,00 3.015.400,00 0,00 100,00 05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3.015.400,00 3.015.400,00 0,00 100,00 05.2.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 3.015.400,00 3.015.400,00 0,00 100,00 05.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.015.400,00 3.015.400,00 0,00 100,00 SURPLUS / DEFISIT (1.032.130.763,00) (829.904.181,00) 202.226.582,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (1.032.130.763,00) (829.904.181,00) 202.226.582,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 211 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 KECAMATAN MAWASANGKA TENGAH KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 1.723.158.064,00 1.427.819.376,00 (295.338.688,00) 82,86 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.326.804.314,00 1.032.742.326,00 (294.061.988,00) 77,84 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.385.000,00 14.385.000,00 0,00 100,00 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.204.000,00 5.204.000,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 5.204.000,00 5.204.000,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.204.000,00 5.204.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.204.000,00 5.204.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 5.204.000,00 5.204.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.204.000,00 5.204.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.004.000,00 1.004.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.004.000,00 1.004.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.004.000,00 1.004.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.004.000,00 1.004.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.004.000,00 1.004.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.004.000,00 1.004.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 979.000,00 979.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 979.000,00 979.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 979.000,00 979.000,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.037.622.714,00 763.455.026,00 (274.167.688,00) 73,58 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 976.458.714,00 709.263.026,00 (267.195.688,00) 72,64 Printed By SIMDA-NG | 212 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 976.458.714,00 709.263.026,00 (267.195.688,00) 72,64 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 976.458.714,00 709.263.026,00 (267.195.688,00) 72,64 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 53.952.000,00 46.980.000,00 (6.972.000,00) 87,08 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 53.952.000,00 46.980.000,00 (6.972.000,00) 87,08 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 38.352.000,00 31.380.000,00 (6.972.000,00) 81,82 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.004.000,00 1.004.000,00 0,00 100,00 01.2.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.004.000,00 1.004.000,00 0,00 100,00 01.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.004.000,00 1.004.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.204.000,00 5.204.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 5.204.000,00 5.204.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.204.000,00 5.204.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.004.000,00 1.004.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.004.000,00 1.004.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.004.000,00 1.004.000,00 0,00 100,00 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.004.000,00 1.004.000,00 0,00 100,00 01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.004.000,00 1.004.000,00 0,00 100,00 01.2.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.004.000,00 1.004.000,00 0,00 100,00 01.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.004.000,00 1.004.000,00 0,00 100,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 45.200.000,00 45.200.000,00 0,00 100,00 01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 100,00 01.2.05.01.5.1 BELANJA OPERASI 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 100,00 01.2.05.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 100,00 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 152.440.000,00 142.088.200,00 (10.351.800,00) 93,21 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 977.800,00 976.000,00 (1.800,00) 99,82 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 977.800,00 976.000,00 (1.800,00) 99,82 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 977.800,00 976.000,00 (1.800,00) 99,82 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.906.100,00 36.906.100,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 18.696.100,00 18.696.100,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.696.100,00 18.696.100,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.2 BELANJA MODAL 18.210.000,00 18.210.000,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.210.000,00 18.210.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 213 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.504.100,00 2.504.100,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 2.504.100,00 2.504.100,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.504.100,00 2.504.100,00 0,00 100,00 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 47.510.000,00 47.503.000,00 (7.000,00) 99,99 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 47.510.000,00 47.503.000,00 (7.000,00) 99,99 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.510.000,00 47.503.000,00 (7.000,00) 99,99 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 64.542.000,00 54.199.000,00 (10.343.000,00) 83,97 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 64.542.000,00 54.199.000,00 (10.343.000,00) 83,97 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.542.000,00 54.199.000,00 (10.343.000,00) 83,97 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.462.600,00 10.920.100,00 (9.542.500,00) 53,37 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.862.600,00 3.862.600,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.862.600,00 3.862.600,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.862.600,00 3.862.600,00 0,00 100,00 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.400.000,00 2.857.500,00 (9.542.500,00) 23,04 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 12.400.000,00 2.857.500,00 (9.542.500,00) 23,04 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.400.000,00 2.857.500,00 (9.542.500,00) 23,04 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.690.000,00 13.690.000,00 0,00 100,00 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 13.690.000,00 13.690.000,00 0,00 100,00 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 13.690.000,00 13.690.000,00 0,00 100,00 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.690.000,00 13.690.000,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 4.092.700,00 4.016.000,00 (76.700,00) 98,13 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.061.000,00 2.017.700,00 (43.300,00) 97,90 02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1.056.300,00 1.013.000,00 (43.300,00) 95,90 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.056.300,00 1.013.000,00 (43.300,00) 95,90 Printed By SIMDA-NG | 214 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.056.300,00 1.013.000,00 (43.300,00) 95,90 02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.004.700,00 1.004.700,00 0,00 100,00 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.004.700,00 1.004.700,00 0,00 100,00 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.004.700,00 1.004.700,00 0,00 100,00 02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1.039.200,00 1.039.100,00 (100,00) 99,99 02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.039.200,00 1.039.100,00 (100,00) 99,99 02.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.039.200,00 1.039.100,00 (100,00) 99,99 02.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.039.200,00 1.039.100,00 (100,00) 99,99 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 992.500,00 959.200,00 (33.300,00) 96,64 02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 992.500,00 959.200,00 (33.300,00) 96,64 02.2.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 992.500,00 959.200,00 (33.300,00) 96,64 02.2.04.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 992.500,00 959.200,00 (33.300,00) 96,64 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 391.361.050,00 390.161.050,00 (1.200.000,00) 99,69 03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 376.203.250,00 375.003.250,00 (1.200.000,00) 99,68 03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 03.2.02.02.5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 03.2.02.02.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 176.203.250,00 175.003.250,00 (1.200.000,00) 99,32 03.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 176.203.250,00 175.003.250,00 (1.200.000,00) 99,32 03.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.203.250,00 175.003.250,00 (1.200.000,00) 99,32 03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 15.157.800,00 15.157.800,00 0,00 100,00 03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 15.157.800,00 15.157.800,00 0,00 100,00 03.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 15.157.800,00 15.157.800,00 0,00 100,00 03.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.157.800,00 15.157.800,00 0,00 100,00 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 05.2.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 05.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 215 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM SURPLUS / DEFISIT (1.723.158.064,00) (1.427.819.376,00) 295.338.688,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (1.723.158.064,00) (1.427.819.376,00) 295.338.688,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 216 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN SKPD : 7-01.0-00.0-00.04 KECAMATAN MAWASANGKA KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 3.852.278.814,00 3.746.479.022,00 (105.799.792,00) 97,25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.668.186.114,00 2.576.290.892,00 (91.895.222,00) 96,56 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.210.700,00 12.210.700,00 0,00 100,00 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.755.100,00 8.755.100,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 8.755.100,00 8.755.100,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.755.100,00 8.755.100,00 0,00 100,00 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 863.900,00 863.900,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 863.900,00 863.900,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 863.900,00 863.900,00 0,00 100,00 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 863.900,00 863.900,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 863.900,00 863.900,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 863.900,00 863.900,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 863.900,00 863.900,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 863.900,00 863.900,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 863.900,00 863.900,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 863.900,00 863.900,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 863.900,00 863.900,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 863.900,00 863.900,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.218.036.114,00 2.163.123.212,00 (54.912.902,00) 97,52 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.122.513.214,00 2.067.600.312,00 (54.912.902,00) 97,41 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.122.513.214,00 2.067.600.312,00 (54.912.902,00) 97,41 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 2.122.513.214,00 2.067.600.312,00 (54.912.902,00) 97,41 Printed By SIMDA-NG | 217 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 86.100.000,00 86.100.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 86.100.000,00 86.100.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 51.900.000,00 51.900.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 355.100,00 355.100,00 0,00 100,00 01.2.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 355.100,00 355.100,00 0,00 100,00 01.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 355.100,00 355.100,00 0,00 100,00 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 355.100,00 355.100,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 355.100,00 355.100,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 355.100,00 355.100,00 0,00 100,00 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8.712.700,00 8.712.700,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 8.712.700,00 8.712.700,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.712.700,00 8.712.700,00 0,00 100,00 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.438.500,00 4.438.500,00 0,00 100,00 01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.438.500,00 4.438.500,00 0,00 100,00 01.2.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 4.438.500,00 4.438.500,00 0,00 100,00 01.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.438.500,00 4.438.500,00 0,00 100,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 64.682.000,00 55.309.000,00 (9.373.000,00) 85,51 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 64.682.000,00 55.309.000,00 (9.373.000,00) 85,51 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 64.682.000,00 55.309.000,00 (9.373.000,00) 85,51 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.682.000,00 55.309.000,00 (9.373.000,00) 85,51 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 191.633.200,00 174.163.850,00 (17.469.350,00) 90,88 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.630.000,00 1.630.000,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.630.000,00 1.630.000,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.630.000,00 1.630.000,00 0,00 100,00 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.076.200,00 30.071.850,00 (4.350,00) 99,99 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 30.076.200,00 30.071.850,00 (4.350,00) 99,99 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.076.200,00 30.071.850,00 (4.350,00) 99,99 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 93.547.000,00 93.544.000,00 (3.000,00) 100,00 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 93.547.000,00 93.544.000,00 (3.000,00) 100,00 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.547.000,00 93.544.000,00 (3.000,00) 100,00 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 63.380.000,00 45.918.000,00 (17.462.000,00) 72,45 Printed By SIMDA-NG | 218 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 63.380.000,00 45.918.000,00 (17.462.000,00) 72,45 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.380.000,00 45.918.000,00 (17.462.000,00) 72,45 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 77.625.000,00 77.620.000,00 (5.000,00) 99,99 01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36.225.000,00 36.220.000,00 (5.000,00) 99,99 01.2.07.02.5.2 BELANJA MODAL 36.225.000,00 36.220.000,00 (5.000,00) 99,99 01.2.07.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.225.000,00 36.220.000,00 (5.000,00) 99,99 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 28.900.000,00 28.900.000,00 0,00 100,00 01.2.07.05.5.2 BELANJA MODAL 28.900.000,00 28.900.000,00 0,00 100,00 01.2.07.05.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.900.000,00 28.900.000,00 0,00 100,00 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 53.007.000,00 42.872.030,00 (10.134.970,00) 80,88 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.200.000,00 15.065.030,00 (10.134.970,00) 59,78 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 25.200.000,00 15.065.030,00 (10.134.970,00) 59,78 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 15.065.030,00 (10.134.970,00) 59,78 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 16.407.000,00 16.407.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 16.407.000,00 16.407.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.407.000,00 16.407.000,00 0,00 100,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.553.600,00 46.553.600,00 0,00 100,00 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 42.830.000,00 42.830.000,00 0,00 100,00 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 42.830.000,00 42.830.000,00 0,00 100,00 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.830.000,00 42.830.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 690.000,00 690.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 690.000,00 690.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 690.000,00 690.000,00 0,00 100,00 01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.033.600,00 3.033.600,00 0,00 100,00 01.2.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 3.033.600,00 3.033.600,00 0,00 100,00 01.2.09.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.033.600,00 3.033.600,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 219 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.197.300,00 2.197.300,00 0,00 100,00 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.197.300,00 2.197.300,00 0,00 100,00 02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1.318.900,00 1.318.900,00 0,00 100,00 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.318.900,00 1.318.900,00 0,00 100,00 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.318.900,00 1.318.900,00 0,00 100,00 02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 878.400,00 878.400,00 0,00 100,00 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 878.400,00 878.400,00 0,00 100,00 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 878.400,00 878.400,00 0,00 100,00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.180.138.600,00 1.166.234.030,00 (13.904.570,00) 98,82 03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.150.123.800,00 1.141.471.980,00 (8.651.820,00) 99,25 03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 3.286.000,00 3.285.580,00 (420,00) 99,99 03.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.286.000,00 3.285.580,00 (420,00) 99,99 03.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.286.000,00 3.285.580,00 (420,00) 99,99 03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 100,00 03.2.02.02.5.2 BELANJA MODAL 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 100,00 03.2.02.02.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 100,00 03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 771.837.800,00 763.186.400,00 (8.651.400,00) 98,88 03.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 744.807.800,00 736.156.400,00 (8.651.400,00) 98,84 03.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 744.807.800,00 736.156.400,00 (8.651.400,00) 98,84 03.2.02.03.5.2 BELANJA MODAL 27.030.000,00 27.030.000,00 0,00 100,00 03.2.02.03.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.030.000,00 27.030.000,00 0,00 100,00 03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 30.014.800,00 24.762.050,00 (5.252.750,00) 82,50 03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 9.997.200,00 9.997.200,00 0,00 100,00 03.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 9.997.200,00 9.997.200,00 0,00 100,00 03.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.997.200,00 9.997.200,00 0,00 100,00 03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 20.017.600,00 14.764.850,00 (5.252.750,00) 73,76 03.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 20.017.600,00 14.764.850,00 (5.252.750,00) 73,76 03.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.017.600,00 14.764.850,00 (5.252.750,00) 73,76 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 878.400,00 878.400,00 0,00 100,00 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 878.400,00 878.400,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 220 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 878.400,00 878.400,00 0,00 100,00 05.2.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 878.400,00 878.400,00 0,00 100,00 05.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 878.400,00 878.400,00 0,00 100,00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 878.400,00 878.400,00 0,00 100,00 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 878.400,00 878.400,00 0,00 100,00 06.2.01.16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 878.400,00 878.400,00 0,00 100,00 06.2.01.16.5.1 BELANJA OPERASI 878.400,00 878.400,00 0,00 100,00 06.2.01.16.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 878.400,00 878.400,00 0,00 100,00 SURPLUS / DEFISIT (3.852.278.814,00) (3.746.479.022,00) 105.799.792,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (3.852.278.814,00) (3.746.479.022,00) 105.799.792,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 221 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN SKPD : 7-01.0-00.0-00.05 KECAMATAN TALAGA RAYA KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 1.736.980.957,00 1.562.795.038,00 (174.185.919,00) 89,97 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.299.151.057,00 1.147.386.138,00 (151.764.919,00) 88,32 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.278.600,00 5.278.600,00 0,00 100,00 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 808.000,00 808.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 808.000,00 808.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 808.000,00 808.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 808.000,00 808.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 808.000,00 808.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 808.000,00 808.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 850.400,00 850.400,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 850.400,00 850.400,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 850.400,00 850.400,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 866.300,00 866.300,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 866.300,00 866.300,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 866.300,00 866.300,00 0,00 100,00 01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 950.500,00 950.500,00 0,00 100,00 01.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 950.500,00 950.500,00 0,00 100,00 01.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 950.500,00 950.500,00 0,00 100,00 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 995.400,00 995.400,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 995.400,00 995.400,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 995.400,00 995.400,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.001.405.057,00 882.949.148,00 (118.455.909,00) 88,17 Printed By SIMDA-NG | 222 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 920.189.657,00 801.739.148,00 (118.450.509,00) 87,13 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 920.189.657,00 801.739.148,00 (118.450.509,00) 87,13 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 920.189.657,00 801.739.148,00 (118.450.509,00) 87,13 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 77.904.900,00 77.899.500,00 (5.400,00) 99,99 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 77.904.900,00 77.899.500,00 (5.400,00) 99,99 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 37.260.000,00 37.260.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.644.900,00 40.639.500,00 (5.400,00) 99,99 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.772.200,00 1.772.200,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.772.200,00 1.772.200,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.772.200,00 1.772.200,00 0,00 100,00 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.538.300,00 1.538.300,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.538.300,00 1.538.300,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.538.300,00 1.538.300,00 0,00 100,00 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.070.300,00 1.070.300,00 0,00 100,00 01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.070.300,00 1.070.300,00 0,00 100,00 01.2.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.070.300,00 1.070.300,00 0,00 100,00 01.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.070.300,00 1.070.300,00 0,00 100,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 31.510.000,00 28.700.000,00 (2.810.000,00) 91,08 01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 01.2.05.01.5.1 BELANJA OPERASI 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 01.2.05.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 23.810.000,00 21.000.000,00 (2.810.000,00) 88,20 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 23.810.000,00 21.000.000,00 (2.810.000,00) 88,20 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.810.000,00 21.000.000,00 (2.810.000,00) 88,20 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 123.696.500,00 106.475.010,00 (17.221.490,00) 86,08 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.710.000,00 4.710.000,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 4.710.000,00 4.710.000,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.710.000,00 4.710.000,00 0,00 100,00 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.869.700,00 21.039.700,00 (5.830.000,00) 78,30 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 19.719.700,00 13.889.700,00 (5.830.000,00) 70,44 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.719.700,00 13.889.700,00 (5.830.000,00) 70,44 01.2.06.02.5.2 BELANJA MODAL 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.464.500,00 17.949.500,00 (2.515.000,00) 87,71 01.2.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.964.500,00 2.964.500,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 223 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.964.500,00 2.964.500,00 0,00 100,00 01.2.06.03.5.2 BELANJA MODAL 17.500.000,00 14.985.000,00 (2.515.000,00) 85,63 01.2.06.03.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.500.000,00 14.985.000,00 (2.515.000,00) 85,63 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 997.500,00 997.500,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 997.500,00 997.500,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 997.500,00 997.500,00 0,00 100,00 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 23.398.800,00 23.293.310,00 (105.490,00) 99,55 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 23.398.800,00 23.293.310,00 (105.490,00) 99,55 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.398.800,00 23.293.310,00 (105.490,00) 99,55 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 47.256.000,00 38.485.000,00 (8.771.000,00) 81,44 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 47.256.000,00 38.485.000,00 (8.771.000,00) 81,44 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.256.000,00 38.485.000,00 (8.771.000,00) 81,44 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.705.000,00 58.585.510,00 (2.119.490,00) 96,51 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.400.000,00 20.380.510,00 (19.490,00) 99,90 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 20.400.000,00 20.380.510,00 (19.490,00) 99,90 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 20.380.510,00 (19.490,00) 99,90 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.305.000,00 38.205.000,00 (2.100.000,00) 94,79 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 40.305.000,00 38.205.000,00 (2.100.000,00) 94,79 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.305.000,00 38.205.000,00 (2.100.000,00) 94,79 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.985.600,00 45.827.570,00 (11.158.030,00) 80,42 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 49.940.000,00 38.781.970,00 (11.158.030,00) 77,66 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 49.940.000,00 38.781.970,00 (11.158.030,00) 77,66 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.940.000,00 38.781.970,00 (11.158.030,00) 77,66 01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7.045.600,00 7.045.600,00 0,00 100,00 01.2.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 7.045.600,00 7.045.600,00 0,00 100,00 01.2.09.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.045.600,00 7.045.600,00 0,00 100,00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 437.829.900,00 415.408.900,00 (22.421.000,00) 94,88 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 21.053.700,00 11.459.700,00 (9.594.000,00) 54,43 Printed By SIMDA-NG | 224 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11.067.700,00 8.159.700,00 (2.908.000,00) 73,73 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 11.067.700,00 8.159.700,00 (2.908.000,00) 73,73 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.067.700,00 8.159.700,00 (2.908.000,00) 73,73 03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 9.986.000,00 3.300.000,00 (6.686.000,00) 33,05 03.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 9.986.000,00 3.300.000,00 (6.686.000,00) 33,05 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.986.000,00 3.300.000,00 (6.686.000,00) 33,05 03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 397.761.600,00 389.761.600,00 (8.000.000,00) 97,99 03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 8.001.200,00 8.001.200,00 0,00 100,00 03.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 8.001.200,00 8.001.200,00 0,00 100,00 03.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.001.200,00 8.001.200,00 0,00 100,00 03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 168.656.000,00 168.656.000,00 0,00 100,00 03.2.02.02.5.2 BELANJA MODAL 168.656.000,00 168.656.000,00 0,00 100,00 03.2.02.02.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 168.656.000,00 168.656.000,00 0,00 100,00 03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 221.104.400,00 213.104.400,00 (8.000.000,00) 96,38 03.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 221.104.400,00 213.104.400,00 (8.000.000,00) 96,38 03.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.104.400,00 213.104.400,00 (8.000.000,00) 96,38 03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 19.014.600,00 14.187.600,00 (4.827.000,00) 74,61 03.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan 19.014.600,00 14.187.600,00 (4.827.000,00) 74,61 03.2.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 19.014.600,00 14.187.600,00 (4.827.000,00) 74,61 03.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.014.600,00 14.187.600,00 (4.827.000,00) 74,61 SURPLUS / DEFISIT (1.736.980.957,00) (1.562.795.038,00) 174.185.919,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (1.736.980.957,00) (1.562.795.038,00) 174.185.919,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 225 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN SKPD : 7-01.0-00.0-00.06 KECAMATAN GU KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 3.371.227.944,00 3.079.667.236,00 (291.560.708,00) 91,35 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.086.503.554,00 1.798.382.846,00 (288.120.708,00) 86,19 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.735.336,00 10.685.336,00 (50.000,00) 99,53 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.083.700,00 5.083.700,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 5.083.700,00 5.083.700,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.083.700,00 5.083.700,00 0,00 100,00 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 854.500,00 854.500,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 854.500,00 854.500,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 854.500,00 854.500,00 0,00 100,00 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 559.400,00 559.400,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 559.400,00 559.400,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 559.400,00 559.400,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.503.936,00 1.503.936,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.503.936,00 1.503.936,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.503.936,00 1.503.936,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 759.400,00 759.400,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 759.400,00 759.400,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 759.400,00 759.400,00 0,00 100,00 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.974.400,00 1.924.400,00 (50.000,00) 97,47 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.974.400,00 1.924.400,00 (50.000,00) 97,47 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.974.400,00 1.924.400,00 (50.000,00) 97,47 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.736.517.435,00 1.460.544.063,00 (275.973.372,00) 84,11 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.645.707.335,00 1.369.733.963,00 (275.973.372,00) 83,23 Printed By SIMDA-NG | 226 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.645.707.335,00 1.369.733.963,00 (275.973.372,00) 83,23 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 1.645.707.335,00 1.369.733.963,00 (275.973.372,00) 83,23 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 89.097.300,00 89.097.300,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 89.097.300,00 89.097.300,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 56.988.000,00 56.988.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.109.300,00 32.109.300,00 0,00 100,00 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 723.800,00 723.800,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 723.800,00 723.800,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 723.800,00 723.800,00 0,00 100,00 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 989.000,00 989.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 989.000,00 989.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 989.000,00 989.000,00 0,00 100,00 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 512.200,00 512.200,00 0,00 100,00 01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 512.200,00 512.200,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 512.200,00 512.200,00 0,00 100,00 01.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 512.200,00 512.200,00 0,00 100,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 64.682.000,00 63.432.000,00 (1.250.000,00) 98,07 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 64.682.000,00 63.432.000,00 (1.250.000,00) 98,07 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 64.682.000,00 63.432.000,00 (1.250.000,00) 98,07 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.682.000,00 63.432.000,00 (1.250.000,00) 98,07 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 161.284.238,00 160.195.238,00 (1.089.000,00) 99,32 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 793.200,00 793.200,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 793.200,00 793.200,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 793.200,00 793.200,00 0,00 100,00 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.432.700,00 33.432.700,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.384.300,00 3.384.300,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.384.300,00 3.384.300,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.2 BELANJA MODAL 30.048.400,00 30.048.400,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.048.400,00 30.048.400,00 0,00 100,00 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.365.000,00 7.365.000,00 0,00 100,00 01.2.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 7.365.000,00 7.365.000,00 0,00 100,00 01.2.06.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.365.000,00 7.365.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.898.538,00 4.898.538,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 4.898.538,00 4.898.538,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 227 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.898.538,00 4.898.538,00 0,00 100,00 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 63.328.800,00 63.328.800,00 0,00 100,00 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 63.328.800,00 63.328.800,00 0,00 100,00 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.328.800,00 63.328.800,00 0,00 100,00 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 51.466.000,00 50.377.000,00 (1.089.000,00) 97,88 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 51.466.000,00 50.377.000,00 (1.089.000,00) 97,88 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.466.000,00 50.377.000,00 (1.089.000,00) 97,88 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 22.108.500,00 22.108.500,00 0,00 100,00 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.108.500,00 22.108.500,00 0,00 100,00 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 22.108.500,00 22.108.500,00 0,00 100,00 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.108.500,00 22.108.500,00 0,00 100,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.972.435,00 37.360.699,00 (9.611.736,00) 79,54 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.814.400,00 6.814.150,00 (250,00) 100,00 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 6.814.400,00 6.814.150,00 (250,00) 100,00 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.814.400,00 6.814.150,00 (250,00) 100,00 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.867.000,00 14.255.514,00 (9.611.486,00) 59,73 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 23.867.000,00 14.255.514,00 (9.611.486,00) 59,73 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.867.000,00 14.255.514,00 (9.611.486,00) 59,73 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 16.291.035,00 16.291.035,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 16.291.035,00 16.291.035,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.291.035,00 16.291.035,00 0,00 100,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.691.410,00 43.544.810,00 (146.600,00) 99,66 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 36.880.000,00 36.733.400,00 (146.600,00) 99,60 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 36.880.000,00 36.733.400,00 (146.600,00) 99,60 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.880.000,00 36.733.400,00 (146.600,00) 99,60 01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.840.000,00 2.840.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 2.840.000,00 2.840.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.840.000,00 2.840.000,00 0,00 100,00 01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.971.410,00 3.971.410,00 0,00 100,00 01.2.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 3.971.410,00 3.971.410,00 0,00 100,00 01.2.09.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.971.410,00 3.971.410,00 0,00 100,00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.281.788.090,00 1.278.348.090,00 (3.440.000,00) 99,73 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.222.400,00 7.222.400,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 228 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.222.400,00 7.222.400,00 0,00 100,00 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 7.222.400,00 7.222.400,00 0,00 100,00 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.222.400,00 7.222.400,00 0,00 100,00 03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.252.060.890,00 1.250.420.890,00 (1.640.000,00) 99,87 03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 11.928.990,00 10.888.990,00 (1.040.000,00) 91,28 03.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 11.928.990,00 10.888.990,00 (1.040.000,00) 91,28 03.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.928.990,00 10.888.990,00 (1.040.000,00) 91,28 03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 403.000.000,00 403.000.000,00 0,00 100,00 03.2.02.02.5.2 BELANJA MODAL 403.000.000,00 403.000.000,00 0,00 100,00 03.2.02.02.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 403.000.000,00 403.000.000,00 0,00 100,00 03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 837.131.900,00 836.531.900,00 (600.000,00) 99,93 03.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 837.131.900,00 836.531.900,00 (600.000,00) 99,93 03.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 837.131.900,00 836.531.900,00 (600.000,00) 99,93 03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 22.504.800,00 20.704.800,00 (1.800.000,00) 92,00 03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 22.504.800,00 20.704.800,00 (1.800.000,00) 92,00 03.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 22.504.800,00 20.704.800,00 (1.800.000,00) 92,00 03.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.504.800,00 20.704.800,00 (1.800.000,00) 92,00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 2.936.300,00 2.936.300,00 0,00 100,00 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 2.936.300,00 2.936.300,00 0,00 100,00 06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2.936.300,00 2.936.300,00 0,00 100,00 06.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.936.300,00 2.936.300,00 0,00 100,00 06.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.936.300,00 2.936.300,00 0,00 100,00 SURPLUS / DEFISIT (3.371.227.944,00) (3.079.667.236,00) 291.560.708,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (3.371.227.944,00) (3.079.667.236,00) 291.560.708,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 229 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN SKPD : 7-01.0-00.0-00.07 KECAMATAN SANGIA WAMBULU KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 2.594.915.864,00 2.404.603.284,00 (190.312.580,00) 92,67 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.143.627.064,00 1.953.520.484,00 (190.106.580,00) 91,13 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.767.400,00 4.767.400,00 0,00 100,00 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 832.000,00 832.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 832.000,00 832.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 832.000,00 832.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 977.000,00 977.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 977.000,00 977.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 977.000,00 977.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 983.400,00 983.400,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 983.400,00 983.400,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 983.400,00 983.400,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 977.000,00 977.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 977.000,00 977.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 977.000,00 977.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 998.000,00 998.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 998.000,00 998.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 998.000,00 998.000,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.731.716.304,00 1.553.978.284,00 (177.738.020,00) 89,74 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.655.320.504,00 1.478.017.484,00 (177.303.020,00) 89,29 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.655.320.504,00 1.478.017.484,00 (177.303.020,00) 89,29 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 1.655.320.504,00 1.478.017.484,00 (177.303.020,00) 89,29 Printed By SIMDA-NG | 230 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 69.912.000,00 69.912.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 69.912.000,00 69.912.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 46.512.000,00 46.512.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 983.600,00 983.600,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 983.600,00 983.600,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 983.600,00 983.600,00 0,00 100,00 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.500.200,00 5.065.200,00 (435.000,00) 92,09 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 5.065.200,00 5.065.200,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.065.200,00 5.065.200,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.2 BELANJA MODAL 435.000,00 0,00 (435.000,00) 0 01.2.02.07.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 435.000,00 0,00 (435.000,00) 0 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 70.912.000,00 60.098.000,00 (10.814.000,00) 84,75 01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 01.2.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 01.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 58.312.000,00 47.498.000,00 (10.814.000,00) 81,45 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 58.312.000,00 47.498.000,00 (10.814.000,00) 81,45 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.312.000,00 47.498.000,00 (10.814.000,00) 81,45 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 186.866.460,00 186.432.900,00 (433.560,00) 99,77 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.584.000,00 2.584.000,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.584.000,00 2.584.000,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.584.000,00 2.584.000,00 0,00 100,00 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.307.900,00 30.307.900,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 25.307.900,00 25.307.900,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.307.900,00 25.307.900,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.2 BELANJA MODAL 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 74.982.000,00 74.982.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 74.982.000,00 74.982.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.982.000,00 74.982.000,00 0,00 100,00 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 67.570.000,00 67.199.000,00 (371.000,00) 99,45 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 67.570.000,00 67.199.000,00 (371.000,00) 99,45 Printed By SIMDA-NG | 231 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.570.000,00 67.199.000,00 (371.000,00) 99,45 01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 11.422.560,00 11.360.000,00 (62.560,00) 99,45 01.2.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 11.422.560,00 11.360.000,00 (62.560,00) 99,45 01.2.06.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.422.560,00 11.360.000,00 (62.560,00) 99,45 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 54.788.800,00 54.150.000,00 (638.800,00) 98,83 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 7.579.000,00 7.500.000,00 (79.000,00) 98,96 01.2.07.05.5.2 BELANJA MODAL 7.579.000,00 7.500.000,00 (79.000,00) 98,96 01.2.07.05.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.579.000,00 7.500.000,00 (79.000,00) 98,96 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 47.209.800,00 46.650.000,00 (559.800,00) 98,81 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 47.209.800,00 46.650.000,00 (559.800,00) 98,81 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.209.800,00 46.650.000,00 (559.800,00) 98,81 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40.696.100,00 40.213.900,00 (482.200,00) 98,82 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.772.100,00 4.772.100,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 4.772.100,00 4.772.100,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.772.100,00 4.772.100,00 0,00 100,00 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.835.000,00 15.397.000,00 (438.000,00) 97,23 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 15.835.000,00 15.397.000,00 (438.000,00) 97,23 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.835.000,00 15.397.000,00 (438.000,00) 97,23 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 20.089.000,00 20.044.800,00 (44.200,00) 99,78 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 20.089.000,00 20.044.800,00 (44.200,00) 99,78 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.089.000,00 20.044.800,00 (44.200,00) 99,78 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 53.880.000,00 53.880.000,00 0,00 100,00 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 53.880.000,00 53.880.000,00 0,00 100,00 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 53.880.000,00 53.880.000,00 0,00 100,00 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.880.000,00 53.880.000,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 11.376.000,00 11.170.000,00 (206.000,00) 98,19 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 11.376.000,00 11.170.000,00 (206.000,00) 98,19 02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 11.376.000,00 11.170.000,00 (206.000,00) 98,19 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 11.376.000,00 11.170.000,00 (206.000,00) 98,19 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.376.000,00 11.170.000,00 (206.000,00) 98,19 Printed By SIMDA-NG | 232 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 432.229.600,00 432.229.600,00 0,00 100,00 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 8.021.500,00 8.021.500,00 0,00 100,00 03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.021.500,00 8.021.500,00 0,00 100,00 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 8.021.500,00 8.021.500,00 0,00 100,00 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.021.500,00 8.021.500,00 0,00 100,00 03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 408.835.600,00 408.835.600,00 0,00 100,00 03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 9.138.200,00 9.138.200,00 0,00 100,00 03.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 9.138.200,00 9.138.200,00 0,00 100,00 03.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.138.200,00 9.138.200,00 0,00 100,00 03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 399.697.400,00 399.697.400,00 0,00 100,00 03.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 399.697.400,00 399.697.400,00 0,00 100,00 03.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 399.697.400,00 399.697.400,00 0,00 100,00 03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 15.372.500,00 15.372.500,00 0,00 100,00 03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 15.372.500,00 15.372.500,00 0,00 100,00 03.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 15.372.500,00 15.372.500,00 0,00 100,00 03.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.372.500,00 15.372.500,00 0,00 100,00 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.683.200,00 7.683.200,00 0,00 100,00 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.683.200,00 7.683.200,00 0,00 100,00 05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 7.683.200,00 7.683.200,00 0,00 100,00 05.2.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 7.683.200,00 7.683.200,00 0,00 100,00 05.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.683.200,00 7.683.200,00 0,00 100,00 SURPLUS / DEFISIT (2.594.915.864,00) (2.404.603.284,00) 190.312.580,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (2.594.915.864,00) (2.404.603.284,00) 190.312.580,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 233 Lampiran I.3 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SKPD : 8-01.0-00.0-00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 3.020.977.558,00 2.584.846.024,00 (436.131.534,00) 85,56 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.775.258.458,00 1.407.130.662,00 (368.127.796,00) 79,26 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.331.915.408,00 964.018.953,00 (367.896.455,00) 72,38 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.281.131.708,00 913.235.253,00 (367.896.455,00) 71,28 Printed By SIMDA-NG | 234 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.281.131.708,00 913.235.253,00 (367.896.455,00) 71,28 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 1.281.131.708,00 913.235.253,00 (367.896.455,00) 71,28 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 27.183.700,00 27.183.700,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 27.183.700,00 27.183.700,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 26.712.000,00 26.712.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 471.700,00 471.700,00 0,00 100,00 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 22.600.000,00 22.600.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 22.600.000,00 22.600.000,00 0,00 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.600.000,00 22.600.000,00 0,00 100,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 264.828.050,00 264.791.059,00 (36.991,00) 99,99 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00 100,00 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00 100,00 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.805.600,00 43.805.600,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 43.805.600,00 43.805.600,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.805.600,00 43.805.600,00 0,00 100,00 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 01.2.06.04.5.2 BELANJA MODAL 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 01.2.06.04.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.189.950,00 8.189.950,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 8.189.950,00 8.189.950,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.189.950,00 8.189.950,00 0,00 100,00 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 01.2.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.805.500,00 20.804.600,00 (900,00) 100,00 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 20.805.500,00 20.804.600,00 (900,00) 100,00 Printed By SIMDA-NG | 235 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.805.500,00 20.804.600,00 (900,00) 100,00 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 176.687.000,00 176.650.909,00 (36.091,00) 99,98 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 176.687.000,00 176.650.909,00 (36.091,00) 99,98 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.687.000,00 176.650.909,00 (36.091,00) 99,98 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 95.115.000,00 95.110.450,00 (4.550,00) 100,00 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 45.115.000,00 45.110.450,00 (4.550,00) 99,99 01.2.07.05.5.2 BELANJA MODAL 45.115.000,00 45.110.450,00 (4.550,00) 99,99 01.2.07.05.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.115.000,00 45.110.450,00 (4.550,00) 99,99 01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26.400.000,00 26.210.200,00 (189.800,00) 99,28 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.400.000,00 20.210.200,00 (189.800,00) 99,07 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 20.400.000,00 20.210.200,00 (189.800,00) 99,07 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 20.210.200,00 (189.800,00) 99,07 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 100,00 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 100,00 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 100,00 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 141.185.300,00 141.185.300,00 0,00 100,00 02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 141.185.300,00 141.185.300,00 0,00 100,00 02.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 113.386.400,00 113.386.400,00 0,00 100,00 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 113.386.400,00 113.386.400,00 0,00 100,00 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.386.400,00 113.386.400,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 236 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 27.798.900,00 27.798.900,00 0,00 100,00 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 27.798.900,00 27.798.900,00 0,00 100,00 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.798.900,00 27.798.900,00 0,00 100,00 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 465.000.200,00 461.842.462,00 (3.157.738,00) 99,32 03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 465.000.200,00 461.842.462,00 (3.157.738,00) 99,32 03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol 41.618.600,00 41.577.600,00 (41.000,00) 99,90 03.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 41.618.600,00 41.577.600,00 (41.000,00) 99,90 03.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.618.600,00 41.577.600,00 (41.000,00) 99,90 03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Po 423.381.600,00 420.264.862,00 (3.116.738,00) 99,26 03.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 423.381.600,00 420.264.862,00 (3.116.738,00) 99,26 03.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.381.600,00 18.381.600,00 0,00 100,00 03.2.01.04.5.1.05 Belanja Hibah 405.000.000,00 401.883.262,00 (3.116.738,00) 99,23 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 41.128.000,00 41.030.000,00 (98.000,00) 99,76 04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 41.128.000,00 41.030.000,00 (98.000,00) 99,76 04.2.01.01 Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 41.128.000,00 41.030.000,00 (98.000,00) 99,76 04.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 41.128.000,00 41.030.000,00 (98.000,00) 99,76 Printed By SIMDA-NG | 237 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KETERANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 04.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.128.000,00 41.030.000,00 (98.000,00) 99,76 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 94.581.600,00 94.581.600,00 0,00 100,00 05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya 94.581.600,00 94.581.600,00 0,00 100,00 05.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 94.581.600,00 94.581.600,00 0,00 100,00 05.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 94.581.600,00 94.581.600,00 0,00 100,00 05.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.581.600,00 19.581.600,00 0,00 100,00 05.2.01.01.5.1.05 Belanja Hibah 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 503.824.000,00 439.076.000,00 (64.748.000,00) 87,15 06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 503.824.000,00 439.076.000,00 (64.748.000,00) 87,15 06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 503.824.000,00 439.076.000,00 (64.748.000,00) 87,15 06.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 503.824.000,00 439.076.000,00 (64.748.000,00) 87,15 06.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 253.824.000,00 239.076.000,00 (14.748.000,00) 94,19 06.2.01.06.5.1.05 Belanja Hibah 250.000.000,00 200.000.000,00 (50.000.000,00) 80,00 SURPLUS / DEFISIT (3.020.977.558,00) (2.584.846.024,00) 436.131.534,00 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (3.020.977.558,00) (2.584.846.024,00) 436.131.534,00 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 238 Lampiran I.4 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN Tahun Anggaran 2022 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 257.365.847.072,00 156.712.560.776,00 0,00 0,00 234.177.418.362,00 145.046.312.430,00 0,00 0,00 1.01 PENDIDIKAN 138.904.395.473,00 25.505.958.731,00 0,00 0,00 132.612.098.196,00 23.685.582.565,00 0,00 0,00 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 114.694.774.475,00 157.500.000,00 0,00 0,00 108.693.385.777,00 156.954.000,00 0,00 0,00 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 105.104.600,00 0,00 0,00 0,00 96.832.600,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 95.105.850,00 0,00 0,00 0,00 86.833.850,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.999.950,00 0,00 0,00 0,00 1.999.950,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.999.900,00 0,00 0,00 0,00 1.999.900,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.998.900,00 0,00 0,00 0,00 1.998.900,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 113.776.386.075,00 0,00 0,00 0,00 107.813.829.348,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 113.599.906.675,00 0,00 0,00 0,00 107.691.022.548,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 125.159.500,00 0,00 0,00 0,00 71.486.900,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.963.900,00 0,00 0,00 0,00 1.963.900,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 239 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 49.356.000,00 0,00 0,00 0,00 49.356.000,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 54.498.800,00 0,00 0,00 0,00 44.048.800,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.999.800,00 0,00 0,00 0,00 1.999.800,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 30.040.000,00 0,00 0,00 0,00 27.040.000,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 22.459.000,00 0,00 0,00 0,00 15.009.000,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 157.604.200,00 0,00 0,00 0,00 155.014.200,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 142.109.200,00 0,00 0,00 0,00 139.519.200,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15.495.000,00 0,00 0,00 0,00 15.495.000,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 528.170.800,00 59.800.000,00 0,00 0,00 517.466.029,00 59.385.000,00 0,00 0,00 1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.277.500,00 0,00 0,00 0,00 3.277.500,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.980.000,00 59.800.000,00 0,00 0,00 5.980.000,00 59.385.000,00 0,00 0,00 1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.682.300,00 0,00 0,00 0,00 10.682.250,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 21.440.000,00 0,00 0,00 0,00 15.240.000,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 73.020.000,00 0,00 0,00 0,00 69.535.200,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 413.771.000,00 0,00 0,00 0,00 412.751.079,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.300.000,00 97.700.000,00 0,00 0,00 0,00 97.569.000,00 0,00 0,00 1.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.300.000,00 97.700.000,00 0,00 0,00 0,00 97.569.000,00 0,00 0,00 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.710.000,00 0,00 0,00 0,00 29.260.000,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 240 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.710.000,00 0,00 0,00 0,00 23.260.000,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.934.800,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.934.800,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 23.643.562.398,00 25.348.458.731,00 0,00 0,00 23.354.088.942,00 23.528.628.565,00 0,00 0,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 12.394.434.545,00 10.526.768.984,00 0,00 0,00 12.290.747.103,00 9.888.921.787,00 0,00 0,00 1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru 0,00 341.864.014,00 0,00 0,00 0,00 340.040.500,00 0,00 0,00 1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0,00 277.333.449,00 0,00 0,00 0,00 256.511.798,00 0,00 0,00 1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 7.650.000,00 721.462.792,00 0,00 0,00 0,00 694.615.492,00 0,00 0,00 1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 5.100.000,00 2.708.554.833,00 0,00 0,00 0,00 2.486.219.913,00 0,00 0,00 1.01.02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 5.100.000,00 633.500.000,00 0,00 0,00 0,00 591.377.000,00 0,00 0,00 1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 13.260.000,00 2.848.204.588,00 0,00 0,00 0,00 2.596.686.952,00 0,00 0,00 1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0,00 151.041.540,00 0,00 0,00 0,00 150.910.940,00 0,00 0,00 1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0,00 144.209.063,00 0,00 0,00 0,00 134.492.655,00 0,00 0,00 1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 38.678.040,00 0,00 0,00 1.01.02.2.01.22 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 0,00 690.000.000,00 0,00 0,00 0,00 689.999.250,00 0,00 0,00 1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 10.307.450,00 0,00 0,00 0,00 8.857.450,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 48.705.800,00 0,00 0,00 0,00 42.337.400,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 12.304.311.295,00 1.965.598.705,00 0,00 0,00 12.239.552.253,00 1.909.389.247,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 6.899.756.253,00 12.703.852.747,00 0,00 0,00 6.777.897.453,00 11.583.429.094,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 241 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 2.550.000,00 333.987.288,00 0,00 0,00 0,00 306.954.596,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 3.060.000,00 696.752.564,00 0,00 0,00 0,00 668.725.204,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 415.500.000,00 0,00 0,00 0,00 374.861.000,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 13.740.000,00 4.835.808.262,00 0,00 0,00 0,00 4.386.830.784,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 5.100.000,00 838.707.928,00 0,00 0,00 0,00 800.163.326,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0,00 1.220.000,00 0,00 0,00 0,00 1.220.000,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 7.650.000,00 1.414.793.784,00 0,00 0,00 0,00 1.324.659.224,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 1.545.702.012,00 0,00 0,00 0,00 1.381.720.132,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02.35 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 0,00 307.860.000,00 0,00 0,00 0,00 307.670.000,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 6.860.006.253,00 972.513.747,00 0,00 0,00 6.777.897.453,00 742.616.595,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02.44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 7.650.000,00 1.280.863.082,00 0,00 0,00 0,00 1.229.010.803,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02.45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 0,00 60.144.080,00 0,00 0,00 0,00 58.997.430,00 0,00 0,00 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2.475.415.000,00 1.192.725.000,00 0,00 0,00 2.428.074.467,00 1.189.068.684,00 0,00 0,00 1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 0,00 334.925.457,00 0,00 0,00 0,00 333.516.784,00 0,00 0,00 1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0,00 607.799.543,00 0,00 0,00 0,00 605.621.900,00 0,00 0,00 1.01.02.2.03.12 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 249.930.000,00 0,00 0,00 1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 143.350.000,00 0,00 0,00 0,00 129.077.396,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 57.128.000,00 0,00 0,00 0,00 39.625.571,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 86.977.000,00 0,00 0,00 0,00 83.922.500,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 242 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 2.187.960.000,00 0,00 0,00 0,00 2.175.449.000,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.873.956.600,00 925.112.000,00 0,00 0,00 1.857.369.919,00 867.209.000,00 0,00 0,00 1.01.02.2.04.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 5.100.000,00 703.112.000,00 0,00 0,00 0,00 645.817.000,00 0,00 0,00 1.01.02.2.04.11 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan 0,00 222.000.000,00 0,00 0,00 0,00 221.392.000,00 0,00 0,00 1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 61.702.700,00 0,00 0,00 0,00 48.456.019,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 14.300.000,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 25.753.900,00 0,00 0,00 0,00 25.533.900,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1.767.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.777.180.000,00 0,00 0,00 0,00 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 324.433.200,00 0,00 0,00 0,00 324.428.200,00 0,00 0,00 0,00 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 324.433.200,00 0,00 0,00 0,00 324.428.200,00 0,00 0,00 0,00 1.01.03.2.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 324.433.200,00 0,00 0,00 0,00 324.428.200,00 0,00 0,00 0,00 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 241.625.400,00 0,00 0,00 0,00 240.195.277,00 0,00 0,00 0,00 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 241.625.400,00 0,00 0,00 0,00 240.195.277,00 0,00 0,00 0,00 1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 122.330.200,00 0,00 0,00 0,00 120.926.808,00 0,00 0,00 0,00 1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 119.295.200,00 0,00 0,00 0,00 119.268.469,00 0,00 0,00 0,00 1.02 KESEHATAN 88.760.282.033,00 20.901.391.515,00 0,00 0,00 76.891.718.785,00 18.875.273.328,00 0,00 0,00 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 35.581.687.308,00 1.087.335.000,00 0,00 0,00 30.875.829.049,00 972.220.562,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 243 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.726.600,00 0,00 0,00 0,00 15.871.550,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.991.200,00 0,00 0,00 0,00 1.695.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.199.800,00 0,00 0,00 0,00 3.141.150,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.136.200,00 0,00 0,00 0,00 3.072.800,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.199.800,00 0,00 0,00 0,00 2.978.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.199.700,00 0,00 0,00 0,00 3.155.900,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.999.900,00 0,00 0,00 0,00 1.828.700,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 32.297.912.558,00 0,00 0,00 0,00 28.032.659.991,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 31.886.535.658,00 0,00 0,00 0,00 27.648.032.141,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 404.112.000,00 0,00 0,00 0,00 377.636.550,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.866.500,00 0,00 0,00 0,00 3.597.900,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.398.400,00 0,00 0,00 0,00 3.393.400,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 32.892.900,00 0,00 0,00 0,00 29.972.500,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 15.343.000,00 0,00 0,00 0,00 12.539.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 17.549.900,00 0,00 0,00 0,00 17.433.500,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 22.170.700,00 0,00 0,00 0,00 22.170.700,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 1.970.700,00 0,00 0,00 0,00 1.970.700,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 20.200.000,00 0,00 0,00 0,00 20.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 656.917.600,00 0,00 0,00 0,00 582.508.848,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 244 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 82.200.000,00 0,00 0,00 0,00 80.309.055,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 44.231.000,00 0,00 0,00 0,00 40.289.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 19.300.000,00 0,00 0,00 0,00 16.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 47.856.600,00 0,00 0,00 0,00 42.329.100,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 55.414.000,00 0,00 0,00 0,00 24.043.292,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 407.916.000,00 0,00 0,00 0,00 378.938.401,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.009.355.400,00 868.215.000,00 0,00 0,00 918.408.524,00 756.265.997,00 0,00 0,00 1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 27.260.500,00 0,00 0,00 0,00 26.153.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 97.795.400,00 761.658.000,00 0,00 0,00 93.504.520,00 655.625.197,00 0,00 0,00 1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 106.557.000,00 0,00 0,00 0,00 100.640.800,00 0,00 0,00 1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 77.707.200,00 0,00 0,00 0,00 75.466.400,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 62.603.200,00 0,00 0,00 0,00 57.158.800,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.320.000,00 0,00 0,00 0,00 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 4.376.500,00 0,00 0,00 0,00 4.376.500,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 52.965.400,00 0,00 0,00 0,00 42.620.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 605.089.200,00 0,00 0,00 0,00 546.471.283,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 77.238.000,00 0,00 0,00 0,00 69.778.021,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 126.222.100,00 219.120.000,00 0,00 0,00 89.431.000,00 215.954.565,00 0,00 0,00 1.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 89.320.000,00 0,00 0,00 0,00 76.560.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 245 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 902.100,00 219.120.000,00 0,00 0,00 871.000,00 215.954.565,00 0,00 0,00 1.02.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.141.169.400,00 0,00 0,00 0,00 956.805.686,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.468.000,00 0,00 0,00 0,00 18.468.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 600.701.400,00 0,00 0,00 0,00 436.337.686,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 522.000.000,00 0,00 0,00 0,00 502.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 278.320.050,00 0,00 0,00 0,00 228.000.250,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 123.750.650,00 0,00 0,00 0,00 87.284.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 122.969.400,00 0,00 0,00 0,00 122.021.250,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.600.000,00 0,00 0,00 0,00 18.695.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 46.539.136.925,00 19.814.056.515,00 0,00 0,00 40.722.973.967,00 17.903.052.766,00 0,00 0,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota 4.723.047.739,00 18.833.649.665,00 0,00 0,00 4.074.758.085,00 16.969.967.546,00 0,00 0,00 1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 1.110.000,00 498.890.000,00 0,00 0,00 1.063.000,00 449.995.443,00 0,00 0,00 1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas 0,00 22.914.870,00 0,00 0,00 0,00 22.914.870,00 0,00 0,00 1.02.02.2.01.04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 0,00 553.750.000,00 0,00 0,00 0,00 510.111.157,00 0,00 0,00 1.02.02.2.01.06 Pengembangan Puskesmas 0,00 3.432.421.760,00 0,00 0,00 0,00 3.184.319.568,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 246 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.02.02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 28.700.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 28.633.623,00 59.330.339,00 0,00 0,00 1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 35.960.000,00 241.750.000,00 0,00 0,00 34.715.300,00 228.884.640,00 0,00 0,00 1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 19.864.000,00 3.747.124.153,00 0,00 0,00 0,00 3.487.081.164,00 0,00 0,00 1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.421.100,00 4.375.579.050,00 0,00 0,00 1.081.000,00 4.124.055.662,00 0,00 0,00 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,00 5.901.219.832,00 0,00 0,00 0,00 4.903.274.703,00 0,00 0,00 1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 101.942.800,00 0,00 0,00 0,00 95.712.600,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 1.572.033.000,00 0,00 0,00 0,00 1.317.257.900,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 2.620.866.239,00 0,00 0,00 0,00 2.300.803.212,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 176.553.600,00 0,00 0,00 0,00 152.497.600,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 164.597.000,00 0,00 0,00 0,00 142.993.850,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 41.013.797.986,00 980.406.850,00 0,00 0,00 35.929.272.874,00 933.085.220,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.620.946.150,00 0,00 0,00 0,00 1.434.427.200,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 180.473.000,00 0,00 0,00 0,00 35.556.513,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 75.300.000,00 0,00 0,00 0,00 74.650.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 412.950.700,00 0,00 0,00 0,00 388.125.300,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 685.949.850,00 0,00 0,00 0,00 587.914.750,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 39.419.700,00 0,00 0,00 0,00 27.554.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 496.612.550,00 0,00 0,00 0,00 419.044.500,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 247 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 17.864.000,00 0,00 0,00 0,00 16.740.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 45.900.000,00 0,00 0,00 0,00 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 590.262.000,00 0,00 0,00 0,00 163.039.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana 3.003.720.500,00 0,00 0,00 0,00 2.569.789.250,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.534.137.700,00 470.006.850,00 0,00 0,00 1.404.091.380,00 464.511.900,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 169.882.000,00 0,00 0,00 0,00 160.920.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 453.909.300,00 0,00 0,00 0,00 417.788.500,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1.187.634.500,00 0,00 0,00 0,00 1.088.478.800,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 27.334.000,00 0,00 0,00 0,00 22.194.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 111.200.000,00 0,00 0,00 0,00 84.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 72.658.300,00 0,00 0,00 0,00 63.548.300,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 84.356.000,00 0,00 0,00 0,00 67.133.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2.450.007.550,00 0,00 0,00 0,00 2.004.748.650,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 15.951.775.800,00 0,00 0,00 0,00 15.834.017.200,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 248 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.02.02.2.02.30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,00 258.000.000,00 0,00 0,00 0,00 236.340.000,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 2.385.325.846,00 0,00 0,00 0,00 1.987.412.148,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 7.895.015.840,00 0,00 0,00 0,00 6.283.213.174,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 1.109.668.500,00 2.400.000,00 0,00 0,00 420.679.009,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 367.682.200,00 0,00 0,00 0,00 329.908.200,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 26.412.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 229.833.320,00 0,00 0,00 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 403.008.450,00 0,00 0,00 0,00 357.226.208,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 214.427.780,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 153.008.450,00 0,00 0,00 0,00 142.798.428,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota 399.282.750,00 0,00 0,00 0,00 361.716.800,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 51.996.150,00 0,00 0,00 0,00 27.936.800,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 295.324.000,00 0,00 0,00 0,00 286.214.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 51.962.600,00 0,00 0,00 0,00 47.566.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 6.164.111.200,00 0,00 0,00 0,00 4.869.839.589,00 0,00 0,00 0,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 6.000.968.000,00 0,00 0,00 0,00 4.760.740.006,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 249 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 77.068.000,00 0,00 0,00 0,00 49.707.667,00 0,00 0,00 0,00 1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 5.899.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.689.732.339,00 0,00 0,00 0,00 1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 24.400.000,00 0,00 0,00 0,00 21.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 163.143.200,00 0,00 0,00 0,00 109.099.583,00 0,00 0,00 0,00 1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 163.143.200,00 0,00 0,00 0,00 109.099.583,00 0,00 0,00 0,00 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 79.712.400,00 0,00 0,00 0,00 74.884.900,00 0,00 0,00 0,00 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 19.795.200,00 0,00 0,00 0,00 19.699.200,00 0,00 0,00 0,00 1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 19.795.200,00 0,00 0,00 0,00 19.699.200,00 0,00 0,00 0,00 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 59.917.200,00 0,00 0,00 0,00 55.185.700,00 0,00 0,00 0,00 1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 59.917.200,00 0,00 0,00 0,00 55.185.700,00 0,00 0,00 0,00 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 395.634.200,00 0,00 0,00 0,00 348.191.280,00 0,00 0,00 0,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.05.2.02 Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 43.385.000,00 0,00 0,00 0,00 39.404.580,00 0,00 0,00 0,00 1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 43.385.000,00 0,00 0,00 0,00 39.404.580,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 250 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 352.249.200,00 0,00 0,00 0,00 308.786.700,00 0,00 0,00 0,00 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 352.249.200,00 0,00 0,00 0,00 308.786.700,00 0,00 0,00 0,00 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 16.366.479.588,00 103.497.739.370,00 0,00 0,00 12.924.039.301,00 95.872.288.870,00 0,00 0,00 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.601.050.038,00 127.400.000,00 0,00 0,00 3.095.181.100,00 119.586.000,00 0,00 0,00 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.054.650,00 0,00 0,00 0,00 31.059.650,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 23.078.850,00 0,00 0,00 0,00 21.131.850,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.999.800,00 0,00 0,00 0,00 1.999.800,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.997.500,00 0,00 0,00 0,00 1.997.500,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.999.800,00 0,00 0,00 0,00 1.999.800,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.999.800,00 0,00 0,00 0,00 1.999.800,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.978.900,00 0,00 0,00 0,00 1.930.900,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.540.004.758,00 0,00 0,00 0,00 2.206.860.211,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.377.818.158,00 0,00 0,00 0,00 2.071.427.861,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 159.169.500,00 0,00 0,00 0,00 132.415.250,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.004.800,00 0,00 0,00 0,00 1.004.800,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.007.500,00 0,00 0,00 0,00 1.007.500,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.004.800,00 0,00 0,00 0,00 1.004.800,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.228.300,00 0,00 0,00 0,00 1.760.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 251 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.03.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.002.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.001.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.224.000,00 0,00 0,00 0,00 1.760.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 71.990.000,00 0,00 0,00 0,00 30.421.280,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 71.990.000,00 0,00 0,00 0,00 30.421.280,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 392.942.330,00 0,00 0,00 0,00 366.940.830,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.003.430,00 0,00 0,00 0,00 9.520.530,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.100.000,00 0,00 0,00 0,00 16.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.197.600,00 0,00 0,00 0,00 1.080.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.021.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 309.350.000,00 0,00 0,00 0,00 303.970.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.000.300,00 0,00 0,00 0,00 1.000.300,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 29.270.000,00 0,00 0,00 0,00 26.870.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 127.400.000,00 0,00 0,00 0,00 119.586.000,00 0,00 0,00 1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 127.400.000,00 0,00 0,00 0,00 119.586.000,00 0,00 0,00 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 247.650.000,00 0,00 0,00 0,00 180.049.800,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 81.420.000,00 0,00 0,00 0,00 71.849.800,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 252 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.830.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 159.600.000,00 0,00 0,00 0,00 101.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 303.180.000,00 0,00 0,00 0,00 278.089.329,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 73.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.909.607,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 127.920.000,00 0,00 0,00 0,00 126.972.722,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 86.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.260.000,00 0,00 0,00 0,00 4.207.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 133.598.000,00 4.359.670.750,00 0,00 0,00 133.344.923,00 4.045.745.078,00 0,00 0,00 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 1.178.010.000,00 0,00 0,00 0,00 1.124.946.500,00 0,00 0,00 1.03.02.2.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 0,00 1.178.010.000,00 0,00 0,00 0,00 1.124.946.500,00 0,00 0,00 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 133.598.000,00 3.181.660.750,00 0,00 0,00 133.344.923,00 2.920.798.578,00 0,00 0,00 1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 0,00 49.418.600,00 0,00 0,00 0,00 49.418.600,00 0,00 0,00 1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 133.598.000,00 3.132.242.150,00 0,00 0,00 133.344.923,00 2.871.379.978,00 0,00 0,00 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 5.283.329.000,00 601.640.100,00 0,00 0,00 2.598.482.525,00 569.802.400,00 0,00 0,00 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 5.283.329.000,00 601.640.100,00 0,00 0,00 2.598.482.525,00 569.802.400,00 0,00 0,00 1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 3.411.626.000,00 601.640.100,00 0,00 0,00 838.575.000,00 569.802.400,00 0,00 0,00 1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.007.876.000,00 0,00 0,00 0,00 948.783.519,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 253 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.03.03.2.01.19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 863.827.000,00 0,00 0,00 0,00 811.124.006,00 0,00 0,00 0,00 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 4.949.091.000,00 381.378.000,00 0,00 0,00 4.947.491.176,00 355.033.505,00 0,00 0,00 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.949.091.000,00 381.378.000,00 0,00 0,00 4.947.491.176,00 355.033.505,00 0,00 0,00 1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 3.763.891.000,00 381.378.000,00 0,00 0,00 3.762.763.176,00 355.033.505,00 0,00 0,00 1.03.05.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 1.185.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.184.728.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 347.471.900,00 19.316.284.600,00 0,00 0,00 329.998.439,00 18.622.254.840,00 0,00 0,00 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 347.471.900,00 19.316.284.600,00 0,00 0,00 329.998.439,00 18.622.254.840,00 0,00 0,00 1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 27.848.000,00 0,00 0,00 0,00 27.448.339,00 0,00 0,00 0,00 1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 4.623.900,00 18.876.284.600,00 0,00 0,00 4.623.900,00 18.202.537.840,00 0,00 0,00 1.03.08.2.01.12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 315.000.000,00 440.000.000,00 0,00 0,00 297.926.200,00 419.717.000,00 0,00 0,00 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 570.448.000,00 78.711.365.920,00 0,00 0,00 418.984.328,00 72.159.867.047,00 0,00 0,00 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 570.448.000,00 78.711.365.920,00 0,00 0,00 418.984.328,00 72.159.867.047,00 0,00 0,00 1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 2.876.000,00 0,00 0,00 0,00 2.876.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan 165.000.000,00 69.310.143.200,00 0,00 0,00 15.000.000,00 63.531.268.256,00 0,00 0,00 1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan 0,00 9.071.222.720,00 0,00 0,00 0,00 8.299.042.791,00 0,00 0,00 1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan 0,00 330.000.000,00 0,00 0,00 0,00 329.556.000,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 254 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 102.572.000,00 0,00 0,00 0,00 101.108.328,00 0,00 0,00 0,00 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 419.259.050,00 0,00 0,00 0,00 345.143.810,00 0,00 0,00 0,00 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 169.259.050,00 0,00 0,00 0,00 95.844.210,00 0,00 0,00 0,00 1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 157.059.050,00 0,00 0,00 0,00 84.929.210,00 0,00 0,00 0,00 1.03.11.2.01.08 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 12.200.000,00 0,00 0,00 0,00 10.915.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 249.299.600,00 0,00 0,00 0,00 1.03.11.2.02.07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 249.299.600,00 0,00 0,00 0,00 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.062.232.600,00 0,00 0,00 0,00 1.055.413.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota 550.232.600,00 0,00 0,00 0,00 550.098.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 550.232.600,00 0,00 0,00 0,00 550.098.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 512.000.000,00 0,00 0,00 0,00 505.315.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 512.000.000,00 0,00 0,00 0,00 505.315.000,00 0,00 0,00 0,00 1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.162.877.933,00 6.671.126.580,00 0,00 0,00 3.797.081.095,00 6.491.125.387,00 0,00 0,00 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.850.255.633,00 180.350.080,00 0,00 0,00 1.518.621.287,00 167.221.080,00 0,00 0,00 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.987.350,00 0,00 0,00 0,00 6.987.350,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 998.300,00 0,00 0,00 0,00 998.300,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 999.700,00 0,00 0,00 0,00 999.700,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 999.700,00 0,00 0,00 0,00 999.700,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 255 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.04.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 994.100,00 0,00 0,00 0,00 994.100,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 997.600,00 0,00 0,00 0,00 997.600,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 999.750,00 0,00 0,00 0,00 999.750,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 998.200,00 0,00 0,00 0,00 998.200,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.396.231.583,00 0,00 0,00 0,00 1.104.205.451,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.291.710.433,00 0,00 0,00 0,00 1.008.576.301,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 102.524.300,00 0,00 0,00 0,00 93.632.300,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 999.750,00 0,00 0,00 0,00 999.750,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 997.100,00 0,00 0,00 0,00 997.100,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 70.019.000,00 0,00 0,00 0,00 70.019.000,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 10.780.000,00 0,00 0,00 0,00 10.780.000,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.467.000,00 0,00 0,00 0,00 10.467.000,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 48.772.000,00 0,00 0,00 0,00 48.772.000,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 214.078.800,00 36.446.780,00 0,00 0,00 181.545.272,00 36.078.280,00 0,00 0,00 1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.199.000,00 0,00 0,00 0,00 1.199.000,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 36.446.780,00 0,00 0,00 0,00 36.078.280,00 0,00 0,00 1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.955.400,00 0,00 0,00 0,00 12.394.400,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.358.000,00 0,00 0,00 0,00 7.358.000,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 256 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.04.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.116.000,00 0,00 0,00 0,00 6.596.000,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 179.570.400,00 0,00 0,00 0,00 151.117.872,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 59.800.000,00 143.903.300,00 0,00 0,00 59.800.000,00 131.142.800,00 0,00 0,00 1.04.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 33.610.500,00 0,00 0,00 0,00 20.850.000,00 0,00 0,00 1.04.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 37.210.800,00 0,00 0,00 0,00 37.210.800,00 0,00 0,00 1.04.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 73.082.000,00 0,00 0,00 0,00 73.082.000,00 0,00 0,00 1.04.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 59.800.000,00 0,00 0,00 0,00 59.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 58.258.900,00 0,00 0,00 0,00 54.184.214,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 8.395.000,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.649.600,00 0,00 0,00 0,00 19.579.914,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 26.209.300,00 0,00 0,00 0,00 26.209.300,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.880.000,00 0,00 0,00 0,00 41.880.000,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 44.880.000,00 0,00 0,00 0,00 41.880.000,00 0,00 0,00 0,00 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 50.371.500,00 0,00 0,00 0,00 38.349.500,00 0,00 0,00 0,00 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 33.028.600,00 0,00 0,00 0,00 23.102.600,00 0,00 0,00 0,00 1.04.02.2.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 33.028.600,00 0,00 0,00 0,00 23.102.600,00 0,00 0,00 0,00 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 17.342.900,00 0,00 0,00 0,00 15.246.900,00 0,00 0,00 0,00 1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 17.342.900,00 0,00 0,00 0,00 15.246.900,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 257 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 2.187.099.700,00 0,00 0,00 0,00 2.170.232.208,00 0,00 0,00 0,00 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 2.187.099.700,00 0,00 0,00 0,00 2.170.232.208,00 0,00 0,00 0,00 1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 880.000,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 0,00 0,00 0,00 1.04.03.2.03.08 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni 2.186.219.700,00 0,00 0,00 0,00 2.169.352.208,00 0,00 0,00 0,00 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 75.151.100,00 6.490.776.500,00 0,00 0,00 69.878.100,00 6.323.904.307,00 0,00 0,00 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 75.151.100,00 6.490.776.500,00 0,00 0,00 69.878.100,00 6.323.904.307,00 0,00 0,00 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 15.973.100,00 6.490.776.500,00 0,00 0,00 15.973.100,00 6.323.904.307,00 0,00 0,00 1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 59.178.000,00 0,00 0,00 0,00 53.905.000,00 0,00 0,00 0,00 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 6.223.177.137,00 103.004.580,00 0,00 0,00 5.657.563.455,00 99.302.280,00 0,00 0,00 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.305.223.937,00 66.027.000,00 0,00 0,00 4.810.387.665,00 66.015.600,00 0,00 0,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.362.400,00 0,00 0,00 0,00 11.353.650,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.908.300,00 0,00 0,00 0,00 1.908.300,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.704.650,00 0,00 0,00 0,00 1.704.650,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.867.500,00 0,00 0,00 0,00 1.862.250,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.916.750,00 0,00 0,00 0,00 1.916.750,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.976.500,00 0,00 0,00 0,00 1.973.000,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.988.700,00 0,00 0,00 0,00 1.988.700,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.360.750.017,00 0,00 0,00 0,00 2.965.469.862,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 258 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.154.482.867,00 0,00 0,00 0,00 2.773.581.612,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 202.632.000,00 0,00 0,00 0,00 188.280.000,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.481.300,00 0,00 0,00 0,00 1.476.800,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.153.850,00 0,00 0,00 0,00 2.131.450,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.554.200,00 0,00 0,00 0,00 4.442.900,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.622.900,00 0,00 0,00 0,00 1.622.900,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.931.300,00 0,00 0,00 0,00 2.820.000,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 269.800.900,00 0,00 0,00 0,00 265.703.900,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 129.950.000,00 0,00 0,00 0,00 128.455.000,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 29.586.900,00 0,00 0,00 0,00 29.586.900,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 110.264.000,00 0,00 0,00 0,00 107.662.000,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 354.125.220,00 0,00 0,00 0,00 350.909.000,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 905.500,00 0,00 0,00 0,00 905.500,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.537.300,00 0,00 0,00 0,00 20.410.200,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.686.000,00 0,00 0,00 0,00 13.060.000,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.880.500,00 0,00 0,00 0,00 12.880.300,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.320.000,00 0,00 0,00 0,00 4.080.000,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 19.711.600,00 0,00 0,00 0,00 19.678.400,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 281.084.320,00 0,00 0,00 0,00 279.894.600,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 259 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.000.000,00 66.027.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 66.015.600,00 0,00 0,00 1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 19.712.000,00 0,00 0,00 0,00 19.712.000,00 0,00 0,00 1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 46.315.000,00 0,00 0,00 0,00 46.303.600,00 0,00 0,00 1.05.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.019.604.400,00 0,00 0,00 0,00 953.124.553,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.847.800,00 0,00 0,00 0,00 17.755.300,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.756.600,00 0,00 0,00 0,00 28.869.253,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 966.000.000,00 0,00 0,00 0,00 906.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 235.026.800,00 0,00 0,00 0,00 209.383.800,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 92.320.000,00 0,00 0,00 0,00 69.677.000,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 130.870.000,00 0,00 0,00 0,00 127.870.000,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.560.000,00 0,00 0,00 0,00 8.560.000,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.276.800,00 0,00 0,00 0,00 3.276.800,00 0,00 0,00 0,00 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 428.947.000,00 0,00 0,00 0,00 392.854.150,00 0,00 0,00 0,00 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 309.272.300,00 0,00 0,00 0,00 293.138.700,00 0,00 0,00 0,00 1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 199.423.000,00 0,00 0,00 0,00 197.726.000,00 0,00 0,00 0,00 1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 27.858.700,00 0,00 0,00 0,00 14.406.500,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 260 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 10.708.000,00 0,00 0,00 0,00 10.475.000,00 0,00 0,00 0,00 1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 21.180.100,00 0,00 0,00 0,00 20.673.600,00 0,00 0,00 0,00 1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 15.817.300,00 0,00 0,00 0,00 15.572.400,00 0,00 0,00 0,00 1.05.02.2.01.06 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 33.124.800,00 0,00 0,00 0,00 33.124.800,00 0,00 0,00 0,00 1.05.02.2.01.08 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 1.160.400,00 0,00 0,00 0,00 1.160.400,00 0,00 0,00 0,00 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 87.142.700,00 0,00 0,00 0,00 67.809.200,00 0,00 0,00 0,00 1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota 19.997.500,00 0,00 0,00 0,00 19.052.500,00 0,00 0,00 0,00 1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota 43.316.200,00 0,00 0,00 0,00 41.047.700,00 0,00 0,00 0,00 1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota 23.829.000,00 0,00 0,00 0,00 7.709.000,00 0,00 0,00 0,00 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 32.532.000,00 0,00 0,00 0,00 31.906.250,00 0,00 0,00 0,00 1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 32.532.000,00 0,00 0,00 0,00 31.906.250,00 0,00 0,00 0,00 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 415.176.500,00 32.447.580,00 0,00 0,00 399.219.540,00 29.057.580,00 0,00 0,00 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 181.016.100,00 0,00 0,00 0,00 177.978.400,00 0,00 0,00 0,00 1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 181.016.100,00 0,00 0,00 0,00 177.978.400,00 0,00 0,00 0,00 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 113.412.600,00 24.307.580,00 0,00 0,00 103.577.500,00 24.307.580,00 0,00 0,00 1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 74.538.900,00 0,00 0,00 0,00 64.923.900,00 0,00 0,00 0,00 1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 38.873.700,00 24.307.580,00 0,00 0,00 38.653.600,00 24.307.580,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 261 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 120.747.800,00 8.140.000,00 0,00 0,00 117.663.640,00 4.750.000,00 0,00 0,00 1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 1.425.600,00 0,00 0,00 0,00 1.418.900,00 0,00 0,00 0,00 1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 43.971.000,00 0,00 0,00 0,00 43.873.000,00 0,00 0,00 0,00 1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 75.351.200,00 8.140.000,00 0,00 0,00 72.371.740,00 4.750.000,00 0,00 0,00 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 73.829.700,00 4.530.000,00 0,00 0,00 55.102.100,00 4.229.100,00 0,00 0,00 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 63.580.700,00 4.530.000,00 0,00 0,00 52.751.900,00 4.229.100,00 0,00 0,00 1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 47.496.000,00 0,00 0,00 0,00 37.226.000,00 0,00 0,00 0,00 1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 4.242.500,00 4.530.000,00 0,00 0,00 3.825.700,00 4.229.100,00 0,00 0,00 1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 11.842.200,00 0,00 0,00 0,00 11.700.200,00 0,00 0,00 0,00 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 5.470.200,00 0,00 0,00 0,00 2.350.200,00 0,00 0,00 0,00 1.05.04.2.02.01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 5.470.200,00 0,00 0,00 0,00 2.350.200,00 0,00 0,00 0,00 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 4.159.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.04.2.03.01 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 4.159.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 618.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 618.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 SOSIAL 2.948.634.908,00 33.340.000,00 0,00 0,00 2.294.917.530,00 22.740.000,00 0,00 0,00 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.034.277.958,00 33.340.000,00 0,00 0,00 1.606.403.730,00 22.740.000,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 262 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.990.800,00 0,00 0,00 0,00 15.990.800,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.993.400,00 0,00 0,00 0,00 12.993.400,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 999.700,00 0,00 0,00 0,00 999.700,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 999.900,00 0,00 0,00 0,00 999.900,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 997.800,00 0,00 0,00 0,00 997.800,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.561.691.658,00 0,00 0,00 0,00 1.239.282.823,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.470.469.858,00 0,00 0,00 0,00 1.150.377.723,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 89.222.200,00 0,00 0,00 0,00 86.978.200,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 999.600,00 0,00 0,00 0,00 926.900,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 999.800,00 0,00 0,00 0,00 999.800,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 999.800,00 0,00 0,00 0,00 999.800,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 66.722.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 66.722.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 208.364.100,00 10.600.000,00 0,00 0,00 196.596.899,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 935.000,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 59.736.500,00 0,00 0,00 0,00 53.408.300,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.111.600,00 10.600.000,00 0,00 0,00 10.735.600,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.320.000,00 0,00 0,00 0,00 3.950.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 263 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 129.696.000,00 0,00 0,00 0,00 127.567.999,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 45.000.000,00 22.740.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 22.740.000,00 0,00 0,00 1.06.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 22.740.000,00 0,00 0,00 0,00 22.740.000,00 0,00 0,00 1.06.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 38.049.600,00 0,00 0,00 0,00 35.768.408,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.249.600,00 0,00 0,00 0,00 24.968.408,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.460.000,00 0,00 0,00 0,00 72.765.000,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 97.460.000,00 0,00 0,00 0,00 72.765.000,00 0,00 0,00 0,00 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 393.617.250,00 0,00 0,00 0,00 194.308.600,00 0,00 0,00 0,00 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 46.899.500,00 0,00 0,00 0,00 46.899.500,00 0,00 0,00 0,00 1.06.02.2.01.01 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 32.559.500,00 0,00 0,00 0,00 32.559.500,00 0,00 0,00 0,00 1.06.02.2.01.02 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT 14.340.000,00 0,00 0,00 0,00 14.340.000,00 0,00 0,00 0,00 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 9.105.000,00 0,00 0,00 0,00 9.105.000,00 0,00 0,00 0,00 1.06.02.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 9.105.000,00 0,00 0,00 0,00 9.105.000,00 0,00 0,00 0,00 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 337.612.750,00 0,00 0,00 0,00 138.304.100,00 0,00 0,00 0,00 1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 93.870.350,00 0,00 0,00 0,00 87.097.300,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 264 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 218.829.700,00 0,00 0,00 0,00 26.715.500,00 0,00 0,00 0,00 1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 11.478.900,00 0,00 0,00 0,00 11.162.500,00 0,00 0,00 0,00 1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 8.181.300,00 0,00 0,00 0,00 8.076.300,00 0,00 0,00 0,00 1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 5.252.500,00 0,00 0,00 0,00 5.252.500,00 0,00 0,00 0,00 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 85.695.900,00 0,00 0,00 0,00 84.352.900,00 0,00 0,00 0,00 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 54.394.900,00 0,00 0,00 0,00 53.302.500,00 0,00 0,00 0,00 1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan 6.003.900,00 0,00 0,00 0,00 6.003.900,00 0,00 0,00 0,00 1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang 5.432.200,00 0,00 0,00 0,00 5.061.300,00 0,00 0,00 0,00 1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu 3.356.500,00 0,00 0,00 0,00 3.065.000,00 0,00 0,00 0,00 1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 7.010.000,00 0,00 0,00 0,00 7.010.000,00 0,00 0,00 0,00 1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 6.445.800,00 0,00 0,00 0,00 6.445.800,00 0,00 0,00 0,00 1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 21.534.500,00 0,00 0,00 0,00 21.534.500,00 0,00 0,00 0,00 1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan 4.612.000,00 0,00 0,00 0,00 4.182.000,00 0,00 0,00 0,00 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial 31.301.000,00 0,00 0,00 0,00 31.050.400,00 0,00 0,00 0,00 1.06.04.2.02.01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 14.318.600,00 0,00 0,00 0,00 14.318.600,00 0,00 0,00 0,00 1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 8.091.600,00 0,00 0,00 0,00 7.964.100,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 265 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.06.04.2.02.09 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 8.890.800,00 0,00 0,00 0,00 8.767.700,00 0,00 0,00 0,00 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 395.126.300,00 0,00 0,00 0,00 378.319.800,00 0,00 0,00 0,00 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 2.676.000,00 0,00 0,00 0,00 2.676.000,00 0,00 0,00 0,00 1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 2.676.000,00 0,00 0,00 0,00 2.676.000,00 0,00 0,00 0,00 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 392.450.300,00 0,00 0,00 0,00 375.643.800,00 0,00 0,00 0,00 1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 291.898.000,00 0,00 0,00 0,00 290.697.900,00 0,00 0,00 0,00 1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 62.570.300,00 0,00 0,00 0,00 62.368.900,00 0,00 0,00 0,00 1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 37.982.000,00 0,00 0,00 0,00 22.577.000,00 0,00 0,00 0,00 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 39.917.500,00 0,00 0,00 0,00 31.532.500,00 0,00 0,00 0,00 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 24.147.500,00 0,00 0,00 0,00 15.867.500,00 0,00 0,00 0,00 1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan 9.052.000,00 0,00 0,00 0,00 1.378.000,00 0,00 0,00 0,00 1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial 15.095.500,00 0,00 0,00 0,00 14.489.500,00 0,00 0,00 0,00 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 15.770.000,00 0,00 0,00 0,00 15.665.000,00 0,00 0,00 0,00 1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 15.770.000,00 0,00 0,00 0,00 15.665.000,00 0,00 0,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 42.938.480.262,00 20.829.026.593,00 0,00 0,00 37.343.427.199,00 19.331.849.492,00 0,00 0,00 2.07 TENAGA KERJA 2.226.579.873,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.910.944.087,00 24.860.000,00 0,00 0,00 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.885.366.583,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.570.816.337,00 24.860.000,00 0,00 0,00 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.691.500,00 0,00 0,00 0,00 5.689.500,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 999.500,00 0,00 0,00 0,00 999.500,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 266 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.07.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 922.400,00 0,00 0,00 0,00 922.400,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 959.300,00 0,00 0,00 0,00 959.300,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 949.100,00 0,00 0,00 0,00 949.100,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 906.700,00 0,00 0,00 0,00 906.700,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 954.500,00 0,00 0,00 0,00 952.500,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.387.131.715,00 0,00 0,00 0,00 1.078.505.237,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.329.932.915,00 0,00 0,00 0,00 1.021.310.537,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48.522.700,00 0,00 0,00 0,00 48.521.500,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7.676.100,00 0,00 0,00 0,00 7.673.200,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 21.349.000,00 0,00 0,00 0,00 21.342.000,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 14.325.200,00 0,00 0,00 0,00 14.320.600,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.023.800,00 0,00 0,00 0,00 7.021.400,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 53.865.120,00 0,00 0,00 0,00 53.630.000,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 25.500.000,00 0,00 0,00 0,00 25.308.000,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 28.365.120,00 0,00 0,00 0,00 28.322.000,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 253.545.258,00 0,00 0,00 0,00 249.929.650,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.004.500,00 0,00 0,00 0,00 6.004.500,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.674.130,00 0,00 0,00 0,00 3.673.950,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 267 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.07.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.320.000,00 0,00 0,00 0,00 840.000,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 239.546.628,00 0,00 0,00 0,00 239.411.200,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 53.143.990,00 25.000.000,00 0,00 0,00 51.129.950,00 24.860.000,00 0,00 0,00 2.07.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.447.350,00 0,00 0,00 0,00 17.104.650,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.776.640,00 0,00 0,00 0,00 8.120.300,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.860.000,00 0,00 0,00 2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 25.920.000,00 0,00 0,00 0,00 25.905.000,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.640.000,00 0,00 0,00 0,00 60.590.000,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 60.640.000,00 0,00 0,00 0,00 60.590.000,00 0,00 0,00 0,00 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 283.360.170,00 0,00 0,00 0,00 282.684.750,00 0,00 0,00 0,00 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 260.106.570,00 0,00 0,00 0,00 259.501.650,00 0,00 0,00 0,00 2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 260.106.570,00 0,00 0,00 0,00 259.501.650,00 0,00 0,00 0,00 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 23.253.600,00 0,00 0,00 0,00 23.183.100,00 0,00 0,00 0,00 2.07.03.2.04.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil 23.253.600,00 0,00 0,00 0,00 23.183.100,00 0,00 0,00 0,00 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 20.807.400,00 0,00 0,00 0,00 20.496.400,00 0,00 0,00 0,00 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 20.807.400,00 0,00 0,00 0,00 20.496.400,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 268 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 20.807.400,00 0,00 0,00 0,00 20.496.400,00 0,00 0,00 0,00 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 37.045.720,00 0,00 0,00 0,00 36.946.600,00 0,00 0,00 0,00 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 37.045.720,00 0,00 0,00 0,00 36.946.600,00 0,00 0,00 0,00 2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 37.045.720,00 0,00 0,00 0,00 36.946.600,00 0,00 0,00 0,00 2.08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.886.675.559,00 49.575.000,00 0,00 0,00 2.269.563.278,00 47.985.000,00 0,00 0,00 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.928.197.399,00 49.575.000,00 0,00 0,00 1.601.687.430,00 47.985.000,00 0,00 0,00 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.469.950.849,00 0,00 0,00 0,00 1.157.604.130,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.414.790.849,00 0,00 0,00 0,00 1.105.219.130,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 53.160.000,00 0,00 0,00 0,00 50.385.000,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 269 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 73.712.000,00 0,00 0,00 0,00 71.212.000,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 58.712.000,00 0,00 0,00 0,00 58.512.000,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 216.195.550,00 7.125.000,00 0,00 0,00 215.500.700,00 5.535.000,00 0,00 0,00 2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.142.000,00 0,00 0,00 0,00 1.142.000,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31.651.800,00 0,00 0,00 0,00 31.596.800,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.096.500,00 7.125.000,00 0,00 0,00 1.096.500,00 5.535.000,00 0,00 0,00 2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.497.300,00 0,00 0,00 0,00 8.497.300,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 960.000,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 172.367.950,00 0,00 0,00 0,00 172.208.100,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.000.000,00 42.450.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 42.450.000,00 0,00 0,00 2.08.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 33.550.000,00 0,00 0,00 0,00 33.550.000,00 0,00 0,00 2.08.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 8.900.000,00 0,00 0,00 0,00 8.900.000,00 0,00 0,00 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.199.000,00 0,00 0,00 0,00 30.230.700,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 270 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.08.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.992.000,00 0,00 0,00 0,00 4.992.000,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.007.000,00 0,00 0,00 0,00 12.038.700,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 78.140.000,00 0,00 0,00 0,00 69.139.900,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7.880.000,00 0,00 0,00 0,00 7.879.900,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.260.000,00 0,00 0,00 0,00 4.260.000,00 0,00 0,00 0,00 2.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 343.151.550,00 0,00 0,00 0,00 338.158.856,00 0,00 0,00 0,00 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 43.103.350,00 0,00 0,00 0,00 40.812.200,00 0,00 0,00 0,00 2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 18.644.800,00 0,00 0,00 0,00 18.644.800,00 0,00 0,00 0,00 2.08.02.2.01.04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG 24.458.550,00 0,00 0,00 0,00 22.167.400,00 0,00 0,00 0,00 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 300.048.200,00 0,00 0,00 0,00 297.346.656,00 0,00 0,00 0,00 2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 300.048.200,00 0,00 0,00 0,00 297.346.656,00 0,00 0,00 0,00 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 413.345.100,00 0,00 0,00 0,00 152.761.182,00 0,00 0,00 0,00 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 151.299.900,00 0,00 0,00 0,00 92.134.900,00 0,00 0,00 0,00 2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 133.088.500,00 0,00 0,00 0,00 75.823.500,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 271 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 18.211.400,00 0,00 0,00 0,00 16.311.400,00 0,00 0,00 0,00 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 262.044.000,00 0,00 0,00 0,00 60.626.282,00 0,00 0,00 0,00 2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 262.044.000,00 0,00 0,00 0,00 60.626.282,00 0,00 0,00 0,00 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 4.830.900,00 0,00 0,00 0,00 3.036.700,00 0,00 0,00 0,00 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.830.900,00 0,00 0,00 0,00 3.036.700,00 0,00 0,00 0,00 2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 4.830.900,00 0,00 0,00 0,00 3.036.700,00 0,00 0,00 0,00 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 24.158.200,00 0,00 0,00 0,00 24.158.200,00 0,00 0,00 0,00 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota 24.158.200,00 0,00 0,00 0,00 24.158.200,00 0,00 0,00 0,00 2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 24.158.200,00 0,00 0,00 0,00 24.158.200,00 0,00 0,00 0,00 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 73.219.510,00 0,00 0,00 0,00 69.328.510,00 0,00 0,00 0,00 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 27.347.110,00 0,00 0,00 0,00 27.347.110,00 0,00 0,00 0,00 2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 27.347.110,00 0,00 0,00 0,00 27.347.110,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 272 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 45.872.400,00 0,00 0,00 0,00 41.981.400,00 0,00 0,00 0,00 2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 23.297.000,00 0,00 0,00 0,00 23.245.000,00 0,00 0,00 0,00 2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 22.575.400,00 0,00 0,00 0,00 18.736.400,00 0,00 0,00 0,00 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 99.772.900,00 0,00 0,00 0,00 80.432.400,00 0,00 0,00 0,00 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 22.966.900,00 0,00 0,00 0,00 22.966.900,00 0,00 0,00 0,00 2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 22.966.900,00 0,00 0,00 0,00 22.966.900,00 0,00 0,00 0,00 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 76.806.000,00 0,00 0,00 0,00 57.465.500,00 0,00 0,00 0,00 2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 76.806.000,00 0,00 0,00 0,00 57.465.500,00 0,00 0,00 0,00 2.09 PANGAN 3.089.311.234,00 55.520.000,00 0,00 0,00 2.662.034.719,00 53.068.800,00 0,00 0,00 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.063.497.434,00 55.520.000,00 0,00 0,00 1.637.718.919,00 53.068.800,00 0,00 0,00 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.883.750,00 0,00 0,00 0,00 5.883.750,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 962.350,00 0,00 0,00 0,00 962.350,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 983.500,00 0,00 0,00 0,00 983.500,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 977.800,00 0,00 0,00 0,00 977.800,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 991.200,00 0,00 0,00 0,00 991.200,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 968.900,00 0,00 0,00 0,00 968.900,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 273 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.580.189.134,00 0,00 0,00 0,00 1.171.400.278,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.522.416.034,00 0,00 0,00 0,00 1.124.667.778,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 56.136.000,00 0,00 0,00 0,00 45.096.000,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 916.600,00 0,00 0,00 0,00 916.000,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 720.500,00 0,00 0,00 0,00 720.500,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 8.912.100,00 0,00 0,00 0,00 8.912.100,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 8.912.100,00 0,00 0,00 0,00 8.912.100,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 156.480.200,00 0,00 0,00 0,00 142.077.491,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 89.758.200,00 0,00 0,00 0,00 77.758.200,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 66.722.000,00 0,00 0,00 0,00 64.319.291,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 183.471.800,00 5.500.000,00 0,00 0,00 182.553.300,00 5.499.900,00 0,00 0,00 2.09.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 455.800,00 5.500.000,00 0,00 0,00 455.800,00 5.499.900,00 0,00 0,00 2.09.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.594.500,00 0,00 0,00 0,00 2.594.500,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.436.500,00 0,00 0,00 0,00 6.430.500,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 167.485.000,00 0,00 0,00 0,00 166.572.500,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 45.461.100,00 50.020.000,00 0,00 0,00 45.461.100,00 47.568.900,00 0,00 0,00 2.09.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 461.100,00 41.620.000,00 0,00 0,00 461.100,00 39.169.000,00 0,00 0,00 2.09.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 8.399.900,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 274 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.09.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.832.200,00 0,00 0,00 0,00 29.178.200,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.025.200,00 0,00 0,00 0,00 18.004.000,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.807.000,00 0,00 0,00 0,00 11.174.200,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.267.150,00 0,00 0,00 0,00 52.252.700,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 45.067.150,00 0,00 0,00 0,00 45.052.700,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 970.940.700,00 0,00 0,00 0,00 970.161.700,00 0,00 0,00 0,00 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 37.534.100,00 0,00 0,00 0,00 37.062.100,00 0,00 0,00 0,00 2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 37.534.100,00 0,00 0,00 0,00 37.062.100,00 0,00 0,00 0,00 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 99.730.000,00 0,00 0,00 0,00 2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 99.730.000,00 0,00 0,00 0,00 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 833.406.600,00 0,00 0,00 0,00 833.369.600,00 0,00 0,00 0,00 2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 799.999.100,00 0,00 0,00 0,00 799.969.100,00 0,00 0,00 0,00 2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 33.407.500,00 0,00 0,00 0,00 33.400.500,00 0,00 0,00 0,00 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 27.642.300,00 0,00 0,00 0,00 27.510.300,00 0,00 0,00 0,00 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 27.642.300,00 0,00 0,00 0,00 27.510.300,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 275 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 27.642.300,00 0,00 0,00 0,00 27.510.300,00 0,00 0,00 0,00 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 27.230.800,00 0,00 0,00 0,00 26.643.800,00 0,00 0,00 0,00 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 27.230.800,00 0,00 0,00 0,00 26.643.800,00 0,00 0,00 0,00 2.09.05.2.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 27.230.800,00 0,00 0,00 0,00 26.643.800,00 0,00 0,00 0,00 2.10 PERTANAHAN 396.642.660,00 569.000.000,00 0,00 0,00 351.305.216,00 220.943.600,00 0,00 0,00 2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 39.669.600,00 569.000.000,00 0,00 0,00 37.895.600,00 220.943.600,00 0,00 0,00 2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong 39.669.600,00 569.000.000,00 0,00 0,00 37.895.600,00 220.943.600,00 0,00 0,00 2.10.08.2.02.01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong 39.669.600,00 569.000.000,00 0,00 0,00 37.895.600,00 220.943.600,00 0,00 0,00 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 356.973.060,00 0,00 0,00 0,00 313.409.616,00 0,00 0,00 0,00 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 356.973.060,00 0,00 0,00 0,00 313.409.616,00 0,00 0,00 0,00 2.10.10.2.01.02 Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 356.973.060,00 0,00 0,00 0,00 313.409.616,00 0,00 0,00 0,00 2.11 LINGKUNGAN HIDUP 2.422.174.410,00 499.051.240,00 0,00 0,00 2.091.258.947,00 498.828.000,00 0,00 0,00 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.855.926.810,00 90.051.240,00 0,00 0,00 1.536.447.597,00 89.828.000,00 0,00 0,00 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 276 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.11.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.423.255.090,00 0,00 0,00 0,00 1.104.893.497,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.337.098.690,00 0,00 0,00 0,00 1.018.737.097,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 84.156.400,00 0,00 0,00 0,00 84.156.400,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 44.780.720,00 0,00 0,00 0,00 44.780.000,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 16.950.000,00 0,00 0,00 0,00 16.950.000,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 26.830.720,00 0,00 0,00 0,00 26.830.000,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 241.961.200,00 0,00 0,00 0,00 241.674.000,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.028.200,00 0,00 0,00 0,00 1.028.200,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 29.468.800,00 0,00 0,00 0,00 29.373.300,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.578.000,00 0,00 0,00 0,00 2.578.000,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.050.000,00 0,00 0,00 0,00 5.050.000,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 277 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.11.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.524.000,00 0,00 0,00 0,00 7.524.000,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 194.312.200,00 0,00 0,00 0,00 194.120.500,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 55.000.000,00 90.051.240,00 0,00 0,00 55.000.000,00 89.828.000,00 0,00 0,00 2.11.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 58.500.000,00 0,00 0,00 0,00 58.500.000,00 0,00 0,00 2.11.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 9.051.240,00 0,00 0,00 0,00 9.042.000,00 0,00 0,00 2.11.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 22.286.000,00 0,00 0,00 2.11.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.607.000,00 0,00 0,00 0,00 31.874.000,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.407.000,00 0,00 0,00 0,00 27.674.000,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.322.800,00 0,00 0,00 0,00 51.226.100,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.953.850,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12.292.800,00 0,00 0,00 0,00 12.285.250,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.030.000,00 0,00 0,00 0,00 1.987.000,00 0,00 0,00 0,00 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 56.174.600,00 0,00 0,00 0,00 50.983.600,00 0,00 0,00 0,00 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 56.174.600,00 0,00 0,00 0,00 50.983.600,00 0,00 0,00 0,00 2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 35.829.200,00 0,00 0,00 0,00 30.688.200,00 0,00 0,00 0,00 2.11.02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 20.345.400,00 0,00 0,00 0,00 20.295.400,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 278 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 36.343.600,00 0,00 0,00 0,00 36.313.600,00 0,00 0,00 0,00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 36.343.600,00 0,00 0,00 0,00 36.313.600,00 0,00 0,00 0,00 2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 36.343.600,00 0,00 0,00 0,00 36.313.600,00 0,00 0,00 0,00 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 63.394.900,00 349.000.000,00 0,00 0,00 62.167.400,00 349.000.000,00 0,00 0,00 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 63.394.900,00 349.000.000,00 0,00 0,00 62.167.400,00 349.000.000,00 0,00 0,00 2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 0,00 349.000.000,00 0,00 0,00 0,00 349.000.000,00 0,00 0,00 2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 25.775.600,00 0,00 0,00 0,00 25.700.600,00 0,00 0,00 0,00 2.11.06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH 37.619.300,00 0,00 0,00 0,00 36.466.800,00 0,00 0,00 0,00 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 6.450.600,00 0,00 0,00 0,00 6.410.600,00 0,00 0,00 0,00 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 6.450.600,00 0,00 0,00 0,00 6.410.600,00 0,00 0,00 0,00 2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 6.450.600,00 0,00 0,00 0,00 6.410.600,00 0,00 0,00 0,00 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 403.883.900,00 60.000.000,00 0,00 0,00 398.936.150,00 60.000.000,00 0,00 0,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 381.393.800,00 60.000.000,00 0,00 0,00 381.266.050,00 60.000.000,00 0,00 0,00 2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 338.295.500,00 60.000.000,00 0,00 0,00 338.187.750,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 279 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 43.098.300,00 0,00 0,00 0,00 43.078.300,00 0,00 0,00 0,00 2.11.11.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta 22.490.100,00 0,00 0,00 0,00 17.670.100,00 0,00 0,00 0,00 2.11.11.2.03.03 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah 22.490.100,00 0,00 0,00 0,00 17.670.100,00 0,00 0,00 0,00 2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.307.454.075,00 361.434.100,00 0,00 0,00 2.175.933.664,00 342.252.310,00 0,00 0,00 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.874.911.155,00 361.434.100,00 0,00 0,00 1.748.826.221,00 342.252.310,00 0,00 0,00 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 148.250.500,00 0,00 0,00 0,00 145.616.500,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 998.400,00 0,00 0,00 0,00 998.400,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 985.100,00 0,00 0,00 0,00 985.100,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 998.500,00 0,00 0,00 0,00 998.500,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 998.500,00 0,00 0,00 0,00 998.500,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 998.500,00 0,00 0,00 0,00 998.500,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 143.271.500,00 0,00 0,00 0,00 140.637.500,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.161.641.855,00 0,00 0,00 0,00 1.041.005.371,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.120.344.855,00 0,00 0,00 0,00 999.708.371,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.300.000,00 0,00 0,00 0,00 39.300.000,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 998.500,00 0,00 0,00 0,00 998.500,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 998.500,00 0,00 0,00 0,00 998.500,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 36.832.000,00 0,00 0,00 0,00 36.062.000,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 9.350.000,00 0,00 0,00 0,00 9.350.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 280 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.12.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 27.482.000,00 0,00 0,00 0,00 26.712.000,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 377.270.800,00 330.214.100,00 0,00 0,00 375.316.000,00 311.032.310,00 0,00 0,00 2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.183.000,00 0,00 0,00 0,00 2.183.000,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 177.746.800,00 326.056.100,00 0,00 0,00 176.420.000,00 306.874.310,00 0,00 0,00 2.12.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.421.500,00 4.158.000,00 0,00 0,00 2.421.500,00 4.158.000,00 0,00 0,00 2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.341.500,00 0,00 0,00 0,00 14.341.500,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.640.000,00 0,00 0,00 0,00 2.640.000,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 174.938.000,00 0,00 0,00 0,00 174.310.000,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 45.000.000,00 31.220.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 31.220.000,00 0,00 0,00 2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 31.220.000,00 0,00 0,00 0,00 31.220.000,00 0,00 0,00 2.12.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.049.600,00 0,00 0,00 0,00 44.048.600,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.849.600,00 0,00 0,00 0,00 30.848.600,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.866.400,00 0,00 0,00 0,00 61.777.750,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 53.996.400,00 0,00 0,00 0,00 53.907.750,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.870.000,00 0,00 0,00 0,00 7.870.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 281 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 108.235.200,00 0,00 0,00 0,00 107.772.200,00 0,00 0,00 0,00 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 108.235.200,00 0,00 0,00 0,00 107.772.200,00 0,00 0,00 0,00 2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk 63.820.200,00 0,00 0,00 0,00 63.492.200,00 0,00 0,00 0,00 2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 44.415.000,00 0,00 0,00 0,00 44.280.000,00 0,00 0,00 0,00 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.02.2.02.02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 84.643.920,00 0,00 0,00 0,00 83.863.600,00 0,00 0,00 0,00 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 84.643.920,00 0,00 0,00 0,00 83.863.600,00 0,00 0,00 0,00 2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 67.509.120,00 0,00 0,00 0,00 66.763.800,00 0,00 0,00 0,00 2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 17.134.800,00 0,00 0,00 0,00 17.099.800,00 0,00 0,00 0,00 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 239.663.800,00 0,00 0,00 0,00 235.471.643,00 0,00 0,00 0,00 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 155.345.480,00 0,00 0,00 0,00 155.125.400,00 0,00 0,00 0,00 2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 155.345.480,00 0,00 0,00 0,00 155.125.400,00 0,00 0,00 0,00 2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4.117.000,00 0,00 0,00 0,00 4.117.000,00 0,00 0,00 0,00 2.12.04.2.02.01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4.117.000,00 0,00 0,00 0,00 4.117.000,00 0,00 0,00 0,00 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 50.111.320,00 0,00 0,00 0,00 46.229.243,00 0,00 0,00 0,00 2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 36.251.320,00 0,00 0,00 0,00 32.370.000,00 0,00 0,00 0,00 2.12.04.2.03.05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 13.860.000,00 0,00 0,00 0,00 13.859.243,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 282 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 30.090.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.12.04.2.04.01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 30.090.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.586.414.278,00 2.486.845.777,00 0,00 0,00 3.307.320.093,00 2.486.810.800,00 0,00 0,00 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.663.469.146,00 46.670.800,00 0,00 0,00 1.399.582.405,00 46.670.800,00 0,00 0,00 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.999.150,00 0,00 0,00 0,00 5.999.150,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 999.700,00 0,00 0,00 0,00 999.700,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 999.950,00 0,00 0,00 0,00 999.950,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 999.800,00 0,00 0,00 0,00 999.800,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 999.900,00 0,00 0,00 0,00 999.900,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 999.800,00 0,00 0,00 0,00 999.800,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.170.394.446,00 0,00 0,00 0,00 915.432.749,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.101.243.646,00 0,00 0,00 0,00 846.284.949,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 67.151.000,00 0,00 0,00 0,00 67.148.000,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 999.800,00 0,00 0,00 0,00 999.800,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.184.300,00 0,00 0,00 0,00 12.184.300,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 999.200,00 0,00 0,00 0,00 999.200,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 283 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.13.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.185.100,00 0,00 0,00 0,00 10.185.100,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 68.365.100,00 0,00 0,00 0,00 68.245.767,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 18.700.000,00 0,00 0,00 0,00 18.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 13.113.100,00 0,00 0,00 0,00 13.113.100,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 36.552.000,00 0,00 0,00 0,00 36.432.667,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 239.691.150,00 0,00 0,00 0,00 239.691.150,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.906.150,00 0,00 0,00 0,00 1.906.150,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.010.000,00 0,00 0,00 0,00 14.010.000,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.807.000,00 0,00 0,00 0,00 3.807.000,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.480.400,00 0,00 0,00 0,00 21.480.400,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.635.000,00 0,00 0,00 0,00 9.635.000,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.719.000,00 0,00 0,00 0,00 8.719.000,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 178.693.600,00 0,00 0,00 0,00 178.693.600,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 46.670.800,00 0,00 0,00 0,00 46.670.800,00 0,00 0,00 2.13.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 8.610.800,00 0,00 0,00 0,00 8.610.800,00 0,00 0,00 2.13.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 38.060.000,00 0,00 0,00 0,00 38.060.000,00 0,00 0,00 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.255.000,00 0,00 0,00 0,00 34.049.289,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.195.000,00 0,00 0,00 0,00 15.071.439,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 284 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.13.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.200.000,00 0,00 0,00 0,00 8.127.850,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.660.000,00 0,00 0,00 0,00 3.650.000,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 124.580.000,00 0,00 0,00 0,00 123.980.000,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 124.580.000,00 0,00 0,00 0,00 123.980.000,00 0,00 0,00 0,00 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 64.436.800,00 2.440.174.977,00 0,00 0,00 64.436.800,00 2.440.140.000,00 0,00 0,00 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 64.436.800,00 2.440.174.977,00 0,00 0,00 64.436.800,00 2.440.140.000,00 0,00 0,00 2.13.02.2.01.02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 62.887.900,00 0,00 0,00 0,00 62.887.900,00 0,00 0,00 0,00 2.13.02.2.01.06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 1.548.900,00 2.440.174.977,00 0,00 0,00 1.548.900,00 2.440.140.000,00 0,00 0,00 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.738.208.732,00 0,00 0,00 0,00 1.723.001.288,00 0,00 0,00 0,00 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa 1.738.208.732,00 0,00 0,00 0,00 1.723.001.288,00 0,00 0,00 0,00 2.13.04.2.01.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 933.956.732,00 0,00 0,00 0,00 928.368.288,00 0,00 0,00 0,00 2.13.04.2.01.03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 204.096.500,00 0,00 0,00 0,00 203.946.500,00 0,00 0,00 0,00 2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 150.036.600,00 0,00 0,00 0,00 149.136.600,00 0,00 0,00 0,00 2.13.04.2.01.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 60.926.800,00 0,00 0,00 0,00 60.926.800,00 0,00 0,00 0,00 2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 119.773.400,00 0,00 0,00 0,00 111.292.400,00 0,00 0,00 0,00 2.13.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 269.418.700,00 0,00 0,00 0,00 269.330.700,00 0,00 0,00 0,00 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 120.299.600,00 0,00 0,00 0,00 120.299.600,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 285 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 120.299.600,00 0,00 0,00 0,00 120.299.600,00 0,00 0,00 0,00 2.13.05.2.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 34.968.700,00 0,00 0,00 0,00 34.968.700,00 0,00 0,00 0,00 2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 85.330.900,00 0,00 0,00 0,00 85.330.900,00 0,00 0,00 0,00 2.14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.156.912.129,00 430.453.000,00 0,00 0,00 2.973.001.948,00 409.245.500,00 0,00 0,00 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.898.778.999,00 61.453.000,00 0,00 0,00 1.739.265.648,00 61.202.000,00 0,00 0,00 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.994.200,00 0,00 0,00 0,00 5.864.450,00 0,00 0,00 0,00 2.14.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 999.900,00 0,00 0,00 0,00 2.14.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 871.900,00 0,00 0,00 0,00 2.14.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 999.750,00 0,00 0,00 0,00 2.14.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 998.900,00 0,00 0,00 0,00 2.14.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 999.800,00 0,00 0,00 0,00 2.14.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 994.200,00 0,00 0,00 0,00 994.200,00 0,00 0,00 0,00 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.559.751.379,00 0,00 0,00 0,00 1.409.352.299,00 0,00 0,00 0,00 2.14.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.466.586.679,00 0,00 0,00 0,00 1.318.704.099,00 0,00 0,00 0,00 2.14.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 14.567.200,00 0,00 0,00 0,00 14.563.500,00 0,00 0,00 0,00 2.14.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 76.584.000,00 0,00 0,00 0,00 74.073.000,00 0,00 0,00 0,00 2.14.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.005.200,00 0,00 0,00 0,00 1.003.400,00 0,00 0,00 0,00 2.14.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.008.300,00 0,00 0,00 0,00 1.008.300,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 286 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.050.400,00 0,00 0,00 0,00 6.962.600,00 0,00 0,00 0,00 2.14.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 7.050.400,00 0,00 0,00 0,00 6.962.600,00 0,00 0,00 0,00 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 78.562.000,00 0,00 0,00 0,00 76.767.000,00 0,00 0,00 0,00 2.14.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 26.350.000,00 0,00 0,00 0,00 26.350.000,00 0,00 0,00 0,00 2.14.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 52.212.000,00 0,00 0,00 0,00 50.417.000,00 0,00 0,00 0,00 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 150.615.900,00 7.700.000,00 0,00 0,00 146.691.635,00 7.700.000,00 0,00 0,00 2.14.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 7.700.000,00 0,00 0,00 0,00 7.700.000,00 0,00 0,00 2.14.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.144.000,00 0,00 0,00 0,00 12.132.800,00 0,00 0,00 0,00 2.14.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.350.200,00 0,00 0,00 0,00 3.350.200,00 0,00 0,00 0,00 2.14.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.033.200,00 0,00 0,00 0,00 2.000.100,00 0,00 0,00 0,00 2.14.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.608.000,00 0,00 0,00 0,00 851.000,00 0,00 0,00 0,00 2.14.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 128.480.500,00 0,00 0,00 0,00 128.357.535,00 0,00 0,00 0,00 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 47.000,00 53.753.000,00 0,00 0,00 0,00 53.502.000,00 0,00 0,00 2.14.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 47.000,00 53.753.000,00 0,00 0,00 0,00 53.502.000,00 0,00 0,00 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23.688.220,00 0,00 0,00 0,00 20.567.664,00 0,00 0,00 0,00 2.14.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.14.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.734.720,00 0,00 0,00 0,00 8.567.664,00 0,00 0,00 0,00 2.14.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.153.500,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.069.900,00 0,00 0,00 0,00 73.060.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 287 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.14.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 49.000.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.14.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24.069.900,00 0,00 0,00 0,00 24.060.000,00 0,00 0,00 0,00 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 142.771.100,00 0,00 0,00 0,00 95.470.800,00 0,00 0,00 0,00 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 21.445.800,00 0,00 0,00 0,00 20.410.800,00 0,00 0,00 0,00 2.14.02.2.01.09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal 21.445.800,00 0,00 0,00 0,00 20.410.800,00 0,00 0,00 0,00 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota 121.325.300,00 0,00 0,00 0,00 75.060.000,00 0,00 0,00 0,00 2.14.02.2.02.09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 62.787.000,00 0,00 0,00 0,00 52.138.000,00 0,00 0,00 0,00 2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 16.249.000,00 0,00 0,00 0,00 11.973.000,00 0,00 0,00 0,00 2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 34.641.000,00 0,00 0,00 0,00 3.462.000,00 0,00 0,00 0,00 2.14.02.2.02.14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK 7.648.300,00 0,00 0,00 0,00 7.487.000,00 0,00 0,00 0,00 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.375.380.550,00 0,00 0,00 0,00 904.435.800,00 0,00 0,00 0,00 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 554.437.000,00 0,00 0,00 0,00 375.262.550,00 0,00 0,00 0,00 2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 4.106.000,00 0,00 0,00 0,00 4.032.000,00 0,00 0,00 0,00 2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.758.550,00 0,00 0,00 0,00 2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 14.490.000,00 0,00 0,00 0,00 11.975.000,00 0,00 0,00 0,00 2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang 70.640.000,00 0,00 0,00 0,00 20.448.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 288 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 109.129.000,00 0,00 0,00 0,00 22.577.000,00 0,00 0,00 0,00 2.14.03.2.01.07 Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK 283.856.000,00 0,00 0,00 0,00 249.729.000,00 0,00 0,00 0,00 2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK 47.216.000,00 0,00 0,00 0,00 41.743.000,00 0,00 0,00 0,00 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 568.200.050,00 0,00 0,00 0,00 398.179.650,00 0,00 0,00 0,00 2.14.03.2.02.03 Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 198.600.050,00 0,00 0,00 0,00 198.529.650,00 0,00 0,00 0,00 2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 369.600.000,00 0,00 0,00 0,00 199.650.000,00 0,00 0,00 0,00 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota 132.077.500,00 0,00 0,00 0,00 60.042.100,00 0,00 0,00 0,00 2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 13.488.600,00 0,00 0,00 0,00 13.314.000,00 0,00 0,00 0,00 2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 110.380.400,00 0,00 0,00 0,00 40.003.000,00 0,00 0,00 0,00 2.14.03.2.03.05 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 1.000.500,00 0,00 0,00 0,00 967.100,00 0,00 0,00 0,00 2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 7.208.000,00 0,00 0,00 0,00 5.758.000,00 0,00 0,00 0,00 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 120.666.000,00 0,00 0,00 0,00 70.951.500,00 0,00 0,00 0,00 2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 120.666.000,00 0,00 0,00 0,00 70.951.500,00 0,00 0,00 0,00 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 739.981.480,00 369.000.000,00 0,00 0,00 233.829.700,00 348.043.500,00 0,00 0,00 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 711.458.000,00 369.000.000,00 0,00 0,00 211.443.900,00 348.043.500,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 289 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 17.054.000,00 369.000.000,00 0,00 0,00 16.408.800,00 348.043.500,00 0,00 0,00 2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 637.010.000,00 0,00 0,00 0,00 145.730.000,00 0,00 0,00 0,00 2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.300.000,00 0,00 0,00 0,00 2.14.04.2.01.08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 35.394.000,00 0,00 0,00 0,00 31.005.100,00 0,00 0,00 0,00 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 28.523.480,00 0,00 0,00 0,00 22.385.800,00 0,00 0,00 0,00 2.14.04.2.02.03 Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 21.054.690,00 0,00 0,00 0,00 15.505.900,00 0,00 0,00 0,00 2.14.04.2.02.04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 7.468.790,00 0,00 0,00 0,00 6.879.900,00 0,00 0,00 0,00 2.15 PERHUBUNGAN 2.589.698.867,00 2.457.397.400,00 0,00 0,00 2.395.970.190,00 2.445.612.452,00 0,00 0,00 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.143.453.167,00 22.114.900,00 0,00 0,00 1.964.879.990,00 20.350.000,00 0,00 0,00 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 290 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.637.373.517,00 0,00 0,00 0,00 1.493.812.520,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.537.864.517,00 0,00 0,00 0,00 1.403.675.020,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 96.000.000,00 0,00 0,00 0,00 86.628.500,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.034.800,00 0,00 0,00 0,00 1.034.800,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.474.200,00 0,00 0,00 0,00 1.474.200,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 18.767.600,00 0,00 0,00 0,00 12.767.600,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 702.800,00 0,00 0,00 0,00 702.800,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 17.064.800,00 0,00 0,00 0,00 11.064.800,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 96.000.000,00 0,00 0,00 0,00 86.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 96.000.000,00 0,00 0,00 0,00 86.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 63.605.900,00 0,00 0,00 0,00 63.605.900,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 24.150.000,00 0,00 0,00 0,00 24.150.000,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 32.455.900,00 0,00 0,00 0,00 32.455.900,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 178.106.150,00 0,00 0,00 0,00 174.747.950,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 203.500,00 0,00 0,00 0,00 203.500,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 291 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.332.450,00 0,00 0,00 0,00 1.332.450,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.399.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 173.671.000,00 0,00 0,00 0,00 173.212.000,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.000.000,00 22.114.900,00 0,00 0,00 50.000.000,00 20.350.000,00 0,00 0,00 2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 22.114.900,00 0,00 0,00 0,00 20.350.000,00 0,00 0,00 2.15.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 28.971.020,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 4.971.020,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.000.000,00 0,00 0,00 0,00 49.975.000,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 61.000.000,00 0,00 0,00 0,00 49.975.000,00 0,00 0,00 0,00 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 376.914.200,00 1.138.650.000,00 0,00 0,00 369.205.700,00 1.130.965.552,00 0,00 0,00 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 265.350.000,00 1.138.650.000,00 0,00 0,00 264.474.500,00 1.130.965.552,00 0,00 0,00 2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 265.350.000,00 1.138.650.000,00 0,00 0,00 264.474.500,00 1.130.965.552,00 0,00 0,00 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2.777.700,00 0,00 0,00 0,00 2.777.700,00 0,00 0,00 0,00 2.15.02.2.05.08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2.777.700,00 0,00 0,00 0,00 2.777.700,00 0,00 0,00 0,00 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 102.542.600,00 0,00 0,00 0,00 95.864.600,00 0,00 0,00 0,00 2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 102.542.600,00 0,00 0,00 0,00 95.864.600,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 292 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 6.243.900,00 0,00 0,00 0,00 6.088.900,00 0,00 0,00 0,00 2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 6.243.900,00 0,00 0,00 0,00 6.088.900,00 0,00 0,00 0,00 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 69.331.500,00 1.296.632.500,00 0,00 0,00 61.884.500,00 1.294.296.900,00 0,00 0,00 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 69.331.500,00 1.296.632.500,00 0,00 0,00 61.884.500,00 1.294.296.900,00 0,00 0,00 2.15.03.2.12.02 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal 0,00 1.296.632.500,00 0,00 0,00 0,00 1.294.296.900,00 0,00 0,00 2.15.03.2.12.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 69.331.500,00 0,00 0,00 0,00 61.884.500,00 0,00 0,00 0,00 2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA 3.628.102.697,00 1.976.533.003,00 0,00 0,00 3.239.798.677,00 1.973.102.898,00 0,00 0,00 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.886.987.867,00 182.033.003,00 0,00 0,00 1.560.165.093,00 181.835.100,00 0,00 0,00 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.910.700,00 0,00 0,00 0,00 5.839.300,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 991.400,00 0,00 0,00 0,00 985.800,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 999.700,00 0,00 0,00 0,00 976.000,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 922.900,00 0,00 0,00 0,00 919.500,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 998.600,00 0,00 0,00 0,00 995.000,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 998.600,00 0,00 0,00 0,00 995.000,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 999.500,00 0,00 0,00 0,00 968.000,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.258.938.667,00 0,00 0,00 0,00 936.375.832,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.191.053.267,00 0,00 0,00 0,00 872.694.782,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 65.924.000,00 0,00 0,00 0,00 61.930.050,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 990.900,00 0,00 0,00 0,00 968.500,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 293 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 970.500,00 0,00 0,00 0,00 782.500,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.991.300,00 0,00 0,00 0,00 1.985.650,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 995.000,00 0,00 0,00 0,00 992.100,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 996.300,00 0,00 0,00 0,00 993.550,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 37.985.700,00 0,00 0,00 0,00 37.976.550,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 16.313.700,00 0,00 0,00 0,00 16.304.550,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 21.672.000,00 0,00 0,00 0,00 21.672.000,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 403.485.900,00 0,00 0,00 0,00 399.425.991,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.616.800,00 0,00 0,00 0,00 5.616.000,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48.514.000,00 0,00 0,00 0,00 48.325.570,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.283.800,00 0,00 0,00 0,00 7.283.650,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.146.800,00 0,00 0,00 0,00 3.144.000,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 333.044.500,00 0,00 0,00 0,00 329.176.771,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 55.000.000,00 182.033.003,00 0,00 0,00 55.000.000,00 181.835.100,00 0,00 0,00 2.16.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 4.489.100,00 0,00 0,00 0,00 4.489.100,00 0,00 0,00 2.16.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 177.543.903,00 0,00 0,00 0,00 177.346.000,00 0,00 0,00 2.16.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 294 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.012.600,00 0,00 0,00 0,00 66.898.770,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.800.000,00 0,00 0,00 0,00 19.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.249.600,00 0,00 0,00 0,00 18.146.770,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 28.963.000,00 0,00 0,00 0,00 28.952.000,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.663.000,00 0,00 0,00 0,00 56.663.000,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7.683.000,00 0,00 0,00 0,00 7.683.000,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.980.000,00 0,00 0,00 0,00 11.980.000,00 0,00 0,00 0,00 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.621.599.500,00 1.700.000.000,00 0,00 0,00 1.561.312.734,00 1.696.867.800,00 0,00 0,00 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.621.599.500,00 1.700.000.000,00 0,00 0,00 1.561.312.734,00 1.696.867.800,00 0,00 0,00 2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 82.091.300,00 0,00 0,00 0,00 81.352.550,00 0,00 0,00 0,00 2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 65.939.000,00 1.700.000.000,00 0,00 0,00 26.679.234,00 1.696.867.800,00 0,00 0,00 2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik 10.351.000,00 0,00 0,00 0,00 8.809.400,00 0,00 0,00 0,00 2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media 1.444.989.800,00 0,00 0,00 0,00 1.444.471.550,00 0,00 0,00 0,00 2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 18.228.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 119.515.330,00 94.500.000,00 0,00 0,00 118.320.850,00 94.399.998,00 0,00 0,00 2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 119.515.330,00 94.500.000,00 0,00 0,00 118.320.850,00 94.399.998,00 0,00 0,00 2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 65.267.490,00 94.500.000,00 0,00 0,00 64.594.850,00 94.399.998,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 295 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 36.940.000,00 0,00 0,00 0,00 36.940.000,00 0,00 0,00 0,00 2.16.03.2.