DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 16 Tahun 2022

Nomor: 16
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pelestarian Kebudayaan; Bab III Partisipasi Masyarakat; Bab IV Pendanaan; Bab V Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwadalam rangka pemajuan nilai-nilai budaya secara sistematis dan menyeluruh diperlukan upaya pelestarian nilai-nilai objek budaya secara terarah dan terukur agar mewujudkan masyarakat yang tangguh dan berdaya saing. Pemerintahan Daerah memberi kewenangan kepada Provinsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang pelakunya lintas kabupaten/kota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Tradisi Kasebu Masyarakat Rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka; Mengingat :1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Tak benda Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH DAN BUPATI BUTON TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN BUDAYA TRADISI RAKYAT KASEBU MASYARAKAT RUMPUN WASILOMATA KECAMATAN MAWASANGKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
2.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Buton Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah,yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintah di bidang pelestarian nilai-nilai budaya.
6.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
7.Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
8.Budaya Lokal adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar budaya yang hidup dan berkembang di tingkatan lokal (daerah).
9.Permainan Rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
10.Pelestarian permainan rakyat Kasebu Wasilomata Kecamatan Mawasangka adalah upaya mempertahankan nilai seni budaya dan nilai tradisional kelompok masyarakat Wasilomata dengan mengembangkan perwujudan budaya lokal yang bersifat dinamis, sertamenyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang melalui Pelindungan, Pemanfaatan dan Pembinaan.
11.Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan permainan rakyat yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
12.Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pelestarian Permainan Rakyat untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan bangsa.
13.Pembinaan adalah upaya pemberdayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka.

Pasal 2

Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keberagaman;
b.kelokalan;
c.partisipatif;
d.manfaat;
e.keberlanjutan;
f.kebebasan berekspresi; dan
g.keterpaduan.

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan mengenai Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka adalah untuk:

a.memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka;
b.memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka berdasarkan karakteristik daerah;
c.memberikan kepastian hukum bagi terpeliharanya budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka sebagai bagian dari Budaya Lokal; dan
d.menjaga nilai-nilai sosial budaya agar tetap lestari sehingga dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan daerah dan pembangunan bangsa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka;
b.partisipasi masyarakat; dan
c.pendanaan.

BAB II

PELESTARIAN KEBUDAYAAN

Pasal 5

Dalam Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka, Pemerintah Daerah bertugas:

a.menjamin Pelindungan atas ekspresi Budaya;
b.memelihara kebhinekaan;
c.mengelola informasi terkait tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka;
d.menyediakan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka;
e.menyediakan sumber pendanaan untuk Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka;
f.membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka;
g.mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka;

Pasal 6

Dalam melaksanakan Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka, Pemerintah Daerah berwenang:

a.merumuskan dan menetapkan kebijakan/program kegiatan Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka;
b.merencanakan dan menyelenggarakan Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka;
c.melaksanakan pengawasan Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka;
d.merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka.

Pasal 7

Upaya Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka meliputi kegiatan:

a.Pelindungan;
b.Pemanfaatan; dan
c.Pembinaan.

Pasal 8

(1)Pelindungan budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka dilakukan untuk menjaga keberlanjutan budaya lokal;
(2)Pelindungan budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.inventarisasi;
2. b.pengamanan;
3. c.pemeliharaan; dan
4. d.publikasi.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi tahapan budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka.
(2)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendokumentasian;
2. b.pemutakhiran data.

Pasal 10

Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:

a.upaya merekam untuk menggambarkan budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka baik wujud fisik maupun arti sosialnya;
b.penyusunan daftar tahapan budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka;
c.pendokumentasian sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:
1. 1.nama;
2. 2.tempat dan tanggal perekaman;
3. 3.sejarah singkat;
4. 4.lokasi;
5. 5.uraian singkat objek yang direkam saat ini;
6. 6.kondisi saat ini; dan
7. 7.upaya pelestarian selama ini.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…