DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah diubah pada Pasal 2 huruf d.

Isi peraturan

Menimbang

c.Bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, Peraturan Perundang-Undangan serta Kebutuhan Daerah, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru. perkembanganmempertimbangkan
a.Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah, perlu melakukan perubahan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah;
b.Bahwa BUPATI BUTON TENGAH, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAHPERANGKAT Mengingat Menimbang TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 12 TAHON 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 1 ~ TAHON 2019 BUPATI BUTON TENGAH PROVINSISULAWESITENGGARA . ,. I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 2 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :; Dinas Daerah terdiri dari : ( 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;

(2)Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; Pasal I PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENG AH

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH dan BUPATI BUTON TENGAH Dengan Persetujuan Bersama

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembenrtukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);] 2 menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian; ( 15) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecildan Menengah;

(16)Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu Satu Pintu;
(17)Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga; ( 18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; ( 19) Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
(20)Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
(21)Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan;
(22)Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
(23)Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Statistik dan Persandian Tipe A( 14) Dinas Komunikasi, Informatika,
(3)Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
(4)Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
(5)Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
(6)Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
(7)Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
(8)Dinas Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
(9)Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan; ( 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
(11)Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
(12)Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
(13)Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; 3 LEMBARANDAERAHKABUPATENBUTONTENGAHTAHUN 2019 NOMOR: Ditetapkan di Labungkari Pada tanggal, )D () £ ff) ~l r 2019 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Pasal II 4 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai . dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efesiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (strategic apex), sekretaris Daerah ( middle line), dinas Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (technostricture), dan staf pendukung (supporting staff). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang ( technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa Perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing)berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi P erangkat Daerah yang rasional, proposional, efektif, dan efesien. I. UMUM ATASPERUBAHANPERATURANDAERAHKABUPATENBUTONTENGAH NOMOR12 TAHUN2016 TENTANGPEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKAT DAERAHKABUPATENBUTONTENGAH PENJELASAN 5 II. PASALDEMIPASAL Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 guna memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menyata Perangkat Daerah secara efesien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daearh masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkomisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah. Peraturan Daerah ini menetapkan tipe Perangkat Daerah sekretariat Daerah tipe B, sekretariat DPRDtipe C, inspektorat tipe B; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe Adan badan tipe C Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. pelaksanaan, penelitian dan informasi sesuai meliputi perencanaan, pengorgamsasian, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan dengan substansi urusan pemerintahannya. Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara PemerintahPusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/Kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola manajemen yang meliputi sarana prasaran, personil, metode kerja dan dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan cam.at atau nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk menverifikasi administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektorat, kepala satuan polisi pamong praja dan cam.at atau nama lain kepada kepala Daerah. koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. 6 Huruf e Huruf d - Yang dimaksud dengan dinas "tipe A" adalah dinas terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Dan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga)seksi; - Yang dimaksud dengan dinas "tipe B" adalah dinas terdiri atas 1 ( satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian. Dan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga)seksi; - Yang dimaksud dengan dinas "tipe C" adalah dinas terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian. Dan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga)seksi; - Poin 3 Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman "tipe B" dengan 5 (lima) bidang sesuai ketentuan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 89 "Dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain". Huruf c Yang dimaksud dengan inspektorat "tipe B" adalah adalah inspektorat Daerah kabupaten terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian. Dan paling banyak 3 (tiga)inspektur pembantu; Huruf b Yang dimaksud dengan sekretariat DPRD "tipe C" adalah sekretariat DPRDterdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. Dan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian;

Pasal 2

Huruf a Yang dimaksud dengan sekretariat Daerah 'tipe B" adalah sekretariat Daerah kabupaten terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten. Masing-masing asisten terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. Dan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga)subbagian.

Pasal 1

Cukup jelas 7 Huruf d Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna Huruf e Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan Huruf c Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh Hurufb Yang dimaksud dengan asas "intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Pasal 5

Huruf a Yang dimaksud dengan asas "Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Togas Pembantuan.

Pasal 4

Cukupjelas

Pasal 3

Ayat(l) Cukupjelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan kecamatan "tipe A" adalah kecamatan yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi. Sekretariat sebagaimana dimaksud paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian. - Yang dimaksud dengan badan "tipe A" adalah dinas terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Dan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga)subbidang; - Yang dimaksud dengan dinas "tipe C" adalah dinas terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian. Dan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga)subbidang; 8 .. Ayat (2) Cukupjelas Ayat (3) Cukupjelas Ayat (4) Cukupjelas

Pasal 9

Ayat(l) Cukup jelas'

Pasal 8

Cukupjelas

Pasal 7

Cukupjelas Ayat (3) Cukupjelas Ayat (2) Cukupjelas

Pasal 6

Ayat (1) Cukupjelas Hurufh Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan. Huruf g Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik veritikal maupum horizontal. fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah Huruf f Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. 9 ,• .. TAMBAHANLEMBARANDAERAHKAB. BUTONTENGAHTAHUN2016 NOMOR:

Pasal 18

Cukupjelas

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 18

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 18

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016