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 17.307.840,00 0,00 0,00 0,00 16.786.000,00 0,00 0,00 0,00 2.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 3.288.113.665,00 444.245.900,00 0,00 0,00 2.946.667.772,00 403.566.900,00 0,00 0,00 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.539.960.405,00 0,00 0,00 0,00 1.300.227.614,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.255.100,00 0,00 0,00 0,00 15.130.200,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14.913.000,00 0,00 0,00 0,00 14.774.200,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 993.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 994.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 998.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 998.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 356.900,00 0,00 0,00 0,00 356.000,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.145.369.305,00 0,00 0,00 0,00 938.967.214,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.052.775.505,00 0,00 0,00 0,00 851.759.214,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 90.564.000,00 0,00 0,00 0,00 85.206.000,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 993.800,00 0,00 0,00 0,00 972.000,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.036.000,00 0,00 0,00 0,00 1.030.000,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20.857.900,00 0,00 0,00 0,00 20.776.500,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20.857.900,00 0,00 0,00 0,00 20.776.500,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 29.922.000,00 0,00 0,00 0,00 26.946.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 296 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.17.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 29.922.000,00 0,00 0,00 0,00 26.946.000,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 203.917.400,00 0,00 0,00 0,00 186.832.700,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 550.000,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.778.800,00 0,00 0,00 0,00 15.009.500,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3.261.000,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 19.387.600,00 0,00 0,00 0,00 12.334.000,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 157.011.000,00 0,00 0,00 0,00 154.656.200,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.813.100,00 0,00 0,00 0,00 12.193.000,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.319.800,00 0,00 0,00 0,00 1.290.500,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.295.600,00 0,00 0,00 0,00 4.574.000,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.197.700,00 0,00 0,00 0,00 6.328.500,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.825.600,00 0,00 0,00 0,00 55.382.000,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.940.000,00 0,00 0,00 0,00 40.498.500,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.040.000,00 0,00 0,00 0,00 2.040.000,00 0,00 0,00 0,00 2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.845.600,00 0,00 0,00 0,00 12.843.500,00 0,00 0,00 0,00 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 51.827.060,00 0,00 0,00 0,00 51.310.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 297 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Kean;taannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 51.827.060,00 0,00 0,00 0,00 51.310.000,00 0,00 0,00 0,00 2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 11.343.440,00 0,00 0,00 0,00 11.256.000,00 0,00 0,00 0,00 2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 40.483.620,00 0,00 0,00 0,00 40.054.000,00 0,00 0,00 0,00 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 23.509.900,00 0,00 0,00 0,00 21.175.500,00 0,00 0,00 0,00 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 23.509.900,00 0,00 0,00 0,00 21.175.500,00 0,00 0,00 0,00 2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 13.637.900,00 0,00 0,00 0,00 12.667.000,00 0,00 0,00 0,00 2.17.04.2.01.02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 9.872.000,00 0,00 0,00 0,00 8.508.500,00 0,00 0,00 0,00 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 41.345.600,00 0,00 0,00 0,00 40.580.300,00 0,00 0,00 0,00 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota 41.345.600,00 0,00 0,00 0,00 40.580.300,00 0,00 0,00 0,00 2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 41.345.600,00 0,00 0,00 0,00 40.580.300,00 0,00 0,00 0,00 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 1.631.470.700,00 444.245.900,00 0,00 0,00 1.533.374.358,00 403.566.900,00 0,00 0,00 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 1.631.470.700,00 444.245.900,00 0,00 0,00 1.533.374.358,00 403.566.900,00 0,00 0,00 2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 176.700.000,00 0,00 0,00 0,00 114.645.000,00 0,00 0,00 0,00 2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 699.207.200,00 427.995.900,00 0,00 0,00 679.453.500,00 387.316.900,00 0,00 0,00 2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 755.563.500,00 16.250.000,00 0,00 0,00 739.275.858,00 16.250.000,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 298 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.18 PENANAMAN MODAL 5.654.865.777,00 263.005.542,00 0,00 0,00 5.199.912.015,00 254.829.517,00 0,00 0,00 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.062.055.473,00 217.505.542,00 0,00 0,00 1.707.958.515,00 209.874.517,00 0,00 0,00 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.345.068.923,00 0,00 0,00 0,00 1.001.130.515,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.277.232.973,00 0,00 0,00 0,00 933.296.515,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 65.835.950,00 0,00 0,00 0,00 65.834.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 9.676.700,00 0,00 0,00 0,00 9.676.700,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 9.676.700,00 0,00 0,00 0,00 9.676.700,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 133.002.500,00 0,00 0,00 0,00 130.734.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 299 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.18.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 20.322.500,00 0,00 0,00 0,00 19.910.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 112.680.000,00 0,00 0,00 0,00 110.824.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 357.677.350,00 2.871.000,00 0,00 0,00 356.546.700,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.458.000,00 0,00 0,00 0,00 2.458.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 42.854.500,00 2.871.000,00 0,00 0,00 42.853.800,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.803.000,00 0,00 0,00 0,00 17.803.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.605.850,00 0,00 0,00 0,00 16.605.200,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.120.000,00 0,00 0,00 0,00 15.120.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 261.396.000,00 0,00 0,00 0,00 260.266.700,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 61.050.000,00 214.634.542,00 0,00 0,00 55.000.000,00 209.874.517,00 0,00 0,00 2.18.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 58.841.120,00 0,00 0,00 0,00 58.841.120,00 0,00 0,00 2.18.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 155.793.422,00 0,00 0,00 0,00 151.033.397,00 0,00 0,00 2.18.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 61.050.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.220.000,00 0,00 0,00 0,00 58.510.600,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.400.000,00 0,00 0,00 0,00 23.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.620.000,00 0,00 0,00 0,00 27.910.600,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 89.360.000,00 0,00 0,00 0,00 89.360.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 300 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.18.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 65.820.000,00 0,00 0,00 0,00 65.820.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.540.000,00 0,00 0,00 0,00 23.540.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 2.866.185.350,00 45.500.000,00 0,00 0,00 2.863.706.500,00 44.955.000,00 0,00 0,00 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 2.866.185.350,00 45.500.000,00 0,00 0,00 2.863.706.500,00 44.955.000,00 0,00 0,00 2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2.866.185.350,00 45.500.000,00 0,00 0,00 2.863.706.500,00 44.955.000,00 0,00 0,00 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 224.865.554,00 0,00 0,00 0,00 214.048.200,00 0,00 0,00 0,00 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 224.865.554,00 0,00 0,00 0,00 214.048.200,00 0,00 0,00 0,00 2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 157.513.410,00 0,00 0,00 0,00 146.962.200,00 0,00 0,00 0,00 2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal 44.876.094,00 0,00 0,00 0,00 44.621.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan 22.476.050,00 0,00 0,00 0,00 22.465.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 388.270.300,00 0,00 0,00 0,00 310.639.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 388.270.300,00 0,00 0,00 0,00 310.639.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 309.701.000,00 0,00 0,00 0,00 233.528.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 78.569.300,00 0,00 0,00 0,00 77.111.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 113.489.100,00 0,00 0,00 0,00 103.559.800,00 0,00 0,00 0,00 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 113.489.100,00 0,00 0,00 0,00 103.559.800,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 301 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 113.489.100,00 0,00 0,00 0,00 103.559.800,00 0,00 0,00 0,00 2.19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4.671.825.995,00 111.500.000,00 0,00 0,00 4.006.540.795,00 110.207.700,00 0,00 0,00 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.975.715.995,00 0,00 0,00 0,00 1.746.188.595,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.357.142.775,00 0,00 0,00 0,00 1.130.510.895,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.266.311.075,00 0,00 0,00 0,00 1.040.093.195,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 88.831.700,00 0,00 0,00 0,00 88.417.700,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 71.321.920,00 0,00 0,00 0,00 71.242.400,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 302 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.19.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 21.400.400,00 0,00 0,00 0,00 21.400.400,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 49.321.520,00 0,00 0,00 0,00 49.242.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 436.963.300,00 0,00 0,00 0,00 436.655.500,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.064.600,00 0,00 0,00 0,00 17.064.600,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.906.500,00 0,00 0,00 0,00 1.906.500,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 8.299.200,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.640.000,00 0,00 0,00 0,00 2.640.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.672.000,00 0,00 0,00 0,00 6.672.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 397.280.200,00 0,00 0,00 0,00 397.073.200,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.988.000,00 0,00 0,00 0,00 11.527.800,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.184.000,00 0,00 0,00 0,00 5.184.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.804.000,00 0,00 0,00 0,00 6.343.800,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.300.000,00 0,00 0,00 0,00 44.252.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 44.880.000,00 0,00 0,00 0,00 42.832.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.420.000,00 0,00 0,00 0,00 1.420.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 646.246.200,00 0,00 0,00 0,00 641.788.200,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 303 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 479.776.900,00 0,00 0,00 0,00 476.518.900,00 0,00 0,00 0,00 2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 479.776.900,00 0,00 0,00 0,00 476.518.900,00 0,00 0,00 0,00 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 166.469.300,00 0,00 0,00 0,00 165.269.300,00 0,00 0,00 0,00 2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 166.469.300,00 0,00 0,00 0,00 165.269.300,00 0,00 0,00 0,00 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 1.279.764.000,00 111.500.000,00 0,00 0,00 848.564.000,00 110.207.700,00 0,00 0,00 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 537.243.000,00 111.500.000,00 0,00 0,00 106.416.000,00 110.207.700,00 0,00 0,00 2.19.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar 107.568.000,00 0,00 0,00 0,00 106.416.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 429.675.000,00 111.500.000,00 0,00 0,00 0,00 110.207.700,00 0,00 0,00 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 142.521.000,00 0,00 0,00 0,00 142.148.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 142.521.000,00 0,00 0,00 0,00 142.148.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 770.099.800,00 0,00 0,00 0,00 770.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 770.099.800,00 0,00 0,00 0,00 770.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 770.000.000,00 0,00 0,00 0,00 770.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.04.2.01.05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 99.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.20 STATISTIK 96.485.390,00 0,00 0,00 0,00 94.106.600,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 304 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 96.485.390,00 0,00 0,00 0,00 94.106.600,00 0,00 0,00 0,00 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 96.485.390,00 0,00 0,00 0,00 94.106.600,00 0,00 0,00 0,00 2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral 58.089.690,00 0,00 0,00 0,00 56.138.900,00 0,00 0,00 0,00 2.20.02.2.01.04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 38.395.700,00 0,00 0,00 0,00 37.967.700,00 0,00 0,00 0,00 2.21 PERSANDIAN 76.774.550,00 0,00 0,00 0,00 76.521.400,00 0,00 0,00 0,00 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 76.774.550,00 0,00 0,00 0,00 76.521.400,00 0,00 0,00 0,00 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 76.774.550,00 0,00 0,00 0,00 76.521.400,00 0,00 0,00 0,00 2.21.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 48.392.700,00 0,00 0,00 0,00 48.361.000,00 0,00 0,00 0,00 2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 28.381.850,00 0,00 0,00 0,00 28.160.400,00 0,00 0,00 0,00 2.22 KEBUDAYAAN 235.494.500,00 995.176.631,00 0,00 0,00 233.375.842,00 968.967.015,00 0,00 0,00 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 0,00 995.176.631,00 0,00 0,00 0,00 968.967.015,00 0,00 0,00 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 279.611.100,00 0,00 0,00 2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 279.611.100,00 0,00 0,00 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 695.176.631,00 0,00 0,00 0,00 689.355.915,00 0,00 0,00 2.22.02.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat 0,00 695.176.631,00 0,00 0,00 0,00 689.355.915,00 0,00 0,00 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 235.494.500,00 0,00 0,00 0,00 233.375.842,00 0,00 0,00 0,00 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 235.494.500,00 0,00 0,00 0,00 233.375.842,00 0,00 0,00 0,00 2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 117.336.500,00 0,00 0,00 0,00 116.459.104,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 305 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya 118.158.000,00 0,00 0,00 0,00 116.916.738,00 0,00 0,00 0,00 2.23 PERPUSTAKAAN 1.594.319.003,00 10.104.289.000,00 0,00 0,00 1.379.175.356,00 9.091.569.000,00 0,00 0,00 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.426.704.303,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.214.285.796,00 9.790.000,00 0,00 0,00 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.495.000,00 0,00 0,00 0,00 29.495.000,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.692.800,00 0,00 0,00 0,00 24.692.800,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.136.600,00 0,00 0,00 0,00 1.136.600,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.104.800,00 0,00 0,00 0,00 1.104.800,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.103.600,00 0,00 0,00 0,00 1.103.600,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 959.400,00 0,00 0,00 0,00 959.400,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 497.800,00 0,00 0,00 0,00 497.800,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.059.844.903,00 0,00 0,00 0,00 850.060.396,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 978.479.203,00 0,00 0,00 0,00 768.694.696,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 77.503.800,00 0,00 0,00 0,00 77.503.800,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 878.300,00 0,00 0,00 0,00 878.300,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 995.600,00 0,00 0,00 0,00 995.600,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 992.400,00 0,00 0,00 0,00 992.400,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 995.600,00 0,00 0,00 0,00 995.600,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.837.700,00 0,00 0,00 0,00 12.837.700,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.135.300,00 0,00 0,00 0,00 1.135.300,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 306 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.23.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.041.400,00 0,00 0,00 0,00 1.041.400,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.661.000,00 0,00 0,00 0,00 10.661.000,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 38.002.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 37.832.000,00 9.790.000,00 0,00 0,00 2.23.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.790.000,00 0,00 0,00 2.23.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 38.002.000,00 0,00 0,00 0,00 37.832.000,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 146.144.700,00 0,00 0,00 0,00 144.998.500,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 528.000,00 0,00 0,00 0,00 528.000,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.430.700,00 0,00 0,00 0,00 24.430.700,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.099.000,00 0,00 0,00 0,00 6.099.000,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.774.000,00 0,00 0,00 0,00 3.774.000,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 109.873.000,00 0,00 0,00 0,00 108.726.800,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40.500.000,00 0,00 0,00 0,00 39.182.200,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26.640.000,00 0,00 0,00 0,00 26.640.000,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.660.000,00 0,00 0,00 0,00 5.342.200,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 307 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.880.000,00 0,00 0,00 0,00 44.880.000,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 44.880.000,00 0,00 0,00 0,00 44.880.000,00 0,00 0,00 0,00 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 132.793.600,00 10.094.289.000,00 0,00 0,00 130.158.460,00 9.081.779.000,00 0,00 0,00 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 74.914.400,00 0,00 0,00 0,00 72.453.800,00 0,00 0,00 0,00 2.23.02.2.01.10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 74.914.400,00 0,00 0,00 0,00 72.453.800,00 0,00 0,00 0,00 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 57.879.200,00 10.094.289.000,00 0,00 0,00 57.704.660,00 9.081.779.000,00 0,00 0,00 2.23.02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 57.879.200,00 10.094.289.000,00 0,00 0,00 57.704.660,00 9.081.779.000,00 0,00 0,00 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 34.821.100,00 0,00 0,00 0,00 34.731.100,00 0,00 0,00 0,00 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 34.821.100,00 0,00 0,00 0,00 34.731.100,00 0,00 0,00 0,00 2.23.03.2.01.01 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 34.821.100,00 0,00 0,00 0,00 34.731.100,00 0,00 0,00 0,00 2.24 KEARSIPAN 30.635.600,00 0,00 0,00 0,00 29.996.600,00 0,00 0,00 0,00 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 30.635.600,00 0,00 0,00 0,00 29.996.600,00 0,00 0,00 0,00 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 30.635.600,00 0,00 0,00 0,00 29.996.600,00 0,00 0,00 0,00 2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 30.635.600,00 0,00 0,00 0,00 29.996.600,00 0,00 0,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 24.783.206.421,00 15.331.004.585,00 0,00 0,00 23.424.284.005,00 14.474.466.800,00 0,00 0,00 3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN 11.341.286.483,00 451.000.000,00 0,00 0,00 10.821.560.971,00 447.389.000,00 0,00 0,00 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.361.952.815,00 51.000.000,00 0,00 0,00 2.137.470.686,00 50.520.000,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 308 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.620.588.553,00 0,00 0,00 0,00 1.425.925.135,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.485.995.553,00 0,00 0,00 0,00 1.297.201.135,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 132.593.000,00 0,00 0,00 0,00 126.724.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 95.286.200,00 0,00 0,00 0,00 91.244.200,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 26.418.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.564.200,00 0,00 0,00 0,00 1.564.200,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 66.722.000,00 0,00 0,00 0,00 63.262.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 386.049.062,00 0,00 0,00 0,00 382.949.462,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 309 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.25.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.256.000,00 0,00 0,00 0,00 1.256.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.387.000,00 0,00 0,00 0,00 20.227.700,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.515.400,00 0,00 0,00 0,00 3.515.400,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.194.300,00 0,00 0,00 0,00 6.194.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.087.000,00 0,00 0,00 0,00 10.087.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 335.511.562,00 0,00 0,00 0,00 335.511.562,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 717.800,00 0,00 0,00 0,00 717.800,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 46.633.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00 43.200.000,00 50.520.000,00 0,00 0,00 3.25.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.633.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00 50.520.000,00 0,00 0,00 3.25.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.962.000,00 0,00 0,00 0,00 39.280.889,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.762.000,00 0,00 0,00 0,00 26.080.889,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 162.434.000,00 0,00 0,00 0,00 147.871.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 80.400.000,00 0,00 0,00 0,00 65.878.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 310 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.25.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 78.504.000,00 0,00 0,00 0,00 78.463.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.530.000,00 0,00 0,00 0,00 3.530.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 4.925.916.000,00 0,00 0,00 0,00 4.739.578.276,00 0,00 0,00 0,00 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 81.860.200,00 0,00 0,00 0,00 66.676.430,00 0,00 0,00 0,00 3.25.03.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 33.556.100,00 0,00 0,00 0,00 20.290.400,00 0,00 0,00 0,00 3.25.03.2.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 1.522.600,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 46.781.500,00 0,00 0,00 0,00 45.756.030,00 0,00 0,00 0,00 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.838.712.100,00 0,00 0,00 0,00 4.667.647.396,00 0,00 0,00 0,00 3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 4.824.386.900,00 0,00 0,00 0,00 4.653.416.396,00 0,00 0,00 0,00 3.25.03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 8.028.300,00 0,00 0,00 0,00 7.953.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.03.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 6.296.900,00 0,00 0,00 0,00 6.278.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.03.2.05 Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 4.391.400,00 0,00 0,00 0,00 4.371.050,00 0,00 0,00 0,00 3.25.03.2.05.02 Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT 4.391.400,00 0,00 0,00 0,00 4.371.050,00 0,00 0,00 0,00 3.25.03.2.06 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 952.300,00 0,00 0,00 0,00 883.400,00 0,00 0,00 0,00 3.25.03.2.06.02 Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT 952.300,00 0,00 0,00 0,00 883.400,00 0,00 0,00 0,00 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 3.509.487.600,00 400.000.000,00 0,00 0,00 3.404.622.731,00 396.869.000,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 311 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 594.000,00 0,00 0,00 0,00 594.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.04.2.01.02 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing 594.000,00 0,00 0,00 0,00 594.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 366.521.200,00 0,00 0,00 0,00 365.778.400,00 0,00 0,00 0,00 3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 17.150.700,00 0,00 0,00 0,00 17.150.200,00 0,00 0,00 0,00 3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 13.283.600,00 0,00 0,00 0,00 13.281.600,00 0,00 0,00 0,00 3.25.04.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 15.822.700,00 0,00 0,00 0,00 15.424.100,00 0,00 0,00 0,00 3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 320.264.200,00 0,00 0,00 0,00 319.922.500,00 0,00 0,00 0,00 3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota 960.000,00 0,00 0,00 0,00 917.450,00 0,00 0,00 0,00 3.25.04.2.03.02 Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 960.000,00 0,00 0,00 0,00 917.450,00 0,00 0,00 0,00 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 3.141.412.400,00 400.000.000,00 0,00 0,00 3.037.332.881,00 396.869.000,00 0,00 0,00 3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 240.092.700,00 0,00 0,00 0,00 239.432.200,00 0,00 0,00 0,00 3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.901.319.700,00 400.000.000,00 0,00 0,00 2.797.900.681,00 396.869.000,00 0,00 0,00 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 73.027.668,00 0,00 0,00 0,00 70.338.328,00 0,00 0,00 0,00 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 73.027.668,00 0,00 0,00 0,00 70.338.328,00 0,00 0,00 0,00 3.25.05.2.01.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 59.141.968,00 0,00 0,00 0,00 56.950.328,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 312 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.25.05.2.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 13.885.700,00 0,00 0,00 0,00 13.388.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 470.902.400,00 0,00 0,00 0,00 469.550.950,00 0,00 0,00 0,00 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil 29.299.800,00 0,00 0,00 0,00 28.779.800,00 0,00 0,00 0,00 3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 29.299.800,00 0,00 0,00 0,00 28.779.800,00 0,00 0,00 0,00 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 203.472.000,00 0,00 0,00 0,00 203.249.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 203.472.000,00 0,00 0,00 0,00 203.249.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.06.2.03 Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 238.130.600,00 0,00 0,00 0,00 237.522.150,00 0,00 0,00 0,00 3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 6.872.400,00 0,00 0,00 0,00 6.774.250,00 0,00 0,00 0,00 3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 231.258.200,00 0,00 0,00 0,00 230.747.900,00 0,00 0,00 0,00 3.26 PARIWISATA 4.321.876.571,00 10.482.227.335,00 0,00 0,00 3.770.243.834,00 9.822.959.428,00 0,00 0,00 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.146.802.356,00 179.202.300,00 0,00 0,00 1.786.186.731,00 177.564.399,00 0,00 0,00 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.983.850,00 0,00 0,00 0,00 5.942.500,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 998.700,00 0,00 0,00 0,00 993.000,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 999.600,00 0,00 0,00 0,00 995.000,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 998.450,00 0,00 0,00 0,00 993.500,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 993.900,00 0,00 0,00 0,00 984.500,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 313 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.26.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 999.500,00 0,00 0,00 0,00 988.000,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 993.700,00 0,00 0,00 0,00 988.500,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.475.054.007,00 0,00 0,00 0,00 1.149.199.107,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.359.795.507,00 0,00 0,00 0,00 1.036.894.107,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 101.272.900,00 0,00 0,00 0,00 98.337.500,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 999.300,00 0,00 0,00 0,00 993.500,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12.986.300,00 0,00 0,00 0,00 12.974.000,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.227.200,00 0,00 0,00 0,00 10.218.000,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 993.500,00 0,00 0,00 0,00 985.500,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.233.700,00 0,00 0,00 0,00 9.232.500,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 71.900.000,00 0,00 0,00 0,00 64.237.500,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah 71.900.000,00 0,00 0,00 0,00 64.237.500,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 56.632.000,00 0,00 0,00 0,00 55.321.000,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.440.000,00 0,00 0,00 0,00 6.439.500,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 44.192.000,00 0,00 0,00 0,00 42.881.500,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 360.031.489,00 1.587.300,00 0,00 0,00 352.377.961,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.370.000,00 0,00 0,00 0,00 2.370.000,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.024.410,00 1.587.300,00 0,00 0,00 33.704.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 314 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.26.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.068.800,00 0,00 0,00 0,00 3.937.000,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.048.000,00 0,00 0,00 0,00 5.986.000,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.630.700,00 0,00 0,00 0,00 16.541.900,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.760.000,00 0,00 0,00 0,00 4.320.000,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.118.200,00 0,00 0,00 0,00 9.017.500,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 280.011.379,00 0,00 0,00 0,00 276.501.561,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 49.000.950,00 177.615.000,00 0,00 0,00 49.000.000,00 177.564.399,00 0,00 0,00 3.26.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 177.615.000,00 0,00 0,00 0,00 177.564.399,00 0,00 0,00 3.26.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 49.000.950,00 0,00 0,00 0,00 49.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.152.860,00 0,00 0,00 0,00 34.103.163,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.496.800,00 0,00 0,00 0,00 3.660.000,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.249.560,00 0,00 0,00 0,00 22.620.663,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.406.500,00 0,00 0,00 0,00 7.822.500,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.820.000,00 0,00 0,00 0,00 65.787.500,00 0,00 0,00 0,00 3.26.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 65.820.000,00 0,00 0,00 0,00 65.787.500,00 0,00 0,00 0,00 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 464.611.500,00 9.938.525.035,00 0,00 0,00 364.828.500,00 9.280.965.029,00 0,00 0,00 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 266.138.000,00 3.330.000,00 0,00 0,00 257.113.000,00 3.330.000,00 0,00 0,00 3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 245.438.000,00 3.330.000,00 0,00 0,00 236.553.000,00 3.330.000,00 0,00 0,00 3.26.02.2.01.04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 20.700.000,00 0,00 0,00 0,00 20.560.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 315 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 198.473.500,00 9.935.195.035,00 0,00 0,00 107.715.500,00 9.277.635.029,00 0,00 0,00 3.26.02.2.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 1.700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.695.000.000,00 0,00 0,00 3.26.02.2.02.04 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 198.473.500,00 8.235.195.035,00 0,00 0,00 107.715.500,00 7.582.635.029,00 0,00 0,00 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 923.224.000,00 0,00 0,00 0,00 911.766.700,00 0,00 0,00 0,00 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 923.224.000,00 0,00 0,00 0,00 911.766.700,00 0,00 0,00 0,00 3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri 879.600.000,00 0,00 0,00 0,00 868.747.700,00 0,00 0,00 0,00 3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 33.674.000,00 0,00 0,00 0,00 33.119.000,00 0,00 0,00 0,00 3.26.03.2.01.05 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 9.950.000,00 0,00 0,00 0,00 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 320.304.265,00 364.500.000,00 0,00 0,00 319.299.760,00 364.430.000,00 0,00 0,00 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 320.304.265,00 364.500.000,00 0,00 0,00 319.299.760,00 364.430.000,00 0,00 0,00 3.26.04.2.02.05 Pengembangan Sistem Pemasaran 310.404.265,00 364.500.000,00 0,00 0,00 309.399.760,00 364.430.000,00 0,00 0,00 3.26.04.2.02.10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 466.934.450,00 0,00 0,00 0,00 388.162.143,00 0,00 0,00 0,00 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 307.049.750,00 0,00 0,00 0,00 279.081.143,00 0,00 0,00 0,00 3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 173.685.000,00 0,00 0,00 0,00 166.860.000,00 0,00 0,00 0,00 3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 123.464.750,00 0,00 0,00 0,00 102.376.143,00 0,00 0,00 0,00 3.26.05.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00 9.845.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 316 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 159.884.700,00 0,00 0,00 0,00 109.081.000,00 0,00 0,00 0,00 3.26.05.2.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 159.884.700,00 0,00 0,00 0,00 109.081.000,00 0,00 0,00 0,00 3.27 PERTANIAN 6.005.149.588,00 2.610.410.250,00 0,00 0,00 5.885.823.996,00 2.477.796.822,00 0,00 0,00 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.215.425.868,00 8.453.500,00 0,00 0,00 3.118.199.282,00 8.453.500,00 0,00 0,00 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.998.600,00 0,00 0,00 0,00 5.998.600,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 999.800,00 0,00 0,00 0,00 999.800,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 999.700,00 0,00 0,00 0,00 999.700,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 999.950,00 0,00 0,00 0,00 999.950,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 999.750,00 0,00 0,00 0,00 999.750,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 999.700,00 0,00 0,00 0,00 999.700,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 999.700,00 0,00 0,00 0,00 999.700,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.764.492.518,00 0,00 0,00 0,00 2.675.889.838,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.687.516.768,00 0,00 0,00 0,00 2.599.023.588,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 74.975.950,00 0,00 0,00 0,00 74.961.950,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 999.850,00 0,00 0,00 0,00 999.850,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 999.950,00 0,00 0,00 0,00 904.450,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.367.100,00 0,00 0,00 0,00 12.271.600,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 999.800,00 0,00 0,00 0,00 999.800,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.367.300,00 0,00 0,00 0,00 11.271.800,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 317 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 96.056.460,00 0,00 0,00 0,00 95.943.700,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.999.900,00 0,00 0,00 0,00 6.999.900,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 89.056.560,00 0,00 0,00 0,00 88.943.800,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 215.025.500,00 0,00 0,00 0,00 214.946.940,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.749.800,00 0,00 0,00 0,00 2.749.800,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.037.410,00 0,00 0,00 0,00 15.031.010,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.232.700,00 0,00 0,00 0,00 2.232.700,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.499.750,00 0,00 0,00 0,00 5.499.750,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.024.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.070.000,00 0,00 0,00 0,00 9.070.000,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 177.411.840,00 0,00 0,00 0,00 177.363.680,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.432.990,00 8.453.500,00 0,00 0,00 3.432.000,00 8.453.500,00 0,00 0,00 3.27.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.432.990,00 8.453.500,00 0,00 0,00 3.432.000,00 8.453.500,00 0,00 0,00 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.527.700,00 0,00 0,00 0,00 55.206.154,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 6.580.000,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.927.700,00 0,00 0,00 0,00 12.626.154,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.525.000,00 0,00 0,00 0,00 54.510.450,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 43.895.000,00 0,00 0,00 0,00 43.880.450,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 318 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.27.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.630.000,00 0,00 0,00 0,00 10.630.000,00 0,00 0,00 0,00 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 159.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 158.418.300,00 74.869.500,00 0,00 0,00 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 159.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 158.418.300,00 74.869.500,00 0,00 0,00 3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 74.869.500,00 0,00 0,00 3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 159.000.000,00 0,00 0,00 0,00 158.418.300,00 0,00 0,00 0,00 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 2.103.008.250,00 219.800.000,00 0,00 0,00 2.103.000.000,00 219.754.520,00 0,00 0,00 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 2.103.008.250,00 219.800.000,00 0,00 0,00 2.103.000.000,00 219.754.520,00 0,00 0,00 3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 732.600.000,00 0,00 0,00 0,00 732.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 1.370.408.250,00 219.800.000,00 0,00 0,00 1.370.400.000,00 219.754.520,00 0,00 0,00 3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 161.422.025,00 0,00 0,00 0,00 154.064.414,00 0,00 0,00 0,00 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 61.422.025,00 0,00 0,00 0,00 55.479.900,00 0,00 0,00 0,00 3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 61.422.025,00 0,00 0,00 0,00 55.479.900,00 0,00 0,00 0,00 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 98.584.514,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 319 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 98.584.514,00 0,00 0,00 0,00 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 91.320.550,00 0,00 0,00 0,00 89.939.105,00 0,00 0,00 0,00 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 91.320.550,00 0,00 0,00 0,00 89.939.105,00 0,00 0,00 0,00 3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 41.658.050,00 0,00 0,00 0,00 40.419.105,00 0,00 0,00 0,00 3.27.05.2.01.02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 24.712.500,00 0,00 0,00 0,00 24.710.000,00 0,00 0,00 0,00 3.27.05.2.01.03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 24.950.000,00 0,00 0,00 0,00 24.810.000,00 0,00 0,00 0,00 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 274.972.895,00 2.307.156.750,00 0,00 0,00 262.202.895,00 2.174.719.302,00 0,00 0,00 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 274.972.895,00 2.307.156.750,00 0,00 0,00 262.202.895,00 2.174.719.302,00 0,00 0,00 3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 219.750.820,00 0,00 0,00 0,00 207.367.320,00 0,00 0,00 0,00 3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 35.754.850,00 0,00 0,00 0,00 35.668.350,00 0,00 0,00 0,00 3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 4.054.100,00 2.307.156.750,00 0,00 0,00 4.054.100,00 2.174.719.302,00 0,00 0,00 3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 15.413.125,00 0,00 0,00 0,00 15.113.125,00 0,00 0,00 0,00 3.30 PERDAGANGAN 2.491.848.449,00 1.070.595.000,00 0,00 0,00 2.343.298.814,00 1.010.777.100,00 0,00 0,00 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.827.379.049,00 31.350.000,00 0,00 0,00 1.689.887.814,00 31.350.000,00 0,00 0,00 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.100,00 0,00 0,00 0,00 6.000.100,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.100,00 0,00 0,00 0,00 1.000.100,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 320 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.30.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.337.707.499,00 0,00 0,00 0,00 1.213.810.214,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.271.404.499,00 0,00 0,00 0,00 1.148.281.214,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 64.308.000,00 0,00 0,00 0,00 63.534.000,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 995.000,00 0,00 0,00 0,00 995.000,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.999.600,00 0,00 0,00 0,00 1.999.600,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 999.800,00 0,00 0,00 0,00 999.800,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 999.800,00 0,00 0,00 0,00 999.800,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 5.291.300,00 0,00 0,00 0,00 5.091.300,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah 5.291.300,00 0,00 0,00 0,00 5.091.300,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 79.906.600,00 0,00 0,00 0,00 77.549.350,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 39.321.750,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 9.734.600,00 0,00 0,00 0,00 9.734.600,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 30.172.000,00 0,00 0,00 0,00 28.493.000,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 298.368.400,00 0,00 0,00 0,00 294.311.800,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.300.400,00 0,00 0,00 0,00 8.300.400,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 321 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.30.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 37.412.000,00 0,00 0,00 0,00 37.277.900,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 252.656.000,00 0,00 0,00 0,00 248.733.500,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 31.350.000,00 0,00 0,00 0,00 31.350.000,00 0,00 0,00 3.30.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 31.350.000,00 0,00 0,00 0,00 31.350.000,00 0,00 0,00 3.30.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.860.500,00 0,00 0,00 0,00 48.235.500,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.543.500,00 0,00 0,00 0,00 19.543.500,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.007.000,00 0,00 0,00 0,00 19.580.000,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.110.000,00 0,00 0,00 0,00 1.912.000,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.245.050,00 0,00 0,00 0,00 42.889.950,00 0,00 0,00 0,00 3.30.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 43.245.050,00 0,00 0,00 0,00 42.889.950,00 0,00 0,00 0,00 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 59.482.100,00 996.400.000,00 0,00 0,00 56.767.100,00 936.582.100,00 0,00 0,00 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.994.200,00 996.400.000,00 0,00 0,00 1.419.200,00 936.582.100,00 0,00 0,00 3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.994.200,00 996.400.000,00 0,00 0,00 1.419.200,00 936.582.100,00 0,00 0,00 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya 56.487.900,00 0,00 0,00 0,00 55.347.900,00 0,00 0,00 0,00 3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 20.487.900,00 0,00 0,00 0,00 19.347.900,00 0,00 0,00 0,00 3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 485.745.400,00 0,00 0,00 0,00 481.550.400,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 322 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 485.745.400,00 0,00 0,00 0,00 481.550.400,00 0,00 0,00 0,00 3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 12.345.600,00 0,00 0,00 0,00 12.325.600,00 0,00 0,00 0,00 3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 473.399.800,00 0,00 0,00 0,00 469.224.800,00 0,00 0,00 0,00 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 16.683.000,00 0,00 0,00 0,00 16.552.000,00 0,00 0,00 0,00 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 16.683.000,00 0,00 0,00 0,00 16.552.000,00 0,00 0,00 0,00 3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional 16.683.000,00 0,00 0,00 0,00 16.552.000,00 0,00 0,00 0,00 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 102.558.900,00 42.845.000,00 0,00 0,00 98.541.500,00 42.845.000,00 0,00 0,00 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 102.558.900,00 42.845.000,00 0,00 0,00 98.541.500,00 42.845.000,00 0,00 0,00 3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 58.698.300,00 42.845.000,00 0,00 0,00 54.727.300,00 42.845.000,00 0,00 0,00 3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 43.860.600,00 0,00 0,00 0,00 43.814.200,00 0,00 0,00 0,00 3.31 PERINDUSTRIAN 390.576.690,00 716.772.000,00 0,00 0,00 371.008.750,00 715.544.450,00 0,00 0,00 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 350.697.500,00 716.772.000,00 0,00 0,00 333.232.450,00 715.544.450,00 0,00 0,00 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 350.697.500,00 716.772.000,00 0,00 0,00 333.232.450,00 715.544.450,00 0,00 0,00 3.31.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 8.780.400,00 0,00 0,00 0,00 8.725.300,00 0,00 0,00 0,00 3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 139.852.600,00 0,00 0,00 0,00 122.979.600,00 0,00 0,00 0,00 3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 202.064.500,00 716.772.000,00 0,00 0,00 201.527.550,00 715.544.450,00 0,00 0,00 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 39.879.190,00 0,00 0,00 0,00 37.776.300,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 323 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 39.879.190,00 0,00 0,00 0,00 37.776.300,00 0,00 0,00 0,00 3.31.04.2.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 27.292.500,00 0,00 0,00 0,00 25.632.500,00 0,00 0,00 0,00 3.31.04.2.01.02 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SINas 12.586.690,00 0,00 0,00 0,00 12.143.800,00 0,00 0,00 0,00 3.32 TRANSMIGRASI 232.468.640,00 0,00 0,00 0,00 232.347.640,00 0,00 0,00 0,00 3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 196.024.540,00 0,00 0,00 0,00 195.904.540,00 0,00 0,00 0,00 3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 196.024.540,00 0,00 0,00 0,00 195.904.540,00 0,00 0,00 0,00 3.32.02.2.01.03 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi 196.024.540,00 0,00 0,00 0,00 195.904.540,00 0,00 0,00 0,00 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 36.444.100,00 0,00 0,00 0,00 36.443.100,00 0,00 0,00 0,00 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 36.444.100,00 0,00 0,00 0,00 36.443.100,00 0,00 0,00 0,00 3.32.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 36.444.100,00 0,00 0,00 0,00 36.443.100,00 0,00 0,00 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 73.279.052.299,00 4.946.961.997,00 0,00 0,00 67.150.041.981,00 4.841.174.584,00 0,00 0,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 35.787.456.504,00 4.719.387.747,00 0,00 0,00 31.291.002.713,00 4.617.922.784,00 0,00 0,00 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 24.080.734.574,00 4.624.387.747,00 0,00 0,00 20.405.319.454,00 4.523.222.784,00 0,00 0,00 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.543.400,00 0,00 0,00 0,00 11.543.400,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.491.100,00 0,00 0,00 0,00 1.491.100,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.408.700,00 0,00 0,00 0,00 1.408.700,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.482.300,00 0,00 0,00 0,00 1.482.300,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.403.600,00 0,00 0,00 0,00 1.403.600,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 324 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 4.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.449.400,00 0,00 0,00 0,00 1.449.400,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.499.700,00 0,00 0,00 0,00 1.499.700,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.808.600,00 0,00 0,00 0,00 2.808.600,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.791.661.632,00 0,00 0,00 0,00 5.105.053.521,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.503.360.832,00 0,00 0,00 0,00 4.873.069.921,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 283.557.200,00 0,00 0,00 0,00 227.240.000,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.436.000,00 0,00 0,00 0,00 1.436.000,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.307.600,00 0,00 0,00 0,00 3.307.600,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 62.387.100,00 0,00 0,00 0,00 49.787.100,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.444.800,00 0,00 0,00 0,00 1.444.800,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.491.900,00 0,00 0,00 0,00 1.491.900,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 59.450.400,00 0,00 0,00 0,00 46.850.400,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 583.895.900,00 0,00 0,00 0,00 534.979.753,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 262.046.000,00 0,00 0,00 0,00 258.626.703,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 101.177.800,00 0,00 0,00 0,00 96.796.650,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 150.000.100,00 0,00 0,00 0,00 137.484.400,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 70.672.000,00 0,00 0,00 0,00 42.072.000,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.112.348.500,00 51.531.700,00 0,00 0,00 6.235.162.951,00 51.150.000,00 0,00 0,00 4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 26.101.800,00 0,00 0,00 0,00 25.888.960,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 325 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 128.901.600,00 0,00 0,00 0,00 121.887.400,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 101.998.650,00 51.531.700,00 0,00 0,00 89.451.008,00 51.150.000,00 0,00 0,00 4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 463.922.800,00 0,00 0,00 0,00 463.922.800,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 376.267.950,00 0,00 0,00 0,00 369.346.800,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 50.880.000,00 0,00 0,00 0,00 50.400.000,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.864.275.700,00 0,00 0,00 0,00 5.021.265.983,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 326.759.000,00 2.224.689.047,00 0,00 0,00 324.217.200,00 2.154.618.784,00 0,00 0,00 4.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 662.200.000,00 0,00 0,00 4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 172.591.160,00 0,00 0,00 0,00 170.080.200,00 0,00 0,00 4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 209.000,00 886.097.887,00 0,00 0,00 0,00 860.009.144,00 0,00 0,00 4.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 273.000.000,00 0,00 0,00 0,00 271.458.000,00 0,00 0,00 4.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 326.550.000,00 193.000.000,00 0,00 0,00 324.217.200,00 190.871.440,00 0,00 0,00 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.286.792.860,00 410.000.000,00 0,00 0,00 1.015.698.382,00 405.500.000,00 0,00 0,00 4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 118.120.400,00 0,00 0,00 0,00 115.628.400,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 401.596.000,00 410.000.000,00 0,00 0,00 170.973.039,00 405.500.000,00 0,00 0,00 4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 263.394.160,00 0,00 0,00 0,00 231.603.249,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 503.682.300,00 0,00 0,00 0,00 497.493.694,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.589.515.598,00 1.090.000.000,00 0,00 0,00 2.473.828.760,00 1.081.613.000,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 326 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 194.090.000,00 0,00 0,00 0,00 171.438.650,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.126.560.000,00 0,00 0,00 0,00 2.076.619.650,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 4.960.000,00 0,00 0,00 0,00 4.242.500,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 107.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.507.960,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 156.905.598,00 1.090.000.000,00 0,00 0,00 136.020.000,00 1.081.613.000,00 0,00 0,00 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.513.647.178,00 0,00 0,00 0,00 1.230.825.987,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 192.347.178,00 0,00 0,00 0,00 69.631.441,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 601.300.000,00 0,00 0,00 0,00 594.927.486,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 406.267.060,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.794.519.906,00 848.167.000,00 0,00 0,00 1.518.203.800,00 830.341.000,00 0,00 0,00 4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 1.685.869.906,00 848.167.000,00 0,00 0,00 1.410.334.000,00 830.341.000,00 0,00 0,00 4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 108.650.000,00 0,00 0,00 0,00 107.869.800,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi 857.079.700,00 0,00 0,00 0,00 854.458.346,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 345.391.500,00 0,00 0,00 0,00 344.717.500,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 212.777.700,00 0,00 0,00 0,00 212.209.598,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 210.055.200,00 0,00 0,00 0,00 209.091.200,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 7.997.200,00 0,00 0,00 0,00 7.997.200,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 327 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 80.858.100,00 0,00 0,00 0,00 80.442.848,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.150.583.800,00 0,00 0,00 0,00 1.051.560.254,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan 253.374.000,00 0,00 0,00 0,00 234.848.600,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 521.572.500,00 0,00 0,00 0,00 465.854.600,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 375.637.300,00 0,00 0,00 0,00 350.857.054,00 0,00 0,00 0,00 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 8.078.199.850,00 15.000.000,00 0,00 0,00 7.541.282.996,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 617.004.750,00 0,00 0,00 0,00 581.228.287,00 0,00 0,00 0,00 4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan 275.903.400,00 0,00 0,00 0,00 263.414.750,00 0,00 0,00 0,00 4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 70.626.300,00 0,00 0,00 0,00 67.588.900,00 0,00 0,00 0,00 4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 270.475.050,00 0,00 0,00 0,00 250.224.637,00 0,00 0,00 0,00 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 6.923.106.200,00 15.000.000,00 0,00 0,00 6.544.029.519,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 3.477.396.400,00 15.000.000,00 0,00 0,00 3.408.138.591,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 324.692.400,00 0,00 0,00 0,00 321.322.400,00 0,00 0,00 0,00 4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 3.121.017.400,00 0,00 0,00 0,00 2.814.568.528,00 0,00 0,00 0,00 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 538.088.900,00 0,00 0,00 0,00 416.025.190,00 0,00 0,00 0,00 4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 163.200.300,00 0,00 0,00 0,00 162.655.200,00 0,00 0,00 0,00 4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 187.511.200,00 0,00 0,00 0,00 81.485.600,00 0,00 0,00 0,00 4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 187.377.400,00 0,00 0,00 0,00 171.884.390,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3.628.522.080,00 80.000.000,00 0,00 0,00 3.344.400.263,00 79.700.000,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 328 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 1.283.396.600,00 0,00 0,00 0,00 1.222.327.750,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 91.990.100,00 0,00 0,00 0,00 53.335.850,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 103.221.900,00 0,00 0,00 0,00 98.056.900,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 1.088.184.600,00 0,00 0,00 0,00 1.070.935.000,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 1.215.099.280,00 80.000.000,00 0,00 0,00 1.060.564.847,00 79.700.000,00 0,00 0,00 4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 260.283.800,00 0,00 0,00 0,00 152.692.031,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 767.883.800,00 80.000.000,00 0,00 0,00 727.348.705,00 79.700.000,00 0,00 0,00 4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 186.931.680,00 0,00 0,00 0,00 180.524.111,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.047.148.800,00 0,00 0,00 0,00 1.007.170.266,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 631.184.300,00 0,00 0,00 0,00 626.882.497,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 276.296.200,00 0,00 0,00 0,00 261.430.565,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 139.668.300,00 0,00 0,00 0,00 118.857.204,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam 82.877.400,00 0,00 0,00 0,00 54.337.400,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 11.998.000,00 0,00 0,00 0,00 7.165.000,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 40.107.900,00 0,00 0,00 0,00 20.550.900,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 30.771.500,00 0,00 0,00 0,00 26.621.500,00 0,00 0,00 0,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 37.491.595.795,00 227.574.250,00 0,00 0,00 35.859.039.268,00 223.251.800,00 0,00 0,00 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 13.008.872.745,00 227.574.250,00 0,00 0,00 12.132.588.678,00 223.251.800,00 0,00 0,00 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.567.400,00 0,00 0,00 0,00 35.882.700,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 329 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.503.700,00 0,00 0,00 0,00 862.700,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.655.200,00 0,00 0,00 0,00 1.174.200,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.683.600,00 0,00 0,00 0,00 962.600,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.791.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.703.500,00 0,00 0,00 0,00 1.512.500,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 37.230.400,00 0,00 0,00 0,00 29.770.700,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.953.151.090,00 0,00 0,00 0,00 1.575.461.486,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.621.541.690,00 0,00 0,00 0,00 1.277.691.486,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 78.425.800,00 0,00 0,00 0,00 58.504.800,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 179.943.500,00 0,00 0,00 0,00 178.469.200,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 60.726.300,00 0,00 0,00 0,00 52.804.800,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.585.600,00 0,00 0,00 0,00 944.600,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 5.073.000,00 0,00 0,00 0,00 4.111.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.097.200,00 0,00 0,00 0,00 2.935.600,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.758.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 24.757.600,00 0,00 0,00 0,00 9.352.100,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.601.900,00 0,00 0,00 0,00 1.201.900,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.779.800,00 0,00 0,00 0,00 608.300,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 21.375.900,00 0,00 0,00 0,00 7.541.900,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 330 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 310.764.000,00 0,00 0,00 0,00 270.490.600,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 47.000.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 263.764.000,00 0,00 0,00 0,00 224.490.600,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 458.977.220,00 227.574.250,00 0,00 0,00 405.863.320,00 223.251.800,00 0,00 0,00 4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.813.520,00 0,00 0,00 0,00 6.813.520,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 184.868.750,00 0,00 0,00 0,00 184.250.000,00 0,00 0,00 4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 42.705.500,00 0,00 0,00 0,00 39.001.800,00 0,00 0,00 4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 48.449.000,00 0,00 0,00 0,00 31.736.100,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.667.500,00 0,00 0,00 0,00 27.042.800,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 64.091.200,00 0,00 0,00 0,00 48.962.900,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 295.316.000,00 0,00 0,00 0,00 291.308.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 87.379.600,00 0,00 0,00 0,00 58.875.987,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 47.649.600,00 0,00 0,00 0,00 24.155.987,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.530.000,00 0,00 0,00 0,00 15.520.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 325.899.200,00 0,00 0,00 0,00 310.142.300,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 275.801.000,00 0,00 0,00 0,00 261.995.250,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 331 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.460.000,00 0,00 0,00 0,00 33.508.850,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 9.772.600,00 0,00 0,00 0,00 9.772.600,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.865.600,00 0,00 0,00 0,00 4.865.600,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 9.563.591.885,00 0,00 0,00 0,00 9.268.453.185,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 9.278.591.885,00 0,00 0,00 0,00 9.016.691.885,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 167.761.300,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD 238.784.750,00 0,00 0,00 0,00 198.067.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.16.01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD 14.922.300,00 0,00 0,00 0,00 11.250.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 223.862.450,00 0,00 0,00 0,00 186.817.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 24.482.723.050,00 0,00 0,00 0,00 23.726.450.590,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 562.612.910,00 0,00 0,00 0,00 545.554.800,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 110.592.410,00 0,00 0,00 0,00 95.554.800,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 452.020.500,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 192.950.100,00 0,00 0,00 0,00 121.863.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS 20.135.600,00 0,00 0,00 0,00 15.835.600,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 16.283.100,00 0,00 0,00 0,00 15.928.100,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD 37.179.200,00 0,00 0,00 0,00 24.241.200,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 332 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan 52.067.200,00 0,00 0,00 0,00 30.534.200,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester 12.484.000,00 0,00 0,00 0,00 3.943.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 54.801.000,00 0,00 0,00 0,00 31.380.900,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 485.583.000,00 0,00 0,00 0,00 300.727.500,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 102.806.800,00 0,00 0,00 0,00 62.381.300,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 99.084.500,00 0,00 0,00 0,00 73.384.500,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 96.294.900,00 0,00 0,00 0,00 65.559.900,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 87.428.700,00 0,00 0,00 0,00 42.738.700,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 89.081.400,00 0,00 0,00 0,00 46.356.400,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 1.087.700,00 0,00 0,00 0,00 507.700,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 9.799.000,00 0,00 0,00 0,00 9.799.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 808.113.900,00 0,00 0,00 0,00 765.776.050,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.04.01 Orientasi DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD 466.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 519.967.100,00 0,00 0,00 0,00 519.776.050,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 90.557.500,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 333 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD 47.122.900,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 2.160.561.700,00 0,00 0,00 0,00 1.756.666.700,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 15.330.600,00 0,00 0,00 0,00 2.205.600,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 98.627.300,00 0,00 0,00 0,00 49.662.300,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses 2.046.603.800,00 0,00 0,00 0,00 1.704.798.800,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 20.272.901.440,00 0,00 0,00 0,00 20.235.862.540,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 16.562.961.900,00 0,00 0,00 0,00 16.550.002.640,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 16.564.900,00 0,00 0,00 0,00 9.129.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 3.693.374.640,00 0,00 0,00 0,00 3.676.730.900,00 0,00 0,00 0,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 25.985.878.217,00 1.045.425.600,00 2.550.686.181,00 92.808.425.020,00 21.070.659.552,00 949.104.260,00 0,00 92.807.557.631,00 5.01 PERENCANAAN 5.083.808.913,00 106.075.600,00 0,00 0,00 4.786.120.361,00 94.755.300,00 0,00 0,00 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.739.080.461,00 106.075.600,00 0,00 0,00 2.510.821.196,00 94.755.300,00 0,00 0,00 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.734.600,00 0,00 0,00 0,00 9.734.600,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 994.600,00 0,00 0,00 0,00 994.600,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 999.600,00 0,00 0,00 0,00 999.600,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 999.000,00 0,00 0,00 0,00 999.000,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.999.400,00 0,00 0,00 0,00 1.999.400,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 334 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.742.000,00 0,00 0,00 0,00 2.742.000,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.669.612.461,00 0,00 0,00 0,00 1.459.554.959,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.539.124.461,00 0,00 0,00 0,00 1.329.066.959,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 124.490.000,00 0,00 0,00 0,00 124.490.000,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.998.400,00 0,00 0,00 0,00 1.998.400,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.999.600,00 0,00 0,00 0,00 3.999.600,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.997.900,00 0,00 0,00 0,00 2.997.900,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 999.000,00 0,00 0,00 0,00 999.000,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 999.700,00 0,00 0,00 0,00 999.700,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 999.200,00 0,00 0,00 0,00 999.200,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 88.943.200,00 0,00 0,00 0,00 75.583.429,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 15.400.000,00 0,00 0,00 0,00 15.395.700,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.741.200,00 0,00 0,00 0,00 1.741.200,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 71.802.000,00 0,00 0,00 0,00 58.446.529,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 816.920.250,00 3.480.000,00 0,00 0,00 814.169.308,00 3.480.000,00 0,00 0,00 5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.922.000,00 0,00 0,00 0,00 3.922.000,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31.498.100,00 0,00 0,00 0,00 31.494.100,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.180.000,00 3.480.000,00 0,00 0,00 3.180.000,00 3.480.000,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 335 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.584.800,00 0,00 0,00 0,00 7.579.400,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.079.350,00 0,00 0,00 0,00 19.079.350,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17.820.000,00 0,00 0,00 0,00 15.520.000,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 54.806.000,00 0,00 0,00 0,00 54.788.200,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 679.030.000,00 0,00 0,00 0,00 678.606.258,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 102.595.600,00 0,00 0,00 0,00 91.275.300,00 0,00 0,00 5.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 7.695.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 94.900.000,00 0,00 0,00 0,00 91.275.300,00 0,00 0,00 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.699.200,00 0,00 0,00 0,00 51.432.000,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.198.000,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38.299.200,00 0,00 0,00 0,00 37.034.000,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98.172.850,00 0,00 0,00 0,00 97.349.000,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 86.962.850,00 0,00 0,00 0,00 86.154.000,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.210.000,00 0,00 0,00 0,00 11.195.000,00 0,00 0,00 0,00 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.702.971.352,00 0,00 0,00 0,00 1.644.239.820,00 0,00 0,00 0,00 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.080.661.602,00 0,00 0,00 0,00 1.056.645.629,00 0,00 0,00 0,00 5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 223.819.100,00 0,00 0,00 0,00 223.785.100,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 336 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 422.774.502,00 0,00 0,00 0,00 406.833.795,00 0,00 0,00 0,00 5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 26.712.400,00 0,00 0,00 0,00 26.703.800,00 0,00 0,00 0,00 5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 160.130.700,00 0,00 0,00 0,00 159.728.138,00 0,00 0,00 0,00 5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 247.224.900,00 0,00 0,00 0,00 239.594.796,00 0,00 0,00 0,00 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 302.550.450,00 0,00 0,00 0,00 282.075.657,00 0,00 0,00 0,00 5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD 199.598.200,00 0,00 0,00 0,00 179.257.257,00 0,00 0,00 0,00 5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 102.952.250,00 0,00 0,00 0,00 102.818.400,00 0,00 0,00 0,00 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 319.759.300,00 0,00 0,00 0,00 305.518.534,00 0,00 0,00 0,00 5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 319.759.300,00 0,00 0,00 0,00 305.518.534,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 641.757.100,00 0,00 0,00 0,00 631.059.345,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 357.390.300,00 0,00 0,00 0,00 347.300.113,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 67.018.800,00 0,00 0,00 0,00 66.426.389,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 9.377.400,00 0,00 0,00 0,00 9.335.000,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 19.487.500,00 0,00 0,00 0,00 16.955.000,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 52.826.100,00 0,00 0,00 0,00 52.500.688,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 337 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 71.550.600,00 0,00 0,00 0,00 71.447.846,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 9.377.400,00 0,00 0,00 0,00 9.335.000,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 19.487.500,00 0,00 0,00 0,00 17.632.000,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 108.265.000,00 0,00 0,00 0,00 103.668.190,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 94.443.800,00 0,00 0,00 0,00 94.162.026,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 24.894.700,00 0,00 0,00 0,00 24.861.700,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 4.512.600,00 0,00 0,00 0,00 4.475.300,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 6.635.400,00 0,00 0,00 0,00 6.623.100,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 10.016.300,00 0,00 0,00 0,00 10.015.000,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 7.864.700,00 0,00 0,00 0,00 7.698.700,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 4.500.200,00 0,00 0,00 0,00 4.480.200,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 4.397.700,00 0,00 0,00 0,00 4.386.000,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 31.622.200,00 0,00 0,00 0,00 31.622.026,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 189.923.000,00 0,00 0,00 0,00 189.597.206,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 338 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 41.034.800,00 0,00 0,00 0,00 40.903.300,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 4.334.100,00 0,00 0,00 0,00 4.302.000,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 9.958.300,00 0,00 0,00 0,00 9.958.300,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 16.438.400,00 0,00 0,00 0,00 16.418.600,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 24.355.200,00 0,00 0,00 0,00 24.265.550,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 2.830.300,00 0,00 0,00 0,00 2.815.500,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 12.684.400,00 0,00 0,00 0,00 12.652.700,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 78.287.500,00 0,00 0,00 0,00 78.281.256,00 0,00 0,00 0,00 5.02 KEUANGAN 10.923.936.964,00 591.480.000,00 2.550.686.181,00 92.808.425.020,00 9.752.575.285,00 552.906.100,00 0,00 92.807.557.631,00 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.190.272.326,00 430.100.000,00 0,00 0,00 6.255.234.993,00 406.492.600,00 0,00 0,00 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.115.700,00 0,00 0,00 0,00 19.007.900,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.818.700,00 0,00 0,00 0,00 2.796.800,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.978.800,00 0,00 0,00 0,00 2.966.900,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.914.200,00 0,00 0,00 0,00 2.893.700,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.922.700,00 0,00 0,00 0,00 2.901.200,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 339 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.893.000,00 0,00 0,00 0,00 2.861.000,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.999.700,00 0,00 0,00 0,00 1.999.700,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.588.600,00 0,00 0,00 0,00 2.588.600,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.935.648.678,00 0,00 0,00 0,00 4.165.752.313,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.361.468.978,00 0,00 0,00 0,00 3.704.805.413,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 499.153.200,00 0,00 0,00 0,00 402.857.700,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.509.900,00 0,00 0,00 0,00 2.509.500,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 72.516.600,00 0,00 0,00 0,00 55.579.700,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.811.000,00 0,00 0,00 0,00 11.811.000,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 924.500,00 0,00 0,00 0,00 924.500,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.718.500,00 0,00 0,00 0,00 7.718.500,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.168.000,00 0,00 0,00 0,00 3.168.000,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 250.901.550,00 0,00 0,00 0,00 203.154.100,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 42.500.000,00 0,00 0,00 0,00 42.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 21.909.100,00 0,00 0,00 0,00 21.909.100,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 84.407.450,00 0,00 0,00 0,00 74.045.000,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 102.085.000,00 0,00 0,00 0,00 64.700.000,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 944.884.040,00 1.500.000,00 0,00 0,00 927.473.073,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.012.420,00 0,00 0,00 0,00 4.012.400,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 340 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 77.707.300,00 0,00 0,00 0,00 76.669.400,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 61.264.600,00 0,00 0,00 0,00 60.718.600,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 22.320.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 8.580.000,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 114.527.000,00 0,00 0,00 0,00 113.624.400,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 663.552.720,00 0,00 0,00 0,00 662.368.273,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 104.000.000,00 428.600.000,00 0,00 0,00 104.000.000,00 406.492.600,00 0,00 0,00 5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 420.510.000,00 0,00 0,00 0,00 398.402.600,00 0,00 0,00 5.02.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 104.000.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 8.090.000,00 0,00 0,00 0,00 8.090.000,00 0,00 0,00 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 610.665.200,00 0,00 0,00 0,00 540.720.107,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 559.436.600,00 0,00 0,00 0,00 493.842.607,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 41.628.600,00 0,00 0,00 0,00 38.477.500,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 313.246.158,00 0,00 0,00 0,00 283.316.500,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 101.250.000,00 0,00 0,00 0,00 100.128.500,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 135.772.000,00 0,00 0,00 0,00 111.564.000,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 65.840.000,00 0,00 0,00 0,00 61.302.500,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 341 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.384.158,00 0,00 0,00 0,00 10.321.500,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.959.751.486,00 3.000.000,00 2.550.686.181,00 92.808.425.020,00 1.838.832.990,00 0,00 0,00 92.807.557.631,00 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 624.459.599,00 0,00 0,00 0,00 582.407.019,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 32.895.200,00 0,00 0,00 0,00 32.822.200,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 35.662.849,00 0,00 0,00 0,00 35.612.849,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 25.844.000,00 0,00 0,00 0,00 10.304.000,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 31.620.900,00 0,00 0,00 0,00 16.584.900,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 286.496.200,00 0,00 0,00 0,00 279.728.200,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 164.203.800,00 0,00 0,00 0,00 159.744.220,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 7.577.150,00 0,00 0,00 0,00 7.577.150,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 2.975.500,00 0,00 0,00 0,00 2.975.500,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 8.686.500,00 0,00 0,00 0,00 8.686.500,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.01.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 8.390.000,00 0,00 0,00 0,00 8.264.000,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.01.13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 20.107.500,00 0,00 0,00 0,00 20.107.500,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 582.478.197,00 0,00 0,00 0,00 574.445.141,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 150.485.800,00 0,00 0,00 0,00 148.534.900,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 342 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.02.02.2.02.02 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 12.317.300,00 0,00 0,00 0,00 12.317.300,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 61.377.800,00 0,00 0,00 0,00 61.194.700,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 149.784.200,00 0,00 0,00 0,00 146.581.032,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 73.181.200,00 0,00 0,00 0,00 71.115.600,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 25.331.900,00 0,00 0,00 0,00 25.289.600,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 109.999.997,00 0,00 0,00 0,00 109.412.009,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 706.423.390,00 0,00 0,00 0,00 681.980.830,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 5.747.800,00 0,00 0,00 0,00 5.746.000,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 31.789.500,00 0,00 0,00 0,00 31.775.500,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 59.665.690,00 0,00 0,00 0,00 59.319.800,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 191.563.000,00 0,00 0,00 0,00 187.531.430,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 165.149.900,00 0,00 0,00 0,00 157.358.000,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.03.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 26.533.900,00 0,00 0,00 0,00 26.257.000,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.03.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 7.273.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 343 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.02.02.2.03.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 9.778.200,00 0,00 0,00 0,00 9.771.000,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 157.723.300,00 0,00 0,00 0,00 157.580.100,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 51.198.500,00 0,00 0,00 0,00 46.642.000,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 46.390.300,00 3.000.000,00 2.550.686.181,00 92.808.425.020,00 0,00 0,00 0,00 92.807.557.631,00 5.02.02.2.04.02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah 46.390.300,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00 92.808.425.020,00 0,00 0,00 0,00 92.807.557.631,00 5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0,00 0,00 2.550.686.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.430.999.232,00 152.000.000,00 0,00 0,00 1.324.998.200,00 141.823.500,00 0,00 0,00 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.430.999.232,00 152.000.000,00 0,00 0,00 1.324.998.200,00 141.823.500,00 0,00 0,00 5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga 120.042.370,00 0,00 0,00 0,00 118.948.000,00 0,00 0,00 0,00 5.02.03.2.01.02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 39.622.750,00 0,00 0,00 0,00 39.333.000,00 0,00 0,00 0,00 5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 24.327.400,00 0,00 0,00 0,00 24.296.500,00 0,00 0,00 0,00 5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 48.956.550,00 0,00 0,00 0,00 47.255.400,00 0,00 0,00 0,00 5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah 644.525.590,00 55.000.000,00 0,00 0,00 579.692.629,00 54.223.500,00 0,00 0,00 5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah 341.290.134,00 97.000.000,00 0,00 0,00 304.253.671,00 87.600.000,00 0,00 0,00 5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 39.021.800,00 0,00 0,00 0,00 38.872.000,00 0,00 0,00 0,00 5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 14.380.790,00 0,00 0,00 0,00 14.222.000,00 0,00 0,00 0,00 5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 21.337.580,00 0,00 0,00 0,00 21.248.300,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 344 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 94.854.900,00 0,00 0,00 0,00 94.412.700,00 0,00 0,00 0,00 5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 42.639.368,00 0,00 0,00 0,00 42.464.000,00 0,00 0,00 0,00 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 342.913.920,00 6.380.000,00 0,00 0,00 333.509.102,00 4.590.000,00 0,00 0,00 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 342.913.920,00 6.380.000,00 0,00 0,00 333.509.102,00 4.590.000,00 0,00 0,00 5.02.04.2.01.01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 283.500,00 6.380.000,00 0,00 0,00 283.500,00 4.590.000,00 0,00 0,00 5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 27.251.200,00 0,00 0,00 0,00 27.248.402,00 0,00 0,00 0,00 5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 11.441.000,00 0,00 0,00 0,00 11.406.000,00 0,00 0,00 0,00 5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 30.046.800,00 0,00 0,00 0,00 29.948.800,00 0,00 0,00 0,00 5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 19.238.300,00 0,00 0,00 0,00 13.838.300,00 0,00 0,00 0,00 5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 17.643.000,00 0,00 0,00 0,00 17.568.000,00 0,00 0,00 0,00 5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 31.006.820,00 0,00 0,00 0,00 30.916.700,00 0,00 0,00 0,00 5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 63.563.500,00 0,00 0,00 0,00 63.496.500,00 0,00 0,00 0,00 5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah 68.677.800,00 0,00 0,00 0,00 68.592.900,00 0,00 0,00 0,00 5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 1.187.700,00 0,00 0,00 0,00 1.187.700,00 0,00 0,00 0,00 5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 4.232.700,00 0,00 0,00 0,00 4.232.700,00 0,00 0,00 0,00 5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 68.341.600,00 0,00 0,00 0,00 64.789.600,00 0,00 0,00 0,00 5.03 KEPEGAWAIAN 8.579.688.040,00 157.870.000,00 0,00 0,00 5.186.680.088,00 115.882.860,00 0,00 0,00 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.382.749.790,00 117.270.000,00 0,00 0,00 3.162.222.334,00 115.882.860,00 0,00 0,00 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.199.600,00 0,00 0,00 0,00 13.199.600,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 345 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 999.700,00 0,00 0,00 0,00 999.700,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 999.900,00 0,00 0,00 0,00 999.900,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.536.627.400,00 0,00 0,00 0,00 2.333.212.322,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.429.123.400,00 0,00 0,00 0,00 2.227.008.322,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 898.200,00 0,00 0,00 0,00 898.200,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100.644.400,00 0,00 0,00 0,00 99.344.400,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.961.400,00 0,00 0,00 0,00 1.961.400,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.368.000,00 0,00 0,00 0,00 13.368.000,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.368.000,00 0,00 0,00 0,00 11.368.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 346 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 118.180.450,00 0,00 0,00 0,00 110.492.450,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 31.650.000,00 0,00 0,00 0,00 31.650.000,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 8.798.900,00 0,00 0,00 0,00 8.798.900,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 76.731.550,00 0,00 0,00 0,00 69.043.550,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 538.498.940,00 0,00 0,00 0,00 533.108.444,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.428.000,00 0,00 0,00 0,00 3.428.000,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.349.000,00 0,00 0,00 0,00 36.345.100,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.111.000,00 0,00 0,00 0,00 5.111.000,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.037.500,00 0,00 0,00 0,00 19.037.500,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 13.320.000,00 0,00 0,00 0,00 8.380.000,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 28.355.200,00 0,00 0,00 0,00 28.214.300,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 432.898.240,00 0,00 0,00 0,00 432.592.544,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 117.270.000,00 0,00 0,00 0,00 115.882.860,00 0,00 0,00 5.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 11.900.000,00 0,00 0,00 0,00 11.880.000,00 0,00 0,00 5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 105.370.000,00 0,00 0,00 0,00 104.002.860,00 0,00 0,00 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.229.600,00 0,00 0,00 0,00 62.197.418,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.700.000,00 0,00 0,00 0,00 19.675.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 347 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.929.600,00 0,00 0,00 0,00 38.922.418,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.645.800,00 0,00 0,00 0,00 96.644.100,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 74.952.500,00 0,00 0,00 0,00 74.952.500,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.693.300,00 0,00 0,00 0,00 21.691.600,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.196.938.250,00 40.600.000,00 0,00 0,00 2.024.457.754,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 812.498.100,00 40.600.000,00 0,00 0,00 658.530.724,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 2.843.500,00 0,00 0,00 0,00 2.843.500,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 613.957.000,00 40.600.000,00 0,00 0,00 460.756.776,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 125.994.700,00 0,00 0,00 0,00 125.985.200,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 24.385.700,00 0,00 0,00 0,00 24.385.700,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian 45.317.200,00 0,00 0,00 0,00 44.559.548,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 264.151.500,00 0,00 0,00 0,00 250.401.500,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 129.904.600,00 0,00 0,00 0,00 129.904.600,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN 132.246.900,00 0,00 0,00 0,00 118.496.900,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 943.306.850,00 0,00 0,00 0,00 939.638.730,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 168.006.200,00 0,00 0,00 0,00 167.947.080,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 151.818.600,00 0,00 0,00 0,00 149.404.600,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 348 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat 623.482.050,00 0,00 0,00 0,00 622.287.050,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 176.981.800,00 0,00 0,00 0,00 175.886.800,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 70.834.400,00 0,00 0,00 0,00 70.024.400,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 10.920.200,00 0,00 0,00 0,00 10.920.200,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN 41.322.100,00 0,00 0,00 0,00 41.037.100,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 53.905.100,00 0,00 0,00 0,00 53.905.100,00 0,00 0,00 0,00 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 236.876.500,00 0,00 0,00 0,00 236.604.418,00 0,00 0,00 0,00 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 236.876.500,00 0,00 0,00 0,00 236.604.418,00 0,00 0,00 0,00 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 236.876.500,00 0,00 0,00 0,00 236.604.418,00 0,00 0,00 0,00 5.04.02.2.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.04.02.2.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 236.876.500,00 0,00 0,00 0,00 236.604.418,00 0,00 0,00 0,00 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.161.567.800,00 190.000.000,00 0,00 0,00 1.108.679.400,00 185.560.000,00 0,00 0,00 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.161.567.800,00 190.000.000,00 0,00 0,00 1.108.679.400,00 185.560.000,00 0,00 0,00 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 231.567.800,00 0,00 0,00 0,00 195.679.400,00 0,00 0,00 0,00 5.05.02.2.01.03 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 51.782.700,00 0,00 0,00 0,00 32.941.700,00 0,00 0,00 0,00 5.05.02.2.01.12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 100.253.900,00 0,00 0,00 0,00 83.296.500,00 0,00 0,00 0,00 5.05.02.2.01.14 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 79.531.200,00 0,00 0,00 0,00 79.441.200,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 349 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 580.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 563.000.000,00 185.560.000,00 0,00 0,00 5.05.02.2.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 380.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 380.000.000,00 185.560.000,00 0,00 0,00 5.05.02.2.03.05 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 183.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 3.864.145.965,00 388.903.425,00 0,00 0,00 3.734.152.967,00 372.931.300,00 0,00 0,00 6.01 INSPEKTORAT 3.864.145.965,00 388.903.425,00 0,00 0,00 3.734.152.967,00 372.931.300,00 0,00 0,00 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.494.661.065,00 388.903.425,00 0,00 0,00 2.376.924.667,00 372.931.300,00 0,00 0,00 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.007.800,00 0,00 0,00 0,00 5.007.800,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 927.900,00 0,00 0,00 0,00 927.900,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 922.400,00 0,00 0,00 0,00 922.400,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 869.800,00 0,00 0,00 0,00 869.800,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 385.200,00 0,00 0,00 0,00 385.200,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 849.300,00 0,00 0,00 0,00 849.300,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 576.300,00 0,00 0,00 0,00 576.300,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 476.900,00 0,00 0,00 0,00 476.900,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.720.650.425,00 0,00 0,00 0,00 1.660.103.575,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.683.610.725,00 0,00 0,00 0,00 1.623.063.875,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 35.455.600,00 0,00 0,00 0,00 35.455.600,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 350 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 652.700,00 0,00 0,00 0,00 652.700,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 931.400,00 0,00 0,00 0,00 931.400,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.253.800,00 0,00 0,00 0,00 4.218.700,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 512.900,00 0,00 0,00 0,00 477.800,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.740.900,00 0,00 0,00 0,00 3.740.900,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 372.063.600,00 0,00 0,00 0,00 322.571.567,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 31.715.200,00 0,00 0,00 0,00 31.612.800,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 178.548.800,00 0,00 0,00 0,00 143.543.167,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 95.077.600,00 0,00 0,00 0,00 94.543.600,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 66.722.000,00 0,00 0,00 0,00 52.872.000,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 246.875.640,00 316.129.625,00 0,00 0,00 244.018.500,00 303.895.000,00 0,00 0,00 6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.167.000,00 0,00 0,00 0,00 4.167.000,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.086.800,00 312.279.625,00 0,00 0,00 11.086.800,00 300.045.000,00 0,00 0,00 6.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 3.850.000,00 0,00 0,00 0,00 3.850.000,00 0,00 0,00 6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.901.000,00 0,00 0,00 0,00 5.901.000,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.399.200,00 0,00 0,00 0,00 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.416.000,00 0,00 0,00 0,00 23.371.600,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 198.905.640,00 0,00 0,00 0,00 198.172.100,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 55.000.000,00 72.773.800,00 0,00 0,00 55.000.000,00 69.036.300,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 351 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 6.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 72.773.800,00 0,00 0,00 0,00 69.036.300,00 0,00 0,00 6.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28.019.800,00 0,00 0,00 0,00 26.915.150,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.297.000,00 0,00 0,00 0,00 6.297.000,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.307.000,00 0,00 0,00 0,00 13.202.350,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.415.800,00 0,00 0,00 0,00 7.415.800,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.790.000,00 0,00 0,00 0,00 59.089.375,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.500.000,00 0,00 0,00 0,00 36.999.375,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 16.960.000,00 0,00 0,00 0,00 15.760.000,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.330.000,00 0,00 0,00 0,00 6.330.000,00 0,00 0,00 0,00 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 995.483.100,00 0,00 0,00 0,00 992.475.100,00 0,00 0,00 0,00 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 860.748.100,00 0,00 0,00 0,00 857.793.100,00 0,00 0,00 0,00 6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 168.093.200,00 0,00 0,00 0,00 167.838.200,00 0,00 0,00 0,00 6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 185.460.400,00 0,00 0,00 0,00 185.255.400,00 0,00 0,00 0,00 6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja 101.009.200,00 0,00 0,00 0,00 100.669.200,00 0,00 0,00 0,00 6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan 277.158.400,00 0,00 0,00 0,00 275.143.400,00 0,00 0,00 0,00 6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa 121.857.300,00 0,00 0,00 0,00 121.792.300,00 0,00 0,00 0,00 6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 7.169.600,00 0,00 0,00 0,00 7.094.600,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 352 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 134.735.000,00 0,00 0,00 0,00 134.682.000,00 0,00 0,00 0,00 6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 64.453.400,00 0,00 0,00 0,00 64.405.400,00 0,00 0,00 0,00 6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 70.281.600,00 0,00 0,00 0,00 70.276.600,00 0,00 0,00 0,00 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 374.001.800,00 0,00 0,00 0,00 364.753.200,00 0,00 0,00 0,00 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan 656.400,00 0,00 0,00 0,00 656.400,00 0,00 0,00 0,00 6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 656.400,00 0,00 0,00 0,00 656.400,00 0,00 0,00 0,00 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 373.345.400,00 0,00 0,00 0,00 364.096.800,00 0,00 0,00 0,00 6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 300.494.700,00 0,00 0,00 0,00 295.077.700,00 0,00 0,00 0,00 6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 22.663.100,00 0,00 0,00 0,00 22.007.500,00 0,00 0,00 0,00 6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 41.943.700,00 0,00 0,00 0,00 38.875.700,00 0,00 0,00 0,00 6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 8.243.900,00 0,00 0,00 0,00 8.135.900,00 0,00 0,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 15.920.955.843,00 2.166.007.130,00 0,00 0,00 14.149.869.281,00 2.131.419.600,00 0,00 0,00 7.01 KECAMATAN 15.920.955.843,00 2.166.007.130,00 0,00 0,00 14.149.869.281,00 2.131.419.600,00 0,00 0,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 12.466.946.503,00 389.121.130,00 0,00 0,00 10.787.257.361,00 354.533.600,00 0,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 83.463.986,00 0,00 0,00 0,00 82.413.886,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35.287.300,00 0,00 0,00 0,00 35.287.300,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.584.700,00 0,00 0,00 0,00 9.584.600,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10.959.300,00 0,00 0,00 0,00 10.959.300,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 12.346.786,00 0,00 0,00 0,00 12.346.786,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 353 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6.461.900,00 0,00 0,00 0,00 6.461.900,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 950.500,00 0,00 0,00 0,00 950.500,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.873.500,00 0,00 0,00 0,00 6.823.500,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.407.768.294,00 435.000,00 0,00 0,00 8.882.027.219,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.869.038.494,00 0,00 0,00 0,00 8.352.374.819,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 500.932.100,00 0,00 0,00 0,00 491.854.700,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2.359.600,00 0,00 0,00 0,00 2.359.600,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 11.145.600,00 0,00 0,00 0,00 11.145.600,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 24.292.500,00 435.000,00 0,00 0,00 24.292.500,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.252.500,00 0,00 0,00 0,00 13.252.500,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.536.200,00 0,00 0,00 0,00 1.536.200,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.716.300,00 0,00 0,00 0,00 11.716.300,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 378.086.800,00 0,00 0,00 0,00 350.070.350,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 24.900.000,00 0,00 0,00 0,00 24.900.000,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 27.050.000,00 0,00 0,00 0,00 27.035.550,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 1.068.800,00 0,00 0,00 0,00 1.068.800,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 325.068.000,00 0,00 0,00 0,00 297.066.000,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 994.814.078,00 77.908.400,00 0,00 0,00 937.521.942,00 75.393.400,00 0,00 0,00 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.608.080,00 0,00 0,00 0,00 15.598.280,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 354 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 160.663.450,00 60.408.400,00 0,00 0,00 153.409.600,00 60.408.400,00 0,00 0,00 7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.522.500,00 17.500.000,00 0,00 0,00 5.522.500,00 14.985.000,00 0,00 0,00 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.753.500,00 0,00 0,00 0,00 16.536.500,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26.678.888,00 0,00 0,00 0,00 25.890.188,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 363.981.100,00 0,00 0,00 0,00 363.452.374,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 394.184.000,00 0,00 0,00 0,00 345.752.500,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 11.422.560,00 0,00 0,00 0,00 11.360.000,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 310.777.730,00 0,00 0,00 0,00 279.140.200,00 0,00 0,00 7.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 36.225.000,00 0,00 0,00 0,00 36.220.000,00 0,00 0,00 7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 66.534.430,00 0,00 0,00 0,00 51.536.700,00 0,00 0,00 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 208.018.300,00 0,00 0,00 0,00 191.383.500,00 0,00 0,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 297.830.135,00 0,00 0,00 0,00 246.667.884,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 43.265.100,00 0,00 0,00 0,00 43.048.850,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 143.302.000,00 0,00 0,00 0,00 94.500.199,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 111.263.035,00 0,00 0,00 0,00 109.118.835,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 291.730.710,00 0,00 0,00 0,00 275.303.580,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 263.100.000,00 0,00 0,00 0,00 250.612.870,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 355 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.530.000,00 0,00 0,00 0,00 3.530.000,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 21.160.710,00 0,00 0,00 0,00 21.160.710,00 0,00 0,00 0,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 54.132.200,00 0,00 0,00 0,00 53.849.500,00 0,00 0,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 52.100.500,00 0,00 0,00 0,00 51.851.200,00 0,00 0,00 0,00 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 34.425.800,00 0,00 0,00 0,00 34.176.500,00 0,00 0,00 0,00 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 17.674.700,00 0,00 0,00 0,00 17.674.700,00 0,00 0,00 0,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1.039.200,00 0,00 0,00 0,00 1.039.100,00 0,00 0,00 0,00 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.039.200,00 0,00 0,00 0,00 1.039.100,00 0,00 0,00 0,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 992.500,00 0,00 0,00 0,00 959.200,00 0,00 0,00 0,00 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 992.500,00 0,00 0,00 0,00 959.200,00 0,00 0,00 0,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.379.223.040,00 1.776.886.000,00 0,00 0,00 3.288.108.320,00 1.776.886.000,00 0,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 36.297.600,00 0,00 0,00 0,00 26.703.600,00 0,00 0,00 0,00 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 26.311.600,00 0,00 0,00 0,00 23.403.600,00 0,00 0,00 0,00 7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 9.986.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3.211.748.040,00 1.776.886.000,00 0,00 0,00 3.142.107.070,00 1.776.886.000,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 356 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 7.01.03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 51.450.890,00 0,00 0,00 0,00 45.405.470,00 0,00 0,00 0,00 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0,00 1.746.656.000,00 0,00 0,00 0,00 1.746.656.000,00 0,00 0,00 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3.160.297.150,00 30.230.000,00 0,00 0,00 3.096.701.600,00 30.230.000,00 0,00 0,00 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 131.177.400,00 0,00 0,00 0,00 119.297.650,00 0,00 0,00 0,00 7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 92.145.200,00 0,00 0,00 0,00 90.345.200,00 0,00 0,00 0,00 7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 20.017.600,00 0,00 0,00 0,00 14.764.850,00 0,00 0,00 0,00 7.01.03.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan 19.014.600,00 0,00 0,00 0,00 14.187.600,00 0,00 0,00 0,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 16.839.400,00 0,00 0,00 0,00 16.839.400,00 0,00 0,00 0,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 16.839.400,00 0,00 0,00 0,00 16.839.400,00 0,00 0,00 0,00 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 16.839.400,00 0,00 0,00 0,00 16.839.400,00 0,00 0,00 0,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 3.814.700,00 0,00 0,00 0,00 3.814.700,00 0,00 0,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 3.814.700,00 0,00 0,00 0,00 3.814.700,00 0,00 0,00 0,00 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2.936.300,00 0,00 0,00 0,00 2.936.300,00 0,00 0,00 0,00 7.01.06.2.01.16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 878.400,00 0,00 0,00 0,00 878.400,00 0,00 0,00 0,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 2.965.262.558,00 55.715.000,00 0,00 0,00 2.529.135.574,00 55.710.450,00 0,00 0,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.965.262.558,00 55.715.000,00 0,00 0,00 2.529.135.574,00 55.710.450,00 0,00 0,00 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.719.543.458,00 55.715.000,00 0,00 0,00 1.351.420.212,00 55.710.450,00 0,00 0,00 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 357 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 8.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.331.915.408,00 0,00 0,00 0,00 964.018.953,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.281.131.708,00 0,00 0,00 0,00 913.235.253,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 27.183.700,00 0,00 0,00 0,00 27.183.700,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 22.600.000,00 0,00 0,00 0,00 22.600.000,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 254.228.050,00 10.600.000,00 0,00 0,00 254.191.059,00 10.600.000,00 0,00 0,00 8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.860.000,00 0,00 0,00 0,00 1.860.000,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.805.600,00 0,00 0,00 0,00 43.805.600,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 10.600.000,00 0,00 0,00 0,00 10.600.000,00 0,00 0,00 8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.189.950,00 0,00 0,00 0,00 8.189.950,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.805.500,00 0,00 0,00 0,00 20.804.600,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 358 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 176.687.000,00 0,00 0,00 0,00 176.650.909,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.000.000,00 45.115.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 45.110.450,00 0,00 0,00 8.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 45.115.000,00 0,00 0,00 0,00 45.110.450,00 0,00 0,00 8.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26.400.000,00 0,00 0,00 0,00 26.210.200,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.400.000,00 0,00 0,00 0,00 20.210.200,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 141.185.300,00 0,00 0,00 0,00 141.185.300,00 0,00 0,00 0,00 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 141.185.300,00 0,00 0,00 0,00 141.185.300,00 0,00 0,00 0,00 8.01.02.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 113.386.400,00 0,00 0,00 0,00 113.386.400,00 0,00 0,00 0,00 8.01.02.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 27.798.900,00 0,00 0,00 0,00 27.798.900,00 0,00 0,00 0,00 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 465.000.200,00 0,00 0,00 0,00 461.842.462,00 0,00 0,00 0,00 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 465.000.200,00 0,00 0,00 0,00 461.842.462,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 359 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol 41.618.600,00 0,00 0,00 0,00 41.577.600,00 0,00 0,00 0,00 8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Po 423.381.600,00 0,00 0,00 0,00 420.264.862,00 0,00 0,00 0,00 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 41.128.000,00 0,00 0,00 0,00 41.030.000,00 0,00 0,00 0,00 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 41.128.000,00 0,00 0,00 0,00 41.030.000,00 0,00 0,00 0,00 8.01.04.2.01.01 Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 41.128.000,00 0,00 0,00 0,00 41.030.000,00 0,00 0,00 0,00 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 94.581.600,00 0,00 0,00 0,00 94.581.600,00 0,00 0,00 0,00 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya 94.581.600,00 0,00 0,00 0,00 94.581.600,00 0,00 0,00 0,00 8.01.05.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 94.581.600,00 0,00 0,00 0,00 94.581.600,00 0,00 0,00 0,00 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 503.824.000,00 0,00 0,00 0,00 439.076.000,00 0,00 0,00 0,00 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 503.824.000,00 0,00 0,00 0,00 439.076.000,00 0,00 0,00 0,00 8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 503.824.000,00 0,00 0,00 0,00 439.076.000,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH 447.102.828.637,00 201.475.605.106,00 2.550.686.181,00 92.808.425.020,00 403.578.988.921,00 187.202.968.916,00 0,00 92.807.557.631,00 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 360 Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 No Uraian Ref 2022 2021 1 Saldo Anggaran Lebih Awal 5.2.1 127.523.376.742,19 76.692.727.076,00 2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 5.2.2 127.522.972.687,64 76.692.501.264,00 3 Subtotal (1 - 2) 404.054,55 225.812,00 4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 5.2.3 112.966.898.670,55 127.523.376.742,19 5 Subtotal (3 + 4) 112.967.302.725,10 127.523.602.554,19 6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 5.2.4 -404.054,55 -225.812,00 7 Lain-lain 0,00 0,00 8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) 5.2.5 112.966.898.670,55 127.523.376.742,19 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 ANDI MUHAMMAD YUSUF Pj. BUPATI BUTON TENGAH Halaman 361 Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 No Uraian Ref 2022 2021 1 KEGIATAN OPERASIONAL 2 PENDAPATAN 5.4.1 3 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.4.1.a 4 Pendapatan Pajak Daerah 5.4.1.a.1 5.188.510.018,00 4.188.123.425,00 5 Pendapatan Retribusi Daerah 5.4.1.a.2 3.582.954.204,24 3.822.886.236,00 6 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.4.1.a.3 2.986.992.268,00 2.431.789.253,00 7 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.4.1.a.4 7.827.774.394,03 9.311.205.678,05 8 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s/d 7) 19.586.230.884,27 19.754.004.592,05 9 10 PENDAPATAN TRANSFER 5.4.1.b 11 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 5.4.1.b.1 12 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 125.388.122.049,00 76.983.724.843,00 13 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 335.874.571.202,00 339.470.931.000,00 14 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 73.652.450.118,00 70.908.541.506,00 15 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 61.331.978.333,00 46.407.059.636,00 16 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (12 s/d 15) 596.247.121.702,00 533.770.256.985,00 17 18 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 5.4.1.b.2 19 Dana Desa 0,00 0,00 20 Dana Insentif Daerah 2.197.552.000,00 10.791.779.000,00 21 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (19 s/d 20) 2.197.552.000,00 10.791.779.000,00 22 23 Pendapatan Transfer Antar Daerah 5.4.1.b.3 24 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 17.686.519.474,00 16.044.204.460,00 25 Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (24) 17.686.519.474,00 16.044.204.460,00 26 Jumlah Pendapatan Transfer (16 + 21 + 24) 616.131.193.176,00 560.606.240.445,00 27 28 LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 5.4.1.c 29 Pendapatan Hibah 0,00 22.411.367.000,00 30 Pendapatan Hibah Aset 5.871.460.571,56 3.471.176.890,32 31 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 4.985.610.577,00 5.051.622.985,14 32 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (29 s/d 31) 10.857.071.148,56 30.934.166.875,46 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 Halaman 362 No Uraian Ref 2022 2021 33 34 Jumlah Pendapatan (8 + 26 + 32) 646.574.495.208,83 611.294.411.912,51 35 36 BEBAN 5.4.2 37 Beban Pegawai 5.4.2.a 201.667.516.645,00 192.450.298.712,00 38 Beban Persediaan 5.4.2.b 34.630.802.649,66 12.408.212.929,14 39 Beban Jasa 5.4.2.c 55.928.753.297,83 33.714.018.783,16 40 Beban Pemeliharaan 5.4.2.d 6.565.668.955,00 4.110.433.289,00 41 Beban Perjalanan Dinas 5.4.2.e 61.933.277.984,00 39.714.649.506,00 42 Beban Barang 5.4.2.f 0,00 20.708.885.193,40 43 Beban Hibah 5.4.2.g 25.749.455.004,00 31.211.840.022,06 44 Beban Bantuan Sosial 5.4.2.h 14.357.990.588,00 17.463.852.780,00 45 Beban Penyisihan Piutang 5.4.2.i 238.690.424,98 109.865.484,87 46 Beban Lain-lain 5.4.2.j 0,00 3.034.107.237,00 47 Beban Penyusutan 5.4.2.k 114.674.130.753,13 111.891.125.048,30 48 Beban Amortisasi 5.4.2.l 265.840.097,00 251.519.089,00 49 Beban Transfer 5.4.2.m 38.613.298.631,00 36.824.787.420,00 50 JUMLAH BEBAN (37 s.d 49) 554.625.425.029,60 503.893.595.493,93 51 52 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (34 - 50) 5.4.3 91.949.070.179,23 107.400.816.418,58 53 54 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 5.4.4 55 Surplus Penjualan Aset Nonlancar 0,00 0,00 56 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 5.4.4.a (2.049.905.436,00) 0,00 57 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (55 S.D 56) (2.049.905.436,00) 0,00 58 59 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (52 + 57) 5.4.5 89.899.164.743,23 107.400.816.418,58 60 61 POS LUAR BIASA 5.4.6 62 Pendapatan Luar Biasa 0,00 0,00 63 Beban Tak Terduga 0,00 368.182.373,00 64 JUMLAH POS LUAR BIASA (62 - 63) 0,00 -368.182.373,00 65 66 SURPLUS/DEFISIT- LO (59 + 64) 5.4.7 89.899.164.743,23 107.032.634.045,58 ANDI MUHAMMAD YUSUF Pj. BUPATI BUTON TENGAH Halaman 363 Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 No. Uraian Ref 2022 2021 1 Ekuitas Awal 5.6 1.999.020.247.528,43 1.870.451.538.215,11 2 Surplus/Defisit - LO 89.899.164.743,23 107.032.634.045,58 3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: 216.327.146.510,58 21.536.075.267,74 Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas 5.6.1 0,00 -225.812,00 Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang 5.6.2 0,00 23.256.728,74 Koreksi Nilai Ekuitas Awal Persediaan 5.6.3 -21.565,68 93.511.300,00 Koreksi Nilai Ekuitas Awal Investasi 5.6.4 -65,00 0,00 Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap 5.6.5 216.235.323.447,26 21.372.720.551,00 Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lainnya 5.6.6 91.844.694,00 46.812.500,00 4 Ekuitas Akhir 2.305.246.558.782,24 1.999.020.247.528,43 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 ANDI MUHAMMAD YUSUF Pj. BUPATI BUTON TENGAH Halaman 364 Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 1 ASET 5.3.1 2 ASET LANCAR 5.3.1.a 3 Kas di Kas Daerah 5.3.1.a.1 112.940.042.884,10 127.190.344.063,19 4 Kas di Bendahara Pengeluaran 5.3.1.a.2 0,00 1.666.665,00 5 Kas di Bendahara Penerimaan 5.3.1.a.3 7.850.987,00 47.569,00 6 Kas pada FKTP 5.3.1.a.4 41.066.173,00 264.450.445,00 7 Kas pada BOS 5.3.1.a.5 394.952,00 66.868.000,00 8 Kas Lainnya di Bendahara 5.3.1.a.6 2.680.364.992,00 314.120.933,00 9 Piutang Pajak Daerah 5.3.1.a.7 1.824.785.182,00 1.674.939.810,00 10 Penyisihan Piutang Pajak Daerah 5.3.1.a.8 -1.314.626.406,66 -1.174.913.499,38 11 Piutang Retribusi Daerah 5.3.1.a.9 73.645.410,00 12.053.050,00 12 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah 5.3.1.a.10 -24.292.511,80 -12.053.050,00 13 Piutang Tuntutan Ganti Rugi 5.3.1.a.11 2.042.972.195,46 1.362.358.069,00 14 Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi 5.3.1.a.12 -100.758.423,73 -14.020.367,83 15 Piutang Pendapatan Bunga 5.3.1.a.13 4.634.417,66 0,00 16 Piutang Transfer Antar Daerah 5.3.1.a.14 4.010.851.648,00 0,00 17 Piutang Lainnya 5.3.1.a.15 0,00 3.143.150.815,00 18 Beban Dibayar Di Muka 5.3.1.a.16 114.201.165,42 5.013.706,25 19 Persediaan 5.3.1.a.17 5.570.538.206,52 5.603.614.470,55 20 Jumlah Aset Lancar (3 s.d 19) 127.871.670.870,97 138.437.640.678,78 21 22 INVESTASI JANGKA PANJANG 5.3.1.b 23 Investasi Non Permanen 24 Pinjaman Jangka Panjang 0,00 0,00 25 Jumlah Investasi Non Permanen (24) 0,00 0,00 26 Investasi Permanen 5.3.1.b.1 27 Penyertaan Modal Pemda 5.3.1.b.1.1 21.799.906.153,00 18.145.811.654,00 28 Jumlah Investasi Permanen (27) 21.799.906.153,00 18.145.811.654,00 29 Jumlah Investasi Jangka Panjang (25+27) 21.799.906.153,00 18.145.811.654,00 30 31 ASET TETAP 5.3.1.c 32 Tanah 5.3.1.c.1 899.815.068.006,51 737.948.363.531,05 33 Peralatan dan Mesin 5.3.1.c.2 238.723.194.417,07 224.212.779.691,82 34 Gedung dan Bangunan 5.3.1.c.3 493.265.584.641,53 453.148.853.480,62 35 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5.3.1.c.4 1.089.749.023.824,17 1.020.219.468.519,75 36 Aset Tetap Lainnya 5.3.1.c.5 20.314.246.638,83 20.314.246.638,83 37 Konstruksi dalam Pengerjaan 5.3.1.c.6 27.496.500.792,94 3.680.815.447,71 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH NERACA PER 31 DESEMBER 2022 dan 2021 No Uraian Ref 20212022 Halaman 365 No Uraian Ref 20212022 38 Akumulasi Penyusutan 5.3.1.c.7 -660.791.698.206,96 -622.408.502.258,09 39 Jumlah Aset Tetap (32 s.d 38) 2.108.571.920.114,09 1.837.116.025.051,69 40 41 ASET PROPERTI INVESTASI 5.3.1.d 42 Aset Properti Tanah 1.771.975,93 0,00 43 Aset Properti Peralatan dan Mesin 11.900.105.600,00 0,00 44 Aset Properti Gedung dan Bangunan 12.667.085.295,70 0,00 45 Akumulasi Penyusutan - Aset Properti Investasi -8.731.708.746,00 0,00 46 Jumlah Aset Properti Investasi (42 s.d 45) 15.837.254.125,63 0,00 47 48 ASET LAINNYA 5.3.1.e 49 Aset Tak Berwujud 5.3.1.e.1 3.253.502.119,00 1.667.784.220,00 50 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud 5.3.1.e.2 -1.048.667.485,00 -782.827.388,00 Aset Tak Berwujud Netto 2.204.834.634,00 884.956.832,00 51 Aset Lain-Lain 5.3.1.e.3 20.699.482.995,32 18.359.226.765,32 52 Akumulasi Penyusutan - Aset Lain-lain 5.3.1.e.4 -4.482.473.593,94 -4.574.318.287,94 Aset Lain-lain Netto 16.217.009.401,38 13.784.908.477,38 53 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) 5.3.1.e.5 19.108.604.334,00 0,00 54 Jumlah Aset Lainnya (49 s.d 53) 37.530.448.369,38 14.669.865.309,38 55 JUMLAH ASET (21 + 29 + 39 + 46 + 54) 2.311.611.199.633,07 2.008.369.342.693,85 56 57 KEWAJIBAN 5.3.2 58 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 5.3.2.a 59 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 5.3.2.a.1 36.200.387,55 9.205.581,00 60 Pendapatan Diterima Dimuka 5.3.2.a.2 11.764.256,76 2.625.000,00 61 Utang Belanja 5.3.2.a.3 6.316.676.206,52 4.788.444.573,52 62 Utang Jangka Pendek Lainnya 5.3.2.a.4 0,00 4.548.820.010,90 63 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (59 s.d 62) 6.364.640.850,83 9.349.095.165,42 64 65 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 66 Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00 67 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (66) 0,00 0,00 68 Jumlah Kewajiban (63 + 67) 6.364.640.850,83 9.349.095.165,42 69 70 EKUITAS 5.3.3 71 Ekuitas 2.305.246.558.782,24 1.999.020.247.528,43 72 Jumlah Ekuitas (71) 2.305.246.558.782,24 1.999.020.247.528,43 73 74 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (68 + 72) 2.311.611.199.633,07 2.008.369.342.693,85 ANDI MUHAMMAD YUSUF Pj. BUPATI BUTON TENGAH Halaman 366 Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 No Uraian Ref 2022 2021 1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 5.5.1 2 Arus Kas Masuk 3 Penerimaan Pajak Daerah 5.038.664.646,00 4.014.410.617,00 4 Penerimaan Retribusi Daerah 3.530.501.101,00 3.819.736.236,00 5 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 2.986.992.268,00 2.431.789.253,00 6 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7.142.525.849,91 8.065.484.913,05 7 Penerimaan Dana Bagi Hasil 106.279.517.715,00 76.983.724.843,00 8 Penerimaan Dana Alokasi Umum 335.874.571.202,00 339.470.931.000,00 9 Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 73.652.450.118,00 70.908.541.506,00 10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 61.331.978.333,00 46.407.059.636,00 11 Penerimaan Dana Insentif Daerah 2.197.552.000,00 10.791.779.000,00 12 Penerimaan Dana Desa 54.194.259.000,00 65.692.716.000,00 13 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi 16.818.818.641,00 17.552.039.391,00 14 Penerimaan Hibah 0,00 22.411.367.000,00 15 Penerimaan Lainnya 4.985.610.577,00 5.051.622.985,14 16 Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d 15) 674.033.441.450,91 673.601.202.380,19 17 18 Arus Kas Keluar 19 Pembayaran Pegawai 201.667.516.645,00 192.450.298.712,00 20 Pembayaran Barang dan Jasa 193.501.960.014,00 134.830.934.366,00 21 Pembayaran Hibah 6.409.512.262,00 5.681.633.762,00 22 Pembayaran Bantuan Sosial 2.000.000.000,00 0,00 23 Pembayaran Bantuan Keuangan 92.807.557.631,00 102.517.503.420,00 24 Pembayaran Tak Terduga 0,00 368.182.373,00 25 Jumlah Arus Kas Keluar (19 s/d 24) 496.386.546.552,00 435.848.552.633,00 26 Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 25) 177.646.894.898,91 237.752.649.747,19 27 28 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 5.5.2 29 Arus Kas Masuk 30 Jumlah Arus Kas Masuk (29) 0,00 0,00 31 32 Arus Kas Keluar 33 Pembentukan Dana Cadangan 34 Perolehan Tanah 220.943.600,00 10.011.200,00 35 Perolehan Peralatan dan Mesin 26.000.414.579,00 18.141.766.764,00 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 Halaman 367 No Uraian Ref 2022 2021 36 Perolehan Gedung dan Bangunan 72.372.896.832,00 74.255.962.713,00 37 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 84.670.123.224,00 89.325.790.142,00 38 Perolehan Aset Tetap Lainnya 3.938.590.681,00 1.688.243.450,00 39 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 5.000.000.000,00 3.500.000.000,00 40 Jumlah Arus Kas Keluar (33 s/d 39) 192.202.968.916,00 186.921.774.269,00 41 Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (30 - 40) (192.202.968.916,00) (186.921.774.269,00) 42 43 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 44 Arus Kas Masuk 45 Jumlah Arus Kas Masuk (44) 0,00 0,00 46 Arus Kas Keluar 47 Jumlah Arus Kas Keluar (46) 0,00 0,00 48 Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (45-47) 0,00 0,00 49 50 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran (Transitoris) 5.5.3 51 Arus Kas Masuk 52 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 47.136.018.860,00 45.264.520.259,00 53 Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu 0,00 0,00 54 Jumlah Arus Kas Masuk (52 s/d 53) 47.136.018.860,00 45.264.520.259,00 55 56 Arus Kas Keluar 57 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 47.113.966.589,00 45.264.520.259,00 58 Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan 0,00 0,00 59 Jumlah Arus Kas Keluar (57 s/d 58) 47.113.966.589,00 45.264.520.259,00 60 Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (Transitoris) (54 - 59) 22.052.271,00 0,00 61 62 Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (26+41+48+60) -14.534.021.746,09 50.830.875.478,19 63 Saldo Awal Kas 127.523.376.742,19 76.692.727.076,00 64 Koreksi SiLPA tahun Lalu -404.054,55 -225.812,00 65 Saldo Akhir Kas (62 s/d 64) 5.5.4 112.988.950.941,55 127.523.376.742,19 66 67 Kas Lainnya di Bendahara 2.680.364.992,00 314.120.933,00 68 Saldo Akhir Kas Neraca 115.669.315.933,55 127.837.497.675,19 ANDI MUHAMMAD YUSUF Pj. BUPATI BUTON TENGAH Halaman 368 Catatan atas Laporan Keuangan KABUPATEN BUTON TENGAH Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 369 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Gambaran Umum Entitas Pelaporan 1.3.1 Letak Geografis Kabupaten Buton Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru pemekaran dari Kabupaten Buton yang terbentuk pada tanggal 24 Juli 2014 berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2014. Wilayah Kabupaten Buton Tengah terletak di Kepulauan Buton (Pulau Buton dan Muna) dan merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan diantara 05° - 25°15’ Lintang Selatan dan 121° 52’ - 122°42’ Bujur Timur. Kabupaten Buton Tengah di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Muna, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, di sebelah timur berbatasan dengan Selat Buton dan di sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone. Luas daerah Kabupaten Buton Tengah berdasarkan data BPS (Kabupaten Buton Tengah Dalam Angka 2022) adalah 837,08 km2 yang terbagi menjadi tujuh wilayah administratif, yaitu Kecamatan Gu, Sangia Mambulu, Lakudo, Mawasangka, Mawasangka Timur, Mawasangka Tengah dan Talaga Raya. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Mawasangka dengan luas 229,02 km2 atau sekitar 27,36% dari luas wilayah Kabupaten Buton Tengah, Sedangkan wilayah yang paling kecil adalah Kecamatan Sangia Mambulu dengan luas wilayah 5,91 km2 atau 0,71% dari total luas wilayah Kabupaten Buton Tengah. 1.3.2 Visi dan Misi Bupati Buton Tengah 2017-2022 Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tengah periode Tahun 2017-2022, yaitu: “Mewujudkan pembangunan berbasis pengembangan potensi wilayah menuju Kabupaten Buton Tengah yang berkah” Untuk memberikan arahan dalam pencapaian visi, maka visi dijabarkan ke dalam fokus kerja yang disebut dengan “BERKAH”, yang merupakan akronim dari Bersih, Sejahtera, Produktif, Agamis dan Harmonis. Fokus kerja tersebut memberi arahan kepada Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung ketercapaian visi dan misi. Visi pembangunan Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017-2022, ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Buton Tengah. Misi Kabupaten Buton Tengah 2017-2022 diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Buton Tengah yang sejahtera, agamis harmonis dan berbudaya. Usaha-usaha perwujudan visi Kabupaten Buton Tengah dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

a.Pengembangan Potensi sumber daya perikanan kelautan, potensi pariwisata dan potensi pertanian sebagai leading sektor pemicu pengembangan sektor- sektor lainnya.
b.Membangun ekonomi kreatif melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal sebagai wujud peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
c.Membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah sesuai arahan kebijakan perencanaan spasial.
d.Membangun Sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
e.Membangun pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
f.Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis yang berakhlak dan berkepribadian. 370
g.Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum serta penguatan nilai-nilai kearifan lokal guna mencapai kehidupan yang harmonis.
h.Memelihara daya dukung lingkungan dan sumber daya alam sebagai wujud pembangunan berkelanjutan. 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran (TA) 2022 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD TA 2022. Laporan keuangan yang disusun meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Maksud dari penyusunan laporan keuangan adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi antara lain masyarakat, DPRD, Lembaga Pengawas, Lembaga Pemeriksa dan Pemerintah Pusat yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buton Tengah selama TA 2022. Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas. Informasi yang tersedia dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah meliputi:
a.Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
b.Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
c.Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah serta hasil-hasil yang dicapai.
d.Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas.
e.Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
f.Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama TA 2022. 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Landasan penyusunan laporan keuangan adalah:
a.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).
b.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaga Negara Nomor 6757).
c.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). 371
d.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB VIII Pengadaan Khusus yang mengatur pengadaan dalam keadaan darurat.
e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
g.Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
h.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
i.Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 20.b Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana telah berubah dengan Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 20.b Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
j.Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Buton Tengah TA 2022. 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan BAB 1 Pendahuluan 1.1 Gambaran Umum Entitas Pelaporan 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan BAB 2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD 2.1 Ekonomi Makro 2.2 Kebijakan Keuangan 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD BAB 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 3.2 Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah BAB 4 Kebijakan Akuntansi 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 4.2 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada PPKD BAB 5 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5.1 Penjelasan Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran 5.2 Penjelasan Pos Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 5.3 Penjelasan Pos Pos Neraca 5.4 Penjelasan Pos Pos Laporan Operasional 5.5 Penjelasan Komponen Laporan Arus Kas 5.6 Penjelasan Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas 5.7 Kewajiban Kontijensi BAB 6 Penutup 372 BAB 2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2.1 Ekonomi Makro Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Tengah, yaitu:
a.Tingkat Kemiskinan sebesar 14,90%
b.Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,63%
c.Gini Ratio sebesar 0,360 Point
d.Indeks Pembangunan Manusia sebesar 65,29 Tahun
e.Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,9% pada tahun 2021
f.Tingkat Inflasi sebesar 8,35%
g.Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar 3,86% 2.1.1 Tingkat Kemiskinan Garis kemiskinan konsumsi dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran makanan dan bukan makanan per kapita pada kelompok penduduk referensi, yaitu penduduk kelas marjinal yang hidupnya berada sedikit di atas garis kemiskinan konsumsi. Garis kemiskinan konsumsi terdiri dari garis kemiskinan makanan (batas kecukupan konsumsi makanan) dan garis kemiskinan non- makanan (batas kecukupan konsumsi non-makanan). Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Tengah, garis kemiskinan di Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,90% dibanding tahun 2021. Dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro Nasional akibat dari turunnya kasus pandemik covid-19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia beberapa tahun lalu dan khususnya perekonomian di Kabupaten Buton Tengah tahun 2022 diperkirakan akan mengalami pemulihan yang cukup kuat dan menjadi momentum yang tepat untuk menjadi daya ungkit konsumsi masyarakat sehingga dapat mendorong tingkat konsumsi masyarakat seiring mobilitas yang juga mengalami peningkatan roda perekonomian di masyarakat. Berikut tabel garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Buton Tengah, tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Tabel 1. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Buton Tengah, 2016-2022 No. Tahun Garis Kemiskinan Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Persentase Penduduk Miskin (%) 1 2016 215.822 12,33 13,69 2 2017 220.897 16,73 18,35 3 2018 231.289 13,72 14,88 4 2019 251.702 14,64 15,77 5 2020 264.699 14,40 15,32 6 2021 273.354 14,73 15,80 7 2022 275.058 13,92 14,90 Sumber Dokumen : BPS; Kab. Buton Tengah Dalam Angka 2023, diolah 373 Permasalahan Kemiskinan sangat ditentukan dari kualitas data yang ada. Selama ini data kemiskinan memiliki perbedaan indikator antara masing masing instansi. Salah satu data yang dijadikan rujukan dalam pengentasan kemiskinan adalah Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Basis data ini merupakan sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana Program. Data ini dapat diakses untuk kepentingan perencanaan program terkait penanggulangan kemiskinan karena sangat detail. TNP2K sendiri berada di bawah koordinasi Wakil presiden dan secara struktur hadir hingga level kabupaten. 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Tengah, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 adalah sebesar 2,63%, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini. Tabel 2. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu di Kabupaten Buton Tengah, 2022 No. Kegiatan Utama Laki-laki Perempuan Jumlah 1 Angkatan Kerja (Ribu) 21.868 20.608 42.476 Bekerja 21.107 20.252 41.359 Pengangguran terbuka 761 356 1.117 2 Bukan Angkatan Kerja (Ribu) 6.640 13.288 19.928 Sekolah 3.552 2.630 6.182 Mengurus Rumah Tangga 1.155 10.164 11.319 Lainnya 1.933 494 2.427 3 Jumlah Total (Ribu) 28.508 33.896 62.404 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 76,71 60,80 68,07 5 Tingkat Pengangguran (%) 3,48 1,73 2,63 Sumber Dokumen : BPS; Kab. Buton Tengah Dalam Angka 2023, diolah 2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio) Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:
a.Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan menerima bagian pendapatan yang sama. 374
b.Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja. Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 adalah sebesar 0,360 poin. Angka Gini Rasio tersebut merupakan pencapaian indikator kinerja Pemerintah Daerah Buton Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Tabel 3. Gini Ratio Kabupaten Buton Tengah No. Tingkat Kemiskinan Tahun 2021 Tahun 2022 Naik/ (Turun) 1 Tingkat Kab. Buton Tengah 0,314 0,360 Naik 2 Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara 0,390 0,390 Tetap 3 Tingkat Nasional 0,381 0,381 Tetap 4 Peringkat Provinsi 17 5 Naik 5 Peringkat Nasional - - - Sumber Dokumen : BPS; Kab. Buton Tengah Dalam Angka 2023, diolah 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan Dalai upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana pendulum dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standar of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:
a.Rendah (< 60)
b.Sedang (60 ≤ IPM < 70)
c.Tinggi (70 ≤ IPM < 80)
d.Sangat tinggi ( >80). Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Tengah Realisasi Pencapaian IPM Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 adalah sebesar 65,29 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buton Tengah No. IPM (Tingkat) Tahun 2021 Tahun 2022 Naik/(Turun) 1 Tingkat Kab. Buton Tengah 64,55 65,29 Naik 2 Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara 71,66 72,23 Naik 3 Tingkat Nasional 72,29 72,91 Naik 4 Peringkat Provinsi 17 17 Tetap 5 Peringkat Nasional - - - Sumber Dokumen : BPS; Kab. Buton Tengah Dalam Angka 2023, diolah Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Buton Tengah adalah sebesar 65,29 poin, dibandingkan tahun 2021 sebesar 64,55 poin mengalami kenaikan sebesar 0,74 poin. Dilihat dari kondisi tersebut perlu adanya sentuhan khusus baik dari segi Perbaikan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan menjadi pendorong utama meningkatnya IPM Kabupaten Buton Tengah tahun 2022. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya Umur Harapan Hidup saat lahir (AHH), atau dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. 375 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Dengan meingkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat ikut meningkat. Perekonomian Kabupaten Buton Tengah pada akhir tahun 2022 bertumbuh pada kisaran 3,9-4,7 % lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi nasional 3,7- 4,5%, meskipun agak rendah dibanding target pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara 4,10%. Pembangunan infrastruktur melalui proyek-proyek pemerintah di Tahun 2022 diharapkan menjadi faktor pendorong utama pencapaian target pertumbuhan ekonomi daerah. 2.1.6 Inflasi Selain ditinjau pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Buton Tengah dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan, berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi, (i) Inflasi ringan (creeping inflation) yang ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun, (ii) Inflasi sedang (galloping inflation), Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi berat (high inflation) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) hiperinflasi (hyperinflation) jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun. Angka Inflasi Kabupaten Buton Tengah masih ditentukan oleh tingkat inflasi di Kota Baubau. Tingkat inflasi Kota Baubau tahun kalender 2022 sebesar 8,35%. 2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Buton Tengah Struktur perekonomian Kabupaten Buton Tengah dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 5. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,73 2,00 5,43 B. Pertambangan dan Penggalian 53,74 1,89 4,92 C. Industri Pengolahan -3,10 3,23 1,59 D. Pengadaaan Listrik dan Gas 1,26 7,91 5,91 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2,49 0,32 0,12 F. Konstruksi -1,28 9,59 -0,11 G. Perdagangan Besar dan Eceran, Rep. -3,71 0,46 6,22 376 Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Mobil dan Motor H. Transportaasi dan Pergudangan -1,90 3,80 3,40 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -3,54 4,59 8,28 J. Informasi dan Komunikasi 7,98 4,15 6,45 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 2,72 3,45 1,33 L. Real Estate 1,05 0,23 0,95 M, N Jasa Perusahaan -3,48 1,65 2,52 O. Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 1,82 -0,07 3,19 P. Jasa Pendidikan 4,31 3,82 3,32 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,51 7,83 1,52 R, S, T, U Jasa Lainnya -3,62 -0,16 5,56 PDRB Lapangan Usaha 3,04 3,12 3,86 Sumber Dokumen : BPS; Kab. Buton Tengah Dalam Angka 2023, diolah 2.2 Kebijakan Keuangan Lahirnya otonomi daerah mendorong daerah untuk terus mengoptimalkan kapasitas fiskalnya. Tujuan utamanya adalah untuk dapat memenuhi penyelenggaraan pembangunan daerah. Namun seringkali upaya pengelolaan keuangan daerah kurang diimbangi dengan pertimbangan-pertimbangan matang. Menganalisa pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan serta struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu, penentuan arah Kebijakan Umum Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten Buton Tengah harus melalui rencana keuangan tahun yang terukur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Arah kebijakan keuangan daerah dalam RKPD Tahun 2022 Kabupaten Buton Tengah dalam kerangka penerimaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut.
1. 1.Menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan anggaran melalui peningkatan penerimaan daerah untuk dapat menaikkan belanja daerah yang bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini tidak hanya dilihat dari besarnya proporsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian keuangan daerah.
2. 2.Mengembangkan kerangka hukum dan administrasi untuk meningkatkan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan sumber-sumber penerimaan daerah yang sah lainnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, yaitu efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel, serta adil dan patut.
3. 3.Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah ditempuh melalui mempertajam pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran. Sebagai komitmen pemerintah daerah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. 2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Dalam penyusunan RKPD tahun 2022, penganggaran pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
4. 1.Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain disebabkan:
a.Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui diusulkannya Perda – Perda terkait penerimaan pajak dan retribusi daerah;
b.Bertambahnya objek dan wajib pajak dan retribusi; 377
c.Adanya perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek PBB-P2 dan BPHTB melalui peremajaan data – data NJOP.
d.Penetapan sistem zona nilai tanah sebagai dasar pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Bumi dan Bangunan.
1. 2.Dana Transfer Khusus cenderung meningkat setiap tahun dihitung dengan memperhatikan rata rata kenaikan per tahun.
2. 3.Dana transfer yang lain diasumsikan meningkat dengan memperhatikan rata- rata pertumbuhan tahun sebelumnya. Penerimaan Pendapatan daerah sesuai dengan trend pertumbuhan rata-rata capaian dengan tidak menyertakan tahun 2015 yang mengalami pertumbuhan abnormal. sehingga data capaian yang digunakan adalah realisasi penerimaan pendapatan daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir (2019, 2020, dan 2021). Penerapan data capaian tahun 2019 – 2021 akan diperhitungkan kembali kedalam rencana pendapatan tahun 2022 dengan mempertimbangan perubahan penerimaan pendapatan melalui kegiatan yang berbeda pada APBD tahun 2021 dan APBD tahun 2022. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 (diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sebesar 3.02%, dengan Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,56%, Pos Pendapatan Transfer rata- rata sebesar 3,29% dan Pos Penerimaan Pendapatan Lain-lain yang sah rata-rata sebesar 8,08%. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan akan meningkat kondisinya dengan proyeksi rata-rata pertumbuhan sebesar 3.02% pertahun. Pendapatan Transfer juga akan terus meningkat kondisinya dengan rata-rata pertumbuhan 3,29% per tahun dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang diproyeksikan mengalami 8,08% per tahun. Sementara itu, jika dilihat dari masing-masing komponen untuk jenis komponen Pendapatan Asli Daerah, diprediksikan bahwa Pajak Daerah mengalami peningkatan dengan rata-rata 5,00% pertahunnya. Untuk tahun 2022 pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah diperhitungkan sama dengan penerimaan rata-rata ditahun 2021. Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2022 diasumsikan sama dengan RAPBD tahun 2022 sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diperhitungkan sama dengan penerimaan rata-rata ditahun 2021. Untuk jenis komponen Pendapatan Transfer, Transfer Pemerintah Pusat memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3.29% dan Transfer Antar Daerah Memiliki Rata-rata pertumbuhan sebesar 4.71%. dalam komponen Transfer pemerintah pusat, terdapat sub komponen Dana Perimbangan yang memiliki presentase rata-rata pertumbuhan sebesar 2,22 %, dana intensif daerah yang memiliki rata-rata petumbuhan sebesar -6,93, dana otonomi khusus dan dana keistimewaaan yang tidak memiliki alokasi anggaran, serta dana desa yang memiliki rata-rata pertumbuhan 5,96%. Dalam sub komponen Dana Perimbangan memiliki sub komponen Dana Transfer umum yang memiliki presentase rata-rata pertumbuhan sebesar 1,52% dan Dana Transfer Khusus sebesar 1.28%. Proyeksi peningkatan penerimaan Dana Transfer Umum yang ditetapkan dalam RKPD 2022 hanya memperhitungkan kenaikan DAU Formula yang diterima oleh Kabupaten yang bersifat dinamis dengan mengikuti kebijakan dari Pemerintah pusat, sedangkan penerimaan DAU untuk bantuan pendanaan kelurahan dan bantuan pendanaan Gaji PPPK diasumsikan sama dengan penerimaan dalam RAPBD tahun 2022 sedangkan Dana Alokasi Khusus diasumsikan sama dengan DAK yang diterima dalam RAPBD tahun 2022. 378 Untuk jenis komponen Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Dana Hibah diasumsikan sama dengan penerimaan dalam RAPBD tahun 2022. Pendapatan Hibah yang diasumsikan dalam RPJMD adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dihitung berdasarkan penerimaan tahun 2019, 2020, 2021 dan tahun 2022. Namun, pada tahun 2022 pendapatan BOS telah menjadi bagian dalam Dana Perimbangan yakni Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Pendapatan Bagi Hasil Pajak akan meningkat rata-rata sebesar 8,76%. Dengan berdasarkan kepada asumsi ekonomi makro serta memperhatikan proyeksi kebijakan pendapatan di tahun 2022 dan prestasi yang dicapai selama Tahun Anggaran (TA) 2022 maka secara rinci proyeksi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Buton Tengah tahun 2022 adalah sebagai berikut. Tabel 6. Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2022 Kode Uraian Proyeksi/Target (Rp) 4 Pendapatan Daerah 621.414.168.202,00 4.1 Pendapatan Asli Daerah 14.466.744.393,00 4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 3.506.987.704,00 4.1.2 Retribusi Daerah 3.046.000.000,00 4.1.3 Hasill Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.986.992.268,00 4.1.4 Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4.926.764.421,00 4.2 Pendapatan Transfer 599.798.573.254,00 4.2.1 Pendapatan Daerah Pemerintah Pusat 584.962.209.885,00 4.2.1.1 Dana Perimbangan 528.570.398.885,00 4.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID) 2.197.552.000,00 4.2.1.5 Dana Desa 54.194.259.000,00 4.2.2 Pedapatan Transfer Antar Daerah 14.836.363.369,00 4.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil 14.836.363.369,00 4.3 Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 7.148.850.555,00 4.3.1 Pendapatan Hibah 0,00 4.3.3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 7.148.850.555,00 2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Klasifikasi belanja daerah Belanja daerah terdiri atas:
3. 1.Belanja Operasi, 1.1 Belanja Pegawai 1.2 Belanja Barang dan Jasa. 1.3 Belanja Bunga. 1.4 Belanja Subsidi. 1.5 Belanja Hibah 1.6 Belanja Bantuan Sosial
4. 2.Belanja Modal, 2.1 Belanja Modal
5. 3.Belanja Tidak Terduga 3.1 Belanja TIdak Terduga.
6. 4.Belanja Transfer. 4.1 Bantuan Keuangan Antar – Daerah Provinsi. 4.2 Bantuan Keuangan Antar – Daerah Kabupaten – Kota. 4.3 Bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah Kabupaten/Kota di Wilayahnya dan/atau Daerah Kabupaten/kota di Luar Wilayahnya. 379 4.4 Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsinya dan/atau Daerah Provinsi Lainnya. 4.5 Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota Kepada Desa Tabel 7. Rencana Belanja Daerah Tahun 2022 Kode Uraian Proyeksi/Target (Rp) 5 Belanja Daerah 743.937.544.944,00 5.1 Belanja Operasi 447.102.828.637,00 5.1.1 Belanja Pegawai 226.803.155.564,00 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 211.834.613.073,00 5.1.5 5.1.6 Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial 6.465.060.000,00 2.000.000.000,00 5.2 Belanja Modal 201.475.605.106,00 5.2.1 Belanja Modal Tanah 569.000.000,00 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.014.164.363,00 5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 77.012.827.328,00 5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 91.754.048.350,00 5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.125.565.065,00 5.3 Belanja Tidak Terduga 2.550.686.181,00 5.3.1 Belanja Tidak Terduga 2.550.686.181,00 5.4 Belanja Transfer 92.808.425.020,00 5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 92.808.425.020,00 Pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Buton Tengah diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (input) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 secara terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Buton Tengah tahun 2022 akan diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:
7. 1.Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
8. 2.Prioritas. Penggunaan anggaran tahun 2022 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan transisi
9. 3.Tolok Ukur dan Target Kinerja. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) OPD.
10. 4.Optimalisasi Belanja Langsung. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai 380 strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk Percepatan tugas-tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemekaran Kabupaten Buton Tengah.
11. 5.Transparan dan Akuntabel. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya. Pada TA. 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah juga telah melakukan perencanaan penganggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk didalamnya terdapat kebijakan Mandatory Spending sesuai amanat Undang-undang yang dimaksudkan untuk mengatasi munculnya ketimpangan sosial dan perbaikan ekonomi daerah. Mandatory Spending dalam tata kelola keuangan Pemerintah Daerah meliputi hal-hal berikut.
12. 1.Alokasi Anggaran Pendidkan Sebesar 20% dari APBD Sesuai Amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
13. 2.Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
14. 3.Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
15. 4.Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Adapun rincian mengenai kebijakan Mandatory Spending dalam APBD Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam tabel berikut. Tabel 8. Mandatory Spending APBD Kabupaten Buton Tengah TA 2022 Uraian Mandatory Spending (%) Pagu Anggaran % Ket. Alokasi Bidang Pendidikan 20,00% 176.385.624.735,00 24,11% Terpenuhi Alokasi Bidang Kesehatan 10,00% 111.283.679.768,00 18,92% Terpenuhi Alokasi Bidang Infrastruktur 25,00% 306.762.042.238,00 44,47% Terpenuhi Alokasi Dana Desa (ADD) 10,00% 38.614.166.020,00 10,00% Terpenuhi Alokasi Pengawasan APIP 0,15% 4.253.049.390,00 0,57% Terpenuhi Penjelasan lebih lanjut mengenai Mandatory Spending dalam alokasi penganggaran APBD Kabupaten Buton Tengah TA 2022, sebagai berikut.
16. 1.Alokasi Anggaran Bidang Pendidikan Fungsi Pendidikan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar 24,11 % dari total APBD. Hal ini sudah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang menyatakan 381 bahwa Pemerintah Daerah secara Konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (Dua Puluh Persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Tabel 9. Alokasi Anggaran Pendidikan pada APBD TA 2022 NO. KOMPONEN PERHITUNGAN APBD 2022 1 a. Belanja pada Dinas Pendidikan 165.641.025.335,00 1) Belanja Operasi :
a.Belanja Pegawai; 113.771.576.175,00
b.Belanja Barang dan Jasa; 21.433.803.798,00
c.Belanja Hibah; 3.955.060.000,00
d.Belanja Bantuan Sosial; 0,00 2) Belanja Modal ; 26.480.585.362,00
b.Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang Menunjang Pendidikan, antara lain : 13.744.599.400,00 1) Belanja Transfer Belanja Bantuan Keuangan 0,00 2) Belanja Beasiswa, pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 135.000.000,00 3) Fasilistasi Pengelolaan Bina mental spiritual pada Bagian Kesehahteraan Rakyat 3.492.396.400,00 4) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) 10.117.203.000,00
1. 2.Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b) 176.385.624.735,00
2. 3.Total Belanja Daerah 743.937.544.944,00
3. 4.Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100% 24,11%
4. 2.Alokasi Anggaran Bidang Kesehatan Fungsi Kesehatan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar 18,92% dari total APBD. Hal ini sudah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi kesehatan paling sedikit 10% (Sepuluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Tabel 10. Alokasi Anggaran Kesehatan pada APBD TA 2022 NO. KOMPONEN PERHITUNGAN APBD 2022
5. 1.a. Belanja pada (Dinas Kesehatan & RSUD) 111.283.679.768,00 1) Belanja Operasi :
a.Belanja Pegawai. 38.659.891.407,00
b.Belanja Barang dan Jasa. 52.059.416.846,00
c.Belanja Hibah. 0,00
d.Belanja Bantuan Sosial. 0,00 2) Belanja Modal ; 20.564.371.515,00
b.Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang Menunjang Kesehatan, antara lain : Belanja Tidak Terduga 0,00
1. 2.Anggaran Kesehatan (a+b) 111.283.679.768,00
2. 3.Total Belanja Daerah 743.937.544.944,00
3. 4.Gaji ASN 155.831.609.408,00 382 NO. KOMPONEN PERHITUNGAN APBD 2022
4. 5.Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4) 588.105.935.536,00
5. 6.Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100% 18,92%
6. 3.Alokasi Anggaran Infrastruktur Persentase Belanja Infrastruktur pada Tahun Anggaran 2022 sebesar 44,47%. Hal ini sudah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyususnan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai sengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tabel 11. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Terhadap TKD yang Penggunaannya Bersifat Umum pada APBD TA 2022
7. 4.Alokasi Dana Desa (ADD) Persentase Belanja Alokasi Dana Desa pada Tahun Anggaran 2022 sebesar 10%. Hal ini sudah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemerintah Desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan sudah sesuai aturan yang berlaku. Tabel 12. Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) NO. KOMPONEN PERHITUNGAN APBD 2022 1 Penerimaan Dana Transfer Umum a) DAU 335.874.571.202 b) DBH Pusat 50.267.089.000 Jumlah Penerimaan 1. a) + b) 386.141.660.202 NO. KOMPONEN PERHITUNGAN APBD 2022 Jumlah APBD Tahun 2022 743.937.544.944,00 Pengurangan a) Dana Desa (DD) (54.194.259.000,00) Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan 689.743.285.944,00 1 a) Belanja Modal : 1) Tanah; 2) Peralatan dan Mesin; 3) Bangunan dan Gedung 4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi; 5) Aset Tetap Lainnya; 6) Aset Lainnya b) Belanja Pemeliharaan 569.000.000,00 28.014.164.363,00 76.624.357.328,00 91.652.298.350,00 4.125.565.065,00 0,00 6.295.119.166,00
8. 2.a) Belanja Hibah; b) Belanja Bantuan Sosial; c) Belanja Bantuan Keuangan 6.295.119.166,00 2.000.000.000,00 91.186.418.800,00
9. 3.Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2) 306.762.042.238
10. 4.Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum 44,47% 383 NO. KOMPONEN PERHITUNGAN APBD 2022
11. 2.Persentase Minimal Alokasi Dana Desa (ADD) a) Jumlah Alokasi Minimal Alokasi Dana Desa (ADD) = 10% 38.614.166.020 b) Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang Teranggarkan dalam RAPBD-P T.A. 2022 38.614.166.020 Selisih Lebih/(Kurang) 2. b) – a) 0,00
12. 5.Alokasi Pengawasan APIP Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan dimaksud, dengan mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah pada tahun 2022 sebesar 0,57%. Hal ini sudah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Tabel 13. Alokasi Anggaran Pengawasan APIP KOMPONEN PERHITUNGAN APBD 2022 Penerimaan Dana Transfer Umum APBD 2022 743.937.544.944 Syarat Maksimal Anggaran 1% dari APBD 7.439.375.449 Jumlah Alokasi Anggaran Pengawasan dalam RAPBD-P TA. 2022 4.253.049.390 Persentase 0,57% Selain penganggaran terkait mandatory spending, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah juga telah membuat perencanaan dalam rangka percepatan penurunan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Adapun kegiatan atau sub kegiatan yang berkaitan dengan penanganan penurunan stunting seluruhnya Bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang terbagi pada OPD Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pangan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan rincian sebagai berikut Tabel 14. Kegiatan/Sub Kegiatan Terkait Penanganan Penurunan Stunting OPD Kegiatan Sub Kegiatan APBD 2022 Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 749.990.850,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. 1.Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
14. 1.Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 3.235.376.000,00
15. 2.Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 960.376.000,00
16. 3.Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 762.661.000,00
17. 2.Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
18. 1.Pembangunan/Penyediaan sub Sistem Pengolahan Setempat 3.614.760.000,00
19. 2.Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 1.157.200.000,00 Dinas Pangan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 540.000.000,00 Dinas 1. Pemetaan Perkiraan Penduduk 1. Penyediaan Data dan Informasi 1.865.000,00 384 OPD Kegiatan Sub Kegiatan APBD 2022 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Keluarga
20. 2.Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
21. 1.Pengendalian Program KKBPK 40.032.000,00
22. 2.Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rakorcam, Rakordes dan Mini Lokakarya 58.729.000,00
23. 3.Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
24. 1.Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 386.054.000,00
25. 2.Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 607.460.000,00 Jumlah 12.114.503.850,00 2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Buton Tengah pada TA 2022 diarahkan untuk memulai dilaksanakannya bentuk penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD yaitu sebesar PDAM sebesar Rp5.000.000.000,00 Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Daerah Kabupaten Buton Tengah selama kurun tahun 2015 – 2022 terdiri dari:
26. 1.Penerimaan Pembiayaan 1.1. SiLPA; 1.2. Pencairan Dana Cadangan; 1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan 1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah; 1.5. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; 1.6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan.
