DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAYANAN TRANSPORTASI BAB Ill PENGELOLAAN PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI BAB IV BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI BAB V PELAKSANA TRANSPORTASI BAB VI AKOMODASI BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ibadah haji merupakan hukum islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat islam yang mampu menunaikannya dalam waktu tertentu dan dikerjakan secara sempurna serta dikerjakan di Makkah;
b.bahwa upaya peningkatan pelayanan bagi Jemaah Haji Kabupaten Buton Tengah perlu terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan aman, tertib dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik;
c.bahwa sesuai amanat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi menjadi Undang-Undang menyebutkan banwa tranportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji; BUPATI BUTON TENGAH, TENTANG BIAYA TRANSPORTASIJEMAAH HAJI BUPATI BUTON TENGAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURANDAERAH KABUPATENBUTON TENGAH NOMOR : 02 TAHUN 2017 Mengingat Menimbang
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Buton Tengah Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN: BUPATI BUTONTENGAH dan DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN BUTONTENGAH Dengan persetujuan bersama Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah No. 1 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Menetapkan

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
(2)Bentuk tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah:
1. a.pengaturan dan penetapan biaya transportasi; dan
2. b.penetapan pelaksana untuk pelayanan transportasi haji.

Pasal 2

11.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan bagi Jemaah Haji setelah dari daerah asal untuk melanjutkan perjalanan menuju Arab Saudi.
12.Debarkasi adalah tempat pemberangkatan bagi Jemaah Haji setelah kembali dari Arab Saudi untuk melanjutkan perjalanan ke daerah asal.
3.Bupati adalah Bupati Buton Tengah
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton sebagai rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5.Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
6.Jemaah Haji adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
7.Transportasi Domestik adalah pengangkutan komersial jemaah haji dimana keberangkatannya berlangsung dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
8.Biaya transportasi Jemaah Haji adalah biaya pengangkutan Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
9.Akomodasi Domestik adalah tern pat nginap transit yang disediakan bagi J emaah Haji selama berada di Makassar sebelum masuk Embarkasi dan Debarkasi ke daerah asal. 10 · Biaya akomodasi adalah biaya penginapan ditanggung oleh Pemerintah Daerah

(1)Biaya transportasi Jemaah Haji dibebankan pada APBD Kabupaten Buton Tengah.
(2)Biaya transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.angkutan jemaah haji;
2. b.panitia penyelenggara pelayanan transportasi Jemaah Haji.
3. c.panitia penyelenggara pelayanan jamaah haji dimaksud terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD dan Kementerian Agama;
(3)Rincian biaya transportasi angkutan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur sebagai berikut:
1. a.dari daerah asal ke embarkasi:
  1. 1.transportasi darat dari Labungkari ke Wamengkoli dan Wamengkoli ke Baubau termasuk barang bagasi, menggunakan estimasi sebasar Rp. 150.000,- (seratus Zimapuluh ribu rupiah) per orang;
  2. 2.Port Tax (Pelabuhan Laut/Bandara Udara/Terminal)sesuai

BAB IV

BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 4

(1)Untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji Bupati dapat membentuk Panitia Penyelenggara Pelayanan transportasi Jemaah Haji.
(2)Panitia penyelenggara pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemberangkatan Jemaah Haji kelompok terbang pertama.
(3)Panitia Penyelenggara transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ( 1) Pengelolaan pelayanan transportasi J emaah Haji dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui sekretariat daerah pada bagian yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat.
(2)Pengelola pelayanan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan transportasi Jemaah Haji kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemulangan seluruh jemaah haji.

BAB ILL

PENGELOLAAN PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 3

( 1) Pelayanan transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal dilakukan oleh Pelaksana Transportasi Jemaah Haji berdasarkan penetapan Bupati dengan mempertimbangkan efisiensi, kualitas pelayanan, kepastian pelayanan, serta keselamatan dan keamanan.

