Peraturan Daerah (Perda) Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022
Memuat teks peraturan…
5 20 Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. 21 Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan asset lainnya. 22 Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. 23 Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. 24 Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19 Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBNyang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 18 Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 14 Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat. 15 Retribusi daerah adalah pungutas daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Sadan. 16 Pendapatan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan yang di pisahkan adalah pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. 6 25 Belanja barang dan jasa cligunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. 26 Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 27 Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 28 belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 29 belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 30 belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 31 Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 32 Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 33 Penyertaan Modal Daerah adalah penyertaan modal pemerintah ke BUMN atau BUMD. 7
1. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp13,736,653,704,00 (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah) yang terdiri atas a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2. Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.506.987.704,00 ( Tiga Milyar Lima Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat rupiah).
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp611.280.196.154,00 (Enam Ratus Sebelas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah), yang bersumber dari a. Pendapatan Asli Daerah b. Pendapatan Transfer c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 0.00Rp. Rp. 49,281,005,380.00 ~~~~~~---''-----'-~--'-~~~ Rp. ~~~~~-5~1_0_00~1_00_0~1_00_0~._oo~ 44,281,005,380.00 c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan 2. Pengeluaran Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan (44,281, 005,380. 00) 611,280, 196, 154.00 655,561,201,534 .00 APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022 Berjumlah Rp655,561,201,534,00, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp. b. Belanja Daerah Rp. Surplus I { De{isit )
8 a. Belanja operasional; b. Belanja modal;
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp655,561,201,534,00 (Enam Ratus Lima Puluh Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
1. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp7,413,301,000,00 ( Tujuh Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Satu Ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Pendapatan hibah; 2. Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp,00 ( ).
1. Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp590.130.241.450,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh rupiah), yang terdiri atas: a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan b. Pendapatan transfer antar daerah 2. Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp577.657.679.850,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) 3. Pendapatan transfer an tar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Rpl2,472,561,600,00 (Dua Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus rupiah ) 3. Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2,729,666,000,00 ( Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Riburupiah ). 4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2,500,000,000,00 ( Dua Milyar Lima Ratus Juta rupiah). 5. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5,000,000,000,00 (Lima Milyar rupiah). 9
1. Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rpl59.339.365.096,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja modal tanah. b. Belanja modal peralatan dan mesin. c. Belanja modal bangunan dan gedung. d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan f Belanja modal aset tidak berwujud.
1. Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp403,486, 141,393,00 (Empat Ratus Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja pegawai; b. Belanja barang dan jasa; c. Belanja hibah; dan d. Belanja Bantuan Sosial 2. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp223.617.089.892,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua rupiah). 3. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl 71.571.381.501,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Satu Rupiah). 4. Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.297.670.000,00 (Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). 5. Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah). c. Belanja tidak terduga; dan d. Belanja transfer. 10
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp49,281,005,380,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas: a. Penerimaan pembiayaan; dan b. Pengeluaran pembiayaan.
1. Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp91,186,418,800,00 ( Sembilan Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja bantuan keuangan. 2. Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 91,186,418,800,00 ( Sembilan Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus rupiah).
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rpl.549.276.245,00 (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga. 2. Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp350,000,000,00 ( Tiga Ratus Lima Puluh Juta rupiah). 3. Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.381.224.562,00 (Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah). 4. Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpSl.046.824.184,00 (Lima Puluh Satu Milyar Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah). 5. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp74.082.000.350,00 (Tujuh Puluh Empat Milyar Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah). 6. Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp285.500.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). 11
Membuka PDF…