27. 2.Pengeluaran Pembiayaan 1.1. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo; 1.2. Penyertaan Modal Daerah; 1.3. Pembentukan Dana Cadangan; 1.4. Pemberian Pinjaman Daerah; dan / atau 1.5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Analisis pembiayaan pembangunan daerah ditujukan untuk memberikan gambaran tentang keseimbangan keuangan daerah, antara aspek pendapatan dan belanja daerah selama satu periode terakhir dan akan digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa yang akan datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022, diproyeksikan untuk mengakomodir kebutuhan sebagai berikut :
28. 1.Penerimaan Pembiayaan untuk menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun Lalu. Besarnya Pembiayaan Netto dalam Analisis Pembiayaan Daerah besarannya diperhitungkan sama dengan Tahun 2022. 385
29. 2.Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib antara lain penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Buton Tengah. Adapun Penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM pada tahun 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00.
30. 3.Kebijakan Selisih Pembiayaan Netto setelah dikurangi belanja pengeluaran akan diperuntukan untuk menutup defisit belanja daerah. Dalam hal Pembiayaan netto lebih besar dari proyeksi yang diperkirakan maka pemenuhan belanjanya diprioritaskan kepada belanja – belanja yang bersentuhan langsung kebutuhan masyarakat. 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran. Adapun indikator sasaran tersebut secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 15. Indikator Sasaran Pencapaian Target Kinerja APBD SASARAN INDIKATOR/KINERJA (OUTCOME) Peningkatan tata kelola pemerintah dan kualitas pelayanan publik dan pemantapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, melalui peningkatan fungsi koordinasi, penyedia data dan informasi yang akurat, peningkatan partisipasi publik, peningkatan SDM perencana dan tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggara pemerintah daerah, melalui penyebarluasan informasi, terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur, perbaikan sistem pelayanan dan penyiapan sarana dan prasarana pelayanan Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan pendapatan daerah, dan pengalokasian belanja daerah berbasis kinerja, pengelolaan aset dan pengendalian anggaran serta pelaporan keuangan daerah 386 BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan realisasi sebagai berikut. Tabel 16. Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022 Uraian Anggaran Realisasi ( % ) Realisasi 2021 Pendapatan Daerah 621.414.168.202,00 674.033.441.450,91 108,47% 673.601.202.380,19 Belanja Daerah 743.937.544.944,00 683.589.515.468,00 91,89% 619.270.326.902,00 Surplus/(Defisit) (122.523.376.742,00) (9.556.074.017,09) 7,80% 54.330.875.478,19 Pembiayaan Netto 122.523.376.742,00 122.522.972.687,64 100,00% 73.192.501.264,00 SiLPA 0,00 112.966.898.670,55 127.523.376.742,19 3.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam era otonomi daerah seperti yang sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun seperti sekarang ini, daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan otonomi daerah antara lain untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menciptakan persaingan yang sehat antar daerah, dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ada dua sumber pendapatan daerah di Kabupaten Buton Tengah yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah; Pertama, sumber pendapatan yang berasal dari Dana Transfer Pemerintah Pusat. Kedua, sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Target dan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022 secara garis besar dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 17. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022 Uraian Anggaran Realisasi ( % ) Realisasi 2021 Pendapatan Asli Daerah 14.466.744.393,00 18.698.683.864,91 129,25% 18.331.421.019,05 Pendapatan Transfer 599.798.573.254,00 650.349.147.009,00 108,43% 627.806.791.376,00 Lain-lain Pendapatan yang Sah 7.148.850.555,00 4.985.610.577,00 69,74% 27.462.989.985,14 Jumlah 621.414.168.202,00 674.033.441.450,91 108,47% 673.601.202.380,19 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kinerja pendapatan daerah dilihat dari pencapaian target APBD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar 108,47%. Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar adalah Dana Perimbangan, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pembiayaan 387 administrasi pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Buton Tengah untuk Tahun 2022 masih didominasi dari Dana perimbangan. Optimalisasi sumber-sumber PAD untuk tahun mendatang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan Pelaksanaan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses, dan waktu yang panjang. Pemerintah daerah harus terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
a.Memperluas basis penerimaan Mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
b.Memperkuat proses pemungutan Mempercepat penyusunan peraturan-peraturan daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.
c.Meningkatkan pengawasan Melakukan pemeriksaan secara insidentil/tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak.
d.Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan Memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
e.Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kabupaten Buton Tengah. 3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, di mana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, dan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Target dan realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022 secara garis besar dapat dilihat dalam tabel berikut. 388 Tabel 18. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022 Uraian Anggaran Realisasi ( % ) Realisasi 2021 Belanja Operasi 447.102.828.637,00 403.578.988.921,00 90,27% 332.962.866.840,00 Belanja Modal 201.475.605.106,00 187.202.968.916,00 92,92% 183.421.774.269,00 Belanja Tak Terduga 2.550.686.181,00 0,00 0,00% 368.182.373,00 Belanja Transfer 92.808.425.020,00 92.807.557.631,00 100,00% 102.517.503.420,00 Jumlah 743.937.544.944,00 683.589.515.468,00 91,89% 619.270.326.902,00 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah dilihat dari pencapaian APBD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar 91,89%. Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Dalam penyusunan APBD tahun 2022, kebijakan belanja daerah disusun dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
1. 1.Belanja Operasi Penganggaran belanja operasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
a.Belanja pegawai 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta memperhitungkan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas. 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. 3) Penganggaran penyelenggaraan jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpnan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Peneyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas PERPRES 82 tahun 2018 tentang jaminan Kesehatan, terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan caakupan penyelenggaraan jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD. 4) Penganggaran tambahan penghasilan ASN diantaranya tambahan penghasilan pegawai berdasarkan prestasi kerja (TPP) dianggarkan dalam APBD pada kelompok Belanja Operasi, jenis Belanja Pegawai dan rincian objek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan. 5) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 6) Tunjangan Profesi Guru ASN, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN, dan Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD pada kelompok Belanja Operasi 389 jenis Belanja Pegawai, objek Gaji dan Tunjangan, dan rincian objek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan. 7) Tambahan penghasilan kelangkaan profesi bagi Dokter Spesialis dan Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupatan Buton Tengah yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan kode rekening berkenaan.
b.Belanja barang dan jasa Dalam penganggaran yakni Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar OPD dan umumnya pelayanan yang bersifat internal yang anggarannya bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022 jenis pengeluaaran terdiri dari sesuai dengan kode rekening berkenaan.
c.Belanja hibah dan bantuan sosial Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat

(4)dan ayat (5) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Batuan Sosial yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial. Adapun belanja hibah dalam arah kebijakan belanja daerah dianggarkan untuk belanja hibah kepada Partai Politik/Badan/Organisasi/Badan yang memiliki akta hukum sedangkan hibah untuk PAUD dialokasikan bersumber dari pendapatan DAK Non Fisik PAUD.

2.Belanja Modal Kebijakan terkait belanja modal yakni pemenuhan belanja mengikat dan belanja wajib pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yaitu memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi serta Belanja Modal Aset Lainnya.
3.Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam, dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. 390
4.Belanja Transfer

a.Belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dapata dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oelh peratruan perundang-undangan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022.
b.Pemerintah Kabupaten harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemerintah Desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah, meliputi perkiraan belanja daerah dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja. Belanja daerah tahun 2022 disusun dengan pendekatan anggaran performance based yang berorientasi pada pencapaian input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2022 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, Kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Adapun sasaran terhadap prioritas pembangunan penataan keorganisasian perangkat daerah adalah:
1. 1.Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik;
2. 2.Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan;
3. 3.Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
4. 4.Meningkatnya pelayanan pemerintah daerah;
5. 5.Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu (one stop service)
6. 6.Meningkatnya kualitas produk hukum daerah secara sistematis dan terencana sesuai kebutuhan daerah;
7. 7.Meningkatkan system pengawasan dan pengendalian internal;
8. 8.Meningkatnya kualitas penyediaan data dan informasi;
9. 9.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
10. 10.Meningkatnya poleksosbud kamtibmas, perlindungan serta kedisiplinan masyarakat; dan
11. 11.Meningkatnya kesadaran politik masyarakat. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Belanja Langsung dalam Penyusunan APBD tahun 2022 maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut.
12. 1.Belanja Langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan akan diupayakan secara merata pada semua sektor.
13. 2.Belanja Langsung diutamakan untuk mendukung program prioritas seperti pembangunan infrastruktur dasar dan penataan ruang, antara lain pembangunan jalan, perumahan dan pengadaan air bersih serta pelayanan 391 dasar bagi masyarakatkhususnya bidang pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan pangan.
14. 3.Mengarahkan Program kegiatan pada belanja langsung yang lebih prioritas dalam penanggulangan kemiskinan, peningkatan sarana prasarana pariwisata, pemberdayaan UKM, Pertumbuhan PDRB, penyediaan fasilitas dasar masyarakat dan peningkatan pelayanan.
15. 4.Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat yang luas bagi masyarakat dalam mendukung kesejahteraan. Adapun rekapitulasi realisasi per OPD dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 19. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah per OPD Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022 OPD Anggaran Realisasi ( % ) TA 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 165.641.025.335,00 157.500.023.618,00 95,09 151.484.586.824,00 Dinas Kesehatan 90.272.271.444,00 78.593.990.643,00 87,06 65.545.319.264,00 Rumah Sakit Umum Daerah 19.389.402.104,00 17.173.001.470,00 88,57 16.303.120.292,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 119.864.218.958,00 108.796.328.171,00 90,77 96.293.925.673,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 11.799.647.173,00 10.860.455.298,00 92,04 2.617.001.924,00 Dinas Satpol PP dan Damkar 3.968.224.938,00 3.632.951.926,00 91,55 3.202.908.913,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.357.956.779,00 2.123.913.809,00 90,07 13.606.648.930,00 Dinas Sosial 2.981.974.908,00 2.317.657.530,00 77,77 2.091.628.274,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.484.048.513,00 2.168.151.727,00 87,28 1.489.545.113,00 DP3A 2.936.250.559,00 2.317.548.278,00 78,93 1.825.041.955,00 Dinas Pangan 3.144.831.234,00 2.715.103.519,00 86,34 4.168.025.486,00 Dinas Lingkungan Hidup 2.921.225.650,00 2.590.086.947,00 88,66 2.120.998.495,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.668.888.175,00 2.518.185.974,00 94,35 2.633.371.857,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.073.260.055,00 5.794.130.893,00 95,40 3.668.832.106,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 4.587.365.129,00 3.382.247.448,00 73,73 3.650.964.049,00 Dinas Perhubungan 5.047.096.267,00 4.841.582.642,00 95,93 17.190.366.455,00 Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian 5.777.895.640,00 5.383.529.575,00 93,17 2.941.447.971,00 Dinas Koperasi UKM 3.732.359.565,00 3.350.234.672,00 89,76 1.734.990.658,00 DPMPTSP 5.917.871.319,00 5.454.741.532,00 92,17 1.769.358.426,00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 4.783.325.995,00 4.116.748.495,00 86,06 2.681.939.413,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 11.729.243.603,00 10.500.740.956,00 89,53 1.513.496.024,00 Dinas Perikanan 11.792.286.483,00 11.268.949.971,00 95,56 7.432.701.767,00 Dinas Pariwista 14.804.103.906,00 13.593.203.262,00 91,82 7.455.622.206,00 Dinas Pertanian 8.615.559.838,00 8.363.620.818,00 97,08 7.722.596.741,00 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 4.669.792.139,00 4.440.629.114,00 95,09 3.061.851.404,00 Sekretariat Daerah 40.506.844.251,00 35.908.925.497,00 88,65 22.722.603.320,00 Inspektorat 4.253.049.390,00 4.107.084.267,00 96,57 2.827.515.289,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6.541.452.313,00 6.175.115.061,00 94,40 4.832.310.978,00 BPKAD 103.917.779.183,00 100.471.801.656,00 96,68 107.747.564.773,00 Badan Pendapatan Daerah 2.956.748.982,00 2.641.237.360,00 89,33 2.226.653.581,00 BKPSDM 8.974.434.540,00 5.539.167.366,00 61,72 10.422.729.496,00 Sekretariat DPRD 37.719.170.045,00 36.082.291.068,00 95,66 27.407.072.444,00 Kecamatan Lakudo 3.776.270.567,00 3.230.020.744,00 85,53 2.708.615.657,00 Kecamatan Mawasangka Timur 1.032.130.763,00 829.904.181,00 80,41 1.085.979.262,00 Kecamatan Mawasangka Tengah 1.723.158.064,00 1.427.819.376,00 82,86 1.367.661.342,00 Kecamatan Mawasangka 3.852.278.814,00 3.746.479.022,00 97,25 3.373.610.792,00 Kecamatan Talaga Raya 1.736.980.957,00 1.562.795.038,00 89,97 1.283.707.107,00 Kecamatan Gu 3.371.227.944,00 3.079.667.236,00 91,35 2.735.968.806,00 Kecamatan Sangia Wambulu 2.594.915.864,00 2.404.603.284,00 92,67 2.085.789.037,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3.020.977.558,00 2.584.846.024,00 85,56 2.236.254.798,00 Jumlah 743.937.544.944,00 683.589.515.468,00 91,89 619.270.326.902,00 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat jika OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memiliki realisasi terendah yaitu sebesar 61,72% dari anggaran belanja yang telah ditetapkan, hal tersebut terjadi sebab Pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sebelumnya telah dipersiapkan anggarannya pada TA 2022 tidak dapat 392 dilakukan karena terjadi perubahan jadwal pengadaan ASN dari BKN Pusat, sehingga yang semestinya perkiraan pembayaran dilakukan pada TA 2022 namun tidak dapat dilaksanakan. 3.1.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA). SiLPA pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp127.692.727.076,00, sehingga SiLPA pada TA 2022 adalah sebesar Rp112.966.898.670,55. Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2022 digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di tahun sebelumnya yang belum terbayarkan serta untuk menutupi defisit dalam APBD. Pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 yang seluruhnya merupakan bagian dari penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM Oeno Liya. Sehingga diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp122.522.972.687,64 dan Nilai SILPA Tahun 2022 sebesar Rp112.966.898.670,55. Dengan memperhatikan SiLPA tahun 2022 dan semakin baiknya penyelenggaraan pemerintahan serta pembiayaan pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah, maka apabila terdapat SiLPA pada anggaran tahun berjalan akan dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menutup defisit anggaran yang terjadi. 3.2 Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah. 3.2.1 Target Pelaksanaan Kinerja Tahun 2022 Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022, berdasarkan pada hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, yang mencakup penetapan kinerja tahun 2022, pengukuran pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Buton Tengah. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan melalui media perjanjian kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Pengukuran yang dimaksud tersebut merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tengah 2022. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 20. Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 No Tujuan Sasaran Indikators Sasaran Target 1 Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi Dan Merata Meningkatnya Produktivitas Potensi Unggulan Dan Perdagangan Kabupaten Buton Tengah Kontribusi Sektor Pertanian Dan Perikanan Terhadap PDRB 41,73 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB 5,85 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB 14,96 2 Meningkatkan Kesejahteraan Dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya Kesempatan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka 1,53 Meningkatnyapemerataan Kesejahteraan Masyarakat Indeks Gini - Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Indeks Pembangunan Gender (IPG) 77,9 Indeks Pembangunan Desa 60,15 393 No Tujuan Sasaran Indikators Sasaran Target Angka Harapan Hidup 67,47 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Meningkatnya Kinerja Birokrasi Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat 80,41 Nilai Akuntabilitas Kinerja B Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah WTP 4 Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Mengamalkan Dan Melestarikan Nilai Agama Meningkatkan aktivitas- aktivitas keagamaan 48,44 Sumber Dokumen : RPD Buton Tengah TA 2022, diolah Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah tahun 2022 tersebut kemudian diturunkan dalam indikator kinerja masing-masing perangkat daerah sesuai dengan perjanjian kinerja oleh masing-masing kepala perangkat daerah. 3.2.2 Kebijakan Strategis Bupati Buton Tengah Tahun 2022 Bupati Buton Tengah pada tahun 2022 mengambil berbagai kebijakan untuk menyelesaikan beberapa masalah yang terjadi di Daerah Kabupaten Buton Tengah. kebijakan yang diambil meliputi peraturan Kepala Daerah dan keputusan atau tindakan Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis. adapun kebijakan-kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 21. Peraturan Daerah Buton Tengah Tahun 2022 No Kebijakan Strategi Dasar Hukum Tujuan / Masalah Yang Di Selesaikan 1 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Buton Tengah 1 Tahun 2022 Mengatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah tentang Kabupaten Layak Anak 3 Tahun 2022 Mengatur tentang serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan hak anak didalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak 3 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah tentang Penyertaan Modal Kepada Bank Sultra 6 Tahun 2022 Mengatur tentang Penyertaan Modal Kepada Bank Sultra 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Buton Tengah 10 Tahun 2022 Mengatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Buton Tengah 5 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 10 Tahun 2021 Mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 Sumber: LKPJ Bupati Buton Tengah TA 2022, diolah Tabel 22. Peraturan Bupati Buton Tengah Tahun 2022 No Kebijakan Strategi Dasar Hukum Tujuan / Masalah Yang Di Selesaikan 1 Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja tidak terduga 1 Tahun 2022 Mengatur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja tidak terduga pada Kabupaten Buton Tengah 2 Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan 3 Tahun 2022 Mengatur tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan 3 Peraturan Bupati Buton Tengah tentang erubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Buton Tengah 40 Tahun 2022 Mengatur tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Buton Tengah 4 Peraturan Bupati Buton Tengah Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Tangah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 42 Tahun 2022 Mengatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 394 No Kebijakan Strategi Dasar Hukum Tujuan / Masalah Yang Di Selesaikan 5 Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kab. Buton Tengah 48 Tahun 2022 Mengatur Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kab. Buton Tengah 6 Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Penetapan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah 2023-2026 51 Tahun 2022 Mengatur tentang Penetapan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah 2023-2026 7 Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Perubahan Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah 52 Tahun 2022 Mengatur tentang Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah 8 Peraturan Bupati Buton Tengah Tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito 55 Tahun 2022 Mengatur Tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito 10 Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik di Kabupaten Buton Tengah 61 Tahun 2022 Mengatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik di Kabupaten Buton Tengah 11 Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah 64 Tahun 2022 Mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah 12 Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2022 88 Tahun 2022 Mengatur tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2022 13 Peraturan Bupati Buton Tengah Tentang Pedoman Teknis Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah 90 Tahun 2022 Mengatur tentang Pedoman Teknis Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah 14 Peraturan Bupati Buton Tengah Tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Buton Tengah 95 Tahun 2022 Mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Buton Tengah 15 Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Labungkari 98 Tahun 2022 Mengatur tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Labungkari Sumber: LKPJ Bupati Buton Tengah TA 2022, diolah 395 BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sekaligus merupakan pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setempat. Kebijakan akuntansi juga merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi, khususnya dalam penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah, wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun OPD dan juga pihak Perencana termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah. Pengungkapan pada kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasikan dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode penerapannya. Hal ini secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai. 4.1.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, sebagai entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), mempunyai kewajiban menyusun LKPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD, selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) agar digabung menjadi LKPD. LKPD terdiri dari tujuh laporan yang dibagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), sedangkan Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah merupakan gabungan dari Laporan Keuangan seluruh OPD Kabupaten Buton Tengah. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah pemerintah daerah secara keseluruhan yang diberikan kewenangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana untuk Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dikuasakan kepada BPKAD. Sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban (entitas akuntansi) berada pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor unit kerja daerah. 4.1.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual mengacu pada delapan prinsip yaitu: 1) Basis akuntansi; 2) 396 Prinsip nilai histori; 3) Prinsip realisasi; 4) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal; 5) Prinsip periodisasi; 6) Prinsip konsistensi; 7) Prinsip pengungkapan lengkap; dan 8) Prinsip penyajian wajar Pertama, basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk LO, LPE, dan Neraca. Ciri dari laporan basis akrual adalah adanya Laporan Operasional mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Neraca yang berbasis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Kedua, penerapan nilai historis (historical cost) dikatakan lebih objektif dan dapat diverifikasi. Apabila tidak terdapat nilai historis, maka aset atau kewajiban dapat menggunakan nilai wajar. Aset Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kemudian, kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Ketiga, realisasi (realization) adalah pendapatan basis kas yang tersedia dan telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut, sedangkan pendapatan dan belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Keempat, substansi mengungguli bentuk formal (substance over form) merupakan penyajian laporan dengan wajar transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dengan catatan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Bila substansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan formalitasnya, maka substansi transaksi tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK. Kelima, periodisitas (periodicity) berarti laporan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dibagi menjadi periode-periode pelaporan yaitu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Selanjutnya, laporan bulanan digunakan untuk LRA; triwulan dipakai untuk LRA dan rinciannya, LO; semesteran digunakan untuk LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan tahunan LRA perubahan, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK. Keenam, konsistensi (consistency) adalah perlakuan akuntansi yang sama yang diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Metode akuntansi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2014 terdapat perubahan yaitu:
a.Aset tak berwujud seperti software dilakukan penyusutan/amortisasi dengan garis lurus;
b.Persentase kapitalisasi aset tetap pada gedung, bangunan, monumen, menambah umur ekonomis dari aset yang dikapitalisasi;
c.Aset lainnya yang berasal dari aset tetap disajikan dengan akumulasi penyusutannya;
d.Aset tetap gedung, bangunan, jalan dan irigasi minimal sama dengan Rp10.000.000,00 diakui sebagai aset. Ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap (full disclosure) berarti laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna 397 yang ditempatkan di lembar muka laporan keuangan atau di CaLK. Dengan demikian maksud CaLK adalah untuk menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Buton Tengah dan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan lembar muka (LRA, Neraca, dan LAK). Kedelapan, prinsip penyajian wajar (fair presentation) berarti laporan keuangan disajikan dengan wajar. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal. 4.2 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan LKPD harus menyajikan laporan keuangan yang dapat dianalisis dimana pengukurannya dalam akuntansi wajib menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan yang dinilai dengan satuan uang. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sebagai berikut: 4.2.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Buton Tengah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada RKUD. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SiLPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Pendapatan LRA juga diakui saat Kas diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD tanpa disetor ke RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan Daerah. Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat/Provinsi dicatat sebesar nilai nominal yang telah diterima berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku. Pada realisasinya Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui RKUD berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi. Hal ini dikarenakan meskipun sudah ada penetapan alokasi dari Kementerian 398 Keuangan/Pemerintah Pusat dan atau Gubernur namun penerimaannya secara bertahap dan penerimaan tahap berikutnya harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu jika tidak terpenuhi maka dana tidak di transfer dari pusat ke daerah dan tidak ada surat pernyataan dari pusat/gubernur ke daerah jumlah hak perolehan daerah. Dana transfer dalam penyampaiannya pada daerah sering terjadi kurang bayar atau lebih bayar untuk hal tersebut diberlakukan sebagai hak dan kewajiban yang harus diakui pada saat adanya Surat Keputusan (SK) Menteri yang mengatur hal tersebut. Terhadap dana transfer yang telah diterima BUD, namun belum dilaksanakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan yang telah ditentukan masih diberlakukan sebagai Pendapatan Transfer Provinsi/Pusat. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Buton Tengah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya. Pendapatan-LO diakui pada saat:
a.Pemerintah Kabupaten Buton Tengah memiliki hak atas pendapatan;
b.Pemerintah kabupaten Buton Tengah menerima kas yang berasal dari pendapatan. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang- undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya:
a.Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Parkir berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik Independen;
b.Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame dan Retribusi IMB langsung ditetapkan didepan. Pendapatan-LO yang diperoleh dari pajak reklame dan Retribusi IMB sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah. Pendapatan-LO diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah di RKUD. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam periode TA yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Pengukuran Pendapatan Dana Transfer dapat dibagi menjadi dua yaitu:
a.Pendapatan LRA Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui RKUD berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat. Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi. 399
b.Pendapatan LO Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui RKUD berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat. Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi Pada Pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui RKUD berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi. Transaksi keuangan yang tidak dapat bruto, antara lain:
a.Jasa giro dan biaya administrasi bank atas rekening operasional Pemerintah Daerah yang langsung diberikan dan dipotong pihak bank sesuai dengan ketentuan bank pada saat nasabah membuka rekening.
b.Upah pungut yang dipotong oleh penyetor (akibat kerja sama) misalnya Upah Pungut Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang langsung dipotong oleh PLN. Realisasi penerimaan harus dicatat secara bruto termasuk upah pungut. Mengingat bahwa uang yang diterima netto (dipotong upah pungut), maka upah pungut akan dicatat dalam pengeluaran pada pos belanja upah pungut dengan penjelasan pada CaLK.
c.Komisi/Potongan/Rabat diakui sebagai pendapatan meskipun langsung mengurangi pengeluaran yang dilakukan Pemda. Dengan demikian SP2D atas pengeluaran tersebut berfungsi juga sebagai bukti penerimaan. Jasa giro dan administrasi bank serta upah pungut PPJU telah dicatat secara bruto setelah diadakan MOU atas Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dengan Bank Sultra dan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dengan PT. PLN Persero Cabang Baubau. Untuk semua transaksi keuangan yang diterima/dikeluarkan secara netto, pencatatannya tetap harus diperlakukan secara bruto. Pengungkapan informasi dalam CaLK merupakan suatu keharusan. 4.2.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode TA bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah, sedangkan Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Belanja diakui pada saat:
a.Timbulnya kewajiban; dan
b.Terjadinya pengeluaran kas. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran OPD atau Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Buton Tengah untuk pembayaran gaji pegawai dan membiayai pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan gedung kantor. Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. 400 Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja. Beban diakui pada saat:
a.Timbulnya kewajiban
b.Terjadinya konsumsi aset
c.Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD. Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. 4.2.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Buton Tengah , baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto. Akuntansi pembiayaan netto adalah Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode TA tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA atau SiKPA. 4.2.4 Kebijakan Akuntansi Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. 401 Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 sampai 12 bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Konstruksi Dalam Pengerjaan ( K D P ) mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. K D P mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode. K D P apabila telah selesai dibangun maka akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
a.Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
b.Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah tidak membentuk dana cadangan. Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama atau kemitraan. Pemanfaatan Aset Tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan 402 penggunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan. Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut.
a.Kas dicatat sebesar nilai nominal
b.Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan
c.Piutang dicatat sebesar nilai nominal
d.Persediaan dicatat sebesar: 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian 2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan KDP, seluruh aset tetap dan properti investasi dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap dan properti investasi yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Lebih lanjut, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah belum membuat kebijakan akuntansi terkait properti investasi, namun telah mengimplementasikannya sesuai dengan PSAP Berbasis Akrual Nomor 17 tentang Properti Investasi. 4.2.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari fihak ketiga, Utang perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. 4.2.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini 403 BPKAD selaku BUD. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten adalah Organisasi Perangkat Daerah OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Laporan keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi OPD dan PPKD. Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi OPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah R/K Dinas dieliminasi menjadi R/K Kasda dan R/K Dinas Aset dieliminasi menjadi R/K Aset. 4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah antara lain sebagai berikut:
a.Pencatatan Persediaan Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode First In First Out (FIFO) atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu/kadaluarsa. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname), meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi, dan yang sejenis. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembang biakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Pencatatan untuk barang yang berasal dari anggaran belanja modal dengan nilai per unit di bawah Rp300.000,00 yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dicatat sendiri didalam inventaris non aset dan diakui sebagai beban persediaan, sehingga akan mengurangi ekuitas.
b.Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang. Penyisihan Piutang Tidak tertagih untuk seluruh jenis piutang, ditetapkan 404 sebagai berikut: Tabel 23. Taksiran Piutang Tak Tertagih No Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih Terhadap Nilai Piutang a Lancar 0,5 % b Kurang Lancar 10 % c Diragukan 50 % d Macet 100 % Untuk menentukan besarnya penyisihan piutang tidak tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan piutang berdasarkan umur piutang (aging schedule) sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:
a.Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self assessment); dan
b.Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (official assessment). Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:
a.Kualitas lancar, dengan kriteria: 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b.Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria: 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
c.Kualitas Diragukan, dengan kriteria: 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d.Kualitas Macet, dengan kriteria: 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure). Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Dinas Pendapatan (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:
a.Kualitas Lancar, dengan kriteria: 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b.Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria: 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
c.Kualitas Diragukan, dengan kriteria: 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau 405 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d.Kualitas Macet, dengan kriteria: 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure). Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
a.Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
b.Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 2 bulan;
c.Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
d.Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Dana Bergulir, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
a.Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
b.Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
c.Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
d.Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down). Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan sebagai pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan Kriteria penghapusbukuan piutang adalah sebagai berikut: 406
a.Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan. 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
b.Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
c.Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (write off). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada berwenang (KPKNL) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Kepala Daerah, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
a.Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
b.Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
c.Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
d.Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.
e.Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), dan jaminan dilelang.
f.Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write off di negara lain.
g.Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (writedown maupun write off) masuk ekstrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya 407 dialihkan kepada pihak lain dengan haircut mungkin kan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
a.kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang
b.rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya
c.penjelasan atas penyelesaian piutang
d.jaminan atau sita jaminan jika ada. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) juga harus diungkapkan dalam akun piutang, termasuk yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP/lain-lain tergantung dari jenis piutang.
c.Aset Tetap Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual, berlaku entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Aset tetap tidak diterapkan untuk: Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resources). Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (non-regenerative natural resources).
d.Kapitalisasi Belanja menjadi Aset Tetap Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Pengeluaran belanja untuk rehabilitasi dicatat sebagai belanja modal jika nilai satuannya memenuhi batasan nilai satuan kapitalisasi dan memberikan manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal ini selanjutnya dikapitalisasi dan menambah nilai aset terkait di neraca. Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut: 1) Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi; 2) Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset; 3) Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan yang dapat diakui sebagai nilai kapitalisasi hanya pada pemeliharaan tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Pengeluaran belanja pemeliharaan untuk mengembalikan barang ke kondisi 408 semula dicatat sebagai belanja pemeliharaan dalam belanja barang dan jasa. Pemeliharaan aset tetap ini tidak dikapitalisasi. Contoh: pengecatan dan perbaikan partisi. Kapitalisasi belanja pemeliharaan terhadap tanah, jalan, irigasi dan jaringan tidak disertai dengan penambahan umur ekonomis sedangkan kapitalisasi belanja pemeliharaan terhadap aset tetap gedung dan bangunan disertai dengan penambahan umur ekonomis. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi adalah batas minimal pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat diakui sebagai belanja modal didalam penganggaran dan diakui sebagai Aset tetap. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi adalah batas minimal pengeluaran yang dapat menambah nilai aset tetap, aset Lainnya atau properti investasi, atau penambahan nilai aset tetap, aset lainnya atau properti investasi dari hasil belanja pemeliharaan. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap, aset lainnya atau properti investasi yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi untuk setiap jenis aset atau belanja modal sebagai berikut: Tabel 24. Nilai Minimum Kapitalisasi Aset Kode Uraian Batasan nilai 1.3.02.01.01.01 Tractor 10.000.000 1.3.02.01.01.02 Grader 10.000.000 1.3.02.01.01.03 Excavator 10.000.000 1.3.02.01.01.04 Pile Driver 10.000.000 1.3.02.01.01.05 Hauler 10.000.000 1.3.02.01.01.06 Asphalt Equipment 10.000.000 1.3.02.01.01.07 Compacting Equipment 10.000.000 1.3.02.01.01.08 Aggregate And Concrete Equipment 10.000.000 1.3.02.01.01.09 Loader 10.000.000 1.3.02.01.01.10 Alat Pengangkat 10.000.000 1.3.02.01.01.11 Mesin Proses 10.000.000 1.3.02.01.01.12 Alat Besar Darat Lainnya 10.000.000 1.3.02.01.02.01 Dredger 10.000.000 1.3.02.01.02.02 Floating Excavator 10.000.000 1.3.02.01.02.03 Amphibi Dredger 10.000.000 1.3.02.01.02.04 Kapal Tarik 10.000.000 1.3.02.01.02.05 Mesin Proses Apung 10.000.000 1.3.02.01.02.06 Alat Besar Apung Lainnya 10.000.000 1.3.02.01.03.01 Alat Penarik 10.000.000 1.3.02.01.03.02 Feeder 10.000.000 1.3.02.01.03.03 Compressor 10.000.000 1.3.02.01.03.04 Electric Generating Set 10.000.000 1.3.02.01.03.05 Pompa 10.000.000 1.3.02.01.03.06 Mesin Bor 10.000.000 1.3.02.01.03.07 Unit Pemeliharaan Lapangan 10.000.000 1.3.02.01.03.08 Alat Pengolahan Air Kotor 10.000.000 1.3.02.01.03.09 Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator 10.000.000 1.3.02.01.03.10 Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan 10.000.000 1.3.02.01.03.11 Mesin Tatoo 10.000.000 1.3.02.01.03.12 Perlengkapan Kebakaran Hutan 10.000.000 1.3.02.01.03.13 Peralatan Selam 10.000.000 1.3.02.01.03.14 Peralatan Sar Mountenering 10.000.000 1.3.02.01.03.15 Peralatan Intelejen 10.000.000 1.3.02.01.03.16 Alat Bantu Lainnya 10.000.000 1.3.02.02.01.01 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5.000.000 1.3.02.02.01.02 Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000 1.3.02.02.01.03 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 5.000.000 1.3.02.02.01.04 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5.000.000 1.3.02.02.01.05 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 5.000.000 1.3.02.02.01.06 Kendaraan Bermotor Khusus 5.000.000 1.3.02.02.01.07 Kendaraan Tempur 5.000.000 1.3.02.02.01.08 Alat Angkutan Kereta Rel 5.000.000 1.3.02.02.01.09 Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 5.000.000 409 Kode Uraian Batasan nilai 1.3.02.02.02.01 Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 1.000.000 1.3.02.02.02.02 Kendaraan Tak Bermotor Penumpang 1.000.000 1.3.02.02.02.03 Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor 1.000.000 1.3.02.02.02.04 Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya 1.000.000 1.3.02.02.03.01 Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Barang 10.000.000 1.3.02.02.03.02 Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang 10.000.000 1.3.02.02.03.03 Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus 10.000.000 1.3.02.02.03.04 Alat Angkutan Apung Bermotor Militer 10.000.000 1.3.02.02.03.05 Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya 10.000.000 1.3.02.02.04.01 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Barang 1.000.000 1.3.02.02.04.02 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang 1.000.000 1.3.02.02.04.03 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus 1.000.000 1.3.02.02.04.04 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya 1.000.000 1.3.02.02.05.01 Kapal Terbang 20.000.000 1.3.02.02.05.02 Alat Angkutan Tak Bermotor Udara Lainnya 20.000.000 1.3.02.03.01.01 Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi 1.000.000 1.3.02.03.01.02 Perkakas Konstruksi Logam Yang Transportable (Berpindah) 1.000.000 1.3.02.03.01.03 Perkakas Bengkel Listrik 1.000.000 1.3.02.03.01.04 Perkakas Bengkel Service 1.000.000 1.3.02.03.01.05 Perkakas Pengangkat Bermesin 1.000.000 1.3.02.03.01.06 Perkakas Bengkel Kayu 1.000.000 1.3.02.03.01.07 Perkakas Bengkel Khusus 1.000.000 1.3.02.03.01.08 Peralatan Las 1.000.000 1.3.02.03.01.09 Perkakas Pabrik Es 1.000.000 1.3.02.03.01.10 Alat Bengkel Bermesin Lainnya 1.000.000 1.3.02.03.02.01 Perkakas Bengkel Konstruksi Logam 1.000.000 1.3.02.03.02.02 Perkakas Bengkel Listrik 1.000.000 1.3.02.03.02.03 Perkakas Bengkel Service 1.000.000 1.3.02.03.02.04 Perkakas Pengangkat 1.000.000 1.3.02.03.02.05 Perkakas Standard (Standard Tools) 1.000.000 1.3.02.03.02.06 Perkakas Khusus (Special Tools) 1.000.000 1.3.02.03.02.07 Perkakas Bengkel Kerja 1.000.000 1.3.02.03.02.08 Peralatan Tukang Besi 1.000.000 1.3.02.03.02.09 Peralatan Tukang Kayu 1.000.000 1.3.02.03.02.11 Peralatan Ukur, Gip Dan Feeting 1.000.000 1.3.02.03.02.12 Peralatan Bengkel Khusus Peladam 1.000.000 1.3.02.03.02.13 Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya 1.000.000 1.3.02.03.03.01 Alat Ukur Universal 500.000 1.3.02.03.03.02 Alat Ukur/Test Intelegensia 500.000 1.3.02.03.03.03 Alat Ukur/Test Alat Kepribadian 500.000 1.3.02.03.03.04 Alat Ukur/Test Klinis Lain 500.000 1.3.02.03.03.05 Alat Kalibrasi 500.000 1.3.02.03.03.06 Oscilloscope 500.000 1.3.02.03.03.07 Universal Tester 500.000 1.3.02.03.03.08 Alat Ukur/Pembanding 500.000 1.3.02.03.03.09 Alat Ukur Lain-Lain 500.000 1.3.02.03.03.10 Alat Timbangan/Biara 500.000 1.3.02.03.03.11 Anak Timbangan/Biara 500.000 1.3.02.03.03.12 Takaran Kering 500.000 1.3.02.03.03.13 Takaran Bahan Bangunan 500.000 1.3.02.03.03.14 Takaran Lainnya 500.000 1.3.02.03.03.15 Alat Penguji Kendaraan Bermotor 500.000 1.3.02.03.03.16 Specific Set 500.000 1.3.02.03.03.17 Alat Pengukur Keadaan Alam 500.000 1.3.02.03.03.18 Alat Pengukur Penglihatan 500.000 1.3.02.03.03.19 Alat Pengukur Ketepatan Dan Koreksi Waktu 500.000 1.3.02.03.03.20 Alat Ukur Instrument Workshop 500.000 1.3.02.03.03.21 Alat Ukur Lainnya 500.000 1.3.02.04.01.01 Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman 5.000.000 1.3.02.04.01.02 Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 500.000 1.3.02.04.01.03 Alat Panen 5.000.000 1.3.02.04.01.04 Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian 500.000 1.3.02.04.01.05 Alat Laboratorium Pertanian 5.000.000 1.3.02.04.01.06 Alat Prosesing 500.000 1.3.02.04.01.07 Alat Pasca Panen 5.000.000 410 Kode Uraian Batasan nilai 1.3.02.04.01.08 Alat Produksi Perikanan 500.000 1.3.02.04.01.09 Alat-Alat Peternakan 5.000.000 1.3.02.04.01.10 Alat Pengolahan Lainnya 500.000 1.3.02.05.01.01 Mesin Ketik 500.000 1.3.02.05.01.02 Mesin Hitung/Mesin Jumlah 500.000 1.3.02.05.01.03 Alat Reproduksi (Penggandaan) 500.000 1.3.02.05.01.04 Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 500.000 1.3.02.05.01.05 Alat Kantor Lainnya 500.000 1.3.02.05.02.01 Meubelair 500.000 1.3.02.05.02.02 Alat Pengukur Waktu 500.000 1.3.02.05.02.03 Alat Pembersih 500.000 1.3.02.05.02.04 Alat Pendingin 500.000 1.3.02.05.02.05 Alat Dapur 500.000 1.3.02.05.02.06 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 500.000 1.3.02.05.02.07 Alat Pemadam Kebakaran 500.000 1.3.02.05.03.01 Meja Kerja Pejabat 400.000 1.3.02.05.03.02 Meja Rapat Pejabat 400.000 1.3.02.05.03.03 Kursi Kerja Pejabat 400.000 1.3.02.05.03.04 Kursi Rapat Pejabat 400.000 1.3.02.05.03.05 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 400.000 1.3.02.05.03.06 Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat 400.000 1.3.02.05.03.07 Lemari Dan Arsip Pejabat 400.000 1.3.02.06.01.01 Peralatan Studio Audio 2.000.000 1.3.02.06.01.02 Peralatan Studio Video Dan Film 2.000.000 1.3.02.06.01.03 Peralatan Studio Gambar 2.000.000 1.3.02.06.01.04 Peralatan Cetak 2.000.000 1.3.02.06.01.05 Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 2.000.000 1.3.02.06.01.06 Alat Studio Lainnya 2.000.000 1.3.02.06.02.01 Alat Komunikasi Telephone 1.000.000 1.3.02.06.02.02 Alat Komunikasi Radio Ssb 1.000.000 1.3.02.06.02.03 Alat Komunikasi Radio Hf/Fm 1.000.000 1.3.02.06.02.04 Alat Komunikasi Radio Vhf 1.000.000 1.3.02.06.02.05 Alat Komunikasi Radio Uhf 1.000.000 1.3.02.06.02.06 Alat Komunikasi Sosial 1.000.000 1.3.02.06.02.07 Alat-Alat Sandi 1.000.000 1.3.02.06.02.08 Alat Komunikasi Khusus 1.000.000 1.3.02.06.02.09 Alat Komunikasi Digital Dan Konvensional 1.000.000 1.3.02.06.02.10 Alat Komunikasi Satelit 1.000.000 1.3.02.06.02.11 Alat Komunikasi Lainnya 1.000.000 1.3.02.06.03.01 Peralatan Pemancar Mf/Mw 2.000.000 1.3.02.06.03.02 Peralatan Pemancar Hf/Sw 2.000.000 1.3.02.06.03.03 Peralatan Pemancar Vhf/Fm 2.000.000 1.3.02.06.03.04 Peralatan Pemancar Uhf 2.000.000 1.3.02.06.03.05 Peralatan Pemancar Shf 2.000.000 1.3.02.06.03.06 Peralatan Antena Mf/Mw 2.000.000 1.3.02.06.03.07 Peralatan Antena Hf/Sw 2.000.000 1.3.02.06.03.08 Peralatan Antena Vhf/Fm 2.000.000 1.3.02.06.03.09 Peralatan Antena Uhf 2.000.000 1.3.02.06.03.10 Peeralatan Antena Shf/Parabola 2.000.000 1.3.02.06.03.11 Peralatan Translator Vhf/Vhf 2.000.000 1.3.02.06.03.12 Peralatan Translator Uhf/Uhf 2.000.000 1.3.02.06.03.15 Peralatan Microwave F P U 2.000.000 1.3.02.06.03.16 Peralatan Microwave Terestrial 2.000.000 1.3.02.06.03.17 Peralatan Microwave Tvro 2.000.000 1.3.02.06.03.18 Peralatan Dummy Load 2.000.000 1.3.02.06.03.19 Switcher Antena 2.000.000 1.3.02.06.03.20 Switcher/Menara Antena 2.000.000 1.3.02.06.03.21 Feeder 2.000.000 1.3.02.06.03.22 Humidity Control 2.000.000 1.3.02.06.03.23 Program Input Equipment 2.000.000 1.3.02.06.03.24 Peralatan Antena Penerima Vhf 2.000.000 1.3.02.06.03.25 Peralatan Pemancar Lf 2.000.000 1.3.02.06.03.26 Unit Pemancar Mf+Hf 2.000.000 1.3.02.06.03.27 Peralatan Antena Pemancar Mf+Hf 2.000.000 1.3.02.06.03.28 Peralatan Penerima 2.000.000 411 Kode Uraian Batasan nilai 1.3.02.06.03.29 Peralatan Pemancar Dan Penerima Lf 2.000.000 1.3.02.06.03.30 Peralatan Pemancar Dan Penerima Mf 2.000.000 1.3.02.06.03.31 Peralatan Pemancar Dan Penerima Hf 2.000.000 1.3.02.06.03.32 Peralatan Pemancar Dan Penerima Mf+Hf 2.000.000 1.3.02.06.03.33 Peralatan Pemancar Dan Penerima Vhf 2.000.000 1.3.02.06.03.34 Peralatan Pemancar Dan Penerima Uhf 2.000.000 1.3.02.06.03.35 Peralatan Pemancar Dan Penerima Shf 2.000.000 1.3.02.06.03.36 Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Lf 2.000.000 1.3.02.06.03.37 Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Mf 2.000.000 1.3.02.06.03.38 Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Hf 2.000.000 1.3.02.06.03.39 Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Mf+Hf 2.000.000 1.3.02.06.03.40 Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Vhf 2.000.000 1.3.02.06.03.41 Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Uhf 2.000.000 1.3.02.06.03.42 Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima shf 2.000.000 1.3.02.06.03.43 Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelite Resolusi Rendah 2.000.000 1.3.02.06.03.44 Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelite Resolusi Tinggi 2.000.000 1.3.02.06.03.45 Peralatan Penerima Dan Pengirim Gambar Ke Permukaan 2.000.000 1.3.02.06.03.46 Peralatan Perlengkapan Radio 2.000.000 1.3.02.06.03.47 Sumber Tenaga 2.000.000 1.3.02.06.03.48 Peralatan Pemancar Lainnya 2.000.000 1.3.02.06.04.01 Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System 1.000.000 1.3.02.06.04.02 Very High Frequence Omni Range (Vor) 1.000.000 1.3.02.06.04.03 Distance Measuring Equipment (Dme) 1.000.000 1.3.02.06.04.04 Radar 1.000.000 1.3.02.06.04.05 Alat Pangatur Telekomunikasi 1.000.000 1.3.02.06.04.06 Peralatan Komunikasi Untuk Dokumentasi 1.000.000 1.3.02.06.04.07 Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya 1.000.000 1.3.02.07.01.01 Alat Kedokteran Umum 500.000 1.3.02.07.01.02 Alat Kedokteran Gigi 500.000 1.3.02.07.01.03 Alat Kedokteran Keluarga Berencana 500.000 1.3.02.07.01.04 Alat Kedokteran Bedah 500.000 1.3.02.07.01.05 Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan 500.000 1.3.02.07.01.06 Alat Kedokteran Tht 500.000 1.3.02.07.01.07 Alat Kedokteran Mata 500.000 1.3.02.07.01.08 Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 500.000 1.3.02.07.01.09 Alat Kedokteran Kamar Jenasah/Mortuary 500.000 1.3.02.07.01.10 Alat Kedokteran Anak 500.000 1.3.02.07.01.11 Alat Kedokteran Poliklinik 500.000 1.3.02.07.01.12 Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 500.000 1.3.02.07.01.13 Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf) 500.000 1.3.02.07.01.14 Alat Kedokteran Jantung 500.000 1.3.02.07.01.15 Alat Kedokteran Radiodiagnostic 500.000 1.3.02.07.01.16 Alat Kedokteran Patalogi Anatomy 500.000 1.3.02.07.01.17 Alat Kedokteran Transfusi Darah 500.000 1.3.02.07.01.18 Alat Kedokteran Radioterapy 500.000 1.3.02.07.01.19 Alat Kedokteran Nuklir 500.000 1.3.02.07.01.20 Alat Kedokteran Kulit Dan Kelamin 500.000 1.3.02.07.01.21 Alat Kedokteran Gawat Darurat 500.000 1.3.02.07.01.22 Alat Kedokteran Jiwa 500.000 1.3.02.07.01.23 Alat Kedokteran Bedah Orthopedi 500.000 1.3.02.07.01.24 Alat Kedokteran I C U 500.000 1.3.02.07.01.25 Alat Kedokteran I C C U 500.000 1.3.02.07.01.26 Alat Kedokteran Bedah Jantung 500.000 1.3.02.07.01.27 Alat Kedokteran Traditional Medicine 500.000 1.3.02.07.01.28 Alat Kedokteran Anaesthesi 500.000 1.3.02.07.01.29 Alat Kedokteran Lainnya 500.000 1.3.02.07.02.01 Alat Kesehatan Matra Laut 500.000 1.3.02.07.02.02 Alat Kesehatan Matra Udara 500.000 1.3.02.07.02.03 Alat Kesehatan Kepolisian 500.000 1.3.02.07.02.04 Alat Kesehatan Olah Raga 500.000 1.3.02.07.02.05 Alat Kesehatan Umum Lainnya 500.000 1.3.02.08.01.01 Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan 500.000 1.3.02.08.01.02 Alat Laboratorium Micro Biologi Teknik Penyehatan 500.000 1.3.02.08.01.03 Alat Laboratorium Hidrokimia 500.000 1.3.02.08.01.04 Alat Laboratorium Model Hidrolika 500.000 412 Kode Uraian Batasan nilai 1.3.02.08.01.05 Alat Laboratorium Batuan/Geologi 500.000 1.3.02.08.01.06 Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 500.000 1.3.02.08.01.07 Alat Laboratorium Aspal, Cat Dan Kimia 500.000 1.3.02.08.01.08 Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan 500.000 1.3.02.08.01.09 Alat Laboratorium Cocok Tanam 500.000 1.3.02.08.01.10 Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik 500.000 1.3.02.08.01.11 Alat Laboratorium Umum 500.000 1.3.02.08.01.12 Alat Laboratorium Microbiologi 500.000 1.3.02.08.01.13 Alat Laboratorium Kimia 500.000 1.3.02.08.01.14 Alat Laboratorium Patologi 500.000 1.3.02.08.01.15 Alat Laboratorium Immunologi 500.000 1.3.02.08.01.16 Alat Laboratorium Hematologi 500.000 1.3.02.08.01.17 Alat Laboratorium Film 500.000 1.3.02.08.01.18 Alat Laboratorium Makanan 500.000 1.3.02.08.01.19 Alat Laboratorium Farmasi 500.000 1.3.02.08.01.20 Alat Laboratorium Fisika 500.000 1.3.02.08.01.21 Alat Laboratorium Hidrodinamika 500.000 1.3.02.08.01.22 Alat Laboratorium Klimatologi 500.000 1.3.02.08.01.23 Alat Laboratorium Proses Peleburan 500.000 1.3.02.08.01.24 Alat Laboratorium Pasir 500.000 1.3.02.08.01.25 Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan 500.000 1.3.02.08.01.26 Alat Laboratorium Pembuatan Pola 500.000 1.3.02.08.01.27 Alat Laboratorium Metalography 500.000 1.3.02.08.01.28 Alat Laboratorium Proses Pengelasan 500.000 1.3.02.08.01.29 Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan 500.000 1.3.02.08.01.30 Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam 500.000 1.3.02.08.01.31 Alat Laboratorium Metrologie 500.000 1.3.02.08.01.32 Alat Laboratorium Pelapisan Logam 500.000 1.3.02.08.01.33 Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas 500.000 1.3.02.08.01.34 Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil 500.000 1.3.02.08.01.35 Alat Laboratorium Uji Tekstil 500.000 1.3.02.08.01.36 Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik 500.000 1.3.02.08.01.37 Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik 500.000 1.3.02.08.01.38 Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet Dan Plastik 500.000 1.3.02.08.01.39 Alat Laboratorium Uji Keramik 500.000 1.3.02.08.01.40 Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa 500.000 1.3.02.08.01.41 Alat Laboratorium Pertanian 500.000 1.3.02.08.01.42 Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya 500.000 1.3.02.08.01.43 Alat Laboratorium Energi Surya 500.000 1.3.02.08.01.44 Alat Laboratorium Konversi Batubara Dan Biomas 500.000 1.3.02.08.01.45 Alat Laboratorium Oceanografi 500.000 1.3.02.08.01.46 Alat Laboratorium Lingkungan Perairan 500.000 1.3.02.08.01.47 Alat Laboratorium Biologi Perairan 500.000 1.3.02.08.01.48 Alat Laboratorium Biologi 500.000 1.3.02.08.01.49 Alat Laboratorium Geofisika 500.000 1.3.02.08.01.50 Alat Laboratorium Tambang 500.000 1.3.02.08.01.51 Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia 500.000 1.3.02.08.01.52 Alat Laboratorium Proses Industri 500.000 1.3.02.08.01.53 Alat Laboratorium Kesehatan Kerja 500.000 1.3.02.08.01.54 Laboratorium Kearsipan 500.000 1.3.02.08.01.55 Laboratorium Hematologi Dan Urinalisis 500.000 1.3.02.08.01.56 Alat Laboratorium Lain 500.000 1.3.02.08.01.57 Alat Laboratorium Hermodinamika Motor Dan Sistem Propulasi 500.000 1.3.02.08.01.58 Alat Laboratorium Pendidikan 500.000 1.3.02.08.01.59 Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzym 500.000 1.3.02.08.01.60 Alat Laboratorium Teknik Pantai 500.000 1.3.02.08.01.61 Alat Laboratorium Sumber Daya Dan Energi 500.000 1.3.02.08.01.62 Alat Laboratorium Populasi 500.000 1.3.02.08.01.63 Alat Pengukur Gelombang 500.000 1.3.02.08.01.64 Unit Alat Laboratorium Lainnya 500.000 1.3.02.08.02.01 Analytical Instrument 500.000 1.3.02.08.02.02 Instrument Probe/Sensor 500.000 1.3.02.08.02.03 General Laboratory Tool 500.000 1.3.02.08.02.04 Glassware Plastic/Utensils 500.000 1.3.02.08.02.05 Laboratory Safety Equipment 500.000 413 Kode Uraian Batasan nilai 1.3.02.08.02.06 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya 500.000 1.3.02.08.03.01 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia 500.000 1.3.02.08.03.02 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika 500.000 1.3.02.08.03.03 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Dasar 500.000 1.3.02.08.03.04 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Lanjutan 500.000 1.3.02.08.03.05 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Menengah 500.000 1.3.02.08.03.06 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Atas 500.000 1.3.02.08.03.07 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ips 500.000 1.3.02.08.03.08 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama 500.000 1.3.02.08.03.09 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Keterampilan 500.000 1.3.02.08.03.10 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian 500.000 1.3.02.08.03.11 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga 500.000 1.3.02.08.03.12 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Pkn 500.000 1.3.02.08.03.13 Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, Tuna Rungu) 500.000 1.3.02.08.03.14 Alat Peraga Kejuruan 500.000 1.3.02.08.03.15 Alat Peraga Paud/Tk 500.000 1.3.02.08.03.16 Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya 500.000 1.3.02.08.04.01 Radiation Detector 500.000 1.3.02.08.04.02 Modular Counting And Scientific Electronic 500.000 1.3.02.08.04.03 Assembly/Counting System 500.000 1.3.02.08.04.04 Recorder Display 500.000 1.3.02.08.04.05 System/Power Supply 500.000 1.3.02.08.04.06 Measuring/Testing Device 500.000 1.3.02.08.04.07 Opto Electronics 500.000 1.3.02.08.04.08 Accelerator 500.000 1.3.02.08.04.09 Reactor Experimental System 500.000 1.3.02.08.04.10 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya 500.000 1.3.02.08.05.01 Alat Ukur Fisika Kesehatan 500.000 1.3.02.08.05.02 Alat Kesehatan Kerja 500.000 1.3.02.08.05.03 Proteksi Lingkungan 500.000 1.3.02.08.05.04 Meteorological Equipment 500.000 1.3.02.08.05.05 Sumber Radiasi 500.000 1.3.02.08.05.06 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya 500.000 1.3.02.08.06.01 Radiation Application Equipment 500.000 1.3.02.08.06.02 Non Destructive Test (Ndt) Device 500.000 1.3.02.08.06.03 Peralatan Hidrologi 500.000 1.3.02.08.06.04 Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya 500.000 1.3.02.08.07.01 Alat Laboratorium Kwalitas Air Dan Tanah 500.000 1.3.02.08.07.02 Alat Laboratorium Kwalitas Udara 500.000 1.3.02.08.07.03 Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran 500.000 1.3.02.08.07.04 Laboratorium Lingkungan 500.000 1.3.02.08.07.05 Alat Laboratorium Penunjang 500.000 1.3.02.08.07.06 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya 500.000 1.3.02.08.08.01 Towing Carriage 500.000 1.3.02.08.08.02 Wave Generator And Absorber 500.000 1.3.02.08.08.03 Data Accquisition And Analyzing System 500.000 1.3.02.08.08.04 Cavitation Tunnel 500.000 1.3.02.08.08.05 Overhead Cranes 500.000 1.3.02.08.08.06 Peralatan Umum 500.000 1.3.02.08.08.07 Pemesinan : Model Ship Workshop 500.000 1.3.02.08.08.08 Pemesinan : Propeller Model Workshop 500.000 1.3.02.08.08.09 Pemesinan : Mechanical Workshop 500.000 1.3.02.08.08.10 Pemesinan : Precision Mechanical Workshop 500.000 1.3.02.08.08.11 Pemesinan : Painting Shop 500.000 1.3.02.08.08.12 Pemesinan : Ship Model Preparation Shop 500.000 1.3.02.08.08.13 Pemesinan : Electical Workshop 500.000 1.3.02.08.08.14 Mob 500.000 1.3.02.08.08.15 Photo And Film Equipment 500.000 1.3.02.08.08.16 Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya 500.000 1.3.02.08.09.01 Alat Laboratorium Kalibrasi Electromedik Dan Biomedik 500.000 1.3.02.08.09.02 Alat Laboratorium Standard Dan Kalibrator 500.000 1.3.02.08.09.03 Alat Laboratorium Cahaya, Optik Dan Akustik 500.000 1.3.02.08.09.04 Alat Laboratorium Listrik Dan Mekanik 500.000 1.3.02.08.09.05 Alat Laboratorium Tekanan Dan Suhu 500.000 414 Kode Uraian Batasan nilai 1.3.02.08.09.06 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Lain 500.000 1.3.02.08.09.07 Alat Laboratorium Natius 500.000 1.3.02.08.09.08 Alat Laboratorium Elektronika Dan Telekomunikasi Pelayaran 500.000 1.3.02.08.09.09 Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 500.000 1.3.02.08.09.10 Alat Laboratorium Uji Perangkat 500.000 1.3.02.08.09.11 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Lainnya 500.000 1.3.02.09.01.01 Senjata Genggam 1.000.000 1.3.02.09.01.02 Senjata Pinggang 1.000.000 1.3.02.09.01.03 Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang 1.000.000 1.3.02.09.01.04 Senapan Mesin 1.000.000 1.3.02.09.01.05 M O R T I R 1.000.000 1.3.02.09.01.06 Anti Lapis Baja 1.000.000 1.3.02.09.01.07 Artileri Medan (Armed) 1.000.000 1.3.02.09.01.08 Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) 1.000.000 1.3.02.09.01.09 Kavaleri 1.000.000 1.3.02.09.01.10 Senjata Lain-Lain 1.000.000 1.3.02.09.02.01 Alat Keamanan 500.000 1.3.02.09.02.02 Non Senjata Api 500.000 1.3.02.09.02.03 Alat Penjinak Bahan Peledak (Aljihandak) 1.000.000 1.3.02.09.02.04 Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia 1.000.000 1.3.02.09.02.05 Persenjataan Non Senjata Api Lainnya 1.000.000 1.3.02.09.03.01 Laser 1.000.000 1.3.02.09.03.02 Senjata Sinar Lainnya 1.000.000 1.3.02.09.04.01 Alat Khusus Kepolisian 500.000 1.3.02.09.04.02 Alat Dalmas/Alat Dakhura 500.000 1.3.02.09.04.03 Alat Wanteror (Perlawanan Teror) 500.000 1.3.02.09.04.04 Peralatan Deteksi Intel 500.000 1.3.02.09.04.05 Alsus Lantas 500.000 1.3.02.09.04.06 Alsus Reserse 500.000 1.3.02.09.04.07 Alsus Fotografi Kepolisian 500.000 1.3.02.09.04.08 Alsus Daktiloskopi 500.000 1.3.02.09.04.09 Instrumen Analisis Laboratorium Forensik 500.000 1.3.02.09.04.10 Alat Khusus Kepolisian Lainnya 500.000 1.3.02.10.01.01 Komputer Jaringan 500.000 1.3.02.10.01.02 Personal Komputer 500.000 1.3.02.10.01.03 Komputer Unit Lainnya 500.000 1.3.02.10.02.01 Peralatan Mainframe 500.000 1.3.02.10.02.02 Peralatan Mini Komputer 500.000 1.3.02.10.02.03 Peralatan Personal Komputer 500.000 1.3.02.10.02.04 Peralatan Jaringan 500.000 1.3.02.10.02.05 Peralatan Komputer Lainnya 500.000 1.3.02.11.01.01 Optik 500.000 1.3.02.11.01.02 Ukur/Instrument 500.000 1.3.02.11.01.03 Alat Eksplorasi Topografi Lainnya 500.000 1.3.02.11.02.01 Mekanik 500.000 1.3.02.11.02.02 Elektronik/Electric 500.000 1.3.02.11.02.03 Manual 500.000 1.3.02.11.02.04 Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya 500.000 1.3.02.12.01.01 Bor Mesin Tumbuk 1.000.000 1.3.02.12.01.02 Bor Mesin Putar 1.000.000 1.3.02.12.01.03 Alat Pengeboran Mesin Lainnya 1.000.000 1.3.02.12.02.01 Bangka 500.000 1.3.02.12.02.02 Pantek 500.000 1.3.02.12.02.03 Putar 500.000 1.3.02.12.02.04 Peralatan Bantu 500.000 1.3.02.12.02.05 Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya 500.000 1.3.02.13.01.01 Peralatan Sumur Minyak 1.000.000 1.3.02.13.01.02 Sumur Pemboran 1.000.000 1.3.02.13.01.03 Sumur Lainnya 1.000.000 1.3.02.13.02.01 R I G 1.000.000 1.3.02.13.02.02 Produksi Lainnya 1.000.000 1.3.02.13.03.01 Alat Pengolahan Minyak 1.000.000 1.3.02.13.03.02 Alat Pengolahan Air 1.000.000 1.3.02.13.03.03 Alat Pengolahan Steam 1.000.000 1.3.02.13.03.04 Alat Pengolahan Wax 1.000.000 415 Kode Uraian Batasan nilai 1.3.02.13.03.05 Pengolahan Dan Pemurnian Lainnya 1.000.000 1.3.02.14.01.01 Mekanik 500.000 1.3.02.14.01.02 Eektric 500.000 1.3.02.14.01.03 Alat Bantu Ekplorasi Lainnya 500.000 1.3.02.14.02.01 Perawatan Sumur 500.000 1.3.02.14.02.02 Test Unit 500.000 1.3.02.14.02.03 Alat Bantu Produksi Lainnya 500.000 1.3.02.15.01.01 Radiasi 500.000 1.3.02.15.01.02 Suara 500.000 1.3.02.15.01.03 Alat Deteksi Lainnya 500.000 1.3.02.15.02.01 Baju Pengaman 500.000 1.3.02.15.02.02 Masker 500.000 1.3.02.15.02.03 Topi Kerja 500.000 1.3.02.15.02.04 Sabuk Pengaman 500.000 1.3.02.15.02.05 Sepatu Lapangan 500.000 1.3.02.15.02.06 Alat Pelindung Lainnya 500.000 1.3.02.15.03.01 Alat Penolong 500.000 1.3.02.15.03.02 Alat Pendukung Pencarian 500.000 1.3.02.15.03.03 Alat Kerja Bawah Air 500.000 1.3.02.15.03.04 Alat Sar Lainnya 500.000 1.3.02.15.04.01 Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan 500.000 1.3.02.15.04.02 Peralatan Fasilitas Navigasi Dan Pengamatan Penerbangan 500.000 1.3.02.15.04.03 Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan 500.000 1.3.02.15.04.04 Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan Dan Pengamanan Bandar Udara 500.000 1.3.02.15.04.05 Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara 500.000 1.3.02.15.04.06 Alat Ukur Peralatan Faslektrik 500.000 1.3.02.15.04.07 Alat Kerja Penerbangan Lainnya 500.000 1.3.02.16.01.01 Alat Peraga Pelatihan 500.000 1.3.02.16.01.02 Alat Peraga Percontohan 500.000 1.3.02.16.01.03 Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya 500.000 1.3.02.17.01.01 Liquid-Liquid Contractor Equipment 500.000 1.3.02.17.01.02 Solid-Solid Mixing Equipment 500.000 1.3.02.17.01.03 Solid-Solid Screening Equipment 500.000 1.3.02.17.01.04 Solid-Solid Classifier 500.000 1.3.02.17.01.05 Solid-Liquid Mixing Equipment 500.000 1.3.02.17.01.06 Solid Liquid Crystallization Equipment 500.000 1.3.02.17.01.07 Ion Exchange Absortion Equipment 500.000 1.3.02.17.01.08 Leaching Equipment 500.000 1.3.02.17.01.09 Gravity Sedimentation Equipment 500.000 1.3.02.17.01.10 Solid Liquid Filtering Equipment 500.000 1.3.02.17.01.11 Centrifuge For Solid Liquid 500.000 1.3.02.17.01.12 Liquid From Solid Expelling (Expressor)-Equipment 500.000 1.3.02.17.01.13 Gas-Solid Drying Equipment 500.000 1.3.02.17.01.14 Gas - Solid Fluidised Bed Equipment 500.000 1.3.02.17.01.15 Gas - Solid Separation Equipment 500.000 1.3.02.17.01.16 Gas - Liquid Distillation Equipment 500.000 1.3.02.17.01.17 Gas - Liquid Separition Equipment 500.000 1.3.02.17.01.18 Isotope Separation Equipment 500.000 1.3.02.17.01.19 Transport And Storage Equipment For Liquid 500.000 1.3.02.17.01.20 Solid Material Handling Equipment 500.000 1.3.02.17.01.21 Size Reduction Size Balargement Equipment 500.000 1.3.02.17.01.22 Heat Generating Equipment 500.000 1.3.02.17.01.23 Heat Transfer Equipment 500.000 1.3.02.17.01.24 Mechanical Proces 500.000 1.3.02.17.01.25 Chemical Reaktion Equipment 500.000 1.3.02.17.01.26 Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya 500.000 1.3.02.18.01.01 Rambu Bersuar 1.000.000 1.3.02.18.01.02 Rambu Tidak Bersuar 1.000.000 1.3.02.18.01.03 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 1.000.000 1.3.02.18.02.01 Runway/Threshold Light 1.000.000 1.3.02.18.02.02 Visual Approach Slope Indicator (Vasi) 1.000.000 1.3.02.18.02.03 Approach Light 1.000.000 1.3.02.18.02.04 Runway Identification Light (Reils) 1.000.000 1.3.02.18.02.05 Signal 1.000.000 1.3.02.18.02.06 Flood Lights 1.000.000 416 Kode Uraian Batasan nilai 1.3.02.18.02.07 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya 1.000.000 1.3.02.19.01.01 Peralatan Olah Raga Atletik 500.000 1.3.02.19.01.02 Peralatan Permainan 500.000 1.3.02.19.01.03 Peralatan Senam 500.000 1.3.02.19.01.04 Paralatan Olah Raga Air 500.000 1.3.02.19.01.05 Peralatan Olah Raga Udara 500.000 1.3.02.19.01.06 Peralatan Olah Raga Lainnya 500.000 1.3.03.01.01.01 Bangunan Gedung Kantor 25.000.000 1.3.03.01.01.02 Bangunan Gudang 25.000.000 1.3.03.01.01.03 Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar 25.000.000 1.3.03.01.01.04 Bangunan Gedung Instalasi 25.000.000 1.3.03.01.01.05 Bangunan Gedung Laboratorium 25.000.000 1.3.03.01.01.06 Bangunan Kesehatan 25.000.000 1.3.03.01.01.07 Bangunan Oceanarium/Observatorium 25.000.000 1.3.03.01.01.08 Bangunan Gedung Tempat Ibadah 25.000.000 1.3.03.01.01.09 Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 25.000.000 1.3.03.01.01.10 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 25.000.000 1.3.03.01.01.11 Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 25.000.000 1.3.03.01.01.12 Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 25.000.000 1.3.03.01.01.13 Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 25.000.000 1.3.03.01.01.14 Bangunan Gedung Garasi/Pool 25.000.000 1.3.03.01.01.15 Bangunan Gedung Pemotong Hewan 25.000.000 1.3.03.01.01.16 Bangunan Gedung Perpustakaan 25.000.000 1.3.03.01.01.17 Bangunan Gedung Musium 25.000.000 1.3.03.01.01.18 Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 25.000.000 1.3.03.01.01.19 Bangunan Pengujian Kelaikan 25.000.000 1.3.03.01.01.20 Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan 25.000.000 1.3.03.01.01.21 Bangunan Rumah Tahanan 25.000.000 1.3.03.01.01.22 Bangunan Gedung Krematorium 25.000.000 1.3.03.01.01.23 Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan 25.000.000 1.3.03.01.01.24 Bangunan Tempat Persidangan 25.000.000 1.3.03.01.01.25 Bangunan Terbuka 25.000.000 1.3.03.01.01.26 Bangunan Penampung Sekam 25.000.000 1.3.03.01.01.27 Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) 25.000.000 1.3.03.01.01.28 Bangunan Industri 25.000.000 1.3.03.01.01.29 Bangunan Peternakan/Perikanan 25.000.000 1.3.03.01.01.30 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 25.000.000 1.3.03.01.01.31 Bangunan Peralatan Geofisika 25.000.000 1.3.03.01.01.32 Bangunan Fasilitas Umum 25.000.000 1.3.03.01.01.33 Bangunan Parkir 25.000.000 1.3.03.01.01.34 Bangunan Gedung Pabrik 25.000.000 1.3.03.01.01.35 Bangunan Stasiun Bus 25.000.000 1.3.03.01.01.36 Taman 25.000.000 1.3.03.01.01.37 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 25.000.000 1.3.03.01.02.01 Rumah Negara Golongan I 25.000.000 1.3.03.01.02.02 Rumah Negara Golongan Ii 25.000.000 1.3.03.01.02.03 Rumah Negara Golongan Iii 25.000.000 1.3.03.01.02.04 Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 25.000.000 1.3.03.01.02.05 Asrama 25.000.000 1.3.03.01.02.06 Hotel 25.000.000 1.3.03.01.02.07 Motel 25.000.000 1.3.03.01.02.08 Flat/Rumah Susun 25.000.000 1.3.03.01.02.09 Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan 25.000.000 1.3.03.01.02.10 Panti Asuhan 25.000.000 1.3.03.01.02.11 Apartemen 25.000.000 1.3.03.01.02.12 Rumah Tidak Bersusun 25.000.000 1.3.03.01.02.13 Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 25.000.000 1.3.03.02.01.01 Candi 25.000.000 1.3.03.02.01.02 Tugu 25.000.000 1.3.03.02.01.03 Bangunan Peninggalan 25.000.000 1.3.03.02.01.04 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya 25.000.000 1.3.03.03.01.01 Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai 25.000.000 1.3.03.03.01.02 Bangunan Perambuan Penerangan Pantai 25.000.000 1.3.03.03.01.03 Bangunan Menara Telekomunikasi 25.000.000 1.3.03.03.01.04 Bangunan Menara Pengawas 25.000.000 417 Kode Uraian Batasan nilai 1.3.03.03.01.05 Bangunan Menara Perambuan Lainnya 25.000.000 1.3.03.04.01.01 Tugu/Tanda Batas Administrasi 25.000.000 1.3.03.04.01.02 Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi 25.000.000 1.3.03.04.01.03 Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 25.000.000 1.3.03.04.01.04 Pagar 25.000.000 1.3.03.04.01.05 Tugu/Tanda Batas Lainnya 25.000.000 1.3.04.01.01.01 Jalan Nasional 10.000.000 1.3.04.01.01.02 Jalan Propinsi 10.000.000 1.3.04.01.01.03 Jalan Kabupaten 10.000.000 1.3.04.01.01.04 Jalan Kota 10.000.000 1.3.04.01.01.05 Jalan Desa 10.000.000 1.3.04.01.01.06 Jalan Tol 10.000.000 1.3.04.01.01.07 Jalan Kereta Api 10.000.000 1.3.04.01.01.08 Landasan Pacu Pesawat Terbang 10.000.000 1.3.04.01.01.09 Jalan Khusus 10.000.000 1.3.04.01.01.10 Jalan Lainnya 10.000.000 1.3.04.01.02.01 Jembatan Pada Jalan Nasional 10.000.000 1.3.04.01.02.02 Jembatan Pada Jalan Propinsi 10.000.000 1.3.04.01.02.03 Jembatan Pada Jalan Kabupaten 10.000.000 1.3.04.01.02.04 Jembatan Pada Jalan Kota 10.000.000 1.3.04.01.02.05 Jembatan Pada Jalan Desa 10.000.000 1.3.04.01.02.06 Jembatan Pada Jalan Tol 10.000.000 1.3.04.01.02.07 Jembatan Pada Jalan Kereta Api 10.000.000 1.3.04.01.02.08 Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang 10.000.000 1.3.04.01.02.09 Jembatan Pada Jalan Khusus 10.000.000 1.3.04.01.02.10 Jembatan Penyeberangan 10.000.000 1.3.04.01.02.11 Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal 10.000.000 1.3.04.01.02.12 Jembatan Pengukur 10.000.000 1.3.04.01.02.13 Jembatan Lainnya 10.000.000 1.3.04.02.01.01 Bangunan Waduk Irigasi 10.000.000 1.3.04.02.01.02 Bangunan Pengambilan Irigasi 10.000.000 1.3.04.02.01.03 Bangunan Pembawa Irigasi 10.000.000 1.3.04.02.01.04 Bangunan Pembuang Irigasi 10.000.000 1.3.04.02.01.05 Bangunan Pengaman Irigasi 10.000.000 1.3.04.02.01.06 Bangunan Pelengkap Irigasi 10.000.000 1.3.04.02.01.07 Bangunan Sawah Irigasi 10.000.000 1.3.04.02.01.08 Bangunan Air Irigasi Lainnya 10.000.000 1.3.04.02.02.01 Bangunan Waduk Pasang Surut 10.000.000 1.3.04.02.02.02 Bangunan Pengambilan Pasang Surut 10.000.000 1.3.04.02.02.03 Bangunan Pembawa Pasang Surut 10.000.000 1.3.04.02.02.04 Saluran Pembuang Pasang Surut 10.000.000 1.3.04.02.02.05 Bangunan Pengaman Pasang Surut 10.000.000 1.3.04.02.02.06 Bangunan Pelengkap Pasang Surut 10.000.000 1.3.04.02.02.07 Bangunan Sawah Pasang Surut 10.000.000 1.3.04.02.02.08 Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya 10.000.000 1.3.04.02.03.01 Bangunan Waduk Pengembangan Rawa 10.000.000 1.3.04.02.03.02 Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa 10.000.000 1.3.04.02.03.03 Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa 10.000.000 1.3.04.02.03.04 Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa 10.000.000 1.3.04.02.03.05 Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa 10.000.000 1.3.04.02.03.06 Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa 10.000.000 1.3.04.02.03.07 Bangunan Sawah Pengembangan Rawa 10.000.000 1.3.04.02.03.08 Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya 10.000.000 1.3.04.02.04.01 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam 10.000.000 1.3.04.02.04.02 Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai 10.000.000 1.3.04.02.04.03 Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai 10.000.000 1.3.04.02.04.04 Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 10.000.000 1.3.04.02.04.05 Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 10.000.000 1.3.04.02.04.06 Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai 10.000.000 1.3.04.02.04.07 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya 10.000.000 1.3.04.02.05.01 Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air 10.000.000 1.3.04.02.05.02 Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air 10.000.000 1.3.04.02.05.03 Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air 10.000.000 1.3.04.02.05.04 Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air 10.000.000 418 Kode Uraian Batasan nilai 1.3.04.02.05.05 Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air 10.000.000 1.3.04.02.05.06 Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air 10.000.000 1.3.04.02.05.07 Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah 10.000.000 1.3.04.02.05.08 Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah Lainnya 10.000.000 1.3.04.02.06.01 Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku 10.000.000 1.3.04.02.06.02 Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku 10.000.000 1.3.04.02.06.03 Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku 10.000.000 1.3.04.02.06.04 Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku 10.000.000 1.3.04.02.06.05 Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku 10.000.000 1.3.04.02.06.06 Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya 10.000.000 1.3.04.02.07.01 Bangunan Pembawa Air Kotor 10.000.000 1.3.04.02.07.02 Bangunan Waduk Air Kotor 10.000.000 1.3.04.02.07.03 Bangunan Pembuang Air Kotor 10.000.000 1.3.04.02.07.04 Bangunan Pengaman Air Kotor 10.000.000 1.3.04.02.07.05 Bangunan Pelengkap Air Kotor 10.000.000 1.3.04.02.07.06 Bangunan Air Kotor Lainnya 10.000.000 1.3.04.03.01.01 Instalasi Air Permukaan 10.000.000 1.3.04.03.01.02 Instalasi Air Sumber / Mata Air 10.000.000 1.3.04.03.01.03 Instalasi Air Tanah Dalam 10.000.000 1.3.04.03.01.04 Instalasi Air Tanah Dangkal 10.000.000 1.3.04.03.01.05 Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya 10.000.000 1.3.04.03.02.01 Instalasi Air Buangan Domestik 10.000.000 1.3.04.03.02.02 Instalasi Air Buangan Industri 10.000.000 1.3.04.03.02.03 Instalasi Air Buangan Pertanian 10.000.000 1.3.04.03.02.04 Instalasi Air Kotor Lainnya 10.000.000 1.3.04.03.03.01 Instalasi Pengolahan Sampah Organik 10.000.000 1.3.04.03.03.02 Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik 10.000.000 1.3.04.03.03.03 Bangunan Penampung Sampah 10.000.000 1.3.04.03.03.04 Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya 10.000.000 1.3.04.03.04.01 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan 10.000.000 1.3.04.03.04.02 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis 10.000.000 1.3.04.03.04.03 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan 10.000.000 1.3.04.03.04.04 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya 10.000.000 1.3.04.03.05.01 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (Plta) 2.500.000 1.3.04.03.05.02 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Pltd) 2.500.000 1.3.04.03.05.03 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (Pltm) 2.500.000 1.3.04.03.05.04 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (Pltan) 2.500.000 1.3.04.03.05.05 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Pltu) 2.500.000 1.3.04.03.05.06 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (Pltn) 2.500.000 1.3.04.03.05.07 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (Pltg) 2.500.000 1.3.04.03.05.08 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Pltp) 2.500.000 1.3.04.03.05.09 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Plts) 2.500.000 1.3.04.03.05.10 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (Pltb) 2.500.000 1.3.04.03.05.11 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera / Gelombang Samudera 2.500.000 1.3.04.03.05.12 Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya 2.500.000 1.3.04.03.06.01 Instalasi Gardu Listrik Induk 2.500.000 1.3.04.03.06.02 Instalasi Gardu Listrik Distribusi 2.500.000 1.3.04.03.06.03 Instalasi Pusat Pengatur Listrik 2.500.000 1.3.04.03.06.04 Instalasi Gardu Listrik Lainnya 2.500.000 1.3.04.03.07.01 Instalasi Pertahanan Di Darat 2.500.000 1.3.04.03.07.02 Instalasi Pertahanan Lainnya 2.500.000 1.3.04.03.08.01 Instalasi Gardu Gas 2.500.000 1.3.04.03.08.02 Instalasi Jaringan Pipa Gas 2.500.000 1.3.04.03.08.03 Instalasi Pengolahan Gas 2.500.000 1.3.04.03.08.04 Instalasi Gas Lainnya 2.500.000 1.3.04.03.09.01 Instalasi Pengaman Penangkal Petir 2.500.000 1.3.04.03.09.02 Instalasi Reaktor Nuklir 2.500.000 1.3.04.03.09.03 Instalasi Pengolahan Limbah Radio Aktif 2.500.000 1.3.04.03.09.04 Instalasi Pengaman Lainnya 2.500.000 1.3.04.03.10.01 Instalasi Lain 2.500.000 1.3.04.04.01.01 Jaringan Pembawa 2.500.000 1.3.04.04.01.02 Jaringan Induk Distribusi 2.500.000 1.3.04.04.01.03 Jaringan Cabang Distribusi 2.500.000 1.3.04.04.01.04 Jaringan Sambungan Ke Rumah 2.500.000 1.3.04.04.01.05 Jaringan Air Minum Lainnya 2.500.000 419 Kode Uraian Batasan nilai 1.3.04.04.02.01 Jaringan Transmisi 2.500.000 1.3.04.04.02.02 Jaringan Distribusi 2.500.000 1.3.04.04.02.03 Jaringan Listrik Lainnya 2.500.000 1.3.04.04.03.01 Jaringan Telepon Diatas Tanah 2.500.000 1.3.04.04.03.02 Jaringan Telepon Dibawah Tanah 2.500.000 1.3.04.04.03.03 Jaringan Telepon Didalam Air 2.500.000 1.3.04.04.03.04 Jaringan Dengan Media Udara 2.500.000 1.3.04.04.03.05 Jaringan Telepon Lainnya 2.500.000 1.3.04.04.04.01 Jaringan Pipa Gas Transmisi 2.500.000 1.3.04.04.04.02 Jaringan Pipa Distribusi 2.500.000 1.3.04.04.04.03 Jaringan Pipa Dinas 2.500.000 1.3.04.04.04.04 Jaringan Bbm 2.500.000 1.3.04.04.04.05 Jaringan Gas Lainnya 2.500.000 1.3.05.01.01.01 Buku Umum 200.000 1.3.05.01.01.02 Buku Filsafat 200.000 1.3.05.01.01.03 Buku Agama 200.000 1.3.05.01.01.04 Buku Ilmu Sosial 200.000 1.3.05.01.01.05 Buku Ilmu Bahasa 200.000 1.3.05.01.01.06 Buku Matematika Dan Pengetahuan Alam 200.000 1.3.05.01.01.07 Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 200.000 1.3.05.01.01.08 Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga 200.000 1.3.05.01.01.09 Buku Geografi, Biografi, Sejarah 200.000 1.3.05.01.01.10 Serial 200.000 1.3.05.01.01.11 Buku Laporan 200.000 1.3.05.01.01.12 Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 200.000 1.3.05.01.02.01 Audio Visual 200.000 1.3.05.01.02.02 Bentuk Mikro (Microform) 200.000 1.3.05.01.02.03 Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya 200.000 1.3.05.01.03.01 Bahan Kartografi 200.000 1.3.05.01.03.02 Naskah (Manuskrip) / Asli 200.000 1.3.05.01.03.03 Lukisan Dan Ukiran 200.000 1.3.05.01.03.04 Kartografi, Naskah Dan Lukisan Lainnya 200.000 1.3.05.01.04.01 Karya Musik 200.000 1.3.05.01.04.02 Musik Lainnya 200.000 1.3.05.01.05.01 Karya Grafika (Graphic Material) 200.000 1.3.05.01.05.02 Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya 200.000 1.3.05.01.06.01 Three Dimensional Artefacs And Realita 200.000 1.3.05.01.06.02 Three Dimensional Artefacs And Realita Lainnya 200.000 1.3.05.01.07.01 Tarscalt 200.000 1.3.05.01.07.02 Tarscalt Lainnya 200.000 1.3.05.02.01.01 Alat Musik 300.000 1.3.05.02.01.02 Lukisan 300.000 1.3.05.02.01.03 Alat Peraga Kesenian 300.000 1.3.05.02.01.04 Barang Bercorak Kesenian Lainnya 300.000 1.3.05.02.02.01 Pahatan 300.000 1.3.05.02.02.02 Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen Dan Benda Bersejarah 300.000 1.3.05.02.02.03 Barang Kerajinan 300.000 1.3.05.02.02.04 Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya 300.000 1.3.05.02.03.01 Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga 300.000 1.3.05.02.03.02 Tanda Penghargaan Bidang Lainnya 300.000 1.3.05.03.01.01 Hewan Pengaman 1.500.000 1.3.05.03.01.02 Hewan Pengangkut 1.500.000 1.3.05.03.01.03 Hewan Kebun Binatang 1.500.000 1.3.05.03.01.04 Hewan Piaraan Lainnya 1.500.000 1.3.05.03.03.01 Hewan Lainnya 1.500.000 1.3.05.04.01.01 Ikan Budidaya 500.000 1.3.05.04.02.01 Crustea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, Dan Sebangsanya) 500.000 1.3.05.04.03.01 Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, Dan Sebangsanya) 500.000 1.3.05.04.04.01 Coelenterata Budidaya (Ubur-Ubur Dan Sebangsanya) 500.000 1.3.05.04.05.01 Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi, Dan Sebangsanya) 500.000 1.3.05.04.06.01 Amphibia Budidaya (Kodok Dan Sebangsanya) 500.000 1.3.05.04.07.01 Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, Dan Sebangsanya) 500.000 1.3.05.04.08.01 Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, Dan Sebangsanya) 500.000 420 Kode Uraian Batasan nilai 1.3.05.04.09.01 Algae Budidaya (Rumput Laut Dan Tumbuh-Tumbuhan Lain Yang Hidup Di Dalam Air) 500.000 1.3.05.04.10.01 Budidaya Biota Perairan Lainnya 500.000 1.3.05.05.01.01 Tanaman 1.500.000 1.5.03.01.01.01 Goodwill 30.000.000 1.5.03.01.01.02 Lisensi Dan Frenchise 30.000.000 1.5.03.01.01.03 Hak Cipta 30.000.000 1.5.03.01.01.04 Hak Paten 30.000.000 1.5.03.01.01.05 Software 30.000.000 1.5.03.01.01.06 Kajian 30.000.000 1.5.03.01.01.07 Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya 30.000.000 1.5.03.01.01.08 Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan 30.000.000 1.5.03.01.01.09 Aset Tidak Berwujud Lainnya 30.000.000 Sumber : Peraturan Bupati Buton Tengah No. 53 Tahun 2020
e.Penyusutan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dinikmati lebih dari 12 bulan atau satu periode akuntansi. Aset dianggap telah berumur satu bulan jika telah berumur lebih dari 15 hari sejak tanggal perolehan. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah adalah metode Garis Lurus dengan rumusan: Penyusutan per periode = Nilai yang dapat disusutkan Masa manfaat/Sisa Masa manfaat Nilai yang dapat disusutkan adalah nilai harga perolehan aset tersebut ketika tidak terjadi rehabilitasi. Nilai yang dapat disusutkan adalah nilai buku asset tersebut ditambahkan dengan nilai rehabilitasi aset (apabila terjadi rehabilitasi) Masa manfaat adalah masa manfaat aset tetap tersebut yang mana tidak mengalami rehabilitasi (lihat tabel masa manfaat). Sisa masa manfaat adalah masa manfaat aset tetap setelah dikurangi dengan masa manfaat yang telah digunakan (disusutkan). Dalam hal pemerintah daerah menggunakan Metode garis lurus (straight line method) maka masa manfaat asset tetap diklasifikasikan sebagai berikut. Tabel 25. Masa Manfaat Aset Tetap Kode Uraian Metode Ekonomis Usia Ekonomis 01.03.02.01.01.01 Tractor Garis Lurus 10 01.03.02.01.01.02 Grader Garis Lurus 10 01.03.02.01.01.03 Excavator Garis Lurus 10 01.03.02.01.01.04 Pile Driver Garis Lurus 10 01.03.02.01.01.05 Hauler Garis Lurus 10 01.03.02.01.01.06 Asphalt Equipment Garis Lurus 10 01.03.02.01.01.07 Compacting Equipment Garis Lurus 10 01.03.02.01.01.08 Aggregate And Concrete Equipment Garis Lurus 10 01.03.02.01.01.09 Loader Garis Lurus 10 01.03.02.01.01.10 Alat Pengangkat Garis Lurus 10 01.03.02.01.01.11 Mesin Proses Garis Lurus 10 01.03.02.01.01.12 Alat Besar Darat Lainnya Garis Lurus 10 01.03.02.01.02.01 Dredger Garis Lurus 10 01.03.02.01.02.02 Floating Excavator Garis Lurus 10 421 Kode Uraian Metode Ekonomis Usia Ekonomis 01.03.02.01.02.03 Amphibi Dredger Garis Lurus 10 01.03.02.01.02.04 Kapal Tarik Garis Lurus 10 01.03.02.01.02.05 Mesin Proses Apung Garis Lurus 10 01.03.02.01.02.06 Alat Besar Apung Lainnya Garis Lurus 10 01.03.02.01.03.01 Alat Penarik Garis Lurus 10 01.03.02.01.03.02 Feeder Garis Lurus 10 01.03.02.01.03.03 Compressor Garis Lurus 10 01.03.02.01.03.04 Electric Generating Set Garis Lurus 10 01.03.02.01.03.05 Pompa Garis Lurus 10 01.03.02.01.03.06 Mesin Bor Garis Lurus 10 01.03.02.01.03.07 Unit Pemeliharaan Lapangan Garis Lurus 10 01.03.02.01.03.08 Alat Pengolahan Air Kotor Garis Lurus 10 01.03.02.01.03.09 Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator Garis Lurus 10 01.03.02.01.03.10 Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan Garis Lurus 10 01.03.02.01.03.11 Mesin Tatoo Garis Lurus 10 01.03.02.01.03.12 Perlengkapan Kebakaran Hutan Garis Lurus 10 01.03.02.01.03.13 Peralatan Selam Garis Lurus 10 01.03.02.01.03.14 Peralatan Sar Mountenering Garis Lurus 10 01.03.02.01.03.15 Peralatan Intelejen Garis Lurus 10 01.03.02.01.03.16 Alat Bantu Lainnya Garis Lurus 10 01.03.02.02.01.01 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Garis Lurus 6 01.03.02.02.01.02 Kendaraan Bermotor Penumpang Garis Lurus 6 01.03.02.02.01.03 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Garis Lurus 6 01.03.02.02.01.04 Kendaraan Bermotor Beroda Dua Garis Lurus 6 01.03.02.02.01.05 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Garis Lurus 6 01.03.02.02.01.06 Kendaraan Bermotor Khusus Garis Lurus 6 01.03.02.02.01.07 Kendaraan Tempur Garis Lurus 6 01.03.02.02.01.08 Alat Angkutan Kereta Rel Garis Lurus 6 01.03.02.02.01.09 Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Garis Lurus 6 01.03.02.02.02.01 Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Garis Lurus 6 01.03.02.02.02.02 Kendaraan Tak Bermotor Penumpang Garis Lurus 4 01.03.02.02.02.03 Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor Garis Lurus 6 01.03.02.02.02.04 Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya Garis Lurus 6 01.03.02.02.03.01 Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Barang Garis Lurus 10 01.03.02.02.03.02 Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang Garis Lurus 10 01.03.02.02.03.03 Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus Garis Lurus 10 01.03.02.02.03.04 Alat Angkutan Apung Bermotor Militer Garis Lurus 10 01.03.02.02.03.05 Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya Garis Lurus 10 01.03.02.02.04.01 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Barang Garis Lurus 6 01.03.02.02.04.02 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang Garis Lurus 6 01.03.02.02.04.03 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus Garis Lurus 6 01.03.02.02.04.04 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya Garis Lurus 6 01.03.02.02.05.01 Kapal Terbang Garis Lurus 20 01.03.02.02.05.02 Alat Angkutan Tak Bermotor Udara Lainnya Garis Lurus 20 01.03.02.03.01.01 Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi Garis Lurus 4 01.03.02.03.01.02 Perkakas Konstruksi Logam Yang Transportable (Berpindah) Garis Lurus 4 01.03.02.03.01.03 Perkakas Bengkel Listrik Garis Lurus 4 01.03.02.03.01.04 Perkakas Bengkel Service Garis Lurus 4 01.03.02.03.01.05 Perkakas Pengangkat Bermesin Garis Lurus 4 01.03.02.03.01.06 Perkakas Bengkel Kayu Garis Lurus 4 01.03.02.03.01.07 Perkakas Bengkel Khusus Garis Lurus 4 01.03.02.03.01.08 Peralatan Las Garis Lurus 4 01.03.02.03.01.09 Perkakas Pabrik Es Garis Lurus 4 01.03.02.03.01.10 Alat Bengkel Bermesin Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.03.02.01 Perkakas Bengkel Konstruksi Logam Garis Lurus 4 01.03.02.03.02.02 Perkakas Bengkel Listrik Garis Lurus 4 01.03.02.03.02.03 Perkakas Bengkel Service Garis Lurus 4 422 Kode Uraian Metode Ekonomis Usia Ekonomis 01.03.02.03.02.05 Perkakas Standard (Standard Tools) Garis Lurus 4 01.03.02.03.02.06 Perkakas Khusus (Special Tools) Garis Lurus 4 01.03.02.03.02.07 Perkakas Bengkel Kerja Garis Lurus 4 01.03.02.03.02.08 Peralatan Tukang Besi Garis Lurus 4 01.03.02.03.02.09 Peralatan Tukang Kayu Garis Lurus 4 01.03.02.03.02.11 Peralatan Ukur, Gip Dan Feeting Garis Lurus 4 01.03.02.03.02.12 Peralatan Bengkel Khusus Peladam Garis Lurus 4 01.03.02.03.02.13 Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.03.03.01 Alat Ukur Universal Garis Lurus 4 01.03.02.03.03.02 Alat Ukur/Test Intelegensia Garis Lurus 4 01.03.02.03.03.03 Alat Ukur/Test Alat Kepribadian Garis Lurus 4 01.03.02.03.03.04 Alat Ukur/Test Klinis Lain Garis Lurus 4 01.03.02.03.03.05 Alat Kalibrasi Garis Lurus 4 01.03.02.03.03.06 Oscilloscope Garis Lurus 4 01.03.02.03.03.07 Universal Tester Garis Lurus 4 01.03.02.03.03.08 Alat Ukur/Pembanding Garis Lurus 4 01.03.02.03.03.09 Alat Ukur Lain-Lain Garis Lurus 4 01.03.02.03.03.10 Alat Timbangan/Biara Garis Lurus 4 01.03.02.03.03.11 Anak Timbangan/Biara Garis Lurus 4 01.03.02.03.03.12 Takaran Kering Garis Lurus 4 01.03.02.03.03.13 Takaran Bahan Bangunan Garis Lurus 4 01.03.02.03.03.14 Takaran Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.03.03.15 Alat Penguji Kendaraan Bermotor Garis Lurus 4 01.03.02.03.03.16 Specific Set Garis Lurus 4 01.03.02.03.03.17 Alat Pengukur Keadaan Alam Garis Lurus 4 01.03.02.03.03.18 Alat Pengukur Penglihatan Garis Lurus 4 01.03.02.03.03.19 Alat Pengukur Ketepatan Dan Koreksi Waktu Garis Lurus 4 01.03.02.03.03.20 Alat Ukur Instrument Workshop Garis Lurus 4 01.03.02.03.03.21 Alat Ukur Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.04.01.01 Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman Garis Lurus 4 01.03.02.04.01.02 Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak Garis Lurus 4 01.03.02.04.01.03 Alat Panen Garis Lurus 4 01.03.02.04.01.04 Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian Garis Lurus 4 01.03.02.04.01.05 Alat Laboratorium Pertanian Garis Lurus 4 01.03.02.04.01.06 Alat Prosesing Garis Lurus 4 01.03.02.04.01.07 Alat Pasca Panen Garis Lurus 4 01.03.02.04.01.08 Alat Produksi Perikanan Garis Lurus 4 01.03.02.04.01.09 Alat-Alat Peternakan Garis Lurus 4 01.03.02.04.01.10 Alat Pengolahan Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.05.01.01 Mesin Ketik Garis Lurus 4 01.03.02.05.01.02 Mesin Hitung/Mesin Jumlah Garis Lurus 4 01.03.02.05.01.03 Alat Reproduksi (Penggandaan) Garis Lurus 4 01.03.02.05.01.04 Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Garis Lurus 4 01.03.02.05.01.05 Alat Kantor Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.05.02.01 Meubelair Garis Lurus 4 01.03.02.05.02.02 Alat Pengukur Waktu Garis Lurus 4 01.03.02.05.02.03 Alat Pembersih Garis Lurus 4 01.03.02.05.02.04 Alat Pendingin Garis Lurus 4 01.03.02.05.02.05 Alat Dapur Garis Lurus 4 01.03.02.05.02.06 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Garis Lurus 4 01.03.02.05.02.07 Alat Pemadam Kebakaran Garis Lurus 4 01.03.02.05.03.01 Meja Kerja Pejabat Garis Lurus 4 01.03.02.05.03.02 Meja Rapat Pejabat Garis Lurus 4 01.03.02.05.03.03 Kursi Kerja Pejabat Garis Lurus 4 01.03.02.05.03.04 Kursi Rapat Pejabat Garis Lurus 4 01.03.02.05.03.05 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Garis Lurus 4 01.03.02.05.03.06 Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat Garis Lurus 4 423 Kode Uraian Metode Ekonomis Usia Ekonomis 01.03.02.05.03.07 Lemari Dan Arsip Pejabat Garis Lurus 4 01.03.02.06.01.01 Peralatan Studio Audio Garis Lurus 4 01.03.02.06.01.02 Peralatan Studio Video Dan Film Garis Lurus 4 01.03.02.06.01.04 Peralatan Cetak Garis Lurus 4 01.03.02.06.01.05 Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah Garis Lurus 4 01.03.02.06.01.06 Alat Studio Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.06.02.01 Alat Komunikasi Telephone Garis Lurus 4 01.03.02.06.02.02 Alat Komunikasi Radio Ssb Garis Lurus 4 01.03.02.06.02.03 Alat Komunikasi Radio Hf/Fm Garis Lurus 4 01.03.02.06.02.04 Alat Komunikasi Radio Vhf Garis Lurus 4 01.03.02.06.02.05 Alat Komunikasi Radio Uhf Garis Lurus 4 01.03.02.06.02.06 Alat Komunikasi Sosial Garis Lurus 4 01.03.02.06.02.07 Alat-Alat Sandi Garis Lurus 4 01.03.02.06.02.08 Alat Komunikasi Khusus Garis Lurus 4 01.03.02.06.02.09 Alat Komunikasi Digital Dan Konvensional Garis Lurus 4 01.03.02.06.02.10 Alat Komunikasi Satelit Garis Lurus 4 01.03.02.06.02.11 Alat Komunikasi Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.01 Peralatan Pemancar Mf/Mw Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.02 Peralatan Pemancar Hf/Sw Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.03 Peralatan Pemancar Vhf/Fm Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.04 Peralatan Pemancar Uhf Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.05 Peralatan Pemancar Shf Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.06 Peralatan Antena Mf/Mw Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.07 Peralatan Antena Hf/Sw Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.08 Peralatan Antena Vhf/Fm Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.09 Peralatan Antena Uhf Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.10 Peeralatan Antena Shf/Parabola Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.11 Peralatan Translator Vhf/Vhf Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.12 Peralatan Translator Uhf/Uhf Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.13 Peralatan Translator Vhf/Uhf Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.14 Peralatan Translator Uhf/Vhf Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.15 Peralatan Microwave F P U Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.16 Peralatan Microwave Terestrial Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.17 Peralatan Microwave Tvro Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.18 Peralatan Dummy Load Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.19 Switcher Antena Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.20 Switcher/Menara Antena Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.21 Feeder Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.22 Humidity Control Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.23 Program Input Equipment Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.24 Peralatan Antena Penerima Vhf Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.25 Peralatan Pemancar Lf Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.26 Unit Pemancar Mf+Hf Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.27 Peralatan Antena Pemancar Mf+Hf Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.28 Peralatan Penerima Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.29 Peralatan Pemancar Dan Penerima Lf Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.30 Peralatan Pemancar Dan Penerima Mf Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.31 Peralatan Pemancar Dan Penerima Hf Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.32 Peralatan Pemancar Dan Penerima Mf+Hf Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.33 Peralatan Pemancar Dan Penerima Vhf Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.34 Peralatan Pemancar Dan Penerima Uhf Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.35 Peralatan Pemancar Dan Penerima Shf Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.36 Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Lf Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.37 Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Mf Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.38 Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Hf Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.39 Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Mf+Hf Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.40 Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Vhf Garis Lurus 4 424 Kode Uraian Metode Ekonomis Usia Ekonomis 01.03.02.06.03.41 Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Uhf Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.42 Peralatan Antena Pemancar Dan Penerimashf Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.43 Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelite Resolusi Rendah Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.44 Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelite Resolusi Tinggi Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.45 Peralatan Penerima Dan Pengirim Gambar Ke Permukaan Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.46 Peralatan Perlengkapan Radio Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.47 Sumber Tenaga Garis Lurus 4 01.03.02.06.03.48 Peralatan Pemancar Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.06.04.01 Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System Garis Lurus 4 01.03.02.06.04.02 Very High Frequence Omni Range (Vor) Garis Lurus 4 01.03.02.06.04.03 Distance Measuring Equipment (Dme) Garis Lurus 4 01.03.02.06.04.04 Radar Garis Lurus 4 01.03.02.06.04.05 Alat Pangatur Telekomunikasi Garis Lurus 4 01.03.02.06.04.06 Peralatan Komunikasi Untuk Dokumentasi Garis Lurus 4 01.03.02.06.04.07 Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.07.01.01 Alat Kedokteran Umum Garis Lurus 4 01.03.02.07.01.02 Alat Kedokteran Gigi Garis Lurus 4 01.03.02.07.01.03 Alat Kedokteran Keluarga Berencana Garis Lurus 4 01.03.02.07.01.04 Alat Kedokteran Bedah Garis Lurus 4 01.03.02.07.01.05 Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan Garis Lurus 4 01.03.02.07.01.06 Alat Kedokteran Tht Garis Lurus 4 01.03.02.07.01.07 Alat Kedokteran Mata Garis Lurus 4 01.03.02.07.01.08 Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam Garis Lurus 4 01.03.02.07.01.09 Alat Kedokteran Kamar Jenasah/Mortuary Garis Lurus 4 01.03.02.07.01.10 Alat Kedokteran Anak Garis Lurus 4 01.03.02.07.01.11 Alat Kedokteran Poliklinik Garis Lurus 4 01.03.02.07.01.12 Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis Garis Lurus 4 01.03.02.07.01.13 Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf) Garis Lurus 4 01.03.02.07.01.14 Alat Kedokteran Jantung Garis Lurus 4 01.03.02.07.01.15 Alat Kedokteran Radiodiagnostic Garis Lurus 4 01.03.02.07.01.19 Alat Kedokteran Nuklir Garis Lurus 4 01.03.02.07.01.20 Alat Kedokteran Kulit Dan Kelamin Garis Lurus 4 01.03.02.07.01.21 Alat Kedokteran Gawat Darurat Garis Lurus 4 01.03.02.07.01.22 Alat Kedokteran Jiwa Garis Lurus 4 01.03.02.07.01.29 Alat Kedokteran Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.07.02.01 Alat Kesehatan Matra Laut Garis Lurus 4 01.03.02.07.02.02 Alat Kesehatan Matra Udara Garis Lurus 4 01.03.02.07.02.03 Alat Kesehatan Kepolisian Garis Lurus 4 01.03.02.07.02.04 Alat Kesehatan Olah Raga Garis Lurus 4 01.03.02.07.02.05 Alat Kesehatan Umum Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.01 Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.02 Alat Laboratorium Micro Biologi Teknik Penyehatan Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.03 Alat Laboratorium Hidrokimia Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.04 Alat Laboratorium Model Hidrolika Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.05 Alat Laboratorium Batuan/Geologi Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.06 Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.07 Alat Laboratorium Aspal, Cat Dan Kimia Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.08 Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.09 Alat Laboratorium Cocok Tanam Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.10 Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.11 Alat Laboratorium Umum Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.12 Alat Laboratorium Microbiologi Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.13 Alat Laboratorium Kimia Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.14 Alat Laboratorium Patologi Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.15 Alat Laboratorium Immunologi Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.16 Alat Laboratorium Hematologi Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.17 Alat Laboratorium Film Garis Lurus 4 425 Kode Uraian Metode Ekonomis Usia Ekonomis 01.03.02.08.01.18 Alat Laboratorium Makanan Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.19 Alat Laboratorium Farmasi Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.20 Alat Laboratorium Fisika Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.21 Alat Laboratorium Hidrodinamika Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.22 Alat Laboratorium Klimatologi Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.23 Alat Laboratorium Proses Peleburan Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.24 Alat Laboratorium Pasir Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.25 Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.27 Alat Laboratorium Metalography Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.28 Alat Laboratorium Proses Pengelasan Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.29 Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.30 Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.31 Alat Laboratorium Metrologie Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.32 Alat Laboratorium Pelapisan Logam Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.33 Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.34 Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.35 Alat Laboratorium Uji Tekstil Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.36 Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.37 Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.38 Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet Dan Plastik Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.39 Alat Laboratorium Uji Keramik Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.40 Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.41 Alat Laboratorium Pertanian Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.42 Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.43 Alat Laboratorium Energi Surya Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.44 Alat Laboratorium Konversi Batubara Dan Biomas Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.45 Alat Laboratorium Oceanografi Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.46 Alat Laboratorium Lingkungan Perairan Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.47 Alat Laboratorium Biologi Perairan Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.48 Alat Laboratorium Biologi Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.49 Alat Laboratorium Geofisika Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.50 Alat Laboratorium Tambang Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.51 Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.52 Alat Laboratorium Proses Industri Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.54 Laboratorium Kearsipan Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.55 Laboratorium Hematologi Dan Urinalisis Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.56 Alat Laboratorium Lain Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.57 Alat Laboratorium Hermodinamika Motor Dan Sistem Propulasi Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.58 Alat Laboratorium Pendidikan Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.59 Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzym Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.60 Alat Laboratorium Teknik Pantai Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.61 Alat Laboratorium Sumber Daya Dan Energi Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.62 Alat Laboratorium Populasi Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.63 Alat Pengukur Gelombang Garis Lurus 4 01.03.02.08.01.64 Unit Alat Laboratorium Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.08.02.01 Analytical Instrument Garis Lurus 4 01.03.02.08.02.02 Instrument Probe/Sensor Garis Lurus 4 01.03.02.08.02.03 General Laboratory Tool Garis Lurus 4 01.03.02.08.02.04 Glassware Plastic/Utensils Garis Lurus 4 01.03.02.08.02.05 Laboratory Safety Equipment Garis Lurus 4 01.03.02.08.02.06 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.08.03.01 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia Garis Lurus 4 01.03.02.08.03.02 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika Garis Lurus 4 01.03.02.08.03.03 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Dasar Garis Lurus 4 01.03.02.08.03.04 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Lanjutan Garis Lurus 4 01.03.02.08.03.05 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Menengah Garis Lurus 4 01.03.02.08.03.06 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Atas Garis Lurus 4 01.03.02.08.03.07 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ips Garis Lurus 4 426 Kode Uraian Metode Ekonomis Usia Ekonomis 01.03.02.08.03.08 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama Garis Lurus 4 01.03.02.08.03.09 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Keterampilan Garis Lurus 4 01.03.02.08.03.10 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian Garis Lurus 4 01.03.02.08.03.11 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga Garis Lurus 4 01.03.02.08.03.12 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Pkn Garis Lurus 4 01.03.02.08.03.14 Alat Peraga Kejuruan Garis Lurus 4 01.03.02.08.03.15 Alat Peraga Paud/Tk Garis Lurus 4 01.03.02.08.03.16 Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.08.04.01 Radiation Detector Garis Lurus 4 01.03.02.08.04.02 Modular Counting And Scientific Electronic Garis Lurus 4 01.03.02.08.04.03 Assembly/Counting System Garis Lurus 4 01.03.02.08.04.04 Recorder Display Garis Lurus 4 01.03.02.08.04.05 System/Power Supply Garis Lurus 4 01.03.02.08.04.06 Measuring/Testing Device Garis Lurus 4 01.03.02.08.04.07 Opto Electronics Garis Lurus 4 01.03.02.08.04.08 Accelerator Garis Lurus 4 01.03.02.08.04.09 Reactor Experimental System Garis Lurus 4 01.03.02.08.04.10 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.08.05.01 Alat Ukur Fisika Kesehatan Garis Lurus 4 01.03.02.08.05.02 Alat Kesehatan Kerja Garis Lurus 4 01.03.02.08.05.03 Proteksi Lingkungan Garis Lurus 4 01.03.02.08.05.04 Meteorological Equipment Garis Lurus 4 01.03.02.08.05.05 Sumber Radiasi Garis Lurus 4 01.03.02.08.05.06 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.08.06.01 Radiation Application Equipment Garis Lurus 4 01.03.02.08.06.02 Non Destructive Test (Ndt) Device Garis Lurus 4 01.03.02.08.06.03 Peralatan Hidrologi Garis Lurus 4 01.03.02.08.06.04 Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.08.07.01 Alat Laboratorium Kwalitas Air Dan Tanah Garis Lurus 4 01.03.02.08.07.02 Alat Laboratorium Kwalitas Udara Garis Lurus 4 01.03.02.08.07.03 Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran Garis Lurus 4 01.03.02.08.07.04 Laboratorium Lingkungan Garis Lurus 4 01.03.02.08.07.05 Alat Laboratorium Penunjang Garis Lurus 4 01.03.02.08.07.06 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.08.08.01 Towing Carriage Garis Lurus 4 01.03.02.08.08.02 Wave Generator And Absorber Garis Lurus 4 01.03.02.08.08.03 Data Accquisition And Analyzing System Garis Lurus 4 01.03.02.08.08.04 Cavitation Tunnel Garis Lurus 4 01.03.02.08.08.05 Overhead Cranes Garis Lurus 4 01.03.02.08.08.06 Peralatan Umum Garis Lurus 4 01.03.02.08.08.07 Pemesinan : Model Ship Workshop Garis Lurus 4 01.03.02.08.08.08 Pemesinan : Propeller Model Workshop Garis Lurus 4 01.03.02.08.08.09 Pemesinan : Mechanical Workshop Garis Lurus 4 01.03.02.08.08.10 Pemesinan : Precision Mechanical Workshop Garis Lurus 4 01.03.02.08.08.11 Pemesinan : Painting Shop Garis Lurus 4 01.03.02.08.08.12 Pemesinan : Ship Model Preparation Shop Garis Lurus 4 01.03.02.08.08.13 Pemesinan : Electical Workshop Garis Lurus 4 01.03.02.08.08.14 Mob Garis Lurus 4 01.03.02.08.08.15 Photo And Film Equipment Garis Lurus 4 01.03.02.08.08.16 Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.08.09.01 Alat Laboratorium Kalibrasi Electromedik Dan Biomedik Garis Lurus 4 01.03.02.08.09.02 Alat Laboratorium Standard Dan Kalibrator Garis Lurus 4 01.03.02.08.09.03 Alat Laboratorium Cahaya, Optik Dan Akustik Garis Lurus 4 01.03.02.08.09.04 Alat Laboratorium Listrik Dan Mekanik Garis Lurus 4 01.03.02.08.09.05 Alat Laboratorium Tekanan Dan Suhu Garis Lurus 4 01.03.02.08.09.06 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Lain Garis Lurus 4 01.03.02.08.09.07 Alat Laboratorium Natius Garis Lurus 4 427 Kode Uraian Metode Ekonomis Usia Ekonomis 01.03.02.08.09.08 Alat Laboratorium Elektronika Dan Telekomunikasi Pelayaran Garis Lurus 4 01.03.02.08.09.09 Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Garis Lurus 4 01.03.02.08.09.10 Alat Laboratorium Uji Perangkat Garis Lurus 4 01.03.02.08.09.11 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.09.01.01 Senjata Genggam Garis Lurus 4 01.03.02.09.01.02 Senjata Pinggang Garis Lurus 4 01.03.02.09.01.03 Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang Garis Lurus 4 01.03.02.09.01.04 Senapan Mesin Garis Lurus 4 01.03.02.09.01.05 M O R T I R Garis Lurus 4 01.03.02.09.01.06 Anti Lapis Baja Garis Lurus 4 01.03.02.09.01.07 Artileri Medan (Armed) Garis Lurus 4 01.03.02.09.01.08 Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) Garis Lurus 4 01.03.02.09.01.10 Senjata Lain-Lain Garis Lurus 4 01.03.02.09.02.01 Alat Keamanan Garis Lurus 4 01.03.02.09.02.02 Non Senjata Api Garis Lurus 4 01.03.02.09.02.03 Alat Penjinak Bahan Peledak (Aljihandak) Garis Lurus 4 01.03.02.09.02.04 Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia Garis Lurus 4 01.03.02.09.02.05 Persenjataan Non Senjata Api Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.09.03.01 Laser Garis Lurus 4 01.03.02.09.03.02 Senjata Sinar Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.09.04.01 Alat Khusus Kepolisian Garis Lurus 4 01.03.02.09.04.02 Alat Dalmas/Alat Dakhura Garis Lurus 4 01.03.02.09.04.03 Alat Wanteror (Perlawanan Teror) Garis Lurus 4 01.03.02.09.04.04 Peralatan Deteksi Intel Garis Lurus 4 01.03.02.09.04.05 Alsus Lantas Garis Lurus 4 01.03.02.09.04.07 Alsus Fotografi Kepolisian Garis Lurus 4 01.03.02.09.04.08 Alsus Daktiloskopi Garis Lurus 4 01.03.02.09.04.09 Instrumen Analisis Laboratorium Forensik Garis Lurus 4 01.03.02.09.04.10 Alat Khusus Kepolisian Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.10.01.01 Komputer Jaringan Garis Lurus 4 01.03.02.10.01.02 Personal Komputer Garis Lurus 4 01.03.02.10.01.03 Komputer Unit Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.10.02.01 Peralatan Mainframe Garis Lurus 4 01.03.02.10.02.02 Peralatan Mini Komputer Garis Lurus 4 01.03.02.10.02.03 Peralatan Personal Komputer Garis Lurus 4 01.03.02.10.02.04 Peralatan Jaringan Garis Lurus 4 01.03.02.10.02.05 Peralatan Komputer Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.11.01.01 Optik Garis Lurus 4 01.03.02.11.01.02 Ukur/Instrument Garis Lurus 4 01.03.02.11.01.03 Alat Eksplorasi Topografi Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.11.02.01 Mekanik Garis Lurus 4 01.03.02.11.02.02 Elektronik/Electric Garis Lurus 4 01.03.02.11.02.03 Manual Garis Lurus 4 01.03.02.11.02.04 Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.12.01.01 Bor Mesin Tumbuk Garis Lurus 4 01.03.02.12.01.02 Bor Mesin Putar Garis Lurus 4 01.03.02.12.01.03 Alat Pengeboran Mesin Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.12.02.01 Bangka Garis Lurus 4 01.03.02.12.02.02 Pantek Garis Lurus 4 01.03.02.12.02.03 Putar Garis Lurus 4 01.03.02.12.02.04 Peralatan Bantu Garis Lurus 4 01.03.02.12.02.05 Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.13.01.01 Peralatan Sumur Minyak Garis Lurus 4 01.03.02.13.01.02 Sumur Pemboran Garis Lurus 4 01.03.02.13.01.03 Sumur Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.13.02.01 R I G Garis Lurus 4 01.03.02.13.02.02 Produksi Lainnya Garis Lurus 4 428 Kode Uraian Metode Ekonomis Usia Ekonomis 01.03.02.13.03.01 Alat Pengolahan Minyak Garis Lurus 4 01.03.02.13.03.02 Alat Pengolahan Air Garis Lurus 4 01.03.02.13.03.03 Alat Pengolahan Steam Garis Lurus 3 01.03.02.13.03.04 Alat Pengolahan Wax Garis Lurus 4 01.03.02.13.03.05 Pengolahan Dan Pemurnian Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.14.01.01 Mekanik Garis Lurus 4 01.03.02.14.01.02 Eektric Garis Lurus 4 01.03.02.14.01.03 Alat Bantu Ekplorasi Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.14.02.01 Perawatan Sumur Garis Lurus 4 01.03.02.14.02.02 Test Unit Garis Lurus 4 01.03.02.14.02.03 Alat Bantu Produksi Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.15.01.01 Radiasi Garis Lurus 4 01.03.02.15.01.02 Suara Garis Lurus 4 01.03.02.15.01.03 Alat Deteksi Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.15.02.01 Baju Pengaman Garis Lurus 4 01.03.02.15.02.02 Masker Garis Lurus 4 01.03.02.15.02.03 Topi Kerja Garis Lurus 4 01.03.02.15.02.04 Sabuk Pengaman Garis Lurus 4 01.03.02.15.02.05 Sepatu Lapangan Garis Lurus 4 01.03.02.15.02.06 Alat Pelindung Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.15.03.03 Alat Kerja Bawah Air Garis Lurus 4 01.03.02.15.03.01 Alat Penolong Garis Lurus 4 01.03.02.15.03.02 Alat Pendukung Pencarian Garis Lurus 4 01.03.02.15.03.04 Alat Sar Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.15.04.01 Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan Garis Lurus 4 01.03.02.15.04.02 Peralatan Fasilitas Navigasi Dan Pengamatan Penerbangan Garis Lurus 4 01.03.02.15.04.03 Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan Garis Lurus 4 01.03.02.15.04.04 Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan Dan Pengamanan Bandar Udara Garis Lurus 4 01.03.02.15.04.05 Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara Garis Lurus 4 01.03.02.15.04.06 Alat Ukur Peralatan Faslektrik Garis Lurus 4 01.03.02.15.04.07 Alat Kerja Penerbangan Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.16.01.01 Alat Peraga Pelatihan Garis Lurus 4 01.03.02.16.01.02 Alat Peraga Percontohan Garis Lurus 4 01.03.02.16.01.03 Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.17.01.01 Liquid-Liquid Contractor Equipment Garis Lurus 4 01.03.02.17.01.02 Solid-Solid Mixing Equipment Garis Lurus 4 01.03.02.17.01.03 Solid-Solid Screening Equipment Garis Lurus 4 01.03.02.17.01.04 Solid-Solid Classifier Garis Lurus 4 01.03.02.17.01.05 Solid-Liquid Mixing Equipment Garis Lurus 4 01.03.02.17.01.06 Solid Liquid Crystallization Equipment Garis Lurus 4 01.03.02.17.01.07 Ion Exchange Absortion Equipment Garis Lurus 4 01.03.02.17.01.08 Leaching Equipment Garis Lurus 4 01.03.02.17.01.09 Gravity Sedimentation Equipment Garis Lurus 4 01.03.02.17.01.10 Solid Liquid Filtering Equipment Garis Lurus 4 01.03.02.17.01.11 Centrifuge For Solid Liquid Garis Lurus 4 01.03.02.17.01.12 Liquid From Solid Expelling (Expressor)-Equipment Garis Lurus 4 01.03.02.17.01.13 Gas-Solid Drying Equipment Garis Lurus 4 01.03.02.17.01.14 Gas - Solid Fluidised Bed Equipment Garis Lurus 4 01.03.02.17.01.15 Gas - Solid Separation Equipment Garis Lurus 4 01.03.02.17.01.16 Gas - Liquid Distillation Equipment Garis Lurus 4 01.03.02.17.01.17 Gas - Liquid Separition Equipment Garis Lurus 4 01.03.02.17.01.18 Isotope Separation Equipment Garis Lurus 4 01.03.02.17.01.19 Transport And Storage Equipment For Liquid Garis Lurus 4 01.03.02.17.01.20 Solid Material Handling Equipment Garis Lurus 4 01.03.02.17.01.21 Size Reduction Size Balargement Equipment Garis Lurus 4 01.03.02.17.01.22 Heat Generating Equipment Garis Lurus 4 01.03.02.17.01.23 Heat Transfer Equipment Garis Lurus 4 429 Kode Uraian Metode Ekonomis Usia Ekonomis 01.03.02.17.01.24 Mechanical Proces Garis Lurus 4 01.03.02.17.01.25 Chemical Reaktion Equipment Garis Lurus 4 01.03.02.17.01.26 Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya Garis Lurus 4 01.03.02.18.01.01 Rambu Bersuar Garis Lurus 7 01.03.02.18.01.02 Rambu Tidak Bersuar Garis Lurus 7 01.03.02.18.01.03 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Garis Lurus 7 01.03.02.18.02.01 Runway/Threshold Light Garis Lurus 5 01.03.02.18.02.02 Visual Approach Slope Indicator (Vasi) Garis Lurus 5 01.03.02.18.02.03 Approach Light Garis Lurus 5 01.03.02.18.02.04 Runway Identification Light (Reils) Garis Lurus 5 01.03.02.18.02.05 Signal Garis Lurus 5 01.03.02.18.02.06 Flood Lights Garis Lurus 5 01.03.02.18.02.07 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya Garis Lurus 5 01.03.02.18.03.01 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Garis Lurus 5 01.03.02.18.03.02 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya Garis Lurus 5 01.03.02.19.01.01 Peralatan Olah Raga Atletik Garis Lurus 4 01.03.02.19.01.02 Peralatan Permainan Garis Lurus 4 01.03.02.19.01.03 Peralatan Senam Garis Lurus 4 01.03.02.19.01.04 Paralatan Olah Raga Air Garis Lurus 4 01.03.02.19.01.06 Peralatan Olah Raga Lainnya Garis Lurus 4 01.03.03.01.01.01 Bangunan Gedung Kantor Garis Lurus 50 01.03.03.01.01.02 Bangunan Gudang Garis Lurus 50 01.03.03.01.01.03 Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar Garis Lurus 50 01.03.03.01.01.04 Bangunan Gedung Instalasi Garis Lurus 50 01.03.03.01.01.05 Bangunan Gedung Laboratorium Garis Lurus 50 01.03.03.01.01.06 Bangunan Kesehatan Garis Lurus 50 01.03.03.01.01.07 Bangunan Oceanarium/Observatorium Garis Lurus 50 01.03.03.01.01.08 Bangunan Gedung Tempat Ibadah Garis Lurus 50 01.03.03.01.01.09 Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Garis Lurus 50 01.03.03.01.01.10 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Garis Lurus 50 01.03.03.01.01.11 Bangunan Gedung Tempat Olah Raga Garis Lurus 50 01.03.03.01.01.12 Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Garis Lurus 50 01.03.03.01.01.13 Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Garis Lurus 50 01.03.03.01.01.14 Bangunan Gedung Garasi/Pool Garis Lurus 50 01.03.03.01.01.15 Bangunan Gedung Pemotong Hewan Garis Lurus 50 01.03.03.01.01.16 Bangunan Gedung Perpustakaan Garis Lurus 50 01.03.03.01.01.17 Bangunan Gedung Musium Garis Lurus 50 01.03.03.01.01.18 Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Garis Lurus 50 01.03.03.01.01.19 Bangunan Pengujian Kelaikan Garis Lurus 50 01.03.03.01.01.20 Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan Garis Lurus 50 01.03.03.01.01.21 Bangunan Rumah Tahanan Garis Lurus 50 01.03.03.01.01.29 Bangunan Peternakan/Perikanan Garis Lurus 50 01.03.03.01.01.30 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Garis Lurus 50 01.03.03.01.01.34 Bangunan Gedung Pabrik Garis Lurus 50 01.03.03.01.01.35 Bangunan Stasiun Bus Garis Lurus 50 01.03.03.01.01.37 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Garis Lurus 50 01.03.03.01.02.01 Rumah Negara Golongan I Garis Lurus 50 01.03.03.01.02.02 Rumah Negara Golongan Ii Garis Lurus 50 01.03.03.01.02.03 Rumah Negara Golongan Iii Garis Lurus 50 01.03.03.01.02.04 Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Garis Lurus 50 01.03.03.01.02.05 Asrama Garis Lurus 50 01.03.03.01.02.06 Hotel Garis Lurus 50 01.03.03.01.02.07 Motel Garis Lurus 30 01.03.03.01.02.08 Flat/Rumah Susun Garis Lurus 50 01.03.03.01.02.09 Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan Garis Lurus 50 01.03.03.01.02.10 Panti Asuhan Garis Lurus 50 01.03.03.01.02.11 Apartemen Garis Lurus 50 430 Kode Uraian Metode Ekonomis Usia Ekonomis 01.03.03.01.02.12 Rumah Tidak Bersusun Garis Lurus 50 01.03.03.01.02.13 Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Garis Lurus 50 01.03.03.02.01.01 Candi Garis Lurus 50 01.03.03.02.01.02 Tugu Garis Lurus 50 01.03.03.02.01.03 Bangunan Peninggalan Garis Lurus 50 01.03.03.02.01.04 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya Garis Lurus 50 01.03.03.03.01.01 Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai Garis Lurus 40 01.03.03.03.01.02 Bangunan Perambuan Penerangan Pantai Garis Lurus 40 01.03.03.03.01.03 Bangunan Menara Telekomunikasi Garis Lurus 40 01.03.03.03.01.04 Bangunan Menara Pengawas Garis Lurus 40 01.03.03.03.01.05 Bangunan Menara Perambuan Lainnya Garis Lurus 40 01.03.03.04.01.01 Tugu/Tanda Batas Administrasi Garis Lurus 50 01.03.03.04.01.02 Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi Garis Lurus 50 01.03.03.04.01.03 Pilar/Tugu/Tanda Lainnya Garis Lurus 50 01.03.03.04.01.04 Pagar Garis Lurus 50 01.03.03.04.01.05 Tugu/Tanda Batas Lainnya Garis Lurus 50 01.03.04.01.01.01 Jalan Nasional Garis Lurus 10 01.03.04.01.01.02 Jalan Propinsi Garis Lurus 10 01.03.04.01.01.03 Jalan Kabupaten Garis Lurus 10 01.03.04.01.01.05 Jalan Desa Garis Lurus 10 01.03.04.01.01.06 Jalan Tol Garis Lurus 10 01.03.04.01.01.07 Jalan Kereta Api Garis Lurus 10 01.03.04.01.01.08 Landasan Pacu Pesawat Terbang Garis Lurus 10 01.03.04.01.01.09 Jalan Khusus Garis Lurus 10 01.03.04.01.01.10 Jalan Lainnya Garis Lurus 10 01.03.04.01.02.01 Jembatan Pada Jalan Nasional Garis Lurus 30 01.03.04.01.02.02 Jembatan Pada Jalan Propinsi Garis Lurus 30 01.03.04.01.02.03 Jembatan Pada Jalan Kabupaten Garis Lurus 30 01.03.04.01.02.05 Jembatan Pada Jalan Desa Garis Lurus 30 01.03.04.01.02.06 Jembatan Pada Jalan Tol Garis Lurus 30 01.03.04.01.02.07 Jembatan Pada Jalan Kereta Api Garis Lurus 30 01.03.04.01.02.08 Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang Garis Lurus 30 01.03.04.01.02.09 Jembatan Pada Jalan Khusus Garis Lurus 30 01.03.04.01.02.10 Jembatan Penyeberangan Garis Lurus 30 01.03.04.01.02.11 Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal Garis Lurus 30 01.03.04.01.02.12 Jembatan Pengukur Garis Lurus 30 01.03.04.01.02.13 Jembatan Lainnya Garis Lurus 30 01.03.04.02.01.01 Bangunan Waduk Irigasi Garis Lurus 50 01.03.04.02.01.02 Bangunan Pengambilan Irigasi Garis Lurus 50 01.03.04.02.01.03 Bangunan Pembawa Irigasi Garis Lurus 50 01.03.04.02.01.04 Bangunan Pembuang Irigasi Garis Lurus 50 01.03.04.02.01.05 Bangunan Pengaman Irigasi Garis Lurus 50 01.03.04.02.01.06 Bangunan Pelengkap Irigasi Garis Lurus 50 01.03.04.02.01.08 Bangunan Air Irigasi Lainnya Garis Lurus 50 01.03.04.02.02.01 Bangunan Waduk Pasang Surut Garis Lurus 50 01.03.04.02.02.02 Bangunan Pengambilan Pasang Surut Garis Lurus 50 01.03.04.02.02.03 Bangunan Pembawa Pasang Surut Garis Lurus 50 01.03.04.02.02.04 Saluran Pembuang Pasang Surut Garis Lurus 50 01.03.04.02.02.05 Bangunan Pengaman Pasang Surut Garis Lurus 50 01.03.04.02.02.06 Bangunan Pelengkap Pasang Surut Garis Lurus 50 01.03.04.02.02.07 Bangunan Sawah Pasang Surut Garis Lurus 50 01.03.04.02.02.08 Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya Garis Lurus 50 01.03.04.02.03.02 Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa Garis Lurus 50 01.03.04.02.03.02 Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa Garis Lurus 50 01.03.04.02.03.03 Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa Garis Lurus 50 01.03.04.02.03.04 Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa Garis Lurus 50 01.03.04.02.03.05 Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa Garis Lurus 50 431 Kode Uraian Metode Ekonomis Usia Ekonomis 01.03.04.02.03.06 Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa Garis Lurus 50 01.03.04.02.03.07 Bangunan Sawah Pengembangan Rawa Garis Lurus 50 01.03.04.02.03.08 Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya Garis Lurus 50 01.03.04.02.04.01 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Garis Lurus 50 01.03.04.02.04.02 Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai Garis Lurus 50 01.03.04.02.04.03 Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai Garis Lurus 50 01.03.04.02.04.04 Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Garis Lurus 50 01.03.04.02.04.05 Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai Garis Lurus 50 01.03.04.02.04.06 Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai Garis Lurus 50 01.03.04.02.04.07 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Garis Lurus 50 01.03.04.02.05.01 Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air Garis Lurus 50 01.03.04.02.05.02 Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air Garis Lurus 50 01.03.04.02.05.03 Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air Garis Lurus 50 01.03.04.02.05.04 Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air Garis Lurus 50 01.03.04.02.05.05 Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air Garis Lurus 50 01.03.04.02.05.06 Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air Garis Lurus 50 01.03.04.02.05.07 Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah Garis Lurus 50 01.03.04.02.05.08 Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah Lainnya Garis Lurus 50 01.03.04.02.06.01 Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku Garis Lurus 50 01.03.04.02.06.02 Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku Garis Lurus 50 01.03.04.02.06.03 Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku Garis Lurus 50 01.03.04.02.06.04 Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku Garis Lurus 50 01.03.04.02.06.05 Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku Garis Lurus 50 01.03.04.02.06.06 Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya Garis Lurus 50 01.03.04.02.07.01 Bangunan Pembawa Air Kotor Garis Lurus 50 01.03.04.02.07.02 Bangunan Waduk Air Kotor Garis Lurus 50 01.03.04.02.07.03 Bangunan Pembuang Air Kotor Garis Lurus 50 01.03.04.02.07.04 Bangunan Pengaman Air Kotor Garis Lurus 50 01.03.04.02.07.05 Bangunan Pelengkap Air Kotor Garis Lurus 50 01.03.04.02.07.06 Bangunan Air Kotor Lainnya Garis Lurus 50 01.03.04.03.01.01 Instalasi Air Permukaan Garis Lurus 10 01.03.04.03.01.02 Instalasi Air Sumber / Mata Air Garis Lurus 30 01.03.04.03.01.03 Instalasi Air Tanah Dalam Garis Lurus 30 01.03.04.03.01.04 Instalasi Air Tanah Dangkal Garis Lurus 30 01.03.04.03.01.05 Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya Garis Lurus 30 01.03.04.03.02.01 Instalasi Air Buangan Domestik Garis Lurus 30 01.03.04.03.02.02 Instalasi Air Buangan Industri Garis Lurus 30 01.03.04.03.02.03 Instalasi Air Buangan Pertanian Garis Lurus 30 01.03.04.03.02.04 Instalasi Air Kotor Lainnya Garis Lurus 30 01.03.04.03.03.01 Instalasi Pengolahan Sampah Organik Garis Lurus 10 01.03.04.03.03.02 Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik Garis Lurus 10 01.03.04.03.03.03 Bangunan Penampung Sampah Garis Lurus 10 01.03.04.03.03.04 Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya Garis Lurus 10 01.03.04.03.04.01 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan Garis Lurus 10 01.03.04.03.04.02 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis Garis Lurus 10 01.03.04.03.04.03 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan Garis Lurus 10 01.03.04.03.04.04 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya Garis Lurus 10 01.03.04.03.05.01 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (Plta) Garis Lurus 40 01.03.04.03.05.02 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Pltd) Garis Lurus 40 01.03.04.03.05.03 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (Pltm) Garis Lurus 40 01.03.04.03.05.04 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (Pltan) Garis Lurus 40 01.03.04.03.05.05 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Pltu) Garis Lurus 40 01.03.04.03.05.06 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (Pltn) Garis Lurus 40 01.03.04.03.05.07 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (Pltg) Garis Lurus 40 01.03.04.03.05.08 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Pltp) Garis Lurus 40 01.03.04.03.05.09 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Plts) Garis Lurus 40 01.03.04.03.05.10 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (Pltb) Garis Lurus 40 432 Kode Uraian Metode Ekonomis Usia Ekonomis 01.03.04.03.05.11 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera / Gelombang Samudera Garis Lurus 40 01.03.04.03.05.12 Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya Garis Lurus 40 01.03.04.03.06.01 Instalasi Gardu Listrik Induk Garis Lurus 40 01.03.04.03.06.02 Instalasi Gardu Listrik Distribusi Garis Lurus 40 01.03.04.03.06.03 Instalasi Pusat Pengatur Listrik Garis Lurus 40 01.03.04.03.06.04 Instalasi Gardu Listrik Lainnya Garis Lurus 40 01.03.04.03.07.01 Instalasi Pertahanan Di Darat Garis Lurus 30 01.03.04.03.07.02 Instalasi Pertahanan Lainnya Garis Lurus 30 01.03.04.03.08.01 Instalasi Gardu Gas Garis Lurus 30 01.03.04.03.08.02 Instalasi Jaringan Pipa Gas Garis Lurus 30 01.03.04.03.08.03 Instalasi Pengolahan Gas Garis Lurus 30 01.03.04.03.08.04 Instalasi Gas Lainnya Garis Lurus 30 01.03.04.03.09.01 Instalasi Pengaman Penangkal Petir Garis Lurus 5 01.03.04.03.09.02 Instalasi Reaktor Nuklir Garis Lurus 5 01.03.04.03.09.03 Instalasi Pengolahan Limbah Radio Aktif Garis Lurus 5 01.03.04.03.09.04 Instalasi Pengaman Lainnya Garis Lurus 7 01.03.04.03.10.01 Instalasi Lain Garis Lurus 10 01.03.04.04.01.01 Jaringan Pembawa Garis Lurus 30 01.03.04.04.01.02 Jaringan Induk Distribusi Garis Lurus 30 01.03.04.04.01.03 Jaringan Cabang Distribusi Garis Lurus 30 01.03.04.04.01.04 Jaringan Sambungan Ke Rumah Garis Lurus 30 01.03.04.04.01.05 Jaringan Air Minum Lainnya Garis Lurus 30 01.03.04.04.02.01 Jaringan Transmisi Garis Lurus 30 01.03.04.04.02.02 Jaringan Distribusi Garis Lurus 30 01.03.04.04.02.03 Jaringan Listrik Lainnya Garis Lurus 30 01.03.04.04.03.01 Jaringan Telepon Diatas Tanah Garis Lurus 30 01.03.04.04.03.02 Jaringan Telepon Dibawah Tanah Garis Lurus 30 01.03.04.04.03.03 Jaringan Telepon Didalam Air Garis Lurus 30 01.03.04.04.03.04 Jaringan Dengan Media Udara Garis Lurus 30 01.03.04.04.03.05 Jaringan Telepon Lainnya Garis Lurus 30 01.03.04.04.04.01 Jaringan Pipa Gas Transmisi Garis Lurus 30 01.03.04.04.04.02 Jaringan Pipa Distribusi Garis Lurus 30 01.03.04.04.04.03 Jaringan Pipa Dinas Garis Lurus 30 01.03.04.04.04.04 Jaringan Bbm Garis Lurus 30 01.03.04.04.04.05 Jaringan Gas Lainnya Garis Lurus 30 01.03.05.07.01.01 Aset Tetap Dalam Renovasi Garis Lurus 5 01.05.03.01.01.05 Software Garis Lurus 5 Sumber : Peraturan Bupati Buton Tengah No. 53 Tahun 2020 Penyusutan aset tidak berwujud disebut juga amortisasi. Metode penyusutan aset tidak berwujud menggunakan metode garis lurus dengan rumus: Amortisasi per-periode = Nilai Perolehan / Penilaian Masa Manfaat Adapun masa manfaat asset tidak berwujud adalah lima tahun. Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen: 1) Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian 2) Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa 3) Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana 4) Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut. 433 Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap.