(2)Penetapan pelaksana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian yang paling sedikit memuat:
1. a.hak dan kewajiban para pihak;
2. b.spesifikasi alat angkutan darat; 'c. kapasitas penumpang;
3. d.biaya angku t; dan
4. e.jangka waktu.
(3)Para pihak yang bertindak dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pemerintah daerah atau pejabat yang ditunjuk dan penyedia transportasi. BABV PELAKSANA TRANSPORTASI

Pasal 6

biaya Riil;

3.Transportasi Pesawat Udara/Kapal Laut/Kendaraan Darat menuju Kota Tempat Embarkasi, sesuai biaya Rill dan rnaksimal bagasi sesaui ketentuan maskapai/penyedia transportasi;
4.Transportasi darat dari Bandar Udara/Pelabuhan Laut/Terminal Kota Tempat Embarkasi ke penginapan/hotel kemudian ke Embarkasi termasuk barang bagasi, menggunakan estimasi sebesar Rp. 100.000,- (Serotus Ribu Rupiah) per orang.

b.dari debarkasi ke daerah asal :
1. 1.Transportasi darat dari Debarkasi ke Bandar Udara/Pelabuhan Laut/Terminal Kota Tempat Embarkasi termasuk barang bagasi menggunakan estimasi sebasar Rp.
2. 100.000,- (Seraius ribu rupiah) per orang.
3. 2.Port Tax (Pelabuhan Laut/Bandar Udara/Terminal), sesuai biaya Rill.
4. 3.Transportasi Pesawat Udara/Kapal Laut/Kendaraan Darat menuju Baubau, sesuai biaya Rill dan maksimal bagasi sesuai ketentuan maskapai/penyedia transportasi.
5. 4.Transportasi darat dari Baubau ke Wamengkoli dan dari Wamengkoii ke Labungkari termasuk barang bagasi, menggunakan estimasi sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Zima puluh ribu rupiah) per orang ( 4) Biaya transportasi Panitia penyelenggara pelayanan transportasi dan akomodasi domestik Jemaah Haji sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur Standar Biaya Perjalanan Dinas LEMBARAN DAERAH NO 2 (2/41/2017) DIUNDANGKAN DI J,ABUNGKARI Pada tanggal to Hjllffot2ol 7 SEKERJARIS DAERAH

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah. ·

Pasal 7

(1)Pelayanan akomodasi diberikan saat Jemaah Haji Kabupaten Buton Tengah transit di embarkasi atau debarkasi
(2)Biaya akomodasi sebelum masuk embarkasi dan debarkasi dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
(3)Besarnya biaya dan fasilitaslayanan akomodasi sesuai biaya Rill
(4)Pelayanan fasilitasi akomodasi domestikjemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selalu memperhatikan kenyamanan, kapasitas kamar, jarak dan keamanan. Ibadah haji memiliki sifat yang berbeda dengan ibadah-ibadah lain dalam islam, karena pelaksanaannya banyak terkait berbagai hal dan melibatkan berbagai instansi dan lembaga pemerintah, mulai pemerintah daerah, pemerintah pusat, sampai pemerintahan Negara lain (Arab Saudi). Disamping itu pelaksanaan ibadah haji juga berkaitan dengan bimbingan ibadah, transportasi, kesehatan, akomodasi, keamanan maupun administarsi keimigrasian. Karena itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelcnggaraan Ibadah Haji dinyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional, artinya bukan hanya tugas pemerintah pusat tetapi juga merupakan tugas pemerintah daerah. Hal ini seperti ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Salah satu tugas penyelenggaraan ibadah haji yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai pengaturan transportasi lokal/ darat jemaah haji, yaitu transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi kembali ke daerah asal. Biaya transportasi lokal jemaah haji yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini dikemukakan, bahwa maksud dan tujuan penyediaan transportasi jemaah haji adalah untuk memberikan kelancaran, ketertiban, kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kepastian perjalanan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal, beserta komponen pendukung lainnya. Agar transportasi jemaah haji dapat terlaksana dengan baik, maka Bupati menunjuk instansi pelaksana yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan ibadah haji untuk mengkoordinasikan pelaksanaan transportasi jemaah haji dengan pihak terkait. Selain mengenai transportasi Bupati juga dapat membentuk panitia penyelenggara ibadah haji dan petugas haji daerah yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah. TENTANG BIAYA TRANPORTASIJEMAAHHAJI PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENBUTONTENGAH PROVINS!SULAWESITENOGARANOMOR02 TAHUN201 7 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR H. PASAL DEMI PASAL

BAB VI

AKOMODASI I. UMUM Ibadah haji merupkan rukun islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya atau yang memenuhi syarat istitaah; baik secara finansial, fisik maupun mental.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup· Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…