DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022 BAB III SUMBER DANA DAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH BAB IV KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan rnaksud tersebut pada huruf a maka perlu

Menetapkan

menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 20017-2022 dalarn Peraturan Daerah. Mf'nimh ng BUPATI BUTOR TENGAH, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTARG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUll 2017-2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTOR TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2018 BUPATIBUTONTENGAH PROVINSISULAWESITENGGARA • ------- ""'- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, <, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.Peratu.ran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentar Sistem Perencanaan Pembangunan Nasion (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negar • Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentan Rencana Pembangunan Jangka Panjan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesii Nomor 4700};
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentaru Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Provins Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5562);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Taha pan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang <, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562); .uaerah, Serta Tata Cara Perubahan Renea, . Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan .Jangka'tMenengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 3); Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana :l 1 1 I l penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. sebagai unsur
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2017-2022. Menetapkan MEMUTUSKAN : '- BUPATI BUTON TENGAH dan DEWAN PERWAKILAR RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH Dengan Persetujuan Bersama

11.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor2); t,,. r:. -- , ~·a Kerja Pembangunan Daerah dan .Y .....i..1.t::, selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun .
9.Rencana Strategis satuan ke~ Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra - OPQ. adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
10.Rencana Kerja satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. __ ... .1. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangk:a Menengah Daerah, .yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, yang merupakan penjabaran dari visi. m·~· ,-1.,,..., ,.., -r- ,. • Bupati adalah Bupati Buton Tengah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah ebazai unsur . I I

Pasal 2

(1)RPJMD dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah

19.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. ' ..
18.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan;·.: ~ ·.·;~ atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan ' dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 1 7. Program dan Kegiatan Prioritas Daerah adalah program kegiatan utama dan harus didahulukan dari yang lainnya dal~'. rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Waki1 Bupati y~: ,' '"'! telah ditetapkan dalam RPJMDTahun 2017-2022.
13.Prioritas Pembangunan Daerah adalah pembangunan y diutamakan dan didahulukan dari yang lain dalam ran mengimplementasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupa] yang berkorelasi dengan pencapaian prioritas dan pembangunan Provinsidan Nasional.
14.Strategi adalah langkah berisikan program indikatif mewujudkan visi dan misi.
15.Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebitt · ,,, .'\ kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah unt mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh aloka · ~ anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan olef( .·, I Bappeda. BABV GAMBARANUMUMKONDISIDAERAH; GAMBARANKEUANGANDAERAH; PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

a.BAB I
b.BAB II

BAB VI

PENDAHULUAN;

Pasal 3

. RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran, dan --merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan- sistematika sebagai berikut: _ .c oroinasi m tar peraku pemi:Jm15\..l.uc...-_,

b.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
c.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
d.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
e.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
f.Sebagai pedoman dan acuan setiap OPD untuk menyusun Reristra- OPD;
g.Sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan RKPD;dan
h.Sebagai pedoman dan acuan setiap Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan berpedoman pada RPJPD, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi TenrrnRr~ rfan QP. T 11'1\T ', '( - -----·-ll-
c.Misi 3
b.Misi 2 Pengembangan potensi sumber daya perikanan <, kelautan, potensi pariwisata dan potensi pertanian sebagai leading sector pemicu pengembangan sektor - sektor lainnya terdiri dari 26 (dua puluh enam) program; Membangun ekonomi kreatif melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal sebagai wujud peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) program; Membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah sesuai arahan kebijakan perencanaan spasial terdiri dari 13 (Tiga belas) program;
a.Misi 1 Dengan memperhatikan visi, misi, prioritas pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, maka rencana program prioritas daerah tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Pasal 5

Sumber dana dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber - sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. ~ .·i I l BABIIl SUMBER DANA DAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Pasal 4

1.BAB IX

h.BAB VIII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH KlNERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PENUTUP
g.BAB VII • ·\ pelaksana harian;
b.Dal-:1111 menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda;
c.Seluruh Perangkat Daerah yang ada di. lingkungan pemerint.ah daerah agar melaksanakan program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
d.Setiap OPD berkewajiban untuk menyusun Renstra OPD yang memuat visi, misi, prioritas pembangunan daerah, strategi, arah kebijakan, program prioritas, indikator kinerja, sasaran, lokasi, Bupati dan Wakil Bupati dengan Sekretaris Daerah selaku <, Kaidah pelaksanaan RPJMDadalah sebagai berikut:
a.Pelaksanaan RPJMD diarahkan dan dikendalikan langsung oleh ...__