f.Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). 434 BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN Dalam Bab ini menguraikan secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan gambaran informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan daerah dengan anggarannya dalam Tahun Anggaran (TA) 2022. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2022, Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan, Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber (penerimaan), penggunaan (pengeluaran), perubahan kas dan setara kas selama TA 2022, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2022, dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 5.1 PENJELASAN POS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 5.1.1 PENDAPATAN DAERAH 2022 2021 674.033.441.450,91 673.601.202.380,19 Pendapatan Daerah - LRA merupakan penerimaan oleh BUD atau yang diberi kewenangan atas penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah, yang menambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dalam periode TA yang bersangkutan, dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam TA 2022 ditargetkan sebesar Rp621.414.168.202,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2022 seluruhnya berjumlah Rp674.033.441.450,00 atau 108,47% dirinci sebagai berikut. Tabel 26. Rincian Pendapatan Daerah Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 Pendapatan Asli Daerah 14.466.744.393,00 18.698.683.864,91 129,25% 18.331.421.019,05 Pendapatan Transfer 599.798.573.254,00 650.349.147.009,00 108,43% 627.806.791.376,00 Lain-lain Pendapatan yang Sah 7.148.850.555,00 4.985.610.577,00 69,74% 27.462.989.985,14 Jumlah 621.414.168.202,00 674.033.441.450,00 108,47% 673.601.202.380,19 Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp673.601.202.380,19, terdapat kenaikan sebesar Rp432.239.070,72 atau naik sebesar 0,06%. Secara lebih jelas, realisasi pendapatan daerah pada TA 2022 dirinci sebagai berikut. 5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2022 2021 18.698.683.864,91 18.331.421.019,05 435 Realisasi PAD pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp18.698.683.864,91 atau 129,25% dari target anggaran PAD sebesar Rp14.466.744.393,00. Sehingga terdapat pelampauan target PAD sebesar Rp4.231.939.471,91. Jika dibandingkan dengan realisasi periode sebelumnya yaitu sebesar Rp18.331.421.019,05 maka terdapat kenaikan sebesar Rp367.262.845,86 atau 2,00%. PAD diuraikan secara rinci pada tabel berikut. Tabel 27. Rincian PAD Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 Pendapatan Pajak Daerah 3.506.987.704,00 5.038.664.646,00 143,68% 4.014.410.617,00 Pendapatan Retribusi Daerah 3.046.000.000,00 3.530.501.101,00 115,91% 3.819.736.236,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.986.992.268,00 2.986.992.268,00 100,00% 2.431.789.253,00 Lain-lain PAD yang Sah 4.926.764.421,00 7.142.525.849,91 144,97% 8.065.484.913,05 Jumlah 14.466.744.393,00 18.698.683.864,91 129,25% 18.331.421.019,05 Lebih lanjut, penjelasan mengenai rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) diuraikan sebagai berikut. 5.1.1.a.1 Pendapatan Pajak Daerah 2022 2021 5.038.664.646,00 4.014.410.617,00 Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp3.506.987.704,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 seluruhnya sebesar Rp5.038.664.646,00 atau sebesar 143,68% dari target penerimaan. Adapun pelampauan pendapatan sebesar 43,68% atau sebesar Rp1.531.676.262,00 diakibatkan meningkatnya capaian pendapatan pajak daerah. Jika dibandingkan dengan periode sebelum yaitu sebesar Rp4.014.410.617,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp1.024.254.029,00 atau 25,51%. Rincian Pendapatan Pajak Daerah disajikan sebagai berikut. Tabel 28. Rincian Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 Pajak Hotel 5.000.000,00 8.395.000,00 167,90% 20.541.500,00 Pajak Restoran 220.000.000,00 833.717.484,00 378,96% 382.040.102,00 Pajak Hiburan 0,00 0,00 0,00% 1.890.000,00 Pajak Reklame 15.000.000,00 20.295.000,00 135,30% 21.507.500,00 Pajak Penerangan Jalan 2.020.000.000,00 2.490.747.850,00 123,30% 2.109.576.354,00 Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan. 300.000.000,00 850.586.898,00 283,53% 611.161.660,00 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 826.987.704,00 713.413.764,00 86,27% 736.501.951,00 Pajak BPHTB 120.000.000,00 121.508.650,00 101,26% 131.191.550,00 Jumlah 3.506.987.704,00 5.038.664.646,00 143,67% 4.014.410.617,00 Berdasarkan metode pemungutannya, pemungutan pajak daerah di Kabupaten Buton Tengah dibedakan menjadi dua jenis yaitu self assessment yang ditetapkan berdasarkan pembayaran wajib pajak dan official assessment yang ditetapkan berdasarkan ketetapan kepala daerah. Penjelasan masing-masing pendapatan pajak dijelaskan sebagai berikut. 436
1. 1.Pajak Hotel dipungut dengan metode self assessment berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 9 Tahun 2016, dengan realisasi sebesar Rp8.395.000,00 atau 167,90% dari target tahun 2022 sebesar Rp5.000.000,00. Pelampauan realisasi tersebut terjadi karena target pendapatan yang ditetapkan terlalu rendah. Seluruh dari realisasi tersebut merupakan penerimaan atas Ketetapan Pajak TA 2022. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp20.541.500,00 terdapat penurunan sebesar Rp12.146.500,00 atau 59,13%. Penurunan realisasi Pajak Hotel yang cukup signifikan tersebut terjadi sebab tempat penginapan atau hotel yang ada dalam lingkup Kabupaten Buton Tengah sudah tidak lagi menggunakan Tapping Box atau alat perekam pajak yang disediakan oleh pihak Bank BPD Sultra.
2. 2.Pajak Restoran dipungut dengan metode self assessment berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2016, dengan realisasi sebesar Rp833.717.484,00 atau 378,96% dari target tahun 2022 sebesar Rp220.000.000,00. Pelampauan realisasi tersebut terjadi karena target pendapatan yang ditetapkan terlalu rendah. Seluruh dari realisasi tersebut merupakan penerimaan atas Ketetapan Pajak TA. 2022. Jika dibandingkan dengan penerimaan TA 2021 sebesar Rp382.040.102,00 maka terdapat peningkatan sebesar Rp451.677.382,00 atau 118,23%. Peningkatan Pendapatan Pajak Restoran tersebut disebabkan adanya penetapan pajak yang bersumber dari belanja makan dan minum OPD, Kecamatan, Sekolah dan Puskesmas yang ada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah yang telah tercantum dalam APBD TA. 2022 sehingga dibuatkan peraturan dan regulasinya.
3. 3.Pajak Hiburan dipungut dengan metode self assessment berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 7 Tahun 2016. Pajak Hiburan pada Kabupaten Buton Tengah merupakan pungutan atas penagihan pajak TV kabel. Pada TA. 2022 pajak tersebut sudah tidak lagi ditargetkan dan direalisasikan karena sesuai dengan sosialisasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tentang Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan tontonan Film TV kabel merupakan fasilitas pribadi yang digunakan oleh masyarakat dan telah dikenakan PPN, sehingga bukan merupakan objek Pajak Hiburan. Lebih lanjut, pada TA 2021 pungutan atas pajak TV kabel yang merupakan objek Pajak Hiburan terealisasi sebesar Rp1.890.000,00.
4. 4.Pajak Reklame dipungut dengan metode ketetapan (official assessment) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2016 dengan realisasi sebesar Rp20.295.000,00 atau 135,30% dari target tahun 2022 sebesar Rp15.000.000,00. Pelampauan realisasi tersebut terjadi karena target pendapatan yang ditetapkan terlalu rendah. Dari realisasi tersebut, sebesar Rp630.000,00 merupakan penerimaan atas tunggakan piutang tahun sebelumnya dan sebesar Rp19.665.000,00 merupakan realisasi atas ketetapan pajak TA 2022. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp21.507.500,00 terjadi penurunan sebesar Rp1.212.500,00 atau 5,64%.
5. 5.Pajak Penerangan Jalan dipungut dengan metode self assessment berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 8 Tahun 2016, dengan realisasi sebesar Rp2.490.747.850,00 atau sebesar 123,30% dari target TA 2022 sebesar Rp2.020.000.000,00. Pelampauan realisasi tersebut terjadi karena target pendapatan yang ditetapkan terlalu rendah. Seluruh dari realisasi tersebut merupakan penerimaan atas Ketetapan Pajak TA 2022. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.109.576.354,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp381.171.496,00 atau 18,07%. 437
6. 6.Pajak Mineral Bukan Logam dipungut dengan metode self assessment berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 6 Tahun
7. 2016.Dari target penerimaan sebesar Rp300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp850.586.898,00 atau 283,53% dari target pendapatan yang merupakan pungutan pajak pada proyek fisik pada OPD dan juga proyek fisik yang bersumber dari Dana Desa. Dari realisasi tersebut seluruhnya merupakan pembayaran atas ketetapan pajak TA 2022. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp611.161.660,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp239.425.238,00 atau 39,18%.
8. 7.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut dengan menggunakan metode ketetapan (official assessment) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 10 Tahun 2016, dengan realisasi sebesar Rp713.413.764,00 atau 86,27% dari target TA 2022 sebesar Rp826.987.704,00. Adapun tidak tercapainya target realisasi antara lain karena keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) dikarenakan adanya kerusakan mesin alat cetak SPPT PBB serta adanya wajib pajak yang tidak berada ditempat atau tidak berdomisili di wilayah Kabupaten Buton Tengah sehingga menyulitkan pemungut pajak pada tingkat Desa untuk melakukan pungutan pajak. Dari realisasi target pendapatan tersebut, sebesar Rp699.803.825,00 merupakan penerimaan atas ketetapan pajak TA 2022 sedangkan sisanya sebesar Rp13.609.939,00 merupakan realisasi dari pembayaran piutang periode sebelumnya. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp736.501.951,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp23.088.187,00 atau 3,13%.
9. 8.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipungut dengan metode self assessment berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 5 Tahun 2016. Dari target sebesar Rp120.000.000,00 terealisasi sebesar Rp121.508.650,00 atau 101,26% dari realisasi tersebut keseluruhannya merupakan pembayaran atas ketetapan BPHTB TA 2022. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp131.191.550,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp9.682.900,00 atau 7,38%. Secara rinci Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Buton Tengah pada TA 2021 disajikan dalam Lampiran 1. 5.1.1.a.2 Pendapatan Retribusi Daerah 2022 2021 3.530.501.101,00 3.819.736.236,00 Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pendapatan Retribusi Daerah pada TA 2022 direncanakan sebesar Rp3.046.000.000,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir TA 2022 seluruhnya sebesar Rp3.530.501.101,00 atau 115,91% atau terdapat surplus pendapatan sebesar Rp484.501.101,00. Meski melampaui capaian target pendapatan, namun jika dibandingkan dengan realisasi retribusi daerah tahun 2021 yang sebesar Rp3.819.736.236,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp289.235.135,00 atau 7,57%. Berikut rincian Retribusi Daerah diuraikan pada tabel dibawah ini. 438 Tabel 29. Rincian Retribusi Daerah TA 2022 Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.150.000.000,00 1.107.407.500,00 96,30% 1.317.201.018,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 1.220.000.000,00 1.810.417.101,00 148,39% 1.705.011.218,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah 0,00 15.435.000,00 0,00% 0,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Bangunan 16.000.000,00 20.000.000,00 125,00% 20.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Pemakaian Ruangan 50.000.000,00 5.400.000,00 10,80% 12.900.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Pemakaian Alat 300.000.000,00 244.500.000,00 81,50% 312.750.000,00 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan 50.000.000,00 67.250.000,00 134,50% 85.750.000,00 Retribusi Terminal 25.000.000,00 34.792.000,00 139,17% 25.535.500,00 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 85.000.000,00 98.238.500,00 115,57% 74.163.000,00 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 150.000.000,00 127.061.000,00 84,71% 119.163.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 0,00 0,00 147.262.500,00 Jumlah 3.046.000.000,00 3.530.501.101,00 115,91% 3.819.736.236,00 Adapun penjelasan mengenai rincian pendapatan retribusi daerah diuraikan sebagai berikut.
10. 1.Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas. Dari realisasi sebesar Rp1.107.407.500,00, sebesar Rp353.013.139,00 merupakan retribusi atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan sebesar Rp754.394.361,00 diperoleh dari klaim atas retribusi JKN Nonkapitasi oleh BPJS kesehatan selama tahun 2022. Dari total nilai realisasi tersebut sebesar Rp7.100.000,00 merupakan penerimaan atas retribusi JKN Nonkapitasi yang masih tersimpan pada Kas Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetorkan Ke Kas Daerah. Jika dibandingkan dengan targetnya yang sebesar Rp1.150.000.000,00 maka Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas tidak mencapai target dan defisit sebesar Rp42.592.500,00 atau 3,70%.
11. 2.Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dikelola Rumah Sakit Umum Daerah Buton Tengah terealisasi sebesar Rp1.810.417.101,00 berdasarkan Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Buton Tengah. Jika dibandingkan dengan target sebesar Rp1.220.000.000,00 maka terdapat pelampauan sebesar Rp590.417.101,00 atau 48,39%. Pelampauan tersebut terjadi karena BPJS Kesehatan telah diberlakukan pada RSUD Kabupaten Buton Tengah sehingga mempengaruhi pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan. Jika dibandingkan dengan realisasi pada periode sebelumnya sebesar Rp1.705.011.218,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp105.405.883,00 atau 6,18%
12. 3.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah merupakan pendapatan atas penyewaan lahan yang digunakan untuk bangunan ATM dan pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp15.435.000,00. Pendapatan retribusi tersebut diuraikan sebagai berikut. a) Penyewaan Tanah untuk Lahan bangunan ATM oleh Bank BRI Cabang Baubau yang terletak di area halaman depan bangunan Puskesmas Lakudo Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp6.300.000,00 dengan perjanjian kontrak 2 tahun. 439 b) Penyewaan Tanah untuk Lahan bangunan ATM oleh Bank BPD Sultra yang terletak di area Puskesmas Mawasangka Timur Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp2.835.000,00 dengan perjanjian kontrak 3 tahun, mulai dari tanggal 1 Nomvember 2021 sampai dengan 31 Oktober 2024. c) Penyewaan Tanah untuk Lahan bangunan ATM oleh Bank BPD Sultra yang terletak di area Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp6.300.000,00 dengan perjanjian kontrak 3 tahun.
13. 4.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Bangunan merupakan realisasi atas penyewaan Gedung Kesenian yang dikelola Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Tengah, terealisasi sebesar Rp20.000.000,00 atau 125,00% dari target pendapatan sebesar Rp16.000.000,00. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya maka realisasi atas Retribusi Penyewaan Bangunan ini tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Pungutan ini mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
14. 5.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pemakaian Ruangan merupakan realisasi atas pungutan sewa kamar pada Mess Pemda Buton Tengah di Kendari dikelola oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Tengah yang terealisasi sebesar Rp5.400.000,00 atau 10,80% dari target pendapatan sebesar Rp50.000.000,00. Pungutan ini mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Jika dibandingkan dengan penerimaan periode sebelumnya sebesar Rp12.900.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp7.500.000,00 atau 58,14%. Lebih lanjut, realisasi Retribusi Pemakaian Ruangan atas Mess Pemda ini jauh dari yang ditargetkan dan mengalami defisit sebesar Rp44.600.000,00 dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00.
15. 6.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pemakaian Alat terealisasi sebesar Rp244.500.000,00 atau 81,50% dari target pendapatan sebesar Rp300.000.000,00. Pendapatan Retribusi ini merupakan realisasi atas pungutan Retribusi Penggunaan Alat Berat yang dipungut berdasarkan Pungutan yang mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan Rakyat. Tidak tercapainya target pendapatan Retribusi Pemakaian Alat karena ada beberapa tagihan yang pelunasannya hingga 31 Desember 2022 belum terbayarkan sebesar Rp61.000.000,00 dan tercatat sebagai Piutang Pendapatan Retribusi Pemakaian Alat.
16. 7.Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp67.250.000. Jika dibandingkan dengan target sebesar Rp50.000.000,00 maka terdapat pelampauan sebesar Rp17.250.000,00 atau 25,65% dari target pendapatannya. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan periode sebelumnya sebesar Rp85.750.000,00 maka terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp18.500.000,00 atau 27,51%.
17. 8.Retribusi Terminal dikelola oleh Dinas Perhubungan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 9 Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp34.792.000,00 atau 139,50% dari target pendapatan yang sebesar Rp25.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan periode sebelumnya sebesar Rp25.535.500,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp9.256.500,00 atau 36,25%.
18. 9.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dikelola oleh Dinas Perhubungan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 440 Tahun 2016 terealisasi sebesar Rp98.238.500,00 atau 115,57% dari target pendapatan yang sebesar Rp85.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan periode sebelumnya sebesar Rp74.163.000,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp24.075.500,00 atau 32,46%.
19. 10.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut sebesar Rp127.061.000,00 atau 84,71% dari target pendapatan yang sebesar Rp150.000.000,00 yang dikelola oleh Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2016. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan periode sebelumnya sebesar Rp119.163.000,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp7.898.000,00 atau 6,63%.
20. 11.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2019. Pada Tahun Anggaran 2022 ada himbauan dari Pemerintah Pusat untuk menghentikan pemungutan Retribusi IMB mulai 1 Agustus 2021 karena ada regulasi peraturan perubahan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hal tersebut yang menyebabkan Pemerintah Daerah sampai akhir Tahun Anggaran 2022 tidak memungut lagi Retribusi IMB. Namun, pada TA 2021 Retribusi IMB terealisasi sebesar Rp147.262.500,00. Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran 2. 5.1.1.a.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2022 2021 2.986.992.268,00 2.431.789.253,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan yang diperoleh atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buton Tengah kepada PT. BPD Sulawesi Tenggara. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp2.986.992.268,00 atau 100% dari target pendapatan sesuai dengan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPD Sulawesi Tenggara Nomor 216 tanggal 14 Juni 2022. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2021 sejumlah Rp2.431.789.253,00 maka terdapat peningkatan sebesar Rp555.203.015,00 atau 22,83%. 5.1.1.a.4 Lain-lain PAD yang Sah 2022 2021 7.142.525.849,91 8.065.484.913,05 Merupakan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah (LLPADS) dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Jumlah tersebut disediakan untuk penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang dalam laporan keuangan ini antara lain meliputi: jasa giro, pendapatan bunga deposito, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak serta Lain-lain PAD yang Sah lainnya. Lain-Lain PAD yang Sah seluruhnya direncanakan sebesar Rp4.926.764.421,00 dan terealisasi sampai dengan akhir TA 2022 adalah sebesar Rp7.142.525.849,91 atau 144,97% dari target. Atas hal tersebut terdapat pelampauan pendapatan sebesar Rp2.215.761.428,91 atau 31,02% dari target. 441 Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian di TA 2021 sebesar Rp8.065.484.913,05 terjadi penurunan sebesar Rp922.959.063,14 atau 11,44%. Adapun rincian dari Lain-Lain PAD yang Sah sebagai berikut. Tabel 30. Rincian Lain-Lain PAD yang Sah Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 Penerimaan Jasa Giro 3.700.000.000,00 4.332.410.153,74 117,09% 3.420.627.322,41 Penerimaan Bunga 0,00 59.863.014,32 0,00% 630.232.931,64 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 1.225.185.129,00 2.706.455.913,25 220,90% 3.882.621.889,00 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 600.000,00 12.581.107,00 2.086,85% 128.776.753,00 Pendapatan Denda Pajak 979.292,00 3.787.641,00 386,77% 2.753.821,00 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 0,00 27.428.020,60 0,00% 472.196,00 Jumlah 4.926.764.421,00 7.142.525.849,91 144,97% 8.065.484.913,05 Penjelasan masing-masing Lain-Lain PAD yang Sah dapat dijelaskan sebagai berikut.
21. 1.Penerimaan Jasa Giro dari target pendapatan sebesar Rp3.700.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.332.410.153,74 atau 117,09% dari target pendapatan. Dari nilai tersebut sebesar Rp255.627,00 belum disetorkan ke kas daerah yang dapat diuraikan sebagai berikut.
a.Saldo sebesar Rp214.910,00 merupakan penerimaan jasa giro pada rekening puskesmas penerima Dana JKN Kapitasi FKTP yang belum disetorkan ke kas daerah hingga 31 Desember 2022.
b.Saldo sebesar Rp40.717,00 merupakan penerimaan jasa giro pada rekening Bendahara Penerimaan Pendapatan Retribusi JKN Nonkapitasi pada Dinas Kesehatan yang belum disetorkan ke kas daerah hingga 31 Desember 2022.
1. 2.Penerimaan Bunga Deposito terealisasi sebesar Rp59.863.014,32 sejak bulan Juni Tahun 2022 hingga bulan Agustus tahun 2022 diperoleh berdasarkan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito pada Bank yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penempatan Uang Daerah dalam Bentuk Deposito. Adapun rincian penerimaan Bunga Deposito sebagai berikut. Tabel 31. Rincian Penerimaan Bunga Deposito Uraian Realisasi 2022 TA 2021 BPD Sultra 0,00 437.500.005,00 BNI 28.356.165,00 70.198.631,00 BRI 0,00 104.150.734,00 Bank Mandiri 31.506.849,32 18.383.561,64 Jumlah 59.863.014,32 630.232.931,64 Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp630.232.931,64 maka terjadi penurunan yang cukup signifikan yang disebabkan adanya surat edaran Gubernur Sulawesi Tenggara untuk menempatkan uang daerah pada satu rekening yaitu Rekening Kas Umum Daerah di Bank BPD Sulawesi Tenggara dan menarik uang deposito pada bank lain diluar Bank BPD Sulawesi Tenggara.
2. 3.Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) diperoleh dari realisasi penerimaan atas pengembalian kerugian uang daerah berdasarkan temuan hasil pemeriksaan oleh BPK RI ataupun Inspektorat Kabupaten Buton Tengah yang disetor pada Kas Daerah akibat kelebihan pembayaran perjalanan dinas, kelebihan dan/atau kekurangan volume pekerjaan dan lain- 442 lain. Pada TA 2022 realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp2.706.455.913,25. Jika dibandingkan dengan penerimaan periode sebelumnya sebesar Rp3.882.621.889,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp1.176.165.975,75 atau 30,29%.
3. 4.Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan diperoleh dari realisasi penerimaan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan fisik selama TA 2022. Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan terealisasi sebesar Rp12.581.107,00. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2021 sebesar Rp128.776.753,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp116.195.646,00.
4. 5.Pendapatan Denda Pajak diperoleh dari realisasi penerimaan atas keterlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah ketika telah jatuh tempo yang terealisasi sebesar Rp3.787.641,00. Jika dibandingkan penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp2.753.821,00 terdapat peningkatan sebesar Rp1.033.820,00 atau 37,54%.
5. 6.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya diperoleh dari kelebihan penyetoran dari pengembalian setoran TGR, kelebihan pembayaran pajak, penerimaan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati seperti pajak air tanah dan beberapa yang belum teridentifikasi. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya terealisasi sebesar Rp27.428.020,60. Rincian lebih lanjut mengenai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya disajikan pada Lampiran 3. 5.1.1.b Pendapatan Transfer 2022 2021 650.349.147.009,00 627.806.791.376,00 Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp599.798.573.254,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir TA 2022 seluruhnya sebesar Rp650.349.147.009,00 atau 108,43%, lebih tinggi dibanding pendapatan transfer di tahun 2021 sebesar Rp627.806.791.376 yang meningkat sebesar Rp22.542.355.633,00 atau 3,59%. Pendapatan Transfer dirinci sebagai berikut. Tabel 32. Rincian Pendapatan Transfer Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 528.570.398.885,00 577.138.517.368,00 109,19 533.770.256.985,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 56.391.811.000,00 56.391.811.000,00 100,00% 76.484.495.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 14.836.363.369,00 16.818.818.641,00 113,36% 17.552.039.391,00 Jumlah 599.798.573.254,00 650.349.147.009,00 108,43% 627.806.791.376,00 5.1.1.b.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan 2022 2021 577.138.517.368,00 533.770.256.985,00 Pendapatan Transfer Pusat – Dana Perimbangan merupakan Penerimaan yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat yang dalam penentuan pagu anggarannya merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2022. Pendapatan Transfer Pusat – Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp528.570.398.885,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir TA 2022 443 seluruhnya sebesar Rp577.138.517.368,00 atau sebesar 109,19% dari target penerimaan, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan sejenis pada tahun 2021 sebesar Rp533.770.256.985,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp43.368.260.383,00 atau 8,12% jika dibandingkan realisasi penerimaan pada tahun lalu. Adapun rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan adalah sebagai berikut. Tabel 33. Rincian Transfer Pusat – Dana Perimbangan Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 50.267.089.000,00 106.279.517.715,00 211,43% 76.983.724.843,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 335.874.571.202,00 335.874.571.202,00 100,00% 339.470.931.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 80.439.749.850,00 73.652.450.118,00 91,56% 70.908.541.506,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 61.988.988.833,00 61.331.978.333,00 98,94% 46.407.059.636,00 Jumlah 528.570.398.885,00 577.138.517.368,00 109,19% 533.770.256.985,00 Secara lebih jelas rincian masing-masing Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan akan diuraikan sebagai berikut. 5.1.1.b.1.1 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) 2022 2021 106.279.517.715,00 76.983.724.843,00 Dana Bagi Hasil (DBH) yang direncanakan diperoleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah pada TA 2022 merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA
6. 2022.Pendapatan Dana Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp50.267.089.000,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir TA 2022 seluruhnya sebesar Rp106.279.517.715,00 atau 211,43% dari target yang telah direncanakan karena adanya realisasi dari kurang bayar Dana Bagi Hasil dari periode sebelumnya. Adapun rincian Pendapatan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil adalah sebagai berikut. Tabel 34. Rincian Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 4.805.984.000,00 8.091.441.925,00 168,36% 8.731.990.948,00 DBH PPh Pasal 21 1.650.604.000,00 2.148.793.467,00 130,18% 2.144.343.888,00 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 0,00 30.947.000,00 0,00% 64.509.409,00 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) 50.000,00 31.601,00 63,20% 2.028,00 DBH SDA Mineral dan Batubara 41.839.438.000,00 93.970.640.137,00 224,60% 64.248.480.006,00 DBH SDA Kehutanan 52.187.000,00 79.352.585,00 152,05% 108.188.839,00 DBH SDA Perikanan 1.918.826.000,00 1.958.311.000,00 102,06% 1.686.209.725,00 Jumlah 50.267.089.000,00 106.279.517.715,00 211,43% 76.983.724.843,00 5.1.1.b.1.2 Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) 2022 2021 335.874.571.202,00 339.470.931.000,00 444 Dana Alokasi Umum merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang dialokasikan untuk pemerataan pembangunan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Pendapatan Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp335.874.571.202,00 dan terealisasi seluruhnya atau 100% dari yang telah direncanakan. Pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.596.359.798,00 atau 1,06% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum di TA 2021. 5.1.1.b.1.3 Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2022 2021 73.652.450.118,00 70.908.541.506,00 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Buton Tengah pada TA 2022 terbagi atas 2 jenis yaitu DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan yang direncanakan sebesar Rp80.439.749.850,00 dan realisasi penerimaan sampai akhir TA 2022 sebesar Rp73.652.450.118,00 atau 91,56%. Adapun rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah sebagai berikut. Tabel 35. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan – PAUD 1.192.725.000,00 1.189.196.470,00 99,70% 4.933.868.900,00 Bidang Pendidikan – SD 5.319.913.000,00 5.006.501.598,00 94,11% 9.983.455.110,00 Bidang Pendidikan – SMP 11.287.329.000,00 10.442.836.207,00 92,52% 8.796.045.020,00 Bidang Pendidikan – SKB 925.112.000,00 869.215.080,00 93,96% 0,00 Bidang Pendidikan – Perpustakaan Daerah 9.741.189.000,00 8.759.838.000,00 89,93% 297.935.000,00 Bidang Kesehatan dan KB – Pelkes Dasar 0,00 0,00 0,00% 7.177.524.500,00 Bidang Kesehatan dan KB – Pelkes Rujukan 0,00 0,00 0,00% 5.228.566.122,00 Bidang Kesehatan dan KB – Pelayanan Kefarmasian 2.100.000.000,00 1.878.696.822,00 89,46% 2.328.752.112,00 Bidang Kesehatan dan KB – KB 0,00 0,00 0,00% 1.296.300.497,00 Bidang Kesehatan dan KB – Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan 5.135.300.000,00 4.468.057.013,00 87,01% 341.772.000,00 Bidang Jalan – Jalan 4.639.078.000,00 4.322.448.292,00 93,17% 6.591.092.050,00 Bidang Perumahan dan Permukiman – Penyediaan Rumah Swadaya 1.052.631.000,00 1.052.630.000,00 100,00% 0,00 Bidang Air Minum 4.958.413.000,00 3.470.889.100,00 70,00% 0,00 Bidang Sanitasi 4.771.960.000,00 4.771.960.000,00 100,00% 0,00 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB – Penurunan AKI dan AKB 9.201.545.000,00 8.387.151.397,00 91,15% 0,00 Bidang Kesehatan dan KB – Penguatan Intervensi Stunting 470.006.850,00 464.511.900,00 98,83% 0,00 Bidang Kesehatan dan KB – Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 785.288.000,00 689.301.701,00 87,78% 0,00 Bidang Kesehatan dan KB – KB 386.054.000,00 365.097.500,00 94,57% 0,00 Bidang Pertanian – Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian 4.410.165.000,00 4.277.727.552,00 97,00% 3.994.596.395,00 Bidang Kelautan dan Perikanan 6.575.750.000,00 6.327.845.496,00 96,23% 3.012.835.500,00 Bidang Jalan – Jalan 4.431.445.000,00 4.113.390.512,00 92,82% 0,00 Bidang Irigasi 3.055.846.000,00 2.795.155.478,00 91,47% 0,00 Bidang Sanitasi 0,00 0,00 0,00% 1.576.696.000,00 Bidang Transportasi Laut 0,00 0,00 0,00% 15.349.102.300,00 445 Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 Jumlah 80.439.749.850,00 73.652.450.118,00 91,56% 70.908.541.506,00 5.1.1.b.1.4 Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 2022 2021 61.331.978.333,00 46.407.059.636,00 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik direncanakan sebesar Rp61.988.988.833,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir TA 2022 seluruhnya sebesar Rp61.331.978.333,00 atau 98,94%. Adapun rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik adalah sebagai berikut. Tabel 36. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Uraian Anggaran Realisasi % TA.2021 BOS Reguler 21.040.562.000,00 20.607.982.500,00 97,94% 0,00 BOS Kinerja 995.000.000,00 995.000.000,00 100,00% 0,00 TPG PNSD 25.222.017.000,00 25.222.017.000,00 100,00% 25.313.830.000,00 Tamsil Guru PNSD 1.449.000.000,00 1.227.000.000,00 84,68% 756.000.000,00 DAK TKG PNSD 2.332.119.000,00 2.332.119.000,00 100,00% 891.443.400,00 BOP PAUD 2.187.960.000,00 2.175.449.000,00 99,43% 2.254.703.300,00 BOP Pendidikan Kesetaraan 1.767.100.000,00 1.777.180.000,00 100,57% 1.744.650.000,00 BOKKB – BOK 4.304.923.483,00 4.304.923.483,00 100,00% 12.896.877.886,00 BOKB – KB 1.205.005.750,00 1.205.005.750,00 100,00% 711.512.050,00 Dana Pelayanan Adm Kependudukan 0,00 0,00 0,00% 910.660.000,00 Fasilitas Penanaman Modal 345.901.600,00 345.901.600,00 100,00% 367.383.000,00 Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 687.600.000,00 687.600.000,00 100,00% 560.000.000,00 Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 451.800.000,00 451.800.000,00 100,00% 0,00 Jumlah 61.988.988.833,00 61.331.978.333,00 98,94% 46.407.059.636,00 Dari tabel diatas, terlihat pada komponen Dana Alokasi Non Fisik terdapat pendapatan BOS Reguler dan BOS Kinerja yang sebelumnya merupakan komponen dari Pendapatan Hibah. Namun pada TA 2022 penganggaran penerimaan pendapatan BOS Reguler dan BOS Kinerja telah mengalami perubahan pos dan berpindah menjadi komponen DAK Non Fisik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 sehingga jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan DAK Non Fisik di periode sebelumnya mengalami peningkatan sebesar Rp14.924.918.697,00 atau 32,16% dari realisasi pendapatan transfer DAK Non Fisik TA 2021 sebesar Rp46.407.059.636,00. Lebih lanjut, mengenai pendapatan DAK Non Fisik berupa rincian objek BOS Reguler, BOS Kinerja, BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan seluruh penerimaannya tidak tersalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah melainkan langsung tersalurkan ke Rekening Sekolah, PAUD dan Pendidikan Kesetaraan. 5.1.1.b.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 2022 2021 56.391.811.000,00 76.484.495.000,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya pada TA 2022 ditargetkan sebesar Rp56.391.811.000,00 dan terealisasi seluruhnya atau 100%. Jika 446 dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada TA 2021 sebesar Rp76.484.495.000,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp20.092.684.000,00 atau 26,27%. Adapun rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya diuraikan sebagai berikut. 5.1.1.b.2.1 Dana Insentif Daerah 2022 2021 2.197.552.000,00 10.791.779.000,00 Dana Insentif Daerah (DID) diberikan sebagai penghargaan (reward) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam mengelola keuangan dan kesehatan fiskal daerah, pelayanan dasar masyarakat, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Dana Insentif Daerah pada TA 2022 direncanakan sebesar Rp2.197.552.000,00 dan terealisasi seluruhnya hingga 31 Desember 2022. Jika dibandingkan realisasi penerimaan pada tahun 2021 yang sebesar Rp10.791.779.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp8.594.227.000,00. 5.1.1.b.2.2 Dana Desa 2022 2021 54.194.259.000,00 65.692.716.000,00 Pendapatan Dana Desa direncanakan sebesar Rp54.194.259.000,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir TA 2022 seluruhnya sebesar Rp54.194.259.000,00 atau 100%. Adapun penganggarannya merujuk ke Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2022. Pendapatan Dana Desa yang terealisasi, seluruhnya tidak tersalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah namun langsung tersalurkan ke rekening pemerintah Desa masing-masing. 5.1.1.b.3 Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah 2022 2021 16.818.818.641,00 17.552.039.391,00 Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp14.836.363.369,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir TA 2022 seluruhnya sebesar Rp16.818.818.641,00 atau 113,36%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp17.552.039.391,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp733.220.750,00 atau 4,18%. 5.1.1.b.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah 2022 2021 16.818.818.641,00 17.552.039.391,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp14.836.363.369,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir TA 2022 seluruhnya sebesar Rp16.818.818.641,00 atau 113,36%. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah adalah sebagai berikut. 447 Tabel 37. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 Pajak Kendaraan Bermotor 1.577.079.254,00 1.732.736.361,00 109,87% 1.336.345.912,00 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2.898.759.302,00 2.410.792.297,00 83,17% 2.446.854.212,00 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 6.210.018.332,00 8.526.214.507,00 137,30% 6.107.332.611,00 Pajak Air Permukaan 506.481,00 506.481,00 100,00% 71.825.551,00 Pajak Rokok 4.150.000.000,00 4.148.568.995,00 99,97% 7.589.681.105,00 Jumlah 14.836.363.369,00 16.818.818.641,00 113,36% 17.552.039.391,00 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah tersebut didasari oleh beberapa surat ketetapan, diantaranya.
7. 1.SK Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 973/125/02-2022/BP tanggal 16 Februari 2022 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Kurang Bayar dengan ketetapan senilai Rp3.143.150.815,00.
8. 2.SK Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 970/384/05-2022/BP tanggal 17 Mei 2022 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I Tahun 2022 dengan ketetapan senilai Rp3.188.863.476,00.
9. 3.SK Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 970/491/06.2022/BP tanggal 17 Juni 2022 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Rokok Periode Penerimaan Desember TA. 2021 dan Triwulan I TA 2022 dengan ketetapan senilai Rp2.379.724.630,00.
10. 4.SK Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 970/728/08-2022/BP tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II Tahun 2022 dengan ketetapan senilai Rp3.112.005.989,00.
11. 5.SK Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 970/944/10-2022/BP tanggal 21 Oktober 2022 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan III Tahun 2022 dengan ketetapan senilai Rp3.226.229.366,00.
12. 6.SK Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 970/993/11-2022/BP bulan November 2022 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Rokok Periode Penerimaan Triwulan II Tahun 2022 Tahap 5 dengan ketetapan senilai Rp1.768.844.365,00. Berdasarkan Ketetapannya, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Dari Provinsi terdiri dari:
13. 1.Pembayaran kurang bayar DBH Provinsi sebesar Rp3.938.039.898,00 yang telah diakui sebagai piutang tahun sebelumnya; dan
14. 2.Pembayaran DBH Provinsi ketetapan Tahun 2022 sebesar Rp12.880.778.743,00. Secara rinci, realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari provinsi menurut tahun ketetapannya dirinci sebagai berikut Tabel 38. Rincian Realisasi Kurang Bayar/Pendapatan DBH Provinsi Uraian Kurang Bayar TA 2021 Ketetapan TA 2022 Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor 621.574.748,00 1.111.161.613,00 1.732.736.361,00 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 548.806.403,00 1.861.985.894,00 2.410.792.297,00 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1.972.263.183,00 6.553.951.324,00 8.526.214.507,00 Pajak Air Permukaan 506.481,00 0,00 506.481,00 Pajak Rokok 794.889.083,00 3.353.679.912,00 4.148.568.995,00 Jumlah 3.938.039.898,00 12.880.778.743,00 16.818.818.641,00 448 5.1.1.c Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 2022 2021 4.985.610.577,00 27.462.989.985,14 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai akhir tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.985.610.577,00 atau 69,74% dari target penerimaan sebesar Rp7.148.850.555,00. Secara rinci Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diuraikan sebagai berikut. Tabel 39. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00% 22.411.367.000,00 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 7.148.850.555,00 4.985.610.577,00 69,74% 5.051.622.985,14 Jumlah 7.148.850.555,00 4.985.610.577,00 69,74% 27.462.989.985,14 5.1.1.c.1 Pendapatan Hibah 2022 2021 0,00 22.411.367.000,00 Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Buton Tengah tidak menargetkan penerimaan untuk Pendapatan Hibah dan tidak ada realisasi mengenai Pendapatan Hibah tersebut, namun Pendapatan Hibah di TA 2021 terealisasi sebesar Rp22.411.367.000,00 atau sebesar 119,46%. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 40. Rincian Pendapatan Hibah Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00% 1.500.000.000,00 Pendapatan Hibah BOS dari Provinsi 0,00 0,00 0,00% 20.911.367.000,00 Jumlah 22.411.367.000,00 Dari tabel di atas, pendapatan hibah dapat diuraikan sebagai berikut.
15. 1.Pendapatan hibah dari pemerintah pusat pada TA 2022 tidak direncanakan dan tidak ada realisasi, namun pada TA 2021 pendapatan tersebut terealisasi sebesar Rp1.500.000.000,00 yang merupakan Hibah Air Minum Perkotaan dari Pemerintah Pusat yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
16. 2.Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ke rekening semua sekolah negeri yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah. Pada TA 2022 penganggaran mengenai penerimaan BOS tersebut telah mengalami perubahan pos menjadi komponen DAK Non Fisik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2021. Sehingga penerimaan dana BOS telah terealisasi pada DAK Non Fisik BOS Reguler dan DAK Non Fisik BOS Kinerja. Pada TA 2021 Pendapatan Hibah BOS dari Provinsi terealisasi langsung ke rekening sekolah sebesar Rp20.911.367.000,00 yang terdiri dari BOS Reguler sebanyak 3 Tahap, BOS Afirmasi/Kinerja sebanyak 1 Tahap, dan tambahan atas kurang salur. 449 5.1.1.c.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan 2022 2021 4.985.610.577,00 5.051.622.985,14 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan seluruhnya merupakan realisasi dari penerimaan Pendapatan Dana JKN Kapitasi pada FKTP TA 2022, diperoleh dari Pendapatan FKTP Dinas Kesehatan yang berasal dari klaim pada BPJS Kesehatan yang masuk tanpa melalui rekening bendahara umum kas daerah melainkan langsung ke rekening Puskesmas. Lebih lanjut, Pendapatan JKN Kapitasi FKTP pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp4.985.610.577,00 dari target yang direncanakan sebesar Rp7.148.850.555,00 atau 69,74%. Penerimaan dana JKN Kapitasi FKTP TA 2022 lebih lanjut disajikan sebagai berikut. Tabel 41. Rincian Pendapatan Per Puskesmas No Nama Puskesmas Nomor Rekening Realisasi TA 2021 1 Puskesmas Onewaara 345980768 282.637.122,00 286.867.614,00 2 Puskesmas Lakudo 345967667 361.975.588,00 392.762.804,00 3 Puskesmas Gu 345964101 737.037.929,00 627.296.640,00 4 Puskesmas Rahia 345983577 92.779.036,00 93.213.000,00 5 Puskesmas Sangia Wambulu 345985042 234.221.383,00 313.499.984,00 6 Puskesmas Wamolo 346000734 363.189.405,00 318.208.970,00 7 Puskesmas Mawasangka Timur 345979683 322.577.573,00 264.203.057,00 8 Puskesmas Mawasangka Tengah 345978283 456.143.061,00 373.622.415,00 9 Puskesmas Mawasangka 345976025 542.103.907,00 573.320.847,00 10 Puskesmas Kanapa-Napa 345965637 288.477.033,00 263.790.649,00 11 Puskesmas Wakambangura 345999554 245.609.963,00 222.019.039,00 12 Puskesmas Talaga Raya 345996621 824.771.574,00 1.061.754.727,00 13 Puskesmas Wadiabero 821626274 94.019.528,00 104.695.150,00 14 Puskesmas Watorumbe Bata 821624028 140.067.475,00 151.445.987,00 Jumlah 4.985.610.577,00 5.046.700.883,00 Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada periode sebelumnya sebesar Rp5.051.622.985,14 maka terdapat penurunan sebesar Rp66.012.408,14, karena selain penerimaan dari Pendapatan JKN Kapitasi FKTP yang sebesar Rp5.046.700.883,00 terdapat juga realisasi Pendapatan Lainnya sebesar Rp4.992.102,14. 5.1.2 BELANJA DAERAH 2022 2021 683.589.515.468,00 619.271.993.567,00 Belanja Daerah berdasarkan jenis kelompoknya terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Pemerintah Daerah dikelompokkan menjadi 6 (enam) kategori yaitu: 1) rincian belanja menurut jenis belanja; 2) rincian belanja menurut organisasi; 3) rincian belanja menurut fungsi; 4) rincian belanja menurut program dan kegiatan, dan; 5) rincian belanja menurut urusan pemerintahan. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2022 serta realisasi TA 2021 diuraikan pada tabel sebagai berikut. 450 Tabel 42. Rincian Realisasi Belanja Daerah Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 Belanja Operasi 447.102.828.637,00 403.578.988.921,00 90,27% 332.962.866.840,00 Belanja Modal 201.475.605.106,00 187.202.968.916,00 92,92% 183.421.774.269,00 Belanja Tak Terduga 2.550.686.181,00 0,00 0,00% 368.182.373,00 Belanja Transfer 92.808.425.020,00 92.807.557.631,00 100,00% 102.517.503.420,00 Jumlah 743.937.544.944,00 683.589.515.468,00 91,89% 619.270.326.902,00 Data dari tabel di atas menunjukkan anggaran belanja daerah TA 2022 sebesar Rp743.937.544.944 terealisasi sebesar Rp683.589.515.468,00 atau 91,89% jika dibandingkan jumlah belanja di TA 2021 sebesar Rp619.270.326.902,00 maka meningkat sebesar Rp64.319.188.566,00 atau 10,39%. 5.1.2.a Belanja Operasi 2022 2021 403.578.988.921,00 332.962.866.840,00 Belanja Operasi dibagi dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dengan target anggaran dan realisasi TA 2022 dan realisasi TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 43. Rincian Realisasi Belanja Operasi Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 Belanja Pegawai 226.803.155.564,00 201.667.516.645,00 88,92% 192.450.298.712,00 Belanja Barang dan Jasa 211.834.613.073,00 193.501.960.014,00 91,35% 134.830.934.366,00 Belanja Hibah 6.465.060.000,00 6.409.512.262,00 99,14% 5.681.633.762,00 Belanja Bantuan Sosial 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 100,00% 0.00 Jumlah 447.102.828.637,00 403.578.988.921,00 90,27% 332.962.866.840,00 Tabel di atas menunjukan anggaran belanja operasi TA 2022 sebesar Rp447.102.828.637,00 terealisasi sebesar Rp403.578.988.921,00 atau 90,27%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp332.962.866.840,00 maka meningkat sebesar Rp70.616.122.081,00 atau 21,21%. Penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, sebagai berikut. 5.1.2.a.1 Belanja Pegawai 2022 2021 201.667.516.645,00 192.450.298.712,00 Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 adalah sebesar Rp192.450.298.712,00 atau 88,92% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp226.803.155.564,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang sebesar Rp192.450.298.712,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp9.217.217.933,00 atau 4,79%. Berdasarkan jenisnya belanja pegawai terdiri dari dirinci sebagaimana tabel di bawah ini Tabel 44. Rincian Belanja Pegawai Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 154.209.603.188,00 135.901.778.358,00 88,13% 131.435.524.301,00 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 24.642.861.152,00 20.122.332.375,00 81,66% 11.306.255.318,00 451 Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 38.172.746.358,00 36.353.444.135,00 95,23% 34.255.168.705,00 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 9.200.990.634,00 8.939.090.634,00 97,15% 9.148.287.544,00 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 236.954.232,00 99.991.143,00 42,20% 86.696.344,00 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 340.000.000,00 250.880.000,00 73,79% 250.880.000,00 Belanja Pegawai BOS 0,00 0,00 0,00% 5.967.486.500,00 Jumlah 226.803.155.564,00 201.667.516.645,00 88,92% 192.450.298.712,00 Berdasarkan tabel di atas, rincian belanja pegawai dapat diuraikan sebagai berikut.
17. 1.Belanja Gaji dan Tunjangan direncanakan sebesar Rp154.209.603.188,00 dan direalisasikan sebesar Rp135.901.778.358,00 atau 88,13% dari anggaran yang direncanakan. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp131.435.524.301,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp4.466.254.057,00 hal tersebut diakibatkan terdapatnya kenaikan gaji berkala pegawai negeri sipil dan penambahan belanja akibat penerimaan pegawai negeri sipil baru.
18. 2.Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp24.642.861.152,00 dan terealisasi sebesar Rp20.122.332.375,00. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar Rp11.306.255.318,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp8.816.077.057,00 atau sebesar 77,98%. Rincian lebih lanjut mengenai Belanja Tambahan Penghasilan ASN dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 45. Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 23.730.861.152,00 19.460.332.375,00 82,00% 817.549.348,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 912.000.000,00 662.000.000,00 72,59% 1.541.000.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 0,00 0,00 0,00% 8.947.705.970,00 Jumlah 24.642.861.152,00 20.122.332.375,00 81,66% 11.306.255.318,00 Berdasarkan tabel di atas, maka rincian belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara diuraikan sebagai berikut.
a.Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN pada TA 2022 merupakan realisasi atas Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas kinerja dan kedisiplinannya. Belanja tersebut terealisasi sebesar Rp19.460.332.375,00 dari anggaran belanja sebesar Rp23.730.861.152,00 atau 82,00%. Tambahan penghasilan pegawai ini pada TA 2021 dianggarkan pada tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN, realisasinya sebesar Rp8.947.705.970,00 atau naik lebih dari 100%, hal tersebut terjadi akibat Belanja Tambahan Penghasilan pegawai pada TA 2021 hanya dianggarkan untuk enam bulan saja tetapi pada TA 2022 penganggaran Belanja Tambahan Penghasilan pegawai dianggarkan satu tahun penuh. Pada TA 2021 penganggaran dan realisasi Belanja Pegawai atas Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN merupakan belanja yang dikhususkan untuk Jasa Medik yang diberikan kepada 452 dokter atau petugas kesehatan di Puskesmas dan di RSUD terealisasi sebesar Rp817.549.348,00.
b.Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi merupakan tambahan penghasilan/insentif yang diberikan kepada dokter umum, dokter gigi atau dokter ahli yang bekerja pada Dinas Kesehatan dan RSUD yang diberikan karena keterbatasan atau kelangkaan profesinya. Belanja tersebut terealisasi sebesar Rp662.000.000,00 dari target belanja sebesar Rp912.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi periode sebelumnya sebesar Rp1.541.000.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp879.000.000,00 atau 57,04%.
c.Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN tidak dianggarkan pada TA 2022 karena penganggarannya telah dipindahkan pada pos Belanja Pegawai atas Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN. Namun pada TA 2021 belanja ini terealisasi sebesar Rp8.947.705.970,00 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas Kinerja dan Kedisiplinannya.
1. 3.Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp38.172.746.358,00 dan terealisasi sebesar Rp36.353.444.135,00 atau 95,23%. Jika dibandingkan dengan realisasi periode sebelumnya sebesar Rp34.255.168.705,00 maka mengalami peningkatan sebesar Rp2.098.275.430,00 atau 6,13%. Rincian lebih lanjut mengenai Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 46. Rincian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 193.224.929,00 131.434.849,00 68,02% 156.325.258,00 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 66.000.000,00 26.980.875,00 40,88% 0,00 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 26.156.399.800,00 25.966.279.103,00 99,27% 25.495.260.200,00 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 2.578.071.600,00 2.577.872.400,00 99,99% 660.697.800,00 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 1.489.500.000,00 1.263.750.000,00 84,84% 724.500.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 4.738.513.529,00 3.668.635.458,00 77,42% 4.607.015.447,00 Belanja Honorarium 2.819.936.500,00 2.603.411.450,00 92,32% 2.263.670.000,00 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 131.100.000,00 115.080.000,00 87,78% 347.700.000,00 Jumlah 38.172.746.358,00 36.353.444.135,00 95,23% 34.255.168.705,00 Berdasarkan tabel di atas, maka rincian belanja tambahan penghasilan PNS diuraikan sebagai berikut.
a.Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp193.224.929,00 dan terealisasi sebesar Rp131.434.849,00 atau 68,02%. Insentif pemungutan pajak daerah di tahun 2022 diberikan atas insentif pajak triwulan 4 tahun 2021 dan triwulan 1 sampai dengan triwulan 3 TA 2022. Jika dibandingkan dengan realisasi periode sebelumnya sebesar Rp156.325.258,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp24.890.409,00 atau 15,92%.
b.Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp66.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp26.980.875,00 atau 40,88%. Pada TA 2021 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah tidak terealisasi. 453 Tabel 47. Rincian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Uraian OPD Realisasi Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 13.604.625,00 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan Dinas Perhubungan 3.588.750,00 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga Dinas Pariwisata 9.787.500,00 Jumlah 26.980.875,00
c.Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Realisasi TA 2022 sebesar Rp25.966.279.103,00 atau 99,27% dari target belanja sebesar Rp26.156.399.800,00. Jika dibandingkan dengan realisasi periode sebelumnya sebesar Rp25.495.260.200,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp471.018.903,00 atau 1,85%. Adapun petunjuk teknis penyalurannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekhnologi (Permendikbudristek) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara.
d.Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD diberikan kepada Guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain dan/atau pulau kecil terluar. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD terealisasi sebesar Rp2.577.872.400,00 atau 99,99% dari target belanja sebesar Rp2.578.071.600,00. Jika dibandingkan dengan realisasi periode sebelumnya sebesar Rp660.697.800,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.917.174.600,00 atau 290,17%. Adapun petunjuk teknis penyalurannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekhnologi (Permendikbudristek) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara.
e.Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Guru pegawai negeri sipil daerah yang belum bersertifikat pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan. Realisasi pada TA 2022 sebesar Rp1.263.750.000,00 atau 84,84% dibandingkan dengan target belanja sebesar Rp1.489.500.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi periode sebelumnya sebesar Rp724.500.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp539.250.000,00 atau 74,43%. Adapun petunjuk teknis penyalurannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekhnologi (Permendikbudristek) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara.
f.Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN merupakan belanja atas pelayanan kesehatan yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN yang dikelola oleh FKTP dengan realisasi sebesar Rp3.668.635.458,00 atau 77,42% dari target belanja sebesar Rp4.738.513.529,00. Jika 454 dibandingkan dengan realisasi periode sebelumnya sebesar Rp4.607.015.447,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp938.379.989,00 atau 20,37%.
g.Belanja Honorarium merupakan belanja atas honorarium PNS pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa, dan perangkat unit kerja pengadaan barang/jasa. Belanja honorarium direncanakan sebesar Rp2.819.936.500,00 dan terealisasi sebesar Rp2.603.411.450,00 atau 92,32% dari target belanja. Jika dibandingkan dengan realisasi periode sebelumnya sebesar Rp2.263.670.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp339.741.450,00 atau 15,01%.
h.Belanja Jasa Pengelola BMD direncanakan sebesar Rp131.100.000,00 dan terealisasi sebesar 115.080.000,00 atau 90,55%. Jika dibandingkan dengan realisasi periode sebelumnya sebesar Rp347.700.000,00 maka terdapat penurunan Rp232.620.000,00 atau 66,90%.
1. 4.Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp9.200.990.634,00 dan terealisasi sebesar Rp8.939.090.634,00 atau 97,15% dibandingkan dengan target belanja. Jika dibandingkan dengan realisasi periode sebelumnya sebesar Rp9.148.287.544,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp209.196.910,00 atau 2,29%.
2. 5.Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp236.954.232,00 dan terealisasi sebesar Rp99.991.143,00 atau 42,20% dibandingkan dengan target belanja. Jika dibandingkan dengan realisasi periode sebelumnya sebesar Rp86.696.344,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp13.294.799,00 atau 15,33%.
3. 6.Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp340.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp250.880.000,00 atau 73,79% jika dibandingkan dengan target belanja yang dirinci sebagai berikut. Tabel 48. Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH WKDH Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 200.000.000,00 110.880.000,00 55,44% 110.880.000,00 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 140.000.000,00 140.000.000,00 100,00% 140.000.000,00 Jumlah 340.000.000,00 250.880.000,00 73,79% 250.880.000,00
4. 7.Belanja Pegawai BOS pada TA 2022 tidak dianggarkan namun pada periode sebelumnya terealisasi sebesar Rp5.967.486.500,00. Belanja pegawai tersebut berasal dari transfer Dana BOS ke sekolah negeri lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang langsung dikelola oleh pihak sekolah yang proses penatausahaannya telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah. 5.1.2.a.2 Belanja Barang dan Jasa 2022 2021 193.501.960.014,00 134.830.934.366,00 Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 adalah sebesar Rp193.501.960.014,00 atau 91,35% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp211.834.613.073,00. Hal ini berarti realisasi belanja barang dan jasa TA 2022 455 naik sebesar Rp58.671.025.648,00 atau 43,51% dari realisasi belanja barang dan jasa di TA 2021 sebesar Rp134.830.934.366,00. Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2022 berdasarkan Obyek Belanja sebagai berikut. Tabel 49. Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2022 berdasarkan Obyek Belanja Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 Belanja Barang 46.759.305.072,00 40.764.905.256,00 87,18% 26.878.373.727,00 Belanja Jasa 71.768.319.308,00 64.793.981.767,00 90,28% 46.039.453.979,00 Belanja Pemeliharaan 5.962.599.166,00 5.630.775.267,00 94,43% 4.108.856.789,00 Belanja Perjalanan Dinas 64.029.516.229,00 59.231.613.018,00 92,51% 39.714.649.506,00 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.150.555.750,00 4.063.235.000,00 97,90% 4.912.905.400,00 Belanja Barang dan Jasa BOS 19.164.317.548,00 19.017.449.706,00 99,23% 13.176.694.965,00 Jumlah 211.834.613.073,00 193.501.960.014,00 91,35% 134.830.934.366,00 Penjelasan atas masing-masing objek belanja sebagai berikut.
5. 1.Belanja Barang direncanakan sebesar Rp46.759.305.072,00 dan terealisasi sebesar Rp40.764.905.256,00 atau 87,18% dibandingkan dengan target belanja yang terdiri dari sebagai berikut. Tabel 50. Rincian Belanja Barang Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 Belanja Barang Pakai Habis 46.756.243.572,00 40.761.844.506,00 87,18% 26.878.373.727,00 Belanja Barang Tak Habis Pakai 3.061.500,00 3.060.750,00 99,98% 0,00 Jumlah 46.759.305.072,00 40.764.905.256,00 87,18% 26.878.373.727,00 Tidak tercapainya realisasi belanja barang sesuai dengan targetnya atau hanya 87,18% karena terdapat realisasi belanja barang pada rincian objek belanja yang cukup rendah, salah satunya yaitu realisasi Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp15.817.174.742,00 atau 84,68% dari target belanja sebesar Rp18.678.279.950,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang TA 2021 sebesar Rp26.878.373.727,00 maka terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar Rp13.886.531.529,00 atau 51,66%.
6. 2.Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp71.768.319.308,00 dan terealisasi sebesar Rp64.793.981.767,00 atau 90,28% dibandingkan dengan target belanja yang terdiri dari sebagai berikut. Tabel 51. Rincian Belanja Jasa Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 Belanja Jasa Kantor 46.582.606.266,00 40.755.373.792,00 87,49% 25.736.689.538,00 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 17.048.149.432,00 16.794.341.088,00 98,51% 12.029.252.280,00 Belanja Sewa Tanah 0,00 0,00 0,00% 24.000.000,00 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 441.735.600,00 287.668.000,00 65,12% 649.777.000,00 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.877.436.950,00 1.732.619.089,00 92,29% 1.555.049.999,00 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00% 6.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 1.521.971.060,00 1.186.327.216,00 77,95% 1.336.214.100,00 Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi 2.857.680.000,00 2.650.680.000,00 92,76% 2.727.447.565,00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 135.000.000,00 135.000.000,00 100,00% 0,00 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.303.740.000,00 1.251.972.582,00 96,03% 1.975.023.497,00 Jumlah 71.768.319.308,00 64.793.981.767,00 90,28% 46.039.453.979,00 Tidak tercapainya realisasi belanja jasa sesuai dengan targetnya atau hanya 90,28% karena sebagian besar berpengaruh pada realisasi Belanja Jasa Kantor yang memiliki porsi anggaran yang cukup besar yaitu sebesar 456 Rp46.582.606.266,00 yang terealiasi sebesar Rp40.755.373.792,00 atau hanya 87,49% serta terdapat beberapa objek belanja yang realisasinya dibawah 80,00% diantaranya yaitu Belanja Sewa Peralatan dan Mesin dan Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Jasa TA 2021 sebesar Rp46.039.453.979,00 maka terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar Rp18.754.527.788,00 atau 40,74%. Hal tersebut terjadi sebab terdapat Pembayaran terhadap Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi pada tahun 2021 sebesar Rp4.436.350.500,00.
7. 3.Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp5.962.599.166,00 dan terealisasi sebesar Rp5.630.775.267,00 atau 94,43% dibandingkan dengan target belanja yang terdiri dari sebagai berikut. Tabel 52. Rincian Belanja Pemeliharaan Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 Belanja Pemeliharaan Tanah 0,00 0,00 0,00% 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.805.414.000,00 4.512.603.034,00 93,91% 3.782.019.289,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 593.585.166,00 555.447.733,00 93,58% 21.837.500,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 563.600.000,00 562.724.500,00 99,84% 300.000.000,00 Jumlah 5.962.599.166,00 5.630.775.267,00 94,43% 4.108.856.789,00 Jika dilihat pada tabel diatas diketahui realisasi Belanja Pemeliharaan mencapai 94,43% namun dari besaran realisasi tersebut masih terdapat beberapa pada rincian objek belanja yang sama sekali tidak terealisasi yang mengakibatkan realisasi dari Belanja Pemeliharaan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pemeliharaan TA 2021 sebesar Rp4.108.856.789,00 maka meningkat sebesar Rp1.521.918.478,00 atau 37,04%, peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada belanja pemeliharaan Gedung dan bangunan yang didalamnya terdapat belanja pemeliharaan pada Kantor Sekretariat Daerah dengan nilai kontrak sebesar Rp86.890.000,00 dan rehabilitasi Kantor Camat Talaga Raya dengan nilai kontrak Rp275.482.000,00.
8. 4.Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp64.029.516.229,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp59.231.613.018,00 atau 92,51% dibandingkan dengan target belanja. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Perjalanan Dinas TA 2021 sebesar Rp39.714.649.506,00 maka meningkat sebesar Rp19.516.963.512,00 atau 49,14%,
9. 5.Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp4.150.555.750,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.063.235.000,00 atau 97,90% dibandingkan dengan target belanja. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp4.912.905.400,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp849.670.400,00 atau 17,29%, penurunan tersebut terjadi karena kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang dikelola oleh Dinas Pangan yang memiliki realisasi yang cukup besar tidak kembali dianggarkan pada TA 2022.
10. 6.Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp19.164.317.548,00 dan direalisasikan oleh Sekolah penerima BOS sebesar Rp19.017.449.706,00 atau 99,23%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2021 sebesar Rp13.176.694.965,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp5.028.995.165,00 atau 38,17% yang terjadi akibat Belanja Pegawai BOS sudah menjadi bagian Belanja Barang dan Jasa BOS pada TA 2022. 457 Realisasi Belanja Barang dan Jasa di dalamnya termasuk realisasi atas penggunaan langsung Dana Kapitasi JKN pada FKTP (yang dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP) yang tersebar di 14 Puskesmas se-Kabupaten Buton Tengah sebesar Rp891.759.920,00 atau 73,41% dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp1.214.836.311,00. Tabel 53. Rincian Belanja Barang dan Jasa FKTP Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 Belanja Barang 980.166.311,00 732.408.889,00 74,72% 876.490.871,00 Belanja Jasa 27.420.000,00 21.261.031,00 77,54% 46.466.572,00 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00% 2.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 207.250.000,00 138.090.000,00 66,63% 146.820.000,00 Jumlah 1.214.836.311,00 891.759.920,00 73,41% 1.071.877.443,00 5.1.2.a.3 Belanja Hibah 2022 2021 6.409.512.262,00 5.681.633.762,00 Belanja Hibah TA 2022 merupakan hibah kepada Pemerintah Pusat, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, Hibah kepada Sekolah Swasta, PAUD dan Pendidikan Kesetaraan serta termasuk didalamnya hibah kepada keuangan kepada Partai Politik. Realisasi Belanja Hibah TA 2022 adalah sebesar Rp6.409.512.262,00 atau 99,14% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD TA 2022 sebesar Rp6.465.060.000,00. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi TA 2021 yang sebesar Rp5.681.633.762,00, maka terdapat peningkatan sebesar Rp727.878.500,00 atau 12,81%. Secara lebih jelas Belanja Hibah TA 2022 dapat disajikan pada tabel berikut. Tabel 54. Rincian Belanja Hibah Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat 250.000.000,00 200.000.000,00 80,00% 0,00 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya 3.955.060.000,00 3.952.629.000,00 99,94% 4.104.750.000,00 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.855.000.000,00 1.855.000.000,00 100,00% 1.175.000.000,00 Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 405.000.000,00 401.883.262,00 99,23% 401.883.762,00 Jumlah 6.465.060.000,00 6.409.512.262,00 99,14% 5.681.633.762,00 Berdasarkan tabel diatas, maka Belanja Hibah TA 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.
11. 1.Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp200.000.000,00 atau 80,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00. Belanja hibah tersebut merupakan hibah berupa barang dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Buton.
12. 2.Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar Rp3.952.629.000,00 atau 99,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.955.060.000,00. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dapat dirinci sebagai berikut.
a.Hibah yang diberikan kepada PAUD yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Hibah yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (Non fisik) yang langsung disalurkan ke rekening sekolah PAUD terealisasi sebesar Rp2.175.449.000,00. Rincian lebih 458 lanjut mengenai Hibah yang akan diberikan kepada PAUD disajikan dalam Lampiran 4.
b.Hibah untuk Pendidikan Kesetaraan diberikan oleh Lembaga Pelaksana masing-masing yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (Non fisik) yang langsung disalurkan ke rekening Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) terealisasi sebesar Rp1.777.180.000,00. Rincian lebih lanjut mengenai Hibah yang akan diberikan kepada Pendidikan Kesetaraan disajikan dalam Lampiran 5. Pengendalian pemberian hibah diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2019 sebagai perubahan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
1. 3.Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp1.855.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.855.000.000,00. Rincian lebih lanjut mengenai belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia disajikan dalam Lampiran 6.
2. 4.Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memiliki anggota di DPRD Kabupaten Buton Tengah sebesar Rp401.883.262,00 terealisasi 99,23% dari anggaran sebesar Rp405.000.000,00. Rincian lebih lanjut mengenai belanja hibah bantuan kepada Partai Politik disajikan pada Lampiran 7. 5.1.2.a.4 Belanja Bantuan Sosial 2022 2021 2.000.000.000,00 0,00 Belanja Bantuan Sosial pada TA 2022 seluruhnya merupakan belanja bantuan perumahan yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam program Kawasan Permukiman Pembangunan Rumah Baru Layak Huni yang terealisasi sebesar Rp2.000.000.000,00 yang dapat diuraikan pada tabel berikut. Tabel 55. Rincian Belanja Bantuan Sosial Uraian No. SK Tanggal Nilai Belanja Bantuan Sosial Pada Desa Wasilomata II Kec. Mawasangka 380 Tahun 2022 26 April 2022 600.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Pada Desa Bantea Kec. Gu 380 Tahun 2022 26 April 2022 800.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Pada Kelurahan Gu Timur Kec. Lakudo 380 Tahun 2022 26 April 2022 600.000.000,00 Jumlah 2.000.000.000,00 5.1.2.b Belanja Modal 2022 2021 187.202.968.916,00 183.421.774.269,00 459 Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya. Adapun rincian belanja modal TA 2022 dapat dirinci sebagai berikut. Tabel 56. Rincian Belanja Modal Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 Belanja Modal Tanah 589.000.000,00 220.943.600,00 37,51% 10.011.200,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.014.164.363,00 26.000.414.579,00 92,81% 18.141.766.764,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 77.012.827.328,00 72.372.896.832,00 93,98% 74.255.962.713,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 91.754.048.350,00 84.670.123.224,00 92,28% 89.325.790.142,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.125.565.065,00 3.938.590.681,00 95,47% 1.688.243.450,00 Jumlah 201.495.605.106,00 187.202.968.916,00 92,92% 183.421.774.269,00 Data tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran belanja modal TA 2022 adalah sebesar Rp201.495.605.106,00 dan terealisasi sebesar Rp187.202.968.916,00 atau 92,92%. Jika dibandingkan dengan belanja modal TA 2021 sebesar Rp183.421.774.269,00 maka terdapat peningkatan sebesar Rp3.781.194.647,00 atau 2,06%. Belanja Modal TA 2022 berdasarkan sumber pengeluaran kasnya dapat dirinci sebagai berikut
3. 1.Belanja Modal yang berasal dari Kas Daerah sebesar Rp183.902.787.275,00;
4. 2.Belanja Modal dari Kas dana BOS sebesar Rp2.652.005.842,00; dan
5. 3.Belanja Modal yang berasal dari Kas JKN Kapitasi FKTP sebesar Rp648.175.799,00. 5.1.2.b.1 Belanja Tanah 2022 2021 220.943.600,00 10.011.200,00 Realisasi belanja tanah pada TA 2022 sebesar Rp220.943.600,00 atau sebesar 38,83% dari perencanaan anggaran sebesar Rp569.000.000,00. Adapun penggunaan belanja modal tanah pada TA 2022 adalah menambah mutasi aset tanah yang merupakan biaya pensertifikatan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton. 5.1.2.b.2 Belanja Peralatan dan Mesin 2022 2021 26.000.414.579,00 18.141.766.764,00 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2022 sebesar Rp26.000.414.579,00 atau 92,81% dari anggaran sebesar Rp28.014.164.363,00. Penggunaan belanja modal peralatan dan mesin dapat dirinci sebagaimana berikut.
6. 1.Belanja Modal Peralatan Mesin yang berasal dari Kas daerah sebesar Rp23.447.475.521,00 460
7. 2.Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berasal dari Kas Kapitasi JKN FKTP sebesar Rp648.175.799,00
8. 3.Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berasal dari Kas Dana BOS sebesar Rp1.904.763.259,00 5.1.2.b.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2022 2021 72.372.896.832,00 74.255.962.713,00 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2022 sebesar Rp72.372.896.832,00 atau 93,98% dari anggaran sebesar Rp77.012.827.328,00. Berdasarkan Objeknya, maka Belanja Modal Gedung dan Bangunan dirinci sebagai berikut. Tabel 57. Belanja Modal – Gedung dan Bangunan berdasarkan Objek Belanja Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 BM Bangunan Gedung 73.426.635.260,00 69.258.418.260,00 94,32% 57.790.233.468,00 BM Monumen 766.640.631,00 761.853.915,00 99,38% 10.923.508.876,00 BM Tugu Titik Kontrol/Pasti 2.819.551.437,00 2.352.624.657,00 83,44% 5.542.220.369,00 Jumlah 77.012.827.328,00 72.372.896.832,00 93,98% 74.255.962.713,00 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2022 seluruhnya keluar menggunakan rekening Kas Daerah. Dari realisasi tersebut sebesar Rp1.538.214.935,00 digunakan untuk pembayaran utang jangka pendek lainnya dari periode sebelumnya. Pembayaran tersebut dirinci sebagai berikut. Tabel 58. Belanja Modal – Gedung dan Bangunan untuk pembayaran utang jangka pendek lainnya No Uraian Nilai 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5.260.000,00 2 Dinas Kesehatan 26.944.335,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 423.601.600,00 4 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 7.276.500,00 5 Dinas Perhubungan 1.075.132.500,00 Jumlah 1.538.214.935,00 Selain dari pembayaran utang jangka pendek lainnya tersebut, sisa realisasi sebesar Rp70.834.681.897,00 diperhitungkan sebagai bagian mutasi dari aset gedung dan bangunan. 5.1.2.b.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 2022 2021 84.670.123.224,00 89.325.790.142,00 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp84.670.123.224,00 atau 92,28% dari anggaran sebesar Rp91.754.048.350,00. Berdasarkan Objeknya, maka Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan dirinci sebagaimana berikut Tabel 59. Belanja Modal – Jalan Irigasi dan Jaringan berdasarkan Objek Belanja Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 BM Jalan dan Jembatan 84.254.476.920,00 77.564.252.874,00 92,06% 76.846.652.501,00 BM Bangunan Air 4.715.959.430,00 4.397.890.223,00 93,26% 11.986.648.341,00 461 Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 BM Instalasi 655.678.000,00 608.146.425,00 92,75% 0,00 BM Jaringan 2.127.934.000,00 2.099.833.702,00 98,68% 492.489.300,00 Jumlah 91.754.048.350,00 84.670.123.224,00 92,28% 89.325.790.142,00 Dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada TA 2022 seluruhnya keluar menggunakan rekening Kas Daerah. Dari realisasi tersebut sebesar Rp327.705.180,00 digunakan untuk membayar utang jangka pendek lainnya yang sudah diakui sebagai aset pada tahun sebelumnya yang dirinci sebagai berikut. Tabel 60. Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk pembayaran utang jangka pendek lainnya No Uraian Nilai 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 303.397.600,00 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 24.307.580,00 Jumlah 327.705.180,00 Selain dari pembayaran utang jangka pendek lainnya tersebut, sisa realisasi sebesar Rp84.342.418.044,00 diperhitungkan sebagai bagian mutasi dari aset Jalan, Irigasi dan Jaringan. 5.1.2.b.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 2022 2021 3.938.590.681,00 1.688.243.450,00 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.938.590.681,00 atau 95,47% dari anggaran sebesar Rp4.125.565.065,00. Berdasarkan objeknya, maka Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dirinci sebagai berikut. Tabel 61. Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya berdasarkan Objek Belanja Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 BM Bahan Perpustakaan 893.065.065,00 747.242.583,00 83,67% 1.688.243.450,00 BM Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 70.000.000,00 68.653.000,00 98,08% 0,00 BM Aset Tidak Berwujud 3.162.500.000,00 3.122.695.098,00 98,74% 0,00 Jumlah 4.125.565.065,00 3.938.590.681,00 95,47% 1.688.243.450,00 Berdasarkan tabel diatas maka dapat diuraikan besaran realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.938.590.681,00 yang bersumber dari dua sumber dana yakni.
9. 1.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Kas Dana BOS terealisasi sebesar Rp747.242.583,00 yang seluruhnya merupakan realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan.
10. 2.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang berasal dari rekening Kas Daerah terealisasi sebesar Rp3.191.348.098,00 yang merupakan realisasi atas Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga dan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud. 5.1.2.c Belanja Tak Terduga 2022 2021 0,00 368.182.373,00 462 Belanja Tak Terduga adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, keadaan darurat, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp2.550.686.181,00 sampai dengan 31 Desember 2022 tidak ada realisasi. Perencanaan penganggaran untuk Belanja Tak Terduga Pada TA 2022 adalah sebesar Rp2.550.686.181,00, namun hingga akhir TA 2022 belanja tersebut tidak terealisasi. Tetapi pada TA 2021 Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar Rp368.182.373,00 yang merupakan pembayaran pengembalian sisa dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2020 ke Kas Umum Negara berdasarkan surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B-184/BNPB/D/IV/RR.02.01/09/2021 dan Petunjuk Pelaksanaan BNPB Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Hal ini juga diatur di Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 524 dan 548 Tahun 2021 tentang Penetapan Belanja Tak Terduga dan Pengembalian Sisa Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020. 5.1.2.d Belanja Transfer 2022 2021 92.807.557.631,00 102.517.503.420,00 Realisasi Belanja transfer TA 2022 sebesar Rp92.807.557.631,00 atau 100,00% dari pagu anggaran sebesar Rp92.808.425.020,00 yang dirinci sebagai berikut. 5.1.2.d.1 Belanja Bantuan Keuangan 2022 2021 92.807.557.631,00 102.517.503.420,00 Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Buton Tengah merupakan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Buton tengah. Pada TA 2022 belanja ini terealisasi sebesar Rp92.807.557.631,00 atau 100,00% dari pagu anggaran sebesar Rp92.808.425.020,00 yang dirinci sebagai berikut. Tabel 62. Rincian Belanja Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Desa Uraian Anggaran Realisasi % TA 2021 Belanja Bantuan Keuangan ke Desa – Dana Desa 54.194.259.000,00 54.194.259.000,00 100,00% 65.692.716.000,00 Belanja Bantuan Keuangan ke Desa bersumber DAU dan DBH 38.614.166.020,00 38.613.298.631,00 100,00% 36.824.787.420,00 Jumlah 92.808.425.020,00 92.807.557.631,00 100,00% 102.517.503.420,00 Dari tabel di atas belanja bantuan keuangan Ke Pemerintah Desa dijelaskan sebagai berikut.
11. 1.Belanja bantuan keuangan bersumber Dana dari Desa diberikan kepada Pemerintah Desa. Dari perencanaannya sebesar Rp54.194.259.000,00 463 terealisasi seluruhnya ke seluruh Desa. Adapun Transfer ini diterima langsung Pemerintah Desa dari Pemerintah Pusat tanpa melalui RKUD.
12. 2.Belanja bantuan keuangan bersumber DBH dan DAU direncanakan sebesar Rp38.614.166.020,00 dan tersalur sebesar Rp38.613.298.631,00 atau sebesar 100,00%. 5.1.3 PEMBIAYAAN 5.1.3.a Penerimaan Pembiayaan 2022 2021 127.522.972.687,64 76.692.501.264,00 Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 adalah sebesar Rp127.522.972.687,64 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp127.523.376.742,00. 5.1.3.a.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2022 2021 127.522.972.687,64 76.692.501.264,00 Realisasi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA 2022 adalah sebesar Rp127.522.972.687,64. Terdapat selisih sebesar Rp404.054,36 yang terjadi akibat adanya kesalahan penganggaran terhadap saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang menambah penggunaan SiLPA sebesar Rp0,19 dan pengurangan penggunaan SiLPA akibat pengakuan Utang PFK TA 2019 sebesar Rp404.054,55. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran di tahun 2021 yang sebesar Rp76.692.501.264,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp50.830.471.423,64. 5.1.3.b Pengeluaran Pembiayaan 2022 2021 5.000.000.000,00 3.500.000.000,00 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100% dari anggarannya. 5.1.3.b.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 2022 2021 5.000.000.000,00 3.500.000.000,00 Realisasi penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp5.000.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.500.000.000,00 atau 30% dari realisasi pada TA 2021 yang sebesar Rp3.500.000.000,00. Adapun realisasi penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp5.000.000.000,00 tersebut merupakan Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buton Tengah kepada PDAM Oeno Liya Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembentukan PDAM Kabupaten Buton Tengah. 464 5.1.4 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 2022 2021 112.966.898.670,55 127.523.376.742,19 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022 terealisasi sebesar Rp112.966.898.670,55 jika dibandingkan dengan penganggaran sebesar Rp0,00, hal tersebut diakibatkan oleh pelampauan pendapatan sebesar Rp52.619.273.248,91 dan tidak tercapainya target belanja hingga Rp60.348.029.476,00. Rincian atas SiLPA TA 2022 secara rinci disajikan dalam tabel berikut. Tabel 63. Rincian Mutasi Laporan Realisasi Anggaran Akhir Uraian Anggaran Realisasi Selisih PENDAPATAN DAERAH 621.414.168.202,00 674.033.441.450,91 (52.619.273.248,91) BELANJA DAERAH (743.937.544.944,00) (683.589.515.468,00) (60.348.029.476,00) Surplus Defisit Pendapatan dan Belanja (122.523.375.742,00) (9.556.074.017,09) (112.967.302.724,91) PENERIMAAN PEMBIAYAAN 127.523.376.742,00 127.522.972.687,64 404.054,36 PENGELUARAN PEMBIAYAAN (5.000.000.000,00) (5.000.000.000,00) 0,00 Surplus Defisit Pembiayaan 122.523.376.742,00 122.522.972.687,64 404.054,36 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 0,00 112.966.898.670,55 (112.966.898.670,55) Jika dibandingkan dengan realisasi SiLPA TA 2021 sebesar Rp127.523.376.742,19 maka terdapat penurunan sebesar Rp14.556.478.071,64. 5.2 PENJELASAN ATAS POS–POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal 2022 2021 127.523.376.742,19 76.692.727.076,00 Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih awal tahun 2022 sebesar Rp127.523.376.742,19. 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 2022 2021 127.522.972.687,64 76.692.501.264,00 Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2022 Penggunaan SAL merupakan Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp127.522.972.687,64. Dari nilai tersebut terdapat selisih kurang yaitu sebesar Rp404.054,55 akibat adanya koreksi terhadap saldo anggaran tahun sebelumnya. Selisih tersebut merupakan reklasifikasi Utang PFK atas sewa lahan ATM pada Dinas Kesehatan pada TA 2019 yang sebelumnya dicatat sebagai utang jangka pendek lainnya. 465 5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA 2022 2021 112.966.898.670,55 127.523.376.742,19 Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2022 adalah sebesar Rp112.966.898.670,55. 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 2022 2021 -404.054,55 -225.812,00 Merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya yaitu berkurang sebesar Rp404.054,55 akibat adanya koreksi terhadap Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya. Selisih tersebut akibat kesalahan penempatan kode rekening Utang PFK atas sewa lahan ATM pada Dinas Kesehatan pada yang menjadi Utang Jangka Pendek Lainnya pada TA 2019, kemudian terkoreksi dan direklasifikasi ke kode rekening Utang PFK pada TA 2022. Sedangkan pada TA 2021 realisasi terhadap koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp225.812,00. Selisih tersebut akibat adanya koreksi atas kekeliruan perhitungan sisa Kas Dana BOS TA 2020. 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir 2022 2021 112.966.898.670,55 127.523.376.742,19 Saldo Anggaran lebih pada Tahun 2022 sebesar Rp112.966.898.670,55. Saldo Anggaran lebih akhir menurut sumber kasnya dirinci sebagai berikut. Tabel 64. Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir No Uraian TA.2022 TA.2021 1 Kas di Kas Daerah 112.940.042.884,10 127.190.344.063,19 2 Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 1.666.665,00 3 Kas di Bendahara Penerimaan 7.850.987,00 47.569,00 4 Kas pada FKTP 41.066.173,00 264.450.445,00 5 Kas pada BOS 394.952,00 66.868.000,00 7 Kas Lainnya di Bendahara (Terkait Utang PFK) 13.744.062,00 9.205.000,00 8 Utang PFK (36.200.387,55) (9.205.000,00) Jumlah (1 s.d 8) 112.966.898.670,55 127.523.376.742,19 Sedangkan Rincian Saldo Anggaran Lebih berdasarkan sumber penerimaannya dirinci sebagai berikut. Tabel 65. Rincian Saldo Anggaran Lebih berdasarkan Sumber Penerimaannya Uraian Saldo SiLPA pada Kas di Kas Daerah (RKUD) 112.940.042.884,10 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 5.271.298.130,00 Dana Alokasi Khusus Fisik 2.905.765.709,00 Dana Insentif Daerah 187.050.300,00 Dana Transfer Umum + PAD 104.575.928.745,10 SiLPA pada Kas di Luar Kas Daerah (RKUD) 49.312.112,00 PAD (Kas di Bendahara Penerimaan) 7.850.987,00 466 Uraian Saldo Dana Kapitasi JKN FKTP 41.066.173,00 Dana BOS 394.952,00 Utang PFK BUD (22.456.325,55) Jumlah 112.966.898.670,55 Dari tabel di atas menunjukkan SiLPA yang tersimpan pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp112.940.042.884,10 dan yang tersimpan pada Kas di Bendahara Penerimaan, Dana BOS dan Dana Kapitasi JKN FKTP yang totalnya sebesar Rp49.312.112,00 serta dikurangi dengan Utang PFK BUD yang tersimpan pada RKUD sebesar Rp22.456.325,55. 5.3 PENJELASAN POS POS NERACA Neraca Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dapat menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana. Neraca menunjukkan bahwa harta yang diperoleh pendanaannya bersumber dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana. 5.3.1 ASET 2022 2021 2.311.611.199.633,07 2.008.369.342.693,85 Jumlah tersebut merupakan total Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.311.611.199.633,07 atau meningkat sebesar Rp303.241.856.939,22 atau 13,12% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.008.369.342.693,85. Jumlah aset di atas terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Properti Investasi dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut. Tabel 66. Rincian Aset Uraian TA 2022 TA 2021 Kenaikan/ (penurunan) % Aset Lancar 127.871.670.870,97 138.437.640.678,78 (10.565.969.807,81) (8,26%) Investasi Jangka Panjang 21.799.906.153,00 18.145.811.654,00 3.654.094.499,00 16,76% Aset Tetap 2.108.571.920.114,09 1.837.116.025.051,69 271.455.895.062,40 12,87% Aset Properti Investasi 15.837.254.125,63 0,00 15.837.254.125,63 100,00% Aset Lainnya 37.530.448.369,38 14.669.865.309,38 22.860.583.060,00 60,91% Jumlah 2.311.611.199.633,07 2.008.369.342.693,85 303.241.856.939,22 13,12% 5.3.1.a ASET LANCAR 2022 2021 127.871.670.870,97 138.437.640.678,78 Jumlah tersebut merupakan total Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp127.871.670.870,97 turun sebesar Rp10.565.969.807,81 dari jumlah aset lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp138.437.640.678,78. 5.3.1.a.1 Kas di Kas Daerah 2022 2021 112.940.042.884,10 127.190.344.063,19 467 Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp112.940.042.884,10 dan Rp127.190.344.063,19 sesuai dengan mutasi Kas pada Kas Daerah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan dalam Lampiran 8. Sedangkan mutasi Kas pada Kas Daerah berdasarkan pencatatan pada Buku kas Umum Bendahara Umum Daerah disajikan pada Lampiran 9. Dari mutasi kas pada lampiran tersebut yang tercatat pengurangan saldo netto sebesar Rp14.250.301.179,09 yang terdiri dari penambahan pada kolom debet sebesar Rp637.102.040.585,91 yang dapat diuraikan sebagai berikut.
13. 1.Mutasi Kas Daerah yang berasal dari pendapatan menambah kas sebesar Rp589.289.894.476,91.
14. 2.Mutasi Kas Daerah yang berasal dari pengembalian atas belanja SP2D menambah kas kembali sebesar Rp15.333.578,00.
15. 3.Setoran sisa pengembalian atas SP2D TU Nihil menambah kas sebesar Rp651.790.904,00.
16. 4.Setoran sisa pengembalian Uang Persediaan OPD menambah kas sebesar Rp6.649.951,00.
17. 5.Sisa saldo pada Kas Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan hingga 31 Desember 2021 tetapi baru disetorkan pada TA 2022 menambah kas sebesar Rp47.569,00 yang merupakan penyetoran atas Jasa Giro JKN Nonkapitasi yang ada pada Dinas Rp47.569,00.
18. 6.Sisa saldo pada Kas Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan hingga 31 Desember 2021 tetapi baru disetorkan pada TA 2022 menambah kas sebesar Rp1.666.665,00 yang diuraikan sebagai berikut.
a.Penyetoran sisa kas bendahara pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp30.000,00.
b.Penyetoran sisa kas bendahara pengeluaran pembantu pada Kelurahan Tolandona sebesar Rp182,00.
c.Penyetoran sisa kas bendahara pengeluaran pembantu pada Kelurahan Mawasangka sebesar Rp483,00.
d.Penyetoran sisa kas bendahara pengeluaran pembantu pada Kelurahan Watolo sebesar Rp1.636.000,00
1. 7.Sisa saldo Pendapatan Jasa Giro pada Kas Kapitasi JKN FKTP yang belum disetorkan ke kas daerah hingga 31 Desember 2021 dan baru disetorkan pada TA 2022 sebesar Rp638.582,00.
2. 8.Realisasi penerimaan Potongan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp47.136.018.860,00. Sedangkan pencatatan transaksi yang mengurangi kas pada kolom kredit tercatat sebesar Rp651.352.341.765,00 yang terdiri dari:
3. 1.Mutasi SP2D Uang Persediaan ke SKPD mengurangi kas sebesar Rp4.698.200.000,00
4. 2.Mutasi SP2D Ganti Uang Persediaan ke SKPD mengurangi kas sebesar Rp29.199.811.988,00
5. 3.Mutasi SP2D Tambah Uang Persediaan ke SKPD mengurangi kas sebesar Rp6.499.505.669,00
6. 4.Mutasi SP2D LS dan Gaji ke SKPD dan pihak ketiga mengurangi kas sebesar Rp563.840.857.509,00
7. 5.Realisasi pengeluaran Potongan Fihak Ketiga (PFK) mengurangi kas sebesar Rp47.113.966.589,00 Berdasarkan bank penempatannya, sisa Kas dalam rekening Kas Daerah disajikan sebagai berikut. 468 Tabel 67. Rincian Kas pada RKUD berdasarkan Bank Penempatannya Nama Bank Nomor Rekening 31 Desember 2022 31 Desember 2021 BPD Sultra Cab Baubau 004.01.02.000026-8 90.842.814.944,00 113.638.046.449,00 BPD Sultra Kas Lombe 211.01.02.000002-1 22.097.205.066,00 13.552.014.846,00 BNI Cab Baubau 388854326 14.267,00 279.596,00 Mandiri Cab Baubau 162-00-0527992-6 8.606,26 3.172,19 BRI Cab Baubau 032601001238305 0,00 0,00 Jumlah Kas di Bank 112.940.042.883,26 127.190.344.063,19 Item Rekonsiliasi Selisih kurang transfer dari Bank Mandiri ke BPD Sultra 0,84 Jumlah Kas di Kas Daerah 112.940.042.884,10 Berdasarkan tabel rincian kas diatas menunjukkan saldo Kas di Kas Daerah pada RKUD berdasarkan rekening koran bank sebesar Rp112.940.042.883,26 sementara saldo Kas di Kas Daerah berdasarkan saldo akhir pembukuan sebesar Rp112.940.042.884,10, Terdapat selisih sebesar Rp0,84 yang harusnya menambah saldo kas. Selisih sebesar Rp0,84 seperti yang terlihat pada tabel diatas merupakan item rekonsiliasi yang terjadi akibat pemindahbukuan jasa giro Bank Mandiri Cab Baubau ke RKUD BPD Sulawesi Tenggara Cabang Baubau. Selisih Item rekonsilisasi tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 3 Mei 2023. 5.3.1.a.2 Kas di Bendahara Pengeluaran 2022 2021 0,00 1.666.665,00 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 sedangkan saldo kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.666.665,00. Sisa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 tersebut merupakan sisa saldo kas pada bendahara pengeluaran dan sisa kas pada bendahara pengeluaran pembantu akibat keterlambatan penyetoran sisa kas ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2021, namun sisa kas tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah pada tahun 2022. Adapun rinciannya sebagai berikut. Tabel 68. Rincian Penyetoran Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Uraian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran pada LKPD 2021 Tanggal Penyetoran Ke Kas Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 30.000,00 31 Maret 2022 Kelurahan Tolandona 182,00 14 April 2022 Kelurahan Mawasangka 483,00 14 April 2022 Kelurahan Watolo 1.636.000,00 12 Mei 2022 Jumlah 1.666.665,00 5.3.1.a.3 Kas di Bendahara Penerimaan 2022 2021 7.850.987,00 47.569,00 Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas yang masih berada di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 yang belum disetorkan ke kas daerah sebesar Rp7.850.987,00. Jika dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan di pada tahun 2021 sebesar Rp47.569,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp7.803.418,00. Adapun rincian mutasi Kas di Bendahara Penerimaan disajikan sebagaimana tabel di bawah. 469 Tabel 69. Mutasi Kas pada Kas di Bendahara Penerimaan Uraian Saldo Awal/ Penambahan Pengurangan Saldo Akhir Saldo Awal 47.569,00 Penyetoran Saldo Awal ke Kasda (47.569,00) Penerimaan Bendahara Penerimaan Pajak Daerah 5.038.664.646,00 Penerimaan Bendahara Penerimaan Retribusi Daerah 3.530.280.462,00 Setoran Bendahara Penerimaan ke Kasda (8.561.135.108,00) Saldo Akhir Netto 7.810.000,00 Sisa Jasa Giro pada Kas Bendahara Penerimaan 40.717,00 Sisa LLPAD yang Sah Lainnya pada Kas di Bendahara Penerimaan 270,00 Saldo Akhir Bruto 7.850.987,00 Penjelasan atas tabel di atas dijelaskan sebagai berikut.
8. 1.Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp47.569,00 telah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 18 Januari 2022 yang merupakan penyetoran Jasa Giro atas JKN Nonkapitasi pada Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan TA 2021.
9. 2.Dari penerimaan pajak daerah sebesar Rp5.038.664.646,00 seluruhnya telah disetorkan ke Kas Daerah sebelum 31 Desember 2022.
10. 3.Dari penerimaan retribusi daerah sebesar Rp3.530.280.462,00 hingga 31 Desember 2022 sebesar Rp3.522.470.462,00 telah disetorkan ke Kas Daerah sehingga masih terdapat sisa saldo sebesar Rp7.810.000,00 yang merupakan pendapatan retribusi pelayanan kepelabuhanan Dinas Perhubungan sebesar Rp710.000,00 dan Retribusi Pelayanan Kesehatan – JKN Nonkapitasi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp7.100.000,00 yang sudah dipungut namun belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan berakhirnya TA 2022.
11. 4.Terdapat sisa jasa giro atas rekening yang berkenaan dengan pendapatan retribusi yaitu pada rekening Retribusi Pelayanan Kesehatan – JKN Nonkapitasi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp40.717,00 yang hingga 31 Desember 2022 belum disetorkan ke kas daerah.
12. 5.Terdapat tambahan saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp270,00 akibat kesalahan penyetoran pengembalian ganti uang pada Dinas Sosial yang menyebabkan adanya sisa Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Sosial sebagai bentuk pengakuan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya sebesar Rp270,00. Adapun sisa saldo kas tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 2 Maret 2023. 5.3.1.a.4 Kas pada FKTP 2022 2021 41.066.173,00 264.450.445,00 Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP per 31 Desember 2022 sebesar Rp41.066.173,00. Saldo kas tersebut merupakan sisa saldo kas atas transfer dari BPJS Kesehatan pada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 tidak digunakan oleh para Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang tersebar di 14 Puskesmas di Kabupaten Buton Tengah. 470 Tabel 70. Mutasi Kas Dana FKTP No Uraian Saldo Awal/ Bertambah Bertambah Saldo Akhir 1 Saldo Awal 264.450.445,00 2 Setoran Jasa Giro TA.2021 (638.582,00) 3 Pendapatan TA.2022 4.985.610.577,00 4 Belanja (5.208.571.177,00) 5 Saldo Operasional FKTP (1 s.d 4) 40.851.263,00 6 Jasa Giro 5.497.830,00 7 Setoran Jasa Giro TA.2020 (5.282.920,00) 8 Saldo Jasa Giro (6 s.d 7) 214.910,00 9 Total Saldo FKTP (5+8) 41.066.173,00 Mutasi Kas Dana FKTP sebagaimana pada tabel di atas diuraikan sebagai berikut.
13. 1.Dari Saldo awal kas yang tercatat sebesar Rp264.450.445,00 masih terdapat sisa saldo jasa giro kas FKTP yang belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2021 namun telah disetorkan pada tahun 2022 sebesar Rp638.582,00.
14. 2.Pendapatan JKN Kapitasi yang diperoleh dari BPJS Kesehatan menambah kas FKTP sebesar Rp4.985.610.577,00.
15. 3.Belanja JKN Kapitasi pada FKTP selama tahun 2021 mengurangi kas FKTP sebesar Rp5.208.571.177,00.
16. 4.Dari tabel mutasi tersebut diperoleh saldo operasional JKN Kapitasi FKTP sebesar Rp40.851.263,00 yang dapat digunakan untuk belanja FKTP pada TA 2023.
17. 5.Dari penggunaan rekening JKN Kapitasi diperoleh penerimaan jasa giro netto sebesar Rp5.497.830,00 dan sebesar Rp5.282.920,00 telah disetorkan ke kas daerah sehingga saldo jasa giro yang belum disetorkan sebesar Rp214.910,00 sampai dengan 31 Desember 2022.
18. 6.Dari uraian di atas diperoleh saldo bruto pada Kas FKTP sebesar Rp41.066.173,00 yang terdiri dari saldo FKTP yang bisa digunakan kembali di Tahun 2023 sebesar Rp40.851.263,00 dan Sisa saldo jasa giro FKTP sebesar Rp214.910,00 yang telah disetokan ke Kas Daerah pada tanggal 6 Januari 2023. Rincian Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP di 14 Puskesmas tersebut disajikan dalam Lampiran 10. 5.3.1.a.5 Kas di Bendahara Dana BOS 2022 2021 394.952,00 66.868.000,00 Saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp394.952,00. Sedangkan Kas di Bendahara Dana BOS pada akhir tahun 2021 yaitu sebesar Rp66.868.000,00. Adapun mutasi saldo kas di bendahara Dana BOS dirinci sebagai berikut Tabel 71. Rincian Mutasi Saldo Kas di Bendahara Dana BOS Uraian Saldo Awal/ Penambahan (Pengurangan) Saldo Akhir Saldo Awal 66.868.000,00 471 Uraian Saldo Awal/ Penambahan (Pengurangan) Saldo Akhir Pendapatan Dana BOS 21.602.982.500,00 Belanja Dana BOS (21.669.455.548,00) Saldo Akhir BOS 394.952,00 Dari tabel mutasi saldo kas Dana BOS diatas diuraikan sebagai berikut:
19. 1.Saldo awal Dana BOS TA 2022 tercatat sebesar Rp66.868.000,00 yang merupakan saldo akhir Dana BOS TA 2021.
20. 2.Pendapatan Dana BOS yang merupakan bagian dari DAK Non Fisik tercatat sebesar Rp21.602.982.500,00 terdiri dari DAK Non Fisik-BOS Reguler sebesar Rp20.607.982.500,00 dan DAK Non Fisik-BOS Kinerja sebesar Rp995.000.000,00. Penerimaan Dana BOS tersebut terdiri dari tiga tahap penerimaan Dana BOS reguler, dan satu kali penerimaan Dana BOS Kinerja.
21. 3.Belanja Dana BOS untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam lingkup Kabupaten Buton Tengah yang mengurangi kas Dana BOS tercatat sebesar Rp21.669.455.548,00.
22. 4.Dari mutasi tersebut diperoleh Saldo Kas Dana BOS netto sebesar Rp394.952,00. Saldo ini akan digunakan Kembali untuk kegiatan BOS tahun 2023. Dari penjelasan diatas maka diperoleh Kas pada Bendahara Dana BOS sebesar Rp394.952,00 yang dapat digunakan kembali di TA 2023. Secara lebih rinci mutasi Kas Dana BOS Sekolah Dasar Negeri dapat disajikan pada Lampiran 11 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Lampiran 12. 5.3.1.a.6 Kas Lainnya di Bendahara 2022 2021 2.680.364.992,00 314.120.933,00 Kas Lainnya di Bendahara periode 31 Desember 2022 menunjukkan saldo sebesar Rp2.680.364.992,00 yang terdiri antara lain.
23. 1.Penambahan saldo Kas Lainnya di Bendahara yang berasal dari sisa saldo kekurangan pembayaran PPN dan PPh di bendahara BOS yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp13.744.062,00 yang dirinci sebagai berikut. Tabel 72. Rincian Kas Lainnya di Bendahara atas Utang PFK yang belum disetorkan Uraian PPN PPh 21 PPh 23 Jumlah Tanggal Bayar SD Negeri 1 Gu 3.967.271,00 0,00 360.000,00 4.327.271,00 02/01/2023 SD Negeri 7 Gu 1.992.484,00 80.000,00 450.380,00 2.522.864,00 07/02/2023 SD Negeri 13 Gu 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00 14/01/2023 SD Negeri 10 Gu 0,00 0,00 100.900,00 100.900,00 27/02/2023 SD Negeri 3 Talaga Raya 388.002,00 220.590,00 72.000,00 680.592,00 18/01/2023 SD Negeri 7 Talaga Raya 2.931.347,00 0,00 246.400,00 3.177.747,00 05/01/2023 SD Negeri 2 Lakudo 207.046,00 0,00 4.000,00 211.046,00 23/02/2023 SD Negeri 13 Lakudo 363.750,00 0,00 0,00 363.750,00 31/01/2023 SD Negeri 17 Lakudo 0,00 0,00 15.840,00 15.840,00 01/02/2023 SD Negeri 3 Mawasangka 306.364,00 0,00 0,00 306.364,00 24/20/2023 SD Negeri 4 Mawasangka 997.345,00 0,00 15.840,00 1.013.185,00 27/02/2023 SD Negeri 11 Mawasangka 470.027,00 0,00 42.400,00 512.427,00 11/01/2023 SD Negeri 8 Mawasangka Tengah 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 23/02/2023 SD Negeri 1 Sangia Wambulu 266.576,00 0,00 0,00 266.576,00 20/01/2023 472 Uraian PPN PPh 21 PPh 23 Jumlah Tanggal Bayar SMP Satu Atap Negeri 23 Buton Tengah 0,00 53.500,00 0,00 53.500,00 19/01/2023 SMP Satu Atap Negeri 32 Buton Tengah 0,00 75.000,00 10.000,00 85.000,00 25/01/2023 Jumlah 11.890.212,00 536.090,00 1.317.760,00 13.744.062,00
24. 2.Penambahan saldo Kas Lainnya di Bendahara sebesar Rp2.666.620.930,00 yang berasal dari sisa saldo pada rekening koran bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Sekretariat Daerah yang merupakan pembayaran atas SP2D yang telah terbit pada akhir Desember 2022, namun pembayaran tersebut belum disalurkan ke pihak ketiga hingga selesainya TA 2022. Adapun rinciannya sebagai berikut Tabel 73. Rincian Sisa Kas Lainnya di Bendahara Berdasarkan SP2D yang telah Terbit OPD Uraian Nomor SP2D Tanggal SP2D Nilai Tanggal Bayar Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Bayar Belanja Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6993/LS/XII/2022 29/12/2022 1.930.900,00 02/01/2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Bayar Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kendaraan Roda 2 6995/LS/XII/2022 29/12/2022 3.645.000,00 02/01/2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kurang Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Malikul Mulki, ST Dalam Rangka Membawa Kelengkapan RAB, DED dan Reatnes Kriteria Usulan DAK Bidang Sanitasi dan Air Minum 7149/LS/XII/2022 30/12/2022 22.300,00 03/01/2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pembayaran Lunas 100% Porsi DAU atas Pekerjaan Swakelola Pembersihan Lahan (Lanclearing) Peledakan (Dinamite) dgn MOU No.600/83/MOU/X/2022 dan B/418/X/2022 7252/LS-SWK- DAU/XII/2022 30/12/2022 2.110.535.850,00 02/01/2023 Rumah Sakit Umum Daerah Pembayaran Belanja Jasa Medik Umum Dan BPJS Reguler Tahun 2019 s/d 2022 An Dr.Karyadi Dkk Pada Rumah Sakit Umum Daerah 7211/LS/XII/2022 30/12/2022 503.685.838,00 02/01/2023 Rumah Sakit Umum Daerah Pembayaran Belanja Insentif Pemungutan Bagi KDH/WKDH Atas Retribusi Jasa Umum Pelayanan Untuk Tahun 2022 7217/LS/XII/2022 30/12/2022 16.106.042,00 02/01/2023 Sekretariat Daerah Pemb. Ats Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An, Ira Willis Kesumadoty Muh. Yusup, SE Dkk Dlm Rangka Melakukan Kegiatan Pembinaan 10 Program Pokok PKK di Kec. Talaga Raya 7210/LS/XII/2022 30/12/2022 30.695.000,00 02/01/2023 Jumlah 2.666.620.930,00 Pada tahun 2021 terdapat sisa saldo kekurangan pembayaran PPh 21, PPh 23 dan PPN di Bendahara BOS yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp9.205.581,00, namun kekurangan pembayaran tersebut telah terbayarkan pada tahun 2022. Adapun rincian pembayarannya sebagai berikut. Tabel 74. Rincian Kas Lainnya di Bendahara atas Utang PFK yang telah Terbayarkan Uraian PPN PPh 21 PPh 23 Jumlah Tanggal Bayar SD Negeri 13 Gu 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 20/04/2022 SD Negeri 8 Gu 644.272,00 175.000,00 0,00 819.272,00 04/01/2022 SMP Negeri 10 Buton Tengah 2.490.383,00 187.500,00 650.000,00 3.327.883,00 17/01/2022 473 Uraian PPN PPh 21 PPh 23 Jumlah Tanggal Bayar SMP SATAP Negeri 20 Buton Tengah 2.826.910,00 1.104.543,00 96.000,00 4.027.453,00 10/02/2022 SMP SATAP Negeri 21 Buton Tengah 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 10/02/2022 SMP SATAP Negeri 23 Buton Tengah 445.455,00 0,00 0,00 445.455,00 14/04/2022 SMP SATAP Negeri 28 Buton Tengah 275.518,00 0,00 0,00 275.518,00 31/01/2022 Jumlah 6.682.538,00 1.777.043,00 746.000,00 9.205.581,00 Sedangkan sisanya sebesar Rp304.915.352,00 merupakan koreksi yang menambah saldo Kas Lainnya di Bendahara atas nilai belanja pada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang pembayarannya terjadi pada akhir Desember 2021 namun pembayaran tersebut telah diserahkan ke pihak ketiga pada Januari 2022. 5.3.1.a.7 Piutang Pajak Daerah 2022 2021 1.824.785.182,00 1.674.939.810,00 Piutang Pajak Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah terhadap pendapatan tersebut. Piutang ini terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah, sampai dengan batas tertentu tanggal Neraca belum dibayarkan oleh wajib pajak daerah. Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.824.785.182,00 sedangkan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.674.939.810,00. Adapun mutasi piutang akhir tahun per 31 Desember 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 75. Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah Uraian Saldo Awal / Bertambah (Berkurang) Saldo Akhir Saldo Awal Piutang 1.674.939.810,00 Koreksi Piutang - - Ketetapan Pajak TA. 2022 5.188.510.018,00 Realisasi Pajak TA. 2022 (5.038.664.646,00) Saldo Akhir Piutang 6.863.449.828,00 (5.038.664.646,00) 1.824.785.182,00 Dari ketetapan pajak tahun 2022 sebesar Rp5.188.510.018,00 yang menambah piutang terdapat realisasi pajak daerah atas ketetapan tahun 2022 dan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp5.038.664.646,00 sehingga piutang akhir dicatat sebesar Rp1.824.785.182,00. Rincian piutang pajak daerah tahun 2022 akan disajikan pada Lampiran 13. 5.3.1.a.8 Penyisihan Piutang Pajak Daerah 2022 2021 1.314.626.406,66 1.174.913.499,38 Penyisihan piutang yang dilakukan pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam upaya untuk menyajikan nilai piutang yang dapat direalisasikan. Nilai penyisihan piutang tahun 2022 sebesar Rp1.314.626.406,66 diakibatkan oleh penambahan sebesar Rp139.712.907,28 dari Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2021 yang sebesar Rp1.174.913.499,38 berasal dari beban penyisihan piutang 474 dalam periode TA 2022 akibat munculnya piutang baru dan pergeseran tarif penyisihan akibat pergeseran tahun pengakuan piutang. Uraian atas penyisihan piutang pajak daerah dirinci sebagai berikut. Tabel 76. Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah Kelas Piutang Piutang Penyisihan Piutang Piutang Netto Piutang Macet (2001-2016) 1.166.803.622,00 1.166.803.622,00 0,00 Piutang Meragukan (2017-2019) 244.031.833,00 122.015.916,50 122.015.916,50 Piutang Kurang Lancar (2020-2021) 249.864.416,00 24.986.441,60 224.877.974,40 Piutang Lancar (2022) 164.085.311,00 820.426,56 163.264.884,45 Jumlah 1.824.785.182,00 1.314.626.406,66 510.158.775,35 Setelah memperhitungkan penyisihan piutang sebesar Rp1.314.626.406,66 maka dapat diperhitungkan Piutang Pajak Daerah Netto yaitu jumlah piutang pajak daerah yang diestimasikan masih bisa tertagih. Nilai piutang pajak netto dihitung dari selisih atas Piutang Pajak Daerah sebesar Rp1.824.785.182,00 dengan penyisihan piutang pajak, sehingga diperoleh angka Piutang Pajak Daerah Netto sebesar Rp510.158.775,35 atau 27,96% dari total piutang. Rendahnya persentase piutang yang diperkirakan masih bisa tertagih dikarenakan besarnya nilai piutang dengan kualitas macet. Rincian penyisihan piutang pajak daerah per 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran 14. 5.3.1.a.9 Piutang Retribusi Daerah 2022 2021 73.645.410,00 12.053.050,00 Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp73.645.410,00. Sedangkan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.053.050,00. Adapun mutasi Piutang Retribusi Daerah akhir tahun per 31 Desember 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 77. Rincian Mutasi Piutang Retribusi Daerah Uraian Saldo Awal / Bertambah (Berkurang) Saldo Akhir Saldo Awal Piutang 12.053.050,00 Realisasi Pembayaran Piutang Retribusi Kepelabuhanan - (3.800.000,00) SKRD TA. 2022 3.600.065.182,00 Realisasi Retribusi TA. 2022 (3.534.672.822,00) Saldo Akhir Piutang 3.612.118.232,00 (3.538.472.822,00) 73.645.410,00 Uraian dari Piutang Retribusi Daerah tersebut adalah sebagai berikut.
25. 1.Saldo Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp7.621.000,00 merupakan saldo piutang atas penyerahan piutang retribusi daerah Kabupaten Buton kepada Kabupaten Buton Tengah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor 130/163/2020 tentang Serah Terima Piutang Retribusi Pasar yang Berada di Wilayah Kabupaten Buton Tengah sebagai konsekuensi pemekaran wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara. 475 Tabel 78. Rincian Penyerahan Piutang Retribusi Daerah dari Kabupaten Buton ke Kabupaten Buton Tengah Nama Pasar Tahun Piutang Jumlah 2008 2011 2012 2013 Pasar Desa Lolibu 0,00 1.134.000,00 1.134.000,00 1.134.000,00 3.402.000,00 Pasar Lombe 3.895.000,00 0,00 0,00 324.000,00 4.219.000,00 Jumlah 3.895.000,00 1.134.000,00 1.134.000,00 1.458.000,00 7.621.000,00
26. 2.Saldo Piutang sebesar Rp5.024.410,00 merupakan saldo dari piutang retribusi pelayanan kepelabuhanan atas jasa sandar tahun 2020 dan 2022 dari ASDP pada Pelabuhan Tolandona yang dirinci pada tabel berikut ini. Tabel 79. Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kepalabuhanan dari ASDP pada Pelabuhan Tolandona Tahun Piutang Piutang Awal Realisasi 2022 Piutang Akhir Tahun 2020 4.432.050,00 3.800.000,00 632.050,00 Tahun 2022 4.392.360,00 0,00 4.392.360,00 Jumlah 5.024.410,00
27. 3.Saldo Piutang sebesar Rp61.000.000,00 merupakan pendapatan retribusi atas sewa alat berat tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang sampai dengan berakhirnya TA 2022 belum terbayarkan ke Kas Daerah ataupun ke Bendahara Penerimaan. 5.3.1.a.10 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah 2022 2021 24.292.511,80 12.053.050,00 Penyisihan piutang yang dilakukan pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam upaya untuk menyajikan nilai piutang yang dapat direalisasikan. Nilai penyisihan piutang retribusi daerah tahun 2022 sebesar Rp24.292.511,80, mengalami penambahan Rp12.239.461,80 dari saldo penyisihan piutang retribusi daerah tahun 2021. Adapun mutasi dari penyisihan piutang retribusi daerah adalah sebagai berikut. Tabel 80. Rincian Mutasi Penyisihan Piutang Retribusi Daerah URAIAN Jumlah Saldo Awal Penyisihan Piutang Retribusi Daerah 12.053.050,00 Pengurangan Penyisihan Piutang atas pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan atas Jasa Sandar TA. 2020 (3.800.000,00) Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Setelah Pengurangan dengan kategori Piutang Macet (100%) 8.253.050,00 Penambahan Penyisihan Piutang Penambahan dari SKRD atas Penyewaan Alat sebesar Rp28.000.000,00 pada bulan Oktober 2022 dengan Kategori Piutang diragukan (50%) 14.000.000,00 Penambahan dari SKRD atas Penyewaan Alat sebesar Rp19.500.000,00 pada bulan November 2022 dengan Kategori Piutang Kurang Lancar (10%) 1.950.000,00 Penambahan dari SKRD atas Penyewaan Alat sebesar Rp13.500.000,00 pada bulan Desember 2022 dengan Kategori Piutang Lancar (0,5%) 67.500,00 Penambahan dari SKRD atas Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp4.392.360,00 pada bulan Desember 2022 dengan Kategori Piutang Lancar (0,5%) 21.961,80 Penyisihan Piutang Akhir 24.292.511,80 Lebih lanjut mengenai uraian penyisihan piutang retribusi daerah yang terdiri dari. 476
28. 1.Penyisihan piutang sebesar Rp7.621.000,00 berasal dari beban penyisihan piutang akibat adanya serah terima piutang retribusi pasar dari Pemerintah Buton ke Pemerintah Kabupaten Buton Tengah di TA 2019, namun piutang tersebut dikategorikan sebagai piutang macet.
