DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 14 Tahun 2022

Nomor: 14
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tujuan dan Prinsip; Bab III Ruang Lingkup; Bab IV Tugas dan Wewenang; Bab V Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah; Bab VI Hak dan Kewajiban Masyarakat; Bab VII Penyelenggaraan; Bab VIII Pengawasan dan Pelaporan; Bab IX Pendanaan; Bab X Penghargaan; Bab XI Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kabupaten Buton Tengah bertanggung jawab melestarikan keberadaan budaya kande-kandea Tolandona di Kabupaten Buton Tengah untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal Buton Tengah;
c.bahwa berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan perlindungan warisan budaya kande-kandea di Kabupaten Buton Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran);
4. 5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. 6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeleggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. 8.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
9. 10.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
10. 11.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi;
11. 12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486);
12. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. 14.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data kekayaan Intelektual Komunal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 964). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH DAN BUPATI BUTON TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN WARISAN BUDAYA KANDE- KANDEA TOLANDONA DI KABUPATEN BUTON TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4.Budaya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
5.Pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan budaya dan nilainya melalui pelindungan, pengembangan,pemanfaatan pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan.
6.Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan budaya terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kepunahan budaya dan adat istiadat yang berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
7.Warisan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan Budaya adalah keseluruhan dan teknologi, dan/atau seni.
8.Kande-kandea Tolandona adalah perayaan dan ungkapan rasa syukur atas keberhasilan melaksanakan puasa Ramadhan serta keberhasilan masyarakat Tolandona dalam menyatukan keutuhan Kesultanan Buton.
9.Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
10.Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
11.Pemeliharaan adalah upaya pelestarian kebudayaan yang dilakukan melalui perencanaan, penyelenggaraan, pengembangan dan evaluasi untuk tujuan kemajuan peradaban dan kesejahteraan masyarakat
12.Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
13.Pencatatan adalah kegiatan perekaman data secara tertulis (teks).
14.Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan secara keseluruhan unsur budaya yang ada di daerah, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat sebagai milik daerah, baik fisik maupun non fisik.
15.Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah dan menata informasi kebudayaan dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara atau gabungan unsur-unsur lain (multi media).
16.Penyelamatan adalah upaya darurat atau terencana untuk melindungi karya budaya yang dimiliki oleh individu, kelompok atau suku bangsa dari ancaman kerusakan, kehilangan, dan kemusnahan.
17.Objek Pelestarian dan perlindungan budaya Kande-kandea adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pelestarian dan perlindungan budaya Kande-kandea.
18.Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pelestarian dan perlindungan budaya beserta usulan penyelesaiannya.
19.Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
20.Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek perlindungan dan pelestarian Kebudayaan.
21.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum dan/atau bukan badan hukum.
22.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati yang membidangi kebudayaan.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pelestarian warisan budaya bertujuan untuk:

a.melindungi dan mengamankan peninggalan budaya dan adat istiadat daerah agar tidak punah atau diakui sebagai budaya dan adat istiadat oleh daerah/negara lain;
b.memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat daerah Buton Tengah yang multikultural;
c.meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya;
d.meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan warisan budaya daerah;
e.membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme;
f.membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang kebudayaan; dan
g.mengembangkan warisan budaya dan adat istiadat untuk memperkuat jati diri kebudayaan daerah dan nasional.

Pasal 3

Pelestarian warisan budaya diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.Pancasila;
b.Bhinneka Tunggal Ika;
c.kepastian hukum;
d.keberpihakan;
e.akuntabilitas; dan
f.keberlanjutan

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian warisan budaya dilakukan melalui tindakan perlindungan, Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan.
(2)Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
1. a.tradisi;
2. b.kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;.
(3)Aspek-aspek kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kebudayaan.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pelestarian warisan budaya Kande-Kandea Tolandona adalah:

a.Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pelestarian dan perlindungan warisan budaya Kande-kandea Tolandona;
b.Melakukan sinergi dengan masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengelolaan kebudayaan daerah;
c.Melakukan koordinasi pelaksanaan pengelolaan kebudayaan dengan daerah sekitarnya.
d.Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi pelestarian dan perlindungan warisan budaya Kande-kandea Tolandona berdasarkan kebijakan daerah;
e.Menyelenggarakan pelestarian dan perlindungan warisan budaya Kande-Kandea Tolandona sesuai dengan kaidah/norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dimiliki oleh jenis budaya atau adat istiadat yang bersangkutan dan/atau sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
f.Melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan kebudayaan;
g.Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelestarian dan perlindungan warisan budaya Kande-kandea Tolandona di Buton Tengah;
h.Menetapkan kawasan warisan budaya daerah; dan
i.Memfasilitasi dan/atau menyelesaikan perselisihan dalam pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di daerah.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk pelestarian warisan budaya Kande- Kandea Tolandona dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
(2)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
1. a.arah, kebijakan, dan strategi dalam mencapai target penyelenggaraan pelestarian warisan budaya Kande-kandea;
2. b.target yang ingin dicapai dalam upaya pelestarian warisan budaya Kande-Kandea;
3. c.pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha; dan
4. d.kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Pelestarian Warisan Budaya Kande-Kandea Tolandona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Hak Pemerintah Daerah yaitu:

1.mewujudkan hak berkebudayaan di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial;
2.memperoleh data dan informasi pelestarian warisan budaya Kande-Kandea Tolandona yang seluas-luasnya dari masyarakat;
3.mengalihmediakan naskah kuno yang berhubungan dengan warisan budaya Kande-Kandea Tolandona untuk dilestarikan dan didayagunakan;

Pasal 9

Kewajiban Pemerintah Daerah yaitu :

a.Pemerintah Daerah melaksanakan perlindungan dan pelestarian kebudayaan di daerah berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi di bidang pelestarian kebudayaan;
b.Memfasilitasi pendaftaran atas hak kekayaan intelektual nilai-nilai budaya daerah yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.Mengembangkan data dan informasi terkait perlindungan dan pelestarian kebudayaan yang memuat nilai-nilai tradisi, data dan informasi lain yang diperlukan dalam perlindungan dan pelestarian budaya Kande-Kandea.
d.Menginventarisir dan menghimpun data/naskah kuno terkait budaya Kande-kandea Tolandona yang dimiliki masyarakat di Buton Tengah maupun di luar Buton tengah;
e.Menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian, dan keadilan;
f.Memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai dan menghormati;
g.Melakukan koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah; dan
h.Melakukan koordinasi tingkat kecamatan, kelurahan atau desa dalam menyelenggarakan perlindungan dan pelestarian warisan budaya Kande-kandea di daerah.

Pasal 10

Perlindungan dan Pelestarian warisan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kebudayaan.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…