BAB IV

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI

Pasal 6

h.Misi 8 Misi 7 Misi 6 program; Membangun pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terdiri dari 43 [ernpat puluh tiga) program; Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis yang berakhlak dan berkepribadian terdiri dari 3 (tiga)program; Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum serta penguatan nilai - nilai kearifan lokal guna mencapai kehidupan yang harmonis terdiri dari 5 (lima) program; Memelihara daya dukung lingkungan dan sumber daya a1am sebagai wujud pembangunan berkelanjutan terdiri dari 8 (delapan) program; Misi 5 Membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) Misi4 -, ' I '
1. 1.Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberada _ RKPD merupakan dasar penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusun Kebijakan Umum APBD (KUA),serta penyusunan Prioritas da Plafon Anggaran Sementara (PPAS); J. Renja OPb yang disusun dengan pendekatan berbasis harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan · Anggaran OPD;
k.Dalam pelaksanaan RPJMD, setiap Perangkat Daerah perlu memperkuat peran pemangku kepentingan, dan melakuk sosialisasi baik kepada aparat pemerintah Daerah, tinggi, dunia usaha dan masyarakat sipil; dan ... total kebutuhan, target kinerja dan indikasi pendanaan ses dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang disus •"' dengan berpedoman pada RPJMD;
e.Setiap Pemerintah Desa wajib menyusun Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan mengacu p RPJMD sebagai dasar penyusunan dokumen Rencana Ke "' 'l\ll Pembangunan Desa dan Rencana Anggaran Pendapatan d"'.;. Belanja Desa, dan melaksanakan program dan kegiatan deng sebaik-baiknya;
f.Penjabaran lebih lanjut RPJMD untuk setiap tahunnya h dilakukan melalui penyusunan RKPD;
g.Penyusunan RKPD harus dilakukan melalui proses Musyawar Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan berjenjang, yaitu mulai dari Musyawarah pembangunan Desa atau Kelurahan, Musyawarah perencanaa pembangunan Kecamatan, Forum Perangkat Daerah Musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten; ....__
h.RKPD harus menjadi acuan bagi setiap OPD dalam menyusin Renja-OPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja; :. oleh masing-masing pimpinan OPD;
1. 9.Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
2. 10.Kepala OPDmelakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja - OPD dan Rencana Kerja dan Anggaran-OPD periode sebelumnya; --8. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan -..n erintah daerah;
3. 4.Pembangunan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengendalian dan evaluasi ( e- Govemance);
4. 5.Penguatan peran pemerintah desa dan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
5. 6.Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam penguasaan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen sumber daya alam dan lingkungan hidup, manajemen infrastruktur, dan manajemen keuangan;
6. 7.Program dan kegiatan Perangkat Daerah yang termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Hutan Produksi Konversi harus mengacu dan .berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah serta berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan; r ... , • r
7. 1.Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD adalah sebagai berikut:
8. 1.Melakukan sosialisasi RPJMD;
9. 2.Pembentukan struktur organisasi pemerintah daerah yang {1} Dalam rangka upaya menjamin dan memastikan tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalamj ~ RPJMDyang telah ditetapkan perlu dilakukan pengendalian dan , evaluasi.

Pasal 8

( 1) Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencana jangka menengah pada akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupa ---... untuk masa bakti 2017-2022 atau setelah Bupati dan W Bupati terpilih masa bakti 2022-2027, dan sebelum RPJ ·, 2022-2027 ditetapkan, maka dokumen RPJMD2017-2022 tetaj berlaku sebagai dokumen perencanaan pembangunan daer yang sah.

(2)Pedoman transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada dokumen perencanaan tahunan daerah yang clisusun pada tahun bersangkutan. .· ; t

Pasal 7

-, ' f

11.Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pemban berdasarkan hasil evaluasi OPD sebagaimana dimaks · pada point 9); dan
12.Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf menjadi bahan bagi penyusunan daerah untuk periode berikutnya. rn. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar pemerintah daerah dan diperkirakan dapat mengham pelaksanaan RPJMD, maka berbagai strategi, arah kebij dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kem dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam pelaksanaannya. • l 1 ____ j SAM.AHUDDIN cap/ttd BUPATI BUTON TENGAH, Ditetapkan di Buton Tengah Pada tanggal 2018 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah. Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABVI

Pasal 10

RPJMD. ,..,aian program prioritas yang telah ditetapk. ;, - , _.,. Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikoordinasikan oleh Bappeda.

Pasal 9

-, ' I berkeadilan dan berkelanjutan. palam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di daerah disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 ten tang· Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalazn Negeri Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat.Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,....._ I. PENJELASAN UMUM RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2017-2022 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR) TAHUN 2018 TENTANG Dalam upaya mencapai perspektif masa depan tersebut secara terencana, terarah dan terukur serta dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan,'maka disusunlah-RPJMD Tahun 2017-2022. tahun ke depan melalui visi : "Mewujudkan pembangunan berbasts pengembangan potensi wilayah menvJu Kabupaten Buton Tengah yang BERKAH (bersih, sejahtera, produktf.f, agamis dan hannontsj• -daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa S (lima) Tahapan, Tata Cara. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untukmenyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM/D}, dan rencana kerja pemerintah (RKP/D) sebagai rencana tahunan. RPJMD sebagai penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, merupakan komitmen kinerja iperformance agreement) Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2017 - 2022 sesuai periode. Tujuan, sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN} Tahun 2015-2019 serta RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018. Penetapan sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumber daya dan dana serta hasil-hasil (keluaran dan dampak) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan perspektif masa depan ', ' I II. PENJELASANPASALDEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…