29. 2.Pergeseran penyisihan piutang lancar menjadi penyisihan piutang macet terhadap piutang retribusi jasa sandar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp632.050,00 pergeseran tersebut karena adanya realisasi pembayaran piutang sebesar Rp3.800.000,00.
30. 3.Penambahan penyisihan piutang dari piutang retribusi sewa alat berat pada tahun 2022 sebesar Rp16.017.500,00. Penyisihan tersebut terdiri beberapa kategori diantaranya piutang diragukan sebesar Rp14.000.000,00 karena umur piutang retribusinya 4 bulan, piutang kurang lancar sebesar Rp1.950.000,00 karena umur piutang retribusinya 3 bulan dan piutang lancar sebesar Rp67.500,00 karena umur piutangnya belum cukup 1 bulan.
31. 4.Penambahan penyisihan piutang dari piutang retribusi pelayanan kepelabuhanan atas jasa sandar dari ASDP pada Pelabuhan Tolandona sebesar Rp21.961,80. 5.3.1.a.11 Piutang Tuntutan Ganti Rugi 2022 2021 2.042.972.195,46 1.362.358.069,00 Merupakan bagian dari objek Piutang Lain-lain PAD yang Sah. Saldo Piutang Tuntutan Ganti Rugi hingga 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp2.042.972.195,46 berasal dari hasil sidang Majelis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR) Kabupaten Buton Tengah yang dirinci pada Lampiran 15. Sedangkan mutasi piutang TGR dirinci sebagaimana tabel berikut. Tabel 81. Rincian Mutasi Piutang TGR URAIAN Jumlah Saldo Awal Piutang TGR 1.362.358.069,00 Realisasi Piutang 2021 (616.323.779,00) Penambahan Piutang Penambahan dari SKTJM TA.2022 3.386.496.165,86 Realisasi SKTJM TA,2022 (2.089.558.260,40) Penambahan Piutang TA.2022 1.296.937.905,46 Piutang Akhir 2.042.972.195,46 Mutasi piutang dalam tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut.
32. 1.Saldo Awal Piutang Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.362.358.069,00.
33. 2.Realisasi atas pembayaran Piutang Tuntutan Ganti Rugi tahun 2021 adalah sebesar Rp616.323.779,00.
34. 3.Dari SKTJM Tahun 2022 sebesar Rp3.386.496.165,86 terealisasi sebesar Rp2.089.558.260,40 sehingga terdapat penambahan piutang baru sebesar Rp1.296.937.905,46.
35. 4.Dari mutasi diatas, Piutang TGR akhir menjadi sebesar Rp2.042.972.195,46. 477 5.3.1.a.12 Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi 2022 2021 100.758.423,73 14.020.367,83 Penyisihan piutang yang dilakukan pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam upaya untuk menyajikan nilai piutang yang dapat direalisasikan. Saldo Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) TA 2022 tercatat sebesar Rp100.758.423,73. Tabel 82. Rincian Mutasi Penyisihan Piutang TGR URAIAN Jumlah Saldo Awal Penyisihan Piutang TGR 14.020.367,83 Pergeseran Tarif Piutang Kurang Lancar ke Piutang Diragukan 19.670.305,20 Pergeseran Tarif Piutang Lancar ke Piutang Kurang Lancar 122.215.439,07 Pengurangan Penyisihan Piutang 2021 atas realisasi 2022 (61.632.377,90) Penambahan Penyisihan Piutang Penambahan dari SKTJM TA.2022 6.484.689,53 Penyisihan Piutang Akhir 100.758.423,73 Dari tabel diatas penyisihan piutang TGR dapat diuraikan sebagai berikut
36. 1.Saldo awal Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi tercatat sebesar Rp14.020.367,83
37. 2.Dari saldo piutang tahun 2021 yang sudah terealisasi mengakibatkan adanya pergeseran tarif penyisihan piutang dari piutang kategori kurang lancar atas piutang tahun 2019 menjadi piutang kategori diragukan sebesar Rp19.670.305,20.
38. 3.Lebih lanjut, pergeseran tarif piutang juga terdapat pada piutang tahun 2021 yang sebelumnya merupakan piutang kategori lancar menjadi kategori kurang lancar sebeser Rp122.215.439,07
39. 4.Terjadi pengurangan penyisihan piutang TGR karena adanya realisasi atas piutang TGR tahun 2021 yang terealisasi di tahun 2022 sebesar Rp61.632.377,90.
40. 5.Dari Saldo piutang SKTJM 2022 terdapat saldo penyisihan piutang sebesar Rp6.484.689,53. 5.3.1.a.13 Piutang Pendapatan Bunga 2022 2021 4.634.417,66 0,00 Merupakan bagian dari objek Piutang Lain-lain PAD yang Sah. Saldo Piutang Pendapatan Bunga hingga 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp4.634.417,66. Nilai tersebut merupakan remunerasi atas penyaluran Dana Bagi Hasil melalui rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) yang belum ditarik dan ditransfer ke rekening Kas Umum Daerah. Kemudian, remunerasi tersebut dicatat oleh Pemerintah Daerah sebagai Piutang Lainnya pada Akun Neraca serta dicatat juga sebagai penambah pada Pendapatan Lain- lain yang Sah pada Akun Laporan Operasional. Sesuai dengan surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S- 183/WPB.28/2023 yang terlampir menunjukkan remunerasi pada TDF-TKD Kabupaten Buton Tengah adalah sebesar Rp4.634.417,66. 478 5.3.1.a.14 Piutang Transfer Antar Daerah 2022 2021 4.010.851.648,00 0,00 Saldo Piutang Transfer Antar Daerah hingga 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp4.010.851.648,00. Nilai piutang tersebut merupakan pangakuan kurang salur DBH Provinsi Tahun 2022 yang dihitung dari Bagi Hasil Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan SK Kepala Badan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 900.1.13/508/03.2023/BP tanggal 24 Maret 2023 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan IV TA 2022. Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi sebelumnya pada tahun 2021 tercatat pada akun Piutang Lainnya, namun pada tahun 2022 telah disesuikan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga saldo Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp3.143.150.815,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp1.507.834.931,00 jika dibandingkan dengan saldo tahun 2022. Berdasarkan jenisnya Piutang Transfer Antar Daerah tahun 2022 dirinci sebagai berikut. Tabel 83. Rincian Piutang Transfer Antar Daerah Uraian 2022 2021 Pajak Kendaraan Bermotor 514.284.927,00 621.574.748,00 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 726.011.054,00 548.806.403,00 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2.770.555.667,00 1.972.263.183,00 Pajak Air Permukaan 0,00 506.481,00 Jumlah 4.010.851.648,00 3.143.150.815,00 5.3.1.a.15 Piutang Lainnya 2022 2021 0,00 3.143.150.815,00 Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing tercatat sebesar Rp0,00 dan Rp3.143.150.815,00. Saldo pada tahun 2021 tersebut merupakan saldo atas kurang salur DBH Provinsi tahun 2021 yang masih tercatat pada akun Piutang Lainnya, tetapi pada tahun 2022 kurang salur DBH Provinsi tahun 2022 telah tercatat pada akun Piutang Transfer Antar Daerah. Adapun saldo Piutang Lainnya tahun 2021 yang sebesar Rp3.143.150.815,00 merupakan kurang salur DBH Provinsi Tahun 2021 yang dihitung dari Bagi Hasil Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan SK Kepala Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 973/125/02-2022/BP tanggal 16 Februari 2022 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Kurang Bayar Triwulan IV Tahun 2021. Rincian realisasi penerimaan Piutang Lainnya atas kurang salur DBH Pajak Provinsi tahun 2021 adalah sebagai berikut. Tabel 84. Rincian Realisasi Piutang Lainnya Uraian Nomor SK Tanggal Setor Ke Kasda Nilai Pajak Kendaraan Bermotor 973/125/02-2022/BP 25/03/2022 621.574.748,00 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 973/125/02-2022/BP 24/03/2022 548.806.403,00 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 973/125/02-2022/BP 05/04/2022 1.972.263.183,00 Pajak Air Permukaan 973/125/02-2022/BP 08/04/2022 506.481,00 Jumlah 3.143.150.815,00 479 5.3.1.a.16 Beban Dibayar Di Muka 2022 2021 114.201.165,42 5.013.706,25 Saldo Beban Dibayar Di Muka kabupaten Buton Tengah TA 2022 sebesar Rp114.201.165,42 diperoleh dari pembayaran atas beban pajak kendaraan bermotor atas kendaraan milik pemerintah daerah yang masih berlaku setelah 31 Desember 2022. Jika dibandingkan dengan besaran di tahun 2021 sebesar Rp5.013.706,25 maka terdapat kenaikan sebesar Rp109.187.459,17. Perhitungan atas saldo Beban Dibayar Dimuka dirinci sebagai berikut Tabel 85. Rincian Mutasi Beban Dibayar Dimuka Uraian Saldo Awal/ Penambahan Pengurangan Saldo Akhir Saldo Awal 5.013.706,25 Beban Jasa dari Saldo Awal (5.013.706,25) Saldo atas Beban dibayar dimuka TA.2022 0,00 PKB Tahun 2022 267.357.668,00 PKB berlaku s.d 31 Des 2022 (153.156.502,58) Saldo atas Belanja PKB TA.2022 114.201.165,42 Saldo Akhir 114.201.165,42 Dari tabel di atas, mutasi Beban Dibayar Dimuka atas beban pembayaran pajak kendaraan yang masih berlaku setelah 31 Desember 2022 sebesar Rp114.201.165,42 diuraikan sebagai berikut.
41. 1.Dari saldo Beban Dibayar Dimuka pada LKPD TA 2021 sebesar Rp5.013.706,25 akan dibebankan seluruhnya sebagai Beban Jasa sebesar Rp5.013.706,25 dikarenakan masa berlaku pajak untuk periode sampai 31 Desember 2022.
42. 2.Dari pembayaran Belanja Jasa atas Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022 sebesar Rp267.357.668,00 yang diakui sebagai Beban Jasa atas Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2022 yang berlaku sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp153.156.502,58 sehingga masih terdapat pajak kendaraan bermotor yang berlaku setelah tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp114.201.165,42. 5.3.1.a.17 Persediaan 2022 2021 5.570.538.206,52 5.603.614.470,55 Nilai saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp5.570.538.206,52 dan Rp5.603.614.470,55. Adapun mutasi persediaan saldo awal persediaan dapat diuraikan pada tabel berikut. Tabel 86. Rincian Mutasi Persediaan Per 31 Desember 2022 No. Uraian Jumlah (Rp.) 1 Saldo Awal Persediaan 5.603.614.470,55 2 Koreksi Saldo Awal Persediaan (21.565,68) 3 Saldo Awal Persediaan Setelah Koreksi 5.603.592.904,87 4 Persediaan Bersumber dari Belanja Habis Pakai 30.617.299.040,00 5 Persediaan Bersumber dari Hibah 732.568.568,56 6 Total Beban Persediaan (31.382.922.306,91) 7 Saldo Akhir Persediaan 5.570.538.206,52 480 Pada tabel diatas, terdapat koreksi kurang pada saldo awal persediaan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah TA 2021. Hal ini disebabkan karena salah catat pada kode rekening Hibah Persediaan dari Pemerintah Pusat/Provinsi berupa Hibah Persediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Ibu Hamil pada Dinas Kesehatan sebesar Rp163.655.635,68 menjadi sebesar Rp163.634.070,00. Adapun koreksi tersebut tercatat kurang sebesar Rp21.565,68 dari total saldo awal persediaan tahun 2022. Metode pendekatan pengakuan persediaan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, berdasarkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Kebijakan Akuntansi mengenai persediaan menggunakan dua metode yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Adapun yang termasuk persediaan untuk pendekatan aset adalah persediaan obat-obatan, persediaan alat tulis kantor pada sekretariat OPD, persediaan barang cetakan berupa formulir, persediaan suku cadang, persediaan alat-alat listrik dan persediaan yang sifatnya untuk berjaga jaga. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode yang termasuk dalam pendekatan beban ini adalah persediaan alat tulis kantor untuk kegiatan bidang dan bahan-bahan makanan/minuman. Tabel 87. Rincian Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 No. Uraian Saldo per 31 Desember 2022 Saldo per 31 Desember 2021
43. 1.Bahan Habis Pakai 4.842.413.370,93 4.498.896.723,28 2. Pendapatan Hibah Persediaan dari OPD/Prov/Pusat 728.124.835,59 1.104.696.181,59 Total Belanja Persediaan 5.570.538.206,52 5.603.592.904,87 Berdasarkan tabel diatas, dalam persediaan terdapat dua rincian akun yaitu:
44. 1.Bahan Habis Pakai. Saldo Bahan habis pakai yang dimaksud yaitu berupa ATK (Alat Tulis Kantor), Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Benda Pos, Bahan Komputer, Obat Obatan, Bahan Bangunan Konstruksi, dan Bahan Isi Tabung Gas O2. Terdapat Tiga (4) OPD yang memiliki saldo Bahan Habis Pakai yang disajikan dengan rincian sebagai berikut. Tabel 88. Rincian Saldo OPD Persediaan Bahan Habis Pakai per 31 Desember 2022 No. OPD Bahan Habis Pakai Saldo per 31 Desember 2022
45. 1.Dinas Kesehatan Obat-Obatan 3.659.668.349,79
46. 2.Dinas PU Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan 772.531.000,00
47. 3.RSUD Obat-Obatan 353.379.871,14 4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bahan Cetak 56.834.150,00 Total 4.842.413.370,93
48. 2.Pendapatan Hibah dari OPD/Provinsi/Pusat. Saldo Pendapatan Hibah yang dimaksud yaitu berupa Buffer Stock (Obat- Obatan), Vaksin, PMT Bumil, PMT Balita, Blanko Kartu Tanda Penduduk 481 (KTP), Logistik, dan Alkon. Terdapat Lima (5) OPD yang memiliki saldo Persediaan Hibah yang disajikan dengan rincian sebagai berikut. Tabel 89. Rincian Saldo OPD Persediaan Pendapatan Hibah dari OPD/Provinsi/Pusat per 31 Desember 2022 OPD Saldo per 31 Desember 2022 Saldo per 31 Desember 2021 Dinas Kesehatan 494.752.898,59 806.284.100,59 RSUD 1.993.620,00 3.058.290,00 Dinas Sosial 28.102.098,00 27.632.036,00 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1.598.574,00 25.095.554,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 201.677.645,00 225.381.309,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 17.244.892,00 Jumlah 728.124.835,59 1.104.696.181,59 Dalam penyajian Laporan Persediaan ada penerimaan persediaan Vaksinasi Covid-19 di Dinas Kesehatan yang didistribusi dari Provinsi. Hanya saja barang yang didistribusi tidak dilampirkan atau tidak memiliki satuan harga jadi tidak menambah nilai saldo persediaan. Berikut ini adalah rincian stock barang. Tabel 90. Rincian Saldo Akhir Persediaan Vaksinasi Covid-19 per 31 Desember 2022 Vaksin Covid-19 Penerimaan 2022 Pemakaian 2022 Stock Akhir 2022 Coronavac 12.690 Vial 12.690 Vial 0 Moderna 81 Vial 81 Vial 0 Astrazeneca 45 Vial 45 Vial 0 Pfizer 3.334 Vial 3.334 Vial 0 Jumlah 16.150 Vial 16.150 Vial 0 Saldo persediaan dicatat dengan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama (First In First Out=FIFO). Secara rinci persediaan akhir Pemerintah Kabupaten Buton Tengah per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 16. 5.3.1.b Investasi Jangka Panjang 2022 2021 21.799.906.153,00 18.145.811.654,00 Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan yang terdiri dari Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dan Investasi jangka Panjang Permanen. Per 31 Desember 2022 Nilai Investasi Jangka Panjang pada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah adalah sebesar Rp21.799.906.153,00. 5.3.1.b.1 Investasi Jangka Panjang Permanen 2022 2021 21.799.906.153,00 18.145.811.654,00 Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Per 31 Desember 2022 Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen pada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah adalah sebesar Rp21.799.906.153,00. 482 5.3.1.b.1.1 Penyertaan Modal Pemda 2022 2021 21.799.906.153,00 18.145.811.654,00 Penyertaan Modal Pemda pada TA 2022 merupakan bentuk kerja sama berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buton Tengah kepada PT. BPD Sulawesi Tenggara dan PDAM Oeno Liya. Saldo penyertaan modal pada tahun 2022 sebesar Rp21.799.906.153,00. Kenaikan sebesar Rp3.654.094.499,00 terdiri dari:
49. 1.Penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT BPD Sulawesi Tenggara sebesar Rp704.000.000,00 sehingga penyertaan modal terakhir pada tahun 2021 sebesar Rp10.000.000.000,00 meningkat menjadi Rp10.704.000.000,00. Penambahan penyertaan modal sebesar Rp704.000.000,00 merupakan penambahan dalam bentuk Gedung dan Bangunan yang terletak pada Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. Aset Gedung dan Bangunan tersebut sebelumnya telah direklasifikasi menjadi Aset Lain-lain sebagai bentuk persiapan untuk diserahkan ke BPD Sulawesi Tenggara dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Adapun bagi hasil pendapatan atas pengelolaan kekayaan yang dipisahkan berupa dividen penyertaan modal pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp2.986.992.268,00.
50. 2.Penyertaan Modal kepada PDAM Oeno Liya Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2021 sebesar Rp14.500.000.000,00 dan bertambah sebesar Rp5.000.000.000,00 di TA 2022 sehingga menjadi Rp19.500.000.000,00 dari total sebesar Rp30.000.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembentukan PDAM Oeno Liya, sehingga masih terdapat sisa penyertaan modal yang harus disertakan pada tahun mendatang sebesar Rp10.500.000.000,00. Adapun rincian mutasinya sebagai berikut. Tabel 91. Rincian Mutasi Penyertaan Modal PDAM Oeno Liya Uraian 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Saldo Awal 8.145.811.654,00 9.679.918.891,00 Mutasi : Penyertaan Modal 5.000.000.000,00 1.500.000.000,00 Penurunan Nilai Investasi PDAM Oeno Liya (2.049.905.501,00) (3.034.107.237,00) Saldo Akhir 11.095.906.153,00 8.145.811.654,00 Dari tabel di atas, diketahui bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah pada PDAM Oeno Liya sampai dengan Tahun 2022 telah mencapai Rp19.500.000.000,00, namun dikarenakan dalam operasionalnya PDAM Oeno Liya mengalami kerugian pada periode- periode sebelumnya sehingga tercatat Saldo Awal Penyertaan Modal PDAM tahun 2022 sebesar Rp8.145.811.654,00 mengalami penambahan sebesar Rp5.000.000.000,00 dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke PDAM Oeno Liya Tahun 2022 serta pengurangan akibat penurunan nilai investasi akibat kerugian PDAM Oeno Liya di TA 2022 sebesar Rp2.049.905.501,00 sehingga diperoleh saldo akhir Penyertaan Modal PDAM Oeno Liya adalah sebesar Rp11.095.906.153,00. 5.3.1.c Aset Tetap 2022 2021 2.108.571.920.114,09 1.837.116.025.051,69 483 Nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp2.108.571.920.114,09 dan Rp1.837.116.025.051,69. Jumlah tersebut bertambah sebesar Rp271.455.895.062,40 atau 14,78% dibandingkan dengan jumlah Aset Tetap (AT) Pemerintah Kabupaten Buton Tengah TA 2021. Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi) per tahun masing-masing sebesar Rp660.791.698.206,96 dan Rp622.408.502.258,09. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method), dengan penentuan waktu yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap Kabupaten Buton Tengah menggunakan pendekatan bulanan serta penyusutan dihitung satu bulan penuh dari bulan perolehan, meskipun baru diperoleh satu atau dua hari. Saldo merupakan nilai Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (acquisition cost) setelah dikurang akumulasi penyusutan. Adapun yang termasuk Aset Tetap adalah yang dihasilkan dari Belanja Modal (BM) Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat dan Provinsi, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dan Dana JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Jumlah entitas pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) TA 2022 sebanyak 40 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Tabel 92. Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2022 Adapun rekapitulasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Buton Tengah per OPD sampai dengan periode 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 17. Penambahan nilai saldo Aset Tetap tersebut berasal dari belanja modal TA 2022, hibah aset yang berasal dari Kementerian yang disertai Berita Acara Serah Terima serta pengakuan utang pihak ketiga. Sementara pengurangan nilai saldo Aset Tetap karena adanya reklas ke Aset Lain-lain, reklas ke beban barang dan jasa berupa barang yang diserahkan ke masyarakat, pembayaran utang, dan pengurangan karena tidak termasuk kategori aset tetap (extracomptable) atau nilai harga perolehan tidak memenuhi kriteria Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 20.B Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Secara total penambahan dan pengurangan aset tetap yang berasal dari Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran (TA) 2022 yang menjadi Aset Tetap sampai dengan per 31 Desember 2022 dapat disajikan dalam tabel di bawah ini. No. Uraian TA. 2022 TA. 2021 % 1.Tanah 899.815.068.006,51 737.948.363.531,05 21.93% 2.Peralatan dan Mesin 238.723.194.417,07 224.212.779.691,82 6.47% 3.Gedung dan Bangunan 493.265.584.641,53 453.148.853.480,62 8.85% 4.Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.089.749.023.824,17 1.020.219.468.519,75 6.82% 5.Aset Tetap Lainnya 20.314.246.638,83 20.314.246.638,83 0.00% 6.KDP 27.496.500.792,94 3.680.815.447,71 647.02% 7.Akumulasi Penyusutan (660.791.698.206,96) (622.408.502.258,09) 6.17% Total sebelum penyusutan 2.769.363.618.321,05 2.459.524.527.309,78 12,60% Total setelah penyusutan 2.108.571.920.114,09 1.837.116.025.051,69 14,78% 484 Tabel 93. Rekap Mutasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 Yang Menjadi Aset Tetap per 31 Desember 2022 No Uraian Realisasi Belanja Modal Mutasi Belanja Modal Nilai Aset Tambah Kurang 1 Tanah 220.943.600,00 13.281.260.858,39 - 13.502.204.458,39 2 Peralatan dan Mesin 25.955.724.579,00 457.873.390,00 (519.053.643,75) 25.894.544.325,25 3 Gedung dan Bangunan 72.372.896.832,00 0,00 (25.132.575.543,39) 47.240.321.288,61 4 Jalan, Jaringan dan Irigasi 84.670.123.224,00 2.608.747.704,00 (18.637.348.624,23) 68.641.522.303,77 5 Aset Tetap Lainnya 3.911.096.257,00 0,00 (3.911.096.257,00) 0,00 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 24.326.527.902,23 0,00 24.326.527.902,23 Total 187.130.784.492,00 40.674.409.854,62 (48.200.074.068,37) 179.605.120.278,25 Adapun untuk Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran (TA) 2022, yang tidak termasuk kategori aset tetap atau aset ekstrakomptabel adalah sebesar Rp988.767.770,75 yang terdapat pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya. Adapun rincian mutasi aset ekstrakomptabel per 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut. Tabel 94. Rincian Mutasi Aset Ekstrakomptabel per 31 Desember 2022 Uraian Mutasi Jumlah Saldo Awal 8.400.430.372,83 Mutasi Saldo 678.942.372,75 Reklas dari BM Peralatan dan Mesin 242.093.643,75 Reklas dari BM Gedung dan Bangunan 16.935.968,00 Reklas dari BM Jalan, Jaringan dan Irigasi 9.990.000,00 Reklas dari BM Aset Tetap Lainnya 719.748.159,00 Reklas ke AT Gedung dan Bangunan (309.825.398,00) Saldo Akhir 9.079.372.745,58 Total nilai Aset Ekstrakomptable Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022 bertambah sebesar Rp678.942.372,75 atau 8,08% dari Aset Ekstrakomptabel tahun anggaran sebelumnya, dengan penjelasannya mutasi sebagai berikut:
51. 1.Penambahan sebesar Rp242.093.643,75 pada Aset Ekstrakomptabel yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang terdapat pada 12 OPD, dengan rincian sebagai berikut. Tabel 95. Rincian Penambahan Aset Ekstrakomptabel karena Reklas dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 No OPD Nilai (Rp) 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 81.237.900,00 2 Dinas Kesehatan 54.196.317,75 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 23.076.400,00 4 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA 700.000,00 5 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 24.974.996,00 6 Dinas Pertanian 8.762.340,00 7 Sekretariat Daerah 25.759.080,00 8 Sekretariat DPRD 9.444.000,00 9 Inspektorat 530.000,00 485 No OPD Nilai (Rp) 10 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.480.000,00 11 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM 9.114.210,00 12 Kecamatan Gu 818.400,00 Total 242.093.643,75
52. 2.Penambahan sebesar Rp16.935.968,00 pada Aset Ekstrakomptabel yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah.
53. 3.Penambahan yang berasal dari reklas Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp9.990.000,00 memiliki harga perolehan di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga diakui sebagai Aset Ekstrakomptabel, yang terdapat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
54. 4.Penambahan yang berasal dari reklas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp719.748.159,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa buku perpustakaan. Secara rinci penjelasan tentang hal tersebut akan dijelaskan dalam penjelasan akun Aset Tetap Lainnya.
55. 5.Adanya pengurangan sebesar Rp309.825.398,00 karena reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp287.825.398,00 serta pada Dinas Kesehatan sebesar Rp22.000.000,00. Hal ini disebabkan karena aset tersebut sebelumnya memiliki nilai dibawah nilai minimum batas kapaitalisasi, sehingga berdasarkan Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 20.B Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, maka aset tersebut tidak dapat dicatat sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan namun setelah dilakukan rehabilitasi, aset tersebut mengalami kenaikan harga perolehan. Berdasarkan Peraturan Bupati diatas, aset tersebut harus dicatat sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan, sehingga dilakukan reklasifikasi. 5.3.1.c.1 Aset Tetap Tanah 2022 2021 899.815.068.006,51 737.948.363.531,05 Nilai saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp899.815.068.006,51 dan Rp737.948.363.531,05. Saldo tersebut merupakan nilai Aset Tetap Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk fasilitas umum dan dalam kondisi siap digunakan per 31 Desember 2022. Secara total, nilai saldo Aset Tetap Tanah tersebut bertambah sebesar Rp161.866.704.459,46 atau sebesar 21,93% dengan rincian mutasi Aset Tetap Tanah sebagai berikut. Tabel 96. Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 Uraian Mutasi (Rp) Jumlah (Rp) Saldo Awal 737.948.363.531,05 Mutasi Saldo Awal 148.364.500.015,07 Koreksi Karena Penilaian 148.366.271.991,00 Reklas ke Aset Properti Investasi (1.771.975,93) 486 Uraian Mutasi (Rp) Jumlah (Rp) Mutasi Belanja Modal 13.502.204.458,39 BM Tanah TA 2022 220.943.600,00 Reklas dari KIB C 13.061.506.338,39 Reklas dari KIB D 219.754.520,00 Penambahan selain dari BM 2,00 Pendapatan Hibah 2,00 Saldo Akhir 899.815.068.006,51 Rekapitulasi mutasi Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah per OPD sampai dengan per 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran 18. Adapun mutasi saldo awal Aset Tetap Tanah TA 2022 bertambah sebesar Rp148.364.500.015,07 yang berasal dari:
56. 1.Penambahan sebesar Rp148.366.271.991,00 karena koreksi penilaian pada saldo awal Aset Tetap Tanah yang terdapat pada sembilan OPD, dengan rincian sebagai berikut. Tabel 97. Rincian Penambahan Saldo Awal Aset Tetap Tanah karena Koreksi Penilaian Per 31 Desember 2022 No OPD Nilai (Rp) 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5.164.515.000,00 2 Dinas Kesehatan 109.543.999,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 53.700.457.992,00 4 Dinas Perhubungan 1.781.373.000,00 5 Dinas Pemuda dan Olahraga 64.250.604.000,00 6 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 12.120.617.000,00 7 Sekretariat Daerah 10.574.572.000,00 8 Kecamatan Gu 437.398.000,00 9 Kecamatan Mawasangka 227.191.000,00 Total 148.366.271.991,00 Aset tersebut merupakan Aset Tetap Tanah yang sebelumnya bernilai Rp1,00 yang kemudian dilakukan penilaian oleh Tim Penilai KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Kendari, yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 228 Tahun 2022 tentang Penetapan Nilai Wajar Berdasarkan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
57. 2.Pengurangan sebesar Rp1.771.975,93 dikarenakan reklas ke Aset Properti Investasi pada bidang tanah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp90.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp1.324.432,07 serta pada Sekretariat Daerah Rp357.543,86. Aset properti investasi adalah aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk; (i) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau (ii) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Mutasi Belanja Modal Tanah TA 2022 sebesar Rp13.502.204.458,39 berasal dari:
58. 1.Belanja Modal Tanah T.A 2022 sebesar Rp220.943.600,00 yang terdapat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa biaya pensertifikatan yang kemudian dikapitalisasi ke aset induknya. 487
59. 2.Penambahan pada Aset Tetap Tanah karena reklas dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp13.061.506.338,39 yang terdapat pada lima OPD berupa penataan halaman yang kemudian dikapitalisasi ke aset induk yaitu Aset Tetap Tanah, dengan rincian sebagai berikut. Tabel 98. Rincian Penambahan Aset Tetap Tanah karena Reklas dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022 No OPD Nilai (Rp.) 1 Dinas Kesehatan 199.214.000,00 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 12.162.706.195,00 3 Dinas Pemuda dan Olahraga 110.207.700,00 4 Dinas Pariwisata 390.019.431,39 5 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 199.359.012,00 Total 13.061.506.338,39
60. 3.Penambahan pada Aset Tetap Tanah karena reklas dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp219.754.520,00 yang terdapat pada Dinas Pertanian berupa pengerasan/pematangan jalan usaha tani yang kemudian dikapitalisasi ke aset induknya. Adapun penambahan Aset Tetap Tanah selain dari Belanja Modal sebesar Rp2,00 yang berasal dari pendapatan hibah, berdasarkan surat keterangan hibah yang terdapat pada dua OPD, yaitu pada Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp1,00 serta Dinas Pertanian juga sebesar Rp1,00. 5.3.1.c.2 Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2022 2021 238.723.194.417,07 224.212.779.691,82 Nilai saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp238.723.194.417,07 dan Rp224.212.779.691,82. Saldo tersebut merupakan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah yang nilainya signifikan dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan dan dapat digunakan dalam kegiatan pemerintah serta dalam kondisi siap digunakan per 31 Desember 2022. Secara total, nilai saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp14.510.414.725,25 atau 6,47% dengan rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut. Tabel 99. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 Uraian Mutasi (Rp) Jumlah (Rp) Saldo Awal 224.212.779.691,82 Mutasi Saldo Awal : (11.900.105.600,00) Reklas ke Aset Properti Investasi (11.900.105.600,00) Mutasi Belanja Modal : 25.894.544.325,25 BM Peralatan dan Mesin TA 2022 25.955.724.579,00 Reklas dari BM AT Gedung dan Bangunan 389.220.390,00 Reklas dari BM Aset Tetap Lainnya 68.653.000,00 Reklas ke Aset Ekstra Komptabel (242.093.643,75) Reklas ke Aset Lainnya (249.930.000,00) Reklas ke Belanja Beban Hibah Barang yang diserahkan ke Masyarakat (27.030.000,00) 488 Uraian Mutasi (Rp) Jumlah (Rp) Mutasi Penambahan Selain dari BM 515.976.000,00 Reklas dari Belanja Hibah Pendapatan Hibah 67.563.500,00 448.412.500,00 Saldo Akhir 238.723.194.417,07 Akumulasi Penyusutan (173.193.797.008,03) Saldo setelah penyusutan 65.529.397.409,04 Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Buton Tengah per OPD sampai dengan periode 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran 19. Mutasi saldo awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2022 berkurang sebesar Rp11.900.105.600,00 dikarenakan reklas ke Aset Properti Investasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Mutasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022, berupa penambahan sebesar Rp25.894.544.325,25 yang berasal dari:
61. 1.Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp25.955.724.579,00 yang menyebabkan penambahan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang terdapat pada 38 OPD.
62. 2.Penambahan karena reklas dari Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp389.220.390,00 yang terdapat pada Dinas Pertanian, hal ini disebabkan karena aset tersebut merupakan sarana dan prasarana yang dikategorikan sebagai peralatan dan mesin.
63. 4.Penambahan karena reklas dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp68.653.000,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp33.966.000,00 serta Sekretariat Daerah sebesar Rp34.687.000,00.
64. 3.Pengurangan pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin dikarenakan reklas ke Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp242.093.643,75 yaitu aset yang harga perolehannya tidak mencapai batas minimum nilai kapitalisasi berdasarkan Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 20.B Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, yang terdapat pada 12 OPD dengan rincian sebagai berikut. Tabel 100. Rincian Pengurangan Belanja Modal Peralatan dan Mesin karena Reklas ke Aset Ekstrakomptabel Per 31 Desember 2022 No OPD Nilai (Rp) 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 81.237.900,00 2 Dinas Kesehatan 54.196.317,75 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 23.076.400,00 4 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA 700.000,00 5 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 24.974.996,00 6 Dinas Pertanian 8.762.340,00 7 Sekretariat Daerah 25.759.080,00 8 Sekretariat DPRD 9.444.000,00 9 Inspektorat 530.000,00 10 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.480.000,00 11 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM 9.114.210,00 12 Kecamatan Gu 818.400,00 Total 242.093.643,75 489
65. 4.Pengurangan pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin dikarenakan reklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp249.930.000,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini disebabkan karena aset tersebut diperuntukkan dan dimanfaatkan oleh TK Swasta di Kabupaten Buton Tengah.
66. 5.Pengurangan pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin dikarenakan reklas ke belanja beban hibah barang yang diserahkan ke masyarakat sebesar pada Rp27.030.000,00 pada Kantor Kecamatan Mawasangka. Hal ini disebabkan karena aset tersebut telah diserahkan kepada masyarakat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang diserahkan Kepada Masyarakat Kelurahan Watolo Nomor 55/BASTBDKM/VII/2022 tanggal 22 Agustus 2022. Penambahan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin selain dari Belanja Modal sebesar Rp515.976.000,00 yang berasal dari:
67. 1.Penambahan yang disebabkan reklas dari Belanja Hibah sebesar Rp67.563.500,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa aset Peralatan dan Mesin. Hal ini disebabkan karena barang tersebut diserahkan ke PAUD/TK Negeri sehingga dilakukan reklasifikasi ke Aset Tetap.
68. 2.Penambahan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal pendapatan Hibah sebesar Rp448.412.500,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berasal dari Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 5.3.1.c.3 Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2022 2021 493.265.584.641,53 453.148.853.480,62 Nilai saldo awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp493.265.584.641,53 dan Rp453.148.853.480,62. Saldo tersebut merupakan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan sebagai fasilitas umum dan dalam kondisi siap digunakan per 31 Desember 2022. Secara total, nilai saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan tersebut meningkat sebesar Rp40.116.731.160,91 atau 8,85% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut. Tabel 101. Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022 Uraian Mutasi (Rp) Jumlah (Rp) Saldo Awal 453.148.853.480,62 Mutasi Saldo Awal : (12.357.259.897,70) Reklas dari Aset Ekstrakomptabel 309.825.398,00 Reklas ke Aset Properti Investasi (12.667.085.295,70) Mutasi Belanja Modal : 47.240.321.288,61 BM Gedung dan Bangunan TA 2022 72.372.896.832,00 Reklas ke AT Tanah (13.061.506.338,39) Reklas ke AT Peralatan dan Mesin (389.220.390,00) Reklas ke AT JIJ (2.608.747.704,00) Reklas ke AT KDP (6.554.336.524,00) Reklas ke Aset Ekstra Komptabel (16.935.968,00) 490 Uraian Mutasi (Rp) Jumlah (Rp) Reklas ke Aset Lainnya (963.613.684,00) Pembayaran Utang (1.538.214.935,00) Penambahan selain dari BM 5.233.669.770,00 Reklas dari AT KDP 455.363.162,00 Pengakuan Utang 87.827.108,00 Pendapatan Hibah 4.690.479.500,00 Saldo Akhir 493.265.584.641,53 Akumulasi Penyusutan (61.750.098.685,00) Saldo Setelah Penyusutan 431.515.485.956,53 Rekapitulasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah per OPD sampai dengan periode 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran 20. Mutasi saldo awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2022, mengalami pengurangan sebesar Rp12.357.259.897,70 yang berasal dari:
69. 1.Adanya Penambahan sebesar Rp309.825.398,00 yang berasal dari Aset Esktrakomptabel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp287.825.398,00 serta pada Dinas Kesehatan sebesar Rp22.000.000,00. Hal ini disebabkan karena aset tersebut sebelumnya memiliki nilai di bawah nilai minimum batas kapaitalisasi, sehingga berdasarkan Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 20.B Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, maka aset tersebut tidak dapat dicatat sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan namun setelah dilakukan rehabilitasi, aset tersebut mengalami kenaikan harga perolehan. Berdasarkan Peraturan Bupati diatas, aset tersebut harus dicatat sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sehingga dilakukan reklasifikasi.
70. 2.Adanya reklasifikasi ke Aset Properti Investasi yang berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp10.525.310.821,70 serta Sekretariat Daerah Rp2.141.774.474,00. Mutasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami penambahan sejumlah Rp59.806.677.638,14 yang berasal dari:
71. 1.Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 sejumlah Rp72.372.896.832,00 mengakibatkan penambahan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang terdapat pada 14 OPD dengan rincian sebagai berikut. Tabel 102. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022 No OPD Nilai (Rp) 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 20.063.021.388,00 2 Dinas Kesehatan 4.148.874.200,00 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 4.428.614.473,00 4 Dinas Pekerjaan Umum 18.622.254.840,00 5 Dinas Perumahan dan KP 2.596.334.000,00 6 Dinas Perhubungan 1.294.296.900,00 7 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 381.433.900,00 8 Dinas Pemuda dan Olahraga 110.207.700,00 9 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 9.081.779.000,00 10 Dinas Pariwisata 6.382.730.229,00 11 Dinas Pertanian 2.174.719.302,00 12 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 1.535.559.900,00 13 Sekretariat Daerah 1.353.071.000,00 14 Kecamatan Lakudo 200.000.000,00 Total 72.372.896.832,00 491
72. 2.Pengurangan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan reklas ke Aset Tetap Tanah sebesar Rp13.061.506.338,39 yang terdapat pada lima OPD dengan rincian sebagai berikut. Tabel 103. Rincian Pengurangan Belanja Modal Gedung dan Bangunan karena Reklas ke Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2022 No OPD Nilai (Rp) 1 Dinas Kesehatan 199.214.000,00 2 Dinas Pekerjaan Umum 12.162.706.195,00 3 Dinas Pemuda dan Olahraga 110.207.700,00 4 Dinas Pariwisata 390.019.431,39 5 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 199.359.012,00 Total 13.061.506.338,39
73. 3.Pengurangan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan karena reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp389.220.390,00 yang terdapat pada Dinas Pertanian, hal ini disebabkan karena aset tersebut merupakan sarana dan prasarana yang dikategorikan sebagai peralatan dan mesin.
74. 4.Pengurangan pada Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.608.747.704,00 yang terdapat pada empat OPD dengan rincian sebagai berikut. Tabel 104. Rincian Pengurangan Belanja Modal Gedung dan Bangunan karena Reklas ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2022 No OPD Nilai (Rp) 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.934.081.573,00 2 Dinas Perhubungan 219.164.400,00 3 Dinas Pariwisata 391.183.731,00 4 Sekretariat Daerah 64.318.000,00 Total 2.608.747.704,00
75. 5.Pengurangan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan karena reklas ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp6.554.336.524,00 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp4.530.619.539,00 serta pada Dinas Pariwisata sebesar Rp2.023.716.985,00.
76. 6.Pengurangan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan karena reklas ke Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp16.935.968,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah, yaitu aset yang harga perolehannya tidak mencapai batas minimum, nilai kapitalisasi berdasarkan Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 20.B Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
77. 7.Pengurangan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan karena reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp963.613.684,00 terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp939.138.684,00 direklas ke Aset Lainnya - Aset Lain-lain berupa gedung pendidikan, hal ini disebabkan karena aset tersebut diperuntukkan dan dimanfaatkan oleh TK Swasta di Kabupaten Buton Tengah serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp24.475.000,00 direklas ke Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud, hal ini disebabkan aset tersebut berupa Kajian/Dokumen Perencanaan. 492
78. 8.Pengurangan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan karena pembayaran utang sebesar Rp1.538.214.935,00 yang terdapat pada lima OPD dengan rincian sebagai berikut. Tabel 105. Rincian Pengurangan Belanja Modal Gedung dan Bangunan karena Pembayaran Utang Per 31 Desember 2022 No OPD Nilai (Rp) 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5.260.000,00 2 Dinas Kesehatan 26.944.335,00 3 Dinas Pekerjaan Umum 423.601.600,00 4 Dinas Perumahan dan KP 7.276.500,00 5 Dinas Perhubungan 1.075.132.500,00 Total Rp1.538.214.935,00 Penambahan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan selain dari Belanja Modal sebesar Rp1.970.359.369,00 yang berasal dari:
79. 1.Penambahan yang disebabkan reklas dari saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp455.363.162,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa aset Gedung dan Bangunan yang pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir Tahun Anggaran 2021, yang kemudian diselesaikan pada Tahun Anggaran 2022 dibuktikan dengan serah terima oleh pihak ketiga berdasarkan dokumen PHO/FHO.
80. 2.Penambahan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Pengakuan Utang sebesar Rp87.827.108,00 yang terdapat pada lima OPD dengan rincian sebagai berikut. Tabel 106. Rincian Pengakuan Utang Aset Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022 No OPD Nilai (Rp) 1 Dinas Kesehatan 14.256.718,00 2 Dinas Pekerjaan Umum 41.242.500,00 3 Dinas Perumahan dan KP 17.377.300,00 4 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 8.896.650,00 5 Dinas Pariwisata 6.053.940,00 Total 87.827.108,00
81. 3.Penambahan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari pendapatan hibah sebesar Rp4.690.479.500,00 yang terdapat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian berupa hibah Gedung Pasar berdasarkan Naskah Hibah antara Kementerian Perdagangan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah nomor 84/M-DAG/NH/03/2022 tentang Hibah Barang Milik Negara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah tanggal 21 Maret 2022 serta Berita Acara Serah Terima Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 83/M-DAG/BAST/03/2022 tanggal 21 Maret 2022. 5.3.1.c.4 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan 2022 2021 1.089.749.023.824,17 1.020.219.468.519,75 Nilai saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp1.089.749.023.824,17 dan Rp1.020.219.468.519,75. Saldo tersebut merupakan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk fasilitas umum dan dalam kondisi 493 siap digunakan per 31 Desember 2022. Secara total, nilai saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) tersebut bertambah sebesar Rp69.529.555.304,42 atau 6,82% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut. Tabel 107. Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 Uraian Mutasi (Rp) Jumlah (Rp) Saldo Awal 1.020.219.468.519,75 Mutasi Belanja Modal 68.641.522.303,77 BM Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2022 84.670.123.224,00 Reklas dari BM Gedung dan Bangunan 2.608.747.704,00 Reklas ke AT Tanah (219.754.520,00) Reklas ke AT KDP (16.077.191.378,23) Reklas ke Aset Ekstra Komptabel (9.990.000,00) Reklas ke Aset Lainnya (2.002.707.546,00) Pembayaran utang (327.705.180,00) Penambahan selain dari BM 888.033.000,65 Reklas dari AT KDP 144.760.000,00 Pengakuan Utang 743.273.000,65 Saldo Akhir 1.089.749.023.824,17 Akumulasi Penyusutan (425.847.802.513,93) Saldo setelah penyusutan 663.901.221.310,24 Rekapitulasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah per OPD sampai dengan periode 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran 21. Mutasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 sebesar Rp67.965.489.733,42 yang berasal dari:
82. 1.Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp84.670.123.224,00 mengakibatkan penambahan pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, dengan rincian sebagai berikut. Tabel 108. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2022 No OPD Nilai (Rp) 1 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 310.057.035,00 2 Dinas Pekerjaan Umum dan TR 77.130.448.030,00 3 Dinas Perumahan KPP 3.727.570.307,00 4 Dinas Perhubungan 1.130.965.552,00 5 Dinas Pariwisata 149.889.200,00 6 Dinas Pertanian 219.754.520,00 7 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 24.975.000,00 8 Sekretariat Daerah 405.500.000,00 9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 24.307.580,00 10 Kecamatan Lakudo 400.000.000,00 11 Kecamatan Gu 403.000.000,00 12 Kecamatan Mawasangka 375.000.000,00 13 Kecamatan Mawasangka Tengah 200.000.000,00 14 Kecamatan Talaga Raya 168.656.000,00 Total 84.670.123.224,00 494
83. 2.Penambahan pada Aset Tetap JIJ sebesar Rp2.608.747.704,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang terdapat pada empat OPD dengan rincian sebagai berikut. Tabel 109. Rincian Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklas dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022 No OPD Nilai (Rp) 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.934.081.573,00 2 Dinas Perhubungan 219.164.400,00 3 Dinas Pariwisata 391.183.731,00 4 Sekretariat Daerah 64.318.000,00 Total 2.608.747.704,00
84. 3.Pengurangan pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp219.754.520,00 dikarenakan reklas ke Aset Tetap Tanah yang terdapat pada Dinas Pertanian berupa pengerasan/pematangan lahan jalan usaha tani, yang kemudian dikapitalisasi ke aset induknya.
85. 4.Pengurangan pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp6.554.336.524,00 pada Dinas Perumahan karena reklas ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP). Hal ini disebakan aset tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum dapat diselesaikan oleh penyedia, sehingga aset tersebut tercatat sebagai KDP.
86. 5.Pengurangan pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp9.990.000,00 karena reklas ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, hal ini disebabkan karena aset tersebut memiliki harga perolehan di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga diakui sebagai Aset Ekstrakomptabel.
87. 6.Pengurangan pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.002.707.546,00 karena reklas ke Aset Lainnya yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp147.520.000,00 direklas ke Aset Lainnya – Aset Tak Berwujud dikarenakan aset tersebut berupa Kajian/Dokumen Perencanaan serta sebesar Rp1.855.187.546,00 direklas ke Aset Lainnya – Aset Lain-lain, yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, aset tersebut berupa DAMIJA (Daerah Milik Jalan) pada Jalan Provinsi yang melekat pada aset provinsi.
88. 7.Pengurangan pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp327.705.180,00 karena pembayaran utang jangka pendek tahun sebelumnya, yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp303.397.600,00 serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp24.307.580,00. Penambahan pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selain dari Belanja Modal sebesar Rp1.564.065.571,00 berasal dari:
89. 1.Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari reklasifikasi saldo Aset Tetap KDP sebesar Rp144.760.000,00 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yang mana aset tersebut telah selesai dikerjakan per 31 Desember 2022 sehingga kemudian diakui sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
90. 2.Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari pengakuan utang jangka pendek sebesar Rp743.273.000,65 yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp727.053.892,65 serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp16.219.108,00. 495 5.3.1.c.5 Aset Tetap Lainnya 2022 2021 20.314.246.638,83 20.314.246.638,83 Nilai saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp20.314.246.638,83 dan Rp20.314.246.638,83. Saldo tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk fasilitas umum dan dalam kondisi siap digunakan per 31 Desember 2022. Secara total nilai saldo Aset Tetap Lainnya tidak ada penambahan dari tahun sebelumnya. Walaupun terdapat Belanja Modal Aset tetap Lainnya namun secara pengakuan aset, item barang tersebut tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Lainnya sehingga dilakukan reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Ekstrakomptabel serta Aset Lainnya – Aset Tak Berwujud. Adapun rincian mutasi Aset Tetap Lainnya disajikan pada tabel berikut. Tabel 110. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 Uraian Mutasi (Rp) Jumlah (Rp) Saldo Awal 20.314.246.638,83 Mutasi Belanja Modal : 0.00 BM Aset Tetap Lainnya 3.911.096.257,00 Reklas ke AT Peralatan dan Mesin (68.653.000,00) Reklas ke AT Konstruksi Dalam Pekerjaan (1.695.000.000,00) Reklas ke Aset Ekstra Komptabel (719.748.159,00) Reklas ke Aset Lainnya (1.427.695.098,00) Saldo Akhir 20.314.246.638,83 Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Buton Tengah per OPD sampai dengan periode 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran 22. Pada mutasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Buton Tengah TA 2022 tidak ada penambahan nilai atau Rp0,00. Walaupun terdapat realisasi Belanja Modal yang kemudian direklas karena tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Lainnya, adapun mutasi tersebut terdiri dari:
91. 1.Belanja modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.911.096.257,00 yang terdapat pada sembilan OPD yang terdiri dari sebagai berikut. Tabel 111. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022 No OPD Nilai (Rp) 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.033.325.259,00 2 Dinas Lingkungan Hidup 349.000.000,00 3 Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian 94.399.998,00 4 Badan Penanaman Modal dan Perizinan 44.955.000,00 5 Dinas Perikanan 19.869.000,00 6 Dinas Pariwisata 1.982.000.000,00 7 Sekretariat Daerah 114.387.000,00 8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 185.560.000,00 8 BPKAD 87.600.000,00 Total 3.911.096.257,00 496
92. 2.Pengurangan pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya karena reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp68.653.000,00 yang terdapat pada dua OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 33,966,000.00 serta Sekretariat Daerah sebesar Rp34.687.000,00.
93. 3.Pengurangan pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya karena reklas ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp1.695.000.000,00 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
94. 4.Pengurangan pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya karena reklas ke Aset Esktrakomptabel sebesar Rp719.748.159,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Aset tersebut berupa buku kepustakaan namun dikarenakan harga perolehan per item aset tersebut tidak memenuhi kriteria Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 20.B Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sehingga dilakukan reklasifikasi.
95. 5.Pengurangan pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.427.695.098,00 karena reklas ke Aset Lainnya – Aset Tak Berwujud. Hal ini disebabkan aset tersebut berupa software/aplikasi yang berbasis dekstop, website maupun android sehingga dilakukan reklasifikasi, yang terdapat pada sembilan OPD dengan rincian sebagai berikut. Tabel 112. Rincian Pengurangan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya karena Reklas ke Aset Lainnya – Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2022 No OPD Nilai (Rp) 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 279.611.100,00 2 Dinas Lingkungan Hidup 349.000.000,00 3 Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian 94.399.998,00 4 Badan Penanaman Modal dan Perizinan 44.955.000,00 5 Dinas Perikanan 19.869.000,00 6 Dinas Pariwisata 287.000.000,00 7 Sekretariat Daerah 79.700.000,00 8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 185.560.000,00 9 BPKAD 87.600.000,00 Total 1.427.695.098,00 5.3.1.c.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 2022 2021 27.496.500.792.94 3.680.815.447,71 Nilai saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp27.496.500.792.94 dan Rp3.680.815.447,71. Saldo tersebut merupakan nilai pengeluaran/pembayaran atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 fisiknya belum mencapai 100%. Sisa anggaran untuk penyelesaian kegiatan tersebut akan diluncurkan ke dalam TA 2023. Secara total, nilai saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut bertambah sebesar Rp23.815.685.345,23 atau 647,02% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut. 497 Tabel 113. Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pekerjaan Per 31 Desember 2022 Uraian Mutasi (Rp) Jumlah (Rp) Saldo Awal 3.680.815.447,71 Mutasi Saldo Awal : (600.123.162,00) Reklas ke AT Gedung dan Bangunan (455.363.162,00) Reklas ke AT Jalan, Irigasi dan Jaringan (144.760.000,00) Mutasi Belanja Modal : 24.326.527.902,23 Reklas dari BM Gedung dan Bangunan 6.554.336.524,00 Reklas dari BM Jalan, Irigasi dan Jaringan 16.077.191.378,23 Reklas dari BM Aset Tetap Lainnya 1.695.000.000,00 Penambahan selain dari BM 89.280.605,00 Reklas dari BM Jalan, Irigasi dan Jaringan 89.280.605,00 Saldo Akhir 27.496.500.792,94 Rekapitulasi aset Konstruksi Dalam Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah per OPD sampai dengan periode 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran 23. Mutasi saldo awal Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan berkurang sebesar Rp600.123.162,00 dimana aset tersebut pada periode 31 Desember 2022 telah selesai. Adapun penjelasan terhadap mutasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
96. 1.Pengurangan saldo awal Konstruksi Dalam Pengerjaan karena reklas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp455.363.162,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Bangunan Gedung Pendidikan.
97. 2.Pengurangan saldo awal Konstruksi Dalam Pengerjaan karena reklas ke Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp144.760.000,00 yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Mutasi Belanja Modal Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan mengalami penambahan sebesar Rp17.962.194.028,58 dimana aset tersebut pada periode 31 Desember 2022 belum selesai. Adapun penjelasan terhadap mutasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
98. 1.Penambahan pada Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena reklas dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 6.554.336.524,00 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp4.530.619.539,00 serta Dinas Pariwisata sebesar Rp2.023.716.985,00.
99. 2.Penambahan pada Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena reklas dari Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp16.077.191.378,23 yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa Jalan Kabupaten.
100. 3.Penambahan pada Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena reklas dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.695.000.000,00 yang terdapat pada Dinas Pariwisata Adapun penambahan pada Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan selain dari Belanja Modal yaitu karena pengakuan utang terdapat pada Dinas Pariwisata sebesar Rp89.280.605,00. 5.3.1.c.7 Akumulasi Penyusutan 2022 2021 (660.791.698.206,96) (622.408.502.258,09) 498 Metode penyusutan aset tetap yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah adalah metode garis lurus (straight line method), untuk penentuan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap, Kabupaten Buton Tengah menggunakan pendekatan bulanan dan penyusutan dapat dihitung satu bulan penuh dari bulan perolehan, meskipun baru diperoleh satu atau dua hari. Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp660.791.698.206,96 dan Rp622.408.502.258,09. Secara total, saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menyusut sebesar Rp38.383.195.948,87 atau 6,17% dari tahun anggaran sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut. Tabel 114. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2022 No Uraian A.P per 31 Des 2022 A.P per 31 Des 2021 % 1. Peralatan dan Mesin (173.193.797.008,03) (151.605.863.093,47) 14,24% 2. Gedung dan Bangunan (61.750.098.685,00) (55.207.438.260,00) 11,85% 3. Jalan, Irigasi dan Jaringan (425.847.802.513,93) (415.595.200.904,62) 2,47% Total (660.791.698.206,96) (622.408.502.258,09) 6,17% Secara rinci Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD masing-masing disajikan dalam Lampiran 24. 5.3.1.d Aset Properti Investasi 2022 2021 15.837.254.125,63 0,00 Nilai saldo Aset Properti Investasi per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp15.837.254.125,63 dan Rp0,00. Jumlah tersebut bertambah sebesar Rp15.837.254.125,63 atau 100% dibandingkan dengan jumlah Aset Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah tahun sebelumnya. Saldo tersebut merupakan saldo Aset Properti Investasi setelah dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi) per tahun masing-masing sebesar Rp8.731.708.746.00 dan Rp0,00. Aset properti investasi adalah aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
101. 1.Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau:
102. 2.Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun rincian mutasi Aset Properti Investasi dapat dijelaskan pada tabel berikut. Tabel 115. Rincian Mutasi Aset Properti Investasi per 31 Desember 2022 Uraian Mutasi (Rp) Jumlah (Rp) Saldo Awal 0,00 Mutasi saldo : 24.568.962.871,63 Reklas dari AT Tanah 1.771.975,93 Reklas dari AT Peralatan dan Mesin 11.900.105.600,00 Reklas dari AT Gedung dan Bangunan 12.667.085.295,70 499 Uraian Mutasi (Rp) Jumlah (Rp) Saldo Akhir 24.568.962.871,63 Akumulasi Penyusutan (8.731.708.746,00) Saldo setelah penyusutan 15.837.254.125,63 Rekapitulasi Aset Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah per OPD sampai dengan periode 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran 25. Adapun rekap penyusutan Aset Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah per OPD sampai dengan periode 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran 26. 5.3.1.e Aset Lainnya 2022 2021 37.530.448.369,38 14.669.865.309,38 Nilai saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp37.530.448.369,38 dan Rp14.669.865.309,38. Jumlah tersebut bertambah sebesar Rp22.860.583.060,00 atau 60,91% dibandingkan jumlah Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Buton Tengah per 31 Desember 2021. Saldo tersebut merupakan saldo Aset Lainnya setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi. Adapun penambahan nilai Aset Lainnya berasal dari Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-lain dan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) yang disajikan dalam tabel berikut. Tabel 116. Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2022 No. Uraian TA 2022 TA 2021 1 Aset Tak Berwujud (ATB) 3.253.502.119,00 1.667.784.220,00 2 Amortisasi Aset Lainnya (1.048.667.485,00) (782.827.388,00) ATB setelah Amortisasi 2.204.834.634,00 884.956.832,00 3 Aset Lain-Lain (ALL) 20.699.482.995,32 18.359.226.765,32 4 Akumulasi Penyusutan ALL (4.482.473.593,94) (4.574.318.287,94) ALL setelah Penyusutan 16.217.009.401,38 13.784.908.477,38 5 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) 19.108.604.334,00 0,00 Jumlah Aset Lainnya 37.530.448.369,38 14.669.865.309,38 Rekapitulasi Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Buton Tengah per OPD sampai dengan periode 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran 27. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya. Penjelasan masing-masing akun Aset Lainnya disajikan sebagai berikut. 500 5.3.1.e.1 Aset Tak Berwujud 2022 2021 3.253.502.119,00 1.667.784.220,00 Nilai saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan Rp3.253.502.119,00 dan Rp1.667.784.220,00. Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual, yang merupakan aset tak berwujud adalah berupa peralatan dan jaringan website, software (aplikasi) sistem informasi perizinan, perencanaan (e-planning), perpustakaan digital, database serta dokumen kajian (DED). Secara total, saldo Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Buton Tengah bertambah sebesar Rp1.585.717.899,00 atau 95,08% dari tahun anggaran sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut. Tabel 117. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 Uraian Mutasi Jumlah Saldo Awal 1.667.784.220,00 Mutasi Belanja Modal 1.510.391.098,00 Reklas dari BM Gedung dan Bangunan 24.475.000,00 Reklas dari BM JIJ 147.520.000,00 Reklas dari BM Aset Tetap Lainnya 1.427.695.098,00 Reklas ke Aset Ekstrakomtabel (89.299.000,00) Penambahan selain dari BM 75.326.801,00 Pendapatan hibah 1,00 Reklas dari Belanja Barjas 75.326.800,00 Saldo Akhir 3.253.502.119,00 Akumulasi Amortisasi (1.048.667.485,00) Saldo setelah Amortisasi 2.204.834.634,00 Rekapitulasi mutasi Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Buton Tengah per OPD sampai dengan periode 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran 28. Mutasi saldo Aset Tak Berwujud (ATB) yang berasal dari Belanja Modal TA 2022 bertambah sebesar Rp1.599.690.098,00 yang berasal dari:
103. 1.Penambahan sebesar Rp24.475.000,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, berupa Detail Engineering Design (DED) atau dokumen kajian perencanaan, sehingga dilakukan reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud.
104. 2.Penambahan sebesar Rp147.520.000,00 yang berasal dari Belanja Modal jalan, irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, berupa Detail Engineering Design (DED) atau dokumen kajian perencanaan, sehingga juga dilakukan reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud.
105. 3.Penambahan sebesar 1.427.695.098,00 yang berasal dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Hal ini disebabkan aset tersebut berupa software/aplikasi yang berbasis dekstop, website maupun android sehingga dilakukan reklasifikasi, terdapat pada sembilan OPD dengan rincian sebagai berikut. 501 Tabel 118. Rincian Penambahan Aset Tak Berwujud Karena Reklas dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022 No OPD Nilai (Rp) 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 279.611.100,00 2 Dinas Lingkungan Hidup 349.000.000,00 3 Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian 94.399.998,00 4 Badan Penanaman Modal dan Perizinan 44.955.000,00 5 Dinas Perikanan 19.869.000,00 6 Dinas Pariwisata 287.000.000,00 7 Sekretariat Daerah 79.700.000,00 8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 185.560.000,00 9 BPKAD 87.600.000,00 Total 1.427.695.098,00
106. 4.Pengurangan sebesar Rp89.299.000,00 karena reklas ke Aset Ekstrakomptabel, yang terdapat pada dua OPD yaitu Badan Penanaman Modal dan Perizinan sebesar Rp44.955.000,00 serta Dinas Perikanan Rp19.869.000,00. Aset tersebut berupa software namun dikarenakan harga perolehan per item aset tersebut tidak memenuhi kriteria Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 20.B Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sehingga dilakukan reklasifikasi. Mutasi saldo Aset Tak Berwujud (ATB) yang berasal dari selain Belanja Modal TA 2022 bertambah sebesar Rp75.326.801.00 dengan rincian sebagai berikut:
107. 1.Penambahan sebesar Rp1,00 yang berasal dari pendapatan hibah pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, berupa software/aplikasi berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah tentang Hibah Aplikasi e-office dan e-office Desa Nomor 113/KI.03.01/VIII/2022 dan Nomor 130/40/NPHD/2022 serta Berita acara Serah Terima (BAST) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Buton Tengah dan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumedang Nomor 06/BAST/KOMINFO/VIII/2022. Namun pada NPHD dan BAST tersebut tidak memuat informasi terkait harga perolehan, maka aplikasi tersebut dinilai Rp1,00.
108. 2.Penambahan sebesar 75.326.800.00 yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, berupa Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Hal ini disebabkan karena aplikasi e-office yang diperoleh dari hibah Pemerintah Kabupaten Sumedang tidak memiliki nilai, maka belanja perjalanan dinas yang dilakukan untuk memperoleh aset tersebut nilainya diatribusi ke Aplikasi e-office. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 20.B Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah bahwa biaya perolehan suatu aset tak berwujud terdiri atas harga beli, termasuk pajak dan semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Hal ini juga sejalan dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 17 tentang Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual. 502 5.3.1.e.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud 2022 2021 (1.048.667.485,00) (782.827.388,00) Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut. Metode amortisasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah adalah metode garis lurus (straight line method), untuk penentuan waktu yang digunakan dalam perhitungan amortisasi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menggunakan pendekatan bulanan dan amortisasi dapat dihitung satu bulan penuh dari bulan perolehan, meskipun baru diperoleh satu atau dua hari. Akumulasi amortisasi per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.048.667.485,00 dan Rp782.827.388,00. Secara total nilai Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya TA 2022 bertambah sebesar Rp265.840.097,00 atau 33,96% dari Akumulasi Amortisasi tahun sebelumnya. Secara rinci mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Buton Tengah TA 2022 disajikan pada Lampiran 29. 5.3.1.e.3 Aset Lain-lain 2022 2021 20.699.482.995,32 18.359.226.765,32 Nilai saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan Rp20.699.482.995,32 dan Rp18.359.226.765,32. Secara total, nilai saldo Aset Lain-lain tersebut bertambah sebesar Rp2.340.256.230,00 atau 12,75% dari tahun sebelumnya. Aset Lain-lain yang dimaksudkan adalah aset yang dihentikan penggunaan aktif dan pemanfaatannya sehingga direklas ke dalam Aset Lain-lain. Hal yang dapat diklasifikasikan untuk direklas ke dalam Aset Lain-lain yaitu:
109. 1.Aset tetap yang rusak berat, not using, tidak diketahui keberadaannya (proses identifikasi/pencarian) dan atau hilang (proses penggantian/penghapusan dengan persetujuan Bupati Buton Tengah);
110. 2.Aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan dan penyertaan modal);
111. 3.Mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga; dan
112. 4.Aset tetap yang sudah tidak bermanfaat dan aset lancar yang tidak memenuhi unsur sebagai aset lancar. Adapun rincian mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut. Tabel 119. Rincian Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 Uraian Mutasi Jumlah Saldo Awal 18.359.226.765,32 Mutasi Saldo 2.340.256.230,00 Reklas dari BM Peralatan dan Mesin 249.930.000,00 Reklas dari BM Gedung dan Bangunan 939.138.684,00 Reklas dari BM JIJ 1.855.187.546,00 Penyertaan Modal (704.000.000,00) 503 Uraian Mutasi Jumlah Saldo Akhir 20.699.482.995,32 Akumulasi Penyusutan (4.482.473.593,94) Saldo setelah penyusutan 16.217.009.401,38 Rekapitulasi mutasi Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Buton Tengah per OPD sampai dengan periode 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran 30. Mutasi saldo Aset Lain-lain bertambah sebesar Rp2.340.256.230,00 yang berasal dari:
113. 1.Penambahan pada saldo Aset Lain-lain karena reklas dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp249.930.000,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini disebabkan aset tersebut diperuntukkan dan dimanfaatkan oleh TK Swasta di Kabupaten Buton Tengah.
114. 2.Penambahan pada Aset Lain-lain karena reklas dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp939.138.684,00 terdapat pada Dinas Pendidikan berupa gedung pendidikan yang diperuntukkan dan dimanfaatkan oleh TK Swasta.
115. 3.Penambahan pada Aset Lain-lain karena reklas dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.855.187.546,00 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, aset tersebut berupa DAMIJA (Daerah Milik Jalan) pada Jalan Provinsi yang melekat pada aset provinsi.
116. 4.Pengurangan sebesar Rp704.000.000,00 karena Penyertaan Modal pada Aset Lain-lain berdasarkan Peraturan Daerah Buton Tengah Nomor Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. 5.3.1.e.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain 2022 2021 (4.482.473.593,94) (4.574.318.287,94) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain adalah alokasi sistematis dari nilai yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset hingga aset tersebut direklas dari Aset Tetap ke Aset Lain-lain. Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.482.473.593,94 dan Rp4.574.318.287,94. Secara total Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain berkurang sebesar Rp91.844.694,00 atau 2,01% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya koreksi salah catat pada penyusutan tahun sebelumnya. Secara rinci mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Buton Tengah TA 2022 disajikan pada Lampiran 31. 5.3.1.e.5 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) 2022 2021 19.108.604.334,00 0,00 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) sampai dengan 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp19.108.604.334,00 merupakan saldo kas Pemerintah Daerah dalam bentuk nontunai yang berasal dari penyaluran Dana Bagi Hasil dalam Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD), yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 504 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Fasilitas penyimpanan uang pada Bank Indonesia tersebut berbentuk overnight pada rekening lain BI TDF-TKD Pemerintah Daerah, yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan APBD yang lebih sehat, efisien, efektif dan menjaga kas simpanan Pemerintah Daerah dalam jumlah yang wajar. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara S-183/WPB.28/2023, berikut rincian DBH TDF- TKD diuraikan sebagai berikut. Tabel 120. Rincian Dana Bagi Hasil (DBH) Treasury Deposit Facility (TDF) Uraian Realisasi DBH Pajak Bumi dan Bangunan 941.384.081,00 DBH PPh Pasal 21 200.351.438,00 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 3.828.141,00 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) 6.184,00 DBH SDA Mineral dan Batubara 17.745.630.486,00 DBH SDA Kehutanan 5.650.793,00 DBH SDA Perikanan 211.753.211,00 Jumlah 19.108.604.334,00 5.3.2 KEWAJIBAN 2022 2021 6.364.640.850,83 9.349.095.165,42 Jumlah tersebut merupakan total Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.364.640.850,83 sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.349.095.165,42. Dari nilai tersebut terdapat penurunan saldo kewajiban dari tahun 2021 sebesar Rp2.984.454.314,59. 5.3.2.a Kewajiban Jangka Pendek 2022 2021 6.364.640.850,83 9.349.095.165,42 Kewajiban jangka pendek menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Jumlah Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.364.640.850,83 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp9.349.095.165,42 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 121. Rincian Kewajiban Jangka Pendek Uraian 2022 2021 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 36.200.387,55 9.205.581,00 Pendapatan Diterima Dimuka 11.764.256,76 2.625.000,00 Utang Belanja 6.316.676.206,52 4.788.444.573,52 Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 4.548.820.010,90 Jumlah 6.364.640.850,83 9.349.095.165,42 5.3.2.a.1 Utang PFK 2022 2021 36.200.387,55 9.205.581,00 505 Jumlah Utang PFK per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp36.200.387,55 yang antara lain dirinci pada tabel berikut. Tabel 122. Rincian Utang PFK per 31 Desember 2022 Uraian Nilai Tanggal Bayar PFK BUD Utang PPh 23 BUD 1.338.739,00 03/01/2023 IWP 1% BUD 20.713.532,00 03/01/2023 Utang PPh Ps 4 (2) BUD 404.054,55 05/05/2023 Jumlah PFK BUD 22.456.325,55 PFK BOS Utang PPN SD Negeri 1 Gu 3.967.271,00 02/01/2023 Utang PPN SD Negeri 7 Gu 1.992.484,00 07/02/2023 Utang PPN SD Negeri 3 Talaga Raya 388.002,00 18/01/2023 Utang PPN SD Negeri 7 Talaga Raya 2.931.347,00 05/01/2023 Utang PPN SD Negeri 2 Lakudo 207.046,00 23/02/2023 Utang PPN SD Negeri 13 Lakudo 363.750,00 31/01/2023 Utang PPN SD Negeri 3 Mawasangka 306.364,00 24/02/2023 Utang PPN SD Negeri 11 Mawasangka 470.027,00 11/01/2023 Utang PPN SD Negeri 4 Mawasangka Tengah 997.345,00 27/02/2023 Utang PPN SD Negeri 1 Sangia Wambulu 266.576,00 20/01/2023 Utang PPh 21 SD Negeri 7 Gu 80.000,00 07/02/2023 Utang PPh 21 SD Negeri 13 Gu 32.000,00 14/01/2023 Utang PPh 21 SD Negeri 3 Talaga Raya 220.590,00 18/01/2023 Utang PPh 21 SD Negeri 8 Mawasangka Tengah 75.000,00 23/02/2023 Utang PPh 21 SMP Satu Atap Negeri 23 Buton Tengah 53.500,00 19/01/2023 Utang PPh 21 SMP Satu Atap Negeri 32 Buton Tengah 75.000,00 25/01/2023 Utang PPh 23 SD Negeri 1 Gu 360.000,00 02/01/2023 Utang PPh 23 SD Negeri 7 Gu 450.380,00 07/02/2023 Utang PPh 23 SD Negeri 10 Gu 100.900,00 27/02/2023 Utang PPh 23 SD Negeri 3 Talaga Raya 72.000,00 18/01/2023 Utang PPh 23 SD Negeri 7 Talaga Raya 246.400,00 05/01/2023 Utang PPh 23 SD Negeri 2 Lakudo 4.000,00 23/02/2023 Utang PPh 23 SD Negeri 17 Lakudo 15.840,00 01/02/2023 Utang PPh 23 SD Negeri 11 Mawasangka 42.400,00 11/01/2023 Utang PPh 23 SD Negeri 4 Mawasangka Tengah 15.840,00 27/02/2023 Utang PPh 23 SMP Satu Atap Negeri 32 Buton Tengah 10.000,00 25/01/2023 Jumlah PFK BOS 13.744.062,00 PFK BUD + PFK BOS 36.200.387,55 Sementara utang PFK per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.205.581,00 merupakan utang PFK atas belanja BOS yang telah terbayarkan di tahun 2022 yang rinciannya dapat dilihat pada Tabel 74 Rincian Kas Lainnya di Bendahara atas Utang PFK yang telah Terbayarkan. 5.3.2.a.2 Pendapatan Diterima Dimuka 2022 2021 11.764.256,76 2.625.000,00 Pendapatan Diterima Dimuka adalah pendapatan yang sudah diterima tetapi belum menjadi hak pemerintah daerah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Daerah. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka dicatat sebesar Rp11.764.256,76 merupakan pendapatan sewa tanah atas lahan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terdiri dari. 506
117. 1.Realisasi pendapatan retribusi penyewaan tanah atas sewa lahan ATM oleh Bank BRI yang terletak di Puskesmas Lakudo Kec. Lakudo Kabupaten Buton Tengah adalah sebesar Rp6.300.000,00 dengan jangka waktu dua tahun, terhitung mulai tanggal 1 November 2022 sampai dengan 31 Oktober 2024. Dengan jangka waktu penyewaan tersebut dapat diketahui jika Pendapatan Retribusi Penyewaan Tanah secara akrual hanya terealisasi sebesar Rp525.000,00 dan selebihnya sebesar Rp5.775.000,00 dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka.
118. 2.Realisasi pendapatan retribusi penyewaan tanah atas sewa lahan ATM oleh BPD Sulawesi Tenggara yang terletak di Puskesmas Mawasangka Timur Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah adalah sebesar Rp2.835.000,00 dengan jangka waktu tiga tahun, terhitung mulai tanggal 1 November 2021 sampai dengan 31 Oktober 2024. Dengan jangka waktu penyewaan tersebut dapat diketahui jika Pendapatan Retribusi Penyewaan Tanah secara akrual telah terealisasi sebesar Rp1.102.500,00 dan selebihnya sebesar Rp1.732.500,00 dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka.
119. 3.Realisasi pendapatan retribusi penyewaan tanah atas sewa lahan ATM oleh BPD Sulawesi Tenggara yang terletak di Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Tengah adalah sebesar Rp6.300.000,00 dengan jangka waktu tiga tahun, terhitung mulai tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan 7 Januari
120. 2025.Dengan jangka waktu penyewaan tersebut dapat diketahui jika Pendapatan Retribusi Penyewaan Tanah secara akrual telah terealisasi sebesar Rp2.043.243,24 dan selebihnya sebesar Rp4.256.756,76 dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka. Sedangkan saldo pendapatan diterima dimuka pada tahun 2021 sebesar Rp2.625.000,00 telah mengakumulasi pendapatan retribusi LO tahun ini karena merupakan saldo pendapatan diterima dimuka atas penyewaan tanah lahan ATM pada di Puskesmas Lakudo periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022. 5.3.2.a.4 Utang Belanja 2022 2021 6.316.676.206,52 4.788.444.573,52 Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.316.676.206,52 bertambah sebesar Rp1.528.231.633,00 yang dapat dijelaskan pada tabel mutasi berikut ini. Tabel 123. Mutasi Utang Belanja URAIAN Jumlah Saldo Awal Utang Belanja 4.788.444.573,52 Pengurangan Utang Belanja : Realisasi Pelunasan Iuran PBPU PEMDA Kekurangan tahun 2021 pada TA 2022 (3.897.759.300,00) Realisasi Pelunasan Bantuan Iuran PBPU PEMDA Kekurangan Tahun 2021 pada TA 2022 (538.591.200,00) Pembayaran ke pihak ketiga atas Belanja pada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (304.915.352,00) Jumlah Pengurangan Utang Belanja (4.741.265.852,00) Penambahan Utang Belanja Koreksi sisa saldo pada rekening koran bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Sekretariat Daerah atas SP2D yang telah terbit pada akhir Desember 2022 2.666.620.930,00 507 URAIAN Jumlah Reklasifikasi Utang Jangka Pendek Lainnya ke Utang Belanja 3.602.876.555,00 Jumlah Pengurangan Utang Belanja 6.269.497.485,00 Saldo Akhir Utang Belanja 6.316.676.206,52 Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.
121. 1.Realisasi Pelunasan utang belanja yang berasal dari Dinas Kesehatan Atas Iuran PBPU Pemda dan Bantuan Iuran PBPU Pemda yang merupakan kurang bayar di tahun 2021 sebesar Rp4.436.350.500,00 yang terealisasi pada belanja iuran jaminan/asuransi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah TA 2022.
122. 2.Pembayaran ke pihak ketiga pada Januari 2022 atas belanja pada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 sebesar Rp304.915.352,00.
123. 3.Terdapat koreksi penambahan saldo Utang Belanja akibat karena adanya sisa saldo pada rekening koran bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Sekretariat Daerah atas SP2D yang telah terbit pada akhir Desember 2022, namun pembayaran tersebut belum disalurkan ke pihak ketiga hingga selesainya TA 2022 yang rinciannya dapat dilihat pada Tabel 73. Rincian Sisa Kas Lainnya di Bendahara Berdasarkan SP2D yang telah Terbit.
124. 4.Reklasifikasi Utang Jangka Pendek Lainnya yang merupakan utang pengadaan aset tetap menjadi Utang Belanja sebesar Rp3.602.876.555,00. Reklasifikasi tersebut dilakukan sebagai penyesuaian akun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Rincian atas utang belanja dapat dilihat pada Lampiran 32. 5.3.2.a.5 Utang Jangka Pendek Lainnya 2022 2021 0,00 4.548.820.010,90 Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp4.548.820.010,90. Rincian mutasi Utang Jangka Pendek lainnya disajikan sebagai berikut. Tabel 124. Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya URAIAN Jumlah Saldo Awal Utang 4.548.820.010,90 Pelunasan Utang Pembayaran Utang Aset Gedung dan Bangunan (1.538.214.935,00) Pembayaran Utang Aset Jalan Irigasi dan Jaringan (327.705.180,00) Jumlah Pelunasan Utang (1.865.920.115,00) Tambahan Utang Aset Gedung dan Bangunan 87.827.108,00 Tambahan Utang Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.419.305.571,00 Koreksi atas Kurang Catat KDP Pekerjaan Pondok Wisata pada Dinas Pariwisata 89.280.605,00 Koreksi Pengakuan Utang Pekerjaan Pengaspalan Jalan Lombe-Mawasangka atas Selisih Realisasi Fisik dan Keuangan (676.032.570,35) Reklasifikasi Utang Jangka Pendek Lainnya ke Utang Belanja (3.602.876.555,00) 508 URAIAN Jumlah Reklasifikasi Utang Jangka Pendek Lainnya TA 2019 yang merupakan Utang PFK (404.054,55) Jumlah Penambahan Utang (2.682.899.895,90) Saldo Utang Akhir 0,00 Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.
125. 1.Pelunasan Utang melalui realisasi Belanja Modal yang mengurangi saldo Utang sebesar Rp1.865.920.155,00
126. 2.Penambahan saldo Utang karena adanya pengakuan utang atas pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.507.132.679,00
127. 3.Terdapat koreksi kurang pencatatan Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan atas pekerjaan Pondok Wisata pada Dinas Pariwisata berdasarkan realisasi fisik per 31 Desember 2022 sebesar Rp89.280.605,00.
128. 4.Koreksi Pengakuan Utang Pekerjaan Pengaspalan Jalan Lombe- Mawasangka menjadi sebesar Rp676.032.570,35 atas selisih realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik yang sebelumnya diakui 100% dari nilai kontrak sebesar Rp1.318.263.513,00.
129. 5.Reklasifikasi Utang Jangka Pendek Lainnya ke Utang Belanja sebesar Rp3.602.876.555,00.
130. 6.Reklasifikasi utang jangka pendek Lainnya TA 2019 menjadi Utang PFK atas sewa lahan ATM pada Dinas Kesehatan sebesar Rp404.054,55. 5.3.3 EKUITAS 2022 2021 2.305.246.558.782,24 1.999.020.247.528,43 Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.305.246.558.782,24 mengalami kenaikan sebesar Rp306.226.311.253,81 dari tahun 2021 sebesar Rp1.999.020.247.528,43 dan merupakan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Buton Tengah per tanggal 31 Desember 2022. Ekuitas dihitung berdasarkan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Penambahan ekuitas tersebut dipengaruhi oleh:
131. 1.Penambahan ekuitas yang berasal dari surplus Laporan Operasional sebesar Rp89.899.164.743,23; dan
132. 2.Dampak kumulatif dan kesalahan mendasar dari perhitungan ekuitas tahun sebelumnya yang menambah ekuitas sebesar Rp216.327.146.510,58. 5.4 PENJELASAN POS POS LAPORAN OPERASIONAL 5.4.1 PENDAPATAN – LO 2022 2021 646.574.495.208,83 611.294.411.912,51 Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Buton Tengah sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. terdapat beberapa pengakuan atas pendapatan yaitu:
133. 1.Pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. 509
134. 2.Pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.
135. 3.Pendapatan yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah pada kas daerah tanpa penagihan. Pendapatan – LO diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah dengan Realisasi TA 2022 sebagai berikut. Tabel 125. Rincian Pendapatan-LO Uraian Realisasi TA 2021 PAD 19.586.230.884,27 19.754.004.592,05 Pendapatan Transfer 616.131.193.176,00 560.606.240.445,00 Lain-lain Pendapatan yang Sah 10.857.071.148,56 30.934.166.875,46 Jumlah 646.574.495.208,83 611.294.411.912,51 Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp674.033.441.450,91 maka terdapat perbedaan sebesar Rp27.458.946.242,08. Penjelasan atas masing-masing kelompok Pendapatan dan perbedaannya dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut. 5.4.1.a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2022 2021 19.586.230.884,27 19.754.004.592,05 Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode TA 2022 yang terealisasi sebesar Rp19.586.230.614,27 dengan Rincian sebagai berikut. Tabel 126. Rincian (PAD) – LO Uraian Realisasi TA 2021 Pendapatan Pajak Daerah 5.188.510.018,00 4.188.123.425,00 Pendapatan Retribusi Daerah 3.582.954.204,24 3.822.886.236,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.986.992.268,00 2.431.789.253,00 Lain-lain PAD yang Sah 7.827.774.394,03 9.311.205.678,05 Jumlah 19.586.230.884,27 19.754.004.592,05 Jika dibandingkan dengan PAD pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp18.698.683.864,91 maka terdapat perbedaan sebesar Rp887.547.019,36. Perbedaan tersebut akan diuraikan pada rincian di bawah ini. 5.4.1.a.1. Pendapatan Pajak Daerah 2022 2021 5.188.510.018,00 4.188.123.425,00 Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional terealisasi sebesar Rp5.188.510.018,00. Pendapatan tersebut dicatat berdasarkan terbitnya ketetapan pajak oleh pemerintah daerah (official assessment) dan perhitungan penentuan besaran pajak oleh wajib pajak itu sendiri. Atas hal tersebut maka Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 dirinci sebagai berikut. 510 Tabel 127. Rincian Ketetapan Pajak Tahun 2022 Uraian Realisasi TA 2021 Metode Pajak Hotel 8.395.000,00 20.541.500,00 Self Assessment Pajak Restoran 833.717.484,00 382.040.102,00 Self Assessment Pajak Hiburan/ TV Kabel 0,00 1.890.000,00 Self Assessment Pajak Reklame 32.622.500,00 31.197.500,00 Official Assessment Pajak Penerangan Jalan 2.490.747.850,00 2.109.576.354,00 Self Assessment Pajak Minerba 850.586.898,00 667.891.160,00 Self Assessment Pajak Bumi dan Bangunan P2 850.931.636,00 843.795.259,00 Official Assessment Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan 121.508.650,00 131.191.550,00 Self Assessment Jumlah 5.188.510.018,00 4.188.123.425,00 Dari realisasi pendapatan pajak daerah – LO tersebut, terealisasi ke kas daerah sebesar Rp5.024.424.707,00 sedangkan sisanya sebesar Rp164.085.311,00 menambah piutang baru atas Pendapatan Pajak Daerah -LO tahun 2022. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA Rp5.038.664.646,00 terdapat perbedaan sebesar Rp149.845.372,00. Perbedaan tersebut dirinci sebagai berikut. Tabel 128. Selisih Pendapatan Pajak Daerah pada LRA dan LO Uraian Nilai Pendapatan Pajak Daerah – LRA 5.038.664.646,00 Pendapatan Pajak Daerah – LO 5.188.510.018,00 Selisih 149.845.372,00 Penjelasan Selisih Ketetapan Pajak Daerah yang belum terbayar 164.085.311,00 Realisasi atas Piutang Tahun sebelumnya (14.239.939,00) Selisih 149.845.372,00 Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perbedaan antara Pajak Daerah dalam LRA dan LO sebesar Rp149.845.372,00 diperoleh dari selisih antara realisasi Pajak Daerah atas Piutang sampai tahun 2021 sebesar Rp14.239.939,00 yang tidak tercatat sebagai Pendapatan Pajak - LO dan sejumlah penambahan piutang baru atas ketetapan pajak tahun 2022 yang tidak terealisasi hingga 31 Desember 2022 sebesar Rp164.085.311,00. 5.4.1.a.2. Pendapatan Retribusi Daerah 2022 2021 3.582.954.204,24 3.822.886.236,00 Pendapatan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dipungut dan dikelola oleh sembilan OPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2022 terealisasi sebesar Rp3.582.954.204,24. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi tahun 2021 sebesar Rp3.822.886.236,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp239.932.031,76. Secara rinci penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah -LO diuraikan sebagai berikut Tabel 129. Rincian Pendapatan Retribusi OPD – LO Uraian OPD Realisasi TA 2021 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Dinas Kesehatan 1.107.407.500,00 1.317.201.018,00 511 Uraian OPD Realisasi TA 2021 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD 1.810.417.101,00 1.705.011.218,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah Dinas Kesehatan 4.252.500,00 85.750.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah BPKAD 2.043.243,24 0,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Bangunan Dinas Pendidikan 20.000.000,00 3.150.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Pemakaian Ruangan Sekretariat Daerah 5.400.000,00 20.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Pemakaian Alat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 305.500.000,00 12.900.000,00 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan Dinas Perdagangan dan Perindustrian 67.250.000,00 312.750.000,00 Retribusi Terminal Dinas Perhubungan 34.792.000,00 74.163.000,00 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Dinas Perhubungan 98.830.860,00 119.163.000,00 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dinas Pariwisata 127.061.000,00 25.535.500,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan DPMPTSP 0,00 147.262.500,00 Jumlah 3.582.954.204,24 3.822.886.236,00 Jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah LRA sebesar Rp3.530.501.101,00 maka terdapat perbedaan sebesar Rp52.453.103,24 yang diuraikan sebagai berikut. Tabel 130. Selisih Pendapatan Retribusi Daerah pada LO dan LRA Uraian Nilai Pendapatan Retribusi Daerah - LO 3.582.954.204,24 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 3.530.501.101,00 Selisih 52.453.103,24 Penjelasan Selisih Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah Tahun 2021 2.625.000,00 Realisasi Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (3.800.000,00) Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 (11.764.256,76) Pengakuan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Alat Tahun 2022 61.000.000,00 Pengakuan Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Bulan Desember 2022 4.392.360,00 Selisih 52.453.103,24 Dari tabel di atas, selisih antara pendapatan retribusi daerah dalam LRA dan LO diuraikan sebagai berikut.
136. 1.Terdapat penambahan pengakuan Pendapatan Retribusi - LO yang berasal dari saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada penyewaan tanah atas sewa lahan ATM di Puskesmas Lakudo Dinas Kesehatan berlaku mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022 sebesar Rp2.625.000,00.
137. 2.Terdapat penambahan pengakuan Pendapatan Retribusi - LO yang berasal dari realisasi pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp3.800.000,00.
138. 3.Dari penerimaan Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah atas sewa lahan ATM tahun 2022 sebesar Rp15.435.000,00, hanya sebesar Rp3.670.743,24 yang menambah Pendapatan Retribusi - LO tahun 2022 sedangkan sisanya sebesar Rp11.764.256,76 mengakumulasi saldo Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2022. 512
139. 4.Pengakuan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Alat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp61.000.000,00.
140. 5.Pengakuan Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan atas jasa sandar ASDP bulan Desember 2022 sebesar Rp4.392.360,00. 5.4.1.a.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2022 2021 2.986.992.268,00 2.431.789.253,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan yang diperoleh atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buton Tengah kepada PT BPD Sulawesi Tenggara yang hingga 31 Desember 2022 telah berjumlah sebesar Rp10.704.000.000,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp2.986.992.268,00 sesuai dengan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 216 tanggal 14 Juni 2022. Jika dibandingkan penerimaan tahun 2021 yang sejumlah Rp2.431.789.253,00 maka terdapat peningkatan pada tahun ini sebesar Rp555.203.015,00 atau 18,59% diakibatkan oleh meningkatnya penyertaan modal Pemerintah Daerah di PT BPD Sulawesi Tenggara. 5.4.1.a.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2022 2021 7.827.774.394,03 9.311.205.678,05 Pendapatan tersebut merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah (LLPADS) untuk periode TA 2022 sebesar Rp7.827.774.394,03 dan TA 2021 sebesar Rp9.311.205.678,05. Secara rinci penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diuraikan sebagai berikut Tabel 131. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Uraian Realisasi TA 2021 Jasa Giro 4.332.410.153,74 3.420.627.322,41 Pendapatan Bunga 64.497.431,98 630.232.931,64 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 3.387.070.039,71 5.128.342.654,00 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan 12.581.107,00 128.776.753,00 Pendapatan Denda Pajak Daerah 3.787.641,00 2.753.821,00 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 27.428.020,60 472.196,00 Jumlah 7.827.774.394,03 9.311.205.678,05 Jika dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang sah pada LRA sebesar Rp7.142.525.849,91 maka terdapat selisih sebesar Rp685.248.544,12 yang diuraikan sebagai berikut. Tabel 132. Selisih LLPAD yang Sah pada LRA dan LO Uraian Nilai LLPADS – LRA 7.142.525.849,91 LLPADS – LO 7.827.774.394,03 513 Uraian Nilai Selisih 685.248.544,12 Penjelasan Selisih: Realisasi TGR atas Saldo Piutang tahun Sebelumnya (616.323.779,00) Piutang TGR TA. 2021 atas SKTJM TA.2022 yang belum lunas 1.296.937.905,46 Pengakuan Pendapatan Bunga dari Remunerasi atas Pendapatan DBH Pusat (TDF- TKD) 4.634.417,66 Selisih 685.248.544,12 Dari tabel tersebut dapat dijelaskan selisih antara penerimaan LLPAD yang Sah antara LRA dan LO yang diuraikan sebagai berikut.
141. 1.Realisasi atas Piutang TGR tahun sebelumnya yang diakui pada LRA tapi tidak masuk pada LO sebesar Rp616.323.779,00.
142. 2.Tambahan piutang atas belum terealisasinya sebagian SKTJM TA 2022 sebesar Rp1.296.937.905,46.
143. 3.Tambahan Piutang LLPAD yang Sah yang berasal dari pengakuan Pendapatan Bunga dari Remunerasi atas Pendapatan DBH Pusat (TDF- TKD) yang belum ditarik dan ditransfer ke RKUD sebesar Rp4.634.417,66. 5.4.1.b Pendapatan Transfer 2022 2021 616.131.193.176,00 560.606.240.445,00 Pendapatan Transfer merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Tengah. Adapun Realisasi Pendapatan Transfer untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp616.131.193.176,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer pada LRA sebesar Rp650.349.147.009,00 maka terdapat perbedaan sebesar Rp34.217.953.833,00. Penjelasan atas masing-masing kelompok Pendapatan dan perbedaannya dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut. 5.4.1.b.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan 2022 2021 596.247.121.702,00 533.770.256.985,00 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp596.247.121.702,00 yang dapat dirinci sebagai berikut. Tabel 133. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan – LO Uraian Realisasi TA 2021 DTU – Dana Bagi Hasil (DBH) 125.388.122.049,00 76.983.724.843,00 DTU – Dana Alokasi Umum (DAU) 335.874.571.202,00 339.470.931.000,00 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 73.652.450.118,00 70.908.541.506,00 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 61.331.978.333,00 46.407.059.636,00 Jumlah 596.247.121.702,00 533.770.256.985,00 514 Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan pada LRA sebesar Rp577.138.517.368,00 maka terdapat selisih sebesar Rp19.108.604.334,00 yang merupakan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) yang berasal dari penyaluran Dana Bagi Hasil dalam Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD), yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Lebih lanjut, Dana Bagi Hasil dalam Treasury Deposit Facitity belum dapat diakui realisasinya dalam LRA namun pengakuannya tercatat dalam LO. 5.4.1.b.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 2022 2021 2.197.552.000,00 10.791.779.000,00 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah Lainnya untuk tahun 2022 sebesar Rp2.197.552.000,00 yang merupakan Pendapatan Dana Insentif Daerah Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada LRA maka terdapat perbedaan nilai sebesar Rp54.194.259.000,00. Nilai tersebut merupakan Pendapatan Dana Desa yang diakui sebagai pendapatan dalam LRA namun tidak dicatat sebagai pendapatan dalam LO. 5.4.1.b.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2022 2021 17.686.519.474,00 16.044.204.460,00 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah untuk periode anggaran 2022 sebesar Rp17.686.519.474,00. Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah pada LRA sebesar Rp16.818.818.641,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO pada tahun 2021 sebesar Rp16.044.204.460,00 maka terdapat peningkatan sebesar Rp1.642.315.014,00. Tabel 134. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Uraian Realisasi TA 2021 Pajak Kendaraan Bermotor 1.625.446.540,00 1.563.663.294,00 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2.587.996.948,00 2.245.426.794,00 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 9.324.506.991,00 6.562.840.931,00 Pajak Air Permukaan 0,00 72.332.032,00 Pajak Rokok 4.148.568.995,00 5.599.941.409,00 Jumlah 17.686.519.474,00 16.044.204.460,00 Secara umum hubungan antara Transfer Pemerintah Provinsi pada LO dan LRA dapat dirinci sebagai berikut. Tabel 135. Hubungan Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO dengan LRA Uraian Nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA 16.818.818.641,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO 17.686.519.474,00 Selisih 867.700.833,00 515 Uraian Nilai Penjelasan Selisih Realisasi atas Piutang Transfer Bagi Hasil Tahun 2021 (3.143.150.815,00) Pengakuan Piutang Transfer Antar Daerah atas Bagi Hasil Pajak Triwulan IV Tahun 2022 4.010.851.648,00 Selisih 867.700.833,00 Dari tabel diatas, dapat dijelaskan selisih antara nilai penerimaan Transfer Antar Daerah antara LRA dan LO yang diuraikan sebagai berikut.
144. 1.Realisasi atas Piutang Transfer Bagi Hasil tahun 2021 yang diakui pada LRA tapi tidak masuk pada LO sebesar Rp3.143.150.815,00 yang merupakan kurang bayar bagi hasil pajak tahun 2021.
145. 2.Pengakuan atas nilai Piutang Transfer Antar atas Bagi Hasil Pajak Provinsi Triwulan IV Tahun 2022 sebesar Rp4.010.851.648,00. 5.4.1.c Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah 2022 2021 10.857.071.148,56 30.934.166.875,46 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ini pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp10.857.071.148,56 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 136. Rincian Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Uraian Realisasi TA 2021 Pendapatan Hibah 0,00 22.411.367.000,00 Pendapatan Hibah Aset 5.871.460.571,56 3.471.176.890,32 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 4.985.610.577,00 5.051.622.985,14 Jumlah 10.857.071.148,56 30.934.166.875,46 Berdasarkan tabel di atas, rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diuraikan sebagai berikut.
146. 1.Pendapatan Hibah Aset merupakan hibah berupa barang Persediaan ataupun barang yang menambah jumlah Aset Tetap terealisasi sebesar Rp5.871.460.571,56 yang dirinci sebagai berikut. Tabel 137. Pendapatan Hibah Aset – LO Uraian Realisasi Pendapatan Hibah Tanah 2,00 Pendapatan Hibah Peralatan dan Mesin 448.412.500,00 Pendapatan Hibah Gedung dan Bangunan 4.690.479.500,00 Pendapatan Hibah Aset Tak Berwujud 1,00 Pendapatan Hibah Persediaan 732.568.568,56 Jumlah 5.871.460.571,56
147. 2.Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan terealisasi sebesar Rp4.985.610.577,00. Adapun pendapatan tersebut seluruhnya merupakan realisasi Pendapatan Dana JKN Kapitasi pada FKTP tahun 2022 diperoleh dari Pendapatan FKTP Dinas Kesehatan yang berasal dari klaim pada BPJS Kesehatan yang masuk tanpa melalui rekening kas umum daerah melainkan langsung ke rekening Puskesmas. Jika dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA sebesar Rp4.985.610.577,00 maka terdapat selisih sebesar Rp5.871.460.571,56 yang 516 merupakan Pendapatan Hibah Aset - LO yang tidak diakui di Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA. 5.4.2 BEBAN 2022 2021 554.625.425.029,60 503.893.595.493,93 Beban merupakan konsumsi barang dan jasa yang dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama periode laporan. Beban kegiatan Operasional selama TA 2022 sebesar Rp554.625.425.029,60. Terdapat hubungan antara Belanja Operasional pada LRA dengan Beban Operasional pada Laporan Operasional. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Tabel 138. Hubungan Belanja Operasional dengan Beban No Uraian Nilai 1 Belanja Operasi 403.578.988.921,00 2 Mutasi Persediaan 30.617.299.040,00 3 Mutasi BM KIB B menjadi Beban Ekstrakomptabel (242.093.643,75) 4 Mutasi BM KIB C menjadi Beban Ekstrakomptabel (16.935.968,00) 5 Mutasi BM KIB D menjadi Beban Ekstrakomptabel (9.990.000,00) 6 Mutasi BM Aset Tetap Lainnya menjadi Beban Ekstrakomptabel (719.748.159,00) 7 Mutasi ATB menjadi Beban Ekstrakomptabel (89.299.000,00) 8 Koreksi kurang catat Persediaan pada Dinas Kesehatan dan RSUD berdasarkan hasil stock opname 55.099.204,91 9 Reklas Beban Barang ke Beban Persediaan 18.237.424.879,84 10 Beban Pegawai 201.667.516.645,00 11 Beban Jasa 55.928.753.297,83 12 Beban Jasa atas Pembayaran PKB yang berlaku di 2022 (5.013.706,25) 13 Beban Jasa atas Pembayaran PKB yang berlaku setelah Tahun 2022 114.201.165,42 14 Beban Pemeliharaan 6.565.668.955,00 15 Beban Perjalanan Dinas 61.933.277.984,00 16 Mutasi Beban Perjalanan Dinas menjadi Aset Tak Berwujud 75.326.800,00 17 Beban Hibah 25.749.455.004,00 18 Koreksi Beban Persediaan barang yang diserahkan ke Masyarakat menjadi Beban Hibah (15.817.174.742,00) 19 Mutasi BM KIB B menjadi Beban Hibah (27.030.000,00) 20 Koreksi Realisasi Belanja Hibah BOS ke Belanja Modal (72.184.424,00) 21 Koreksi Beban Hibah Barang yang diserahkan ke Masyarakat yang masih menjadi Persediaan 772.531.000,00 22 Koreksi untuk mengakui Aset Tetap dari Belanja BOP PAUD dan Kesetaraan Negeri 67.563.500,00 23 Beban Bantuan Sosial 14.357.990.588,00 24 Pembayaran Utang Belanja Atas Iuran PBPU PEMDA tahun 2021 4.436.350.500,00 25 Jumlah (2 s/d 24) 403.578.988.921,00 26 Selisih (1 - 25) 0,00 Untuk lebih jelas maka rincian beban akan diuraikan sebagai berikut. 5.4.2.a Beban Pegawai 2022 2021 201.667.516.645,00 192.450.298.712,00 Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual yaitu beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2022. Beban pegawai pada periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp201.667.516.645,00 sedangkan realisasi Beban Pegawai selama periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp192.450.298.712,00. Jika dibandingkan dengan Belanja Pegawai pada LRA sebesar Rp201.667.516.645,00, maka tidak 517 terdapat perbedaan sehingga dapat disimpulkan bahwa Beban Pegawai tercatat sebesar realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022. 5.4.2.b Beban Persediaan 2022 2021 34.630.802.649,66 12.408.212.929,14 Beban Persediaan merupakan saldo Beban Persediaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp34.630.802.649,66 dengan uraian sebagai berikut.
148. 1.Beban Persediaan yang berasal dari pembebanan Barang Pakai Habis yang telah terpakai sebesar Rp15.229.138.650,35. Beban Persediaan-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai perunit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO).
149. 2.Beban Persediaan yang berasal dari pembebanan Barang Hibah Persediaan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi sebesar Rp1.109.139.914,56.
150. 3.Beban Barang sebesar Rp17.211.396.564,00 yang diantaranya merupakan beban barang yang dibebankan langsung yang berasal dari belanja barang pakai habis, namun tidak mempengaruhi mutasi persediaan.
151. 4.Beban Barang sebesar Rp3.060.750,00 yang berasal dari Belanja Barang Tak Habis Pakai yang langsung menjadi beban pada tahun 2022
152. 5.Beban barang ekstrakomptabel merupakan sejumlah barang yang diperoleh dari belanja modal namun nilai satuannya dibawah nilai kapitalisasi aset namun karena masa manfaatnya lebih dari satu tahun maka dicatat sebagai barang ekstrakomptabel. Dari belanja modal tahun 2022, beban barang ekstrakomptabel terealisasi sebesar Rp1.078.066.770,75 yang dirinci sebagai berikut. Tabel 139. Rincian Reklasifikasi Belanja Modal Menjadi Beban Barang Ekstrakomptabel Uraian Realisasi Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin 242.093.643,75 Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan 16.935.968,00 Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 9.990.000,00 Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 719.748.159,00 Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud 89.299.000,00 Jumlah 1.078.066.770,75 Rincian beban persediaan per OPD dapat dilihat pada Lampiran 33. 5.4.2.c Beban Jasa 2022 2021 55.928.753.297,83 33.714.018.783,16 Beban Jasa digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa jasa kantor, jasa asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi ketersediaan pelayanan (availability payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis 518 PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan jasa insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN. Beban jasa periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp55.928.753.297,83 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 140. Rincian Beban Jasa Per 31 Desember 2022 Uraian Realisasi TA 2021 Beban Jasa Kantor 48.684.486.410,83 25.726.314.622,16 Beban Sewa Tanah 0,00 24.000.000,00 Beban Sewa Peralatan dan Mesin 287.668.000,00 649.777.000,00 Beban Sewa Gedung dan Bangunan 1.732.619.089,00 1.555.049.999,00 Beban Sewa Aset Tetap Lainnya 0,00 6.000.000,00 Beban Jasa Konsultasi Konstruksi 1.186.327.216,00 1.336.214.100,00 Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi 2.650.680.000,00 2.441.639.565,00 Beban Beasiswa Pendidikan PNS 135.000.000,00 0,00 Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan 1.251.972.582,00 1.975.023.497,00 Jumlah 55.928.753.297,83 33.714.018.783,16 Dari tabel di atas jika dibandingkan dengan Belanja Jasa di Laporan Realisasi Anggaran yang sebesar Rp64.793.981.767,00 maka terdapat selisih sebesar Rp8.865.228.469,17 yang dapat terlihat dalam hubungan berikut. Tabel 141. Hubungan antara Beban Jasa dengan Belanja Jasa Uraian Nilai Beban Jasa - LO 55.928.753.297,83 Belanja Jasa - LRA 64.793.981.767,00 Selisih 8.865.228.469,17 Penjelasan Selisih Beban dibayar dimuka TA 2021 yang dibebankan di TA 2022 (5.013.706,25) Beban dibayar dimuka TA 2022 dari Belanja Jasa TA 2022 114.201.165,42 Mutasi Beban Iuran Jaminan/Asuransi ke Beban Bantuan Sosial 16.794.341.088,00 Reklasifikasi Belanja BOP PAUD dan Kesetaraan Negeri yang sebelumnya dicatat sebagai Beban Hibah (214.276.800,00) Beban Jasa Bersumber dari Belanja Barang dan Jasa BOS (7.824.023.278,00) Jumlah Selisih 8.865.228.469,17 Dari tabel di atas, hubungan antara Beban Jasa dengan Belanja Jasa dapat diuraikan sebagai berikut.
153. 1.Dari saldo Beban dibayar dimuka tahun 2021, sebesar Rp5.013.706,25 diantaranya diakui sebagai Beban Jasa tahun ini. Beban tersebut berasal dari saldo beban dibayar dimuka tahun 2021 untuk masa berlaku pajak periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022.
154. 2.Dari Belanja Jasa pada rekening belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan sebesar Rp547.282.589,00 terdapat nilai sebesar Rp114.201.165,42 yang tidak diakui sebagai beban tahun ini karena merupakan bagian atas belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan pada yang masa berlaku pajaknya lebih dari 31 Desember 2022.
155. 3.Terdapat mutasi beban jasa pada rekening iuran jaminan/asuransi menjadi beban bantuan sosial sebesar Rp16.794.341.088,00.
156. 4.Reklasifikasi Beban Hibah yang berasal dari Belanja BOP PAUD dan Kesetaraan Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp214.276.800,00 karena merupakan kategori Beban Jasa.
157. 5.Pengklasifikasian Belanja Barang dan Jasa BOS ke Beban Jasa sebesar Rp7.824.023.278,00. Rincian Beban Jasa per OPD akan diuraikan pada Lampiran 34. 519 5.4.2.d Beban Pemeliharaan 2022 2021 6.565.668.955,00 4.110.433.289,00 Beban Pemeliharaan digunakan untuk mencatat Beban pemeliharaan tanah, beban pemeliharaan peralatan dan mesin, beban pemeliharaan gedung dan bangunan, beban pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, beban pemeliharaan aset tetap lainnya, dan beban perawatan kendaraan bermotor yang tercatat sampai dengan periode 31 Desember 2022 sebesar Rp6.565.668.955,00. Beban pemeliharaan dapat diuraikan sebagai berikut. Tabel 142. Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2022 Uraian Realisasi TA 2021 Beban Pemeliharaan Tanah 0,00 5.000.000,00 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.447.496.722,00 3.782.019.289,00 Beban Pemeliharaan Gedung dan Mesin 555.447.733,00 23.414.000,00 Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 562.724.500,00 300.000.000,00 Jumlah 6.565.668.955,00 4.110.433.289,00 Dari tabel diatas, jika dibandingkan dengan belanja pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran yang sebesar Rp5.630.775.267,00 maka terdapat selisih sebesar Rp934.893.688,00 yang dapat terlihat dalam hubungan berikut. Tabel 143. Hubungan antara Beban Pemeliharaan dengan Belanja Pemeliharaan Uraian Nilai Beban Pemeliharaan - LO 6.565.668.955,00 Belanja Pemeliharaan – LRA 5.630.775.267,00 Selisih 934.893.688,00 Penjelasan Selisih Reklasifikasi Belanja BOP PAUD dan Kesetaraan Negeri yang sebelumnya dicatat sebagai Beban Hibah 14.806.000,00 Beban Pemeliharaan Bersumber dari Belanja Barang dan Jasa BOS 920.087.688,00 Jumlah Selisih 934.893.688,00 Dari tabel di atas, hubungan antara Beban Jasa dengan Belanja Jasa dapat diuraikan sebagai berikut.
158. 1.Reklasifikasi Beban Hibah yang berasal dari Belanja BOP PAUD dan Kesetaraan Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp14.806.000,00 karena merupakan kategori Beban Pemeliharaan.
159. 2.Pengklasifikasian Belanja Barang dan Jasa BOS ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp920.087.688,00. Adapun rincian Beban Pemeliharaan per OPD diuraikan pada Lampiran 35. 5.4.2.e Beban Perjalanan Dinas 2022 2021 61.933.277.984,00 39.714.649.506,00 Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan realisasi sebesar Rp61.933.277.984,00. Berdasarkan jenisnya, beban perjalanan dinas dapat diurai sebagai berikut.
160. 1.Beban Perjalanan Dinas bersumber dari Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp45.592.033.709,00.
161. 2.Beban Perjalanan Dinas bersumber dari Belanja Perjalanan Dinas Tetap sebesar Rp27.023.000,00. 520
162. 3.Beban Perjalanan Dinas bersumber dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp16.306.721.275,00.
163. 4.Beban Perjalanan Dinas bersumber dari Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp7.500.000,00 Rincian Beban Perjalanan Dinas per OPD diuraikan pada Lampiran 36. Beban Perjalanan Dinas dihitung dari realisasi Belanja Perjalanan Dinas di tahun 2022 sebesar Rp59.231.613.018,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.701.664.966,00 yang dapat terlihat dalam hubungan berikut. Tabel 144. Hubungan antara Beban Perjalanan Dinas dengan Belanja Perjalanan Dinas Uraian Nilai Belanja Perjalanan Dinas - LRA 59.231.613.018,00 Beban Perjalanan Dinas - LO 61.933.277.984,00 Selisih 2.701.664.966,00 Penjelasan Selisih Mutasi Beban Perjalanan Dinas Menjadi Aset Tak Berwujud (75.326.800,00) Reklasifikasi Belanja BOP PAUD dan Kesetaraan Negeri yang sebelumnya dicatat sebagai Beban Hibah 52.030.000,00 Beban Pemeliharaan Bersumber dari Belanja Barang dan Jasa BOS 2.724.961.766,00 Jumlah Selisih 2.701.664.966,00 Dari tabel di atas, hubungan antara Beban Jasa dengan Belanja Jasa dapat diuraikan sebagai berikut.
164. 1.Terdapat nilai mutasi dari Beban Perjalanan Dinas menjadi Aset Tak Berwujud sebesar Rp75.326.800,00. Mutasi tersebut sebagai bagian dari nilai kapitalisasi Aset Tak Berwujud yang terjadi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
165. 2.Reklasifikasi Beban Hibah yang berasal dari Belanja BOP PAUD dan Kesetaraan Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp52.030.000,00 karena merupakan kategori Beban Perjalanan Dinas.
166. 3.Pengklasifikasian Belanja Barang dan Jasa BOS ke Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp2.724.961.766,00. 5.4.2.f Beban Barang 2022 2021 0,00 20.708.885.193,40 Beban Barang periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan realisasi sebesar Rp0,00 sedangkan pada periode yang sama di Tahun 2021 sebesar Rp20.408.885.193,40. Adapun Beban Barang pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp0,00 sebab telah dilakukan reklasifikasi sesuai SAP untuk dijadikan sebagai kategori Beban Persediaan. 5.4.2.g Beban Hibah 2022 2021 25.749.455.004,00 31.211.840.022,06 Beban Hibah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp25.749.455.004,00 sedangkan pada periode yang sama di tahun 2021 sebesar Rp31.211.840.022,06. 521 Jika dibandingkan dengan Belanja Hibah pada LRA sebesar Rp6.409.512.262,00 maka terdapat selisih sebesar Rp19.339.942.742,00 selisih tersebut berasal dari penambahan Beban Hibah dari pembelian barang yang diserahkan pada masyarakat dan uang yang diserahkan pada masyarakat melalui APBD. Secara umum Hubungan antara Beban Hibah dan Belanja Hibah pada LO dan LRA dapat dirinci sebagai berikut. Tabel 145. Hubungan antara Beban Hibah dengan Belanja Hibah Uraian Nilai Beban Hibah – LO 25.749.455.004,00 Belanja Hibah – LRA 6.409.512.262,00 Selisih 19.339.942.742,00 Penjelasan Selisih Mutasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat menjadi Beban Hibah 4.063.235.000,00 Koreksi Beban Barang Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat sebagai Beban Hibah 15.817.174.742,00 Mutasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Beban Hibah 27.030.000,00 Koreksi Belanja Hibah menjadi Belanja BOS sesuai anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD 883.944.000,00 Koreksi Beban Hibah Barang yang diserahkan ke Masyarakat yang masih menjadi Persediaan (772.531.000,00) Koreksi untuk mengakui Aset Tetap dari Belanja BOP PAUD dan Kesetaraan Negeri (67.563.500,00) Reklas Beban Hibah Bersumber dari Belanja BOP PAUD dan Kesetaraan Negeri menjadi Beban Barang dan Jasa (611.346.500,00) Jumlah Selisih 19.339.942.742,00 Dari tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut.
167. 1.Terdapat penambahan beban hibah yang bersumber dari belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp4.063.235.000,00 yang sebelumnya merupakan komponen belanja barang dan jasa pada LRA.
168. 2.Terjadi koreksi terhadap beban persediaan yang bersumber dari belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp15.817.174.742,00 dicatat sebagai penambah beban hibah.
169. 3.Mutasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Lemari Etalase pada Kecamatan Mawasangka yang kemudian diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp27.030.000,00 dicatat sebagai penambah beban hibah.
170. 4.Adanya koreksi Belanja Hibah yang merupakan Belanja BOS Swasta sebesar Rp883.944.000,00 menjadi Belanja Barang dan Jasa BOS dalam LRA sesuai anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD TA 2022.
171. 5.Koreksi Beban Hibah sebesar Rp67.563.500,00 yang direklas menjadi Aset Tetap bersumber dari belanja BOP PAUD dan Kesetaraan Negeri.
172. 6.Reklasifikasi Beban Hibah sebesar Rp611.346.500,00 yang bersumber dari belanja BOP PAUD dan Kesetaraan Negeri menjadi Beban Barang dan Jasa. Rincian Beban Hibah per OPD diuraikan pada tabel berikut. Tabel 146. Rincian Beban Hibah Per OPD OPD Nilai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.385.132.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7.404.929.941,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 21.000.000,00 Dinas Pangan 626.190.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 1.800.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 654.653.500,00 522 OPD Nilai Dinas Kepemudaan dan Olahraga 1.589.435.000,00 Dinas Perikanan 7.456.018.301,00 Dinas Pertanian 2.124.110.000,00 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 124.819.000,00 Sekretariat Daerah 1.657.454.000,00 Kecamatan Mawasangka 27.030.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 676.883.262,00 Jumlah 25.749.455.004,00 5.4.2.h Beban Bantuan Sosial 2022 2021 14.357.990.588,00 17.463.852.780,00 Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Beban Bantuan Sosial pada tahun 2022 berjumlah sebesar Rp14.357.990.588,00. Sedangkan pada Laporan Realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp2.000.000.000,00. Terdapat selisih sebesar Rp12.357.990.588,00 antara Beban Bantuan Sosial dengan Belanja Bantuan Sosial yang disajikan dalam tabel berikut. Tabel 147. Hubungan antara Beban Bantuan Sosial dengan Belanja Bantuan Sosial Uraian Nilai Beban Bantuan Sosial – LO 14.357.990.588,00 Belanja Bantuan Sosial – LRA 2.000.000.000,00 Selisih 12.357.990.588,00 Penjelasan Selisih Mutasi Beban Jasa atas Iuran Jaminan/Asuransi menjadi Beban Bantuan Sosial 16.794.341.088,00 Pembayaran Utang Belanja Atas Iuran PBPU PEMDA tahun 2021 (4.436.350.500,00) Jumlah Selisih 12.357.990.588,00 Dari tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut.
173. 1.Mutasi Beban Jasa Atas Iuran Jaminan/Asuransi yang menambah Beban Bantuan Sosial sebesar Rp16.794.341.088,00 yang merupakan iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
174. 2.Realisasi utang Belanja atas Iuran PBPU Pemda tahun 2021 sebesar Rp4.436.350.500,00 yang mengurangi beban bantuan sosial tahun 2022 karena telah diakui pada periode sebelumnya. 5.4.2.i Beban Penyisihan Piutang 2022 2021 238.690.424,98 109.865.484,87 Beban Penyisihan Piutang adalah Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Beban penyisihan piutang dipengaruhi oleh pergeseran tahun dalam kelas piutang dan penambahan piutang baru. Realisasi Beban Penyisihan Piutang tahun 2022 yaitu sebesar Rp238.690.424,98, sedangkan pada periode yang sama di tahun 2021 sebesar Rp109.865.484,87. 523 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut.
175. 1.Beban Penyisihan Piutang yang berasal dari Penyisihan Piutang Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp139.712.907,28.
176. 2.Beban Penyisihan Piutang yang berasal dari Penyisihan Piutang Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp12.239.461,80.
177. 3.Beban Penyisihan Piutang yang berasal dari Penyisihan Piutang TGR terealisasi sebesar Rp86.738.055,90. 5.4.2.j Beban Lain-lain 2022 2021 0,00 3.034.107.237,00 Beban Lain-lain pada periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp0,00. Sedangkan pada periode yang sama pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp3.034.107.237,00, nilai Beban Lain-lain tersebut sepenuhnya merupakan realisasi dari penurunan nilai investasi atas investasi Permanen Jangka Panjang Pemerintah Daerah Ke Badan Usaha Milik Daerah yang mengalami kerugian. Nilai tersebut merupakan nilai kerugian atas kegiatan operasional pada PDAM Oeno Liya Tahun 2021. 5.4.2.k Beban Penyusutan 2022 2021 114.674.130.753,13 111.891.125.048,30 Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Dasar perhitungan yang dilakukan adalah sejak tahun perolehan yang didasarkan pada dokumen dan dilakukan perhitungan secara bulanan dengan menggunakan metode garis lurus. Beban Penyusutan Kabupaten Buton Tengah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp114.674.130.753,13. Adapun beban penyusutan TA 2022 dapat dirinci sebagai berikut. Tabel 148. Rincian Beban Penyusutan Per 31 Desember 2022 Uraian Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin 21.587.933.914,56 Gedung dan Bangunan 9.349.497.995,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 75.004.990.097,57 Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap 105.942.422.007,13 Aset Properti Investasi Peralatan dan Mesin 7.846.902.982,00 Bangunan dan Gedung 884.805.764,00 Jumlah Beban Penyusutan Aset Properti Investasi 8.731.708.746,00 Jumlah 114.674.130.753,13 Beban Penyusutan per jenis Aset Tetap tiap OPD akan disajikan lebih rinci pada Lampiran 37. 524 5.4.2.l Beban Amortisasi Aset 2022 2021 265.840.097,00 251.519.089,00 Beban Amortisasi Aset adalah beban yang dihitung atas berkurangnya/susutnya nilai aset tak berwujud dalam satu periode pengakuan. Dasar perhitungan yang dilakukan adalah sejak tahun perolehan yang didasarkan pada dokumen dan dilakukan perhitungan secara bulanan dengan menggunakan metode garis lurus. Beban Amortisasi Kabupaten Buton Tengah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp265.840.097,00, sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp251.519.089,00. 5.4.2.m Beban Transfer 2022 2021 38.613.298.631,00 36.824.787.420,00 Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Realisasi Beban Transfer tahun ini adalah sebesar Rp38.613.298.631,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp36.824.787.420,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer dari LRA sebesar Rp92.807.557.631,00 maka terdapat selisih sebesar Rp54.194.259.000,00. Hubungan antara Beban Transfer LO dan Transfer pada LRA dirinci sebagaimana tabel berikut. Tabel 149. Hubungan antara Beban Transfer LO dan Belanja Transfer pada LRA Uraian Nilai Beban Transfer - LO 38.613.298.631,00 Belanja Transfer - LRA 92.807.557.631,00 Selisih (54.194.259.000,00) Penjelasan Selisih Belanja Transfer - LRA ke Desa bersumber Dana Desa (54.194.259.000,00) Jumlah Selisih (54.194.259.000,00) Dari tabel diatas tergambar bahwa Belanja Transfer ke Desa bersumber Dana Desa yang diperhitungkan dalam Transfer LRA tidak diakui sebagai Beban Transfer. 5.4.3 Surplus/ Defisit dari Operasi 2022 2021 91.949.070.179,23 107.400.816.418,58 Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp91.949.070.179,23. 5.4.4 Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional 2022 2021 2.049.905.436,00 0,00 525 Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Defisit dari Kegiatan Non Operasional selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.049.905.436,00. 5.4.4.a Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 2022 2021 2.049.905.436,00 0,00 Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya pada periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp2.049.905.436,00. Nilai tersebut sepenuhnya merupakan realisasi dari penurunan nilai investasi atas investasi Permanen Jangka Panjang Pemerintah Daerah Ke Badan Usaha Milik Daerah yang mengalami kerugian. Nilai tersebut merupakan nilai kerugian atas kegiatan operasional pada PDAM Oeno Liya Tahun 2022. 5.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa 2022 2021 89.899.164.743,23 107.400.816.418,58 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa adalah selisih antara Surplus/Defisit dari Operasi dan Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp89.899.164.743,23. 5.4.6 Pos Luar Biasa 2022 2021 0,00 368.182.373,00 Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut.
