DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP BAB III HAK DAN KEWAJIBAN BAB V PELAYANAN KESEHATAN IBU BAB VI PELAYANAN KIBBLA BAB VII SUMBER DAYA KIBBLA BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB X SANKSI ADMINISTRASI BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Buton Tengah, perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa upaya meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Buton Tengah bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu, menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak, sehingga mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH dan BUPATI BUTON TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Buton Tengah.
4.Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani tugas dibidang kesehatan.
5.Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Buton Tengah.
6.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7.Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan kesehatan terpadu dengan tujuan menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.
8.Ibu adalah wanita usia subur yang masih memiliki kemungkinan untuk hamil, atau sedang dalam keadaan hamil, bersalin, nifas dan menyusui.
9.Bayi Baru Lahir atau disebut dengan neonatal adalah anak usia 0 (nol) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
10.Bayi adalah anak usia 29 (dua puluh Sembilan) hari sampai dengan 11 (sebelas) bulan.
11.Anak Balita adalah anak yang berusia 12 (dua belas) bulan sampai denagn 59 (lima puluh Sembilan) bulan.
12.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13.Tenaga Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang disingkat Tenaga KIBBLA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan layanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana layanan kesehatan Pemerintah, swasta maupun mandiri.
14.Fasilitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita adalah suatu alat dan/atautempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upayapelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratifmaupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah,pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
15.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan primer di suatu wilayah kerja tertentu.
16.Jaringan Puskesmas yaitu Puskesmas Pembantu dan Poskesdes adalah unit pelayanan kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas.
17.Rumah Sakit adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialistik.
18.Rumah Sakit Umum Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat RSU PONEK adalah RSU yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai dengan ketentuan yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawat daruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam/7 hari.
19.Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal yang terjadi pada ibu hamil, ibu bersalin maupun ibu dalam masa nifas dengan komplikasi obstetri yang mengancam jiwa ibu maupun janinnya, yang dilakukan di Puskesmas yang memiliki fasilitas atau kemampuan untuk penangan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar.
20.Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
21.Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah Pelayan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit, meliputi kemampuan untuk melakukan tindakan : a) seksia sesaria, b) Histerektomi, c) Reparasi Ruptura Uteri, cedera kandung/saluran kemih, d) Perawatan Intensif ibu dan Neonatal, e) Tranfusi darah.
22.Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan kompetensinya di tempat dan atau wilayah tertentu.
23.Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah proses penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
24.Air Susu Ibu Ekslusif yang selanjutnya disebut ASI Ekslusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia 0 (nol) hari sampai 6 (enam) bulan tanpa bantuan pemberian makanan dan minuman selain ASI.
25.Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.
26.Sarana pelayanan KIBBLA adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau swasta.
27.Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
28.Sektor Usaha Swasta adalah kantor dan atau perusahaan yang berbadan hukum.
29.Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disingkat P4K adalah suatu kegiatan yang difasilitasi oleh Bidan di desa/kelurahan dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil, termasuk perencanaan penggunaan KB pasca persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir.
30.Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
31.Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi diberi kesempatan mulai menyusu sendiri segera setelah lahir dengan membiarkan kontak kulit bayi dengan kulit ibu setidaknya satu jam atau lebih, sampai menyusu pertama selesai.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

KIBBLA diselenggarakan dengan berdasarkan asas:

a.Kemanusiaan;
b.Keseimbangan;
c.Manfaat;
d.Perlindungan; dan
e.Keadilan.

Pasal 3

Penyelenggaraan KIBBLA bertujuan untuk :

a.meningkatkan akses dan mutu pelayanan KIBBLA diseluruh wilayah Daerah;
b.terbangunnya peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dari seluruh lapiran masyarakat guna menekan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita; dan
c.terbentuknya sinergi dan kerjasama antar seluruh pemangku kepentingan, organisasi profesi, akademisi, swasta dan masyarakat dalam sistem KIBBLA.

