DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 15 Tahun 2022

Nomor: 15
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Bentuk dan Karakteristik Tradisi Kamomoose; Bab IV Perlindungan Tradisi Kamomoose Sebagai Ekspresi Budaya Lokal Kecamatan Lakudo; Bab V Pelestarian Tradisi Kamomoose Sebagai Ekspresi Budaya Lokal Kecamatan Lakudo; Bab VI Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha; Bab VII Pendanaan; Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan; Bab IX Larangan dan Sanksi; Bab X Ketentuan Peralihan; Bab XI Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan pembangunan daerah yang mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, dapat berpengaruh terhadap kelestarian dan perlindungan ekspresi budaya lokal;
c.bahwa pemerintah daerah berwenang melestarikan dan melindungi ekspresi budaya lokal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tradisi Kamomoose sebagai Ekspresi Budaya Lokal. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562); 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for Safe Guarding of Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486);
11.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 964). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUTON TENGAH DAN BUPATI BUTON TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TRADISI KAMOMOOSE SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA LOKAL KECAMATAN LAKUDO DI KABUPATEN BUTON TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Kepala Daerah adalah Bupati Buton Tengah dan/atau yang sedang menjabat atau pelaksana tugas Bupati Buton Tengah.
5.Tradisi Kamomoose adalah tradisi masyarakat Buton Tengah khususnya masyarakat Kecamatan Lakudo yang melibatkan para gadis dengan diiringi irama gendang, gong (mbololo), serta yang lainnya dan diikuti dengan gerakan menaburkan kacang pada tempat (loyang) yang disediakan oleh peserta tradisi yang dilakukan secara berurutan, bersambung dan tertib.
6.Ekspresi Budaya Lokal adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya lokal yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
7.Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan tradisi Kamomoose yang dilakukan dengan cara pencatatan dan pendokumentasian, pemutakhiran data dan pendaftaran.
8.Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai-nilai tradisi Kamomoose yang dilakukan dengan cara pengembangan dan pemanfaatan.
9.Pencatatan adalah kegiatan perekaman data tradisi Kamomoose secara tertulis.
10.Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah dan menata informasi tradisi Kamomoose dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara atau gabungan unsur-unsur lain.
11.Pemutakhiran data adalah kegiatan mengoreksi atau menyesuaikan data atau informasi tentang tradisi Kamomoose sesuai dengan adat istiadat dan nilai-nilai tradisi Kamomoose.
12.Pendaftaran adalah upaya pencatatan tradisi Kamomoose yang diusulkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan ke menteri.
13.Pengembangan adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas bentuk tradisi Kamomoose yang hidup ditengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
14.Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan tradisi Kamomoose untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesenian.
15.Tim Ahli adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh bupati yang terdiri dari akademisi di bidang kebudayaan dan hukum, dan perwakilan lembaga adat.
16.Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Buton Tengah.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Buton Tengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tradisi Kamomoose sebagai ekspresi budaya lokal dimaksudkan untuk upaya perlindungan dan pelestarian tradisi Kamomoose.

Pasal 3

Pengaturan tradisi Kamomoose sebagai ekspresi budaya lokal bertujuan untuk:

a.memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya lokal sebagai jati diri dan kebanggaan masyarakat daerah;
b.memperkaya keberagaman budaya lokal;
c.meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebudayaan lokal;
d.membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme;
e.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

BENTUK DAN KARAKTERISTIK TRADISI KAMOMOOSE

Pasal 4

Tradisi Kamomoose mencakup bentuk :

a.verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
b.musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental atau kombinasinya;
c.gerak, mencakup tarian;
d.seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya;
e.upacara adat, mencakup pembuatan alat dan bahan serta penyajiannya;
f.arsitektur;
g.bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.

Pasal 5

Tradisi Kamomoose mempunyai karakteristik :

a.berasal dari masyarakat yang diterima secara turun-temurun berbasis nilai-nilai agama dan adat istiadat;
b.menggambarkan ekspresi komunal masyarakat;
c.digagas, ditumbuhkan dan dikembangkan oleh orang Indonesia asli;
d.digunakan, dinikmati dan dikelola oleh orang Indonesia asli dan orang asing yang mengaguminya.

BAB IV

PERLINDUNGAN TRADISI KAMOMOOSE SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA LOKAL KECAMATAN LAKUDO

Pasal 6

(1)Perlindungan tradisi Kamomoose sebagai ekspresi budaya lokal Kecamatan Lakudo dilakukan oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan kesenian dan kebudayaan.
(2)Perlindungan tradisi Kamomoose sebagai ekspresi budaya lokal Kecamatan Lakudo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.Pencatatan dan pendokumentasian;
2. b.Pemutakhiran data; dan
3. c.Pendaftaran.

Pasal 7

(1)Setiap orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian ekspresi budaya lokal.
(2)Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan, dewan adat, dan/atau Tim Ahli dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian ekspresi budaya lokal.
(3)Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan, memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian ekspresi budaya lokal.
(4)Ketentuan mengenai memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data objek ekspresi budaya lokal.
(2)Setiap orang dapat melakukan pemutakhiran data ekspresi budaya lokal.
(3)Pemutakhiran data objek ekspresi budaya lokal dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Pasal 9

(1)Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diusulkan oleh Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan setelah melalui pengkajian oleh Tim Ahli kepada Menteri.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dinas melakukan pendampingan terhadap ekspresi budaya lokal yang telah didaftarkan sampai pada proses penetapan.

BAB V

PELESTARIAN TRADISI KAMOMOOSE SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA LOKAL KECAMATAN LAKUDO

Pasal 10

(1)Pemerintah daerah melaksanakan pelestarian tradisi Kamomoose sebagai ekspresi budaya lokal Kecamatan Lakudo.
(2)Pemerintah daerah bersama-sama masyarakat melestarikan nilai tradisi Kamomoose yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
(3)Pemerintah daerah dapat membentuk komunitas masyarakat dan/atau sanggar ekspresi budaya lokal di tingkat kecamatan yang berfungsi untuk melestarikan tradisi Kamomoose sebagai ekspresi budaya lokal Kecamatan Lakudo.
(4)Pelestarian tradisi ekspresi budaya lokal Kecamatan Lakudo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengembangan; dan
2. b.pemanfaatan.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…