178. 1.Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal TA;
179. 2.Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang;
180. 3.Kejadian diluar kendali entitas pemerintah; dan
181. 4.Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Pos Luar Biasa dalam Laporan ini diperhitungkan dari Belanja Tak Terduga selama tahun 2022 namun tidak terealisasi. Sedangkan pada tahun 2021 Beban Tak Terduga tercatat sebesar Rp368.182.373,00 yang merupakan beban atas pembayaran pengembalian sisa dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2020 ke Kas Umum Negara. 5.4.7 Surplus/ Defisit LO 2022 2021 89.899.164.743,23 107.032.634.045,58 526 Surplus/Defisit dari Laporan Operasi Surplus/defisit yang diperoleh dari kegiatan operasi setelah ditambahkan dengan Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa terealisasi sebesar Rp89.899.164.743,23. 5.5 PENJELASAN KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Berdasarkan Laporan Arus Kas saldo akhir Kas per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp115.669.315.933,55 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 150. Rincian Laporan Arus Kas Uraian 2022 2021 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 177.646.894.898,91 237.752.649.747,19 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (192.202.968.916,00) (186.921.774.269,00) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 0,00 0,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (Transitoris) 22.052.271,00 0,00 Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (14.534.021.746,09) 50.830.875.478,19 Saldo Awal Kas 127.523.376.742,19 76.692.727.076,00 Koreksi SiLPA tahun Lalu (404.054,55) (225.812,00) Saldo Akhir Kas 112.988.950.941,55 127.523.376.742,19 Kas Lainnya di Bendahara 2.680.364.992,00 314.120.933,00 Saldo Akhir Kas Neraca 115.669.315.933,55 127.837.497.675,19 Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama TA berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD termasuk sisa dan kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan tapi belum termasuk Kas Bendahara Pengeluaran pada OPD. Realisasi Penurunan Arus Kas Bersih TA 2022 sebesar Rp14.534.021.746,09, realisasi kas bersih yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut. Tabel 151. Rincian Arus Kas Bersih Uraian 2022 2021 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 177.646.894.898,91 237.752.649.747,19 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (192.202.968.916,00) (186.921.774.269,00) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 0,00 0,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (Transitoris) 22.052.271,00 0,00 Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (14.534.021.746,09) 50.830.875.478,19 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2022 2021 177.646.894.898,91 237.752.649.747,19 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu TA. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi dapat dirinci sebagai berikut. 527 Tabel 152. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi Uraian 2022 2021 Arus Kas Masuk 674.033.441.450,91 673.601.202.380,19 Arus Kas Keluar (496.386.546.552,00) (435.848.552.633,00) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 177.646.894.898,91 237.752.649.747,19
182. 1.Arus Kas Masuk Berdasarkan realisasi Arus Kas masuk dari Aktivitas Operasi TA 2022 adalah sebesar Rp674.033.441.450,91. Realisasi arus kas masuk aktivitas operasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Tabel 153. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi URAIAN 2022 2021 Penerimaan Pajak Daerah 5.038.664.646,00 4.014.410.617,00 Penerimaan Retribusi Daerah 3.530.501.101,00 3.819.736.236,00 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 2.986.992.268,00 2.431.789.253,00 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7.142.525.849,91 8.065.484.913,05 Penerimaan Dana Bagi Hasil 106.279.517.715,00 76.983.724.843,00 Penerimaan Dana Alokasi Umum 335.874.571.202,00 339.470.931.000,00 Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik 73.652.450.118,00 70.908.541.506,00 Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik 61.331.978.333,00 46.407.059.636,00 Penerimaan Dana Insentif Daerah 2.197.552.000,00 10.791.779.000,00 Penerimaan Dana Desa 54.194.259.000,00 65.692.716.000,00 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi 16.818.818.641,00 17.552.039.391,00 Penerimaan Hibah 0,00 22.411.367.000,00 Penerimaan Lainnya 4.985.610.577,00 5.051.622.985,14 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi 674.033.441.450,91 673.601.202.380,19
183. 2.Arus Kas Keluar Berdasarkan realisasi Arus Kas keluar dari Aktivitas Operasi TA 2022 adalah sebesar Rp496.386.546.552,00. Realisasi arus kas masuk aktivitas operasi tersebut dapat dirinci dan sebagai berikut. Tabel 154. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi URAIAN 2022 2021 Pembayaran Pegawai 201.667.516.645,00 192.450.298.712,00 Pembayaran Barang dan Jasa 193.501.960.014,00 134.830.934.366,00 Pembayaran Hibah 6.409.512.262,00 5.681.633.762,00 Pembayaran Bantuan Sosial 2.000.000.000,00 0,00 Pembayaran Bantuan Keuangan 92.807.557.631,00 102.517.503.420,00 Pembayaran Tak Terduga 0,00 368.182.373,00 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi 496.386.546.552,00 435.848.552.633,00 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 2022 2021 192.202.968.916,00 186.921.774.269,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Realisasi meliputi Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar, sebagai berikut. Tabel 155. Rincian Arus Kas Aktivitas Investasi URAIAN 2022 2021 Arus Kas Masuk 0,00 0,00 Arus Kas Keluar (192.202.968.916,00) (186.921.774.269,00) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (192.202.968.916,00) (186.921.774.269,00) 528 Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2022 terjadi defisit sebesar Rp192.202.968.916,00. Tidak terdapat Arus Kas Masuk pada aktivitas investasi. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi digunakan untuk pembentukan dana cadangan, pembayaran belanja modal, meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Aset Lainnya, dengan rincian sebagai berikut. Tabel 156. Rincian Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi URAIAN 2022 2021 Perolehan Tanah 220.943.600,00 10.011.200,00 Perolehan Peralatan dan Mesin 26.000.414.579,00 18.141.766.764,00 Perolehan Gedung dan Bangunan 72.372.896.832,00 74.255.962.713,00 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 84.670.123.224,00 89.325.790.142,00 Perolehan Aset Tetap Lainnya 3.938.590.681,00 1.688.243.450,00 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 5.000.000.000,00 3.500.000.000,00 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi 192.202.968.916,00 186.921.774.269,00 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 2022 2021 22.052.271,00 0,00 Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Meliputi Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar disajikan sebagai berikut. Tabel 157. Rincian Arus Kas Aktivitas Transitoris URAIAN 2022 2021 Arus Kas Masuk 47.136.018.860,00 45.264.520.259,00 Arus Kas Keluar (47.113.966.589,00) (45.264.520.259,00) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 22.052.271,00 0,00
184. 1.Arus kas masuk dari Aktivitas Transitoris adalah sebesar Rp47.136.018.860,00 merupakan penerimaan potongan dari Tabungan Hari Tua (THT), Iuran Asuransi Kesehatan, PPh, PPN, dan Taperum di BUD pada tahun 2022.
185. 2.Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris adalah sebesar Rp47.113.966.589,00 yang terdiri dari pengeluaran atas potongan THT, PPh 21 Gaji, IWP, Taperum, dan PPN di BUD pada tahun 2022.
186. 3.Terdapat saldo pada arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp22.052.271,00 yang merupakan Utang PFK yang sampai 31 Desember 2022 belum terbayarkan yang terdiri dari Utang IWP 1% dan Utang PPh 23 masing-masing sebesar Rp20.713.532,00 dan Rp1.338.739,00 5.5.4 Saldo Akhir Kas 2022 2021 112.988.950.941,55 127.523.376.742,19 Saldo Akhir Kas dalam Laporan Arus Kas tahun 2022 sebesar Rp112.988.950.941,55, yang mutasi nya dapat dijelaskan sebagai berikut.
187. 1.Dari saldo awal sebesar Rp127.523.376.742,19 Terdapat penurunan bersih kas selama periode laporan sebesar Rp14.534.021.746,09.
188. 2.Terdapat koreksi terhadap saldo anggaran lebih tahun sebelumnya sebesar Rp404.054,55 yang merupakan Utang PFK atas sewa lahan ATM pada Dinas Kesehatan TA 2019 yang belum terbayarkan.
189. 3.Dari penambahan antara saldo awal dan kenaikan bersih kas selama periode laporan didapati saldo akhir kas tahun 2022 sebesar Rp115.669.315.933,55. 529 5.6 PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak kumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Pada tahun 2022 terdapat saldo awal ekuitas sebesar Rp1.999.020.247.528,43. Surplus/defisit – LO tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sebesar Rp89.899.164.743,23 merupakan surplus atas kegiatan operasional yang menambah nilai ekuitas pada Neraca sedangkan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar mengakibatkan meningkatnya ekuitas sebesar Rp216.327.146.510,58 sehingga ekuitas akhir dicatat sebesar Rp2.305.246.558.782,24 yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 5.6.1 Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas 2022 2021 0,00 (225.812,00) Tidak terdapat Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas pada tahun 2022. Namun pada tahun 2021 terdapat koreksi yang sepenuhnya merupakan koreksi salah pencatatan saldo awal Dana BOS mengakibatkan saldo awal Dana BOS menurun sebesar Rp225.812,00. Koreksi tersebut merupakan koreksi atas kekeliruan perhitungan sisa Kas Dana BOS TA 2020 yang diperhitungkan sebagai jasa giro yang belum disetor hingga akhir TA 2020, namun setelah dilakukan pengecekan terhadap jasa giro tersebut, ternyata telah disetor di akhir bulan Desember tahun 2020 tetapi jasa giro tersebut dianggap belum disetorkan ke Kas Daerah, sehingga dilakukan koreksi terhadap saldo awal Kas Dana BOS. 5.6.2 Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang 2022 2021 0,00 23.256.728,74 Nilai Ekuitas Awal Piutang Tahun 2022 tidak terkoreksi, namun pada Tahun 2021 terdapat koreksi pada saldo awal piutang sebesar Rp23.256.728,74 yang merupakan koreksi terhadap piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya TA 2020. 5.6.3 Koreksi Nilai Ekuitas Awal Persediaan 2022 2021 (21.565,68) 93.511.300,00 Koreksi Nilai Ekuitas Awal Persediaan yang mengurangi saldo awal persediaan tahun 2022 sebesar Rp21.565,68 yang terjadi pada Dinas Kesehatan berupa koreksi nilai persediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Ibu Hamil. 530 5.6.4 Koreksi Nilai Ekuitas Awal Investasi 2022 2021 (65,00) 0,00 Koreksi Nilai Ekuitas Awal Investasi yang mengurangi saldo awal Penyertaan Modal Pemda tahun 2022 sebesar Rp65,00 yang merupakan penyesuaian nilai Investasi pada PDAM Oeno Liya berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Oeno Liya Tahun Anggaran 2022 yang telah diaudit. 5.6.4 Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap 2022 2021 216.235.323.447,26 21.372.720.551,00 Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap sebesar Rp216.235.323.447,26 yang dapat diuraikan sebagai berikut.
190. 1.Koreksi sebesar Rp148.366.271.991,00 yang merupakan koreksi terhadap saldo awal Aset Tetap Tanah karena adanya penilaian dari KPKNL yang dirinci sebagai berikut. Tabel 158. Rincian Koreksi Aset Tetap Tanah Karena Penilaian OPD Koreksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5.164.515.000,00 Dinas Kesehatan 109.543.999,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 53.700.457.992,00 Dinas Perhubungan 1.781.373.000,00 Dinas Pemuda dan Olahraga 64.250.604.000,00 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 12.120.617.000,00 Sekretariat Daerah 10.574.572.000,00 Kecamatan Mawasangka 227.191.000,00 Kecamatan Gu 437.398.000,00 Jumlah 148.366.271.991,00
191. 2.Koreksi saldo awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp309.825.398,00 atas aset yang sebelumnya tercatat sebagai aset ekstrakomptabel, namun pada TA 2022 menjadi aset tetap karena adanya kapitalisasi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp22.000.000,00 dan Sekretariat Daerah sebesar Rp287.825.398,00.
192. 3.Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan sebesar Rp67.559.226.058,26 sebagai akibat dari penambahan nilai dan masa manfaat atas aset yang baru dikapitalisasi ke aset induknya. 5.6.4 Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lainnya 2022 2021 91.844.694,00 46.812.500,00 Terdapat koreksi terhadap Aset Lainnya sebesar Rp91.844.694,00 yang merupakan koreksi pengurangan terhadap saldo awal akumulasi penyusutan Aset Lain-lain. 5.7 KEWAJIBAN KONTIJENSI Kewajiban Kontinjensi adalah Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak 531 terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas. Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah memiliki beberapa kewajiban potensial yang timbul akibat adanya kejadian pada periode sebelum TA 2022 diantaranya sebagai berikut.
193. 1.Konstruksi jaringan internet pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang telah dibangun pada TA 2018, namun pada realisasi keuangannya belum dilakukan Pembayaran pada pihak ketiga atau belum diakui oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah dikarenakan pada periode tersebut pihak ketiga belum bisa menyelesaikan pelaksanaan pekerjaannya dan adanya kesalahan dalam prosedur pelaksanaannya.
194. 2.Aset tanah bangunan kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah yang berada di Labungkari. Walaupun secara aset telah tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah namun masih ada gugatan dari pihak masyarakat pemberi hibah tanah tersebut hingga sampai saat ini dan masih dalam proses banding ke Kejaksaan Negeri atas kasus tersebut.
195. 3.Aset tanah bangunan Posyandu Kaliwu-liwuto pada Kecamatan Gu yang telah diakui sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah namun masih terjadi gugatan oleh pihak masyarakat dan saat ini masih dalam proses pada Pengadilan Negeri Pasarwajo. 532 BAB 6 PENUTUP Berdasarkan uraian dari bab-bab dimuka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.
196. 1.Penyusunan APBD tahun 2022 sangat dipengaruhi oleh kondisi umum perekonomian Kabupaten Buton Tengah tahun 2022. Berdasarkan data Buton Tengah dalam Angka 2022, secara makro dapat dilihat dari indikator yang mempengaruhi yaitu Produk Domestik Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Investasi, Pendapatan Daerah, dan Belanja Daerah.
197. 2.Beberapa hal yang perlu di pertimbangkan dalam menetapkan Kebijakan Pendapatan Daerah diantaranya adalah sebagai berikut.
a.Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan baik dalam penganggaran maupun pelaksanaan dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan perolehan PAD tahun lalu serta potensi tahun berjalan.
b.Kebijakan Dana Perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun propinsi maka disesuaikan dengan peraturan ketentuan yang telah ditetapkan dari pusat maupun propinsi.
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan kondisi riil yang tengah dihadapi pada saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.
1. 3.Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Buton Tengah maka perlu diambil Kebijakan Belanja Daerah. Adapun kebijakan Belanja Daerah sebagai berikut.
a.Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah terkait dengan pelaksanaan urusan pada tahun 2022 terdiri atas 25 program urusan wajib dan 8 program urusan pilihan serta 6 urusan penunjang. Kewenangan urusan ini diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan.
b.Banyaknya kebutuhan pembangunan maka belanja daerah disusun sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2022 dalam rangka pencapaian target indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022, skala prioritasnya adalah:

(1)Peningkatan infrastruktur Dasar dan Penataan Ruang; (2) Pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang optimal; (3) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); (4) Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan infestasi daerah; (5) Penataan keorganisasian perangkat daerah; dan (6) Mensukseskan pemilihan Kepala Daerah.

4.Kebijakan Pembiayaan Daerah pada tahun 2022 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA).
5.Sebagai bentuk pertanggungjawaban APBD tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menyajikan Laporan Keuangan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintah. Laporan Keuangan yang dihasilkan adalah Neraca, LRA, LO, LAK, LPE, Laporan Perubahan Silpa dan CaLK.
6.Pendapatan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 target dan realisasinya sebagai berikut. Target Pendapatan sebesar Rp 621.414.168.202,00 Realisasi Pendapatan sebesar Rp 674.033.441.450,91 Selisih Lebih Pendapatan sebesar Rp 52.619.273.248,91 533
7.Belanja APBD Pemerintah Kabupaten Buton Tengah tahun 2022 target dan realisasinya sebagai berikut. Target Belanja Daerah sebesar Rp 743.937.544.944,00 Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 683.589.515.468,00 Selisih Kurang Belanja sebesar Rp (60.348.029.476,00)
8.Terjadi defisit pada laporan realisasi sebesar Rp9.556.074.017,09 merupakan selisih antara realisasi Pendapatan dan jumlah realisasi Belanja Daerah.
9.Realisasi Pembiayaan APBD tahun 2022 terdiri atas: Penerimaan Pembiayaan Rp 127.522.972.687,64 Pengeluaran Pembiayaan Rp 5.000.000.000,00 Pembiayaan netto Rp 122.522.972.687,64
10.Saldo anggaran lebih awal tahun 2022 Rp127.523.376.742,19 dan saldo anggaran lebih akhir tahun 2022 Rp112.966.898.670,55.
11.Laporan Operasional terdiri atas: Realisasi Pendapatan Operasional (LO) tahun 2022 Rp 646.574.495.208,83 Realisasi Beban Operasional (LO) Tahun 2022 Rp 554.625.425.029,00 Surplus dari operasi (LO) Rp 91.949.070.179,23 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp 2.049.905.436,00 Beban Tak Terduga dari Pos Luar Biasa (LO) Rp 0,00 Total Surplus (LO) Rp 89.899.164.743,23
12.Total Aset pada Laporan Neraca Pemerintah Kabupaten Buton Tengah tahun 2022 sebesar Rp2.311.611.199.633,07 terdiri dari:

a.Aset Lancar Rp 127.871.670.870,97
b.Investasi Jangka Panjang Rp 21.799.906.153,00
c.Aset Tetap Rp 2.108.571.920.114,09
d.Dana Cadangan Rp 0,00
e.Aset Properti Investasi Rp 15.837.254.125,63
f.Aset Lainnya Rp 37.530.448.369,38
1. 13.Total Beban Penyusutan tahun 2022 Rp114.674.130.753,13. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp660.791.698.206,96.
2. 14.Total Kewajiban Pemerintah Kabupaten Buton Tengah tahun 2022 sebesar Rp6.364.640.850,83 terdiri atas:
a.Kewajiban Jangka Pendek Rp 6.364.640.850,83
b.Kewajiban Jangka Panjang Rp 0,00
1. 15.Saldo Ekuitas awal tahun 2022 sebesar Rp1.999.020.247.528,43 dan Saldo Ekuitas Akhir sebesar Rp2.305.246.558.782,24.
2. 16.Arus Kas tahun 2022 terdiri dari:
a.Arus kas masuk aktivitas operasi Rp 674.033.441.450,91
b.Arus kas keluar aktivitas operasi Rp 496.386.546.552,00
c.Arus kas masuk aktivitas investasi Rp 0,00
d.Arus kas keluar aktivitas investasi Rp 192.202.968.916,00
e.Arus kas masuk aktivitas transitoris Rp 47.136.018.860,00
f.Arus kas keluar aktivitas transitoris Rp 47.113.966.589,00
g.Saldo Awal Kas tahun 2022 Rp 127.523.376.742,19
h.Saldo Akhir Kas di Kas Daerah Rp 112.988.950.941,55
i.Saldo Akhir Kas Bendahara Pengeluaran Rp 0,00
j.Saldo Akhir Kas Bendahara Penerimaan Rp 7.850.987,00
k.Saldo Kas Akhir Bendahara FKTP Rp 41.066.173,00
l.Saldo Kas Akhir Bendahara BOS Rp 394.952,00
m.Koreksi SiLPA Tahun Lalu Rp 404.054,55
n.Saldo Akhir Kas Rp 127.523.376.742,19 534 Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Buton Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah untuk tahun 2022. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan independensi pengelolaan keuangan daerah. Pj. BUPATI BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUP Lampiran KABUPATEN BUTON TENGAH Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 Catatan atas Laporan Keuangan Lampiran 1 TAHUN PIUTANG PAJAK HOTEL P. RUMAH MAKAN P. REKLAME PPJ P.MINERBA PBB SUMB. P 3 BPHTB TOTAL 2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.452,00 0,00 0,00 52.452,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.450,00 0,00 0,00 9.450,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618.492,00 0,00 0,00 618.492,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.216,00 0,00 0,00 61.216,00 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.088,00 0,00 0,00 93.088,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.213,00 0,00 0,00 188.213,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.301,00 0,00 0,00 248.301,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.752,00 0,00 0,00 53.752,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.840,00 0,00 0,00 164.840,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.300,00 0,00 0,00 88.300,00 2021 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0,00 12.019.735,00 0,00 0,00 12.649.735,00 2022 8.395.000,00 833.717.484,00 19.665.000,00 2.490.747.850,00 850.586.898,00 699.803.825,00 0,00 121.508.650,00 5.024.424.707,00 TOTAL 8.395.000,00 833.717.484,00 20.295.000,00 2.490.747.850,00 850.586.898,00 713.413.764,00 0,00 121.508.650,00 5.038.664.646,00 REALISASI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH TA 2022 RINCIAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Hal 1 dari 1 halaman Lampiran 2 Uraian SKPD Perda/ Perkada Anggaran Realisasi % Realisasi TA 2021 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Dinas Kesehatan Perda No. 8 Tahun 2019 1.150.000.000,00 1.107.407.500,00 96,30% 1.317.201.018,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Perda No. 4 Tahun 2020 tentang Pelayanan Kesehatan RSUD 1.220.000.000,00 1.810.417.101,00 148,39% 1.705.011.218,00 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Pelayanan Pasar 50.000.000,00 67.250.000,00 134,50% 85.750.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Bangunan Dinas Pendidikan Perda No. 2 Tahun 2020 Tentang Pemakaian Kekayaan Daerah 16.000.000,00 20.000.000,00 125,00% 20.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah Dinas Kesehatan Perda No. 2 Tahun 2020 Tentang Pemakaian Kekayaan Daerah 0,00 9.135.000,00 0,00% 0,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah Badan Pengelola Keuanagan dan Aset Daerah Perda No. 2 Tahun 2020 Tentang Pemakaian Kekayaan Daerah 0,00 6.300.000,00 0,00% 0,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Pemakaian Ruangan Sekretariat Daerah Perda No. 2 Tahun 2020 Tentang Pemakaian Kekayaan Daerah 50.000.000,00 5.400.000,00 10,80% 12.900.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Pemakaian Alat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perda No. 2 Tahun 2020 Tentang Pemakaian Kekayaan Daerah 300.000.000,00 244.500.000,00 81,50% 312.750.000,00 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Perda No. 2 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Pelabuhan 85.000.000,00 98.238.500,00 115,57% 74.163.000,00 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dinas Pariwisata Perda No 1 Tahun 2016 Tentang Tempat Rekreasi 150.000.000,00 127.061.000,00 84,71% 119.163.000,00 Retribusi Terminal. Dinas Perhubungan Perda No 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Terminal 25.000.000,00 34.792.000,00 139,17% 25.535.500,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 0,00 0,00 0,00% 147.262.500,00 Jumlah 3.046.000.000,00 3.530.501.101,00 115,91% 3.819.736.236,00 RINCIAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Hal 1 dari 1 Halaman Lampiran 3 No Tanggal Nomor Bukti Uraian Realisasi 1 04/01/2022 211/BKU/I/2022/27.. LL- KELEBIHAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN CV BARAKATI JAYA 513,00 2 11/01/2022 211/BKU/I/2022/85.. LL-SET KELEBIHAN PEMBAYARAN CV LAKSAMANA KNSTRKSI 1,00 3 24/01/2022 211/BKU/I/2022/317 LL-SET PENGB PDIP/A ERNESTO 252,00 4 15/02/2022 211/BKU/VI/2022/3948.. LL-PENGB CV CIPTA MANDIRI PEK 99,23 5 23/02/2022 211/BKU/II/2022/900 LL-PENGEM PERJA MUHTAR HADI 66.000,00 6 01/04/2022 211/BKU/IV/2022/1484 Kelebihan Pembayaran Pajak Minerba 9.000,00 7 21/04/2022 211/BKU/IV/2022/2052 Setoran Tidak Teridentifikasi 243.000,00 8 27/04/2022 211/BKU/IV/2022/2529.. LL-KELEBIHAN PEMBAYARAN PENGEM DINKES 0,80 9 27/04/2022 268/BKU/IV/2022/2421 SISA KELEBIHAN PENGEM GJ AN TAHRUN K SETDA/ Pembayaran Potongan Gaji Susulan ASN Sekretariat Daerah Kab. Buton Tengah TAHRUN KABOLOSI,S.Sos .,MM Untuk Bulan Maret 2022 SEBESAR 19.356 19.356,00 10 28/04/2022 211/BKU/IV/2022/2792 LL-PENGEM LBH BYR DNS PERTANIA/ Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas temuan BPK, Honorarium Kegiatan Sekolah (SL) 2021 Dinas Pertanian 8.400.000,00 11 18/05/2022 211/BKU/V/2022/3091.. LL-SET PT SIFA ABADI BUSUO/ Pengembalian temuan atas Kekurangan Volume pekerjaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Tahun anggaran 2021 pada Dinas Perikanan(KELEBIHAN PEMBAYARAN) 156,80 12 18/05/2022 211/BKU/V/2022/3094.. LL- KELEBIHAN PEMBAYARAN CV PRISMA NUSANTARA TEMUAN PU 1.369,92 13 18/05/2022 211/BKU/V/2022/3095.. LL-KELEBIHAN PEMBAYARAN CV MUDA MANDIRI TEMUAN PU 1.061,53 14 25/05/2022 211/BKU/V/2022/3149.. LL- KELEBIHAN PEMBAYARAN DENDS CV ANSKONERI 2021 PUT TEMUAN 0,75 15 25/05/2022 211/BKU/V/2022/3150.. LL- KELEBIHAN PEMBAYARAN SET CV ANSKONARI DNS PUTR 0,80 16 27/05/2022 211/BKU/V/2022/3157.. LL- KELEBIHAN PEMBAYARAN SET CV BOROBUDUR NIAGA SKTI TEMUAN DINAS KOPERASI 38,83 17 30/05/2022 211/BKU/V/2022/3161 LL-RETRI PELKES PKM TALAGA/AZN KELEBIHAN PEMBAYARAN RP 1500 1.500,00 18 31/05/2022 211/BKU/V/2022/3246.. KELEBIHAN PEMBAYARAN TEMUAN KETERLAMBATAN ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN TUGU LABUNGKARI 0,75 19 09/06/2022 211/BKU/VI/2022/3730 LL-SET KLBHN BLNJA SMP 15 BUTENG/TEMUAN 1.380.000,00 20 14/06/2022 211/BKU/VI/2022/3920.. LL- KELEBIHAN PEMBAYARAN PNGEMBALIAN CV LISYANDI 202 718,50 21 14/06/2022 211/BKU/VI/2022/3921.. LL-KELEBIHAN PEMBAYARAN PNGEMBALIAN CV LISYANDI 202 400,31 22 14/06/2022 211/BKU/VI/2022/3922.. LL- KELEBIHAN PEMBayaran PNGEMBALIAN CV ARFAN JAYA 203,75 23 16/06/2022 211/BKU/VI/2022/3923.. LL-PNGEMBALIAN CV ASTARINA LST 251,63 24 27/06/2022 211/BKU/VI/2022/4379 Setoran Tidak Teridentifikasi 1.826.000,00 25 05/07/2022 211/BKU/VII/2022/4899 LL-PJK AIR TANAH PT LABUNGKARI 1.493.000,00 26 05/07/2022 211/BKU/VII/2022/4900 LL-PJK AIR TANAH PT LABUNGKARI 1.505.500,00 27 07/07/2022 211/BKU/VII/2022/5086.. LL-SET CV PRIMA NUSANTARA 42,00 28 09/08/2022 211/BKU/VIII/2022/6594 LL-TEM INSP SDN 4 MWASANGKA 315.000,00 29 10/08/2022 211/BKU/VIII/2022/6624 LL-TEM INSPEKTORAT SDN 31 BUTE 2.665.000,00 30 10/08/2022 211/BKU/VIII/2022/6625 LL-PENGM SDN5 TALAGA RAYA/ TEMUAN DARI INSPEKTORAT 40.000,00 31 06/09/2022 211/BKU/IX/2022/7983 LL-PJK AIR CV LABUNGKRI BENING 1.004.000,00 32 06/09/2022 211/BKU/IX/2022/7984 LL-PJK AIR CV LABUNGKRI BENING 1.556.000,00 33 09/09/2022 211/BKU/IX/2022/8161.. LL-KELEBIHAN PEMBAYARAN PENGM AN SAADIA/DPRD BUTENG 1.554.000,00 34 12/09/2022 211/BKU/IX/2022/8210.. LL-PENGEM TMUAN BOBI ERTANTO 63.600,00 35 31/10/2022 211/BKU/X/2022/10242 LL-KELEBIHAN PEMBAYARAN PENGEM BPK AN SAAL MUSRIMIN 600,00 36 01/11/2022 211/BKU/X/2022/10324.. LL-SET TEMUAN BPK / DANI 30.000,00 37 04/11/2022 211/BKU/X/2022/10734 LL-PJK AIR TANAH CV LABUNGKARI 2.198.000,00 38 15/11/2022 211/BKU/XI/2022/11545 Setoran Tidak Teridentifikasi 187.000,00 39 21/11/2022 211/BKU/XI/2022/11958.. LL-PENGEM PEJADIN APRIYANTO 300.000,00 40 21/12/2022 211/BKU/XII/2022/15545 Setoran Tidak Teridentifikasi 2.232.000,00 41 28/12/2022 268/BKU/XII/2022/17073 LL-KELEBIHAN PENGEM SISA UP DPPKB (Seharusnya hanya senilai 7.386) Kelebihan Penyetoran Sisa UP DPPKB) SEBESAR 6.128 6.128,00 42 28/12/2022 268/BKU/XII/2022/17131 LL-SET SISA UP DNS PERIKANAN 42.682,00 43 29/12/2022 211/BKU/XII/2022/17598 LL-SET PENGEM SATAP 34 BUTENG 50.000,00 44 29/12/2022 211/BKU/XII/2022/17599 LL-SET PENGEM SATAP 34 BUTENG 54.500,00 45 29/12/2022 268/BKU/XII/2022/17531 LL-PENGEM LBH BYR DNS PERIKANA 49.700,00 46 29/12/2022 268/BKU/XII/2022/17532 LL-PENGEM LBH BYR DNS PERIKANA 131.071,00 47 31/12/2022 268/BKU/XII/2022/0000 Kelebihan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang sebelumnya dicatat sebagai jasa giro 2,00 48 31/12/2022 268/BKU/XII/2022/0000 Pengakuan Sisa Kas di Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial (merupakan uang pribadi yang diakui sebagai pendapatan lain-lain) 270,00 Jumlah 27.428.020,60 RINCIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH LAINNYA PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Hal 1 dari 1 halaman Lampiran 4 1 2 3 4 5 PAUD NEGERI 1 TK NEGERI KALIWU-LIWUTO 69797940 Kec. GU 21.420.000,00 2 TK NEGERI WALANDO 69797950 Kec. GU 32.760.000,00 3 TK NEGERI KOLOWA 69797938 Kec. GU 39.450.000,00 4 TK NEGERI PERTIWI LOMBE 69797921 Kec. GU 109.140.000,00 5 TK NEGERI WATULEA 69797928 Kec. GU 76.620.000,00 6 TK NEGERI LAKUDO 69797972 Kec. Lakudo 22.680.000,00 7 TK NEGERI SANGIA JAMPAKA 69752837 Kec. Mawasangka 30.240.000,00 8 TK NEGERI WATOLO 69797948 Kec. Mawasangka 30.870.000,00 9 TK NEGERI TUNAS BANGSA 69797939 Kec. Mawasangka 35.280.000,00 10 TK NEGERI MAWASANGKA 69797901 Kec. Mawasangka 60.480.000,00 11 TK NEGERI PEMBINA MAWASANGKA 69797971 Kec. Mawasangka 105.990.000,00 Total PAUD Negeri 564.930.000,00 PAUD SWASTA 1 TK BANTEA 69797891 Kec. GU 7.560.000,00 2 TAMAN KANAK-KANAK KOO 69752805 Kec. GU 9.450.000,00 3 TK CERIA 70012676 Kec. GU 9.450.000,00 4 TK KUULA WADIABERO 69797992 Kec. GU 9.450.000,00 5 TK LOWU-LOWU 69797968 Kec. GU 11.970.000,00 6 TK KAMAMA 69797924 Kec. GU 13.860.000,00 7 TK WAKEA-KEA 69797903 Kec. GU 17.640.000,00 8 TK WALIKO 69797959 Kec. GU 17.640.000,00 9 TK MAWAR 69752821 Kec. GU 19.530.000,00 10 TK RAHIA 69797905 Kec. GU 20.160.000,00 11 TK ISLAM TERPADU BAABUSSALAM 69984597 Kec. GU 24.570.000,00 12 TK AL IKHLAS 69797955 Kec. Lakudo 4.499.000,00 13 TK MELATI 69797895 Kec. Lakudo 10.080.000,00 14 TAMAN KANAK-KANAK SAILANUL ILMI WONGKO 69797908 Kec. Lakudo 10.710.000,00 15 TK MATAWINE 69797956 Kec. Lakudo 11.340.000,00 16 TAMAN KANAK-KANAK NURUL ILMI 69752819 Kec. Lakudo 12.600.000,00 17 TK AL GHAZALI METERE 69828374 Kec. Lakudo 13.860.000,00 18 TK MEKAR MULYA 69797952 Kec. Lakudo 15.120.000,00 19 TK SATAP NEPA MEKAR 69752817 Kec. Lakudo 17.010.000,00 20 TK PASIR PUTIH 69797964 Kec. Lakudo 20.790.000,00 21 TK PERMATA 69752832 Kec. Lakudo 25.200.000,00 22 TK ISLAM TERPADU AL DAFAH 69967002 Kec. Lakudo 29.610.000,00 23 TK KAMPOLELE 69752841 Kec. Lakudo 32.130.000,00 24 TK MATA ELEO 69797910 Kec. Lakudo 32.760.000,00 25 TK BUNGA KARANG 69752827 Kec. Lakudo 38.430.000,00 26 TK NURHIDAYAH 69797958 Kec. Lakudo 41.580.000,00 27 TK WATANDA BULAWA 1 69967003 Kec. Mawasangka 13.230.000,00 28 TK OENGKOLAKI 69752921 Kec. Mawasangka 17.640.000,00 29 TK LAMBUSILO 69752941 Kec. Mawasangka 18.270.000,00 30 TK BALO BONE 69797925 Kec. Mawasangka 18.900.000,00 31 TK POLINDU 69752956 Kec. Mawasangka 18.900.000,00 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN PENGGUNAAN DANA BOP PAUD No Nama PAUD NPSN Kecamatan Belanja Hibah Hal 1 dari 2 Halaman Lampiran 4 1 2 3 4 5 No Nama PAUD NPSN Kecamatan Belanja Hibah 32 TK WATANDA BULAWA 69752934 Kec. Mawasangka 18.900.000,00 33 TKS MANDIRI DAHIANGO 69752951 Kec. Mawasangka 20.790.000,00 34 TK ARAFAH 69797920 Kec. Mawasangka 21.420.000,00 35 TK GUMANANO 69752936 Kec. Mawasangka 21.420.000,00 36 TKS TUNAS TARBIYAH 69752931 Kec. Mawasangka 22.050.000,00 37 TK ASY-SYARIAH 69797894 Kec. Mawasangka 25.830.000,00 38 TK BARUGA WASILOMATA I 69752924 Kec. Mawasangka 27.720.000,00 39 TK YAA BUNAYA 69830174 Kec. Mawasangka 28.980.000,00 40 TK ISLAM TERPADU AL-IHWAN 69967414 Kec. Mawasangka 32.130.000,00 41 TK AL HIDAYAH 69797912 Kec. Mawasangka 32.760.000,00 42 TK IT WAHDAH ISLAMIYAH MAWASANGKA 69969069 Kec. Mawasangka 38.430.000,00 43 TK AL- MAUN 69752959 Kec. Mawasangka 47.250.000,00 44 TK PAMRI 69797907 Kec. Mawasangka 85.200.000,00 45 TK AL-FATTAH LAKORUA 69797989 Kec. Mawasangka Tengah 14.490.000,00 46 TKLUQMANUL HAKIM 69894150 Kec. Mawasangka Tengah 17.640.000,00 47 TK KURUMAWU JAYA 69797904 Kec. Mawasangka Tengah 20.160.000,00 48 TK AL HIJRAH 69797944 Kec. Mawasangka Tengah 22.050.000,00 49 TK KATUKOBARI 69797922 Kec. Mawasangka Tengah 25.200.000,00 50 TK WATORUMBE 69797914 Kec. Mawasangka Tengah 26.460.000,00 51 TK RUMAMBA 69797885 Kec. Mawasangka Tengah 27.090.000,00 52 TK AL FARIS 69797949 Kec. Mawasangka Tengah 30.240.000,00 53 TK LANGKOMU 69797931 Kec. Mawasangka Tengah 30.240.000,00 54 TK BATA MEKAR 69797977 Kec. Mawasangka Tengah 31.500.000,00 55 TK AR RAYAN LANTONGAU 69797889 Kec. Mawasangka Tengah 32.760.000,00 56 TK AL-AMIN 69797926 Kec. Mawasangka Timur 8.820.000,00 57 TK AL HIDAYAH 69797884 Kec. Mawasangka Timur 10.080.000,00 58 TKS AL-KHAIR BATU BANAWA 69752794 Kec. Mawasangka Timur 11.340.000,00 59 TK AL-IKHLAS 69797943 Kec. Mawasangka Timur 12.600.000,00 60 TK NUR HUDA 69797965 Kec. Mawasangka Timur 12.600.000,00 61 TK NUR AMALIAH 69797993 Kec. Mawasangka Timur 12.600.000,00 62 TK AL IQRA 69797984 Kec. Mawasangka Timur 14.490.000,00 63 TK DHARMA WANITA LAMENA 69797973 Kec. Mawasangka Timur 15.750.000,00 64 TK MANDIRI BARUTA ANALALAKI 70006406 Kec. Sangiawambulu 8.820.000,00 65 TK PPK DESA DODA BAHARI 69797915 Kec. Sangiawambulu 13.860.000,00 66 TK LAKINA LIMBO 2 69830181 Kec. Sangiawambulu 15.750.000,00 67 TK HANDAYANI 69797927 Kec. Sangiawambulu 17.010.000,00 68 TK LAKINA LIMBO 1 69797953 Kec. Sangiawambulu 17.640.000,00 69 TK AL FIRA 69956717 Kec. Talaga Raya 11.340.000,00 70 TK PERMATA WULU 69969068 Kec. Talaga Raya 11.970.000,00 71 TK SAMBALI PERMAI 69956718 Kec. Talaga Raya 16.380.000,00 72 TK KASIH SAYANG BUNDA 69797979 Kec. Talaga Raya 20.790.000,00 73 TK NURUL HIKMAH 69797936 Kec. Talaga Raya 22.680.000,00 74 TK PURNAMA LIWULOMPONA 69797941 Kec. Talaga Raya 26.460.000,00 75 TK NUR HIDAYATULLAH 69797975 Kec. Talaga Raya 27.720.000,00 76 TK SEJARAHTERA TALAGA I 69797994 Kec. Talaga Raya 37.170.000,00 Total PAUD Swasta 1.610.519.000,00 Total Seluruhnya 2.175.449.000,00 Hal 2 dari 2 Halaman Lampiran 5 1 2 3 4 PENDIDIKAN KESETARAAN NEGERI 1 SPNF SKB GU P9970490 Kec. GU 113.980.000,00 Total Pendidkan Kesetaraan Negeri 113.980.000,00 PENDIDIKAN KESETARAAN SWASTA 1 PKBM SINAR METTE LOMBE P9959782 Kec. GU 136.200.000,00 2 PKBM AL-MUNAWWARAH P9970021 Kec. Lakudo 28.500.000,00 3 PKBM TELUK LASONGKO P2965437 Kec. Lakudo 92.700.000,00 4 PKBM NEPA MEKAR P9968104 Kec. Lakudo 166.100.000,00 5 PKBM AL DAFAH P9984575 Kec. Lakudo 209.700.000,00 6 PKBM INSAN STUDY CENTER P9996370 Kec. Mawasangka 241.500.000,00 7 PKBM MULKTIN P9968105 Kec. Mawasangka 39.000.000,00 8 PKBM ULA-ULA SAMA NUSANTARA P9970000 Kec. Mawasangka 130.800.000,00 9 PKBM SEBANGKA SEHOPE P9969999 Kec. Mawasangka 156.000.000,00 10 PKBM TUT WURI HANDAYANI P2964740 Kec. Mawasangka 272.200.000,00 11 PKBM AL-AMIN MAWASANGKA TENGAH P2965439 Kec. Mawasangka Tengah 158.100.000,00 12 PKBM IDAMAN BERSAMA P9954423 Kec. Talaga Raya 32.400.000,00 Total Pendidikan Kesetaraan Swasta 1.663.200.000,00 Total Seluruhnya 1.777.180.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN PENGGUNAAN DANA BOP PENDIDIKAN KESETARAAN No Nama Sekolah NPSN Kecamatan 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Belanja Hibah Hal 1 dari 1 Halaman Lampiran 6 NAMA PENERIMA KETERANGAN JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 1 799/LS/IV/2022 LS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA H.KOSTANTINUS BUKIDE,SH.M.Si/Ketua Gerakan Pramuka Kwarcab Buton Tengah Belanja Hibah kepada Gerakan Pramuka Kwarcab Kabupaten Buton Tengah T.A 2022, Sesuai SPP dan pendukung terlampir 370.000.000,00 2 800/LS/IV/2022 LS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ADAM, S.Ag / Ketua BAPERA Kab. Buton Tengah Belanja Hibah kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Buton Tengah T.A 2021, Sesuai Bukti SPP Terlampir 100.000.000,00 3 3694/LS/XI/2022 LS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA H.KOSTANTINUS BUKIDE,SH.M.Si/Ketua Gerakan Pramuka Kwarcab Buton Tengah Pembayaran Belanja Hibah kepada Gerakan Pramuka Kwarcab Kabupaten Buton Tengah T.A 2022, Sesuai SPP dan pendukung terlampir 400.000.000,00 4 4024/LS/XI/2022 LS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA LA ANDI, S.Sos / Ketua KONI Kabupaten Buton Tengah Pembayaran Belanja Hibah kepada KONI Kabupaten Buton Tengah T.A 2022, Sesuai SPP dan pendukung terlampir 600.000.000,00 5 2078/LS/VII/2022 LS SEKRETARIAT DAERAH La Ode Miru, S.Pd., M.Si., Ketua Pengurus Pembangunan Masjid Nur Hasanah Belanja Hibah Kepada La Ode Miru, S.Pd., M.Si., Ketua Pengurus Pembangunan Masjid Nur Hasanah, Desa Teluk Lasongko, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah TA 2022, sesuai Data Pendukung terlampi 10.000.000,00 6 2079/LS/VII/2022 LS SEKRETARIAT DAERAH ZAMALUDDIN, S.Pd.Gr. ktua panitia pembangunan Masjid Al-Khair Belanja Hibah kpd ZAMALUDDIN, S.Pd.Gr. ktua panitia pembangunan Masjid Al-Khair, ds Batubanawa, Kec.Mastim, Kab. Buteng T.A 2022 sesuai SPP dan bukti terlampir 10.000.000,00 7 2080/LS/VII/2022 LS SEKRETARIAT DAERAH LA SANUFI, S.Pd., SD., Ketua Pengurus Pembangunan Masjid Ar-Rahman Belanja Hibah Kepada LA SANUFI, S.Pd., SD., Ketua Pengurus Pembangunan Masjid Ar-Rahman, Desa La Gili, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah TA 2022, sesuai Data Pendukung terlampir 10.000.000,00 8 2082/LS/VII/2022 LS SEKRETARIAT DAERAH H. AIDI, Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin Belanja Hibah Kepada H. AIDI, Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin, Kelurahan Talaga I, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah TA 2022, sesuai Data Pendukung terlampir 10.000.000,00 9 2083/LS/VII/2022 LS SEKRETARIAT DAERAH HABIRUN, S.H., Ketua Pengurus Pembangunan Masjid Nurul Haq Belanja Hibah Kepada HABIRUN, S.H., Ketua Pengurus Pembangunan Masjid Nurul Haq, Desa Wajo Gu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah TA 2022, sesuai Data Pendukung terlampir 10.000.000,00 10 2084/LS/VII/2022 LS SEKRETARIAT DAERAH RUSDIN, S.Pd.SD. ktua panitia pembangunan Masjid Nurul Falah Belanja Hibah kpd RUSDIN, S.Pd.SD. ktua panitia pembangunan Masjid Nurul Falah, Kelurahan Talaga 1, Kec. Talaga Raya, Kab. Buteng T.A 2022 sesuai SPP dan bukti terlampir 10.000.000,00 11 2085/LS/VII/2022 LS SEKRETARIAT DAERAH MUHIRUN, S.Pd, Ketua Pengurus Pembangunan Masjid Nur Iman Belanja Hibah Kepada MUHIRUN, S.Pd, Ketua Pengurus Pembangunan Masjid Nur Iman, Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah TA 2022, sesuai Data Pendukung terlampir 10.000.000,00 12 2086/LS/VII/2022 LS SEKRETARIAT DAERAH ALEXANDER ERNESTO, S.Pd., Ketua Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan pesta paduan Suara gerejani katolik daerah Kab.Buteng Belanja Hibah kpd ALEXANDER ERNESTO, S.Pd., Ketua Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan pesta paduan Suara gerejani katolik daerah Kab.Buteng T.A 2022 sesuai SPP dan bukti terlampir 50.000.000,00 13 2087/LS/VII/2022 LS SEKRETARIAT DAERAH a.n Hj. Jusniar A.Md.Kep Ketua Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kab. Buton Tengah Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan a.n Hj. Jusniar A.Md.Kep Ketua Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kab. Buton Tengah TA 2022, sesuai Data Pendukung terlampir 50.000.000,00 14 2088/LS/VII/2022 LS SEKRETARIAT DAERAH HASAN, Ketua Pengurus Pembangunan Masjid Haqqul Yakin Belanja Hibah Kepada HASAN, Ketua Pengurus Pembangunan Masjid Haqqul Yakin, Desa Rahia, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah TA 2022, sesuai Data Pendukung terlampir 10.000.000,00 15 2089/LS/VII/2022 LS SEKRETARIAT DAERAH Drs. Muhadas, M.Si, ketua pengurus Pembangunan Masjid Nurul Falah Belanja Hibah kpd Drs. Muhadas, M.Si, ketua pengurus Pembangunan Masjid Nurul Falah, Desa Doda Bahari, Kec. Sangia Wambulu, Kab.Buteng T.A 2022 sesuai SPP dan bukti terlampir 10.000.000,00 16 2096/LS/VII/2022 LS SEKRETARIAT DAERAH Dr.KH.Amaluddin La Mani, Lc., M.A., ketua pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Buteng Belanja Hibah kpd Dr.KH.Amaluddin La Mani, Lc., M.A., ketua pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Buteng T.A 2022 sesuai SPP dan bukti terlampir 50.000.000,00 REALISASI PENYALURAN BELANJA HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 NO NO. SP2D JENIS SUB UNIT REALISASI PENYALURAN Hal 1 dari 2 Halaman Lampiran 6 NAMA PENERIMA KETERANGAN JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 NO NO. SP2D JENIS SUB UNIT REALISASI PENYALURAN 17 2097/LS/VII/2022 LS SEKRETARIAT DAERAH H. ARIFIN NAKI, SKM., Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al-Manja Belanja Hibah Kepada H. ARIFIN NAKI, SKM., Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al-Manja, Desa Baruta Analalaki, Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah TA 2022, sesuai Data Pendukung terlampir 10.000.000,00 18 2098/LS/VII/2022 LS SEKRETARIAT DAERAH LA TAULA, Ketua Pengurus Pembangunan Masjid Ainul Yakin Belanja Hibah Kepada LA TAULA, Ketua Pengurus Pembangunan Masjid Ainul Yakin, Desa Wakeakea, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah TA 2022, sesuai Data Pendukung terlampir 10.000.000,00 19 2099/LS/VII/2022 LS SEKRETARIAT DAERAH LA ODE UDIN, Ketua Pengurus Pembangunan Masjid Al-Muhajirin Belanja Hibah Kepada LA ODE UDIN, Ketua Pengurus Pembangunan Masjid Al-Muhajirin, Desa Lowu-lowu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah TA 2022, sesuai Data Pendukung terlampir 10.000.000,00 20 2100/LS/VII/2022 LS SEKRETARIAT DAERAH SAHARUDDIN, ketua panitia pembangunan masjid Nurul Hikmah Belanja Hibah kpd SAHARUDDIN, ketua panitia pembangunan masjid Nurul Hikmah, Desa Wulu, Kec. Talaga Raya, Kab. Buteng T.A 2022 sesuai SPP dan bukti terlampir 10.000.000,00 21 2101/LS/VII/2022 LS SEKRETARIAT DAERAH H. SANUDDIN, Ketua Pengurus Pembangunan Masjid Nurul Yakin Belanja Hibah Kepada H. SANUDDIN, Ketua Pengurus Pembangunan Masjid Nurul Yakin, Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah TA 2022, sesuai Data Pendukung terlampir 10.000.000,00 22 2102/LS/VII/2022 LS SEKRETARIAT DAERAH LA POSONGGE, Ketua Panitia Pembangunan Masjid At-Taqwa Belanja Hibah Kepada LA POSONGGE, Ketua Panitia Pembangunan Masjid At-Taqwa, Desa Wambuloli, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah TA 2022, sesuai Data Pendukung terlampir 10.000.000,00 23 2103/LS/VII/2022 LS SEKRETARIAT DAERAH LA ARI, Ketua Pengurus Pembangunan Masjid ZK Al-Hikmah Belanja Hibah Kepada LA ARI, Ketua Pengurus Pembangunan Masjid ZK Al-Hikmah, Desa Bantea, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah TA 2022, sesuai Data Pendukung terlampir 10.000.000,00 24 2510/LS/VIII/2022 LS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK FKUB KABUPATEN BUTON TENGAH Pembayaran Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kab. Buton Tengah TA. 2022 Sesuai SPP dan Bukti Terlampir 75.000.000,00 1.855.000.000,00TOTAL Hal 2 dari 2 Halaman Lampiran 7 NAMA PENERIMA KETERANGAN JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 1 2451/LS/VIII/2022 LS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DPC PARTAI GERINDRA BUTON TENGAH BUTON TENGAH Pembayaran Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kab. Buton Tengah TA. 2022 Sesuai SPP dan Bukti Terlampir 18.835.542,00 2 2452/LS/VIII/2022 LS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DPD PARTAI GOLKAR KAB. BUTENG Pembayaran Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik DPD Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kab. Buton Tengah TA. 2022 Sesuai SPP dan Bukti Terlampir 21.445.336,00 3 2509/LS/VIII/2022 LS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DPC PKB KABUPATEN BUTON TENGAH Pembayaran Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kab. Buton Tengah TA. 2022 Sesuai SPP dan Bukti Terlampir 51.262.024,00 4 2614/LS/VIII/2022 LS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK NURMAN, SE / DPC PBB KABUPATEN BUTON TENGAH Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Buton Tengah TA. 2022 Sesuai SPP dan Bukti Terlampir 28.716.072,00 5 2628/LS/VIII/2022 LS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SUHARMAN, S.Pd / DPD PARTAI NASDEM BUTON TENGAH Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik DPD Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Kab. Buton Tengah TA. 2022 Sesuai SPP dan Bukti Terlampir 42.974.052,00 6 2950/LS/IX/2022 LS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DPD PARTAI AMANAT NASIONAL KAB. BUTON TENGAH / ADAM, S. Ag Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Buton Tengah TA. 2022 Sesuai SPP dan Bukti Terlampir 46.501.026,00 7 2956/LS/IX/2022 LS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) KAB. BUTON TENGAH / H. SAMAHUDDIN, SE Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Buton Tengah TA. 2022 Sesuai SPP dan Bukti Terlampir 120.934.352,00 8 4477/LS/XI/2022 LS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA / SABARICE, S.Pd Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Buton Tengah TA. 2022 Sesuai SPP dan Bukti Terlampir 29.066.268,00 9 5279/LS/XII/2022 LS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DPC PARTAI DEMOKRAT KAB. BUTON TENGAH / LA ODE AF'ALU MAHDI Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik DPC Partai Demokrat Kab. Buton Tengah TA. 2022 Sesuai SPP dan Bukti Terlampir 10.297.430,00 10 6352/LS/XII/2022 LS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DPD PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN / H. KAIMUDDIN, SH.I Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik DPD Partai Persatuan Pembangunan Kab. Buton Tengah TA. 2022 Sesuai SPP dan Bukti Terlampir 31.851.160,00 401.883.262,00TOTAL REALISASI PENYALURAN BELANJA HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 NO NO. SP2D JENIS SUB UNIT REALISASI PENYALURAN Hal 1 dari 1 Halaman Lampiran 8 No Uraian 1 Saldo Akhir LKPD TA.2021 127.190.344.063,19 2 Pemindahbukuan dari Kas FKTP 638.582,00 3 Pemindahbukuan dari Kas Bendahara Pengeluaran 1.666.665,00 4 Pemindahbukuan dari Kas Bendahara Penerimaan 47.569,00 5 Saldo Awal setelah Mutasi Kas (1 s.d 4) 127.192.696.879,19 6 Pendapatan LRA 693.146.437.874,91 7 Pendapatan BOS Reguler 20.607.982.500,00- 8 Pendapatan BOS Kinerja 995.000.000,00- 9 Pendapatan BOP PAUD 2.175.449.000,00- 10 Pendapatan BOP Pendidikan Kesetaraan 1.777.180.000,00- 11 Pendapatan FKTP 4.985.610.577,00- 12 Jasa Giro Pada FKTP yang Belum di setorkan ke Kasda 214.910,00- 13 Saldo Kas Bendahara Penerimaan yang Belum di setorkan ke Kasda 12.243.077,00- 14 Pendapatan DBH Pusat TDF-TKD (Saldo pada Setara Kas) 19.108.604.334,00- 15 Pendapatan yang Menambah Kas Daerah (6 s.d 11) 643.484.153.476,91 16 Belanja + Transfer + Pembiayaan 688.589.515.468,00 17 Belanja BOS Sekolah Negeri 20.785.511.548,00- 18 Belanja Hibah BOS Sekolah Swasta 883.944.000,00- 19 Belanja Hibah BOP PAUD 2.175.449.000,00- 20 Belanja Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan 1.777.180.000,00- 21 Belanja FKTP 5.208.571.177,00- 22 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) BUD 22.052.271,00- 23 Belanja BUD (14 s.d 16) 657.736.807.472,00 24 Saldo Akhir Kas (5+12-17) 112.940.042.884,10 Nilai MUTASI KAS DAERAH LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH PERIODE 1 JANUARI 2022 s.d 31 DESEMBER 2022 Hal 1 dari 1 Halaman Lampiran 9 No Uraian 1 Saldo Akhir LKPD TA.2021 127.190.344.063,19 2 Mutasi Debet 637.102.040.585,91 Penjelasan 3 Mutasi Pendapatan 589.289.894.476,91 4 Kontra POS SP2D Keluar 15.333.578,00 5 Setoran Sisa TU 651.790.904,00 6 Setoran Sisa UP 6.649.951,00 7 Pemindahbukuan Kas Bendahara Penerimaan 2021 47.569,00 8 Pemindahbukuan Kas Bendahara Pengeluaran 2021 1.666.665,00 9 Pemindahbukuan Saldo Jasa Giro pada Rek FKTP 638.582,00 10 Potongan Fihak Ketiga 47.136.018.860,00 11 Control (3 s/d 10) 637.102.040.585,91 12 Mutasi Kredit 651.352.341.765,00- Penjelasan 13 SP2D UP 4.698.200.000,00- 14 SP2D GU 29.199.811.998,00- 15 SP2D TU 6.499.505.669,00- 16 SP2D LS 563.840.857.509,00- 17 Potongan Fihak Ketiga 47.113.966.589,00- 18 Control (13 s/d 17) 651.352.341.765,00- 19 Saldo Akhir (1+2+11) 112.940.042.884,10 Nilai KABUPATEN BUTON TENGAH PERIODE 1 JANUARI 2022 s.d 31 DESEMBER 2022 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MUTASI SALDO BUD BERDASARKAN BKU Hal 1 dari 1 Halaman Lampiran 10 Jasa Giro Setor Ke Kasda Sisa Jasa Giro 1 PUSKESMAS ONEWAARA 345980768 11.394.352,00 14.439,00 282.637.122,00 293.891.590,00 125.445,00 292.111,00 279.605,00 12.506,00 137.951,00 2 PUSKESMAS LAKUDO 345967667 35.379.480,00 54.368,00 361.975.588,00 396.526.149,00 774.551,00 628.526,00 610.332,00 18.194,00 792.745,00 3 PUSKESMAS GU 345964101 9.307.996,00 55.125,00 737.037.929,00 746.009.964,00 280.836,00 508.213,00 486.251,00 21.962,00 302.798,00 4 PUSKESMAS RAHIA 345983577 21.661.183,00 68.219,00 92.779.036,00 114.208.187,00 163.813,00 177.370,00 173.449,00 3.921,00 167.734,00 5 PUSKESMAS SANGIAWAMBULU 345985042 5.463.509,00 42.642,00 234.221.383,00 239.457.697,00 184.553,00 107.054,00 100.910,00 6.144,00 190.697,00 6 PUSKESMAS WAMOLO 346000734 49.572.972,00 77.652,00 363.189.405,00 411.605.038,00 1.079.687,00 856.650,00 810.259,00 46.391,00 1.126.078,00 7 PUSKESMAS MASTIM 345979683 3.168.730,00 36.303,00 322.577.573,00 298.231.647,00 27.478.353,00 355.563,00 334.287,00 21.276,00 27.499.629,00 8 PUSKESMAS MASTENG 345978283 30.961.507,00 108.063,00 456.143.061,00 478.616.547,00 8.379.958,00 555.821,00 525.050,00 30.771,00 8.410.729,00 9 PUSKESMAS MAWASANGKA 345976025 44.445.650,00 45.182,00 542.103.907,00 586.093.129,00 411.246,00 586.839,00 573.639,00 13.200,00 424.446,00 10 PUSKESMAS KANAPA-NAPA 345965637 28.242.798,00 41.931,00 288.477.033,00 315.865.686,00 812.214,00 303.152,00 290.970,00 12.182,00 824.396,00 11 PUSKESMAS WAKAMBANGURA 345999554 16.541.223,00 13.136,00 245.609.963,00 261.427.691,00 710.359,00 207.731,00 205.463,00 2.268,00 712.627,00 12 PUSKESMAS TALAGARAYA 345996621 1.610.807,00 67.581,00 824.771.574,00 826.163.321,00 151.479,00 693.341,00 686.997,00 6.344,00 157.823,00 13 PUSKESMAS WADIABERO 821626274 753.836,00 3.364,00 94.019.528,00 94.622.090,00 147.910,00 66.679,00 61.567,00 5.112,00 153.022,00 14 PUSKESMAS WATORUMBEBATA 821624028 5.946.402,00 10.577,00 140.067.475,00 145.852.441,00 150.859,00 158.780,00 144.141,00 14.639,00 165.498,00 TOTAL 264.450.445,00 638.582,00 4.985.610.577,00 5.208.571.177,00 40.851.263,00 5.497.830,00 5.282.920,00 214.910,00 41.066.173,00 Total Saldo RINCIAN MUTASI KAS PADA FKTP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH PERIODE 1 JANUARI 2022 s.d 31 DESEMBER 2022 Jasa Giro TA 2022 Belanja Saldo Operasional FKTP No Nama FKTP Nomor Rekening Saldo Awal LKPD 2021 Setoran Jasa Giro TA 2021 Pendapatan Hal 1 dari 1 Halaman Lampiran 11 Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Aset Tetap Lainnya SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SD NEGERI 1 GU 792.000,00 267.498.000,00 252.310.000,00 15.000.000,00 980.000,00 268.290.000,00 0,00 2 SD NEGERI 2 GU 396.000,00 53.064.000,00 44.756.000,00 8.700.000,00 0,00 53.456.000,00 4.000,00 3 SD NEGERI 3 GU 396.000,00 72.864.000,00 60.884.400,00 8.600.000,00 3.775.600,00 73.260.000,00 0,00 4 SD NEGERI 4 GU 396.000,00 239.984.000,00 191.785.269,00 42.760.000,00 5.834.731,00 240.380.000,00 0,00 5 SD NEGERI 5 GU 792.000,00 221.958.000,00 193.891.700,00 12.200.000,00 16.658.300,00 222.750.000,00 0,00 6 SD NEGERI 6 GU 792.000,00 250.668.000,00 238.130.000,00 6.440.000,00 6.890.000,00 251.460.000,00 0,00 7 SD NEGERI 7 GU 396.000,00 165.924.000,00 152.766.000,00 8.396.000,00 5.158.000,00 166.320.000,00 0,00 8 SD NEGERI 8 GU 796.000,00 105.134.000,00 101.430.000,00 4.500.000,00 0,00 105.930.000,00 0,00 9 SD NEGERI 9 GU 396.000,00 95.634.000,00 91.091.300,00 3.700.000,00 1.238.700,00 96.030.000,00 0,00 10 SD NEGERI 10 GU 396.000,00 115.434.000,00 103.381.000,00 11.000.000,00 1.449.000,00 115.830.000,00 0,00 11 SD NEGERI 11 GU 396.000,00 100.584.000,00 90.774.300,00 5.434.500,00 4.771.200,00 100.980.000,00 0,00 12 SD NEGERI 12 GU 792.000,00 410.508.000,00 355.334.043,00 40.665.799,00 15.300.158,00 411.300.000,00 0,00 13 SD NEGERI 13 GU 396.000,00 92.664.000,00 90.928.100,00 1.400.000,00 731.900,00 93.060.000,00 0,00 14 SD NEGERI 14 GU 396.000,00 55.044.000,00 49.648.800,00 2.500.000,00 3.287.200,00 55.436.000,00 4.000,00 15 SD NEGERI 15 GU 396.000,00 91.674.000,00 76.318.100,00 7.700.000,00 8.051.900,00 92.070.000,00 0,00 16 SD NEGERI 16 GU 396.000,00 76.824.000,00 67.750.400,00 6.424.000,00 3.045.600,00 77.220.000,00 0,00 17 SD NEGERI 1 MAWASANGKA TIMUR 396.000,00 116.424.000,00 84.760.000,00 32.060.000,00 0,00 116.820.000,00 0,00 18 SD NEGERI 2 MAWASANGKA TIMUR 396.000,00 48.114.000,00 48.510.000,00 0,00 0,00 48.510.000,00 0,00 19 SD NEGERI 3 MAWASANGKA TIMUR 396.000,00 61.974.000,00 52.372.000,00 3.600.000,00 6.398.000,00 62.370.000,00 0,00 20 SD NEGERI 4 MAWASANGKA TIMUR 396.000,00 62.964.000,00 51.040.700,00 11.000.000,00 1.319.300,00 63.360.000,00 0,00 21 SD NEGERI 5 MAWASANGKA TIMUR 396.000,00 133.254.000,00 122.665.000,00 10.100.000,00 885.000,00 133.650.000,00 0,00 22 SD NEGERI 6 MAWASANGKA TIMUR 396.000,00 70.884.000,00 62.364.400,00 1.496.000,00 7.419.600,00 71.280.000,00 0,00 23 SD NEGERI 7 MAWASANGKA TIMUR 396.000,00 66.924.000,00 59.895.000,00 7.425.000,00 0,00 67.320.000,00 0,00 24 SD NEGERI 8 MAWASANGKA TIMUR 396.000,00 106.524.000,00 85.670.000,00 21.250.000,00 0,00 106.920.000,00 0,00 25 SD NEGERI 1 TALAGA RAYA 792.000,00 238.788.000,00 212.382.700,00 14.050.000,00 13.147.300,00 239.580.000,00 0,00 26 SD NEGERI 2 TALAGA RAYA 792.000,00 200.178.000,00 173.018.600,00 6.223.400,00 21.728.000,00 200.970.000,00 0,00 27 SD NEGERI 3 TALAGA RAYA 396.000,00 129.294.000,00 113.082.124,00 9.594.176,00 7.013.700,00 129.690.000,00 0,00 28 SD NEGERI 4 TALAGA RAYA 396.000,00 105.534.000,00 103.653.000,00 0,00 2.277.000,00 105.930.000,00 0,00 29 SD NEGERI 5 TALAGA RAYA 396.000,00 109.494.000,00 101.350.200,00 3.030.000,00 5.509.800,00 109.890.000,00 0,00 30 SD NEGERI 6 TALAGA RAYA 396.000,00 153.054.000,00 130.155.900,00 14.885.900,00 8.408.200,00 153.450.000,00 0,00 31 SD NEGERI 7 TALAGA RAYA 792.000,00 322.938.000,00 251.910.600,00 39.090.900,00 32.728.500,00 323.730.000,00 0,00 32 SD NEGERI 8 TALAGA RAYA 396.000,00 145.584.000,00 126.012.763,00 17.250.000,00 2.717.237,00 145.980.000,00 0,00 33 SD NEGERI 9 TALAGA RAYA 792.000,00 379.368.000,00 343.820.000,00 9.500.000,00 26.840.000,00 380.160.000,00 0,00 34 SD NEGERI 1 LAKUDO 396.000,00 89.694.000,00 87.751.000,00 1.146.000,00 1.193.000,00 90.090.000,00 0,00 35 SD NEGERI 2 LAKUDO 396.000,00 154.044.000,00 135.605.000,00 17.905.000,00 930.000,00 154.440.000,00 0,00 Sisa Saldo RINCIAN MUTASI KAS DANA BOS SD PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH Per 31 Desember 2022 No Nama Sekolah Saldo Awal Total Penerimaan BOS 2022 Rincian Belanja Total Belanja Hal 1 dari 3 Halaman Lampiran 11 Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Sisa SaldoNo Nama Sekolah Saldo Awal Total Penerimaan BOS 2022 Rincian Belanja Total Belanja 36 SD NEGERI 3 LAKUDO 396.000,00 243.944.000,00 185.362.000,00 55.052.351,00 3.925.649,00 244.340.000,00 0,00 37 SD NEGERI 4 LAKUDO 396.000,00 123.354.000,00 107.921.000,00 15.829.000,00 0,00 123.750.000,00 0,00 38 SD NEGERI 5 LAKUDO 396.000,00 138.204.000,00 100.008.900,00 34.350.000,00 4.241.100,00 138.600.000,00 0,00 39 SD NEGERI 6 LAKUDO 396.000,00 107.514.000,00 103.910.000,00 4.000.000,00 0,00 107.910.000,00 0,00 40 SD NEGERI 7 LAKUDO 396.000,00 196.074.000,00 184.744.903,00 3.885.000,00 7.840.097,00 196.470.000,00 0,00 41 SD NEGERI 8 LAKUDO 396.000,00 122.364.000,00 98.294.300,00 20.800.000,00 3.665.700,00 122.760.000,00 0,00 42 SD NEGERI 9 LAKUDO 396.000,00 98.604.000,00 94.768.000,00 4.232.000,00 0,00 99.000.000,00 0,00 43 SD NEGERI 10 LAKUDO 396.000,00 170.334.000,00 167.130.000,00 3.600.000,00 0,00 170.730.000,00 0,00 44 SD NEGERI 11 LAKUDO 396.000,00 193.644.000,00 172.110.000,00 13.846.000,00 8.084.000,00 194.040.000,00 0,00 45 SD NEGERI 12 LAKUDO 396.000,00 173.411.500,00 129.447.800,00 34.950.000,00 9.409.700,00 173.807.500,00 0,00 46 SD NEGERI 13 LAKUDO 396.000,00 168.894.000,00 148.376.800,00 5.032.000,00 15.881.200,00 169.290.000,00 0,00 47 SD NEGERI 14 LAKUDO 396.000,00 190.674.000,00 152.622.000,00 31.050.000,00 7.398.000,00 191.070.000,00 0,00 48 SD NEGERI 15 LAKUDO 396.000,00 62.964.000,00 56.703.250,00 2.207.750,00 4.449.000,00 63.360.000,00 0,00 49 SD NEGERI 16 LAKUDO 396.000,00 126.324.000,00 98.360.100,00 22.050.000,00 6.309.900,00 126.720.000,00 0,00 50 SD NEGERI 17 LAKUDO 396.000,00 86.724.000,00 73.920.000,00 13.200.000,00 0,00 87.120.000,00 0,00 51 SD NEGERI 18 LAKUDO 396.000,00 179.784.000,00 163.334.489,00 14.219.011,00 2.626.500,00 180.180.000,00 0,00 52 SD NEGERI 19 LAKUDO 396.000,00 115.434.000,00 102.441.900,00 6.250.000,00 7.138.100,00 115.830.000,00 0,00 53 SD NEGERI 20 LAKUDO 396.000,00 189.684.000,00 159.121.600,00 30.958.400,00 0,00 190.080.000,00 0,00 54 SD NEGERI 1 MAWASANGKA 792.000,00 279.378.000,00 256.275.000,00 16.400.000,00 7.495.000,00 280.170.000,00 0,00 55 SD NEGERI 2 MAWASANGKA 396.000,00 100.584.000,00 96.924.000,00 250.000,00 3.806.000,00 100.980.000,00 0,00 56 SD NEGERI 3 MAWASANGKA 396.000,00 231.264.000,00 194.442.300,00 21.985.000,00 15.232.700,00 231.660.000,00 0,00 57 SD NEGERI 4 MAWASANGKA 792.000,00 235.818.000,00 228.184.000,00 3.000.000,00 5.426.000,00 236.610.000,00 0,00 58 SD NEGERI 5 MAWASANGKA 396.000,00 173.844.000,00 164.240.000,00 10.000.000,00 0,00 174.240.000,00 0,00 59 SD NEGERI 6 MAWASANGKA 396.000,00 120.384.000,00 109.420.300,00 5.165.000,00 6.194.700,00 120.780.000,00 0,00 60 SD NEGERI 7 MAWASANGKA 792.000,00 259.578.000,00 200.509.000,00 47.850.000,00 12.011.000,00 260.370.000,00 0,00 61 SD NEGERI 8 MAWASANGKA 396.000,00 207.504.000,00 170.782.000,00 30.210.000,00 6.908.000,00 207.900.000,00 0,00 62 SD NEGERI 9 MAWASANGKA 396.000,00 195.624.000,00 167.432.000,00 20.200.000,00 8.388.000,00 196.020.000,00 0,00 63 SD NEGERI 10 MAWASANGKA 396.000,00 96.624.000,00 92.965.900,00 2.800.000,00 1.254.100,00 97.020.000,00 0,00 64 SD NEGERI 11 MAWASANGKA 396.000,00 138.204.000,00 119.550.000,00 13.600.000,00 5.450.000,00 138.600.000,00 0,00 65 SD NEGERI 12 MAWASANGKA 396.000,00 212.454.000,00 194.868.000,00 14.950.000,00 3.032.000,00 212.850.000,00 0,00 66 SD NEGERI 13 MAWASANGKA 396.000,00 86.724.000,00 87.120.000,00 0,00 0,00 87.120.000,00 0,00 67 SD NEGERI 14 MAWASANGKA 396.000,00 214.434.000,00 162.637.000,00 45.998.000,00 6.195.000,00 214.830.000,00 0,00 68 SD NEGERI 15 MAWASANGKA 396.000,00 143.154.000,00 128.335.500,00 5.995.000,00 9.219.500,00 143.550.000,00 0,00 69 SD NEGERI 16 MAWASANGKA 396.000,00 111.474.000,00 94.024.000,00 6.998.000,00 10.848.000,00 111.870.000,00 0,00 70 SD NEGERI 17 MAWASANGKA 396.000,00 144.144.000,00 129.255.600,00 12.734.900,00 2.549.500,00 144.540.000,00 0,00 71 SD NEGERI 18 MAWASANGKA 396.000,00 116.424.000,00 103.673.500,00 10.463.300,00 2.683.200,00 116.820.000,00 0,00 72 SD NEGERI 19 MAWASANGKA 396.000,00 199.584.000,00 154.883.000,00 43.200.000,00 1.897.000,00 199.980.000,00 0,00 73 SD NEGERI 20 MAWASANGKA 396.000,00 106.524.000,00 105.096.800,00 0,00 1.823.200,00 106.920.000,00 0,00 74 SD NEGERI 21 MAWASANGKA 396.000,00 178.794.000,00 158.739.000,00 13.770.000,00 6.681.000,00 179.190.000,00 0,00 Hal 2 dari 3 Halaman Lampiran 11 Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Sisa SaldoNo Nama Sekolah Saldo Awal Total Penerimaan BOS 2022 Rincian Belanja Total Belanja 75 SD NEGERI 22 MAWASANGKA 396.000,00 101.574.000,00 96.801.000,00 800.000,00 4.369.000,00 101.970.000,00 0,00 76 SD NEGERI 1 MAWASANGKA TENGAH 396.000,00 148.104.000,00 120.905.200,00 19.927.300,00 7.667.500,00 148.500.000,00 0,00 77 SD NEGERI 2 MAWASANGKA TENGAH 396.000,00 193.644.000,00 171.490.000,00 22.550.000,00 0,00 194.040.000,00 0,00 78 SD NEGERI 3 MAWASANGKA TENGAH 396.000,00 166.914.000,00 135.662.800,00 26.256.200,00 5.391.000,00 167.310.000,00 0,00 79 SD NEGERI 4 MAWASANGKA TENGAH 396.000,00 189.684.000,00 159.739.900,00 16.400.000,00 13.940.100,00 190.080.000,00 0,00 80 SD NEGERI 5 MAWASANGKA TENGAH 396.000,00 196.614.000,00 152.710.000,00 44.300.000,00 0,00 197.010.000,00 0,00 81 SD NEGERI 6 MAWASANGKA TENGAH 396.000,00 125.334.000,00 123.018.500,00 0,00 2.711.500,00 125.730.000,00 0,00 82 SD NEGERI 7 MAWASANGKA TENGAH 396.000,00 152.064.000,00 113.666.200,00 19.500.000,00 19.293.800,00 152.460.000,00 0,00 83 SD NEGERI 8 MAWASANGKA TENGAH 396.000,00 88.704.000,00 89.100.000,00 0,00 0,00 89.100.000,00 0,00 84 SD NEGERI 9 MAWASANGKA TENGAH 396.000,00 134.244.000,00 73.164.000,00 56.800.000,00 4.676.000,00 134.640.000,00 0,00 85 SD NEGERI 1 SANGIA WAMBULU 396.000,00 54.054.000,00 43.050.000,00 11.400.000,00 0,00 54.450.000,00 0,00 86 SD NEGERI 2 SANGIA WAMBULU 396.000,00 144.944.000,00 92.216.201,00 49.755.500,00 3.368.299,00 145.340.000,00 0,00 87 SD NEGERI 3 SANGIA WAMBULU 396.000,00 154.844.000,00 108.115.235,00 44.850.000,00 2.274.765,00 155.240.000,00 0,00 88 SD NEGERI 4 SANGIA WAMBULU 396.000,00 167.904.000,00 147.480.900,00 20.819.100,00 0,00 168.300.000,00 0,00 89 SD NEGERI 5 SANGIA WAMBULU 396.000,00 105.534.000,00 103.450.000,00 0,00 2.480.000,00 105.930.000,00 0,00 90 SD NEGERI 6 SANGIA WAMBULU 396.000,00 80.784.000,00 76.550.000,00 4.630.000,00 0,00 81.180.000,00 0,00 91 SD NEGERI 7 SANGIA WAMBULU 396.000,00 55.044.000,00 54.440.000,00 1.000.000,00 0,00 55.440.000,00 0,00 Total Sekolah Dasar Negeri 40.792.000,00 13.610.925.500,00 11.786.692.277,00 1.385.095.487,00 479.921.736,00 13.651.709.500,00 8.000,00 SEKOLAH DASAR SWASTA 1 SD PESRA AL-AMIN 0,00 131.274.000,00 112.091.300,00 9.140.000,00 10.042.700,00 131.274.000,00 0,00 2 SD INTEGRAL ALI BIN ABI THALIB 0,00 102.564.000,00 97.564.000,00 5.000.000,00 0,00 102.564.000,00 0,00 3 SD ISLAM TERPADU AL-IHWAN BUTON TENGAH 0,00 219.834.000,00 199.644.676,00 16.500.000,00 3.689.324,00 219.834.000,00 0,00 4 SD INTEGRAL AS-SHIDDIQ MANAZIRI 0,00 43.560.000,00 43.560.000,00 0,00 0,00 43.560.000,00 0,00 Total Sekolah Dasar Swasta 0,00 497.232.000,00 452.859.976,00 30.640.000,00 13.732.024,00 497.232.000,00 0,00 Total Seluruhnya 40.792.000,00 14.108.157.500,00 12.239.552.253,00 1.415.735.487,00 493.653.760,00 14.148.941.500,00 8.000,00 Hal 3 dari 3 Halaman Lampiran 12 Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Aset Tetap Lainnya SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SMP NEGERI 1 BUTON TENGAH 1.476.000,00 579.084.000,00 488.307.100,00 57.974.100,00 34.278.800,00 580.560.000,00 0,00 2 SMP NEGERI 2 BUTON TENGAH 492.000,00 215.988.000,00 213.330.000,00 3.150.000,00 0,00 216.480.000,00 0,00 3 SMP NEGERI 3 BUTON TENGAH 984.000,00 274.536.000,00 264.839.000,00 10.681.000,00 0,00 275.520.000,00 0,00 4 SMP NEGERI 4 BUTON TENGAH 984.000,00 529.146.000,00 497.117.500,00 11.155.500,00 21.857.000,00 530.130.000,00 0,00 5 SMP NEGERI 5 BUTON TENGAH 492.000,00 224.488.000,00 192.879.978,00 27.200.000,00 4.900.022,00 224.980.000,00 0,00 6 SMP NEGERI 6 BUTON TENGAH 984.000,00 342.186.000,00 317.261.400,00 19.980.000,00 5.928.600,00 343.170.000,00 0,00 7 SMP NEGERI 7 BUTON TENGAH 1.476.000,00 627.054.000,00 612.046.000,00 13.500.000,00 2.984.000,00 628.530.000,00 0,00 8 SMP NEGERI 8 BUTON TENGAH 492.000,00 291.708.000,00 228.331.500,00 49.054.672,00 14.426.876,00 291.813.048,00 386.952,00 9 SMP NEGERI 9 BUTON TENGAH 492.000,00 197.538.000,00 175.473.500,00 13.549.000,00 9.007.500,00 198.030.000,00 0,00 10 SMP NEGERI 10 BUTON TENGAH 984.000,00 322.506.000,00 268.218.500,00 29.136.500,00 26.135.000,00 323.490.000,00 0,00 11 SMP NEGERI 11 BUTON TENGAH 984.000,00 320.046.000,00 256.647.000,00 52.000.000,00 12.383.000,00 321.030.000,00 0,00 12 SMP NEGERI 12 BUTON TENGAH 492.000,00 168.018.000,00 131.896.000,00 18.400.000,00 18.214.000,00 168.510.000,00 0,00 13 SMP NEGERI 13 BUTON TENGAH 492.000,00 113.898.000,00 94.816.000,00 11.814.000,00 7.760.000,00 114.390.000,00 0,00 14 SMP NEGERI 14 BUTON TENGAH 492.000,00 222.138.000,00 209.130.000,00 13.500.000,00 0,00 222.630.000,00 0,00 15 SMP NEGERI 15 BUTON TENGAH 492.000,00 354.868.000,00 314.089.778,00 32.050.000,00 9.220.222,00 355.360.000,00 0,00 16 SMP NEGERI 16 BUTON TENGAH 492.000,00 127.428.000,00 126.271.000,00 0,00 1.649.000,00 127.920.000,00 0,00 17 SMP SATU ATAP NEGERI 17 BUTON TENGAH 492.000,00 56.088.000,00 55.580.000,00 0,00 1.000.000,00 56.580.000,00 0,00 18 SMP NEGERI 18 BUTON TENGAH 492.000,00 182.778.000,00 183.270.000,00 0,00 0,00 183.270.000,00 0,00 19 SMP SATU ATAP NEGERI 19 BUTON TENGAH 492.000,00 133.578.000,00 130.151.000,00 2.200.000,00 1.719.000,00 134.070.000,00 0,00 20 SMP SATU ATAP NEGERI 20 BUTON TENGAH 492.000,00 182.668.000,00 169.228.689,00 7.500.000,00 6.431.311,00 183.160.000,00 0,00 21 SMP SATU ATAP NEGERI 21 BUTON TENGAH 492.000,00 73.308.000,00 73.800.000,00 0,00 0,00 73.800.000,00 0,00 22 SMP NEGERI 22 BUTON TENGAH 984.000,00 347.106.000,00 319.646.000,00 28.444.000,00 0,00 348.090.000,00 0,00 23 SMP SATU ATAP NEGERI 23 BUTON TENGAH 492.000,00 38.868.000,00 36.971.900,00 0,00 2.388.100,00 39.360.000,00 0,00 24 SMP NEGERI 24 BUTON TENGAH 3.813.000,00 216.357.000,00 189.096.000,00 14.540.000,00 16.534.000,00 220.170.000,00 0,00 25 SMP SATU ATAP NEGERI 25 BUTON TENGAH 492.000,00 30.258.000,00 30.100.000,00 650.000,00 0,00 30.750.000,00 0,00 26 SMP SATU ATAP NEGERI 26 BUTON TENGAH 492.000,00 214.218.000,00 162.450.608,00 37.550.000,00 14.709.392,00 214.710.000,00 0,00 27 SMP NEGERI 27 BUTON TENGAH 492.000,00 239.358.000,00 216.433.000,00 14.199.000,00 9.218.000,00 239.850.000,00 0,00 28 SMP SATU ATAP NEGERI 28 BUTON TENGAH 492.000,00 76.998.000,00 72.454.000,00 0,00 5.036.000,00 77.490.000,00 0,00 29 SMP SATU ATAP NEGERI 29 BUTON TENGAH 492.000,00 46.248.000,00 46.740.000,00 0,00 0,00 46.740.000,00 0,00 30 SMP SATU ATAP NEGERI 30 BUTON TENGAH 492.000,00 120.048.000,00 117.734.000,00 0,00 2.806.000,00 120.540.000,00 0,00 31 SMP SATU ATAP NEGERI 31 BUTON TENGAH 492.000,00 47.478.000,00 45.469.500,00 0,00 2.500.500,00 47.970.000,00 0,00 32 SMP SATU ATAP NEGERI 32 BUTON TENGAH 492.000,00 41.328.000,00 41.820.000,00 0,00 0,00 41.820.000,00 0,00 33 SMP NEGERI 33 BUTON TENGAH 492.000,00 81.918.000,00 70.669.900,00 3.000.000,00 8.740.100,00 82.410.000,00 0,00 34 SMP SATU ATAP NEGERI 34 BUTON TENGAH 1.599.000,00 68.880.000,00 66.729.000,00 3.750.000,00 0,00 70.479.000,00 0,00 Total Sekolah Menengah Pertama Negeri 26.076.000,00 7.108.113.000,00 6.418.997.853,00 474.977.772,00 239.826.423,00 7.133.802.048,00 386.952,00 Total Belanja Sisa Saldo RINCIAN MUTASI KAS DANA BOS SMP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH Per 31 Desember 2022 No Nama Sekolah Saldo Awal Total Penerimaan BOS 2022 Rincian Belanja Hal 1 dari 2 Halaman Lampiran 12 Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Total Belanja Sisa SaldoNo Nama Sekolah Saldo Awal Total Penerimaan BOS 2022 Rincian Belanja SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SMP PESRA AL-AMIN MAWASANGKA 0,00 126.198.000,00 108.212.600,00 10.300.000,00 7.685.400,00 126.198.000,00 0,00 2 SMP INTEGRAL ALI BIN ABI THALIB 0,00 106.518.000,00 102.768.000,00 3.750.000,00 0,00 106.518.000,00 0,00 3 SMP BINA BAKTI MAWASANGKA 0,00 59.778.000,00 59.778.000,00 0,00 0,00 59.778.000,00 0,00 4 SMP ISLAM TERPADU AL-IHWAN 0,00 69.618.000,00 67.655.000,00 0,00 1.963.000,00 69.618.000,00 0,00 5 SMP IT AL DAFAH LOLIBU 0,00 24.600.000,00 20.486.000,00 0,00 4.114.000,00 24.600.000,00 0,00 Total Sekolah Menengah Pertama Negeri 0,00 386.712.000,00 358.899.600,00 14.050.000,00 13.762.400,00 386.712.000,00 0,00 Total Seluruhnya 26.076.000,00 7.494.825.000,00 6.777.897.453,00 489.027.772,00 253.588.823,00 7.520.514.048,00 386.952,00 Hal 2 dari 2 Halaman Lampiran 13 TAHUN PIUTANG PAJAK HOTEL P. HIBURAN/TV KABEL P. RUMAH MAKAN P. REKLAME PPJ P.MINERBA PBB SUMB. P 3 BPHTB TOTAL 2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.343.950,00 0,00 0,00 1.343.950,00 2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739.813,00 0,00 0,00 739.813,00 2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.458.801,00 0,00 0,00 2.458.801,00 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.728.580,00 0,00 0,00 3.728.580,00 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.666.339,00 0,00 0,00 5.666.339,00 2007 0,00 6.666.000,00 168.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 26.711.351,00 29.078.000,00 0,00 66.623.351,00 2008 240.000,00 8.032.800,00 168.000,00 7.510.000,00 0,00 0,00 13.834.128,00 87.106.500,00 0,00 116.891.428,00 2009 90.000,00 13.611.000,00 168.000,00 5.950.000,00 0,00 41.877.300,00 19.568.333,00 26.947.500,00 0,00 108.212.133,00 2010 0,00 0,00 168.000,00 840.000,00 0,00 21.359.500,00 22.792.518,00 5.269.500,00 0,00 50.429.518,00 2011 0,00 0,00 288.000,00 1.560.000,00 0,00 232.054.100,00 22.749.303,00 0,00 0,00 256.651.403,00 2012 0,00 0,00 168.000,00 1.420.000,00 0,00 0,00 20.624.506,00 0,00 0,00 22.212.506,00 2013 0,00 0,00 0,00 1.740.000,00 0,00 0,00 31.315.485,00 0,00 0,00 33.055.485,00 2014 0,00 399.998,00 0,00 180.000,00 0,00 175.648.000,00 23.072.392,00 0,00 0,00 199.300.390,00 2015 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.479.000,00 32.468.729,00 0,00 0,00 115.187.729,00 2016 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 146.270.000,00 36.932.196,00 0,00 0,00 184.302.196,00 2017 900.000,00 0,00 11.090.000,00 0,00 0,00 24.065.000,00 35.677.494,00 0,00 0,00 71.732.494,00 2018 2.340.000,00 504.000,00 19.414.500,00 2.891.000,00 0,00 14.782.500,00 53.236.565,00 0,00 0,00 93.168.565,00 2019 0,00 0,00 0,00 6.265.000,00 0,00 0,00 72.865.774,00 0,00 0,00 79.130.774,00 2020 0,00 0,00 0,00 1.130.000,00 0,00 0,00 76.537.855,00 0,00 0,00 77.667.855,00 2021 0,00 0,00 0,00 9.100.000,00 0,00 56.729.500,00 106.367.061,00 0,00 0,00 172.196.561,00 2022 0,00 0,00 0,00 12.957.500,00 0,00 0,00 151.127.811,00 0,00 0,00 164.085.311,00 TOTAL 3.810.000,00 29.213.798,00 32.732.500,00 55.543.500,00 0,00 795.264.900,00 759.818.984,00 148.401.500,00 0,00 1.824.785.182,00 RINCIAN PIUTANG PAJAK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH PERIODE 1 JANUARI 2022 s.d 31 DESEMBER 2022 Hal 1 dari 1 halaman Lampiran 14 TAHUN PIUTANG PAJAK HOTEL P. HIBURAN/TV KABEL P. RUMAH MAKAN P. REKLAME PPJ P.MINERBA PBB SUMB. P 3 BPHTB TOTAL 2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.343.950,00 0,00 0,00 1.343.950,00 2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739.813,00 0,00 0,00 739.813,00 2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.458.801,00 0,00 0,00 2.458.801,00 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.728.580,00 0,00 0,00 3.728.580,00 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.666.339,00 0,00 0,00 5.666.339,00 2007 0,00 6.666.000,00 168.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 26.711.351,00 29.078.000,00 0,00 66.623.351,00 2008 240.000,00 8.032.800,00 168.000,00 7.510.000,00 0,00 0,00 13.834.128,00 87.106.500,00 0,00 116.891.428,00 2009 90.000,00 13.611.000,00 168.000,00 5.950.000,00 0,00 41.877.300,00 19.568.333,00 26.947.500,00 0,00 108.212.133,00 2010 0,00 0,00 168.000,00 840.000,00 0,00 21.359.500,00 22.792.518,00 5.269.500,00 0,00 50.429.518,00 2011 0,00 0,00 288.000,00 1.560.000,00 0,00 232.054.100,00 22.749.303,00 0,00 0,00 256.651.403,00 2012 0,00 0,00 168.000,00 1.420.000,00 0,00 0,00 20.624.506,00 0,00 0,00 22.212.506,00 2013 0,00 0,00 0,00 1.740.000,00 0,00 0,00 31.315.485,00 0,00 0,00 33.055.485,00 2014 0,00 399.998,00 0,00 180.000,00 0,00 175.648.000,00 23.072.392,00 0,00 0,00 199.300.390,00 2015 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.479.000,00 32.468.729,00 0,00 0,00 115.187.729,00 2016 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 146.270.000,00 36.932.196,00 0,00 0,00 184.302.196,00 Piutang Macet (2001-2016) 570.000,00 28.709.798,00 2.228.000,00 23.200.000,00 0,00 699.687.900,00 264.006.424,00 148.401.500,00 0,00 1.166.803.622,00 Penyisihan Piutang Macet (100%) 570.000,00 28.709.798,00 2.228.000,00 23.200.000,00 0,00 699.687.900,00 264.006.424,00 148.401.500,00 0,00 1.166.803.622,00 2017 900.000,00 0,00 11.090.000,00 0,00 0,00 24.065.000,00 35.677.494,00 0,00 0,00 71.732.494,00 2018 2.340.000,00 504.000,00 19.414.500,00 2.891.000,00 0,00 14.782.500,00 53.236.565,00 0,00 0,00 93.168.565,00 2019 0,00 0,00 0,00 6.265.000,00 0,00 0,00 72.865.774,00 0,00 0,00 79.130.774,00 Piutang Meragukan(2017-2019) 3.240.000,00 504.000,00 30.504.500,00 9.156.000,00 0,00 38.847.500,00 161.779.833,00 0,00 0,00 244.031.833,00 Penyisihan Piutang Meragukan(50%) 1.620.000,00 252.000,00 15.252.250,00 4.578.000,00 0,00 19.423.750,00 80.889.916,50 0,00 0,00 122.015.916,50 2020 0,00 0,00 0,00 1.130.000,00 0,00 0,00 76.537.855,00 0,00 0,00 77.667.855,00 2021 0,00 0,00 0,00 9.100.000,00 0,00 56.729.500,00 106.367.061,00 0,00 0,00 172.196.561,00 Piutang Kurang Lancar (2020-2021) 0,00 0,00 0,00 10.230.000,00 0,00 56.729.500,00 182.904.916,00 0,00 0,00 249.864.416,00 Penyisihan Piutang Kurang Lancar (10%) 0,00 0,00 0,00 1.023.000,00 0,00 5.672.950,00 18.290.491,60 0,00 0,00 24.986.441,60 2022 0,00 0,00 0,00 12.957.500,00 0,00 0,00 151.127.811,00 0,00 0,00 164.085.311,00 Piutang Lancar (2022) 0,00 0,00 0,00 12.957.500,00 0,00 0,00 151.127.811,00 0,00 0,00 164.085.311,00 Penyisihan Piutang Lancar (0,5%) 0,00 0,00 0,00 64.787,50 0,00 0,00 755.639,06 0,00 0,00 820.426,56 TOTAL PIUTANG 3.810.000,00 29.213.798,00 32.732.500,00 55.543.500,00 0,00 795.264.900,00 759.818.984,00 148.401.500,00 0,00 1.824.785.182,00 TOTAL PENYISIHAN 2.190.000,00 28.961.798,00 17.480.250,00 28.865.787,50 0,00 724.784.600,00 363.942.471,16 148.401.500,00 0,00 1.314.626.406,66 RINCIAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH PER 31 DESEMBER 2022 Hal 1 dari 1 halaman Lampiran 15 Tahun Piutang Nomor SK Uraian Penanggungjawab Ketetapan Realisasi Piutang 2019 04/SKTJM/MP-TP-TGR/Buteng/2019 Kekurangan Volume LSM Lestari 34.210.600,00 0,00 34.210.600,00 2019 09/SKTJM/MP-TP-TGR/Buteng/2019 Kekurangan Volume CV. Rahmat Mujur 14.965.163,00 0,00 14.965.163,00 Jumlah Piutang 2019 (Piutang Meragukan) 49.175.763,00 Penyisihan Piutang Meragukan (50%) 24.587.881,50 2020 193/SKTJM/MP TP-TGR/Buteng/2021 Pejalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan Himawati 26.704.000,00 0,00 26.704.000,00 2021 169/SKTJM/MP TP-TGR/Buteng/2021 Pejalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan Adnan 43.450.000,00 0,00 43.450.000,00 2021 170/SKTJM/MP TP-TGR/Buteng/2021 Pejalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan La Ode Af'alu Mahdi 25.550.000,00 0,00 25.550.000,00 2021 32/SKTJM/MP TP-TGR/Buteng/2021 Kelebihan Pembayaran Penginapan Yang Tidak Terlaksana Zahinuddin 3.959.137,00 0,00 3.959.137,00 2021 194/SKTJM/MP TP-TGR/Buteng/2021 Kegiatan yang tidak sesuai pada DPP-KB H. Alimuddin 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 2021 127/SKTJM/MP TP-TGR/Buteng/2021 Kegiatan yang tidak sesuai pada DPP-KB La Ode Husaena 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2021 195/SKTJM/MP TP-TGR/Buteng/2021 Kegiatan yang tidak sesuai pada DPP-KB Nurlina Hafilu 123.156.000,00 4.275.825,00 118.880.175,00 2021 196/SKTJM/MP TP-TGR/Buteng/2021 Kegiatan yang tidak sesuai pada DPP-KB Jarman 91.393.000,00 6.445.784,00 84.947.216,00 2021 197/SKTJM/MP TP-TGR/Buteng/2021 Kegiatan yang tidak sesuai pada DPP-KB Saimin 103.787.000,00 7.538.262,00 96.248.738,00 2021 198/SKTJM/MP TP-TGR/Buteng/2021 Kegiatan yang tidak sesuai pada DPP-KB Armin Saimu 61.742.000,00 4.816.684,00 56.925.316,00 2021 199/SKTJM/MP TP-TGR/Buteng/2021 Kegiatan yang tidak sesuai pada DPP-KB Mursini 50.485.000,00 5.418.449,00 45.066.551,00 2021 120/SKTJM/MP TP-TGR/Buteng/2021 Kegiatan yang tidak sesuai pada DPP-KB Zaenudin 45.225.000,00 4.295.534,00 40.929.466,00 2021 121/SKTJM/MP TP-TGR/Buteng/2021 Kegiatan yang tidak sesuai pada DPP-KB Wa Nanti 66.866.000,00 4.285.615,00 62.580.385,00 2021 125/SKTJM/MP TP-TGR/Buteng/2021 Kekurangan Volume Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan CV Laksamana Konstruksi 6.695.179,00 0,00 6.695.179,00 2021 137/SKTJM/MP TP-TGR/Buteng/2021 Kekurangan Volume Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan CV Pilar Buton 38.747.983,00 10.000.000,00 28.747.983,00 2021 143/SKTJM/MP TP-TGR/Buteng/2021 Kekurangan Volume Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan CV Fajar Menyingsing 20.435.581,00 0,00 20.435.581,00 2021 154/SKTJM/MP TP-TGR/Buteng/2021 Kekurangan Volume Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan CV Independent Fight Contructor 13.630.594,00 0,00 13.630.594,00 2021 158/SKTJM/MP TP-TGR/Buteng/2021 Kekurangan Volume Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan CV Bangkit Jaya Pratama 9.481.474,00 0,00 9.481.474,00 2021 159/SKTJM/MP TP-TGR/Buteng/2021 Kekurangan Volume Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan CV Bangkit Jaya Pratama 13.626.730,00 10.000.000,00 3.626.730,00 2021 169/SKTJM/MP TP-TGR/Buteng/2021 Kekurangan Volume Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan CV Randy Buteng Perdana 3.246.186,00 3.246.185,00 1,00 2021 170/SKTJM/MP TP-TGR/Buteng/2021 Kekurangan Volume Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan CV Randy Buteng Perdana 3.898.253,00 3.898.252,00 1,00 Jumlah Piutang 2020-2021 (Kurang lancar) 696.858.527,00 Penyisihan Piutang Kurang Lancar (10%) 69.685.852,70 2022 00/SKTJM/MP TP-TGR/BUTENG/2022 Kegiatan tidak sesuai dan Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan Nurman 58.497.400,00 55.000.000,00 3.497.400,00 2022 79/SKTJM/MP TP-TGR/BUTENG/2022 Kegiatan tidak sesuai dan Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan Syarifuddin 37.120.400,00 36.994.400,00 126.000,00 2022 00/SKTJM/MP TP-TGR/BUTENG/2022 Pejalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan Hasan Tali 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 2022 00/SKTJM/MP TP-TGR/BUTENG/2022 Pejalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan Isran, S.Pd., M.Pd 1.050.000,00 500.000,00 550.000,00 2022 00/SKTJM/MP TP-TGR/BUTENG/2022 Pejalanan Dinas Pihak Ketiga Tidak Sesuai Ketentuan Syamsir Nur, SE., M.Si 27.360.000,00 10.000.000,00 17.360.000,00 2022 00/SKTJM/MP TP-TGR/BUTENG/2022 Pejalanan Dinas Pihak Ketiga Tidak Sesuai Ketentuan Dr. Wahyuniti Hamid, S.Pd., M.Si 27.360.000,00 10.000.000,00 17.360.000,00 2022 63/SKTJM/MP TP-TGR/BUTENG/2022 Kelebihan Pembayaran PT. Adi Putra Kahianga 143.014.643,35 143.014.643,00 0,35 2022 00/SKTJM/MP TP-TGR/BUTENG/2022 Kelebihan Pembayaran CV. Indo Strong Konstruksi 1.322.044.505,11 68.200.000,00 1.253.844.505,11 Piutang Lancar (2022) 1.296.937.905,46 Penyisihan Piutang Lancar (0,5%) 6.484.689,53 TOTAL PIUTANG 2.042.972.195,46 TOTAL PENYISIHAN 100.758.423,73 RINCIAN PIUTANG TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH PER 31 DESEMBER 2022 Hal 1 dari 1 halaman Lampiran 16 Barang Pakai Habis Hibah Persediaan Total 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 2 Dinas Kesehatan 3.659.668.349,79 494.752.898,59 4.154.421.248,38 3 Rumah Sakit Umum Daerah 353.379.871,14 1.993.620,00 355.373.491,14 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang 772.531.000,00 0,00 772.531.000,00 5 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 6 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 0,00 0,00 8 Dinas Sosial 0,00 28.102.098,00 28.102.098,00 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 0,00 0,00 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 0,00 11 Dinas Pangan 0,00 0,00 0,00 12 Dinas Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 56.834.150,00 1.598.574,00 58.432.724,00 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 0,00 0,00 15 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 201.677.645,00 201.677.645,00 16 Dinas Perhubungan 0,00 0,00 0,00 17 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 0,00 0,00 0,00 18 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 0,00 0,00 19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 0,00 0,00 20 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 0,00 0,00 0,00 21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 0,00 0,00 0,00 22 Dinas Perikanan 0,00 0,00 0,00 23 Dinas Pariwisata 0,00 0,00 0,00 24 Dinas Pertanian 0,00 0,00 0,00 25 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 26 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 27 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 0,00 29 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 0,00 0,00 0,00 30 Badan Pendapatan Daerah 0,00 0,00 0,00 31 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00 0,00 0,00 32 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 33 Kecamatan Lakudo 0,00 0,00 0,00 34 Kecamatan Mawasangka Timur 0,00 0,00 0,00 35 Kecamatan Mawasangka Tengah 0,00 0,00 0,00 36 Kecamatan Mawasangka 0,00 0,00 0,00 37 Kecamatan Talaga Raya 0,00 0,00 0,00 38 Kecamatan Gu 0,00 0,00 0,00 39 Kecamatan Sangia Wambulu 0,00 0,00 0,00 40 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 0,00 0,00 4.842.413.370,93 728.124.835,59 5.570.538.206,52 NO Uraian SALDO PERSEDIAAN TOTAL RINCIAN PERSEDIAAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH PER 31 DESEMBER 2022 Hal 1 dari 1 Halaman Lampiran 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I REKAP ASET TETAP 1.837.116.025.051,69 899.815.068.006,51 238.723.194.417,07 493.265.584.641,53 1.089.749.023.824,17 20.314.246.638,83 27.496.500.792,94 2.769.363.618.321,05 (660.791.698.206,96) 2.108.571.920.114,09 1 Dinas Pendidikan & Kebudayaan 222.411.470.528,32 19.287.108.173,95 51.549.048.432,71 212.108.170.596,59 6.917.343.504,75 18.407.424.696,43 - 308.269.095.404,43 (76.334.002.122,47) 231.935.093.281,96 2 Dinas Kesehatan 85.982.948.751,55 11.070.462.953,26 45.371.593.098,63 67.686.177.235,60 5.746.301.442,00 58.252.332,40 - 129.932.787.061,89 (39.081.635.757,56) 90.851.151.304,33 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 63.202.714.014,25 14.045.825.927,00 28.554.234.528,00 37.124.065.296,00 5.923.275.262,25 - - 85.647.401.013,25 (22.212.989.754,00) 63.434.411.259,25 4 Dinas Pekerjaan Umum 604.407.398.260,49 97.240.962.044,20 3.612.233.959,00 31.477.100.397,67 974.909.594.565,71 1.296.180.000,00 23.658.503.202,94 1.132.194.574.169,52 (406.847.481.055,69) 725.347.093.113,83 5 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 983.986.269,00 - 417.388.030,00 3.495.987.352,00 3.743.789.415,00 - - 7.657.164.797,00 (311.786.273,00) 7.345.378.524,00 6 Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran 737.932.956,00 - 1.673.843.600,00 50.000.000,00 - - - 1.723.843.600,00 (1.181.538.985,00) 542.304.615,00 7 Badan Kesbangpol 200.309.865,00 - 752.731.450,00 - - - - 752.731.450,00 (611.326.228,00) 141.405.222,00 8 Dinas Sosial 245.049.344,00 - 882.693.000,00 - 5.000.000,00 - - 887.693.000,00 (730.721.630,00) 156.971.370,00 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 330.240.298,00 - 1.023.743.618,00 - - - - 1.023.743.618,00 (830.726.395,00) 193.017.223,00 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA 360.188.609,00 - 993.397.000,00 - - - - 993.397.000,00 (744.794.935,00) 248.602.065,00 11 Dinas Pangan 233.171.915,00 - 840.034.180,00 - - - - 840.034.180,00 (684.501.259,00) 155.532.921,00 12 Dinas Lingkungan Hidup 806.645.956,00 - 2.149.225.050,00 - - - - 2.149.225.050,00 (1.414.426.610,00) 734.798.440,00 13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 523.683.786,00 - 2.198.920.928,00 - 15.000.000,00 - - 2.213.920.928,00 (1.572.134.599,00) 641.786.329,00 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 197.575.911,00 - 3.074.630.800,00 - - - - 3.074.630.800,00 (651.232.333,00) 2.423.398.467,00 15 Dinas Pengendalian Penduduk & KB 4.935.983.710,43 - 6.514.755.651,00 2.069.805.572,43 - - - 8.584.561.223,43 (4.398.596.850,00) 4.185.964.373,43 16 Dinas Perhubungan 44.395.620.459,83 2.644.023.000,00 4.532.325.694,00 6.463.440.719,20 43.342.600.565,63 - - 56.982.389.978,83 (11.563.006.825,00) 45.419.383.153,83 17 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik & Persandian 803.424.410,00 - 4.041.416.416,23 - 25.707.483,77 - - 4.067.123.900,00 (1.856.250.131,00) 2.210.873.769,00 18 Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah 3.966.170.754,00 - 764.844.300,00 4.949.051.238,00 - - - 5.713.895.538,00 (1.128.230.410,00) 4.585.665.128,00 19 Badan Penanaman Modal & Perizinan 307.460.894,86 357.543,86 1.157.393.116,00 - - - - 1.157.750.659,86 (790.644.503,00) 367.106.156,86 20 Dinas Pemuda & Olahraga 56.289.499.745,56 118.985.540.139,75 1.019.979.000,00 1.527.445.960,00 - - 30.000.000,00 121.562.965.099,75 (1.076.918.898,00) 120.486.046.201,75 21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 880.728.402,00 - 1.294.287.000,00 9.331.179.000,00 2.500.000,00 45.559.610,00 - 10.673.525.610,00 (1.019.748.331,00) 9.653.777.279,00 22 Dinas Perikanan 5.731.585.122,00 18.000.000,00 14.374.025.450,00 5.544.629.800,00 253.870.285,00 - - 20.190.525.535,00 (14.350.122.308,00) 5.840.403.227,00 23 Dinas Pariwisata 54.750.674.128,00 35.178.584.431,39 2.466.680.349,00 16.869.210.712,42 7.926.867.071,19 227.050.000,00 3.807.997.590,00 66.476.390.154,00 (3.235.522.862,00) 63.240.867.292,00 24 Dinas Pertanian 13.993.297.337,98 3.574.691.817,00 2.112.990.915,50 5.825.400.600,35 14.731.543.888,87 - - 26.244.627.221,72 (11.141.322.568,24) 15.103.304.653,48 25 Dinas Perdagangan & Perindustrian 65.958.436.789,71 20.874.543.974,71 1.692.857.650,00 64.814.935.239,00 24.942.200,00 - - 87.407.279.063,71 (4.522.096.976,00) 82.885.182.087,71 26 Sekretariat Daerah 561.641.286.565,86 561.858.676.517,91 35.122.226.487,00 15.698.268.259,10 5.282.316.120,00 241.335.000,00 - 618.202.822.384,01 (33.287.563.267,00) 584.915.259.117,01 27 Sekretariat DPRD 397.996.701,00 - 3.068.674.432,00 - 63.722.000,00 - - 3.132.396.432,00 (2.764.572.967,00) 367.823.465,00 28 Inspektorat 178.288.233,00 - 907.798.300,00 - - - - 907.798.300,00 (446.697.258,00) 461.101.042,00 29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14.259.737.096,00 - 4.266.546.866,00 249.480.000,00 12.482.136.195,00 - - 16.998.163.061,00 (3.085.139.905,00) 13.913.023.156,00 30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 702.830.484,00 - 1.637.069.919,00 197.500.000,00 3.500.000,00 - - 1.838.069.919,00 (1.255.042.282,00) 583.027.637,00 31 BPKAD 1.140.114.080,00 - 3.741.375.300,00 - 49.931.000,00 14.520.000,00 - 3.805.826.300,00 (2.928.492.806,00) 877.333.494,00 32 Badan Pendapatan Daerah 207.251.814,00 - 1.861.405.125,00 - - - - 1.861.405.125,00 (1.535.907.644,00) 325.497.481,00 33 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM 270.561.883,00 - 1.078.349.644,00 - - - - 1.078.349.644,00 (865.189.712,00) 213.159.932,00 34 Kecamatan Lakudo 6.060.783.030,00 2.619.463.000,00 587.624.795,00 1.636.871.171,00 2.264.593.000,00 23.925.000,00 - 7.132.476.966,00 (1.258.638.278,00) 5.873.838.688,00 35 Kecamatan Gu 1.792.049.314,69 916.139.576,89 494.290.759,50 959.306.968,69 1.714.000.000,00 - - 4.083.737.305,08 (1.016.028.729,50) 3.067.708.575,58 36 Kecamatan Sangia wambulu 2.778.332.567,88 1.519.682.362,73 621.664.081,00 923.512.890,15 665.449.825,00 - - 3.730.309.158,88 (796.024.280,00) 2.934.284.878,88 37 Kecamatan Mawasangka 8.480.344.082,00 6.646.505.000,00 712.899.706,00 1.563.093.140,00 1.840.000.000,00 - - 10.762.497.846,00 (864.488.357,00) 9.898.009.489,00 38 Kecamatan Mawasangka Tengah 2.039.100.584,15 377.434.543,86 531.041.836,00 1.351.395.356,89 985.880.000,00 - - 3.245.751.736,75 (952.106.723,00) 2.293.645.013,75 39 Kecamatan Mawasangka Timur 993.086.355,14 563.808.000,00 398.102.600,00 666.153.424,49 10.000.000,00 - - 1.638.064.024,49 (552.135.157,00) 1.085.928.867,49 40 Kecamatan Talaga Raya 3.538.064.043,00 2.393.259.000,00 628.851.350,50 683.403.711,95 819.160.000,00 - - 4.524.674.062,45 (891.912.242,50) 3.632.761.819,95 KDP TOTAL SALDO AKHIR PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH REKAPITULASI ASET TETAP OPD PER 31 DESEMBER 2022 NO OPD SALDO AWAL PER 1 JAN 2022 (NILAI BUKU) SALDO AKHIR ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2022 AK. PENYUSUTAN PER 31 DES 2022 NILAI BUKU PER 31 DES 2022TANAH PERALATAN DAN MESIN GEDUNG DAN BANGUNAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI ASET TETAP LAINNYA Hal 1 dari 1 Halaman Lampiran 18 PENAMBAHAN PENGURANGAN PENGURANGAN PENAMBAHAN KOREKSI KARENA PENILAIAN REKLAS KE ASET INVESTASI MUTASI OPD MUTASI OPD REKLAS DARI KIB C REKLAS DARI KIB D HIBAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I TANAH 737.948.363.531,05 148.366.271.991,00 (1.771.975,93) 220.943.600,00 (12.383.649.795,00) 12.383.649.795,00 13.061.506.338,39 219.754.520,00 2,00 899.815.068.006,51 1 Dinas Pendidikan & Kebudayaan 14.034.098.383,61 5.164.515.000,00 (90.000,00) 88.584.790,34 19.287.108.173,95 2 Dinas Kesehatan 10.761.053.906,66 109.543.999,00 (1.324.432,07) 1.975.479,67 199.214.000,00 11.070.462.953,26 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 14.045.825.927,00 14.045.825.927,00 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 43.540.504.052,20 53.700.457.992,00 (12.162.706.195,00) 12.162.706.195,00 97.240.962.044,20 5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - 220.943.600,00 (220.943.600,00) - 6 Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran - - 7 Badan Kesbangpol - - 8 Dinas Sosial - - 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA - - 11 Dinas Pangan - - 12 Dinas Lingkungan Hidup - - 13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - - 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - - 15 Dinas Pengendalian Penduduk & KB - - 16 Dinas Perhubungan 862.650.000,00 1.781.373.000,00 2.644.023.000,00 17 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik & Persandian - - 18 Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah - - 19 Badan Penanaman Modal & Perizinan 357.543,86 357.543,86 20 Dinas Pemuda & Olahraga 54.624.682.679,56 64.250.604.000,00 45.759,19 110.207.700,00 1,00 118.985.540.139,75 21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - - 22 Dinas Perikanan 18.000.000,00 18.000.000,00 23 Dinas Pariwisata 34.788.565.000,00 390.019.431,39 35.178.584.431,39 24 Dinas Pertanian 3.354.937.296,00 219.754.520,00 1,00 3.574.691.817,00 25 Dinas Perdagangan & Perindustrian 8.554.567.962,71 12.120.617.000,00 199.359.012,00 20.874.543.974,71 26 Sekretariat Daerah 538.997.334.872,86 10.574.572.000,00 (357.543,86) 12.287.127.188,91 561.858.676.517,91 27 Sekretariat DPRD - - 28 Inspektorat - - 29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - 30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - 31 BPKAD - - 32 Badan Pendapatan Daerah - - 33 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM - - 34 Kecamatan Lakudo 2.619.463.000,00 2.619.463.000,00 35 Kecamatan Gu 472.825.000,00 437.398.000,00 5.916.576,89 916.139.576,89 36 Kecamatan Sangia wambulu 1.519.682.362,73 1.519.682.362,73 37 Kecamatan Mawasangka 6.419.314.000,00 227.191.000,00 6.646.505.000,00 38 Kecamatan Mawasangka Tengah 377.434.543,86 377.434.543,86 39 Kecamatan Mawasangka Timur 563.808.000,00 563.808.000,00 40 Kecamatan Talaga Raya 2.393.259.000,00 2.393.259.000,00 SALDO AWAL PER 1 JAN 2022 BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP TANAH OPD PER 31 DESEMBER 2022 NO OPD MUTASI SALDO AWAL MUTASI BELANJA MODAL PENAMBAHAN SELAIN DARI BM KIB A SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2022 Hal 1 dari 1 Halaman Lampiran 19 REKLAS KE EKSKOM REKLAS KE KIB L - ALL HIBAH KE MASYARAKAT REKLAS DARI BELANJA HIBAH REKLAS DARI KIB C REKLAS DARI KIB E REKLAS DARI BELANJA HIBAH PENDAPATAN HIBAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 PERALATAN DAN MESIN 224.212.779.691,82 (11.900.105.600,00) 25.955.724.579,00 (242.093.643,75) (249.930.000,00) (27.030.000,00) 67.563.500,00 389.220.390,00 68.653.000,00 67.563.500,00 448.412.500,00 238.723.194.417,07 (173.193.797.008,03) 65.529.397.409,04 1 Dinas Pendidikan & Kebudayaan 47.844.255.823,71 3.486.018.509,00 (81.237.900,00) (249.930.000,00) 67.563.500,00 33.966.000,00 67.563.500,00 448.412.500,00 51.549.048.432,71 (38.946.663.200,47) 12.602.385.232,24 2 Dinas Kesehatan 37.521.137.696,38 7.904.651.720,00 (54.196.317,75) 45.371.593.098,63 (29.784.269.990,56) 15.587.323.108,07 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 26.494.235.028,00 2.083.075.900,00 (23.076.400,00) 28.554.234.528,00 (18.661.203.870,00) 9.893.030.658,00 4 Dinas Pekerjaan Umum 15.392.753.559,00 (11.900.105.600,00) 119.586.000,00 3.612.233.959,00 (2.951.088.479,00) 661.145.480,00 5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 250.166.950,00 167.221.080,00 417.388.030,00 (212.057.225,00) 205.330.805,00 6 Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran 1.642.461.900,00 31.381.700,00 1.673.843.600,00 (1.173.872.318,00) 499.971.282,00 7 Badan Kesbangpol 697.021.000,00 55.710.450,00 752.731.450,00 (611.326.228,00) 141.405.222,00 8 Dinas Sosial 859.953.000,00 22.740.000,00 882.693.000,00 (729.541.075,00) 153.151.925,00 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 998.883.618,00 24.860.000,00 1.023.743.618,00 (830.726.395,00) 193.017.223,00 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA 946.112.000,00 47.985.000,00 (700.000,00) 993.397.000,00 (744.794.935,00) 248.602.065,00 11 Dinas Pangan 786.965.380,00 53.068.800,00 840.034.180,00 (684.501.259,00) 155.532.921,00 12 Dinas Lingkungan Hidup 1.999.397.050,00 149.828.000,00 2.149.225.050,00 (1.414.426.610,00) 734.798.440,00 13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1.856.668.618,00 342.252.310,00 2.198.920.928,00 (1.568.592.932,00) 630.327.996,00 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 587.820.000,00 2.486.810.800,00 3.074.630.800,00 (651.232.333,00) 2.423.398.467,00 15 Dinas Pengendalian Penduduk & KB 6.130.485.147,00 409.245.500,00 (24.974.996,00) 6.514.755.651,00 (4.140.254.043,00) 2.374.501.608,00 16 Dinas Perhubungan 4.511.975.694,00 20.350.000,00 4.532.325.694,00 (2.523.817.004,00) 2.008.508.690,00 17 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik & Persandian 2.162.713.516,23 1.878.702.900,00 4.041.416.416,23 (1.840.397.183,00) 2.201.019.233,23 18 Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah 742.711.300,00 22.133.000,00 764.844.300,00 (664.092.770,00) 100.751.530,00 19 Badan Penanaman Modal & Perizinan 947.518.599,00 209.874.517,00 1.157.393.116,00 (790.644.503,00) 366.748.613,00 20 Dinas Pemuda & Olahraga 1.019.979.000,00 1.019.979.000,00 (910.782.768,00) 109.196.232,00 21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.284.497.000,00 9.790.000,00 1.294.287.000,00 (902.403.263,00) 391.883.737,00 22 Dinas Perikanan 13.946.505.450,00 427.520.000,00 14.374.025.450,00 (13.530.939.797,00) 843.085.653,00 23 Dinas Pariwisata 1.158.340.350,00 1.308.339.999,00 2.466.680.349,00 (912.903.387,00) 1.553.776.962,00 24 Dinas Pertanian 1.649.209.865,50 83.323.000,00 (8.762.340,00) 389.220.390,00 2.112.990.915,50 (1.452.358.582,00) 660.632.333,50 25 Dinas Perdagangan & Perindustrian 1.527.071.000,00 165.786.650,00 1.692.857.650,00 (1.193.004.779,00) 499.852.871,00 26 Sekretariat Daerah 32.368.333.783,00 2.744.964.784,00 (25.759.080,00) 34.687.000,00 35.122.226.487,00 (29.620.673.599,00) 5.501.552.888,00 27 Sekretariat DPRD 2.854.866.632,00 223.251.800,00 (9.444.000,00) 3.068.674.432,00 (2.752.669.827,00) 316.004.605,00 28 Inspektorat 535.397.000,00 372.931.300,00 (530.000,00) 907.798.300,00 (446.697.258,00) 461.101.042,00 29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.222.933.866,00 43.613.000,00 4.266.546.866,00 (2.696.075.508,00) 1.570.471.358,00 30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.545.794.619,00 94.755.300,00 (3.480.000,00) 1.637.069.919,00 (1.233.478.394,00) 403.591.525,00 31 BPKAD 3.513.449.200,00 227.926.100,00 3.741.375.300,00 (2.916.703.543,00) 824.671.757,00 32 Badan Pendapatan Daerah 1.624.025.125,00 237.380.000,00 1.861.405.125,00 (1.535.907.644,00) 325.497.481,00 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN OPD PER 31 DESEMBER 2022 NO OPD MUTASI SALDO AWAL MUTASI BM KIB B SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2022 AK. PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2022 NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2022 SALDO AWAL PER 1 JAN 2022 PENGURANGAN KARENA REKLAS KE ASET INVESTASI BELANJA MODAL (BOS+JKN) PENAMBAHAN SELAIN DARI BM KIB B Hal 1 dari 2 Halaman Lampiran 19 REKLAS KE EKSKOM REKLAS KE KIB L - ALL HIBAH KE MASYARAKAT REKLAS DARI BELANJA HIBAH REKLAS DARI KIB C REKLAS DARI KIB E REKLAS DARI BELANJA HIBAH PENDAPATAN HIBAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO OPD MUTASI SALDO AWAL MUTASI BM KIB B SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2022 AK. PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2022 NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2022 SALDO AWAL PER 1 JAN 2022 PENGURANGAN KARENA REKLAS KE ASET INVESTASI BELANJA MODAL (BOS+JKN) PENAMBAHAN SELAIN DARI BM KIB B 33 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM 971.580.994,00 115.882.860,00 (9.114.210,00) 1.078.349.644,00 (865.189.712,00) 213.159.932,00 34 Kecamatan Lakudo 519.663.095,00 67.961.700,00 587.624.795,00 (452.276.715,00) 135.348.080,00 35 Kecamatan Gu 442.952.259,50 52.156.900,00 (818.400,00) 494.290.759,50 (407.812.128,50) 86.478.631,00 36 Kecamatan Sangia wambulu 562.514.081,00 59.150.000,00 621.664.081,00 (525.003.539,00) 96.660.542,00 37 Kecamatan Mawasangka 635.279.706,00 104.650.000,00 (27.030.000,00) 712.899.706,00 (549.776.793,00) 163.122.913,00 38 Kecamatan Mawasangka Tengah 470.831.836,00 60.210.000,00 531.041.836,00 (442.595.983,00) 88.445.853,00 39 Kecamatan Mawasangka Timur 398.102.600,00 398.102.600,00 (388.400.976,00) 9.701.624,00 40 Kecamatan Talaga Raya 588.216.350,50 40.635.000,00 628.851.350,50 (534.640.459,50) 94.210.891,00 Hal 2 dari 2 Halaman Lampiran 20 REKLAS KE ASET INVESTASI MUTASI OPD MUTASI OPD REKLAS DARI ASET EKSTRAKOMPTABEL REKLAS KE KIB A REKLAS KE KIB B REKLAS KE KIB D REKLAS KE KIB F REKLAS KE KIB L - ALL REKLAS KE KIB L - ATB REKLAS KE EKSTARKOM PEMBAYARAN UTANG REKLAS DARI KIB F PENGAKUAN UTANG HIBAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 19 20 21 22 III GEDUNG DAN BANGUNAN 453.148.853.480,62 (12.667.085.295,70) 2.606.853.979,90- 2.606.853.979,90 309.825.398,00 72.372.896.832,00 (13.061.506.338,39) (389.220.390,00) (2.608.747.704,00) (6.554.336.524,00) (939.138.684,00) (24.475.000,00) (16.935.968,00) (1.538.214.935,00) 455.363.162,00 87.827.108,00 4.690.479.500,00 493.265.584.641,53 (61.750.098.685,00) 431.515.485.956,53 1 Dinas Pendidikan & Kebudayaan 204.705.751.727,29 (10.525.310.821,70) 287.825.398,00 20.063.021.388,00 (1.934.081.573,00) (939.138.684,00) (5.260.000,00) 455.363.162,00 212.108.170.596,59 (36.514.546.674,00) 175.593.623.922,59 2 Dinas Kesehatan 63.677.204.652,60 50.000.000,00 22.000.000,00 4.148.874.200,00 (199.214.000,00) (26.944.335,00) 14.256.718,00 67.686.177.235,60 (8.441.694.678,00) 59.244.482.557,60 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 32.712.386.791,00 4.428.614.473,00 (16.935.968,00) 37.124.065.296,00 (2.768.086.539,00) 34.355.978.757,00 4 Dinas Pekerjaan Umum 30.932.642.891,67 18.622.254.840,00 (12.162.706.195,00) (4.530.619.539,00) (24.475.000,00) (423.601.600,00) 41.242.500,00 31.477.100.397,67 (1.090.426.388,00) 30.386.674.009,67 5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 889.552.552,00 2.596.334.000,00 (7.276.500,00) 17.377.300,00 3.495.987.352,00 (37.917.009,00) 3.458.070.343,00 6 Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran 50.000.000,00 50.000.000,00 (7.666.667,00) 42.333.333,00 7 Badan Kesbangpol - - - - 8 Dinas Sosial - - - - 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - - - 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA - - - - 11 Dinas Pangan - - - - 12 Dinas Lingkungan Hidup - - - - 13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - - - - 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - - - - 15 Dinas Pengendalian Penduduk & KB 2.069.805.572,43 2.069.805.572,43 (258.342.807,00) 1.811.462.765,43 16 Dinas Perhubungan 6.463.440.719,20 1.294.296.900,00 (219.164.400,00) (1.075.132.500,00) 6.463.440.719,20 (612.790.735,00) 5.850.649.984,20 17 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik & Persandian - - - - 18 Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah 4.159.101.900,00 381.433.900,00 8.896.650,00 4.949.051.238,00 (464.137.640,00) 4.484.913.598,00 19 Badan Penanaman Modal & Perizinan - - - - 20 Dinas Pemuda & Olahraga 1.527.445.960,00 110.207.700,00 (110.207.700,00) 1.527.445.960,00 (166.136.130,00) 1.361.309.830,00 21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 249.400.000,00 9.081.779.000,00 9.331.179.000,00 (117.004.790,00) 9.214.174.210,00 22 Dinas Perikanan 5.544.629.800,00 5.544.629.800,00 (705.085.161,00) 4.839.544.639,00 23 Dinas Pariwisata 13.285.346.690,81 6.382.730.229,00 (390.019.431,39) (391.183.731,00) (2.023.716.985,00) 6.053.940,00 16.869.210.712,42 (968.238.139,00) 15.900.972.573,42 24 Dinas Pertanian 4.039.901.688,35 2.174.719.302,00 (389.220.390,00) 5.825.400.600,35 (897.731.876,00) 4.927.668.724,35 25 Dinas Perdagangan & Perindustrian 59.187.873.639,00 1.535.559.900,00 (199.359.012,00) 4.690.479.500,00 64.814.935.239,00 (3.328.359.100,00) 61.486.576.139,00 26 Sekretariat Daerah 17.094.622.753,00 (2.141.774.474,00) 1.660.198.999,90- 896.654.980,00 1.353.071.000,00 (64.318.000,00) 15.698.268.259,10 (3.666.889.668,00) 12.031.378.591,10 27 Sekretariat DPRD - - - - 28 Inspektorat - - - - 29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 249.480.000,00 249.480.000,00 (18.504.923,00) 230.975.077,00 30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 197.500.000,00 197.500.000,00 (20.737.500,00) 176.762.500,00 31 BPKAD - - - - 32 Badan Pendapatan Daerah - - - - 33 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM - - - - 34 Kecamatan Lakudo 2.333.526.151,00 896.654.980,00- 200.000.000,00 1.636.871.171,00 (342.790.470,00) 1.294.080.701,00 35 Kecamatan Gu 269.615.968,69 50.000.000,00- 381.650.000,00 959.306.968,69 (260.016.601,00) 699.290.367,69 36 Kecamatan Sangia wambulu 734.712.890,15 188.800.000,00 923.512.890,15 (215.937.089,00) 707.575.801,15 37 Kecamatan Mawasangka 627.147.640,00 536.560.000,00 1.563.093.140,00 (183.225.404,00) 1.379.867.736,00 38 Kecamatan Mawasangka Tengah 1.209.741.886,29 141.653.470,60 1.351.395.356,89 (331.176.740,00) 1.020.218.616,89 39 Kecamatan Mawasangka Timur 530.035.607,14 136.117.817,35 666.153.424,49 (159.706.403,00) 506.447.021,49 40 Kecamatan Talaga Raya 407.986.000,00 275.417.711,95 683.403.711,95 (172.949.554,00) 510.454.157,95 NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2022SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2022 BELANJA MODAL PENGURANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN OPD PER 31 DESEMBER 2022 NO OPD MUTASI SALDO AWAL KIB C MUTASI BM KIB C PENAMBAHAN SELAIN DARI BM KIB C SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2022 AK. PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2022 PENGURANGAN PENAMBAHAN Hal 1 dari 1 Halaman Lampiran 21 PENGURANGAN PENAMBAHAN MUTASI ANTAR OPD MUTASI ANTAR OPD REKLAS KE KIB A REKLAS KE KIB F REKLAS KE EXTRA PEMBAYARAN UTANG REKLAS KE KIB L (ATB) REKLAS KE KIB L - ALL REKLAS DARI KIB C REKLAS DARI KIB F PENGAKUAN UTANG 1 2 3 4 6 7 5 8 9 10 11 12 13 14 15 IV JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI 1.020.219.468.519,75 398.512.000,00 398.512.000,00- 84.670.123.224,00 (219.754.520,00) (16.077.191.378,23) (9.990.000,00) (327.705.180,00) (147.520.000,00) (1.855.187.546,00) 2.608.747.704,00 144.760.000,00 743.273.000,65 1.089.749.023.824,17 (425.847.802.513,93) 670.818.564.814,99 1 Dinas Pendidikan & Kebudayaan 4.983.261.931,75 1.934.081.573,00 6.917.343.504,75 (872.792.248,00) 12.961.894.761,50 2 Dinas Kesehatan 5.746.301.442,00 5.746.301.442,00 (855.671.089,00) 4.890.630.353,00 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 5.613.218.227,25 310.057.035,00 5.923.275.262,25 (783.699.345,00) 5.139.575.917,25 4 Dinas Pekerjaan Umum 915.520.485.167,29 398.512.000,00- 77.130.448.030,00 (16.077.191.378,23) (303.397.600,00) (147.520.000,00) (1.855.187.546,00) 144.760.000,00 727.053.892,65 974.740.938.565,71 (402.805.966.188,69) 571.934.972.377,02 5 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan - 3.727.570.307,00 16.219.108,00 3.743.789.415,00 (61.812.039,00) 3.681.977.376,00 6 Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran - - - - 7 Badan Kesbangpol - - - - 8 Dinas Sosial 5.000.000,00 5.000.000,00 (1.180.555,00) 3.819.445,00 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - - - 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA - - - - 11 Dinas Pangan - - - - 12 Dinas Lingkungan Hidup - - - - 13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 15.000.000,00 15.000.000,00 (3.541.667,00) 11.458.333,00 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - - - - 15 Dinas Pengendalian Penduduk & KB - - - - 16 Dinas Perhubungan 41.992.470.613,63 1.130.965.552,00 219.164.400,00 43.342.600.565,63 (8.426.399.086,00) 34.916.201.479,63 17 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik & Persandian 25.707.483,77 25.707.483,77 (15.852.948,00) 9.854.535,77 18 Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah - - - - 19 Badan Penanaman Modal & Perizinan - - - - 20 Dinas Pemuda & Olahraga - - - - 21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.500.000,00 2.500.000,00 (340.278,00) 2.159.722,00 22 Dinas Perikanan 253.870.285,00 253.870.285,00 (114.097.350,00) 139.772.935,00 23 Dinas Pariwisata 7.385.794.140,19 149.889.200,00 391.183.731,00 7.926.867.071,19 (1.354.381.336,00) 6.572.485.735,19 24 Dinas Pertanian 14.731.543.888,87 219.754.520,00 (219.754.520,00) 14.731.543.888,87 (8.791.232.110,24) 5.940.311.778,63 25 Dinas Perdagangan & Perindustrian 9.957.200,00 24.975.000,00 (9.990.000,00) 24.942.200,00 (733.097,00) 24.209.103,00 26 Sekretariat Daerah 4.812.498.120,00 405.500.000,00 ` 64.318.000,00 5.282.316.120,00 - 5.282.316.120,00 27 Sekretariat DPRD 63.722.000,00 63.722.000,00 (11.903.140,00) 51.818.860,00 28 Inspektorat - - - - 29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12.083.624.195,00 398.512.000,00 24.307.580,00 (24.307.580,00) 12.482.136.195,00 (370.559.474,00) 12.111.576.721,00 30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 (826.388,00) 2.673.612,00 31 BPKAD 49.931.000,00 49.931.000,00 (11.789.263,00) 38.141.737,00 32 Badan Pendapatan Daerah - - - - 33 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM - - - - 34 Kecamatan Lakudo 1.864.593.000,00 400.000.000,00 2.264.593.000,00 (463.571.093,00) 1.801.021.907,00 35 Kecamatan Gu 1.311.000.000,00 403.000.000,00 1.714.000.000,00 (348.200.000,00) 1.365.800.000,00 36 Kecamatan Sangia wambulu 665.449.825,00 665.449.825,00 (55.083.652,00) 610.366.173,00 37 Kecamatan Mawasangka 1.465.000.000,00 375.000.000,00 1.840.000.000,00 (131.486.160,00) 1.708.513.840,00 38 Kecamatan Mawasangka Tengah 785.880.000,00 200.000.000,00 985.880.000,00 (178.334.000,00) 807.546.000,00 39 Kecamatan Mawasangka Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 (4.027.778,00) 5.972.222,00 40 Kecamatan Talaga Raya 819.160.000,00 168.656.000,00 987.816.000,00 (184.322.229,00) 803.493.771,00 NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2022BELANJA MODAL PENGURANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN OPD PER 31 DESEMBER 2022 NO OPD SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2022 MUTASI BM KIB D PENAMBAHAN SELAIN DARI BM KIB D SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2022 MUTASI SALDO AWAL AK. PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2022 Hal 1 dari 1 Halaman Lampiran 22 REKLAS KE KIB B REKLAS KE KIB F REKLAS KE ASET EKSTRA REKLAS KE KIB L - ATB 1 2 3 4 5 6 6 7 8 V ASET TETAP LAINNYA 20.314.246.638,83 3.911.096.257,00 (68.653.000,00) 1.695.000.000,00- (719.748.159,00) (1.427.695.098,00) 20.314.246.638,83 1 Dinas Pendidikan & Kebudayaan 18.407.424.696,43 1.033.325.259,00 (33.966.000,00) (719.748.159,00) 279.611.100,00- 18.407.424.696,43 2 Dinas Kesehatan 58.252.332,40 58.252.332,40 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) - - 4 Dinas Pekerjaan Umum 1.296.180.000,00 1.296.180.000,00 5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - - 6 Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran - - 7 Badan Kesbangpol - - 8 Dinas Sosial - - 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA - - 11 Dinas Pangan - - 12 Dinas Lingkungan Hidup - 349.000.000,00 349.000.000,00- - 13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - - 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - - 15 Dinas Pengendalian Penduduk & KB - - 16 Dinas Perhubungan - - 17 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik & Persandian - 94.399.998,00 94.399.998,00- - 18 Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah - - 19 Badan Penanaman Modal & Perizinan - 44.955.000,00 44.955.000,00- - 20 Dinas Pemuda & Olahraga - - 21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 45.559.610,00 45.559.610,00 22 Dinas Perikanan - 19.869.000,00 19.869.000,00- - 23 Dinas Pariwisata 227.050.000,00 1.982.000.000,00 1.695.000.000,00- 287.000.000,00- 227.050.000,00 24 Dinas Pertanian - - 25 Dinas Perdagangan & Perindustrian - - 26 Sekretariat Daerah 241.335.000,00 114.387.000,00 (34.687.000,00) 79.700.000,00- 241.335.000,00 27 Sekretariat DPRD - - 28 Inspektorat - - 29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - 30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - 185.560.000,00 (185.560.000,00) - 31 BPKAD 14.520.000,00 87.600.000,00 (87.600.000,00) 14.520.000,00 BELANJA MODAL PENGURANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH DAFTAR MUTASI ASET TETAP LAINNYA OPD PER 31 DESEMBER 2022 NO OPD SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2022 MUTASI BM KIB E SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2022 Hal 1 dari 2 Halaman Lampiran 22 REKLAS KE KIB B REKLAS KE KIB F REKLAS KE ASET EKSTRA REKLAS KE KIB L - ATB 1 2 3 4 5 6 6 7 8 BELANJA MODAL PENGURANGANNO OPD SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2022 MUTASI BM KIB E SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2022 32 Badan Pendapatan Daerah - - 33 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM - - 34 Kecamatan Lakudo 23.925.000,00 23.925.000,00 35 Kecamatan Gu - - 36 Kecamatan Sangia wambulu - - 37 Kecamatan Mawasangka - - 38 Kecamatan Mawasangka Tengah - - 39 Kecamatan Mawasangka Timur - - 40 Kecamatan Talaga Raya - - Hal 2 dari 2 Halaman Lampiran 23 REKLAS KE KIB C REKLAS KE KIB D REKLAS DARI KIB C REKLAS DARI KIB D REKLAS DARI KIB E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 3.680.815.447,71 455.363.162,00- 144.760.000,00- 6.554.336.524,00 16.077.191.378,23 1.695.000.000,00 89.280.605,00 27.496.500.792,94 1 Dinas Pendidikan & Kebudayaan 455.363.162,00 455.363.162,00- - 2 Dinas Kesehatan - - 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) - - 4 Dinas Pekerjaan Umum 3.195.452.285,71 144.760.000,00- 4.530.619.539,00 16.077.191.378,23 23.658.503.202,94 5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - - 6 Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran - - 7 Badan Kesbangpol - - 8 Dinas Sosial - - 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA - - 11 Dinas Pangan - - 12 Dinas Lingkungan Hidup - - 13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - - 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - - 15 Dinas Pengendalian Penduduk & KB - - 16 Dinas Perhubungan - - 17 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik & Persandian - - 18 Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah - - 19 Badan Penanaman Modal & Perizinan - - 20 Dinas Pemuda & Olahraga 30.000.000,00 30.000.000,00 21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - - 22 Dinas Perikanan - - 23 Dinas Pariwisata - 2.023.716.985,00 1.695.000.000,00 89.280.605,00 3.807.997.590,00 24 Dinas Pertanian - - 25 Dinas Perdagangan & Perindustrian - - 26 Sekretariat Daerah - - 27 Sekretariat DPRD - - 28 Inspektorat - - 29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - 30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - 31 BPKAD - - 32 Badan Pendapatan Daerah - - 33 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM - - 34 Kecamatan Lakudo - - 35 Kecamatan Gu - - 36 Kecamatan Sangia wambulu - - 37 Kecamatan Mawasangka - - 38 Kecamatan Mawasangka Tengah - - 39 Kecamatan Mawasangka Timur - - 40 Kecamatan Talaga Raya - - PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH DAFTAR MUTASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN OPD PER 31 DESEMBER 2022 NO OPD SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2022 PENGURANGAN MUTASI SALDO AWAL MUTASI BM PENAMBAHAN SELAIN DARI BM - SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2022 PENAMBAHAN Hal 1 dari 1 Halaman Lampiran 24 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 VIII Mutasi Akumulasi Penyusutan (151.605.863.093,47) (55.207.438.260,00) (415.595.200.904,62) (622.408.502.258,09) 2.806.837.570,00 64.752.388.488,26 (151.605.863.093,47) (52.400.600.690,00) (350.842.812.416,36) (21.587.933.914,56) (9.349.497.995,00) (75.004.990.097,57) (173.193.797.008,03) (61.750.098.685,00) (425.847.802.513,93) (660.791.698.206,96) 1 Dinas Pendidikan & Kebudayaan (32.520.322.145,47) (34.747.249.663,00) (751.113.388,00) (68.018.685.196,47) 2.741.227.327,00 - (32.520.322.145,47) (32.006.022.336,00) (751.113.388,00) (6.426.341.055,00) (4.508.524.338,00) (121.678.860,00) (38.946.663.200,47) (36.514.546.674,00) (872.792.248,00) (76.334.002.122,47) 2 Dinas Kesehatan (23.971.670.602,49) (7.152.278.571,00) (657.052.105,00) (31.781.001.278,49) 24.343.644,00 - (23.971.670.602,49) (7.127.934.927,00) (657.052.105,00) (5.812.599.388,07) (1.313.759.751,00) (198.618.984,00) (29.784.269.990,56) (8.441.694.678,00) (855.671.089,00) (39.081.635.757,56) 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) (13.192.727.607,00) (2.095.284.269,00) (374.940.083,00) (15.662.951.959,00) - - (13.192.727.607,00) (2.095.284.269,00) (374.940.083,00) (5.468.476.263,00) (672.802.270,00) (408.759.262,00) (18.661.203.870,00) (2.768.086.539,00) (783.699.345,00) (22.212.989.754,00) 4 Dinas Pekerjaan Umum (9.186.384.510,00) (473.886.578,00) (395.810.348.607,38) (405.470.619.695,38) - 64.752.388.488,26 (9.186.384.510,00) (473.886.578,00) (331.057.960.119,12) 6.235.296.031,00 (616.539.810,00) (71.748.006.069,57) (2.951.088.479,00) (1.090.426.388,00) (402.805.966.188,69) (406.847.481.055,69) 5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (152.106.512,00) (3.626.721,00) - (155.733.233,00) - - (152.106.512,00) (3.626.721,00) - (59.950.713,00) (34.290.288,00) (61.812.039,00) (212.057.225,00) (37.917.009,00) (61.812.039,00) (311.786.273,00) 6 Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (947.862.277,00) (6.666.667,00) - (954.528.944,00) - - (947.862.277,00) (6.666.667,00) - (226.010.041,00) (1.000.000,00) - (1.173.872.318,00) (7.666.667,00) - (1.181.538.985,00) 7 Badan Kesbangpol (496.711.135,00) - - (496.711.135,00) - - (496.711.135,00) - - (114.615.093,00) - - (611.326.228,00) - - (611.326.228,00) 