Pasal 4

Ruang lingkup KIBBLA dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.hak dan kewajiban;
b.wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah;
c.pelayanan kesehatan ibu;
d.pelayanan KIBBLA;
e.sumber daya KIBBLA;
f.pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
g.pengaduan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap ibu berhak:

a.mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik selama kehamilan yang meliputi:
1. 1.Timbang badan dan ukur Tinggi Badan;
2. 2.Ukur Tekanan Darah;
3. 3.Nilai status Gizi (ukur lingkar lengan atas);
4. 4.Skrining Status Imunisasi Tetanus (pemberian Tetanus Toxoid bila diperlukan);
5. 5.Ukur Tinggi Fundus Uteri;
6. 6.Tentukan Presentasi dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
7. 7.Pemberian Tablet Tambah Darah (90 tablet selama kehamilan);
8. 8.Test Laboratorium (Rutin : Golongan Darah, Hb, Protein Urin, Gula darah);
9. 9.Tatalaksana kasus termasuk pelayanan USG minimal 2 (dua) kali selama kehamilan; dan
10. 10.Konseling dan penjelasan P4K dan pemberian KB pasca bersalin.
b.mendapatkan pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih dan kompeten di fasilitas kesehatan yang meliputi:
1. 1.pencegahan Infeksi;
2. 2.asuhan Persalinan Normal yang sesuai standar pada Kala I, Kala II, Kala III dan Kala IV;
3. 3.merujuk kasus yang tidak dapat ditangani ke tingkat Pelayanan yang lebih tinggi/Rumah sakit; dan
4. 4.Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
c.mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas yang meliputi:
1. 1.pemeriksaan Tekanan Darah, Nadi, Pernafasan dan Suhu Tubuh;
2. 2.pemeriksaan Tinggi Fundus Uteri (Involusi Uterus);
3. 3.Pemeriksaan Lokhia dan pengeluaran per Vaginam Lainnya;
4. 4.Pemeriksaan Payudara dan anjuran ASI Ekslusif 6 bulan;
5. 5.Pemberian kapsul Vitamin A 200.000 IU pada ibu sebanyak 2 kali, pertama segera setelah melahirkan yang kedua diberikan setelah 24 jam pemberian Kapsul Vitamin A pertama; dan
6. 6.Pelayanan KB pasca bersalin.
d.mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan pilihan ibu, kecuali pada kondisi tertentu;
e.mendapatkan Buku KIA (Buku Kesehatan Ibu dan Anak) beserta Stiker P4K;
f.menolak pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki kompetensi dan sertifikasi;
g.memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Pasal 6

Setiap bayi baru lahir berhak:

a.pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai dengan standar pelayanan untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
b.pencegahan terhadap peningkatan dan/atau penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
c.inisiasi menyusu dini (IMD);
d.air susu kolostrum;
e.air susu ibu eksklusif selama 6 bulan;
f.imunisasi dasar yang berkualitas; dan
g.mendapatkan injeksi Vitamin K1, Imunisasi Hepatitis B dan salep mata pada bayi baru lahir.

Pasal 7

Setiap bayi berhak:

a.pemberian ASI Eksklusif hingga usia 6 bulan;
b.pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) mulai usia 6 (enam) bulan;
c.pemberian imunisasi dasar lengkap bagi Bayi;
d.pemberian Vitamin A;
e.stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang bayi (SDIDTK);
f.konseling asi eksklusif; dan
g.merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil, tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih kompeten.

Pasal 8

Setiap anak balita berhak:

a.imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
b.pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
c.lingkungan yang bersih dari bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan; dan
d.makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia.

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib:

a.melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan KIBBLA;
b.memberi penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya KIBBLA;
c.menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
d.menyediakan data KIBBLA baik yang digunakan untuk pemerintah daerah maupun untuk lintas pemerintah;
e.memfasilitasi peningkatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui buku KIA dan kegiatan di tingkat masyarakat yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak antara lain : posyandu dan keluarga sehat;
f.menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dan lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
g.melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang pelayanan KIBBLA;
h.melakukan audit maternal perinatal (AMP) di fasilitas kesehatan pemerintah daerah dan atau swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
i.menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan ibu bersalin yang berisiko tinggi;
j.mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;
k.mengupayakan pembiayaan pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l.melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor dan advokasi dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi;
m.menjamin kualitas vaksin sesuai dengan prosedur.

Pasal 10

Penyedia jasa pelayanan kesehatan wajib:

a.mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan dalam pelayanan KIBBLA;
b.memberi pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas yang sesuai dengan standar pelayanan;
c.memiliki izin operasional dari Pemerintah Daerah serta menyediakan Tenaga KIBBLA yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sah;
d.meningkatkan kemampuan tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan KIBBLA;
e.melaporkan kegiatan pelayanan KIBBLA kepada Puskesmas di wilayah kerjanya.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…