DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAB IV PROGRAM PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI PENDANAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 ten tang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
a.bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi risiko sosial ekonomi bagi pekerja di Kabu paten Bu ton Tengah perlu dilakukan optimalisasi penyelenggaraan program dan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
b.bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya, Pemerintah Daerah mengembangkan sis tern jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja dan memberdayakan masyarakat tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiasaan; BUPATIBUTON TENGAH, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PENYELENGGARAANPROGRAMJAMINANSOSIAL KETENAGAKERJAANDI DAERAH TAHUN2025NOMOR \ BUPATIBUTON TENGAH PROVINS!SULAWESITENGGARA PERATURANDAERAHKABUPATENBUTON TENGAH Mengingat Menimbang "'· .. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. 2.Bupati adalah Bupati Buton Tengah. Pasal 1 PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI DAERAH.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATI BUTONTENGAH dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBUTON TENGAH Dengan Persetujuan Bersama Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562); 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); I It ~ r'
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untu.k menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
5.Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Buton Tengah.
6.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
7.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kernatian, Jaminan Hari Tua, .Jaminan Pensiun, dan .Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
8.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKMadalah manfaat uang tunai yang diberikankepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja. 10.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Catat Total Tetap. 11.Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/ atau ahli warisnya dengan memberikan pengasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
12.Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
13.Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14.Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha atau badan-badan lainnya, lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan tenaga kerja atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 15.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi. ' .{

Pasal 3

Tujuan pembetukan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.Optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
b.Penjaminan seluruh tenga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak; dan

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Daerah 1n1 adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan di daerah.

16.Penyedia J asa Konstruksi adalah orang perseorangan a tau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
17.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing- masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
18.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
19.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
20.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
21.Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
22.Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memilikiTingkat kesejahteraan rendah.
23.Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Donasi dan/ a tau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
24.Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
25.Bantuan Iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah kepada organisasi keagamaan dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan.
26.Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat UCJ adalah cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja formal dan informal yang terdaftar sebagai peserta dan memiliki akses pelayanan manfaat yang adil dan sama.
27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah.

(1)Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.pejabat negara non-aparatur sipil negara;
2. b.aparatur desa;
3. c.badan permusyawaratan desa;
4. d.lembaga adat desa;
5. e.lembaga kemasyarakatan;
6. f.pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah;
7. g.pekerja pada orang perseorangan;
8. h.orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
9. i.pekerja dalam masa percobaan;
10. j.komisaris dan direksi badan usaha yang menerima upah; dan
11. k.pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima upah.

Pasal 5

(1)Setiap pemberi kerja dan pekerja wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
(2)Kategori peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:
1. a.Peserta penerima Upah;
2. b.Peserta bukan penerima Upah;
3. c.Pekerja Jasa Konstruksi;
4. d.Pekerja Migran Indonesia; dan
5. e.Pekerja Sosial Keagamaan.
(1)Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi: a.JKK; b.JKM;
1. c.JHT; d.JP;dan
2. e.JKP.
(2)Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

c.Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan sebagai langkah penanganan kemiskinan ektsrem.

(1)Pekerja Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah pekerja yang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, meliputi:
1. a.Pemberi Kerja, yakni pemegang saham atau pemilik modal dan perseorangan yang mempekerjakan Pekerja dan tidak menerima upah;
2. b.Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
3. c.Pekerja magang, siswa kerja praktek, peserta pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja;
4. d.Program Perlindungan Pekerja Rentan; dan
5. e.Pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang bukan menerima upah.
(2)Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungan masing- masing individu.
(3)Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 8

(1)Setiap Pemberi Kerja dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (3),dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
1. a.teguran tertulis; b.denda;dan/atau
2. c.tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
(3)Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.perizinan terkait usaha;
2. b.izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
3. c.izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
4. d.izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
5. e.persetujuan bangunan gedung.
(4)Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(2)Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e menjadi kewajiban Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja.
(3)Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf k menjadi kewajiban Pemberi Kerja.
(4)Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pad.a ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. '1'
(1)Pemerintah Daerah wajib berperan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dengan tujuan untuk:
1. a.memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja baik penerima upah, bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, dan pekerja migran Indonesia;
2. b.mengawasi pelaksanaan pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh Pekerja;
3. c.mencegah kemiskinan baru di masyarakat Pekerja;
4. d.mewujudkan UCJ di Daerah; dan

Pasal 11

Umum PERANPEMERINTAHDAERAH DALAMPELAKSANAANJAMINANSOSIALKETENAGAKERJAAN

b.calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.

(2)Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungan masing- masing individu.
(3)Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas:
1. a.calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan; dan
(1)Pekerja Sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah setiap pekerja yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi, termasuk pekerja harian lepas, borongan, musiman dan Pekerja Perjanjian Waktu Tertentu.
(2)Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban penyedia jasa sebagai pemberi kerja.
(3)Penyedia jasa selaku pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan proyek jasa konstruksi dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
(4)Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

1•

(1)Pemerintah Daerah memastikan seluruh pekerja penerima upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 13

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Yang Bekerja Selain Pada Penyelenggara Negara

(2)Pemerintah Daerah menyediakan data valid berbasis nomor induk kependudukan untuk seluruh pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(3)Pemerintah Daerah melaporkan pendaftaran sesuai data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun, secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(4)Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Yang Bekerja Pada Penyelenggara Negara

e.pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan Program di daerah.

(2)Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya:
1. a.menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat daerah secara berkala;
2. b.menyusun perencanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan masing- masing perangkat daerah dalam setiap program/kegiatan;
3. c.mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari APBD;
4. d.peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
5. e.pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program pada tingkat kabupaten;
6. f.koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait;
7. g.mengevaluasi pelaksanaan program J aminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala; dan
8. h.pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja/badan usaha/ swasta/ bisnis / industri.
(1)Untuk kategori pekerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf d, Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan perluasan cakupan perlindungan J aminan Sosial Ketenagakerjaan dalam bentuk stimulus bantuan iuran.
(2)Stimulus iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari APBD, APBDesa, kontribusi badan usaha dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, dan/ atau sumber lainnya yang sah.
(3)Percepatan perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…