8 Dinas Sosial (618.889.768,00) - (1.013.888,00) (619.903.656,00) - - (618.889.768,00) - (1.013.888,00) (110.651.307,00) - (166.667,00) (729.541.075,00) - (1.180.555,00) (730.721.630,00) 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (668.643.320,00) - - (668.643.320,00) - - (668.643.320,00) - - (162.083.075,00) - - (830.726.395,00) - - (830.726.395,00) 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA (585.923.391,00) - - (585.923.391,00) - - (585.923.391,00) - - (158.871.544,00) - - (744.794.935,00) - - (744.794.935,00) 11 Dinas Pangan (553.793.465,00) - - (553.793.465,00) - - (553.793.465,00) - - (130.707.794,00) - - (684.501.259,00) - - (684.501.259,00) 12 Dinas Lingkungan Hidup (1.192.751.094,00) - - (1.192.751.094,00) - - (1.192.751.094,00) - - (221.675.516,00) - - (1.414.426.610,00) - - (1.414.426.610,00) 13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (1.344.943.165,00) - (3.041.667,00) (1.347.984.832,00) - - (1.344.943.165,00) - (3.041.667,00) (223.649.767,00) - (500.000,00) (1.568.592.932,00) - (3.541.667,00) (1.572.134.599,00) 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (390.244.089,00) - - (390.244.089,00) - - (390.244.089,00) - - (260.988.244,00) - - (651.232.333,00) - - (651.232.333,00) 15 Dinas Pengendalian Penduduk & KB (3.047.360.313,00) (216.946.696,00) - (3.264.307.009,00) - - (3.047.360.313,00) (216.946.696,00) - (1.092.893.730,00) (41.396.111,00) - (4.140.254.043,00) (258.342.807,00) - (4.398.596.850,00) 16 Dinas Perhubungan (1.972.105.929,00) (477.265.240,00) (6.985.545.398,00) (9.434.916.567,00) - - (1.972.105.929,00) (477.265.240,00) (6.985.545.398,00) (551.711.075,00) (135.525.495,00) (1.440.853.688,00) (2.523.817.004,00) (612.790.735,00) (8.426.399.086,00) (11.563.006.825,00) 17 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik & Persandian (1.374.285.139,00) - (10.711.451,00) (1.384.996.590,00) - - (1.374.285.139,00) - (10.711.451,00) (466.112.044,00) - (5.141.497,00) (1.840.397.183,00) - (15.852.948,00) (1.856.250.131,00) 18 Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah (555.753.913,00) (379.888.533,00) - (935.642.446,00) - - (555.753.913,00) (379.888.533,00) - (108.338.857,00) (84.249.107,00) - (664.092.770,00) (464.137.640,00) - (1.128.230.410,00) 19 Badan Penanaman Modal & Perizinan (640.415.248,00) - - (640.415.248,00) - - (640.415.248,00) - - (150.229.255,00) - - (790.644.503,00) - - (790.644.503,00) 20 Dinas Pemuda & Olahraga (774.166.851,00) (138.441.043,00) - (912.607.894,00) - - (774.166.851,00) (138.441.043,00) - (136.615.917,00) (27.695.087,00) - (910.782.768,00) (166.136.130,00) - (1.076.918.898,00) 21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (679.772.263,00) (21.199.000,00) (256.945,00) (701.228.208,00) - - (679.772.263,00) (21.199.000,00) (256.945,00) (222.631.000,00) (95.805.790,00) (83.333,00) (902.403.263,00) (117.004.790,00) (340.278,00) (1.019.748.331,00) 22 Dinas Perikanan (13.353.925.214,00) (594.192.565,00) (83.302.634,00) (14.031.420.413,00) - - (13.353.925.214,00) (594.192.565,00) (83.302.634,00) (177.014.583,00) (110.892.596,00) (30.794.716,00) (13.530.939.797,00) (705.085.161,00) (114.097.350,00) (14.350.122.308,00) 23 Dinas Pariwisata (704.689.315,00) (697.113.988,00) (692.618.750,00) (2.094.422.053,00) - - (704.689.315,00) (697.113.988,00) (692.618.750,00) (208.214.072,00) (271.124.151,00) (661.762.586,00) (912.903.387,00) (968.238.139,00) (1.354.381.336,00) (3.235.522.862,00) 24 Dinas Pertanian (1.219.824.509,50) (806.389.229,00) (7.756.081.662,24) (9.782.295.400,74) 1.990.599,00 - (1.219.824.509,50) (804.398.630,00) (7.756.081.662,24) (232.534.072,50) (93.333.246,00) (1.035.150.448,00) (1.452.358.582,00) (897.731.876,00) (8.791.232.110,24) (11.141.322.568,24) 25 Dinas Perdagangan & Perindustrian (899.192.120,00) (2.421.481.327,00) (359.565,00) (3.321.033.012,00) - - (899.192.120,00) (2.421.481.327,00) (359.565,00) (293.812.659,00) (906.877.773,00) (373.532,00) (1.193.004.779,00) (3.328.359.100,00) (733.097,00) (4.522.096.976,00) 26 Sekretariat Daerah (27.001.164.287,00) (3.317.391.279,00) (1.554.282.397,00) (31.872.837.963,00) (52.943.791,00) - (27.001.164.287,00) (3.370.335.070,00) (1.554.282.397,00) (2.619.509.312,00) (296.554.598,00) 1.554.282.397,00 (29.620.673.599,00) (3.666.889.668,00) - (33.287.563.267,00) 27 Sekretariat DPRD (2.510.812.858,00) - (9.779.073,00) (2.520.591.931,00) - - (2.510.812.858,00) - (9.779.073,00) (241.856.969,00) - (2.124.067,00) (2.752.669.827,00) - (11.903.140,00) (2.764.572.967,00) 28 Inspektorat (357.108.767,00) - - (357.108.767,00) - - (357.108.767,00) - - (89.588.491,00) - - (446.697.258,00) - - (446.697.258,00) 29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (2.161.990.110,00) (13.474.613,00) (120.836.242,00) (2.296.300.965,00) - - (2.161.990.110,00) (13.474.613,00) (120.836.242,00) (534.085.398,00) (5.030.310,00) (249.723.232,00) (2.696.075.508,00) (18.504.923,00) (370.559.474,00) (3.085.139.905,00) 30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (1.026.466.913,00) (16.787.500,00) (709.722,00) (1.043.964.135,00) - - (1.026.466.913,00) (16.787.500,00) (709.722,00) (207.011.481,00) (3.950.000,00) (116.666,00) (1.233.478.394,00) (20.737.500,00) (826.388,00) (1.255.042.282,00) 31 BPKAD (2.427.661.223,00) - (10.124.897,00) (2.437.786.120,00) - - (2.427.661.223,00) - (10.124.897,00) (489.042.320,00) - (1.664.366,00) (2.916.703.543,00) - (11.789.263,00) (2.928.492.806,00) 32 Badan Pendapatan Daerah (1.416.773.311,00) - - (1.416.773.311,00) - - (1.416.773.311,00) - - (119.134.333,00) - - (1.535.907.644,00) - - (1.535.907.644,00) 33 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (701.019.111,00) - - (701.019.111,00) - - (701.019.111,00) - - (164.170.601,00) - - (865.189.712,00) - - (865.189.712,00) 34 Kecamatan Lakudo (403.892.280,00) (633.068.343,00) (263.426.593,00) (1.300.387.216,00) 319.935.233,00 - (403.892.280,00) (313.133.110,00) (263.426.593,00) (48.384.435,00) (29.657.360,00) (200.144.500,00) (452.276.715,00) (342.790.470,00) (463.571.093,00) (1.258.638.278,00) 35 Kecamatan Gu (365.560.560,50) (135.833.353,00) (202.950.000,00) (704.343.913,50) (112.273.014,00) - (365.560.560,50) (248.106.367,00) (202.950.000,00) (42.251.568,00) (11.910.234,00) (145.250.000,00) (407.812.128,50) (260.016.601,00) (348.200.000,00) (1.016.028.729,50) 36 Kecamatan Sangia wambulu (486.079.853,00) (183.002.080,00) (34.944.658,00) (704.026.591,00) (17.196.039,00) - (486.079.853,00) (200.198.119,00) (34.944.658,00) (38.923.686,00) (15.738.970,00) (20.138.994,00) (525.003.539,00) (215.937.089,00) (55.083.652,00) (796.024.280,00) 37 Kecamatan Mawasangka (447.617.305,00) (151.182.704,00) (67.597.255,00) (666.397.264,00) (11.020.826,00) - (447.617.305,00) (162.203.530,00) (67.597.255,00) (102.159.488,00) (21.021.874,00) (63.888.905,00) (549.776.793,00) (183.225.404,00) (131.486.160,00) (864.488.357,00) 38 Kecamatan Mawasangka Tengah (418.201.768,00) (290.039.914,00) (96.546.000,00) (804.787.682,00) (15.407.756,00) - (418.201.768,00) (305.447.670,00) (96.546.000,00) (24.394.215,00) (25.729.070,00) (81.788.000,00) (442.595.983,00) (331.176.740,00) (178.334.000,00) (952.106.723,00) 39 Kecamatan Mawasangka Timur (376.810.893,00) (128.354.514,00) (3.694.445,00) (508.859.852,00) (17.786.723,00) - (376.810.893,00) (146.141.237,00) (3.694.445,00) (11.590.083,00) (13.565.166,00) (333.333,00) (388.400.976,00) (159.706.403,00) (4.027.778,00) (552.135.157,00) 40 Kecamatan Talaga Raya (460.239.958,50) (106.393.870,00) (103.923.479,00) (670.557.307,50) (54.031.084,00) - (460.239.958,50) (160.424.954,00) (103.923.479,00) (74.400.501,00) (12.524.600,00) (80.398.750,00) (534.640.459,50) (172.949.554,00) (184.322.229,00) (891.912.242,50) JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN TOTAL PERALATAN DAN MESIN BANGUNAN DAN GEDUNG JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PERALATAN DAN MESIN BANGUNAN DAN GEDUNG BANGUNAN DAN GEDUNG JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN BANGUNAN DAN GEDUNG JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN TOTAL PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH REKAP MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP OPD PER 31 DESEMBER 2022 NO OPD SALDO AWAL 2021 AUDITED BEBAN PENYUSUTAN SALDO AKHIR 2022 (AUDITED) PERALATAN DAN MESIN BANGUNAN DAN GEDUNG KOREKSI SALDO AWAL SALDO AWAL SETELAH KOREKSI PERALATAN DAN MESIN Hal 1 dari 1 Halaman Lampiran 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IX REKAP ASET INVESTASI - 1.771.975,93 11.900.105.600,00 12.667.085.295,70 24.568.962.871,63 (8.731.708.746,00) 15.837.254.125,63 1 Dinas Pendidikan & Kebudayaan - 90.000,00 - 10.525.310.821,70 10.525.400.821,70 (709.894.181,00) 9.815.506.640,70 2 Dinas Kesehatan - 1.324.432,07 - - 1.324.432,07 1.324.432,07 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) - - - - - - 4 Dinas Pekerjaan Umum - - 11.900.105.600,00 - 11.900.105.600,00 (7.846.902.982,00) 4.053.202.618,00 5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - - - - - - 6 Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran - - - - - - 7 Badan Kesbangpol - - - - - - 8 Dinas Sosial - - - - - - 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - - - - - 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA - - - - - - 11 Dinas Pangan - - - - - - 12 Dinas Lingkungan Hidup - - - - - - 13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - - - - - - 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - - - - - - 15 Dinas Pengendalian Penduduk & KB - - - - - - 16 Dinas Perhubungan - - - - - - 17 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik & Persandian - - - - - - 18 Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah - - - - - - 19 Badan Penanaman Modal & Perizinan - - - - - - 20 Dinas Pemuda & Olahraga - - - - - - 21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - - - - - - 22 Dinas Perikanan - - - - - - 23 Dinas Pariwisata - - - - - - 24 Dinas Pertanian - - - - - - 25 Dinas Perdagangan & Perindustrian - - - - - - 26 Sekretariat Daerah - 357.543,86 - 2.141.774.474,00 2.142.132.017,86 (174.911.583,00) 1.967.220.434,86 27 Sekretariat DPRD - - - - - - 28 Inspektorat - - - - - - 29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - - - - 30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - - - - - 31 BPKAD - - - - - - 32 Badan Pendapatan Daerah - - - - - - 33 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM - - - - - - 34 Kecamatan Lakudo - - - - - - 35 Kecamatan Gu - - - - - - 36 Kecamatan Sangia wambulu - - - - - - 37 Kecamatan Mawasangka - - - - - - 38 Kecamatan Mawasangka Tengah - - - - - - 39 Kecamatan Mawasangka Timur - - - - - - 40 Kecamatan Talaga Raya - - - - - - PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH REKAPITULASI ASET PROPERTI INVESTASI PER 31 DESEMBER 2022 NO OPD SALDO AWAL PER 1 JAN 2022 MUTASI SALDO AWAL ASET TETAP SALDO AKHIR PER 31 DES 2022 AK. PENYUSUTAN PER 31 DES 2022 NILAI BUKU PER 31 DES 2022KIB A KIB B KIB C Hal 1 dari 1 Halaman Lampiran 26 1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 VIII Mutasi Akumulasi Penyusutan (7.846.902.982,00) (884.805.764,00) - (8.731.708.746,00) (7.846.902.982,00) (884.805.764,00) - (8.731.708.746,00) 1 Dinas Pendidikan & Kebudayaan - (709.894.181,00) - (709.894.181,00) - (709.894.181,00) - (709.894.181,00) 2 Dinas Kesehatan - - - - - - - - 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) - - - - - - - - 4 Dinas Pekerjaan Umum (7.846.902.982,00) - - (7.846.902.982,00) (7.846.902.982,00) - - (7.846.902.982,00) 5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - - - - - - - - 6 Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran - - - - - - - - 7 Badan Kesbangpol - - - - - - - - 8 Dinas Sosial - - - - - - - - 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - - - - - - - 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA - - - - - - - - 11 Dinas Pangan - - - - - - - - 12 Dinas Lingkungan Hidup - - - - - - - - 13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - - - - - - - - 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - - - - - - - - 15 Dinas Pengendalian Penduduk & KB - - - - - - - - 16 Dinas Perhubungan - - - - - - - - 17 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik & Persandian - - - - - - - - 18 Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah - - - - - - - - 19 Badan Penanaman Modal & Perizinan - - - - - - - - 20 Dinas Pemuda & Olahraga - - - - - - - - 21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - - - - - - - - 22 Dinas Perikanan - - - - - - - - 23 Dinas Pariwisata - - - - - - - - 24 Dinas Pertanian - - - - - - - - 25 Dinas Perdagangan & Perindustrian - - - - - - - - 26 Sekretariat Daerah - (174.911.583,00) - (174.911.583,00) - (174.911.583,00) - (174.911.583,00) 27 Sekretariat DPRD - - - - - - - - 28 Inspektorat - - - - - - - - 29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - - - - - - 30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - - - - - - - 31 BPKAD - - - - - - - - 32 Badan Pendapatan Daerah - - - - - - - - 33 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM - - - - - - - - 34 Kecamatan Lakudo - - - - - - - - 35 Kecamatan Gu - - - - - - - - 36 Kecamatan Sangia wambulu - - - - - - - - 37 Kecamatan Mawasangka - - - - - - - - 38 Kecamatan Mawasangka Tengah - - - - - - - - 39 Kecamatan Mawasangka Timur - - - - - - - - 40 Kecamatan Talaga Raya - - - - - - - - PERALATAN DAN MESIN BANGUNAN DAN GEDUNG JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN TOTAL PERALATAN DAN MESIN BANGUNAN DAN GEDUNG PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH REKAP MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET INVESTASI OPD PER 31 DESEMBER 2022 NO OPD BEBAN PENYUSUTAN AP. 2022 (AUDITED) JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN TOTAL Hal 1 dari 1 Halaman Lampiran 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IX REKAP ASET LAINNYA 20.027.010.985,32 3.253.502.119,00 20.699.482.995,32 23.952.985.114,32 (1.048.667.485,00) (4.482.473.593,94) 18.421.844.035,38 1 Dinas Pendidikan & Kebudayaan 7.803.300.527,63 279.611.100,00 8.992.369.211,63 9.271.980.311,63 - (3.050.457.942,00) 6.221.522.369,63 2 Dinas Kesehatan 99.311.000,00 99.311.000,00 - 99.311.000,00 (21.517.383,00) - 77.793.617,00 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) - - - - - - - 4 Dinas Pekerjaan Umum 4.594.540.066,71 147.520.000,00 6.449.727.612,71 6.597.247.612,71 - (573.206.439,53) 6.024.041.173,18 5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - - - - - 6 Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran - - - - - - - 7 Badan Kesbangpol - - - - - - - 8 Dinas Sosial - - - - - - - 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - - - - - - 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA - - - - - - - 11 Dinas Pangan - - - - - - - 12 Dinas Lingkungan Hidup - 349.000.000,00 - 349.000.000,00 - - 349.000.000,00 13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - - - - - - - 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - - - - - - - 15 Dinas Pengendalian Penduduk & KB - - - - - - - 16 Dinas Perhubungan - - - - - - - 17 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik & Persandian 186.497.000,00 356.223.799,00 - 356.223.799,00 (60.844.916,00) - 295.378.883,00 18 Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah - - - - - - - 19 Badan Penanaman Modal & Perizinan - - - - - - - 20 Dinas Pemuda & Olahraga 239.232.000,00 - 239.232.000,00 239.232.000,00 - - 239.232.000,00 21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 80.250.000,00 80.250.000,00 - 80.250.000,00 (65.537.500,00) - 14.712.500,00 22 Dinas Perikanan - - - - - - - 23 Dinas Pariwisata - 287.000.000,00 - 287.000.000,00 - - 287.000.000,00 24 Dinas Pertanian 1.697.394.000,00 - 1.697.394.000,00 1.697.394.000,00 - - 1.697.394.000,00 25 Dinas Perdagangan & Perindustrian - - - - - - - 26 Sekretariat Daerah 2.278.598.421,00 705.732.220,00 1.652.566.201,00 2.358.298.421,00 (328.659.953,00) (121.761.833,00) 1.907.876.635,00 27 Sekretariat DPRD - - - - - - - 28 Inspektorat - - - - - - - 29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - - - - - 30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 229.900.000,00 415.460.000,00 - 415.460.000,00 (220.733.333,00) - 194.726.667,00 31 BPKAD - 87.600.000,00 - 87.600.000,00 - - 87.600.000,00 32 Badan Pendapatan Daerah 345.794.000,00 345.794.000,00 - 345.794.000,00 (251.374.400,00) - 94.419.600,00 33 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM 100.000.000,00 100.000.000,00 - 100.000.000,00 (100.000.000,00) - - 34 Kecamatan Lakudo 12.460.000,00 - 12.460.000,00 12.460.000,00 - (12.460.000,00) - 35 Kecamatan Gu 122.279.999,99 - 122.279.999,99 122.279.999,99 - (109.766.944,44) 12.513.055,55 36 Kecamatan Sangia wambulu 170.170.000,00 - 170.170.000,00 170.170.000,00 - (51.258.888,89) 118.911.111,11 37 Kecamatan Mawasangka 1.162.663.220,00 - 458.663.220,00 458.663.220,00 - (293.558.139,84) 165.105.080,16 38 Kecamatan Mawasangka Tengah 129.338.800,00 - 129.338.800,00 129.338.800,00 - (84.338.800,00) 45.000.000,00 39 Kecamatan Mawasangka Timur 104.825.000,00 - 104.825.000,00 104.825.000,00 - (18.868.055,55) 85.956.944,45 40 Kecamatan Talaga Raya 670.456.949,99 - 670.456.949,99 670.456.949,99 - (166.796.550,69) 503.660.399,30 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH REKAPITULASI ASET LAINNYA PER 31 DESEMBER 2022 NO OPD SALDO AWAL PER 1 JAN 2022 ASET LAINNYA SALDO AKHIR PER 31 DES 2022 AK. AMORTISASI PER 31 DES 2022 AK. PENYUSUTAN PER 31 DES 2022 NILAI BUKU PER 31 DES 2022 ASET TAK BERWUJUD ASET LAIN-LAIN Hal 1 dari 1 Halaman Lampiran 28 PENGURANGAN REKLAS DARI KIB C REKLAS DARI KIB D REKLAS DARI KIB E REKLAS KE EKSTRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X ASET TAK BERWUJUD 1.667.784.220,00 - 24.475.000,00 147.520.000,00 1.427.695.098,00 (89.299.000,00) 75.326.800,00 1,00 3.253.502.119,00 (1.048.667.485,00) 2.204.834.634,00 1 Dinas Pendidikan & Kebudayaan - 279.611.100,00 279.611.100,00 - 279.611.100,00 2 Dinas Kesehatan 99.311.000,00 99.311.000,00 (21.517.383,00) 77.793.617,00 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) - - - - 4 Dinas Pekerjaan Umum - 24.475.000,00 147.520.000,00 (24.475.000,00) 147.520.000,00 - 147.520.000,00 5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - - 6 Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran - - - - 7 Badan Kesbangpol - - - - 8 Dinas Sosial - - - - 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - - - 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA - - - - 11 Dinas Pangan - - - - 12 Dinas Lingkungan Hidup - 349.000.000,00 349.000.000,00 - 349.000.000,00 13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - - - - 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - - - - 15 Dinas Pengendalian Penduduk & KB - - - - 16 Dinas Perhubungan - - - - 17 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik & Persandian 186.497.000,00 94.399.998,00 75.326.800,00 1,00 356.223.799,00 (60.844.916,00) 295.378.883,00 18 Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah - - - - 19 Badan Penanaman Modal & Perizinan - 44.955.000,00 (44.955.000,00) - - - 20 Dinas Pemuda & Olahraga - - - - 21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 80.250.000,00 80.250.000,00 (65.537.500,00) 14.712.500,00 22 Dinas Perikanan - 19.869.000,00 (19.869.000,00) - - - 23 Dinas Pariwisata - 287.000.000,00 287.000.000,00 - 287.000.000,00 24 Dinas Pertanian - - - - 25 Dinas Perdagangan & Perindustrian - - - - 26 Sekretariat Daerah 626.032.220,00 79.700.000,00 705.732.220,00 (328.659.953,00) 377.072.267,00 27 Sekretariat DPRD - - - - 28 Inspektorat - - - - 29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - - 30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 229.900.000,00 185.560.000,00 415.460.000,00 (220.733.333,00) 194.726.667,00 31 BPKAD - 87.600.000,00 87.600.000,00 - 87.600.000,00 32 Badan Pendapatan Daerah 345.794.000,00 345.794.000,00 (251.374.400,00) 94.419.600,00 33 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM 100.000.000,00 100.000.000,00 (100.000.000,00) - 34 Kecamatan Lakudo - - - - 35 Kecamatan Gu - - - - 36 Kecamatan Sangia wambulu - - - - 37 Kecamatan Mawasangka - - - - 38 Kecamatan Mawasangka Tengah - - - - 39 Kecamatan Mawasangka Timur - - - - 40 Kecamatan Talaga Raya - - - - PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH DAFTAR MUTASI ASET TAK BERWUJUD OPD PER 31 DESEMBER 2022 NO OPD SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2022 MUTASI BELANJA MODAL PENAMBAHAN SELAIN SALDO AKHIR PER 31 DES 2022 AK. AMORTISASI PER 31 DES 2022 NILAI BUKU PER 31 DES 2022 BELANJA MODAL PENAMBAHAN REKLAS DARI BARJAS HIBAH Hal 1 dari 1 Halaman Lampiran 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VIII Mutasi Akumulasi Penyusutan (782.827.388,00) (4.574.318.287,94) (5.357.145.675,94) 91.844.694,00 (265.840.097,00) - (265.840.097,00) (1.048.667.485,00) (4.482.473.593,94) (5.531.141.078,94) 1 Dinas Pendidikan & Kebudayaan - (3.050.457.942,00) (3.050.457.942,00) - - - - (3.050.457.942,00) (3.050.457.942,00) 2 Dinas Kesehatan (1.655.183,00) - (1.655.183,00) (19.862.200,00) - (19.862.200,00) (21.517.383,00) - (21.517.383,00) 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) - - - - - - - - - 4 Dinas Pekerjaan Umum - (573.206.439,53) (573.206.439,53) - - - - (573.206.439,53) (573.206.439,53) 5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - - - - - - - - - 6 Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran - - - - - - - - - 7 Badan Kesbangpol - - - - - - - - - 8 Dinas Sosial - - - - - - - - - 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - - - - - - - - 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA - - - - - - - - - 11 Dinas Pangan - - - - - - - - - 12 Dinas Lingkungan Hidup - - - - - - - - - 13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - - - - - - - - - 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - - - - - - - - - 15 Dinas Pengendalian Penduduk & KB - - - - - - - - - 16 Dinas Perhubungan - - - - - - - - - 17 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik & Persandian (3.108.283,00) - (3.108.283,00) (57.736.633,00) - (57.736.633,00) (60.844.916,00) - (60.844.916,00) 18 Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah - - - - - - - - - 19 Badan Penanaman Modal & Perizinan - - - - - - - - - 20 Dinas Pemuda & Olahraga - - - - - - - - - 21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (49.487.500,00) - (49.487.500,00) (16.050.000,00) - (16.050.000,00) (65.537.500,00) - (65.537.500,00) 22 Dinas Perikanan - - - - - - - - - 23 Dinas Pariwisata - - - - - - - - - 24 Dinas Pertanian - - - - - - - - - 25 Dinas Perdagangan & Perindustrian - - - - - - - - - 26 Sekretariat Daerah (267.320.823,00) (121.761.833,00) (389.082.656,00) (61.339.130,00) - (61.339.130,00) (328.659.953,00) (121.761.833,00) (450.421.786,00) 27 Sekretariat DPRD - - - - - - - - - 28 Inspektorat - - - - - - - - - 29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - - - - - - - 30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (198.740.000,00) - (198.740.000,00) (21.993.333,00) - (21.993.333,00) (220.733.333,00) - (220.733.333,00) 31 BPKAD - - - - - - - - - 32 Badan Pendapatan Daerah (183.348.933,00) - (183.348.933,00) (68.025.467,00) - (68.025.467,00) (251.374.400,00) - (251.374.400,00) 33 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (79.166.666,00) - (79.166.666,00) (20.833.334,00) - (20.833.334,00) (100.000.000,00) - (100.000.000,00) 34 Kecamatan Lakudo - (12.460.000,00) (12.460.000,00) - - - - (12.460.000,00) (12.460.000,00) 35 Kecamatan Gu - (109.766.944,44) (109.766.944,44) - - - - (109.766.944,44) (109.766.944,44) 36 Kecamatan Sangia wambulu - (51.258.888,89) (51.258.888,89) - - - - (51.258.888,89) (51.258.888,89) 37 Kecamatan Mawasangka - (385.402.833,84) (385.402.833,84) 91.844.694,00 - - - - (293.558.139,84) (293.558.139,84) 38 Kecamatan Mawasangka Tengah - (84.338.800,00) (84.338.800,00) - - - - (84.338.800,00) (84.338.800,00) 39 Kecamatan Mawasangka Timur - (18.868.055,55) (18.868.055,55) - - - - (18.868.055,55) (18.868.055,55) 40 Kecamatan Talaga Raya - (166.796.550,69) (166.796.550,69) - - - - (166.796.550,69) (166.796.550,69) ASET TAK BERWUJUD ASET LAIN-LAIN TOTAL ASET TAK BERWUJUD ASET LAIN-LAIN TOTAL PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH REKAP MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA OPD PER 31 DESEMBER 2022 NO OPD SALDO AWAL 2021 AUDITED KOREKSI ALL KARENA SALAH CATAT BEBAN PENYUSUTAN/AMORTISASI AP. 2022 (AUDITED) ASET TAK BERWUJUD ASET LAIN-LAIN TOTAL Hal 1 dari 1 Halaman Lampiran 30 REKLAS DARI BM KIB B REKLAS DARI BM KIB C REKLAS DARI BM KIB D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 XII ASET LAIN-LAIN 18.359.226.765,32 249.930.000,00 939.138.684,00 1.855.187.546,00 (704.000.000,00) 20.699.482.995,32 (4.482.473.593,94) 16.217.009.401,38 1 Dinas Pendidikan & Kebudayaan 7.803.300.527,63 249.930.000,00 939.138.684,00 8.992.369.211,63 (3.050.457.942,00) 5.941.911.269,63 2 Dinas Kesehatan - - - - 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) - - - - 4 Dinas Pekerjaan Umum 4.594.540.066,71 1.855.187.546,00 6.449.727.612,71 (573.206.439,53) 5.876.521.173,18 5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - - - - 6 Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran - - - - 7 Badan Kesbangpol - - - - 8 Dinas Sosial - - - - 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - - - 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA - - - - 11 Dinas Pangan - - - - 12 Dinas Lingkungan Hidup - - - - 13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - - - - 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - - - - 15 Dinas Pengendalian Penduduk & KB - - - - 16 Dinas Perhubungan - - - - 17 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik & Persandian - - - - 18 Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah - - - - 19 Badan Penanaman Modal & Perizinan - - - - 20 Dinas Pemuda & Olahraga 239.232.000,00 239.232.000,00 - 239.232.000,00 21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - - - - 22 Dinas Perikanan - - - - 23 Dinas Pariwisata - - - - 24 Dinas Pertanian 1.697.394.000,00 1.697.394.000,00 - 1.697.394.000,00 25 Dinas Perdagangan & Perindustrian - - - - 26 Sekretariat Daerah 1.652.566.201,00 ` 1.652.566.201,00 (121.761.833,00) 1.530.804.368,00 27 Sekretariat DPRD - - - - 28 Inspektorat - - - - 29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - - 30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - - - 31 BPKAD - - - - 32 Badan Pendapatan Daerah - - - - 33 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM - - - - 34 Kecamatan Lakudo 12.460.000,00 12.460.000,00 (12.460.000,00) - 35 Kecamatan Gu 122.279.999,99 122.279.999,99 (109.766.944,44) 12.513.055,55 36 Kecamatan Sangia wambulu 170.170.000,00 170.170.000,00 (51.258.888,89) 118.911.111,11 37 Kecamatan Mawasangka 1.162.663.220,00 (704.000.000,00) 458.663.220,00 (293.558.139,84) 165.105.080,16 38 Kecamatan Mawasangka Tengah 129.338.800,00 129.338.800,00 (84.338.800,00) 45.000.000,00 39 Kecamatan Mawasangka Timur 104.825.000,00 104.825.000,00 (18.868.055,55) 85.956.944,45 40 Kecamatan Talaga Raya 670.456.949,99 670.456.949,99 (166.796.550,69) 503.660.399,30 AP. 31 DES 2022 NILAI BUKU 2022 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH DAFTAR MUTASI ASET LAIN-LAIN OPD PER 31 DESEMBER 2022 No. OPD SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2020 PENAMBAHAN PENGURANGAN KARENA PENYERTAAN MODAL SALDO AKHIR PER 31 DES 2022 Hal 1 dari 1 Halaman Lampiran 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VIII Mutasi Akumulasi Penyusutan (782.827.388,00) (4.574.318.287,94) (5.357.145.675,94) 91.844.694,00 (265.840.097,00) - (265.840.097,00) (1.048.667.485,00) (4.482.473.593,94) (5.531.141.078,94) 1 Dinas Pendidikan & Kebudayaan - (3.050.457.942,00) (3.050.457.942,00) - - - - (3.050.457.942,00) (3.050.457.942,00) 2 Dinas Kesehatan (1.655.183,00) - (1.655.183,00) (19.862.200,00) - (19.862.200,00) (21.517.383,00) - (21.517.383,00) 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) - - - - - - - - - 4 Dinas Pekerjaan Umum - (573.206.439,53) (573.206.439,53) - - - - (573.206.439,53) (573.206.439,53) 5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - - - - - - - - - 6 Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran - - - - - - - - - 7 Badan Kesbangpol - - - - - - - - - 8 Dinas Sosial - - - - - - - - - 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - - - - - - - - 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA - - - - - - - - - 11 Dinas Pangan - - - - - - - - - 12 Dinas Lingkungan Hidup - - - - - - - - - 13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - - - - - - - - - 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - - - - - - - - - 15 Dinas Pengendalian Penduduk & KB - - - - - - - - - 16 Dinas Perhubungan - - - - - - - - - 17 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik & Persandian (3.108.283,00) - (3.108.283,00) (57.736.633,00) - (57.736.633,00) (60.844.916,00) - (60.844.916,00) 18 Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah - - - - - - - - - 19 Badan Penanaman Modal & Perizinan - - - - - - - - - 20 Dinas Pemuda & Olahraga - - - - - - - - - 21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (49.487.500,00) - (49.487.500,00) (16.050.000,00) - (16.050.000,00) (65.537.500,00) - (65.537.500,00) 22 Dinas Perikanan - - - - - - - - - 23 Dinas Pariwisata - - - - - - - - - 24 Dinas Pertanian - - - - - - - - - 25 Dinas Perdagangan & Perindustrian - - - - - - - - - 26 Sekretariat Daerah (267.320.823,00) (121.761.833,00) (389.082.656,00) (61.339.130,00) - (61.339.130,00) (328.659.953,00) (121.761.833,00) (450.421.786,00) 27 Sekretariat DPRD - - - - - - - - - 28 Inspektorat - - - - - - - - - 29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - - - - - - - 30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (198.740.000,00) - (198.740.000,00) (21.993.333,00) - (21.993.333,00) (220.733.333,00) - (220.733.333,00) 31 BPKAD - - - - - - - - - 32 Badan Pendapatan Daerah (183.348.933,00) - (183.348.933,00) (68.025.467,00) - (68.025.467,00) (251.374.400,00) - (251.374.400,00) 33 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (79.166.666,00) - (79.166.666,00) (20.833.334,00) - (20.833.334,00) (100.000.000,00) - (100.000.000,00) 34 Kecamatan Lakudo - (12.460.000,00) (12.460.000,00) - - - - (12.460.000,00) (12.460.000,00) 35 Kecamatan Gu - (109.766.944,44) (109.766.944,44) - - - - (109.766.944,44) (109.766.944,44) 36 Kecamatan Sangia wambulu - (51.258.888,89) (51.258.888,89) - - - - (51.258.888,89) (51.258.888,89) 37 Kecamatan Mawasangka - (385.402.833,84) (385.402.833,84) 91.844.694,00 - - - - (293.558.139,84) (293.558.139,84) 38 Kecamatan Mawasangka Tengah - (84.338.800,00) (84.338.800,00) - - - - (84.338.800,00) (84.338.800,00) 39 Kecamatan Mawasangka Timur - (18.868.055,55) (18.868.055,55) - - - - (18.868.055,55) (18.868.055,55) 40 Kecamatan Talaga Raya - (166.796.550,69) (166.796.550,69) - - - - (166.796.550,69) (166.796.550,69) ASET TAK BERWUJUD ASET LAIN-LAIN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH REKAP MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA OPD PER 31 DESEMBER 2022 NO OPD SALDO AWAL 2021 AUDITED KOREKSI ALL KARENA SALAH CATAT TOTAL BEBAN PENYUSUTAN/AMORTISASI AP. 2022 (AUDITED) ASET TAK BERWUJUD ASET LAIN-LAIN TOTAL ASET TAK BERWUJUD ASET LAIN- LAIN TOTAL Hal 1 dari 1 Halaman Lampiran 32 556.085.080,00 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Pemeliharaan Bayar Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kendaraan Roda 2 - - 0,00 DAU 6995/LS/XII/2022 0,00 3.645.000,00 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Perjalanan Dinas Kurang Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Malikul Mulki, ST Dalam Rangka Membawa Kelengkapan RAB, DED dan Reatnes Kriteria Usulan DAK Bidang Sanitasi dan Air Minum - - 0,00 DAU 7149/LS/XII/2022 0,00 22.300,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bayar Belanja Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 0,00 DAU 6993/LS/XII/2022 0,00 1.930.900,00 4 RSUD Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Pembayaran Belanja Jasa Medik Umum Dan BPJS Reguler Tahun 2019 s/d 2022 - - 0,00 DAU 7211/LS/XII/2022 0,00 503.685.838,00 5 RSUD Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pembayaran Belanja Insentif Pemungutan Bagi KDH/WKDH Atas Retribusi Jasa Umum Pelayanan Untuk Tahun 2022 - - 0,00 DAU 7217/LS/XII/2022 0,00 16.106.042,00 6 Sekretariat Daerah Belanja Perjalanan Dinas Pemb. Ats Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An, Ira Willis Kesumadoty Muh. Yusup, SE Dkk Dlm Rangka Melakukan Kegiatan Pembinaan 10 Program Pokok PKK di Kec. Talaga Raya - - 0,00 DAU 7210/LS/XII/2022 0,00 30.695.000,00 1.668.821,00 1 Dinas Kesehatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Konsolidasi Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Halaman Puskesmas Wakambangura dan Pembangunan Pagar Puskesmas Wakambangura (DAK) GALIH ADI SULISTYO,S.Pd. Direktur CV.PLADSY CONSULTANT Kontrak No : 11/KONTRAK.PL/DINK ES-BT/VII/2020 Tanggal 13 Juli 2020 11.193.210,00 DAK 5245/LS-DAK FISIK/XII/2020 10.073.889,00 1.119.321,00 A 2 Dinas Pariwisata Pengadaan Sarana dan Prasarana Daya Tarik Wisata Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Pembuatan Lahan Pematang Tanjung Buaya SPK No :11.04/SPK/PL- Konsultan/Dispar/Buten g/XI/ 2019 2.500.000,00 DAU 6497/LS- DAU/XII/2019 2.250.000,00 250.000,00 A 3 Dinas Pendidikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengawasan Penataan Halaman SMPN 1 Buteng 425.11/346.c/VIII/2019 2.995.000,00 DAU 6568/LS- DAU/XII/2019 2.695.500,00 299.500,00 A Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin 397.815,00 1 Dinas Perikanan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Jasa Konsultan Pengawasan (Speed Perikanan) No : 10/SPK/PL- Konsultan/Perikanan/Bu teng/VIII/2019 3.978.150,00 DAU 6395/LS- DAU/XII/2019 3.580.335,00 397.815,00 B 2.852.950.306,87 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pekerjaan Rabat Beton di GU Barat Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo CV. Wijaya Mulia 09/SPK-Fisik/KPJJ/DPU- BT/XII/2019 9.980.000,00 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Penataan Sarana Publik di Desa Baruta Kecamatan Sangiawambulu CV. Mega Cipta Mandiri 08/SPK-Fisik/KPJJ/DPU- BT/XII/2015 7.491.750,00 3 Dinas Kesehatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pembangunan Rumah Dinas Kopel Perawat Puskesmas Wilayah Kecamatan Mawasangka CV. ABY JAYA 050/664/KONTRAK/XI/2 019 548.474,20 4 Dinas Kesehatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rehabilitasi Sedang/Berat Pustu Desa Baruta Kecamatan Sangia Wambulu CV. Rahmat Mujur 01/SPK-FISIK/Dinkes- BT/VIII/2019 9.966.600,00 5 Dinas Kesehatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rehabilitasi Berat Puskesmas Wilayah Kecamatan Talaga Raya CV. ZATIN SAUBAWA 050/670/KONT/XI/2019 1.258.677,32 6 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rehab Bangunan Gedung SMPN 1 Lakudo UD. Enis 01/SPK-Fisik/PK- BT/VIII/2019 9.939.500,00 KET. KIB No. Kontrak Utang (Rp.) NAMA KEGIATAN Nilai Kontrak REALISASI KEUANGAN (Rp.) NILAI RINCIAN UTANG BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH PER 31 DESEMBER 2022 No. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Utang Belanja Modal Tanah Utang Belanja Barang dan Jasa OPD URAIAN PEKERJAAN NAMA REKANAN KONTRAK SUMBER DANA NO. SP2D Hal 1 dari 4 Halaman Lampiran 32 KET. KIB No. Kontrak Utang (Rp.) NAMA KEGIATAN Nilai Kontrak REALISASI KEUANGAN (Rp.) NILAI No. OPD URAIAN PEKERJAAN NAMA REKANAN KONTRAK SUMBER DANA NO. SP2D 7 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rehab Baruga Wasilomata Kec Mawasangka CV. Putra Wasilomata 02/SPK-Fisik/PK- BT/VIII/2015 7.993.720,00 8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Perencanaan Gedung Kantor CV. TIOFAN ADIKARYA KONSULTAN 02/SPK-PL/BAPPEDA- BUTENG/DAU/X/2017; '10/Okteber 2017 4.000.000,00 DAU 0,00 4.000.000,00 C 9 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengawasan Gedung Kantor CV. TEKNIK CIPTA PARISUDHA 03/SPK-PL/BAPPEDA- BUTENG/DAU/XI/2017; 15 November 2017 4.000.000,00 DAU 0,00 4.000.000,00 C 10 Dinas Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Konsolidasi Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penambahan Ruangan Puskesmas Mampu Poned Puskesmas GU (DAK) AHMAD SAFAAT. Direktur CV.BUTON EXPLORE CONSULTANT Kontrak No : 05/SPK.PL/DINKES- BUTENG/V/2022 Tanggal 25 Mei 2022 53.908.260,00 DAK 4849/LS-DAK FISIK/XII/2022 48.517.434,00 5.390.826,00 C 11 Dinas Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Konsolidasi Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penambahan Ruangan Puskesmas Mampu Poned Puskesmas Mawasangka Tengah (DAK) AHMAD SAFAAT. Direktur CV.BUTON EXPLORE CONSULTANT Kontrak No : 06/SPK.PL/DINKES- BUTENG/V/2022 Tanggal 25 Mei 2022 53.963.760,00 DAK 4846/LS-DAK FISIK/XII/2022 48.567.384,00 5.396.376,00 C 12 Dinas Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Konsolidasi Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Baru Rumah Dinas Kopel Puskesmas Wakambangura (DAU) AHMAD SAFAAT., Direktur CV.BUTON EXPLORE CONSULTANT Kontrak No : 09/KONTRAK.PL/DINK ES-BT/VII/2020 Tanggal 13 Juli 2022 19.975.560,00 DAU 6539/LS-DAU /XII/2022 17.978.004,00 1.997.556,00 C 13 Dinas Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Konsolidasi Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Berat Pustu Morikana (DAU) AHMAD SAFAAT., Direktur CV.BUTON EXPLORE CONSULTANT Kontrak No : 13/SPK.PL/DINKES- BUTENG/VII/2022 Tanggal 21 Juli 2022 8.724.600,00 DAU 6537/LS-DAU /XII/2022 7.852.140,00 872.460,00 C 14 Dinas Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Konsolidasi Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Halaman Puskesmas Kanapa-Napa (DAU) AHMAD SAFAAT., Direktur CV.BUTON EXPLORE CONSULTANT Kontrak No : 13.2/SPK.PL/DINKES- BUTENG/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 5.995.000,00 DAU 7083/LS-DAU /XII/2022 5.395.500,00 599.500,00 C 15 Dinas Kesehatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Konsolidasi Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Halaman Puskesmas Wakambangura dan Pembangunan Pagar Puskesmas Wakambangura (DAK) GALIH ADI SULISTYO,S.Pd. Direktur CV.PLADSY CONSULTANT Kontrak No : 11/KONTRAK.PL/DINK ES-BT/VII/2020 Tanggal 13 Juli 2020 10.159.990,00 DAK 5245/LS-DAK FISIK/XII/2020 9.143.991,00 1.015.999,00 C 16 Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah Pengembangan UMKM Jasa Konsultasi Pengawasan Kegiatan Kontraktual CV. BUTON EXPLORE CONSULTANT 02/SPK/J.Kons/DKUKM/ VII/2022 8.896.650,00 DAU - 0,00 8.896.650,00 C 17 Dinas Pariwisata Perencanaan Pembangunan Pondok Wisata CV. ALBANNA BUTUNI ENGINEERING 13/SPK/PL perencanaan dispar/X/2022 40.359.600,00 DAU 4534/LS- DAU/XI/2022 34.305.660,00 6.053.940,00 C/KDP 18 Dinas Pariwisata Pengadaan Sarana dan Prasarana Daya Tarik Wisata Jasa Konsultasi Pengawasan Pembuatan Guardrial Taman Mawasangaka No: 10.02/SPK/PL- Konsultan/Dispar/Buten g/X /2019 2.500.000,00 DAU 6496/LS- DAU/XII/2019 2.250.000,00 250.000,00 C 19 Dinas Pariwisata Pengadaan Sarana dan Prasarana Daya Tarik Wisata Pembayaran 94% Pembangunan Baruga Baruta SPK No.19/SPK- PL/BUDPAR/DAU/IX/20 16 tgl 13 September 2016 194.890.000,00 DAU 1032/LS- DAU/X/2016, 4225/LS-DAU- L/XII/2018 183.196.600,00 11.693.400,00 C 20 Dinas Pariwisata Pengadaan Sarana dan Prasarana Daya Tarik Wisata Pekerjaan Pembangunan Pondok Wisata CV. ASTARINA LESTARI 17/SP/PPK- DISPAR/BUTENG/XI/20 22 2.028.222.450,00 DAU 1.938.941.845,00 89.280.605,00 C 21 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Parkir Benteng Bombonawulu 32/Pgws/PL/SPK/PUTR /CK/X/2022 6.250.000,00 DAU 0,00 6.250.000,00 C 22 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Halaman Kantor Camat Talaga Raya 35/Pgws/PL/SPK/PUTR /CK/X/2022 7.500.000,00 DAU 0,00 7.500.000,00 C 23 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Tiang Bendera dan Pengecetan Pintu Gerbang Wamengkoli 18/Prc/PL/SPK/PUTR/C K/X/2022 7.492.500,00 DAU 0,00 7.492.500,00 C 24 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Gedung Kantor Kecamatan Gu 37/Pgws/PL/SPK/PUTR /CK/X/2022 10.000.000,00 DAU 0,00 10.000.000,00 C 25 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Rujab Kantor Kecamatan Gu 36/Pgws/PL/SPK/PUTR /CK/X/2022 10.000.000,00 DAU 0,00 10.000.000,00 C Hal 2 dari 4 Halaman Lampiran 32 KET. KIB No. Kontrak Utang (Rp.) NAMA KEGIATAN Nilai Kontrak REALISASI KEUANGAN (Rp.) NILAI No. OPD URAIAN PEKERJAAN NAMA REKANAN KONTRAK SUMBER DANA NO. SP2D 26 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Pekerjaan Pembangunan Pintu Gerbang Kec. Mawasangka/Masteng CV.ANSKONERI No.12.4.Konstruksi/KO NT/CK/PUTR/VIII/2021 2.325.632.719,00 DBH 2.098.883.529,00 226.749.190,00 C 27 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Modal Tugu Pengawasan Pembangunan Tugu Labungkari CV. GRIYA RACANA KONSULINDO No.05.05.Jkons/SPPBJ/ PGWS/CK/PUBT/V/202 1 198.489.500,00 DAU 0,00 198.489.500,00 C 28 Dinas Pendidikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rehab Perpustakaan SMPN 1 Mawasangka Kec.Mawasangka 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 C 29 Dinas Pendidikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengawasan Pembangunan Pagar Sekolah 01.A/PL- DIKNAS/KONST/IV/201 9 33.800.000,00 DID 5783/LS- DID/XII/2019 30.420.000,00 3.380.000,00 C 30 Dinas Pendidikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Jasa Konsultan Perencanaan DIREKTUR CV. TEKNIK CIPTA PARISUDHA 425.11/69.a/2021.b 16.941.760,00 14.400.496,00 2.541.264,00 C 31 Dinas Pertanian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air tanah Paket 03 Desa Bantea Kec. Gu No.520/06/KONTRAK- K/DP2K/VIII/2016 tgl 29- 08-2016 295.940.000,00 1844/LS- DAK/XII/2016 253.028.700,00 42.911.300,00 C 32 Dinas Pertanian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pekerjaan Rehabilitasi / Renovasi Pusat Kesehatan Hewan Kec. Mawasangka (2016) 2.253.869,35 0,00 2.253.869,35 C 33 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Belanja Modal Gedung dan Bangunan Jasa konsultansi Pengawasan Pembangunan Pagar TPU/Penataan dan Pematangan Lahan CV. CAKRAWALA 03/SPK- PERKIMTA/V/2022 49.872.000,00 DAU 2972/LS- DAU/IX/2022 42.391.200,00 7.480.800,00 C 34 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengawasan Pembangunan Pagar TPU/Penataan dan Pematangan Lahan Wilayah 1 CV. AGUNG ARCH PLAN 47/SPK- PERKIMTA/XI/2022 38.975.000,00 DAU 7075/LS- DAU/XII/2022 35.077.500,00 3.897.500,00 C 35 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengawasan Pembangunan Pagar TPU/Penataan dan Pematangan Lahan Wilayah 2 CV. THREES CONSULTANT 25/SPK- PERKIMTA/XI/2022 59.990.000,00 DAU 6871/LS- DAU/XII/2022 53.991.000,00 5.999.000,00 C 36 RSUD Belanja Modal Gedung dan Bangunan Perencanaan Gedung OK/ Kamar Operasi CV. GLOBAL CONSULTANT SPK No : 06/SPK/PERCN_RSUD/ V2019 tgl 13 Mei 2019 48.290.000,00 DAK 4388/LS-DAK FISIK/XI/2019 41.046.500,00 7.243.500,00 C 37 Sekretariat Daerah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Perencanaan rehab tribun Kantor Bupati CV. ACCES KONSULTAN 06/SPK/KONTS-PERC- PL/X/2018 1.250.000,00 DAU 1825/LS-DAU- L/VII/2019 1.200.000,00 50.000,00 C 38 Sekretariat Daerah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Perngawasan rehab tribun Kantor Bupati cv Al Banna Butuni enggenering 06/SPK/KONTS-PW- PL/IX/2018 1.250.000,00 DAU 1826/LS-DAU- L/VII/2019 1.200.000,00 50.000,00 C 39 Sekretariat Daerah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Perencanaan rehab tribun Kantor Kec. Mawasangka CV. ACCES KONSULTAN 05/SPK/KONTS-PERC- PL/X/2018 1.750.000,00 DAU - 0,00 1.750.000,00 C 40 Sekretariat Daerah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Perngawasan rehab tribun Kantor kec. Mawasnakga cv Al Banna Butuni enggenering 05/SPK/KONTS-PW- PL/IX/2018 1.750.000,00 DAU - 0,00 1.750.000,00 C 41 Sekretariat Daerah Pembangunan Gedung Kantor Perencanaan Pembangunan Gedung Pos Jaga CV. ALBANI ALBUTUNI ENGENERING. 20/SPK/KONTS-PERC- PL/SETDA/2017. 2.500.000,00 DAU 0,00 2.500.000,00 C 42 Sekretariat Daerah Pembangunan Gedung Kantor Pengawasan Pembangunan Gedung Pos Jaga CV. Acces konsultan. SPK: 20/SPK/KONTS- PW-PL/SETDA/2017. 2.500.000,00 DAU 0,00 2.500.000,00 C 43 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Pekerjaan Swakelola Pembersihan Lahan (Lanclearing) Peledakan (Dinamite) - - 0,00 DAU 7252/LS-SWK- DAU/XII/2022 2.110.535.850,00 C 2.905.574.183,65 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jalan Simpang Tiga - Tolandona menuju Baruta 18/Pgws/PL/SPK/PUTR /BM/IX/2022 47.500.000,00 DAU 0,00 47.335.950,00 D 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Jasa Konsultansi Pengawasan Pembukaan Jalan Baru Desa Kolowa 33/Pgws/PL/SPK/PUTR /BM/X/2022 7.500.000,00 DAU 0,00 7.500.000,00 D 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Jasa Konsultansi Pengawasan Pengaspalan Jalan Matawine 34/Pgws/PL/SPK/PUTR /BM/XI/2022 12.500.000,00 DAU 0,00 12.487.000,00 D 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Pengaspalan/Perkerasan Jalan SP3 Lombe-Mawasangka 1 10/KONT/PUTR/BM/VII/ 2022 15.030.000.000,00 DAU 7250/LS-DBH PUSAT/XII/2022 13.711.736.487,00 642.230.942,65 D (Koreksi Utang) 5 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Jasa Konsultansi Pengawasan Pembukaan Jalan Desa Madongka 38/Pgws/PL/SPK/PUTR /BM/X/2022 10.000.000,00 DAU 0,00 7.500.000,00 D 6 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Jasa Konsultansi Pengawasan Perbaikan Jalan Pasar Desa Mone 39/Pgws/PL/SPK/PUTR /BM/X/2022 10.000.000,00 DAU 0,00 10.000.000,00 D Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Hal 3 dari 4 Halaman Lampiran 32 KET. KIB No. Kontrak Utang (Rp.) NAMA KEGIATAN Nilai Kontrak REALISASI KEUANGAN (Rp.) NILAI No. OPD URAIAN PEKERJAAN NAMA REKANAN KONTRAK SUMBER DANA NO. SP2D 7 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Jasa konsultansi Pengawasan Tehnis SPAM (DAU) CV. KARYA ENGINEERING KONSULTAN 08/PL- SPK/PENG/DPUTRPR- CK/IV/2017 19.900.000,00 DAU - 0,00 19.900.000,00 D 8 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Perencanaan Pengaspalan Jalan Dalam Desa Waturumbe (DAU) CV. ANALISA KONSTRUKSI 06.PL/SPK/KONS- PRC/P/PUBT/XI/2019 94.050.000,00 DAU 6582/LS- DAU/XII/2019 75.240.000,00 18.810.000,00 D 9 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Perencanaan Perkerasan Jalan Waburense - Batas Kab. Muna (DAU) CV. KARYA CIPTA MANDIRI 04.PL/SPK/KONS- PRC/P/PUBT/XI/2019 94.809.000,00 DAU 6579/LS- DAU/XII/2019 75.847.200,00 18.961.800,00 D 10 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Perencanaan Pengaspalan Jalan Dalam Kota Lamena - Inulu (DAU) 02.PL/SPK/KONSPRC/ DAU/P/PUBT/XI/2019 94.050.000,00 DAU 6626/LS- DAU/XII/2019 75.240.000,00 18.810.000,00 D 11 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Perencanaan Penataan Kawasan Wisata Tanjung Buaya (DAU) PT. MARTHA TRIA SELARAS 05.JK.22/KONTRAK/PR C/BM- DAU/PUBT/XI/2019 194.830.000,00 DAU 6580/LS- DAU/XII/2019 155.864.000,00 38.966.000,00 D 12 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Perencanaan Pembukaan Jalan Wadiabero - Perkantoran (DAU) CV. BUTON EXPLORE CONSULTANT 15.JK.09/KONTRAK/PR C/BM- DAU/PUBT/XI/2019 148.665.000,00 DAU 6572/LS- DAU/XII/2019 118.932.000,00 29.733.000,00 D 13 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Modal Jalan Kabupaten Pekerjaan Pengaspalan Jalan SP.3 Mawasangka - Lianabanggai I CV. INDO STRONG KONSTRUKSI No. 22.4.Konstruksi/KONT/ BM/PUTR/X/2021 8.383.347.745,00 DBH 6.371.344.287,00 2.012.003.458,00 D 14 DINAS PERHUBUNGAN Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Dermaga Wamengkoli dan Dermaga lakudo 06/SPK/DIHUB/VII/2019 49.170.000,00 DAU 4703/LS- DAU/XII/2019 44.253.000,00 4.917.000,00 D 15 DINAS PERIKANAN Belanja Modal Gedung dan Bangunan Jasa Konsultan Pengawasan Rumah Ikan No. 12/SPK/PL- Konsultan/Perikanan/Bu teng/VIII/2019 Tgl 30 Agustus 2019 Pd Dinas 1.999.250,00 DAU 6471/LS/XII/2019 1.799.325,00 199.925,00 D 16 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengawasan Penataan Jalan Lingkungan/Pedistrian Wilayah 1 CV. ONE MY ENGINEERING CONSULTANT 47/SPK- PERKIMTA/XI/2022 53.392.000,00 DAU 6905/LS- DAU/XII/2022 48.052.800,00 5.339.200,00 D 17 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengawasan Penataan Jalan Lingkungan/Pedistrian Wilayah 2 CV. THREES CONSULTANT 36/SPK- PERKIMTA/XI/2022 17.990.880,00 DAU 6904/LS DAU/XII/2022 16.191.792,00 1.799.088,00 D 18 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengawasan Penataan Jalan Lingkungan/Pedistrian Wilayah 3 CV. ANANDA BUTON MANDIRI 42/spk-perkimta/xi/2022 60.927.000,00 DAU 6984/LS DAU/XII/2022 54.834.300,00 6.092.700,00 D 19 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Titian Kel. Watolo dan Penataan Jalan Lingkungan Kel. Wadiabero CV. CAKRAWALA KONSOLINDO 09/SPK- PERKIMTA/VII/2022 29.881.200,00 DAU 6105/LS- DAU/XII/2022 26.893.080,00 2.988.120,00 D 6.316.676.206,52Total Hal 4 dari 4 Halaman Lampiran 33 Beban Persediaan Bersumber dari Barang Pakai Habis Beban Persediaan Bersumber dari Hibah Persediaan Beban Barang Pakai Habis diluar Mutasi Persediaan Beban Barang Tak Habis Pakai Beban Barang Ekstrakomptabel TOTAL 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 140.859.200,00 - 7.319.656.298,00 - 800.986.059,00 8.261.501.557,00 2 Dinas Kesehatan 3.931.620.797,69 774.509.090,56 1.973.533.000,00 - 54.196.313,75 6.733.859.202,00 3 Rumah Sakit Umum Daerah 1.561.866.597,66 1.064.670,00 218.647.000,00 - 40.012.368,00 1.821.590.635,66 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang 56.136.480,00 - 8.400.000,00 - 24.475.000,00 89.011.480,00 5 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 71.743.700,00 - 32.256.000,00 - - 103.999.700,00 6 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 49.742.800,00 - 195.361.400,00 - - 245.104.200,00 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 57.583.000,00 17.244.892,00 54.151.000,00 - - 128.978.892,00 8 Dinas Sosial 195.754.400,00 38.461.738,00 62.068.000,00 - - 296.284.138,00 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 63.281.650,00 - 63.451.000,00 - - 126.732.650,00 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 107.602.250,00 - 95.685.300,00 - 700.000,00 203.987.550,00 11 Dinas Pangan 325.146.750,00 - 14.736.500,00 - - 339.883.250,00 12 Dinas Lingkungan Hidup 61.670.400,00 - 45.625.000,00 3.060.750,00 - 110.356.150,00 13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 311.364.843,00 116.301.980,00 21.124.000,00 - - 448.790.823,00 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 260.321.339,00 - 254.082.400,00 - - 514.403.739,00 15 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 110.621.650,00 161.557.544,00 132.129.000,00 - 24.975.000,00 429.283.194,00 16 Dinas Perhubungan 31.570.650,00 - 30.383.000,00 - - 61.953.650,00 17 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 123.589.720,00 - 39.419.000,00 - - 163.008.720,00 18 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 54.678.500,00 - 50.215.000,00 - - 104.893.500,00 19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 217.908.400,00 - 123.464.000,00 - 44.955.000,00 386.327.400,00 20 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 79.836.300,00 - 202.055.000,00 - - 281.891.300,00 21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 75.157.400,00 - 3.774.000,00 - - 78.931.400,00 22 Dinas Perikanan 126.666.550,00 - 89.967.750,00 - 19.869.000,00 236.503.300,00 23 Dinas Pariwisata 251.587.400,00 - 98.403.500,00 - - 349.990.900,00 24 Dinas Pertanian 121.157.224,00 - 18.770.000,00 - 8.762.340,00 148.689.564,00 25 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 534.776.300,00 - 108.372.550,00 - 9.990.000,00 653.138.850,00 26 Sekretariat Daerah 3.194.516.704,00 - 2.264.896.597,00 - 25.759.080,00 5.485.172.381,00 27 Inspektorat 149.862.500,00 - 112.183.400,00 - 530.000,00 262.575.900,00 28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 467.459.267,00 - 166.795.900,00 - 3.480.000,00 637.735.167,00 29 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 1.216.007.999,00 - 329.156.445,00 - - 1.545.164.444,00 30 Badan Pendapatan Daerah 158.726.800,00 - 28.899.000,00 - - 187.625.800,00 31 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 240.581.600,00 - 302.027.100,00 - 9.114.210,00 551.722.910,00 32 Sekretariat DPRD 276.225.770,00 - 1.809.098.200,00 - 9.444.000,00 2.094.767.970,00 33 Kecamatan Lakudo 125.477.200,00 - 100.187.550,00 - - 225.664.750,00 34 Kecamatan Mawasangka Timur 47.036.880,00 - 52.501.064,00 - - 99.537.944,00 35 Kecamatan Mawasangka Tengah 49.446.850,00 - 96.873.000,00 - - 146.319.850,00 36 Kecamatan Mawasangka 64.511.180,00 - 124.255.500,00 - - 188.766.680,00 37 Kecamatan Talaga Raya 71.909.700,00 - 65.547.710,00 - - 137.457.410,00 38 Kecamatan Gu 44.480.249,00 - 141.204.800,00 - 818.400,00 186.503.449,00 39 Kecamatan Sangia Wambulu 77.988.800,00 - 290.916.000,00 - - 368.904.800,00 40 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 122.662.850,00 - 71.124.600,00 - - 193.787.450,00 15.229.138.650,35 1.109.139.914,56 17.211.396.564,00 3.060.750,00 1.078.066.770,75 34.630.802.649,66 NO Uraian BEBAN PERSEDIAAN TOTAL RINCIAN BEBAN PERSEDIAAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH PERIODE 1 JANUARI 2022 S.D 31 DESEMBER 2022 Hal 1 dari 1 Halaman Lampiran 34 No Uraian Beban Jasa Kantor Beban Sewa Peralatan dan Mesin Beban Sewa Gedung dan Bangunan Beban Jasa Konsultasi Konstruksi Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi Beban Beasiswa Pendidikan PNS Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Jumlah 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 8.465.422.078,00 - 33.000.000,00 - 75.680.000,00 - 7.000.000,00 8.581.102.078,00 2 Dinas Kesehatan 8.372.180.083,00 10.800.000,00 68.000.000,00 - 200.000.000,00 - 341.550.000,00 8.992.530.083,00 3 Rumah Sakit Umum Daerah 3.628.393.174,00 76.560.000,00 12.000.000,00 - - - 21.000.000,00 3.737.953.174,00 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang 383.679.800,00 - - 742.619.600,00 450.000.000,00 - 7.000.000,00 1.583.299.400,00 5 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 181.159.914,00 - 55.000.000,00 307.407.616,00 - - 6.700.000,00 550.267.530,00 6 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 1.062.377.353,00 - - - - - 5.750.000,00 1.068.127.353,00 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 214.299.900,00 - 50.000.000,00 - - - 7.000.000,00 271.299.900,00 8 Dinas Sosial 226.518.408,00 - 47.500.000,00 - - - - 274.018.408,00 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 308.243.940,00 4.000.000,00 52.000.000,00 - - - 7.000.000,00 371.243.940,00 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 186.668.982,00 - 125.000.000,00 - - - 7.000.000,00 318.668.982,00 11 Dinas Pangan 173.053.200,00 - 45.500.000,00 - - - 5.750.000,00 224.303.200,00 12 Dinas Lingkungan Hidup 376.274.000,00 - 55.000.000,00 - - - - 431.274.000,00 13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 227.838.600,00 - 45.000.000,00 - - - 5.750.000,00 278.588.600,00 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 341.517.850,00 10.100.000,00 18.000.000,00 - - - 7.000.000,00 376.617.850,00 15 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 692.981.664,00 - 5.500.000,00 - - - - 698.481.664,00 16 Dinas Perhubungan 363.771.020,00 - 50.000.000,00 - - - - 413.771.020,00 17 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 1.696.284.404,00 - 72.000.000,00 - - - 7.000.000,00 1.775.284.404,00 18 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 270.753.000,00 - 60.000.000,00 - - - 5.750.000,00 336.503.000,00 19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.009.192.400,00 - 55.000.000,00 - 12.000.000,00 - 5.750.000,00 3.081.942.400,00 20 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 240.582.800,00 4.450.000,00 69.850.000,00 - - - 88.070.000,00 402.952.800,00 21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 131.582.200,00 - 55.000.000,00 - - - 7.000.000,00 193.582.200,00 22 Dinas Perikanan 275.775.784,00 - 45.000.000,00 - 500.000.000,00 - 5.750.000,00 826.525.784,00 23 Dinas Pariwisata 1.314.813.363,00 54.840.000,00 64.000.000,00 - 50.000.000,00 - - 1.483.653.363,00 24 Dinas Pertanian 366.649.154,00 - - - - - 52.295.000,00 418.944.154,00 25 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 188.430.500,00 2.000.000,00 - - - - 7.000.000,00 197.430.500,00 26 Sekretariat Daerah 7.301.517.159,00 80.978.000,00 295.409.089,00 - - - 39.857.582,00 7.717.761.830,00 27 Inspektorat 277.529.350,00 - 56.500.000,00 - - - - 334.029.350,00 28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 490.872.000,00 1.000.000,00 6.000.000,00 - 913.000.000,00 - 7.000.000,00 1.417.872.000,00 29 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 1.142.965.829,83 2.000.000,00 98.860.000,00 136.300.000,00 - - 14.000.000,00 1.394.125.829,83 30 Badan Pendapatan Daerah 555.182.747,00 - 49.000.000,00 - - - - 604.182.747,00 31 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 606.938.418,00 27.940.000,00 61.500.000,00 - - 135.000.000,00 547.000.000,00 1.378.378.418,00 32 Sekretariat DPRD 1.780.855.937,00 - - - 450.000.000,00 - 7.000.000,00 2.237.855.937,00 33 Kecamatan Lakudo 825.370.645,00 - - - - - 7.000.000,00 832.370.645,00 34 Kecamatan Mawasangka Timur 74.900.000,00 - - - - - 5.750.000,00 80.650.000,00 35 Kecamatan Mawasangka Tengah 208.257.500,00 - - - - - - 208.257.500,00 36 Kecamatan Mawasangka 854.565.030,00 - - - - - 5.750.000,00 860.315.030,00 37 Kecamatan Talaga Raya 308.580.510,00 - - - - - - 308.580.510,00 38 Kecamatan Gu 902.555.514,00 - - - - - 5.750.000,00 908.305.514,00 39 Kecamatan Sangia Wambulu 294.612.000,00 13.000.000,00 - - - - 5.750.000,00 313.362.000,00 40 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 361.340.200,00 - 83.000.000,00 - - - - 444.340.200,00 48.684.486.410,83 287.668.000,00 1.732.619.089,00 1.186.327.216,00 2.650.680.000,00 135.000.000,00 1.251.972.582,00 55.928.753.297,83 RINCIAN BEBAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH PERIODE 1 JANUARI 2022 S.D 31 DESEMBER 2022 Jumlah Hal 1 dari 1 Halaman Lampiran 35 No Uraian Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Jumlah 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 959.828.488,00 - - 959.828.488,00 2 Dinas Kesehatan 70.765.000,00 - - 70.765.000,00 3 Rumah Sakit Umum Daerah 64.793.300,00 28.633.623,00 - 93.426.923,00 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang 207.889.329,00 297.926.200,00 300.000.000,00 805.815.529,00 5 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 32.880.000,00 - - 32.880.000,00 6 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 103.430.000,00 - - 103.430.000,00 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 57.677.000,00 - - 57.677.000,00 8 Dinas Sosial 60.765.000,00 - - 60.765.000,00 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 48.590.000,00 - - 48.590.000,00 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 54.139.900,00 - - 54.139.900,00 11 Dinas Pangan 24.999.700,00 - - 24.999.700,00 12 Dinas Lingkungan Hidup 154.230.100,00 - - 154.230.100,00 13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 32.870.000,00 - - 32.870.000,00 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 115.630.000,00 - - 115.630.000,00 15 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 49.060.000,00 - - 49.060.000,00 16 Dinas Perhubungan 24.975.000,00 - 262.724.500,00 287.699.500,00 17 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 41.798.000,00 - - 41.798.000,00 18 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 30.538.500,00 - - 30.538.500,00 19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 77.360.000,00 - - 77.360.000,00 20 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 34.252.000,00 - - 34.252.000,00 21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 32.880.000,00 - - 32.880.000,00 22 Dinas Perikanan 123.871.000,00 - - 123.871.000,00 23 Dinas Pariwisata 53.787.500,00 78.575.000,00 - 132.362.500,00 24 Dinas Pertanian 42.510.450,00 - - 42.510.450,00 25 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 43.559.000,00 - - 43.559.000,00 26 Sekretariat Daerah 2.082.808.760,00 136.020.000,00 - 2.218.828.760,00 27 Inspektorat 47.089.375,00 - - 47.089.375,00 28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 80.349.000,00 - - 80.349.000,00 29 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 109.542.000,00 10.321.500,00 - 119.863.500,00 30 Badan Pendapatan Daerah 91.851.000,00 91.851.000,00 31 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 74.271.600,00 - - 74.271.600,00 32 Sekretariat DPRD 211.362.850,00 - - 211.362.850,00 33 Kecamatan Lakudo 23.697.500,00 - - 23.697.500,00 34 Kecamatan Mawasangka Timur 17.000.000,00 - - 17.000.000,00 35 Kecamatan Mawasangka Tengah 13.690.000,00 - - 13.690.000,00 36 Kecamatan Mawasangka 31.520.000,00 - - 31.520.000,00 37 Kecamatan Talaga Raya 26.781.970,00 - 26.781.970,00 38 Kecamatan Gu 27.573.400,00 3.971.410,00 - 31.544.810,00 39 Kecamatan Sangia Wambulu 41.880.000,00 - 41.880.000,00 40 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 25.000.000,00 - - 25.000.000,00 5.447.496.722,00 555.447.733,00 562.724.500,00 6.565.668.955,00 RINCIAN BEBAN PEMELIHARAAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH PERIODE 1 JANUARI 2022 S.D 31 DESEMBER 2022 Jumlah Hal 1 dari 1 Halaman Lampiran 36 No Uraian Perjalanan Dinas Biasa Perjalanan Dinas Tetap Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Jumlah 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.009.362.684,00 - 2.919.521.766,00 - - 3.928.884.450,00 2 Dinas Kesehatan 1.197.795.285,00 - 7.534.275.000,00 - - 8.732.070.285,00 3 Rumah Sakit Umum Daerah 468.621.178,00 - 17.400.000,00 - - 486.021.178,00 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang 818.394.840,00 - 73.460.000,00 - - 891.854.840,00 5 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 266.507.780,00 - 110.015.000,00 - - 376.522.780,00 6 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 314.459.950,00 - 181.630.000,00 - - 496.089.950,00 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 318.449.440,00 1.300.000,00 115.670.000,00 - - 435.419.440,00 8 Dinas Sosial 207.188.999,00 - 298.905.000,00 - - 506.093.999,00 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 444.907.600,00 17.341.000,00 69.780.000,00 - - 532.028.600,00 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 385.010.716,00 552.000,00 144.800.000,00 7.500.000,00 - 537.862.716,00 11 Dinas Pangan 201.129.791,00 - 72.945.000,00 - - 274.074.791,00 12 Dinas Lingkungan Hidup 243.648.600,00 - 85.325.000,00 - - 328.973.600,00 13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 338.952.000,00 - 145.310.000,00 - - 484.262.000,00 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 243.096.267,00 - 228.175.000,00 - - 471.271.267,00 15 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 179.382.535,00 - 432.750.000,00 - - 612.132.535,00 16 Dinas Perhubungan 154.267.000,00 - 36.960.000,00 - - 191.227.000,00 17 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 352.944.971,00 - 81.412.000,00 - - 434.356.971,00 18 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 724.019.058,00 - 201.395.000,00 - - 925.414.058,00 19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 381.709.700,00 - 326.355.000,00 - 708.064.700,00 20 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 570.063.500,00 - 36.355.000,00 - - 606.418.500,00 21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 230.062.660,00 - 54.060.000,00 - - 284.122.660,00 22 Dinas Perikanan 573.966.451,00 - 259.435.000,00 - - 833.401.451,00 23 Dinas Pariwisata 598.536.464,00 - 94.860.000,00 - - 693.396.464,00 24 Dinas Pertanian 295.356.580,00 - 204.080.000,00 - - 499.436.580,00 25 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 335.860.000,00 830.000,00 168.845.000,00 - - 505.535.000,00 26 Sekretariat Daerah 8.446.567.460,00 7.000.000,00 320.890.000,00 - - 8.774.457.460,00 27 Inspektorat 459.268.467,00 - 972.320.000,00 - - 1.431.588.467,00 28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.122.976.635,00 - 255.200.000,00 - - 2.378.176.635,00 29 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 1.281.106.110,00 - 154.212.000,00 - - 1.435.318.110,00 30 Badan Pendapatan Daerah 214.836.482,00 - 98.140.000,00 - - 312.976.482,00 31 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1.014.504.466,00 - 138.385.000,00 - - 1.152.889.466,00 32 Sekretariat DPRD 20.733.819.140,00 - 244.920.000,00 - - 20.978.739.140,00 33 Kecamatan Lakudo 43.154.500,00 - 7.300.000,00 - - 50.454.500,00 34 Kecamatan Mawasangka Timur 30.347.000,00 - 27.200.000,00 - - 57.547.000,00 35 Kecamatan Mawasangka Tengah 28.699.000,00 - 30.000.000,00 - - 58.699.000,00 36 Kecamatan Mawasangka 28.327.000,00 - 38.400.000,00 - - 66.727.000,00 37 Kecamatan Talaga Raya 20.435.000,00 - 21.250.000,00 - - 41.685.000,00 38 Kecamatan Gu 52.453.000,00 - 19.800.000,00 - - 72.253.000,00 39 Kecamatan Sangia Wambulu 78.127.000,00 - 18.650.000,00 - - 96.777.000,00 40 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 183.718.400,00 - 66.335.509,00 - - 250.053.909,00 45.592.033.709,00 27.023.000,00 16.306.721.275,00 7.500.000,00 - 61.933.277.984,00 RINCIAN BEBAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH PERIODE 1 JANUARI 2022 S.D 31 DESEMBER 2022 Jumlah Hal 1 dari 1 Halaman Lampiran 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 XVII BEBAN PENYUSUTAN ASET 21.587.933.914,56 9.349.497.995,00 75.004.990.097,57 105.942.422.007,13 7.846.902.982,00 884.805.764,00 8.731.708.746,00 114.674.130.753,13 1 Dinas Pendidikan & Kebudayaan 6.426.341.055,00 4.508.524.338,00 121.678.860,00 11.056.544.253,00 - 709.894.181,00 709.894.181,00 11.766.438.434,00 2 Dinas Kesehatan 5.812.599.388,07 1.313.759.751,00 198.618.984,00 7.324.978.123,07 - - - 7.324.978.123,07 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 5.468.476.263,00 672.802.270,00 408.759.262,00 6.550.037.795,00 - - - 6.550.037.795,00 4 Dinas Pekerjaan Umum (6.235.296.031,00) 616.539.810,00 71.748.006.069,57 66.129.249.848,57 7.846.902.982,00 - 7.846.902.982,00 73.976.152.830,57 5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 59.950.713,00 34.290.288,00 61.812.039,00 156.053.040,00 - - - 156.053.040,00 6 Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran 226.010.041,00 1.000.000,00 - 227.010.041,00 - - - 227.010.041,00 7 Badan Kesbangpol 114.615.093,00 - - 114.615.093,00 - - - 114.615.093,00 8 Dinas Sosial 110.651.307,00 - 166.667,00 110.817.974,00 - - - 110.817.974,00 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 162.083.075,00 - - 162.083.075,00 - - - 162.083.075,00 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA 158.871.544,00 - - 158.871.544,00 - - - 158.871.544,00 11 Dinas Pangan 130.707.794,00 - - 130.707.794,00 - - - 130.707.794,00 12 Dinas Lingkungan Hidup 221.675.516,00 - - 221.675.516,00 - - - 221.675.516,00 13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 223.649.767,00 - 500.000,00 224.149.767,00 - - - 224.149.767,00 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 260.988.244,00 - - 260.988.244,00 - - - 260.988.244,00 15 Dinas Pengendalian Penduduk & KB 1.092.893.730,00 41.396.111,00 - 1.134.289.841,00 - - - 1.134.289.841,00 16 Dinas Perhubungan 551.711.075,00 135.525.495,00 1.440.853.688,00 2.128.090.258,00 - - - 2.128.090.258,00 17 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik & Persandian 466.112.044,00 - 5.141.497,00 471.253.541,00 - - - 471.253.541,00 18 Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah 108.338.857,00 84.249.107,00 - 192.587.964,00 - - - 192.587.964,00 19 Badan Penanaman Modal & Perizinan 150.229.255,00 - - 150.229.255,00 - - - 150.229.255,00 20 Dinas Pemuda & Olahraga 136.615.917,00 27.695.087,00 - 164.311.004,00 - - - 164.311.004,00 21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 222.631.000,00 95.805.790,00 83.333,00 318.520.123,00 - - - 318.520.123,00 22 Dinas Perikanan 177.014.583,00 110.892.596,00 30.794.716,00 318.701.895,00 - - - 318.701.895,00 23 Dinas Pariwisata 208.214.072,00 271.124.151,00 661.762.586,00 1.141.100.809,00 - - - 1.141.100.809,00 24 Dinas Pertanian 232.534.072,50 93.333.246,00 1.035.150.448,00 1.361.017.766,50 - - - 1.361.017.766,50 25 Dinas Perdagangan & Perindustrian 293.812.659,00 906.877.773,00 373.532,00 1.201.063.964,00 - - - 1.201.063.964,00 26 Sekretariat Daerah 2.619.509.312,00 296.554.598,00 (1.554.282.397,00) 1.361.781.513,00 - 174.911.583,00 174.911.583,00 1.536.693.096,00 27 Sekretariat DPRD 241.856.969,00 - 2.124.067,00 243.981.036,00 - - - 243.981.036,00 28 Inspektorat 89.588.491,00 - - 89.588.491,00 - - - 89.588.491,00 29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 534.085.398,00 5.030.310,00 249.723.232,00 788.838.940,00 - - - 788.838.940,00 30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 207.011.481,00 3.950.000,00 116.666,00 211.078.147,00 - - - 211.078.147,00 31 BPKAD 489.042.320,00 - 1.664.366,00 490.706.686,00 - - - 490.706.686,00 32 Badan Pendapatan Daerah 119.134.333,00 - - 119.134.333,00 - - - 119.134.333,00 33 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM 164.170.601,00 - - 164.170.601,00 - - - 164.170.601,00 34 Kecamatan Lakudo 48.384.435,00 29.657.360,00 200.144.500,00 278.186.295,00 - - - 278.186.295,00 35 Kecamatan Gu 42.251.568,00 11.910.234,00 145.250.000,00 199.411.802,00 - - - 199.411.802,00 36 Kecamatan Sangia wambulu 38.923.686,00 15.738.970,00 20.138.994,00 74.801.650,00 - - - 74.801.650,00 37 Kecamatan Mawasangka 102.159.488,00 21.021.874,00 63.888.905,00 187.070.267,00 - - - 187.070.267,00 38 Kecamatan Mawasangka Tengah 24.394.215,00 25.729.070,00 81.788.000,00 131.911.285,00 - - - 131.911.285,00 39 Kecamatan Mawasangka Timur 11.590.083,00 13.565.166,00 333.333,00 25.488.582,00 - - - 25.488.582,00 40 Kecamatan Talaga Raya 74.400.501,00 12.524.600,00 80.398.750,00 167.323.851,00 - - - 167.323.851,00 BEBAN PENYUSUTAN ASET PROPERTI INVESTASI KIB D TOTAL PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH REKAP BEBAN PENYUSUTAN OPD (TOTAL) PER 31 DESEMBER 2022 NO OPD BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP BEBAN PENYUSUTAN 31 DES 2021 (TOTAL) KIB B KIB C PROPERTI GEDUNG DAN BANGUNAN PROPERTI PERALATAN DAN TOTAL Hal 1 dari 1 Halaman Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 No Uraian Rincian Piutang Tahun Pengakuan Piutang Saldo Awal Piutang Penambahan Piutang Pengurangan Piutang Saldo Akhir Piutang 1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6 1 Pajak Hotel 2022 3.810.000,00 0,00 0,00 3.810.000,00 2 Pajak Hiburan/ TV Kabel 2022 29.213.798,00 0,00 0,00 29.213.798,00 3 Pajak Rumah makan 2022 32.732.500,00 0,00 0,00 32.732.500,00 4 Pajak Reklame 2022 43.216.000,00 12.957.500,00 630.000,00 55.543.500,00 5 Pajak Penerangan Jalan 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Pajak Mineral dan Batuan Bukan Logam 2022 795.264.900,00 0,00 0,00 795.264.900,00 7 Pajak Bumi dan Bangunan 2022 622.301.112,00 151.127.811,00 13.609.939,00 759.818.984,00 8 Sumbangan. P-3 2022 148.401.500,00 0,00 0,00 148.401.500,00 9 BPHTB 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 1.674.939.810,00 164.085.311,00 14.239.939,00 1.824.785.182,00 ANDI MUHAMMAD YUSUF PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 JUMLAH Pj. BUPATI BUTON TENGAH Halaman 535 Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 MACET (2001-2016) DIRAGUKAN (2017 - 2019) KURANG LANCAR (2020-2021) LANCAR (2022) JUMLAH MACET (100%) DIRAGUKAN (50%) KURANG LANCAR (10%) LANCAR (0,5%) JUMLAH Pajak Hotel 570.000,00 3.240.000,00 0,00 0,00 3.810.000,00 570.000,00 1.620.000,00 0,00 0,00 2.190.000,00 Pajak Hiburan/ TV Kabel 28.709.798,00 504.000,00 0,00 29.213.798,00 28.709.798,00 252.000,00 0,00 0,00 28.961.798,00 Pajak Rumah makan 2.228.000,00 30.504.500,00 0,00 0,00 32.732.500,00 2.228.000,00 15.252.250,00 0,00 0,00 17.480.250,00 Pajak Reklame 23.200.000,00 9.156.000,00 10.230.000,00 12.957.500,00 55.543.500,00 23.200.000,00 4.578.000,00 1.023.000,00 64.787,50 28.865.787,50 Pajak Penerangan Jalan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pajak Mineral dan Batuan Bukan Logam 699.687.900,00 38.847.500,00 56.729.500,00 0,00 795.264.900,00 699.687.900,00 19.423.750,00 5.672.950,00 0,00 724.784.600,00 Pajak Bumi dan Bangunan 264.006.424,00 161.779.833,00 182.904.916,00 151.127.811,00 759.818.984,00 264.006.424,00 80.889.916,50 18.290.491,60 755.639,06 363.942.471,16 Sumbangan. P-3 148.401.500,00 0,00 0,00 0,00 148.401.500,00 148.401.500,00 0,00 0,00 0,00 148.401.500,00 BPHTB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.166.803.622,00 244.031.833,00 249.864.416,00 164.085.311,00 1.824.785.182,00 1.166.803.622,00 122.015.916,50 24.986.441,60 820.426,56 1.314.626.406,66 ANDI MUHAMMAD YUSUF URAIAN PIUTANG PENYISIHAN PIUTANG PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Pj. BUPATI BUTON TENGAH Halaman 536 Lampiran X Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 1 2 3 4 5 6 1 - - - - - - - PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR TAHUN ANGGARAN 2022 ANDI MUHAMMAD YUSUF Jumlah Penyisihan dana Bergulir Pj. BUPATI BUTON TENGAH Jumlah No. Tahun Dana Bergulir Penerima Dasar Hukum Jumlah Dana Bergulir Halaman 537 Lampiran XI Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 Jumlah Modal Jumlah Sisa Bentuk Jumlah Jumlah Modal Penyertaan Jumlah Modal Hasil Penyertaan (Investasi) Modal (Investasi) Tahun Nama Badan/ Dasar Hukum Penyertaan Penyertaan yang Telah Modal yang Telah Sisa Modal Modal yang akan yang disertakan No. Penyertaan Lembaga/Pihak Penyertaan Modal Modal Modal Disertakan Tahun ini Disertakan yang belum (Investasi) diterima sampai dengan Modal Ketiga (Investasi) Daerah Sampai dengan Sampai dengan disertakan Daerah Kembali Tahun Tahun ini Daerah Awal Tahun Tahun ini Tahun ini ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 + 8 10 = 6 - 9 11 12 13 = 9 - 12 1 2017 PT.BANK SULTRA PERDA NO.3 TAHUN 2017 PENYERTAAN MODAL 2.000.000.000,00 0 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - 0 0 2.000.000.000,00 2 2018 PT.BANK SULTRA PERDA NO.3 TAHUN 2017 PENYERTAAN MODAL 2.000.000.000,00 0 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - 0 0 2.000.000.000,00 3 2019 PT.BANK SULTRA PERDA NO.3 TAHUN 2017 PENYERTAAN MODAL 2.000.000.000,00 0 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - 0 0 2.000.000.000,00 4 2020 PT.BANK SULTRA PERDA NO.3 TAHUN 2017 PENYERTAAN MODAL 2.000.000.000,00 0 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - 0 0 2.000.000.000,00 5 2021 PT.BANK SULTRA PERDA NO.3 TAHUN 2017 PENYERTAAN MODAL 2.000.000.000,00 0 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - 0 0 2.000.000.000,00 6 2022 PT.BANK SULTRA PERDA NO.3 TAHUN 2017 ASET GEDUNG DAN BANGUNAN 704.000.000,00 0 704.000.000,00 704.000.000,00 - 0 0 704.000.000,00 8 2020 PDAM Oeno Liya Kab. Buton Tengah PERDA NO. 14 TAHUN 2019 PENYERTAAN MODAL 13.000.000.000,00 0 13.000.000.000,00 13.000.000.000,00 - 0 0 13.000.000.000,00 9 2021 PDAM Oeno Liya Kab. Buton Tengah PERDA NO. 14 TAHUN 2019 PENYERTAAN MODAL 1.500.000.000,00 0 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 - 0 0 1.500.000.000,00 10 2022 PDAM Oeno Liya Kab. Buton Tengah PERDA NO. 14 TAHUN 2019 PENYERTAAN MODAL 5.000.000.000,00 0 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 - 0 0 5.000.000.000,00 30.204.000.000,00 - 30.204.000.000,00 30.204.000.000,00 - - - 30.204.000.000,00 ANDI MUHAMMAD YUSUF PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Jumlah Pj. BUPATI BUTON TENGAH Halaman 538 Lampiran XII Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 No. Uraian rincian Aset Tetap Saldo Awal Aset Tetap Penambahan Aset Tetap Pengurangan Aset Tetap Saldo Akhir Aset Tetap 1 2 4 5 6 7 = 4 + 5 - 6 1 Tanah 737.948.363.531,05 161.868.476.451,39 1.771.975,93 899.815.068.006,51 2 Peralatan dan Mesin 224.212.779.691,82 26.929.573.969,00 12.419.159.243,75 238.723.194.417,07 3 Gedung dan Bangunan 453.148.853.480,62 77.916.392.000,00 37.799.660.839,09 493.265.584.641,53 4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1.020.219.468.519,75 88.842.936.499,00 19.313.381.194,58 1.089.749.023.824,17 5 Aset Tetap Lainnya 20.314.246.638,83 3.911.096.257,00 3.911.096.257,00 20.314.246.638,83 6 Konstruksi dalam Pengerjaan 3.680.815.447,71 25.734.072.020,23 1.918.386.675,00 27.496.500.792,94 2.459.524.527.309,78 385.202.547.196,62 75.363.456.185,35 2.769.363.618.321,05 ANDI MUHAMMAD YUSUF PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH PER 31 DESEMBER TAHUN 2022 JUMLAH Pj. BUPATI BUTON TENGAH Halaman 539 Lampiran XIII Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I REKAP ASET TETAP 2.459.524.527.309,78 899.815.068.006,51 238.723.194.417,07 493.265.584.641,53 1.089.749.023.824,17 20.314.246.638,83 27.496.500.792,94 1 Dinas Pendidikan & Kebudayaan 290.430.155.724,79 19.287.108.173,95 51.549.048.432,71 212.108.170.596,59 6.917.343.504,75 18.407.424.696,43 - 2 Dinas Kesehatan 117.763.950.030,04 11.070.462.953,26 45.371.593.098,63 67.686.177.235,60 5.746.301.442,00 58.252.332,40 - 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 78.865.665.973,25 14.045.825.927,00 28.554.234.528,00 37.124.065.296,00 5.923.275.262,25 - - 4 Dinas Pekerjaan Umum 1.009.878.017.955,87 97.240.962.044,20 3.612.233.959,00 31.477.100.397,67 974.909.594.565,71 1.296.180.000,00 23.658.503.202,94 5 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.139.719.502,00 - 417.388.030,00 3.495.987.352,00 3.743.789.415,00 - - 6 Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran 1.692.461.900,00 - 1.673.843.600,00 50.000.000,00 - - - 7 Badan Kesbangpol 697.021.000,00 - 752.731.450,00 - - - - 8 Dinas Sosial 864.953.000,00 - 882.693.000,00 - 5.000.000,00 - - 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 998.883.618,00 - 1.023.743.618,00 - - - - 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA 946.112.000,00 - 993.397.000,00 - - - - 11 Dinas Pangan 786.965.380,00 - 840.034.180,00 - - - - 12 Dinas Lingkungan Hidup 1.999.397.050,00 - 2.149.225.050,00 - - - - 13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1.871.668.618,00 - 2.198.920.928,00 - 15.000.000,00 - - 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 587.820.000,00 - 3.074.630.800,00 - - - - 15 Dinas Pengendalian Penduduk & KB 8.200.290.719,43 - 6.514.755.651,00 2.069.805.572,43 - - - 16 Dinas Perhubungan 53.830.537.026,83 2.644.023.000,00 4.532.325.694,00 6.463.440.719,20 43.342.600.565,63 - - 17 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik & Persandian 2.188.421.000,00 - 4.041.416.416,23 - 25.707.483,77 - - 18 Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah 4.901.813.200,00 - 764.844.300,00 4.949.051.238,00 - - - 19 Badan Penanaman Modal & Perizinan 947.876.142,86 357.543,86 1.157.393.116,00 - - - - 20 Dinas Pemuda & Olahraga 57.202.107.639,56 118.985.540.139,75 1.019.979.000,00 1.527.445.960,00 - - 30.000.000,00 21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.581.956.610,00 - 1.294.287.000,00 9.331.179.000,00 2.500.000,00 45.559.610,00 - 22 Dinas Perikanan 19.763.005.535,00 18.000.000,00 14.374.025.450,00 5.544.629.800,00 253.870.285,00 - - 23 Dinas Pariwisata 56.845.096.181,00 35.178.584.431,39 2.466.680.349,00 16.869.210.712,42 7.926.867.071,19 227.050.000,00 3.807.997.590,00 24 Dinas Pertanian 23.775.592.738,72 3.574.691.817,00 2.112.990.915,50 5.825.400.600,35 14.731.543.888,87 - - PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP Per 31 Desember 2022 NO SKPD SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2022 ASET TETAP TANAH PERALATAN DAN MESIN GEDUNG DAN BANGUNAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI ASET TETAP LAINNYA KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAAN Halaman 540 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NO SKPD SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2022 ASET TETAP TANAH PERALATAN DAN MESIN GEDUNG DAN BANGUNAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI ASET TETAP LAINNYA KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAAN 25 Dinas Perdagangan & Perindustrian 69.279.469.801,71 20.874.543.974,71 1.692.857.650,00 64.814.935.239,00 24.942.200,00 - - 26 Sekretariat Daerah 593.514.124.528,86 561.858.676.517,91 35.122.226.487,00 15.698.268.259,10 5.282.316.120,00 241.335.000,00 - 27 Sekretariat DPRD 2.918.588.632,00 - 3.068.674.432,00 - 63.722.000,00 - - 28 Inspektorat 535.397.000,00 - 907.798.300,00 - - - - 29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 16.556.038.061,00 - 4.266.546.866,00 249.480.000,00 12.482.136.195,00 - - 30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.746.794.619,00 - 1.637.069.919,00 197.500.000,00 3.500.000,00 - - 31 BPKAD 3.577.900.200,00 - 3.741.375.300,00 - 49.931.000,00 14.520.000,00 - 32 Badan Pendapatan Daerah 1.624.025.125,00 - 1.861.405.125,00 - - - - 33 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM 971.580.994,00 - 1.078.349.644,00 - - - - 34 Kecamatan Lakudo 7.361.170.246,00 2.619.463.000,00 587.624.795,00 1.636.871.171,00 2.264.593.000,00 23.925.000,00 - 35 Kecamatan Gu 2.496.393.228,19 916.139.576,89 494.290.759,50 959.306.968,69 1.714.000.000,00 - - 36 Kecamatan Sangia wambulu 3.482.359.158,88 1.519.682.362,73 621.664.081,00 923.512.890,15 665.449.825,00 - - 37 Kecamatan Mawasangka 9.146.741.346,00 6.646.505.000,00 712.899.706,00 1.563.093.140,00 1.840.000.000,00 - - 38 Kecamatan Mawasangka Tengah 2.843.888.266,15 377.434.543,86 531.041.836,00 1.351.395.356,89 985.880.000,00 - - 39 Kecamatan Mawasangka Timur 1.501.946.207,14 563.808.000,00 398.102.600,00 666.153.424,49 10.000.000,00 - - 40 Kecamatan Talaga Raya 4.208.621.350,50 2.393.259.000,00 628.851.350,50 683.403.711,95 819.160.000,00 - - Pj. BUPATI BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Halaman 541 Lampiran XIV Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah : Nomor : 1 Tahun 2023 : Tanggal : 31 Agustus 2023 REKLAS KE C REKLAS KE KIB D REKLAS DARI KIB C REKLAS DARI KIB D REKLAS DARI KIB E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 3.680.815.447,71 (455.363.162,00) (144.760.000,00) 6.554.336.524,00 16.077.191.378,23 1.695.000.000,00 89.280.605,00 27.496.500.792,94 1 Dinas Pendidikan & Kebudayaan 455.363.162,00 (455.363.162,00) - 2 Dinas Kesehatan - - 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) - - 4 Dinas Pekerjaan Umum 3.195.452.285,71 (144.760.000,00) 4.530.619.539,00 16.077.191.378,23 23.658.503.202,94 5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - - 6 Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran - - 7 Badan Kesbangpol - - 8 Dinas Sosial - - 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA - - 11 Dinas Pangan - - 12 Dinas Lingkungan Hidup - - 13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - - 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - - 15 Dinas Pengendalian Penduduk & KB - - 16 Dinas Perhubungan - - 17 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik & Persandian - - 18 Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah - - 19 Badan Penanaman Modal & Perizinan - - 20 Dinas Pemuda & Olahraga 30.000.000,00 30.000.000,00 21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - - 22 Dinas Perikanan - - 23 Dinas Pariwisata - 2.023.716.985,00 1.695.000.000,00 89.280.605,00 3.807.997.590,00 24 Dinas Pertanian - - 25 Dinas Perdagangan & Perindustrian - - 26 Sekretariat Daerah - - 27 Sekretariat DPRD - - 28 Inspektorat - - 29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - 30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - 31 BPKAD - - 32 Badan Pendapatan Daerah - - 33 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM - - 34 Kecamatan Lakudo - - KURANG PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PER 31 DESEMBER 2022 NO OPD MUTASI SALDO AWAL SALDO AKHIR PER 31 DES 2022SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2021 PENAMBAHAN DARI BM PENAMBAHAN SELAIN DARI BM - PENGAKUAN UTANG Halaman 542 REKLAS KE C REKLAS KE KIB D REKLAS DARI KIB C REKLAS DARI KIB D REKLAS DARI KIB E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KURANGNO OPD MUTASI SALDO AWAL SALDO AKHIR PER 31 DES 2022SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2021 PENAMBAHAN DARI BM PENAMBAHAN SELAIN DARI BM - PENGAKUAN UTANG 35 Kecamatan Gu - - 36 Kecamatan Sangia wambulu - - 37 Kecamatan Mawasangka - - 38 Kecamatan Mawasangka Tengah - - 39 Kecamatan Mawasangka Timur - - 40 Kecamatan Talaga Raya - - Pj. BUPATI BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Halaman 543 Lampiran XV Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 No Uraian Rincian Aset Lainnya Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 1 2 4 5 6 7 = 4+5-6 1 Tagihan Penjualan Angsuran 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tuntutan Ganti Rugi 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Aset Tak Berwujud 1.667.784.220,00 8.715.383.343,00 7.129.665.444,00 3.253.502.119,00 5 Amortisasi Aset Tak Berwujud -782.827.388,00 265.840.097,00 0,00 -1.048.667.485,00 6 Aset Lain-Lain 18.359.226.765,32 3.044.256.230,00 704.000.000,00 20.699.482.995,32 7 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya -4.574.318.287,94 0,00 91.844.694,00 -4.482.473.593,94 8 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) 0,00 19.108.604.334,00 0,00 19.108.604.334,00 14.669.865.309,38 31.134.084.004,00 7.925.510.138,00 37.530.448.369,38 ANDI MUHAMMAD YUSUF PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2022 JUMLAH Pj. BUPATI BUTON TENGAH Halaman 544 Lampiran XVI Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 No. Tujuan pembentukan dana cadangan Dasar hukum pembentukan dana cadangan Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp) Saldo Awal (Rp) Transfer dari Kas Daerah (Rp) Transfer ke Kas Daerah (Rp) Saldo akhir (Rp) Sisa dana yang belum dicadang kan (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 3 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 4 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- DST ANDI MUHAMMAD YUSUF PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH PER 31 DESEMBER TAHUN 2022 Jumlah Pj. BUPATI BUTON TENGAH Halaman 545 Lampiran XVII Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 No. Uraian rincian Kewajiban Jangka Pendek Saldo Awal Kewajiban Jangka Pendek Penambahan Kewajiban Jangka Pendek Pengurangan Kewajiban Jangka Pendek Saldo Akhir Kewajiban Jangka Pendek 1 2 4 5 6 7 = 4 + 5 - 6 1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 9.205.581,00 2.675.826.511,00 2.702.821.317,55 36.200.387,55 2 Pendapatan Diterima Dimuka 2.625.000,00 2.625.000,00 11.764.256,76 11.764.256,76 3 Utang Belanja 4.788.444.573,52 4.741.265.852,00 6.269.497.485,00 6.316.676.206,52 4 Utang Jangka Pendek Lainnya 4.548.820.010,90 6.787.464.237,55 2.238.644.226,65 0,00 9.349.095.165,42 14.207.181.600,55 11.222.727.285,96 6.364.640.850,83 ANDI MUHAMMAD YUSUF PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK PER 31 DESEMBER TAHUN 2022 JUMLAH Pj. BUPATI BUTON TENGAH Halaman 546 Lampiran XVIII Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 No. Uraian rincian Kewajiban Jangka Pendek Saldo Awal Kewajiban Jangka Pendek Penambahan Kewajiban Jangka Pendek Pengurangan Kewajiban Jangka Pendek Saldo Akhir Kewajiban Jangka Pendek 1 2 4 5 6 7 = 4 + 5 - 6 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 ANDI MUHAMMAD YUSUF PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG PER 31 DESEMBER TAHUN 2022 JUMLAH Pj. BUPATI BUTON TENGAH Halaman 547 Lampiran XIX Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 NILAI Realisasi Fisik % % Rp. 0,00 0,00 1 ----- ----- ----- 0,00 ----- 0,00 0,00 2 ----- ----- ----- 0,00 ----- 0,00 0,00 3 ----- ----- ----- 0,00 ----- 0,00 0,00 4 ----- ----- ----- 0,00 ----- 0,00 0,00 DST 0,00 0,00 0,00 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH DAFTAR SUBKEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN 2022 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA No. SKPD URAIAN PEKERJAAN KONTRAK SUMBER DANA REALISASI No. Kontrak BELUM TEREALISASI Nilai Kontrak Realisasi Keuangan TOTAL Pj. BUPATI BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Halaman 548 Lampiran XX.1 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 NO. BUMD Sumber a) Status b) Aset Lancar Aset Tidak Lancar Aset Lainnya Total Aset Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Total Kewajiban Penyertaan Modal Tahun Sebelumnya Tambahan Modal Disetor BPYDS Ekuitas Lainnya Laba Ditahan Total Ekuitas % Saham Daerah Kepemilikan Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5+7 9 10 11 = 9+10 12 13 14 15 16 17 18 19 = 17 x 18 1 PDAM Oeno Liya Pernyataan Modal Aktif 3.882.430.174,00 13.864.994.137,00 151.350.000,00 17.898.774.311,00 6.750.018.158,00 52.850.000,00 6.802.868.158,00 14.500.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 (6.354.188.411,00) 11.095.906.153,00 100% 11.095.906.153,00 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 Pj. BUPATI BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Halaman 549 Lampiran XX.2 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 31 Agustus 2023 NO. BUMD Sumber a) Status b) Pendapatan Beban Laba (Rugi) Kotor Pendapatan di Luar Usaha Beban di Luar Usaha Laba (Rugi) Sebelum Pajak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 PDAM Oeno Liya Pernyataan Modal Aktif 724.859.200,00 2.774.547.253,00 (2.049.688.053,00) 127.617,00 345.000,00 (2.049.905.436,00) ANDI MUHAMMAD YUSUF PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 Pj. BUPATI BUTON TENGAH Halaman 550 Lampiran XXI Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor : 1 Tahun 2023 Tahun : 31 Agustus 2023 TAHAP I TAHAP II TAHAP III BLT DD (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 3 4 5 6 7 8 9 1 Kecamatan Lakudo (12 Desa) 9.913.683.000 2.066.630.800 2.066.630.800 1.033.315.400 4.747.106.000 9.913.683.000 - - Desa Metere 957.439.000 228.895.600 228.895.600 114.447.800 385.200.000 957.439.000 - - Desa Lolibu 990.852.000 216.340.800 216.340.800 108.170.400 450.000.000 990.852.000 - - Desa Wajogu 679.684.000 148.033.600 148.033.600 74.016.800 309.600.000 679.684.000 - - Desa Moko 706.146.000 138.458.400 138.458.400 69.229.200 360.000.000 706.146.000 - - Desa Mone 698.561.000 154.144.400 154.144.400 77.072.200 313.200.000 698.561.000 - - Desa Matawine 860.373.000 164.149.200 164.149.200 82.074.600 450.000.000 860.373.000 - - Desa Nepa Mekar 912.299.000 218.951.760 218.951.760 109.475.880 364.919.600 912.299.000 - - Desa Madongka 1.262.725.000 228.610.000 228.610.000 114.305.000 691.200.000 1.262.725.000 - - Desa Waara 735.808.000 69.683.200 69.683.200 34.841.600 561.600.000 735.808.000 - - Desa Wongko Lakudo 677.466.000 162.591.840 162.591.840 81.295.920 270.986.400 677.466.000 - - Desa One Waara 729.607.000 169.442.800 169.442.800 84.721.400 306.000.000 729.607.000 - - Desa Teluk Lasongko 702.723.000 167.329.200 167.329.200 83.664.600 284.400.000 702.723.000 - 2 Kecamatan GU (10 Desa) 8.104.295.000 1.592.258.480 1.592.258.480 796.129.240 4.123.648.800 8.104.295.000 - - Desa Bantea 708.614.000 148.085.600 148.085.600 74.042.800 338.400.000 708.614.000 - - Desa Lakapera 680.654.000 76.421.600 76.421.600 38.210.800 489.600.000 680.654.000 - - Desa Walando 980.909.000 233.963.600 233.963.600 116.981.800 396.000.000 980.909.000 - - Desa Waliko 808.501.000 100.200.400 100.200.400 50.100.200 558.000.000 808.501.000 - - Desa Wakeakea 739.828.000 177.558.720 177.558.720 88.779.360 295.931.200 739.828.000 - - Desa Rahia 897.133.000 214.853.200 214.853.200 107.426.600 360.000.000 897.133.000 - - Desa Wadiabero 951.089.000 226.355.600 226.355.600 113.177.800 385.200.000 951.089.000 - - Desa Kolowa 703.614.000 38.085.600 38.085.600 19.042.800 608.400.000 703.614.000 - - Desa Kamama Mekar 731.294.000 175.510.560 175.510.560 87.755.280 292.517.600 731.294.000 - - Desa Lowu Lowu 902.659.000 201.223.600 201.223.600 100.611.800 399.600.000 902.659.000 - 2 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN DANA DESA BERSUMBER DANA DESA Periode 1 Januari - 31 Desember 2022 NO NAMA DESA PAGU ADD JUMLAH SISA/LEBIH KURANG REALISASI DD Halaman 551 TAHAP I TAHAP II TAHAP III BLT DD (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 3 4 5 6 7 8 92 NO NAMA DESA PAGU ADD JUMLAH SISA/LEBIH KURANG REALISASI DD 3 Kecamatan Sangiawambulu (5 Desa) 3.724.287.000 680.978.000 680.978.000 340.489.000 2.021.842.000 3.724.287.000 - - Desa Baruta Lestari 690.847.000 117.938.800 117.938.800 58.969.400 396.000.000 690.847.000 - - Desa Doda Bahari 948.401.000 227.616.240 227.616.240 113.808.120 379.360.400 948.401.000 - - Desa Baruta 695.699.000 122.759.600 122.759.600 61.379.800 388.800.000 695.699.000 - - Desa Baruta Analalaki 695.204.000 166.848.960 166.848.960 83.424.480 278.081.600 695.204.000 - - Desa Tolandona Matanaeo 694.136.000 45.814.400 45.814.400 22.907.200 579.600.000 694.136.000 - 4 Kecamatan Mawasangka (17 desa) 13.704.300.000 2.998.989.600 2.998.989.600 1.499.494.800 6.206.826.000 13.704.300.000 - - Desa Oengkolaki 704.323.000 167.969.200 167.969.200 83.984.600 284.400.000 704.323.000 - - Desa Banga 697.659.000 135.063.600 135.063.600 67.531.800 360.000.000 697.659.000 - - Desa Tanailandu 898.446.000 215.378.400 215.378.400 107.689.200 360.000.000 898.446.000 - - Desa Polindu 751.056.000 126.182.400 126.182.400 63.091.200 435.600.000 751.056.000 - - Desa Kanapa Napa 683.375.000 163.910.000 163.910.000 81.955.000 273.600.000 683.375.000 - - Desa Terapung 1.168.216.000 280.086.400 280.086.400 140.043.200 468.000.000 1.168.216.000 - - Desa Wasilomata II 942.844.000 225.937.600 225.937.600 112.968.800 378.000.000 942.844.000 - - Desa Wasilomata I 943.448.000 214.659.200 214.659.200 107.329.600 406.800.000 943.448.000 - - Desa Matara 668.886.000 145.154.400 145.154.400 72.577.200 306.000.000 668.886.000 - - Desa Balobone 672.531.000 161.012.400 161.012.400 80.506.200 270.000.000 672.531.000 - - Desa Napa 1.088.351.000 176.140.400 176.140.400 88.070.200 648.000.000 1.088.351.000 - - Desa Wakambangura 695.335.000 165.814.000 165.814.000 82.907.000 280.800.000 695.335.000 - - Desa Kancebungi 849.573.000 182.869.200 182.869.200 91.434.600 392.400.000 849.573.000 - - Desa Gumanano 724.536.000 173.174.400 173.174.400 86.587.200 291.600.000 724.536.000 - - Desa Dahiango 766.065.000 183.855.600 183.855.600 91.927.800 306.426.000 766.065.000 - - Desa Air Bajo 775.320.000 144.528.000 144.528.000 72.264.000 414.000.000 775.320.000 - - Desa Wakambangura II 674.336.000 137.254.400 137.254.400 68.627.200 331.200.000 674.336.000 - 5 Kecamatan Mawasangka Tengah (9 desa) 7.373.015.000 1.549.424.880 1.549.424.880 774.712.440 3.499.452.800 7.373.015.000 - - Desa Morikana 884.831.000 208.492.400 208.492.400 104.246.200 363.600.000 884.831.000 - - Desa Lantongau 963.724.000 229.969.600 229.969.600 114.984.800 388.800.000 963.724.000 - - Desa Lanto 701.211.000 168.164.400 168.164.400 84.082.200 280.800.000 701.211.000 - - Desa Lalibo 748.498.000 176.999.200 176.999.200 88.499.600 306.000.000 748.498.000 - - Desa Langkomu 782.687.000 38.034.800 38.034.800 19.017.400 687.600.000 782.687.000 - - Desa Watorumbe 763.105.000 143.962.000 143.962.000 71.981.000 403.200.000 763.105.000 - - Desa Watorumbe Bata 743.020.000 177.688.000 177.688.000 88.844.000 298.800.000 743.020.000 - - Desa Gundu Gundu 741.307.000 155.402.800 155.402.800 77.701.400 352.800.000 741.307.000 - - Desa Katuko Bari 1.044.632.000 250.711.680 250.711.680 125.355.840 417.852.800 1.044.632.000 - Halaman 552 TAHAP I TAHAP II TAHAP III BLT DD (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 3 4 5 6 7 8 92 NO NAMA DESA PAGU ADD JUMLAH SISA/LEBIH KURANG REALISASI DD 6 Kecamatan Mawasangka Timur (8 desa) 6.094.858.000 1.347.440.640 1.347.440.640 673.720.320 2.726.256.400 6.094.858.000 - - Desa Bonemarambe 745.749.000 178.979.760 178.979.760 89.489.880 298.299.600 745.749.000 - - Desa Wambuloli 721.224.000 173.093.760 173.093.760 86.546.880 288.489.600 721.224.000 - - Desa Lagili 751.716.000 179.726.400 179.726.400 89.863.200 302.400.000 751.716.000 - - Desa Bungi 676.535.000 162.368.400 162.368.400 81.184.200 270.614.000 676.535.000 - - Desa Wantopi 694.356.000 166.645.440 166.645.440 83.322.720 277.742.400 694.356.000 - - Desa Inulu 712.004.000 140.801.600 140.801.600 70.400.800 360.000.000 712.004.000 - - Desa Lasori 884.497.000 127.718.800 127.718.800 63.859.400 565.200.000 884.497.000 - - Desa Batubanawa 908.777.000 218.106.480 218.106.480 109.053.240 363.510.800 908.777.000 - 7 Kecamatan Talaga Raya (6 desa) 5.279.821.000 1.137.883.280 1.137.883.280 568.941.640 2.435.112.800 5.279.821.000 - - Desa Kokoe 937.579.000 196.471.600 196.471.600 98.235.800 446.400.000 937.579.000 - - Desa Talaga Besar 987.056.000 158.662.400 158.662.400 79.331.200 590.400.000 987.056.000 - - Desa Talaga II 1.097.138.000 251.655.200 251.655.200 125.827.600 468.000.000 1.097.138.000 - - Desa Wulu 705.782.000 169.387.680 169.387.680 84.693.840 282.312.800 705.782.000 - - Desa Liwulompona 774.824.000 184.649.600 184.649.600 92.324.800 313.200.000 774.824.000 - - Desa Pangilia 777.442.000 177.056.800 177.056.800 88.528.400 334.800.000 777.442.000 - 54.194.259.000 11.373.605.680 11.373.605.680 5.686.802.840 25.760.244.800 54.194.259.000 - ANDI MUHAMMAD YUSUF JUMLAH PJ BUPATI BUTON TENGAH Halaman 553 Lampiran XXII Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor : 1 Tahun 2023 Tahun : 31 Agustus 2023 TAHAP I TAHAP II TAHAP III ADD DBH 1 2 4 5 6 7 8 1 KECAMATAN LAKUDO (12 DESA) 2.442.792.659 2.440.026.010 1.221.845.024 837.259.000 6.941.922.693 DESA METERE 164.868.070 163.633.830 81.899.680 65.496.000 475.897.580 DESA LOLIBU 306.116.030 306.116.030 153.249.204 81.056.000 846.537.264 DESA WAJOGU 179.554.700 179.554.700 89.912.880 68.406.000 517.428.280 DESA MOKO 239.942.676 239.915.570 120.121.868 67.789.000 667.769.114 DESA MONE 242.786.630 242.651.100 121.421.868 68.237.000 675.096.598 DESA MATAWINE 179.519.900 179.384.370 89.856.268 68.570.000 517.330.538 DESA NEPA MEKAR 168.223.010 167.274.300 83.787.680 66.456.000 485.740.990 DESA MADONGKA 245.190.513 245.190.510 122.786.444 81.198.000 694.365.467 DESA WAARA 173.330.370 173.330.370 86.829.268 67.707.000 501.197.008 DESA WONGKO LAKUDO 164.086.230 164.086.230 82.234.304 65.776.000 476.182.764 DESA ONE WAARA 203.783.830 203.783.830 102.028.892 68.853.000 578.449.552 DESA TELUK LASONGKO 175.390.700 175.105.170 87.716.668 67.715.000 505.927.538 2 KECAMATAN GU (10 DESA) 2.129.150.810 2.129.000.810 1.065.670.304 681.348.000 6.005.169.924 DESA BANTEA 169.875.430 170.010.960 85.128.904 66.798.000 491.813.294 DESA LAKAPERA 180.995.970 180.995.970 90.662.068 69.183.000 521.837.008 DESA WALANDO 186.424.770 186.153.710 93.295.150 69.976.000 535.849.630 DESA WALIKO 217.180.370 217.180.370 108.739.268 71.175.000 614.275.008 DESA WAKEA KEA 240.286.770 240.272.300 120.096.938 67.104.000 667.760.008 DESA RAHIA 236.470.770 236.470.770 118.399.468 66.818.000 658.159.008 DESA WADIABERO 244.866.700 244.866.700 122.454.668 68.514.000 680.702.068 DESA KOLOWA 236.018.700 236.018.700 118.159.880 66.619.000 656.816.280 DESA KAMAMA MEKAR 233.736.230 233.736.230 116.990.092 65.985.000 650.447.552 DESA LOWU LOWU 183.295.100 183.295.100 91.743.868 69.176.000 527.510.068 REALISASI ADD PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN DANA DESA BERSUMBER DAU DAN DBH Periode 1 Januari - 31 Desember 2022 NO NAMA DESA JUMLAH (Rp) Halaman 554 TAHAP I TAHAP II TAHAP III ADD DBH 1 2 4 5 6 7 8 REALISASI ADD NO NAMA DESA JUMLAH (Rp) 3 KEC. SANGIAWAMBULU (5 DESA) 845.636.630 845.636.630 423.542.412 329.602.000 2.444.417.672 DESA BARUTA LESTARI 187.777.100 187.777.100 94.039.080 65.858.000 535.451.280 DESA DODA BAHARI 162.265.830 162.265.830 81.269.892 65.555.000 471.356.552 DESA BARUTA 168.003.430 168.003.430 84.123.692 66.511.000 486.641.552 DESA BARUTA ANALALAKI 161.529.900 161.529.900 80.915.480 65.180.000 469.155.280 DESA TOLANDONA MATANAEO 166.060.370 166.060.370 83.194.268 66.498.000 481.813.008 4 3.493.354.226 3.487.682.510 1.746.371.712 1.175.387.000 9.902.795.448 DESA OENGKOLAKI 190.282.840 190.282.840 95.319.056 66.133.000 542.017.736 DESA BANGA 165.114.770 165.114.770 82.721.468 65.939.000 478.890.008 DESA TANAILANDU 264.006.630 264.006.630 132.140.292 71.819.000 731.972.552 DESA POLINDU 174.188.800 171.891.638 86.438.068 67.166.000 499.684.506 DESA KANAPA NAPA 170.001.740 169.505.150 84.835.340 66.966.000 491.308.230 DESA TERAPUNG 251.811.170 251.540.110 126.015.456 82.645.000 712.011.736 DESA WASILOMATA II 194.255.240 194.255.240 97.290.256 71.703.000 557.503.736 DESA WASILOTAMA I 169.881.570 169.881.570 85.104.868 67.022.000 491.890.008 DESA MATARA 170.561.600 169.243.148 84.841.316 67.017.000 491.663.064 DESA BALOBONE 259.856.300 259.856.300 130.078.680 65.243.000 715.034.280 DESA NAPA 279.294.040 279.294.040 139.824.656 73.562.000 771.974.736 DESA WAKAMBANGURA 199.032.800 197.663.030 98.748.750 67.423.000 562.867.580 DESA KANCEBUNGI 233.971.970 233.971.970 117.150.068 71.658.000 656.752.008 DESA GUMANANO 253.141.030 253.141.030 126.653.280 69.120.000 702.055.340 DESA DAHIANGO 172.651.528 172.163.620 86.000.492 66.780.000 497.595.640 DESA AIR BAJO 174.873.170 174.873.170 87.600.668 67.760.000 505.107.008 DESA WAKAMBANGURA II 170.429.028 170.998.254 85.608.998 67.431.000 494.467.280 5 KEC. MAWASANGKA TENGAH (9 DESA) 1.871.299.390 1.869.601.454 936.048.520 629.583.000 5.306.532.364 DESA MORIKANA 276.145.170 276.145.170 138.236.668 73.961.000 764.488.008 DESA LANTONGAU 286.111.430 285.840.370 143.084.268 76.220.000 791.256.068 DESA LANTO 168.115.900 168.115.900 84.208.480 66.879.000 487.319.280 DESA LALIBO 248.239.200 246.947.854 123.517.480 68.856.000 687.560.534 DESA LANGKOMU 180.381.500 180.381.500 90.341.280 69.254.000 520.358.280 DESA WATORUMBE 179.901.030 179.765.500 90.033.280 69.046.000 518.745.810 DESA WATORUMBE BATA 180.477.430 180.341.900 90.321.480 69.421.000 520.561.810 DESA GUNDU GUNDU 161.935.030 161.935.030 81.104.492 65.418.000 470.392.552 DESA KATUKOBARI 189.992.700 190.128.230 95.201.092 70.528.000 545.850.022 KECAMATAN MAWASANGKA (17 DESA) Halaman 555 TAHAP I TAHAP II TAHAP III ADD DBH 1 2 4 5 6 7 8 REALISASI ADD NO NAMA DESA JUMLAH (Rp) 6 KEC. MAWASANGKA TIMUR (8 DESA) 1.566.756.460 1.566.281.188 784.399.046 529.503.720 4.446.940.414 DESA BONEMARAMBE 211.361.500 211.361.500 105.831.280 65.365.000 593.919.280 DESA WAMBULOLI 221.804.300 221.777.194 111.079.786 67.321.000 621.982.280 DESA LAGILI 164.065.100 164.065.100 82.183.080 65.711.000 476.024.280 DESA BUNGI 161.481.900 161.481.900 80.891.480 65.212.000 469.067.280 DESA WANTOPI 162.487.900 162.337.900 81.319.480 65.442.000 471.587.280 DESA INULU 238.319.170 238.427.594 119.377.880 66.639.000 662.763.644 DESA LASORI 249.032.370 249.032.370 124.680.268 69.155.000 691.900.008 DESA BATUBANAWA 158.204.220 157.797.630 79.035.792 64.658.720 459.696.362 7 KECAMATAN TALAGA RAYA (6 DESA) 1.162.741.070 1.162.756.600 582.239.374 425.691.000 3.333.428.044 DESA KOKOE 183.189.970 183.189.970 91.759.068 69.203.000 527.342.008 DESA TALAGA BESAR 229.747.640 229.747.640 115.051.456 78.089.000 652.635.736 DESA TALAGA DUA 212.301.170 212.316.700 106.266.774 76.001.000 606.885.644 DESA WULU 165.278.490 165.278.490 82.749.116 65.981.000 479.287.096 DESA LIWULOMPONA 195.511.500 195.511.500 97.906.280 67.582.000 556.511.280 DESA PANGILIA 176.712.300 176.712.300 88.506.680 68.835.000 510.766.280 13.511.731.245 13.500.985.202 6.760.116.392 4.608.373.720 38.381.206.559 38.614.166.020 232.092.072 867.389 ANDI MUHAMMAD YUSUF JUMLAH Pj BUPATI BUTON TENGAH PAGU ADD SISA LEBIH/KURANG BPJS KESEHATAN Halaman 556 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Tahun Anggaran 2022 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 01 PELAYANAN UMUM 128.036.284.225,00 11.451.293.029,00 2.550.686.181,00 92.808.425.020,00 114.241.216.312,00 11.179.403.304,00 0,00 92.807.557.631,00 01.2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.307.454.075,00 361.434.100,00 0,00 0,00 2.175.933.664,00 342.252.310,00 0,00 0,00 01.2.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.586.414.278,00 2.486.845.777,00 0,00 0,00 3.307.320.093,00 2.486.810.800,00 0,00 0,00 01.2.20 STATISTIK 96.485.390,00 0,00 0,00 0,00 94.106.600,00 0,00 0,00 0,00 01.2.24 KEARSIPAN 30.635.600,00 0,00 0,00 0,00 29.996.600,00 0,00 0,00 0,00 01.4.01 SEKRETARIAT DAERAH 35.787.456.504,00 4.719.387.747,00 0,00 0,00 31.291.002.713,00 4.617.922.784,00 0,00 0,00 01.4.02 SEKRETARIAT DPRD 37.491.595.795,00 227.574.250,00 0,00 0,00 35.859.039.268,00 223.251.800,00 0,00 0,00 01.5.01 PERENCANAAN 5.083.808.913,00 106.075.600,00 0,00 0,00 4.786.120.361,00 94.755.300,00 0,00 0,00 01.5.02 KEUANGAN 10.923.936.964,00 591.480.000,00 2.550.686.181,00 92.808.425.020,00 9.752.575.285,00 552.906.100,00 0,00 92.807.557.631,00 01.5.03 KEPEGAWAIAN 8.579.688.040,00 157.870.000,00 0,00 0,00 5.186.680.088,00 115.882.860,00 0,00 0,00 01.5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 236.876.500,00 0,00 0,00 0,00 236.604.418,00 0,00 0,00 0,00 01.5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.161.567.800,00 190.000.000,00 0,00 0,00 1.108.679.400,00 185.560.000,00 0,00 0,00 01.6.01 INSPEKTORAT 3.864.145.965,00 388.903.425,00 0,00 0,00 3.734.152.967,00 372.931.300,00 0,00 0,00 01.7.01 KECAMATAN 15.920.955.843,00 2.166.007.130,00 0,00 0,00 14.149.869.281,00 2.131.419.600,00 0,00 0,00 01.8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.965.262.558,00 55.715.000,00 0,00 0,00 2.529.135.574,00 55.710.450,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 557 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 8.297.372.595,00 136.344.580,00 0,00 0,00 7.295.499.685,00 122.042.280,00 0,00 0,00 03.1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 6.223.177.137,00 103.004.580,00 0,00 0,00 5.657.563.455,00 99.302.280,00 0,00 0,00 03.1.06 SOSIAL 2.074.195.458,00 33.340.000,00 0,00 0,00 1.637.936.230,00 22.740.000,00 0,00 0,00 04 EKONOMI 45.854.134.861,00 112.585.200.365,00 0,00 0,00 42.176.193.991,00 104.754.000.904,00 0,00 0,00 04.1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 5.071.826.988,00 102.514.721.270,00 0,00 0,00 4.322.652.600,00 94.947.452.965,00 0,00 0,00 04.2.07 TENAGA KERJA 2.226.579.873,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.910.944.087,00 24.860.000,00 0,00 0,00 04.2.09 PANGAN 3.089.311.234,00 55.520.000,00 0,00 0,00 2.662.034.719,00 53.068.800,00 0,00 0,00 04.2.15 PERHUBUNGAN 2.589.698.867,00 2.457.397.400,00 0,00 0,00 2.395.970.190,00 2.445.612.452,00 0,00 0,00 04.2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA 3.628.102.697,00 1.976.533.003,00 0,00 0,00 3.239.798.677,00 1.973.102.898,00 0,00 0,00 04.2.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 3.288.113.665,00 444.245.900,00 0,00 0,00 2.946.667.772,00 403.566.900,00 0,00 0,00 04.2.18 PENANAMAN MODAL 5.654.865.777,00 263.005.542,00 0,00 0,00 5.199.912.015,00 254.829.517,00 0,00 0,00 04.2.21 PERSANDIAN 76.774.550,00 0,00 0,00 0,00 76.521.400,00 0,00 0,00 0,00 04.3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN 11.341.286.483,00 451.000.000,00 0,00 0,00 10.821.560.971,00 447.389.000,00 0,00 0,00 04.3.27 PERTANIAN 6.005.149.588,00 2.610.410.250,00 0,00 0,00 5.885.823.996,00 2.477.796.822,00 0,00 0,00 04.3.30 PERDAGANGAN 2.491.848.449,00 1.070.595.000,00 0,00 0,00 2.343.298.814,00 1.010.777.100,00 0,00 0,00 04.3.31 PERINDUSTRIAN 390.576.690,00 716.772.000,00 0,00 0,00 371.008.750,00 715.544.450,00 0,00 0,00 05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 8.830.140.670,00 1.449.429.240,00 0,00 0,00 8.445.468.339,00 1.074.805.105,00 0,00 0,00 05.1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 6.011.323.600,00 381.378.000,00 0,00 0,00 6.002.904.176,00 355.033.505,00 0,00 0,00 05.2.10 PERTANAHAN 396.642.660,00 569.000.000,00 0,00 0,00 351.305.216,00 220.943.600,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 558 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 05.2.11 LINGKUNGAN HIDUP 2.422.174.410,00 499.051.240,00 0,00 0,00 2.091.258.947,00 498.828.000,00 0,00 0,00 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 9.446.206.933,00 7.272.766.680,00 0,00 0,00 6.395.563.620,00 7.060.927.787,00 0,00 0,00 06.1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 5.283.329.000,00 601.640.100,00 0,00 0,00 2.598.482.525,00 569.802.400,00 0,00 0,00 06.1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.162.877.933,00 6.671.126.580,00 0,00 0,00 3.797.081.095,00 6.491.125.387,00 0,00 0,00 07 KESEHATAN 92.917.194.162,00 21.331.844.515,00 0,00 0,00 79.864.720.733,00 19.284.518.828,00 0,00 0,00 07.1.02 KESEHATAN 88.760.282.033,00 20.901.391.515,00 0,00 0,00 76.891.718.785,00 18.875.273.328,00 0,00 0,00 07.2.14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.156.912.129,00 430.453.000,00 0,00 0,00 2.973.001.948,00 409.245.500,00 0,00 0,00 08 PARIWISATA 4.321.876.571,00 10.482.227.335,00 0,00 0,00 3.770.243.834,00 9.822.959.428,00 0,00 0,00 08.3.26 PARIWISATA 4.321.876.571,00 10.482.227.335,00 0,00 0,00 3.770.243.834,00 9.822.959.428,00 0,00 0,00 10 PENDIDIKAN 145.406.034.971,00 36.716.924.362,00 0,00 0,00 138.231.190.189,00 33.856.326.280,00 0,00 0,00 10.1.01 PENDIDIKAN 138.904.395.473,00 25.505.958.731,00 0,00 0,00 132.612.098.196,00 23.685.582.565,00 0,00 0,00 10.2.19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4.671.825.995,00 111.500.000,00 0,00 0,00 4.006.540.795,00 110.207.700,00 0,00 0,00 10.2.22 KEBUDAYAAN 235.494.500,00 995.176.631,00 0,00 0,00 233.375.842,00 968.967.015,00 0,00 0,00 10.2.23 PERPUSTAKAAN 1.594.319.003,00 10.104.289.000,00 0,00 0,00 1.379.175.356,00 9.091.569.000,00 0,00 0,00 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 3.993.583.649,00 49.575.000,00 0,00 0,00 3.158.892.218,00 47.985.000,00 0,00 0,00 11.1.06 SOSIAL 874.439.450,00 0,00 0,00 0,00 656.981.300,00 0,00 0,00 0,00 11.2.08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.886.675.559,00 49.575.000,00 0,00 0,00 2.269.563.278,00 47.985.000,00 0,00 0,00 11.3.32 TRANSMIGRASI 232.468.640,00 0,00 0,00 0,00 232.347.640,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH 447.102.828.637,00 201.475.605.106,00 2.550.686.181,00 92.808.425.020,00 403.578.988.921,00 187.202.968.916,00 0,00 92.807.557.631,00 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 559 Informasi Lainnya 5.b.1 Anggaran Realisasi (Rp) (Rp) 1 a. 165.641.025.335,00 157.500.023.618,00 95,09 1) 139.139.889.973,00 132.845.474.038,00 95,48
a.belanja pegawai; 113.750.618.175,00 107.762.101.448,00 94,74
b.belanja barang dan jasa; 21.434.211.798,00 21.130.743.590,00 98,58
c.belanja hibah; 3.955.060.000,00 3.952.629.000,00 99,94
d.belanja bantuan sosial. - - 0,00 2) 26.501.135.362,00 24.654.549.580,00 93,03
b.13.744.599.400,00 12.697.622.251,00 92,38 1) 0,00
a.Belanja bantuan keuangan - - 0,00 2) 135.000.000,00 135.000.000,00 100,00 3) 3.492.396.400,00 3.423.138.591,00 98,02 4) 10.117.203.000,00 9.139.483.660,00 90,34 2 179.385.624.735,00 170.197.645.869,00 94,88 3 743.937.544.944,00 683.589.515.468,00 91,89 4 24,11% 24,90% Pj BUPATI BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100% Total Belanja Daerah TAHUN ANGGARAN 2022 REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING - BIDANG PENDIDIKAN Belanja Transfer: Belanja Beasiswa, pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Fasilistasi Pengelolaan Bina mental spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perpustakaan dan Kerasipan) Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b) PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH %Komponen PerhitunganNo. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain: Belanja pada Dinas Pendidikan: Belanja Operasi: Belanja Modal; Halaman 560 Informasi Lainnya 5.b.2 Anggaran Realisasi (Rp) (Rp) 1 a. 109.661.673.548,00 95.766.992.113,00 87,33 1) 88.760.282.033,00 76.891.718.785,00 86,63
a.belanja pegawai; 37.033.385.187,00 31.697.824.149,00 85,59
b.belanja barang dan jasa; 51.726.896.846,00 45.193.894.636,00 87,37
c.belanja hibah; - 0,00
d.belanja bantuan sosial. - 0,00 2) 20.901.391.515,00 18.875.273.328,00 90,31
b.- - 0,00 1) 0,00
