Peraturan Daerah (Perda) Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2016
Memuat teks peraturan…
Siaa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan 42.667.203.625,00 Rp. Rp. 45.928.203.625,00 3.261.000.000,00 3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan b. Pengelu aran Pembiayaan Netto (42.667 .203.625,00) 794.644.800.836 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran :2016 sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah Rp. 566.264.802.789,00 2. Belanja Daerah Rp. 608.932.006.414,00 Surplus/ ( Dejuit)
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN i3ELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 Menetapkan MEMUTUSK.AN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAl'i RAKYAT DARRAH KABUPATEN BUTON TENGAH dan BUPATI BUTON TENGAH iv • • .. 1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal l terdiri dari : a. Penerimaan sejumlah Rp. 45.928.203.625,00 b. Pengeluaran sejumlah Rp. 3.261.000.000,00 Paaa.1 4 3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pad a ayat ( I J huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 14.969.206.200,00 b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 63.906.283.235,00 c. Belanja Modal sejumlah Rp. 268.432.873.050,00 2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 171.819.872.580,00 b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 19.120.000.000,00 c. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 70.433.771.349,00 d. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 250.000.000,00 261.623.643.929,00 34 7 .308.362.485,00 terdiri dari : Rp. Rp. 1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalarn pasal a. Belanja Tidak Langsung sejumlah b. Belanja Langsung sejumlah Paaa.1 3 4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah Sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi scju mlah Rp. 4.490.894.429,00 c. Dana Penyesuaian Dem Otonorni Khusus Rp. 42.825.127.C,OO,OO d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya seiumlah Rp. 3.275.000.000,00 3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 16.567.962.POO,OO b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 361.617.694.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 130.618.684.360,00~- v
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan belanja Dae ah sebagaimana dimaksud dalam pasaJ 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I Ringkasan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pernevintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerin·ahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan P, merintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk K, selarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Dacrah dan Fu ngsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Larnpiran VI Daftar Jurnlah Pegawai Per Golongan da 1 Per Jabatan; Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h aru s memenuhi kriteria sebagai berikut ; a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemer intah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah da.-r ah ; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap an ggar an dalam r angka pernu lih an yang disebabkan oleh keadaan darurat. 3 Kriteria Belanja untuk keperluan mendesak sebaaaima.a dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. program dan kegiatan pelayanan dasar masvar akat vang angzarannva belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan ; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda ,kan menimbulkan ker uzian yang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat. Pasal !:. Dalam keadaan darurat dan/atau mendesak, Pemer mtah 0aerah dapat melakukan Pengeluaran yang belum terscdia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dnlarn laporan realisasi anggaran. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u ru f b terdiri dari jenis pembiayaan: a Pembayaran Pokok Utang sejurnlah Rp. 3.261 .000.000,00 Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelu mnya (SiLPA) sejurnlah Rp. 45.928.203.625,00 V1 2. ~ 3. -« 1. 2. Pembina Utama M NIP. 19S91231 19 LEMBARAN DAERAII KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 20 U5 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAII KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINS! SULAWESI TENGOARA: 03/201S Ora. H. LA ODE SEKRET Diundangkan di Labungkari pada tanggal 29 Desember 2015 D di Labungkari 29 Desem ber 2015 bONTENGAH MANSUR AMILA Pj Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah. Paaal 8 Bupati Euton Tengah menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dar- Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan APBD. Paaal 7 Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset; Daftar Perkiraan Penambahan dan Perigurangan Aset Lainnya; Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. vii 7. Lampiran VII 8. Lampiran VIII 9. Larnpiran IX 10. Larnpiran X 11. Lampiran XI 12. Lam piran XII 13. Lam piran XIII .. • 49 43 39 34 30 27 22 17 11 117 5 2 XI 47 PENANAMAN MODAL SADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU .. 44 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ... 40 SOS I AL DINAS SOSIAL TENAGA K.ERJA DAN TRANSMIGRASI.. .. 35 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS K.EPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN BKKBN .. 31 UNGKUNGAN HIDUP SADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN . 28 PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, NFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA 23 PERENCANAANPEMBANGUNAN SADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH . 18 PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM, K.EBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMAKAMAN TATA RUANG DAN PEUMAHAN 12 KESEHATAN DINAS KESEHATAN ... 6 URUSAN WAJJB PEN DIDI KAN DIN AS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA ... 6 RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3RINGKASAN APBD MENURITT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI.. RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BITTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 .. 1,16 01 16 01 1,15 01 15 01 1,13 01 13 01 1.10 01 10 01 1,08 01 08 01 1,07 01 07 01 1.06 01 06 01 1.03 01 03 01 1.02 01 02 01 01 1.01 01 01 01 .. LAMPIRAN Ill LAMPIRAN II LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN BITTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAFTAR ISi PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 120117 116112 111108 84 85 86 88 89 91 92 93 94 96 97 98 99 100 101 103 104 107 57 58 65 69 74 76 80 83 57 58 59 66 70 75 77 81 5653 52so KELAUTAN DAN PERlKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN . ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI SUMBER DAYA MINERAL..................................................... . .. .. .. . PERT AN IAN DINAS PERTANIAN, PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN . URU54N PIUHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERJNTAHAN DESA .. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 1 KANTOR KECAMATAN LAKUDO .. .. 2 KANTOR KECAMATAN GU..................... .. .. 3 KANTOR KECAMATANSANGIAWAMBULU . . 4 KANTOR KECAMATAN MAWASANGKA .. .. 5 KANTOR KECAMATAN MAWASANGKA TENGAH .. 6 KANTOR KECAMATAN MAWASANGKA TIMUR .. 7 KANTOR KECAMATAN TALAGA RAYA . OTOf~OMI DAERAH, PEMERlNTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAh PERSANDlAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH . . . KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH . SEKRETARIAT DAERAH . SEKRET ARIA T DPRD . 1 DINAS PENDAPATAN, PEr-;GELOLA KEU,'.,NGAN DAN ASET DAERAH . 2 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH .. . BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT. .. INSPEKTORAT . . BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTIK DAN SATUAN POUSI PAMONG PRAJA .. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTIK DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA .. KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA. 01 20 09 1,22 01 22 01 02 2.01 02 01 01 2.03 02 03 01 2.05 02 05 01 ., 01 20 08 01 20 01 01 20 02 01 20 03 01 20 04 01 20 05 01 20 05 01 20 06 01 20 07 1.20 1.19 01 19 01 1,17 01 17 01•... 157 159 160 161 162 163 164 165 166 167 • LAMPIRAN IV REKAPITULASI BEL.ANJA MENURUT URUSAN PEMERIN1 AHAN DAERAH ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 121 LAMPIRAN V t;ELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERJNTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM 158 LAMPIRAN V1 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAI~ . . 160 LAMPIRAN Vll DAFTAR PIUTANG DAERAH.................... . . 161 LAMPIRAN vm DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH. 162 LAMPIRAN IX DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH.... 163 LAMPIRAN X DAFTAR PERK1RAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN.............................................................. 164 LAMPIRAN XI DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA ,ANG BELUM u!SELESAIKAN.................................................. 165 LAMPIRAN XII DAFTAR DANA CADANGAN.............................................. . . 166 LAMPIRAN XIII DAFTAR PINJAMhN DAERAH DAN OBUGASI DAERAH.. . .. .. 167
Membuka PDF…