a.Belanja bantuan keuangan - - 0,00 2 109.661.673.548,00 95.766.992.113,00 87,33 3 743.937.544.944,00 683.589.515.468,00 91,89 4 154.209.603.188,00 135.901.778.358,00 88,13 5 589.727.941.756,00 547.687.737.110,00 92,87 18,60% 17,49% Pj BUPATI BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING - BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022 No. Komponen Perhitungan % Belanja pada Dinas Kesehatan dan RSUD : Belanja Operasi: Belanja Modal; Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain : Belanja Tidak Terduga Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b) Total Belanja Daerah Rasio anggaran pendidikan (2:5) x 100% Gaji ASN Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4) Halaman 561 Informasi Lainnya 5.b.3 A. Perhitungan Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah/Desa Anggaran Realisasi (Rp) (Rp) 1 a) 335.874.571.202,00 335.874.571.202,00 100,00 b) 50.267.089.000,00 106.279.517.715,00 211,43 386.141.660.202,00 442.154.088.917,00 114,51 2 a) - - 0,00 b) - - 0,00 c) 38.614.166.020,00 38.613.298.631,00 0,00 38.614.166.020,00 38.613.298.631,00 0,00 3 347.527.494.182,00 403.540.790.286,00 116,12 B. Perhitungan Belanja Insfrastruktur Daerah Anggaran Realisasi (Rp) (Rp) 1 a. 1) 569.000.000,00 220.943.600,00 38,83 2) 28.014.164.363,00 26.000.414.579,00 92,81 3) 77.012.827.328,00 72.372.896.832,00 93,98 4) 91.754.048.350,00 84.670.123.224,00 0,00 5) 4.125.565.065,00 3.938.590.681,00 0,00 6) - - 0,00 2 a 5.962.599.166,00 5.630.775.267,00 0,00 b 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 c 92.808.425.020,00 92.807.557.631,00 0,00 3 302.246.629.292,00 287.641.301.814,00 95,17 4 86,97% 71,28% Pj BUPATI BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING - BIDANG INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2022 No. Komponen Perhitungan % Penerimaan Dana Transfer Umum DAU DBH Jumlah Penerimaan Pengurangan DBH CHT ADD Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan DBH DR Jumlah Pengurangan No. Komponen Perhitungan % Belanja Modal Tanah Belanja Bantuan Keuangan Belanja Pemeliharaan Jumlah Belanja Insfrastruktur Daerah (1+2) Persentase Belanja Insfrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunannya Bersifat Umum Peralatan dan Mesin Bangunan dan Gedung Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Belanja Bantuan Sosial Aset Lainnya Halaman 562 Informasi Lainnya 5.c No Jenis Pelayanan Dasar Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 1 2 4 5 A SPM Bidang Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penambahan Ruang Kelas Baru 341.864.014,00 340.040.500,00 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 277.333.449,00 256.511.798,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 729.112.792,00 694.615.492,00 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2.713.654.833,00 2.486.219.913,00 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 638.600.000,00 591.377.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 2.861.464.588,00 2.596.686.952,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 151.041.540,00 150.910.940,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 144.209.063,00 134.492.655,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 45.000.000,00 38.678.040,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 690.000.000,00 689.999.250,00 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 10.307.450,00 8.857.450,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 48.705.800,00 42.337.400,00 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 14.269.910.000,00 14.148.941.500,00 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 708.212.000,00 645.817.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan 222.000.000,00 221.392.000,00 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 61.702.700,00 48.456.019,00 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 14.300.000,00 6.200.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 25.753.900,00 25.533.900,00 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1.767.100.000,00 1.777.180.000,00 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 334.925.457,00 333.516.784,00 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 607.799.543,00 605.621.900,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 250.000.000,00 249.930.000,00 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 143.350.000,00 129.077.396,00 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 57.128.000,00 39.625.571,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 86.977.000,00 83.922.500,00 Pengelolaan Dana BOP PAUD 2.187.960.000,00 2.175.449.000,00 29.388.412.129,00 28.521.390.960,00 B SPM Bidang Kesehatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.620.946.150,00 1.434.427.200,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 180.473.000,00 35.556.513,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 75.300.000,00 74.650.000,00 Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pendidikan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir3 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil1 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin2 Kegiatan 3 Kegiatan 1 Pendidikan Kesetaraan2 Pendidikan Dasar 3 Pendidikan Anak Usia Dini PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN ANGGARAN 2022 Halaman 563 No Jenis Pelayanan Dasar Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 1 2 4 5 Kegiatan 3 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 412.950.700,00 388.125.300,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 685.949.850,00 587.914.750,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 39.419.700,00 27.554.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 496.612.550,00 419.044.500,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 17.864.000,00 16.740.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 2.400.000,00 2.400.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 45.900.000,00 28.800.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 15.000.000,00 8.200.000,00 3.592.815.950,00 3.023.412.263,00 C SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 4.013.266.100,00 1.408.377.400,00 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.007.876.000,00 948.783.519,00 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 863.827.000,00 811.124.006,00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 4.145.269.000,00 4.117.796.681,00 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 1.185.200.000,00 1.184.728.000,00 11.215.438.100,00 8.470.809.606,00 D SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 199.423.000,00 197.726.000,00 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 27.858.700,00 14.406.500,00 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 10.708.000,00 10.475.000,00 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 1.160.400,00 1.160.400,00 11 2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik 1 Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Kesehatan Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 4 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari1 Kegiatan 6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 9 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 10 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pelayanan Kesehatan Balita 5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Halaman 564 No Jenis Pelayanan Dasar Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 1 2 4 5 Kegiatan 3 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 181.016.100,00 177.978.400,00 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 74.538.900,00 64.923.900,00 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 63.181.280,00 62.961.180,00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 1.425.600,00 1.418.900,00 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 43.971.000,00 43.873.000,00 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 83.491.200,00 77.121.740,00 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 47.496.000,00 37.226.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 8.772.500,00 8.054.800,00 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 11.842.200,00 11.700.200,00 754.884.880,00 401.746.300,00 E SPM Bidang Sosial Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Penyediaan Permakanan 6.003.900,00 6.003.900,00 Penyediaan Sandang 5.432.200,00 5.061.300,00 Penyediaan Alat Bantu 3.356.500,00 3.065.000,00 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 7.010.000,00 7.010.000,00 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 6.445.800,00 6.445.800,00 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 21.534.500,00 21.534.500,00 Pemberian Layanan Rujukan 4.612.000,00 4.182.000,00 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 9.052.000,00 1.378.000,00 Pelayanan Dukungan Psikososial 15.095.500,00 14.489.500,00 78.542.400,00 69.170.000,00 1 Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti 2 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Sosial Kegiatan 2 Pelayanan informasi rawan bencana 5 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam 3 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 4 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pj BUPATI BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Halaman 565 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINGKASAN REALISASI PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUBRINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4 PENDAPATAN DAERAH 621.414.168.202,00 674.033.441.450,91 52.619.273.248,91 108,47 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 14.466.744.393,00 18.698.683.864,91 4.231.939.471,91 129,25 4.1.01 Pajak Daerah 3.506.987.704,00 5.038.664.646,00 1.531.676.942,00 143,68 4.1.01.06 Pajak Hotel 5.000.000,00 8.395.000,00 3.395.000,00 167,90 4.1.01.06.01 Pajak Hotel 5.000.000,00 8.395.000,00 3.395.000,00 167,90 4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 5.000.000,00 8.395.000,00 3.395.000,00 167,90 4.1.01.07 Pajak Restoran 220.000.000,00 833.717.484,00 613.717.484,00 378,96 4.1.01.07.02 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 220.000.000,00 833.717.484,00 613.717.484,00 378,96 4.1.01.07.02.0001 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 220.000.000,00 833.717.484,00 613.717.484,00 378,96 4.1.01.09 Pajak Reklame 15.000.000,00 20.295.000,00 5.295.000,00 135,30 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 15.000.000,00 20.295.000,00 5.295.000,00 135,30 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 15.000.000,00 20.295.000,00 5.295.000,00 135,30 4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 2.020.000.000,00 2.490.747.850,00 470.747.850,00 123,30 4.1.01.10.01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 2.020.000.000,00 2.490.747.850,00 470.747.850,00 123,30 4.1.01.10.01.0001 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 2.020.000.000,00 2.490.747.850,00 470.747.850,00 123,30 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 300.000.000,00 850.586.898,00 550.586.898,00 283,53 4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 300.000.000,00 850.586.898,00 550.586.898,00 283,53 4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 300.000.000,00 850.586.898,00 550.586.898,00 283,53 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 826.987.704,00 713.413.764,00 (113.573.940,00) 86,27 4.1.01.15.01 PBBP2 826.987.704,00 713.413.764,00 (113.573.940,00) 86,27 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 826.987.704,00 713.413.764,00 (113.573.940,00) 86,27 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 120.000.000,00 121.508.650,00 1.508.650,00 101,26 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 120.000.000,00 121.508.650,00 1.508.650,00 101,26 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 120.000.000,00 121.508.650,00 1.508.650,00 101,26 4.1.02 Retribusi Daerah 3.046.000.000,00 3.530.501.101,00 484.501.101,00 115,91 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 2.370.000.000,00 2.917.824.601,00 547.824.601,00 123,11 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.370.000.000,00 2.917.824.601,00 547.824.601,00 123,11 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.150.000.000,00 1.107.407.500,00 (42.592.500,00) 96,30 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 1.220.000.000,00 1.810.417.101,00 590.417.101,00 148,39 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 676.000.000,00 612.676.500,00 (63.323.500,00) 90,63 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 366.000.000,00 285.335.000,00 (80.665.000,00) 77,96 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 0,00 15.435.000,00 15.435.000,00 0 4.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 16.000.000,00 20.000.000,00 4.000.000,00 125,00 Printed By SIMDA-NG | 566 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 50.000.000,00 5.400.000,00 (44.600.000,00) 10,80 4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 300.000.000,00 244.500.000,00 (55.500.000,00) 81,50 4.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 50.000.000,00 67.250.000,00 17.250.000,00 134,50 4.1.02.02.02.0002 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan 50.000.000,00 67.250.000,00 17.250.000,00 134,50 4.1.02.02.04 Retribusi Terminal 25.000.000,00 34.792.000,00 9.792.000,00 139,17 4.1.02.02.04.0003 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 25.000.000,00 34.792.000,00 9.792.000,00 139,17 4.1.02.02.08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 85.000.000,00 98.238.500,00 13.238.500,00 115,57 4.1.02.02.08.0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 85.000.000,00 98.238.500,00 13.238.500,00 115,57 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 150.000.000,00 127.061.000,00 (22.939.000,00) 84,71 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 150.000.000,00 127.061.000,00 (22.939.000,00) 84,71 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.986.992.268,00 2.986.992.268,00 0,00 100,00 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 2.986.992.268,00 2.986.992.268,00 0,00 100,00 4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 2.986.992.268,00 2.986.992.268,00 0,00 100,00 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 2.986.992.268,00 2.986.992.268,00 0,00 100,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 4.926.764.421,00 7.142.525.849,91 2.215.761.428,91 144,97 4.1.04.05 Jasa Giro 3.700.000.000,00 4.332.410.153,74 632.410.153,74 117,09 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 3.700.000.000,00 4.329.324.781,74 629.324.781,74 117,01 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 3.700.000.000,00 4.329.324.781,74 629.324.781,74 117,01 4.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 3.085.372,00 3.085.372,00 0 4.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 3.085.372,00 3.085.372,00 0 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 0,00 59.863.014,32 59.863.014,32 0 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 0,00 59.863.014,32 59.863.014,32 0 4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 0,00 59.863.014,32 59.863.014,32 0 4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 1.225.185.129,00 2.706.455.913,25 1.481.270.784,25 220,90 4.1.04.08.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 1.225.185.129,00 2.706.455.913,25 1.481.270.784,25 220,90 4.1.04.08.01.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 1.225.185.129,00 2.706.455.913,25 1.481.270.784,25 220,90 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 600.000,00 12.581.107,00 11.981.107,00 2.096,85 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 600.000,00 12.581.107,00 11.981.107,00 2.096,85 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 600.000,00 12.581.107,00 11.981.107,00 2.096,85 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 979.292,00 3.787.641,00 2.808.349,00 386,77 4.1.04.12.07 Pendapatan Denda Pajak Restoran 452.128,00 644.852,00 192.724,00 142,63 4.1.04.12.07.0002 Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 452.128,00 644.852,00 192.724,00 142,63 4.1.04.12.09 Pendapatan Denda Pajak Reklame 1.500,00 98.300,00 96.800,00 6.553,33 4.1.04.12.09.0001 Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron 1.500,00 98.300,00 96.800,00 6.553,33 4.1.04.12.14 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 525.664,00 1.489.424,00 963.760,00 283,34 4.1.04.12.14.0037 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya 525.664,00 1.489.424,00 963.760,00 283,34 4.1.04.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 0,00 1.555.065,00 1.555.065,00 0 4.1.04.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2 0,00 1.555.065,00 1.555.065,00 0 Printed By SIMDA-NG | 567 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.1.04.23 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA 0,00 27.428.020,60 27.428.020,60 0 4.1.04.23.01 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA 0,00 27.428.020,60 27.428.020,60 0 4.1.04.23.01.0001 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA 0,00 27.428.020,60 27.428.020,60 0 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 599.798.573.254,00 650.349.147.009,00 50.550.573.755,00 108,43 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 584.962.209.885,00 633.530.328.368,00 48.568.118.483,00 108,30 4.2.01.01 Dana Perimbangan 528.570.398.885,00 577.138.517.368,00 48.568.118.483,00 109,19 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 50.267.089.000,00 106.279.517.715,00 56.012.428.715,00 211,43 4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 4.805.984.000,00 8.091.441.925,00 3.285.457.925,00 168,36 4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 1.650.604.000,00 2.179.740.467,00 529.136.467,00 132,06 4.2.01.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 0,00 0,00 0,00 0 4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 50.000,00 31.601,00 (18.399,00) 63,20 4.2.01.01.01.0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 41.839.438.000,00 111.716.270.623,00 69.876.832.623,00 267,01 4.2.01.01.01.0009 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty 0,00 -17.745.630.486,00 (17.745.630.486,00) 0 4.2.01.01.01.0012 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) 52.187.000,00 79.352.585,00 27.165.585,00 152,05 4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.918.826.000,00 1.958.311.000,00 39.485.000,00 102,06 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 335.874.571.202,00 335.874.571.202,00 0,00 100,00 4.2.01.01.02.0001 DAU 335.874.571.202,00 335.874.571.202,00 0,00 100,00 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 80.439.749.850,00 73.652.450.118,00 (6.787.299.732,00) 91,56 4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 1.192.725.000,00 1.189.196.470,00 (3.528.530,00) 99,70 4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 5.319.913.000,00 5.006.501.598,00 (313.411.402,00) 94,11 4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 11.287.329.000,00 10.442.836.207,00 (844.492.793,00) 92,52 4.2.01.01.03.0006 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB 925.112.000,00 869.215.080,00 (55.896.920,00) 93,96 4.2.01.01.03.0011 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah 9.741.189.000,00 8.759.838.000,00 (981.351.000,00) 89,93 4.2.01.01.03.0015 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian 2.100.000.000,00 1.878.696.822,00 (221.303.178,00) 89,46 4.2.01.01.03.0016 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB 9.201.545.000,00 8.387.151.397,00 (814.393.603,00) 91,15 4.2.01.01.03.0017 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting 470.006.850,00 464.511.900,00 (5.494.950,00) 98,83 4.2.01.01.03.0018 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 785.288.000,00 689.301.701,00 (95.986.299,00) 87,78 4.2.01.01.03.0027 DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya 1.052.631.000,00 1.052.630.000,00 (1.000,00) 100,00 4.2.01.01.03.0031 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian 4.410.165.000,00 4.277.727.552,00 (132.437.448,00) 97,00 4.2.01.01.03.0032 DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan 6.575.750.000,00 6.327.845.496,00 (247.904.504,00) 96,23 4.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 4.639.078.000,00 4.322.448.292,00 (316.629.708,00) 93,17 4.2.01.01.03.0035 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan 4.431.445.000,00 4.113.390.512,00 (318.054.488,00) 92,82 4.2.01.01.03.0037 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler 4.958.413.000,00 3.470.889.100,00 (1.487.523.900,00) 70,00 4.2.01.01.03.0040 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler 4.771.960.000,00 4.771.960.000,00 0,00 100,00 4.2.01.01.03.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 3.055.846.000,00 2.795.155.478,00 (260.690.522,00) 91,47 4.2.01.01.03.0052 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan 5.135.300.000,00 4.468.057.013,00 (667.242.987,00) 87,01 4.2.01.01.03.0055 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana 386.054.000,00 365.097.500,00 (20.956.500,00) 94,57 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 61.988.988.833,00 61.331.978.333,00 (657.010.500,00) 98,94 Printed By SIMDA-NG | 568 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 21.040.562.000,00 20.607.982.500,00 (432.579.500,00) 97,94 4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 995.000.000,00 995.000.000,00 0,00 100,00 4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 25.222.017.000,00 25.222.017.000,00 0,00 100,00 4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 1.449.000.000,00 1.227.000.000,00 (222.000.000,00) 84,68 4.2.01.01.04.0006 DAK Non Fisik-TKG PNSD 2.332.119.000,00 2.332.119.000,00 0,00 100,00 4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 2.187.960.000,00 2.175.449.000,00 (12.511.000,00) 99,43 4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 1.767.100.000,00 1.777.180.000,00 10.080.000,00 100,57 4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 4.304.923.483,00 4.304.923.483,00 0,00 100,00 4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 345.901.600,00 345.901.600,00 0,00 100,00 4.2.01.01.04.0021 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1.205.005.750,00 1.205.005.750,00 0,00 100,00 4.2.01.01.04.0022 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 451.800.000,00 451.800.000,00 0,00 100,00 4.2.01.01.04.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian 687.600.000,00 687.600.000,00 0,00 100,00 4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 2.197.552.000,00 2.197.552.000,00 0,00 100,00 4.2.01.02.01 DID 2.197.552.000,00 2.197.552.000,00 0,00 100,00 4.2.01.02.01.0001 DID 2.197.552.000,00 2.197.552.000,00 0,00 100,00 4.2.01.05 Dana Desa 54.194.259.000,00 54.194.259.000,00 0,00 100,00 4.2.01.05.01 Dana Desa 54.194.259.000,00 54.194.259.000,00 0,00 100,00 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 54.194.259.000,00 54.194.259.000,00 0,00 100,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 14.836.363.369,00 16.818.818.641,00 1.982.455.272,00 113,36 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 14.836.363.369,00 16.818.818.641,00 1.982.455.272,00 113,36 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 14.836.363.369,00 16.818.818.641,00 1.982.455.272,00 113,36 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 1.577.079.254,00 1.732.736.361,00 155.657.107,00 109,87 4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2.898.759.302,00 2.410.792.297,00 (487.967.005,00) 83,17 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 6.210.018.332,00 8.526.214.507,00 2.316.196.175,00 137,30 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 506.481,00 506.481,00 0,00 100,00 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 4.150.000.000,00 4.148.568.995,00 (1.431.005,00) 99,97 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.148.850.555,00 4.985.610.577,00 (2.163.239.978,00) 69,74 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 7.148.850.555,00 4.985.610.577,00 (2.163.239.978,00) 69,74 4.3.03.02 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 7.148.850.555,00 4.985.610.577,00 (2.163.239.978,00) 69,74 4.3.03.02.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 7.148.850.555,00 4.985.610.577,00 (2.163.239.978,00) 69,74 4.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 7.148.850.555,00 4.985.610.577,00 (2.163.239.978,00) 69,74 5 BELANJA DAERAH 743.937.544.944,00 683.589.515.468,00 (60.348.029.476,00) 91,89 5.1 BELANJA OPERASI 447.102.828.637,00 403.578.988.921,00 (43.523.839.716,00) 90,27 5.1.01 Belanja Pegawai 226.803.155.564,00 201.667.516.645,00 (25.135.638.919,00) 88,92 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 154.209.603.188,00 135.901.778.358,00 (18.307.824.830,00) 88,13 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 111.184.214.759,00 100.372.040.760,00 (10.812.173.999,00) 90,28 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 105.939.442.759,00 95.782.865.260,00 (10.156.577.499,00) 90,41 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 5.244.772.000,00 4.589.175.500,00 (655.596.500,00) 87,50 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 11.019.382.221,00 9.571.430.226,00 (1.447.951.995,00) 86,86 Printed By SIMDA-NG | 569 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 10.547.658.941,00 9.177.538.356,00 (1.370.120.585,00) 87,01 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 471.723.280,00 393.891.870,00 (77.831.410,00) 83,50 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.184.819.213,00 4.595.830.000,00 (588.989.213,00) 88,64 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 5.184.819.213,00 4.595.830.000,00 (588.989.213,00) 88,64 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 8.197.645.800,00 6.540.746.000,00 (1.656.899.800,00) 79,79 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 7.619.509.800,00 6.540.746.000,00 (1.078.763.800,00) 85,84 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 578.136.000,00 0,00 (578.136.000,00) 0 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 1.727.934.421,00 1.390.135.000,00 (337.799.421,00) 80,45 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 1.400.854.421,00 1.103.940.000,00 (296.914.421,00) 78,80 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 327.080.000,00 286.195.000,00 (40.885.000,00) 87,50 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 7.255.239.096,00 6.189.809.820,00 (1.065.429.276,00) 85,32 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 6.931.376.856,00 5.884.921.620,00 (1.046.455.236,00) 84,90 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 323.862.240,00 304.888.200,00 (18.974.040,00) 94,14 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.657.229.370,00 1.396.881.053,00 (260.348.317,00) 84,29 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.600.653.370,00 1.394.461.067,00 (206.192.303,00) 87,12 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 56.576.000,00 2.419.986,00 (54.156.014,00) 4,28 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 1.973.031,00 1.540.433,00 (432.598,00) 78,07 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.619.431,00 1.453.110,00 (166.321,00) 89,73 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 353.600,00 87.323,00 (266.277,00) 24,70 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 6.778.148.463,00 5.011.293.732,00 (1.766.854.731,00) 73,93 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 6.477.588.463,00 4.800.523.571,00 (1.677.064.892,00) 74,11 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 300.560.000,00 210.770.161,00 (89.789.839,00) 70,13 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 233.274.243,00 208.158.654,00 (25.115.589,00) 89,23 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 213.826.243,00 197.121.328,00 (16.704.915,00) 92,19 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 19.448.000,00 11.037.326,00 (8.410.674,00) 56,75 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 686.472.606,00 623.912.680,00 (62.559.926,00) 90,89 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 642.272.606,00 590.870.307,00 (51.402.299,00) 92,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 44.200.000,00 33.042.373,00 (11.157.627,00) 74,76 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 283.269.965,00 0,00 (283.269.965,00) 0 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 275.781.271,00 0,00 (275.781.271,00) 0 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 7.488.694,00 0,00 (7.488.694,00) 0 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 24.642.861.152,00 20.122.332.375,00 (4.520.528.777,00) 81,66 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 23.730.861.152,00 19.460.332.375,00 (4.270.528.777,00) 82,00 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 23.730.861.152,00 19.460.332.375,00 (4.270.528.777,00) 82,00 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 912.000.000,00 662.000.000,00 (250.000.000,00) 72,59 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 912.000.000,00 662.000.000,00 (250.000.000,00) 72,59 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 38.172.746.358,00 36.353.444.135,00 (1.819.302.223,00) 95,23 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 193.224.929,00 131.434.849,00 (61.790.080,00) 68,02 5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 232.500,00 163.125,00 (69.375,00) 70,16 5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 23.280.000,00 7.177.500,00 (16.102.500,00) 30,83 Printed By SIMDA-NG | 570 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 697.500,00 489.375,00 (208.125,00) 70,16 5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 93.930.000,00 86.836.875,00 (7.093.125,00) 92,45 5.1.01.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 31.050.000,00 9.787.500,00 (21.262.500,00) 31,52 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 38.454.929,00 26.980.474,00 (11.474.455,00) 70,16 5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5.580.000,00 0,00 (5.580.000,00) 0 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 66.000.000,00 26.980.875,00 (39.019.125,00) 40,88 5.1.01.03.02.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 18.000.000,00 13.604.625,00 (4.395.375,00) 75,58 5.1.01.03.02.0017 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0 5.1.01.03.02.0021 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan 4.250.000,00 3.588.750,00 (661.250,00) 84,44 5.1.01.03.02.0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 12.500.000,00 9.787.500,00 (2.712.500,00) 78,30 5.1.01.03.02.0025 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0 5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 26.156.399.800,00 25.966.279.103,00 (190.120.697,00) 99,27 5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 26.156.399.800,00 25.966.279.103,00 (190.120.697,00) 99,27 5.1.01.03.04 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 2.578.071.600,00 2.577.872.400,00 (199.200,00) 99,99 5.1.01.03.04.0001 Belanja TKG PNSD 2.578.071.600,00 2.577.872.400,00 (199.200,00) 99,99 5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 1.489.500.000,00 1.263.750.000,00 (225.750.000,00) 84,84 5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 1.489.500.000,00 1.263.750.000,00 (225.750.000,00) 84,84 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 4.738.513.529,00 3.668.635.458,00 (1.069.878.071,00) 77,42 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 4.738.513.529,00 3.668.635.458,00 (1.069.878.071,00) 77,42 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.819.936.500,00 2.603.411.450,00 (216.525.050,00) 92,32 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.132.048.500,00 2.006.375.450,00 (125.673.050,00) 94,11 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 678.888.000,00 588.036.000,00 (90.852.000,00) 86,62 5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 131.100.000,00 115.080.000,00 (16.020.000,00) 87,78 5.1.01.03.08.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 15.840.000,00 9.504.000,00 (6.336.000,00) 60,00 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 115.260.000,00 105.576.000,00 (9.684.000,00) 91,60 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 9.200.990.634,00 8.939.090.634,00 (261.900.000,00) 97,15 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 561.540.000,00 561.540.000,00 0,00 100,00 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 561.540.000,00 561.540.000,00 0,00 100,00 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 65.385.600,00 65.385.600,00 0,00 100,00 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 65.385.600,00 65.385.600,00 0,00 100,00 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 83.138.160,00 83.138.160,00 0,00 100,00 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 83.138.160,00 83.138.160,00 0,00 100,00 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 48.132.000,00 48.132.000,00 0,00 100,00 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 48.132.000,00 48.132.000,00 0,00 100,00 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 814.233.000,00 814.233.000,00 0,00 100,00 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 814.233.000,00 814.233.000,00 0,00 100,00 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 78.926.400,00 78.926.400,00 0,00 100,00 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 78.926.400,00 78.926.400,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 571 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 18.087.300,00 18.087.300,00 0,00 100,00 5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 18.087.300,00 18.087.300,00 0,00 100,00 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 1.890.000.000,00 1.890.000.000,00 0,00 100,00 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 1.890.000.000,00 1.890.000.000,00 0,00 100,00 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 472.500.000,00 453.600.000,00 (18.900.000,00) 96,00 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 472.500.000,00 453.600.000,00 (18.900.000,00) 96,00 5.1.01.04.11 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 16.350,00 16.350,00 0,00 100,00 5.1.01.04.11.0001 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 16.350,00 16.350,00 0,00 100,00 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 2.082.031.824,00 2.082.031.824,00 0,00 100,00 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 49.411.152,00 49.411.152,00 0,00 100,00 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 1.155.168,00 1.155.168,00 0,00 100,00 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 3.465.504,00 3.465.504,00 0,00 100,00 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 2.028.000.000,00 2.028.000.000,00 0,00 100,00 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 2.844.000.000,00 2.844.000.000,00 0,00 100,00 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 2.844.000.000,00 2.844.000.000,00 0,00 100,00 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 243.000.000,00 0,00 (243.000.000,00) 0 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 243.000.000,00 0,00 (243.000.000,00) 0 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 236.954.232,00 99.991.143,00 (136.963.089,00) 42,20 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 57.965.086,00 12.600.000,00 (45.365.086,00) 21,74 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 57.965.086,00 12.600.000,00 (45.365.086,00) 21,74 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 7.662.900,00 0,00 (7.662.900,00) 0 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 7.662.900,00 0,00 (7.662.900,00) 0 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 104.703.000,00 52.920.000,00 (51.783.000,00) 50,54 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 104.703.000,00 52.920.000,00 (51.783.000,00) 50,54 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 8.313.816,00 941.460,00 (7.372.356,00) 11,32 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 8.313.816,00 941.460,00 (7.372.356,00) 11,32 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 6.000.000,00 985.541,00 (5.014.459,00) 16,43 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 6.000.000,00 985.541,00 (5.014.459,00) 16,43 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 2.376,00 440,00 (1.936,00) 18,52 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 2.376,00 440,00 (1.936,00) 18,52 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 7.000.000,00 2.083.200,00 (4.916.800,00) 29,76 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 7.000.000,00 2.083.200,00 (4.916.800,00) 29,76 5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 200.000,00 25.200,00 (174.800,00) 12,60 5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 200.000,00 25.200,00 (174.800,00) 12,60 5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 500.000,00 75.600,00 (424.400,00) 15,12 5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 500.000,00 75.600,00 (424.400,00) 15,12 5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 17.124.457,00 10.575.218,00 (6.549.239,00) 61,76 5.1.01.05.10.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 17.500,00 13.125,00 (4.375,00) 75,00 5.1.01.05.10.0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran 2.720.000,00 577.500,00 (2.142.500,00) 21,23 5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 52.500,00 39.375,00 (13.125,00) 75,00 Printed By SIMDA-NG | 572 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.1.01.05.10.0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 7.070.000,00 6.986.875,00 (83.125,00) 98,82 5.1.01.05.10.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 3.950.000,00 787.500,00 (3.162.500,00) 19,94 5.1.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2.894.457,00 2.170.843,00 (723.614,00) 75,00 5.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 420.000,00 0,00 (420.000,00) 0 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 27.482.597,00 19.784.484,00 (7.698.113,00) 71,99 5.1.01.05.11.0001 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan 25.482.597,00 18.689.859,00 (6.792.738,00) 73,34 5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah 2.000.000,00 1.094.625,00 (905.375,00) 54,73 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 340.000.000,00 250.880.000,00 (89.120.000,00) 73,79 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 200.000.000,00 110.880.000,00 (89.120.000,00) 55,44 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 200.000.000,00 110.880.000,00 (89.120.000,00) 55,44 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 100,00 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.834.613.073,00 193.501.960.014,00 (18.332.653.059,00) 91,35 5.1.02.01 Belanja Barang 46.759.305.072,00 40.764.905.256,00 (5.994.399.816,00) 87,18 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.756.243.572,00 40.761.844.506,00 (5.994.399.066,00) 87,18 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 250.522.400,00 250.130.471,00 (391.929,00) 99,84 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 253.426.239,00 182.166.941,00 (71.259.298,00) 71,88 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 427.288.505,00 323.678.300,00 (103.610.205,00) 75,75 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 153.256.375,00 153.256.375,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 15.000.000,00 13.706.280,00 (1.293.720,00) 91,38 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 202.627.600,00 199.996.200,00 (2.631.400,00) 98,70 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 319.951.325,00 289.234.550,00 (30.716.775,00) 90,40 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 118.620.400,00 62.966.153,00 (55.654.247,00) 53,08 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 3.210.296.205,00 3.045.739.704,00 (164.556.501,00) 94,87 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.206.109.210,00 1.140.036.680,00 (66.072.530,00) 94,52 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 361.509.460,00 359.820.600,00 (1.688.860,00) 99,53 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 423.687.000,00 413.853.000,00 (9.834.000,00) 97,68 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 1.182.973.357,00 1.109.141.245,00 (73.832.112,00) 93,76 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 309.523.766,00 282.754.008,00 (26.769.758,00) 91,35 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik 136.767.690,00 126.049.010,00 (10.718.680,00) 92,16 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 265.305.000,00 261.906.486,00 (3.398.514,00) 98,72 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 35.865.600,00 27.826.550,00 (8.039.050,00) 77,59 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 108.650.000,00 108.302.800,00 (347.200,00) 99,68 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 513.967.000,00 496.112.505,00 (17.854.495,00) 96,53 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 1.576.693.800,00 1.317.257.900,00 (259.435.900,00) 83,55 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 2.514.386.600,00 2.232.391.840,00 (281.994.760,00) 88,78 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 18.678.279.950,00 15.817.174.742,00 (2.861.105.208,00) 84,68 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.568.629.090,00 2.403.796.700,00 (164.832.390,00) 93,58 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.899.983.400,00 5.995.139.009,00 (904.844.391,00) 86,89 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.428.422.100,00 2.089.747.910,00 (338.674.190,00) 86,05 Printed By SIMDA-NG | 573 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 198.151.000,00 159.709.000,00 (38.442.000,00) 80,60 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 254.672.000,00 223.018.000,00 (31.654.000,00) 87,57 5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 197.490.000,00 192.815.800,00 (4.674.200,00) 97,63 5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 62.760.000,00 61.903.243,00 (856.757,00) 98,63 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 65.740.000,00 60.666.568,00 (5.073.432,00) 92,28 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 213.400.000,00 210.558.698,00 (2.841.302,00) 98,67 5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 106.760.000,00 103.147.793,00 (3.612.207,00) 96,62 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 140.000.000,00 139.450.000,00 (550.000,00) 99,61 5.1.02.01.01.0068 Belanja Pakaian Siaga 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0 5.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI 7.800.000,00 6.900.000,00 (900.000,00) 88,46 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 435.430.000,00 424.805.545,00 (10.624.455,00) 97,56 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 89.610.000,00 87.952.900,00 (1.657.100,00) 98,15 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 689.188.500,00 256.974.000,00 (432.214.500,00) 37,29 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 132.000.000,00 131.757.000,00 (243.000,00) 99,82 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 3.061.500,00 3.060.750,00 (750,00) 99,98 5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 3.061.500,00 3.060.750,00 (750,00) 99,98 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.768.319.308,00 64.793.981.767,00 (6.974.337.541,00) 90,28 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.582.606.266,00 40.755.373.792,00 (5.827.232.474,00) 87,49 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.451.822.000,00 2.033.517.000,00 (418.305.000,00) 82,94 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 655.806.000,00 595.844.000,00 (59.962.000,00) 90,86 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 814.260.000,00 504.560.000,00 (309.700.000,00) 61,97 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 54.600.000,00 39.500.000,00 (15.100.000,00) 72,34 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 153.604.000,00 151.604.000,00 (2.000.000,00) 98,70 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 136.284.000,00 127.638.000,00 (8.646.000,00) 93,66 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 9.204.509.546,00 7.395.591.940,00 (1.808.917.606,00) 80,35 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 25.910.000,00 276.282,00 (25.633.718,00) 1,07 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 309.600.000,00 291.300.000,00 (18.300.000,00) 94,09 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 840.000.000,00 784.700.000,00 (55.300.000,00) 93,42 5.1.02.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 136.250.000,00 121.800.000,00 (14.450.000,00) 89,39 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 168.000.000,00 147.600.000,00 (20.400.000,00) 87,86 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 4.250.000,00 4.050.000,00 (200.000,00) 95,29 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 3.031.500.000,00 2.824.300.000,00 (207.200.000,00) 93,17 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 1.945.200.000,00 1.816.200.000,00 (129.000.000,00) 93,37 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 5.306.800.000,00 5.273.250.000,00 (33.550.000,00) 99,37 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 656.333.640,00 534.436.140,00 (121.897.500,00) 81,43 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 724.700.000,00 721.300.000,00 (3.400.000,00) 99,53 Printed By SIMDA-NG | 574 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 275.000.000,00 261.000.000,00 (14.000.000,00) 94,91 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 894.000.000,00 841.000.000,00 (53.000.000,00) 94,07 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 13.200.000,00 0,00 (13.200.000,00) 0 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 252.600.000,00 252.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0040 Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket 155.400.000,00 140.450.000,00 (14.950.000,00) 90,38 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 47.550.000,00 7.000.000,00 (40.550.000,00) 14,72 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.642.120.000,00 5.357.048.700,00 (285.071.300,00) 94,95 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 1.504.810.000,00 1.222.582.000,00 (282.228.000,00) 81,24 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 24.000.000,00 16.000.000,00 (8.000.000,00) 66,67 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 131.100.000,00 107.536.000,00 (23.564.000,00) 82,03 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 414.815.000,00 294.700.350,00 (120.114.650,00) 71,04 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.837.520.000,00 2.738.597.700,00 (98.922.300,00) 96,51 5.1.02.02.01.0057 Belanja Jasa Operator Kapal 50.400.000,00 25.500.000,00 (24.900.000,00) 50,60 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 346.564.000,00 217.769.992,00 (128.794.008,00) 62,84 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 1.293.312.000,00 942.816.484,00 (350.495.516,00) 72,90 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 282.424.800,00 255.834.750,00 (26.590.050,00) 90,59 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 829.868.020,00 474.907.963,00 (354.960.057,00) 57,23 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 18.525.000,00 15.401.895,00 (3.123.105,00) 83,14 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 8.434.600,00 6.394.500,00 (2.040.100,00) 75,81 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 615.494.160,00 547.282.589,00 (68.211.571,00) 88,92 5.1.02.02.01.0068 Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum 438.000.000,00 389.370.197,00 (48.629.803,00) 88,90 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 91.897.000,00 74.084.000,00 (17.813.000,00) 80,62 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 650.000.000,00 490.267.060,00 (159.732.940,00) 75,43 5.1.02.02.01.0074 Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator 2.972.392.500,00 2.546.012.250,00 (426.380.250,00) 85,66 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 17.048.149.432,00 16.794.341.088,00 (253.808.344,00) 98,51 5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 933.956.732,00 928.368.288,00 (5.588.444,00) 99,40 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 60.331.500,00 29.028.300,00 (31.303.200,00) 48,11 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 15.874.261.200,00 15.787.926.000,00 (86.335.200,00) 99,46 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 79.800.000,00 21.786.000,00 (58.014.000,00) 27,30 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 99.800.000,00 27.232.500,00 (72.567.500,00) 27,29 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 441.735.600,00 287.668.000,00 (154.067.600,00) 65,12 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0 5.1.02.02.04.0031 Belanja Sewa Peralatan Selam 54.840.000,00 54.840.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 91.361.600,00 78.560.000,00 (12.801.600,00) 85,99 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.600.000,00 0,00 (14.600.000,00) 0 5.1.02.02.04.0048 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang 19.498.000,00 10.800.000,00 (8.698.000,00) 55,39 Printed By SIMDA-NG | 575 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 70.686.000,00 49.518.000,00 (21.168.000,00) 70,05 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 89.750.000,00 55.950.000,00 (33.800.000,00) 62,34 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 38.000.000,00 36.000.000,00 (2.000.000,00) 94,74 5.1.02.02.04.0405 Belanja Sewa Personal Computer 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) 0 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.877.436.950,00 1.732.619.089,00 (144.817.861,00) 92,29 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 1.003.050.950,00 997.000.000,00 (6.050.950,00) 99,40 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 361.000.000,00 311.940.000,00 (49.060.000,00) 86,41 5.1.02.02.05.0037 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 120.000.000,00 100.909.089,00 (19.090.911,00) 84,09 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 121.500.000,00 115.920.000,00 (5.580.000,00) 95,41 5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 271.886.000,00 206.850.000,00 (65.036.000,00) 76,08 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 1.521.971.060,00 1.186.327.216,00 (335.643.844,00) 77,95 5.1.02.02.08.0017 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang 500.000.000,00 493.320.000,00 (6.680.000,00) 98,66 5.1.02.02.08.0033 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan 521.971.060,00 443.707.616,00 (78.263.444,00) 85,01 5.1.02.02.08.0035 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0 5.1.02.02.08.0040 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu 350.000.000,00 249.299.600,00 (100.700.400,00) 71,23 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 2.857.680.000,00 2.650.680.000,00 (207.000.000,00) 92,76 5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.09.0004 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan 380.000.000,00 380.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.09.0009 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan 190.000.000,00 0,00 (190.000.000,00) 0 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 1.687.680.000,00 1.670.680.000,00 (17.000.000,00) 98,99 5.1.02.02.09.0019 Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.11.0001 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.303.740.000,00 1.251.972.582,00 (51.767.418,00) 96,03 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 714.900.000,00 710.372.582,00 (4.527.418,00) 99,37 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 588.840.000,00 541.600.000,00 (47.240.000,00) 91,98 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.962.599.166,00 5.630.775.267,00 (331.823.899,00) 94,43 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.805.414.000,00 4.512.603.034,00 (292.810.966,00) 93,91 5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set 31.745.000,00 30.847.500,00 (897.500,00) 97,17 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 792.100.000,00 770.993.000,00 (21.107.000,00) 97,34 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 2.684.075.000,00 2.625.109.402,00 (58.965.598,00) 97,80 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 503.610.800,00 460.366.600,00 (43.244.200,00) 91,41 5.1.02.03.02.0043 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 177.935.900,00 177.443.172,00 (492.728,00) 99,72 Printed By SIMDA-NG | 576 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.1.02.03.02.0049 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 103.224.000,00 74.740.000,00 (28.484.000,00) 72,41 5.1.02.03.02.0050 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus 84.000.000,00 0,00 (84.000.000,00) 0 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 65.000.000,00 63.925.300,00 (1.074.700,00) 98,35 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 4.960.000,00 4.242.500,00 (717.500,00) 85,53 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 72.590.000,00 59.512.000,00 (13.078.000,00) 81,98 5.1.02.03.02.0130 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 125.113.300,00 113.947.600,00 (11.165.700,00) 91,08 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 90.470.000,00 78.885.960,00 (11.584.040,00) 87,20 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 593.585.166,00 555.447.733,00 (38.137.433,00) 93,58 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 430.361.166,00 412.909.110,00 (17.452.056,00) 95,94 5.1.02.03.03.0006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan 28.700.000,00 28.633.623,00 (66.377,00) 99,77 5.1.02.03.03.0037 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 78.624.000,00 78.575.000,00 (49.000,00) 99,94 5.1.02.03.03.0041 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 5.500.000,00 0,00 (5.500.000,00) 0 5.1.02.03.03.0063 Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar 50.400.000,00 35.330.000,00 (15.070.000,00) 70,10 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 563.600.000,00 562.724.500,00 (875.500,00) 99,84 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 263.600.000,00 262.724.500,00 (875.500,00) 99,67 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.029.516.229,00 59.231.613.018,00 (4.797.903.211,00) 92,51 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.029.516.229,00 59.231.613.018,00 (4.797.903.211,00) 92,51 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.585.365.479,00 45.667.360.509,00 (1.918.004.970,00) 95,97 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 31.602.000,00 27.023.000,00 (4.579.000,00) 85,51 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.401.898.750,00 13.529.729.509,00 (2.872.169.241,00) 82,49 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.650.000,00 7.500.000,00 (3.150.000,00) 70,42 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.150.555.750,00 4.063.235.000,00 (87.320.750,00) 97,90 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.150.555.750,00 4.063.235.000,00 (87.320.750,00) 97,90 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 163.735.000,00 163.735.000,00 0,00 100,00 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 1.270.200.000,00 1.182.890.000,00 (87.310.000,00) 93,13 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 2.664.120.750,00 2.664.110.000,00 (10.750,00) 100,00 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 19.164.317.548,00 19.017.449.706,00 (146.867.842,00) 99,23 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 19.164.317.548,00 19.017.449.706,00 (146.867.842,00) 99,23 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 19.164.317.548,00 19.017.449.706,00 (146.867.842,00) 99,23 5.1.05 Belanja Hibah 6.465.060.000,00 6.409.512.262,00 (55.547.738,00) 99,14 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 250.000.000,00 200.000.000,00 (50.000.000,00) 80,00 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 250.000.000,00 200.000.000,00 (50.000.000,00) 80,00 Printed By SIMDA-NG | 577 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 250.000.000,00 200.000.000,00 (50.000.000,00) 80,00 5.1.05.02 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 3.955.060.000,00 3.952.629.000,00 (2.431.000,00) 99,94 5.1.05.02.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 3.955.060.000,00 3.952.629.000,00 (2.431.000,00) 99,94 5.1.05.02.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 3.955.060.000,00 3.952.629.000,00 (2.431.000,00) 99,94 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.855.000.000,00 1.855.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.545.000.000,00 1.545.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.545.000.000,00 1.545.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 310.000.000,00 310.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 310.000.000,00 310.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 405.000.000,00 401.883.262,00 (3.116.738,00) 99,23 5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 405.000.000,00 401.883.262,00 (3.116.738,00) 99,23 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 405.000.000,00 401.883.262,00 (3.116.738,00) 99,23 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 100,00 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 100,00 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 100,00 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 201.475.605.106,00 187.202.968.916,00 (14.272.636.190,00) 92,92 5.2.01 Belanja Modal Tanah 569.000.000,00 220.943.600,00 (348.056.400,00) 38,83 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 569.000.000,00 220.943.600,00 (348.056.400,00) 38,83 5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 569.000.000,00 220.943.600,00 (348.056.400,00) 38,83 5.2.01.01.01.0007 Belanja Modal Tanah Persil Lainnya 569.000.000,00 220.943.600,00 (348.056.400,00) 38,83 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.014.164.363,00 26.000.414.579,00 (2.013.749.784,00) 92,81 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 98.790.000,00 97.902.000,00 (888.000,00) 99,10 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 98.790.000,00 97.902.000,00 (888.000,00) 99,10 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 98.790.000,00 97.902.000,00 (888.000,00) 99,10 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 6.953.516.177,00 6.657.681.300,00 (295.834.877,00) 95,75 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.568.310.477,00 5.423.460.000,00 (144.850.477,00) 97,40 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 700.000.000,00 662.200.000,00 (37.800.000,00) 94,60 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2.510.010.477,00 2.497.210.000,00 (12.800.477,00) 99,49 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 58.500.000,00 58.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 2.299.800.000,00 2.205.550.000,00 (94.250.000,00) 95,90 5.2.02.02.03 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor 1.385.205.700,00 1.234.221.300,00 (150.984.400,00) 89,10 5.2.02.02.03.0003 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus 1.385.205.700,00 1.234.221.300,00 (150.984.400,00) 89,10 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 56.045.000,00 51.192.000,00 (4.853.000,00) 91,34 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 8.140.000,00 4.750.000,00 (3.390.000,00) 58,35 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 8.140.000,00 4.750.000,00 (3.390.000,00) 58,35 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 47.905.000,00 46.442.000,00 (1.463.000,00) 96,95 5.2.02.03.03.0008 Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding 1.463.000,00 0,00 (1.463.000,00) 0 Printed By SIMDA-NG | 578 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 46.442.000,00 46.442.000,00 0,00 100,00 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 237.733.500,00 237.603.000,00 (130.500,00) 99,95 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 237.733.500,00 237.603.000,00 (130.500,00) 99,95 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 2.733.500,00 2.733.500,00 0,00 100,00 5.2.02.04.01.0007 Belanja Modal Alat Pasca Panen 75.000.000,00 74.869.500,00 (130.500,00) 99,83 5.2.02.04.01.0008 Belanja Modal Alat Produksi Perikanan 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.620.981.408,00 5.286.814.297,00 (334.167.111,00) 94,06 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 2.966.906.138,00 2.786.892.196,00 (180.013.942,00) 93,93 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 241.935.660,00 232.621.196,00 (9.314.464,00) 96,15 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2.724.970.478,00 2.554.271.000,00 (170.699.478,00) 93,74 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 2.477.507.270,00 2.323.634.568,00 (153.872.702,00) 93,79 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 629.894.840,00 575.061.737,00 (54.833.103,00) 91,29 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 93.404.700,00 90.800.000,00 (2.604.700,00) 97,21 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 357.350.750,00 340.533.398,00 (16.817.352,00) 95,29 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 132.388.500,00 105.442.530,00 (26.945.970,00) 79,65 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.257.823.480,00 1.205.453.839,00 (52.369.641,00) 95,84 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 6.645.000,00 6.343.064,00 (301.936,00) 95,46 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 176.568.000,00 176.287.533,00 (280.467,00) 99,84 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 63.000.000,00 62.836.560,00 (163.440,00) 99,74 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 23.450.000,00 23.430.000,00 (20.000,00) 99,91 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 70.858.000,00 70.760.973,00 (97.027,00) 99,86 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 3.861.153.596,00 3.700.498.309,00 (160.655.287,00) 95,84 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 2.488.469.596,00 2.468.772.009,00 (19.697.587,00) 99,21 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 370.798.393,00 357.718.000,00 (13.080.393,00) 96,47 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 1.892.909.203,00 1.887.976.199,00 (4.933.004,00) 99,74 5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 26.862.000,00 26.862.000,00 0,00 100,00 5.2.02.06.01.0004 Belanja Modal Peralatan Cetak 197.900.000,00 196.215.810,00 (1.684.190,00) 99,15 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 130.684.000,00 129.631.300,00 (1.052.700,00) 99,19 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 10.010.000,00 10.000.000,00 (10.000,00) 99,90 5.2.02.06.02.0007 Belanja Modal Alat-Alat Sandi 15.000.000,00 14.674.000,00 (326.000,00) 97,83 5.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 105.674.000,00 104.957.300,00 (716.700,00) 99,32 5.2.02.06.03 Belanja Modal Peralatan Pemancar 1.242.000.000,00 1.102.095.000,00 (139.905.000,00) 88,74 5.2.02.06.03.0047 Belanja Modal Sumber Tenaga 1.242.000.000,00 1.102.095.000,00 (139.905.000,00) 88,74 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 6.371.226.682,00 5.367.786.603,00 (1.003.440.079,00) 84,25 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.335.369.332,00 1.307.133.900,00 (28.235.432,00) 97,89 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.335.369.332,00 1.307.133.900,00 (28.235.432,00) 97,89 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.035.857.350,00 4.060.652.703,00 (975.204.647,00) 80,63 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 5.035.857.350,00 4.060.652.703,00 (975.204.647,00) 80,63 Printed By SIMDA-NG | 579 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 659.950.000,00 657.484.000,00 (2.466.000,00) 99,63 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 307.860.000,00 307.670.000,00 (190.000,00) 99,94 5.2.02.08.01.0020 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika 159.240.000,00 159.120.000,00 (120.000,00) 99,92 5.2.02.08.01.0048 Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi 148.620.000,00 148.550.000,00 (70.000,00) 99,95 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 350.000.000,00 349.814.000,00 (186.000,00) 99,95 5.2.02.08.03.0013 Belanja Modal Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu) 100.000.000,00 99.884.000,00 (116.000,00) 99,88 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 250.000.000,00 249.930.000,00 (70.000,00) 99,97 5.2.02.08.04 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 2.090.000,00 0,00 (2.090.000,00) 0 5.2.02.08.04.0005 Belanja Modal System/Power Supply 2.090.000,00 0,00 (2.090.000,00) 0 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 4.096.068.000,00 3.885.253.070,00 (210.814.930,00) 94,85 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 2.482.455.000,00 2.418.196.784,00 (64.258.216,00) 97,41 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 1.985.455.000,00 1.921.689.534,00 (63.765.466,00) 96,79 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 497.000.000,00 496.507.250,00 (492.750,00) 99,90 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.613.613.000,00 1.467.056.286,00 (146.556.714,00) 90,92 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 472.000.000,00 450.523.320,00 (21.476.680,00) 95,45 5.2.02.10.02.0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 36.500.000,00 36.058.000,00 (442.000,00) 98,79 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 752.113.000,00 661.574.966,00 (90.538.034,00) 87,96 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 34.000.000,00 0,00 (34.000.000,00) 0 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 319.000.000,00 318.900.000,00 (100.000,00) 99,97 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 58.700.000,00 58.200.000,00 (500.000,00) 99,15 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 58.700.000,00 58.200.000,00 (500.000,00) 99,15 5.2.02.19.01.0002 Belanja Modal Peralatan Permainan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 5.2.02.19.01.0006 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya 55.500.000,00 55.000.000,00 (500.000,00) 99,10 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 77.012.827.328,00 72.372.896.832,00 (4.639.930.496,00) 93,98 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 73.426.635.260,00 69.258.418.260,00 (4.168.217.000,00) 94,32 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 69.493.590.260,00 65.487.780.541,00 (4.005.809.719,00) 94,24 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 19.602.795.850,00 19.080.506.050,00 (522.289.800,00) 97,34 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 7.929.975.313,00 7.400.262.785,00 (529.712.528,00) 93,32 5.2.03.01.01.0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah 373.604.175,00 362.473.204,00 (11.130.971,00) 97,02 5.2.03.01.01.0009 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 200.000.000,00 198.464.000,00 (1.536.000,00) 99,23 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 17.671.512.279,00 16.438.582.473,00 (1.232.929.806,00) 93,02 5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 1.558.040.900,00 1.457.258.259,00 (100.782.641,00) 93,53 5.2.03.01.01.0016 Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan 10.094.289.000,00 9.081.779.000,00 (1.012.510.000,00) 89,97 5.2.03.01.01.0018 Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 1.296.632.500,00 1.294.296.900,00 (2.335.600,00) 99,82 5.2.03.01.01.0025 Belanja Modal Bangunan Terbuka 6.127.254.820,00 5.616.482.882,00 (510.771.938,00) 91,66 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 88.000.000,00 87.550.000,00 (450.000,00) 99,49 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 3.318.494.040,00 3.259.272.731,00 (59.221.309,00) 98,22 5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 267.000.000,00 254.936.574,00 (12.063.426,00) 95,48 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 565.991.383,00 556.296.895,00 (9.694.488,00) 98,29 5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 400.000.000,00 399.618.788,00 (381.212,00) 99,90 Printed By SIMDA-NG | 580 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 3.933.045.000,00 3.770.637.719,00 (162.407.281,00) 95,87 5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara Golongan I 1.960.215.500,00 1.931.084.266,00 (29.131.234,00) 98,51 5.2.03.01.02.0002 Belanja Modal Rumah Negara Golongan II 1.172.250.000,00 1.086.488.157,00 (85.761.843,00) 92,68 5.2.03.01.02.0004 Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 800.579.500,00 753.065.296,00 (47.514.204,00) 94,07 5.2.03.02 Belanja Modal Monumen 766.640.631,00 761.853.915,00 (4.786.716,00) 99,38 5.2.03.02.01 Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 766.640.631,00 761.853.915,00 (4.786.716,00) 99,38 5.2.03.02.01.0002 Belanja Modal Tugu 106.464.000,00 106.464.000,00 0,00 100,00 5.2.03.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Peninggalan 660.176.631,00 655.389.915,00 (4.786.716,00) 99,27 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 2.819.551.437,00 2.352.624.657,00 (466.926.780,00) 83,44 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 2.819.551.437,00 2.352.624.657,00 (466.926.780,00) 83,44 5.2.03.04.01.0001 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi 315.000.000,00 85.373.220,00 (229.626.780,00) 27,10 5.2.03.04.01.0003 Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 75.000.000,00 73.926.000,00 (1.074.000,00) 98,57 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 2.429.551.437,00 2.193.325.437,00 (236.226.000,00) 90,28 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 91.754.048.350,00 84.670.123.224,00 (7.083.925.126,00) 92,28 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 84.254.476.920,00 77.564.252.874,00 (6.690.224.046,00) 92,06 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 83.924.476.920,00 77.234.696.874,00 (6.689.780.046,00) 92,03 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 72.075.459.920,00 65.818.164.302,00 (6.257.295.618,00) 91,32 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 1.749.311.000,00 1.703.917.059,00 (45.393.941,00) 97,41 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 10.099.706.000,00 9.712.615.513,00 (387.090.487,00) 96,17 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 330.000.000,00 329.556.000,00 (444.000,00) 99,87 5.2.04.01.02.0005 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa 220.000.000,00 219.889.000,00 (111.000,00) 99,95 5.2.04.01.02.0013 Belanja Modal Jembatan Lainnya 110.000.000,00 109.667.000,00 (333.000,00) 99,70 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 4.715.959.430,00 4.397.890.223,00 (318.069.207,00) 93,26 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 3.181.660.750,00 2.920.798.578,00 (260.862.172,00) 91,80 5.2.04.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 3.181.660.750,00 2.920.798.578,00 (260.862.172,00) 91,80 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 1.202.317.580,00 1.149.254.080,00 (53.063.500,00) 95,59 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 1.202.317.580,00 1.149.254.080,00 (53.063.500,00) 95,59 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 331.981.100,00 327.837.565,00 (4.143.535,00) 98,75 5.2.04.02.06.0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku 121.981.100,00 118.052.565,00 (3.928.535,00) 96,78 5.2.04.02.06.0006 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya 210.000.000,00 209.785.000,00 (215.000,00) 99,90 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 655.678.000,00 608.146.425,00 (47.531.575,00) 92,75 5.2.04.03.01 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 154.900.000,00 134.311.870,00 (20.588.130,00) 86,71 5.2.04.03.01.0005 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 154.900.000,00 134.311.870,00 (20.588.130,00) 86,71 5.2.04.03.02 Belanja Modal Instalasi Air Kotor 381.378.000,00 355.033.505,00 (26.344.495,00) 93,09 5.2.04.03.02.0004 Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya 381.378.000,00 355.033.505,00 (26.344.495,00) 93,09 5.2.04.03.05 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik 119.400.000,00 118.801.050,00 (598.950,00) 99,50 5.2.04.03.05.0012 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya 119.400.000,00 118.801.050,00 (598.950,00) 99,50 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 2.127.934.000,00 2.099.833.702,00 (28.100.298,00) 98,68 5.2.04.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum 380.089.000,00 370.007.400,00 (10.081.600,00) 97,35 5.2.04.04.01.0005 Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya 380.089.000,00 370.007.400,00 (10.081.600,00) 97,35 Printed By SIMDA-NG | 581 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 1.747.845.000,00 1.729.826.302,00 (18.018.698,00) 98,97 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 1.747.845.000,00 1.729.826.302,00 (18.018.698,00) 98,97 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.125.565.065,00 3.938.590.681,00 (186.974.384,00) 95,47 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 893.065.065,00 747.242.583,00 (145.822.482,00) 83,67 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 893.065.065,00 747.242.583,00 (145.822.482,00) 83,67 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 893.065.065,00 747.242.583,00 (145.822.482,00) 83,67 5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 70.000.000,00 68.653.000,00 (1.347.000,00) 98,08 5.2.05.02.01 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 70.000.000,00 68.653.000,00 (1.347.000,00) 98,08 5.2.05.02.01.0001 Belanja Modal Alat Musik 70.000.000,00 68.653.000,00 (1.347.000,00) 98,08 5.2.05.08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 3.162.500.000,00 3.122.695.098,00 (39.804.902,00) 98,74 5.2.05.08.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 3.162.500.000,00 3.122.695.098,00 (39.804.902,00) 98,74 5.2.05.08.01.0005 Belanja Modal Software 219.500.000,00 219.054.998,00 (445.002,00) 99,80 5.2.05.08.01.0006 Belanja Modal Kajian 2.943.000.000,00 2.903.640.100,00 (39.359.900,00) 98,66 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.550.686.181,00 0,00 (2.550.686.181,00) 0 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 2.550.686.181,00 0,00 (2.550.686.181,00) 0 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 2.550.686.181,00 0,00 (2.550.686.181,00) 0 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 2.550.686.181,00 0,00 (2.550.686.181,00) 0 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 2.550.686.181,00 0,00 (2.550.686.181,00) 0 5.4 BELANJA TRANSFER 92.808.425.020,00 92.807.557.631,00 (867.389,00) 100,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 92.808.425.020,00 92.807.557.631,00 (867.389,00) 100,00 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 92.808.425.020,00 92.807.557.631,00 (867.389,00) 100,00 5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 92.808.425.020,00 92.807.557.631,00 (867.389,00) 100,00 5.4.02.05.01.0001 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 92.808.425.020,00 92.807.557.631,00 (867.389,00) 100,00 SURPLUS / DEFISIT (122.523.376.742,00) (9.556.074.017,09) 112.967.302.724,91 0 PEMBIAYAAN 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 127.523.376.742,00 127.522.972.687,64 (404.054,36) 100,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 127.523.376.742,00 127.522.972.687,64 (404.054,36) 100,00 6.1.01.07 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 127.523.376.742,00 127.523.376.742,19 0,19 100,00 6.1.01.07.01 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 127.523.376.742,00 127.523.376.742,19 0,19 100,00 6.1.01.07.01.0001 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 127.523.376.742,00 127.523.376.742,19 0,19 100,00 6.1.01.99 Koreksi SiLPA 0,00 -404.054,55 (404.054,55) 0 6.1.01.99.01 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 0,00 -404.054,55 (404.054,55) 0 6.1.01.99.01.0001 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 0,00 -404.054,55 (404.054,55) 0 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 100,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 100,00 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 100,00 6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 100,00 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 122.523.376.742,00 122.522.972.687,64 (404.054,36) 100,00 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 112.966.898.670,55 112.966.898.670,55 0 LABUNGKARI, 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Printed By SIMDA-NG | 582 Informasi Lainnya 5.e Anggaran Setelah Perubahan Komitmen Belanja PDN Realisasi Belanja PDN Persentase Realisasi PDN (Rp) (Rp) (Rp) % I BELANJA OPERASI 213.834.613.073,00 73.886.221.786,00 56.052.385.609,00 75,86 I.1 Belanja Barang dan Jasa (termasuk barang yang diserahkan kepada masyarakat) 211.834.613.073,00 71.886.221.786,00 54.052.385.609,00 75,19 I.2 Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 100,00 II Belanja Modal 200.906.605.106,00 200.836.605.106,00 187.005.988.316,00 93,11 II. 1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.014.164.363,00 28.014.164.363,00 25.955.724.579,00 92,65 II. 2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 77.012.827.328,00 77.012.827.328,00 72.372.896.832,00 93,98 II. 3 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 91.754.048.350,00 91.754.048.350,00 84.670.123.224,00 92,28 II. 4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.125.565.065,00 4.055.565.065,00 4.007.243.681,00 98,81 Total (1 + 2) 414.741.218.179,00 274.722.826.892,00 243.058.373.925,00 88,47 Pj BUPATI BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF TAHUN ANGGARAN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI URAIANNo. Permasalahan dan Strategi Penyelesaian Halaman 583 Informasi Lainnya 5.f Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 133.598.000,00 133.344.923,00 4.359.670.750,00 4.179.090.001,00 - - - - 4.493.268.750,00 4.312.434.924,00 95,98 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 283.360.170,00 282.684.750,00 - - - - - - 283.360.170,00 282.684.750,00 99,76 Program Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 20.807.400,00 20.496.400,00 - - - - - - 20.807.400,00 20.496.400,00 98,51 Program Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 37.045.720,00 36.946.600,00 - - - - - - 37.045.720,00 36.946.600,00 99,73 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Dinas Pangan 970.940.700,00 970.161.700,00 - - - - - - 970.940.700,00 970.161.700,00 99,92 Program Penanganan Kerawanan Pangan Dinas Pangan 27.642.300,00 27.510.300,00 - - - - - - 27.642.300,00 27.510.300,00 99,52 Program Pengawasan Keamanan Pangan Dinas Pangan 27.230.800,00 26.643.800,00 - - - - - - 27.230.800,00 26.643.800,00 97,84 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 51.827.060,00 51.310.000,00 - - - - - - 51.827.060,00 51.310.000,00 99,00 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 23.509.900,00 21.175.500,00 - - - - - - 23.509.900,00 21.175.500,00 90,07 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 41.345.600,00 40.580.300,00 - - - - - - 41.345.600,00 40.580.300,00 98,15 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.631.470.700,00 1.533.374.358,00 444.245.900,00 403.566.900,00 - - - - 2.075.716.600,00 1.936.941.258,00 93,31 Program Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.866.185.350,00 2.863.706.500,00 45.500.000,00 44.955.000,00 - - - - 2.911.685.350,00 2.908.661.500,00 99,90 Program Pelayanan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 224.865.554,00 214.048.200,00 - - - - - - 224.865.554,00 214.048.200,00 95,19 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 388.270.300,00 310.639.000,00 - - - - - - 388.270.300,00 310.639.000,00 80,01 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 113.489.100,00 103.559.800,00 - - - - - - 113.489.100,00 103.559.800,00 91,25 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan 4.925.916.000,00 4.739.578.276,00 - - - - - - 4.925.916.000,00 4.739.578.276,00 96,22 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Perikanan 3.509.487.600,00 3.404.622.731,00 400.000.000,00 396.869.000,00 - - - - 3.909.487.600,00 3.801.491.731,00 97,24 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Dinas Perikanan 73.027.668,00 70.338.328,00 - - - - - - 73.027.668,00 70.338.328,00 96,32 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan 470.902.400,00 469.550.950,00 - - - - - - 470.902.400,00 469.550.950,00 99,71 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata 464.611.500,00 364.828.500,00 9.938.525.035,00 9.280.965.029,00 - - - - 10.403.136.535,00 9.645.793.529,00 92,72 Program Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata 923.224.000,00 911.766.700,00 - - - - - - 923.224.000,00 911.766.700,00 98,76 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dinas Pariwisata 320.304.265,00 319.299.760,00 364.500.000,00 364.430.000,00 - - - - 684.804.265,00 683.729.760,00 99,84 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata 466.934.450,00 388.162.143,00 - - - - - - 466.934.450,00 388.162.143,00 83,13 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Pertanian 159.000.000,00 158.418.300,00 75.000.000,00 74.869.500,00 - - - - 234.000.000,00 233.287.800,00 99,70 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian 2.103.008.250,00 2.103.000.000,00 219.800.000,00 219.754.520,00 - - - - 2.322.808.250,00 2.322.754.520,00 100,00 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian 161.422.025,00 154.064.414,00 - - - - - - 161.422.025,00 154.064.414,00 95,44 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Dinas Pertanian 91.320.550,00 89.939.105,00 - - - - - - 91.320.550,00 89.939.105,00 98,49 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian 59.482.100,00 56.767.100,00 996.400.000,00 936.582.100,00 - - - - 1.055.882.100,00 993.349.200,00 94,08 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Dinas Perdagangan dan Perindustrian 485.745.400,00 481.550.400,00 - - - - - - 485.745.400,00 481.550.400,00 99,14 Program Pengembangan Ekspor Dinas Perdagangan dan Perindustrian 16.683.000,00 16.552.000,00 - - - - - - 16.683.000,00 16.552.000,00 99,21 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan dan Perindustrian 102.558.900,00 98.541.500,00 42.845.000,00 42.845.000,00 - - - - 145.403.900,00 141.386.500,00 97,24 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian 350.697.500,00 333.232.450,00 716.772.000,00 715.544.450,00 - - - - 1.067.469.500,00 1.048.776.900,00 98,25 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Dinas Perdagangan dan Perindustrian 39.879.190,00 37.776.300,00 - - - - - - 39.879.190,00 37.776.300,00 94,73 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 196.024.540,00 195.904.540,00 - - - - - - 196.024.540,00 195.904.540,00 99,94 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 36.444.100,00 36.443.100,00 - - - - - - 36.444.100,00 36.443.100,00 100,00 Program Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah 3.628.522.080,00 3.344.400.263,00 80.000.000,00 79.700.000,00 - - - - 3.708.522.080,00 3.424.100.263,00 92,33 2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 42.285.316.490,00 37.296.599.811,00 13.052.321.093,00 11.506.425.423,00 - - - - 55.337.637.583,00 48.803.025.234,00 88,19 Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 23.643.562.398,00 23.354.088.942,00 25.348.458.731,00 23.528.628.565,00 - - - - 48.992.021.129,00 46.882.717.507,00 95,69 Program Pengembangan Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 324.433.200,00 324.428.200,00 - - - - - - 324.433.200,00 324.428.200,00 100,00 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 241.625.400,00 240.195.277,00 - - - - - - 241.625.400,00 240.195.277,00 99,41 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan 4.421.775.000,00 3.557.564.706,00 - - - - - - 4.421.775.000,00 3.557.564.706,00 80,46 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Dinas Kesehatan 79.712.400,00 74.884.900,00 - - - - - - 79.712.400,00 74.884.900,00 93,94 Program % PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 No Prioritas Pembangunan Nasional SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Halaman 584 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Program % No Prioritas Pembangunan Nasional SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan 395.634.200,00 348.191.280,00 - - - - - - 395.634.200,00 348.191.280,00 88,01 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 343.151.550,00 338.158.856,00 - - - - - - 343.151.550,00 338.158.856,00 98,55 Program Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 38.349.900,00 152.761.182,00 - - - - - - 38.349.900,00 152.761.182,00 398,34 Program Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.830.900,00 3.036.700,00 - - - - - - 4.830.900,00 3.036.700,00 62,86 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 24.158.200,00 24.158.200,00 - - - - - - 24.158.200,00 24.158.200,00 100,00 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 73.219.510,00 69.328.510,00 - - - - - - 73.219.510,00 69.328.510,00 94,69 Program Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 99.772.900,00 80.432.400,00 - - - - - - 99.772.900,00 80.432.400,00 80,62 Program Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 142.771.100,00 95.470.800,00 - - - - - - 142.771.100,00 95.470.800,00 66,87 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.375.380.550,00 904.435.800,00 - - - - - - 1.375.380.550,00 904.435.800,00 65,76 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 739.981.480,00 233.829.700,00 369.000.000,00 348.043.500,00 - - - - 1.108.981.480,00 581.873.200,00 52,47 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 646.246.200,00 641.788.200,00 - - - - - - 646.246.200,00 641.788.200,00 99,31 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 1.279.764.000,00 848.564.000,00 111.500.000,00 110.207.700,00 - - - - 1.391.264.000,00 958.771.700,00 68,91 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 770.099.800,00 770.000.000,00 - - - - - - 770.099.800,00 770.000.000,00 99,99 Program Pengembangan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - - 995.176.631,00 968.967.015,00 - - - - 995.176.631,00 968.967.015,00 97,37 Program Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 132.793.600,00 130.158.460,00 10.094.289.000,00 9.081.779.000,00 - - - - 10.227.082.600,00 9.211.937.460,00 90,07 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 34.821.100,00 34.731.100,00 - - - - - - 34.821.100,00 34.731.100,00 99,74 Program Pengelolaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 30.635.600,00 29.996.600,00 - - - - - - 30.635.600,00 29.996.600,00 97,91 Program Pengembangan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - - - - - - - - - - 0,00 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 235.494.500,00 233.375.842,00 - - - - - - 235.494.500,00 233.375.842,00 99,10 Program Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2.196.938.250,00 2.024.457.754,00 40.600.000,00 - - - - - 2.237.538.250,00 2.024.457.754,00 90,48 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 236.876.500,00 236.604.418,00 - - - - - - 236.876.500,00 236.604.418,00 99,89 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kecamatan Mawasangka Timur - - - - - - - - - - 0,00 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 5.283.329.000,00 2.598.482.525,00 601.640.100,00 569.802.400,00 - - - - 5.884.969.100,00 3.168.284.925,00 53,84 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 4.949.091.000,00 4.947.491.176,00 381.378.000,00 355.033.505,00 - - - - 5.330.469.000,00 5.302.524.681,00 99,48 Program Penataan Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 347.471.900,00 329.998.439,00 19.316.284.600,00 18.622.254.840,00 - - - - 19.663.756.500,00 18.952.253.279,00 96,38 Program Penyelenggaraan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 570.448.000,00 418.984.328,00 78.711.365.920,00 72.159.867.047,00 - - - - 79.281.813.920,00 72.578.851.375,00 91,55 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 419.259.050,00 345.143.810,00 - - - - - - 419.259.050,00 345.143.810,00 82,32 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 1.062.232.600,00 1.055.413.000,00 - - - - - - 1.062.232.600,00 1.055.413.000,00 99,36 Program Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 50.371.500,00 38.349.500,00 - - - - - - 50.371.500,00 38.349.500,00 76,13 Program Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2.187.099.700,00 2.170.232.208,00 - - - - - - 2.187.099.700,00 2.170.232.208,00 99,23 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 75.151.100,00 69.878.100,00 6.490.776.500,00 6.323.904.307,00 - - - - 6.565.927.600,00 6.393.782.407,00 97,38 Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial 393.617.250,00 194.308.600,00 - - - - - - 393.617.250,00 194.308.600,00 49,36 Program Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial 85.695.900,00 84.352.900,00 - - - - - - 85.695.900,00 84.352.900,00 98,43 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Dinas Sosial 395.126.300,00 378.319.800,00 - - - - - - 395.126.300,00 378.319.800,00 95,75 Program Penanganan Bencana Dinas Sosial 39.917.500,00 31.532.500,00 - - - - - - 39.917.500,00 31.532.500,00 78,99 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan 376.914.200,00 369.205.700,00 1.138.650.000,00 1.130.965.552,00 - - - - 1.515.564.200,00 1.500.171.252,00 98,98 Program Pengelolaan Pelayaran Dinas Perhubungan 69.331.500,00 61.884.500,00 1.296.632.500,00 1.294.296.900,00 - - - - 1.365.964.000,00 1.356.181.400,00 99,28 Program Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 415.176.500,00 399.219.540,00 32.447.580,00 29.057.580,00 - - - - 447.624.080,00 428.277.120,00 95,68 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 56.174.600,00 50.983.600,00 - - - - - - 56.174.600,00 50.983.600,00 90,76 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 36.343.600,00 36.313.600,00 - - - - - - 36.343.600,00 36.313.600,00 99,92 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Dinas Lingkungan Hidup 412.394.900,00 411.167.400,00 - - - - - - 412.394.900,00 411.167.400,00 99,70 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 6.450.600,00 6.410.600,00 - - - - - - 6.450.600,00 6.410.600,00 99,38 Program Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup 403.883.900,00 398.936.150,00 60.000.000,00 60.000.000,00 - - - - 463.883.900,00 458.936.150,00 98,93 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Halaman 585 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Program % No Prioritas Pembangunan Nasional SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 114.694.774.475,00 108.693.385.777,00 157.500.000,00 156.954.000,00 - - - - 114.852.274.475,00 108.850.339.777,00 94,77 Dinas Kesehatan 29.386.165.261,00 25.263.224.026,00 651.347.000,00 547.100.497,00 - - - - 30.037.512.261,00 25.810.324.523,00 85,93 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 3.601.050.038,00 3.095.181.100,00 127.400.000,00 119.586.000,00 - - - - 3.728.450.038,00 3.214.767.100,00 86,22 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1.850.255.633,00 1.518.621.287,00 180.350.080,00 167.221.080,00 - - - - 2.030.605.713,00 1.685.842.367,00 83,02 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 3.433.754.238,00 3.153.613.976,00 27.164.000,00 27.152.600,00 - - - - 3.460.918.238,00 3.180.766.576,00 91,91 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.871.469.699,00 1.680.588.689,00 38.863.000,00 15.048.000,00 - - - - 1.910.332.699,00 1.695.636.689,00 88,76 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 428.947.000,00 392.854.150,00 - - - - - - 428.947.000,00 392.854.150,00 91,59 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 73.829.700,00 55.102.100,00 4.530.000,00 4.229.100,00 - - - - 78.359.700,00 59.331.200,00 75,72 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Sosial 2.034.277.958,00 1.629.143.730,00 33.340.000,00 - - - - - 2.067.617.958,00 1.629.143.730,00 78,79 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.885.366.583,00 1.570.816.337,00 25.000.000,00 24.860.000,00 - - - - 1.910.366.583,00 1.595.676.337,00 83,53 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.928.197.399,00 1.601.687.430,00 49.575.000,00 47.985.000,00 - - - - 1.977.772.399,00 1.649.672.430,00 83,41 Dinas Pangan 2.063.497.434,00 1.637.718.919,00 55.520.000,00 53.068.800,00 - - - - 2.119.017.434,00 1.690.787.719,00 79,79 Program Pengelolaan Tanah Kosong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 39.669.600,00 37.895.600,00 569.000.000,00 220.943.600,00 - - - - 608.669.600,00 258.839.200,00 42,53 Program Penatagunaan Tanah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 356.973.060,00 313.409.616,00 - - - - - - 356.973.060,00 313.409.616,00 87,80 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Lingkungan Hidup 1.855.926.810,00 1.536.447.597,00 90.051.240,00 89.828.000,00 - - - - 1.945.978.050,00 1.626.275.597,00 83,57 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.874.911.155,00 1.748.826.221,00 361.434.100,00 342.252.310,00 - - - - 2.236.345.255,00 2.091.078.531,00 93,50 Program Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 108.235.200,00 107.772.200,00 - - - - - - 108.235.200,00 107.772.200,00 99,57 Program Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 84.643.920,00 83.863.600,00 - - - - - - 84.643.920,00 83.863.600,00 99,08 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 239.663.800,00 235.471.643,00 - - - - - - 239.663.800,00 235.471.643,00 98,25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.663.469.146,00 1.399.582.405,00 46.670.800,00 46.670.800,00 - - - - 1.710.139.946,00 1.446.253.205,00 84,57 Program Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 64.436.800,00 64.436.800,00 2.440.174.977,00 2.440.140.000,00 - - - - 2.504.611.777,00 2.504.576.800,00 100,00 Program Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.738.208.732,00 1.723.001.288,00 - - - - - - 1.738.208.732,00 1.723.001.288,00 99,13 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 120.299.600,00 120.299.600,00 - - - - - - 120.299.600,00 120.299.600,00 100,00 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.898.778.999,00 1.739.265.648,00 61.453.000,00 61.202.000,00 - - - - 1.960.231.999,00 1.800.467.648,00 91,85 Dinas Perhubungan 2.143.453.167,00 1.964.879.990,00 22.114.900,00 20.350.000,00 - - - - 2.165.568.067,00 1.985.229.990,00 91,67 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 1.886.987.867,00 1.560.165.093,00 182.033.003,00 181.835.100,00 - - - - 2.069.020.870,00 1.742.000.193,00 84,19 Program Informasi Dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 1.621.599.500,00 1.561.312.734,00 1.700.000.000,00 1.696.867.800,00 - - - - 3.321.599.500,00 3.258.180.534,00 98,09 Program Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 119.515.330,00 118.320.850,00 94.500.000,00 94.399.998,00 - - - - 214.015.330,00 212.720.848,00 99,40 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.539.960.405,00 1.300.227.614,00 - - - - - - 1.539.960.405,00 1.300.227.614,00 84,43 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.062.055.473,00 1.707.958.515,00 217.505.542,00 209.874.517,00 - - - - 2.279.561.015,00 1.917.833.032,00 84,13 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 1.975.715.995,00 1.746.188.595,00 - - - - - - 1.975.715.995,00 1.746.188.595,00 88,38 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 96.485.390,00 94.106.600,00 - - - - - - 96.485.390,00 94.106.600,00 97,53 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 76.774.550,00 76.521.400,00 - - - - - - 76.774.550,00 76.521.400,00 99,67 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 1.426.704.303,00 1.214.285.796,00 10.000.000,00 9.790.000,00 - - - - 1.436.704.303,00 1.224.075.796,00 85,20 Dinas Perikanan 2.361.952.815,00 2.137.470.686,00 51.000.000,00 50.520.000,00 - - - - 2.412.952.815,00 2.187.990.686,00 90,68 Dinas Pariwisata 2.146.802.356,00 1.786.186.731,00 179.202.300,00 177.564.399,00 - - - - 2.326.004.656,00 1.963.751.130,00 84,43 Dinas Pertanian 3.215.425.868,00 3.118.199.282,00 8.453.500,00 8.453.500,00 - - - - 3.223.879.368,00 3.126.652.782,00 96,98 Program Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian 274.972.895,00 262.202.895,00 2.307.156.750,00 2.174.719.302,00 - - - - 2.582.129.645,00 2.436.922.197,00 94,38 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perdagangan dan Perindustrian 1.827.379.049,00 1.689.887.814,00 31.350.000,00 31.350.000,00 - - - - 1.858.729.049,00 1.721.237.814,00 92,60 Sekretariat Daerah 24.080.734.574,00 20.405.319.454,00 4.624.387.747,00 4.523.222.784,00 - - - - 28.705.122.321,00 24.928.542.238,00 86,84 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 8.078.199.850,00 7.541.282.996,00 15.000.000,00 15.000.000,00 - - - - 8.093.199.850,00 7.556.282.996,00 93,37 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sekretariat DPRD 13.008.872.745,00 12.132.588.678,00 227.574.250,00 223.251.800,00 - - - - 13.236.446.995,00 12.355.840.478,00 93,35 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD 24.482.723.050,00 23.726.450.590,00 - - - - - - 24.482.723.050,00 23.726.450.590,00 96,91 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Halaman 586 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Program % No Prioritas Pembangunan Nasional SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.739.080.461,00 2.510.821.196,00 106.075.600,00 94.755.300,00 - - - - 2.845.156.061,00 2.605.576.496,00 91,58 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.702.971.352,00 1.644.239.820,00 - - - - - - 1.702.971.352,00 1.644.239.820,00 96,55 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 641.757.100,00 631.059.345,00 - - - - - - 641.757.100,00 631.059.345,00 98,33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 4.816.917.264,00 4.184.886.735,00 196.000.000,00 173.702.600,00 - - - - 5.012.917.264,00 4.358.589.335,00 86,95 Badan Pendapatan Daerah 2.373.355.062,00 2.070.348.258,00 234.100.000,00 232.790.000,00 - - - - 2.607.455.062,00 2.303.138.258,00 88,33 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 1.959.751.486,00 1.838.832.990,00 3.000.000,00 - 2.550.686.181,00 - 92.808.425.020,00 92.807.557.631,00 97.321.862.687,00 94.646.390.621,00 97,25 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 1.430.999.232,00 1.324.998.200,00 152.000.000,00 141.823.500,00 - - - - 1.582.999.232,00 1.466.821.700,00 92,66 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah 342.913.920,00 333.509.102,00 6.380.000,00 4.590.000,00 - - - - 349.293.920,00 338.099.102,00 96,80 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6.382.749.790,00 3.162.222.334,00 117.270.000,00 115.882.860,00 - - - - 6.500.019.790,00 3.278.105.194,00 50,43 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.161.567.800,00 1.108.679.400,00 190.000.000,00 185.560.000,00 - - - - 1.351.567.800,00 1.294.239.400,00 95,76 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Inspektorat 2.494.661.065,00 2.376.924.667,00 388.903.425,00 372.931.300,00 - - - - 2.883.564.490,00 2.749.855.967,00 95,36 Program Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat 995.483.100,00 992.475.100,00 - - - - - - 995.483.100,00 992.475.100,00 99,70 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Inspektorat 374.001.800,00 364.753.200,00 - - - - - - 374.001.800,00 364.753.200,00 97,53 Kecamatan Lakudo 2.223.993.437,00 1.758.886.494,00 95.755.430,00 64.761.700,00 - - - - 2.319.748.867,00 1.823.648.194,00 78,61 Kecamatan Mawasangka Timur 1.012.046.663,00 809.820.081,00 - - - - - - 1.012.046.663,00 809.820.081,00 80,02 Kecamatan Mawasangka Tengah 1.266.594.314,00 972.532.326,00 60.210.000,00 60.210.000,00 - - - - 1.326.804.314,00 1.032.742.326,00 77,84 Kecamatan Mawasangka 2.590.561.114,00 2.498.670.892,00 77.625.000,00 77.620.000,00 - - - - 2.668.186.114,00 2.576.290.892,00 96,56 Kecamatan Talaga Raya 1.256.001.057,00 1.106.751.138,00 43.150.000,00 40.635.000,00 - - - - 1.299.151.057,00 1.147.386.138,00 88,32 Kecamatan Gu 2.034.346.654,00 1.746.225.946,00 52.156.900,00 52.156.900,00 - - - - 2.086.503.554,00 1.798.382.846,00 86,19 Kecamatan Sangia Wambulu 2.083.403.264,00 1.894.370.484,00 60.223.800,00 59.150.000,00 - - - - 2.143.627.064,00 1.953.520.484,00 91,13 Kecamatan Lakudo 27.696.000,00 27.696.000,00 - - - - - - 27.696.000,00 27.696.000,00 100,00 Kecamatan Mawasangka Timur 8.770.200,00 8.770.200,00 - - - - - - 8.770.200,00 8.770.200,00 100,00 Kecamatan Mawasangka Tengah 4.092.700,00 4.016.000,00 - - - - - - 4.092.700,00 4.016.000,00 98,13 Kecamatan Mawasangka 2.197.300,00 2.197.300,00 - - - - - - 2.197.300,00 2.197.300,00 100,00 Kecamatan Sangia Wambulu 11.376.000,00 11.170.000,00 - - - - - - 11.376.000,00 11.170.000,00 98,19 Kecamatan Lakudo 821.263.300,00 771.114.150,00 603.200.000,00 603.200.000,00 - - - - 1.424.463.300,00 1.374.314.150,00 96,48 Kecamatan Mawasangka Timur 8.298.500,00 8.298.500,00 - - - - - - 8.298.500,00 8.298.500,00 100,00 Kecamatan Mawasangka Tengah 191.361.050,00 190.161.050,00 200.000.000,00 200.000.000,00 - - - - 391.361.050,00 390.161.050,00 99,69 Kecamatan Mawasangka 778.108.600,00 764.204.030,00 402.030.000,00 402.030.000,00 - - - - 1.180.138.600,00 1.166.234.030,00 98,82 Kecamatan Talaga Raya 269.173.900,00 246.752.900,00 168.656.000,00 168.656.000,00 - - - - 437.829.900,00 415.408.900,00 94,88 Kecamatan Gu 878.788.090,00 875.348.090,00 403.000.000,00 403.000.000,00 - - - - 1.281.788.090,00 1.278.348.090,00 99,73 Kecamatan Sangia Wambulu 432.229.600,00 432.229.600,00 - - - - - - 432.229.600,00 432.229.600,00 100,00 Kecamatan Lakudo 4.362.400,00 4.362.400,00 - - - - - - 4.362.400,00 4.362.400,00 100,00 Kecamatan Mawasangka Timur 3.015.400,00 3.015.400,00 - - - - - - 3.015.400,00 3.015.400,00 100,00 Kecamatan Mawasangka Tengah 900.000,00 900.000,00 - - - - - - 900.000,00 900.000,00 100,00 Kecamatan Mawasangka 878.400,00 878.400,00 - - - - - - 878.400,00 878.400,00 100,00 Kecamatan Sangia Wambulu 7.683.200,00 7.683.200,00 - - - - - - 7.683.200,00 7.683.200,00 100,00 Kecamatan Mawasangka 878.400,00 878.400,00 - - - - - - 878.400,00 878.400,00 100,00 Kecamatan Gu 2.936.300,00 2.936.300,00 - - - - - - 2.936.300,00 2.936.300,00 100,00 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.719.543.458,00 1.351.420.212,00 55.715.000,00 55.710.450,00 - - - - 1.775.258.458,00 1.407.130.662,00 79,26 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 141.185.300,00 141.185.300,00 - - - - - - 141.185.300,00 141.185.300,00 100,00 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 465.000.200,00 461.842.462,00 - - - - - - 465.000.200,00 461.842.462,00 99,32 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 41.128.000,00 41.030.000,00 - - - - - - 41.128.000,00 41.030.000,00 99,76 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 94.581.600,00 94.581.600,00 - - - - - - 94.581.600,00 94.581.600,00 100,00 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 503.824.000,00 439.076.000,00 - - - - - - 503.824.000,00 439.076.000,00 87,15 Pj BUPATI BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUP Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Halaman 587 Informasi Lainnya 5.g NO. ANGGARAN REALISASI %
1. 1.Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 749.990.850,00 676.323.400,00 90,18% 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 749.990.850,00 676.323.400,00 90,18% Belanja Operasi 279.984.000,00 211.811.500,00 75,65% Belanja Barang dan Jasa 279.984.000,00 211.811.500,00 75,65% Belanja Modal 470.006.850,00 464.511.900,00 98,83% Belanja Peralatan dan Mesin 470.006.850,00 464.511.900,00 98,83% 2 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 540.000.000,00 111.000.000,00 20,56% 1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 540.000.000,00 111.000.000,00 20,56% Belanja Operasi 540.000.000,00 111.000.000,00 20,56% Belanja Barang dan Jasa 540.000.000,00 111.000.000,00 20,56% 3 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 4.958.413.000,00 2.353.123.441,00 47,46% 1 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 3.235.376.000,00 701.475.000,00 21,68% Belanja Operasi 3.235.376.000,00 701.475.000,00 21,68% Belanja Barang dan Jasa 3.235.376.000,00 701.475.000,00 21,68% 2 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 960.376.000,00 925.140.519,00 96,33% Belanja Operasi 960.376.000,00 925.140.519,00 96,33% Belanja Barang dan Jasa 960.376.000,00 925.140.519,00 96,33% 3 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 762.661.000,00 726.507.922,00 95,26% Belanja Operasi 762.661.000,00 726.507.922,00 95,26% Belanja Barang dan Jasa 762.661.000,00 726.507.922,00 95,26% 4 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.771.960.000,00 4.769.600.000,00 99,95% 1 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 3.614.760.000,00 3.614.400.000,00 99,99% Belanja Operasi 3.614.760.000,00 3.614.400.000,00 99,99% Belanja Barang dan Jasa 3.614.760.000,00 3.614.400.000,00 99,99% 2 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 1.157.200.000,00 1.155.200.000,00 99,83% Belanja Operasi 1.157.200.000,00 1.155.200.000,00 99,83% Belanja Barang dan Jasa 1.157.200.000,00 1.155.200.000,00 99,83% 5 98.761.000,00 57.428.000,00 58,15% 1 Pengendalian Program KKBPK 40.032.000,00 34.851.000,00 87,06% Belanja Operasi 40.032.000,00 34.851.000,00 87,06% Belanja Barang dan Jasa 40.032.000,00 34.851.000,00 87,06% 2 58.729.000,00 22.577.000,00 38,44% Belanja Operasi 58.729.000,00 22.577.000,00 38,44% Belanja Barang dan Jasa 58.729.000,00 22.577.000,00 38,44% 6 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 993.514.000,00 483.832.300,00 48,70% 1 993.514.000,00 483.832.300,00 48,70% Belanja Operasi 993.514.000,00 483.832.300,00 48,70% Belanja Barang dan Jasa 993.514.000,00 483.832.300,00 48,70% 12.112.638.850,00 8.451.307.141,00 69,77% Pj BUPATI BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN STUNTING KEGIATAN Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal TOTAL Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) TAHUN ANGGARAN 2022 Halaman 588 Informasi Lainnya 5.h NO. ANGGARAN REALISASI %
2. 1.Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2.799.068.600,00 2.706.878.919,00 96,71% 1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 708.212.000,00 645.817.000,00 91,19% Belanja Opeasi 5.100.000,00 - 0,00% Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 - 0,00% Belanja Modal 703.112.000,00 645.817.000,00 91,85% Belanja Modal Gedung dan Bangunan 703.112.000,00 645.817.000,00 91,85% 2 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan 222.000.000,00 221.392.000,00 99,73% Belanja Modal 222.000.000,00 221.392.000,00 99,73% Belanja Modal Peralatan dan Mesin 222.000.000,00 221.392.000,00 99,73% 3 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 61.702.700,00 30.756.019,00 49,85% Belanja Operasi 61.702.700,00 30.756.019,00 49,85% Belanja Barang dan Jasa 61.702.700,00 30.756.019,00 49,85% 4 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 14.300.000,00 6.200.000,00 43,36% Belanja Operasi 14.300.000,00 6.200.000,00 43,36% Belanja Barang dan Jasa 14.300.000,00 6.200.000,00 43,36% 5 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 25.753.900,00 25.533.900,00 99,15% Belanja Operasi 25.753.900,00 25.533.900,00 99,15% Belanja Barang dan Jasa 25.753.900,00 25.533.900,00 99,15% 6 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1.767.100.000,00 1.777.180.000,00 100,57% Belanja Operasi 1.767.100.000,00 1.777.180.000,00 100,57% Belanja Hibah 1.767.100.000,00 1.777.180.000,00 100,57% 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 19.463.427.750,00 18.743.489.463,00 96,30% 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.620.946.150,00 1.376.627.200,00 84,93% Belanja Operasi 1.620.946.150,00 1.376.627.200,00 84,93% Belanja Barang dan Jasa 1.620.946.150,00 1.376.627.200,00 84,93% 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 180.473.000,00 35.556.513,00 19,70% Belanja Operasi 180.473.000,00 35.556.513,00 19,70% Belanja Barang dan Jasa 180.473.000,00 35.556.513,00 19,70% 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 75.300.000,00 74.650.000,00 99,14% Belanja Operasi 75.300.000,00 74.650.000,00 99,14% Belanja Barang dan Jasa 75.300.000,00 74.650.000,00 99,14% 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 412.950.700,00 388.125.300,00 93,99% Belanja Operasi 412.950.700,00 388.125.300,00 93,99% Belanja Barang dan Jasa 412.950.700,00 388.125.300,00 93,99% 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 685.949.850,00 587.914.750,00 85,71% Belanja Operasi 685.949.850,00 587.914.750,00 85,71% Belanja Barang dan Jasa 685.949.850,00 587.914.750,00 85,71% 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 39.419.700,00 27.554.000,00 69,90% Belanja Operasi 39.419.700,00 27.554.000,00 69,90% Belanja Barang dan Jasa 39.419.700,00 27.554.000,00 69,90% PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022 Halaman 589 NO. ANGGARAN REALISASI %KEGIATAN 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 496.612.550,00 419.044.500,00 84,38% Belanja Operasi 496.612.550,00 419.044.500,00 84,38% Belanja Barang dan Jasa 496.612.550,00 419.044.500,00 84,38% 8 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 15.951.775.800,00 15.834.017.200,00 99,26% Belanja Operasi 15.951.775.800,00 15.834.017.200,00 99,26% Belanja Barang dan Jasa 15.951.775.800,00 15.834.017.200,00 99,26% 3 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 5.884.969.100,00 3.168.284.925,00 53,84% 1 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 4.013.266.100,00 1.408.377.400,00 35,09% Belanja Operasi 4.013.266.100,00 1.408.377.400,00 35,09% Belanja Barang dan Jasa 4.013.266.100,00 1.408.377.400,00 35,09% 2 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.007.876.000,00 948.783.519,00 94,14% Belanja Operasi 1.007.876.000,00 948.783.519,00 94,14% Belanja Barang dan Jasa 1.007.876.000,00 948.783.519,00 94,14% 3 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 863.827.000,00 811.124.006,00 93,90% Belanja Operasi 863.827.000,00 811.124.006,00 93,90% Belanja Barang dan Jasa 863.827.000,00 811.124.006,00 93,90% 4 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.330.469.000,00 5.302.524.681,00 99,48% 1 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 4.145.269.000,00 4.117.796.681,00 99,34% Belanja Operasi 3.763.891.000,00 3.762.763.176,00 99,97% Belanja Barang dan Jasa 3.763.891.000,00 3.762.763.176,00 99,97% Belanja Modal 381.378.000,00 355.033.505,00 93,09% Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 381.378.000,00 355.033.505,00 93,09% 2 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 1.185.200.000,00 1.184.728.000,00 99,96% Belanja Operasi 1.185.200.000,00 1.184.728.000,00 99,96% Belanja Barang dan Jasa 1.185.200.000,00 1.184.728.000,00 99,96% 5 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 2.187.099.700,00 2.170.232.208,00 99,23% 1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 880.000,00 880.000,00 100,00% Belanja Operasi 880.000,00 880.000,00 100,00% Belanja Barang dan Jasa 880.000,00 880.000,00 100,00% 2 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni 2.186.219.700,00 2.169.352.208,00 99,23% Belanja Operasi 2.186.219.700,00 2.169.352.208,00 99,23% Belanja Barang dan Jasa 186.219.700,00 169.352.208,00 90,94% Belanja Bantuan Sosial 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 100,00% 6 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 2.676.000,00 2.676.000,00 100,00% 1 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 2.676.000,00 2.676.000,00 100,00% Belanja Operasi 2.676.000,00 2.676.000,00 100,00% Belanja Barang dan Jasa 2.676.000,00 2.676.000,00 100,00% 7 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 392.450.300,00 350.628.800,00 89,34% 1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 291.898.000,00 288.087.900,00 98,69% Belanja Operasi 291.898.000,00 288.087.900,00 98,69% Belanja Barang dan Jasa 291.898.000,00 288.087.900,00 98,69% 2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 62.570.300,00 39.963.900,00 63,87% Belanja Operasi 62.570.300,00 39.963.900,00 63,87% Belanja Barang dan Jasa 62.570.300,00 39.963.900,00 63,87% Halaman 590 NO. ANGGARAN REALISASI %KEGIATAN 3 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 37.982.000,00 22.577.000,00 59,44% Belanja Operasi 37.982.000,00 22.577.000,00 59,44% Belanja Barang dan Jasa 37.982.000,00 22.577.000,00 59,44% 8 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 260.106.570,00 259.501.650,00 99,77% 1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 260.106.570,00 259.501.650,00 99,77% Belanja Operasi 260.106.570,00 259.501.650,00 99,77% Belanja Barang dan Jasa 260.106.570,00 259.501.650,00 99,77% 9 2.075.716.600,00 1.936.941.258,00 93,31% 1 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 176.700.000,00 114.645.000,00 64,88% Belanja Operasi 176.700.000,00 114.645.000,00 64,88% Belanja Barang dan Jasa 176.700.000,00 114.645.000,00 64,88% 2 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 1.127.203.100,00 1.066.770.400,00 94,64% Belanja Operasi 699.207.200,00 679.453.500,00 97,17% Belanja Barang dan Jasa 699.207.200,00 679.453.500,00 97,17% Belanja Modal 427.995.900,00 387.316.900,00 90,50% Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 5.883.000,00 98,05% Belanja Modal Gedung dan Bangunan 421.995.900,00 381.433.900,00 90,39% 3 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 771.813.500,00 755.525.858,00 97,89% Belanja Operasi 755.563.500,00 739.275.858,00 97,84% Belanja Barang dan Jasa 755.563.500,00 739.275.858,00 97,84% Belanja Modal 16.250.000,00 16.250.000,00 100,00% Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.250.000,00 16.250.000,00 100,00% 10 81.860.200,00 66.676.430,00 81,45% 1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 33.556.100,00 20.290.400,00 60,47% Belanja Operasi 33.556.100,00 20.290.400,00 60,47% Belanja Barang dan Jasa 33.556.100,00 20.290.400,00 60,47% 2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 1.522.600,00 630.000,00 41,38% Belanja Operasi 1.522.600,00 630.000,00 41,38% Belanja Barang dan Jasa 1.522.600,00 630.000,00 41,38% 3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 46.781.500,00 45.756.030,00 97,81% Belanja Operasi 46.781.500,00 45.756.030,00 97,81% Belanja Barang dan Jasa 46.781.500,00 45.756.030,00 97,81% 11 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.838.712.100,00 4.637.637.396,00 95,84% 1 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 4.824.386.900,00 4.623.406.396,00 95,83% Belanja Operasi 4.824.386.900,00 4.623.406.396,00 95,83% Belanja Barang dan Jasa 4.824.386.900,00 4.623.406.396,00 95,83% 2 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 8.028.300,00 7.953.000,00 99,06% Belanja Operasi 8.028.300,00 7.953.000,00 99,06% Belanja Barang dan Jasa 8.028.300,00 7.953.000,00 99,06% 3 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 6.296.900,00 6.278.000,00 99,70% Belanja Operasi 6.296.900,00 6.278.000,00 99,70% Belanja Barang dan Jasa 6.296.900,00 6.278.000,00 99,70% 12 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 366.521.200,00 365.778.400,00 99,80% Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Halaman 591 NO. ANGGARAN REALISASI %KEGIATAN 1 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 17.150.700,00 17.150.200,00 100,00% Belanja Operasi 17.150.700,00 17.150.200,00 100,00% Belanja Barang dan Jasa 17.150.700,00 17.150.200,00 100,00% 2 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 13.283.600,00 13.281.600,00 99,98% Belanja Operasi 13.283.600,00 13.281.600,00 99,98% Belanja Barang dan Jasa 13.283.600,00 13.281.600,00 99,98% 3 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 15.822.700,00 15.424.100,00 97,48% Belanja Operasi 15.822.700,00 15.424.100,00 97,48% Belanja Barang dan Jasa 15.822.700,00 15.424.100,00 97,48% 4 320.264.200,00 319.922.500,00 99,89% Belanja Operasi 320.264.200,00 319.922.500,00 99,89% Belanja Barang dan Jasa 320.264.200,00 319.922.500,00 99,89% 13 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 960.000,00 917.450,00 95,57% 1 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 960.000,00 917.450,00 95,57% Belanja Operasi 960.000,00 917.450,00 95,57% Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 917.450,00 95,57% 14 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 3.541.412.400,00 3.434.201.881,00 96,97% 1 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 240.092.700,00 239.432.200,00 99,72% Belanja Operasi 240.092.700,00 239.432.200,00 99,72% Belanja Barang dan Jasa 240.092.700,00 239.432.200,00 99,72% 2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.301.319.700,00 3.194.769.681,00 96,77% Belanja Operasi 2.901.319.700,00 2.797.900.681,00 96,44% Belanja Barang dan Jasa 2.901.319.700,00 2.797.900.681,00 96,44% Belanja Modal 400.000.000,00 396.869.000,00 99,22% Belanja Modal Peralatan dan Mesin 380.000.000,00 377.000.000,00 99,21% Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.000.000,00 19.869.000,00 99,35% 15 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 485.745.400,00 481.550.400,00 99,14% 1 12.345.600,00 12.325.600,00 99,84% Belanja Operasi 12.345.600,00 12.325.600,00 99,84% Belanja Barang dan Jasa 12.345.600,00 12.325.600,00 99,84% 2 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 473.399.800,00 469.224.800,00 99,12% Belanja Operasi 473.399.800,00 469.224.800,00 99,12% Belanja Barang dan Jasa 473.399.800,00 469.224.800,00 99,12% 16 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 3.121.017.400,00 2.814.568.528,00 90,18% 1 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 3.121.017.400,00 2.814.568.528,00 90,18% Belanja Operasi 3.121.017.400,00 2.814.568.528,00 90,18% Belanja Barang dan Jasa 3.121.017.400,00 2.814.568.528,00 90,18% 50.832.212.320,00 46.442.488.389,00 91,36% Pj BUPATI BUTON TENGAH ANDI MUHAMMAD YUSUF Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota TOTAL Halaman 592