DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas dan Tujuan Bab III Ruang Lingkup Bab IV Prinsip dan Strategi Bab V Hak dan Kewajiban Anak Bab VI Tanggungjawab Pemerintah Daerah Bab VII Kewajiban Keluarga Bab VIII Kewajiban Orangtua Bab IX Indikator Kabupaten Layak Anak Bab X Tahapan Kabupaten Layak Anak Bab XI Sekolah, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak Bab XII Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa Bab XIII Forum Anak Bab XIV Pendanaan Bab XV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukakan secara strutural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannnya menjadi nilai budaya masyarakat;
c.bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Buton Tengah diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, oranng tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2016Nomor69);
12.PeraturanPemerintahNomor2Tahun1988tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor3367);
13.Peraturan PemerintahNomor65Tahun2005tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Tambahan ( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor150);
14.Peraturan PemerintahNomor 12Tahun 2017tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6041);
15.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Conventian on the Rights of the Child-tentang Hak-Hak Anak ( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1990 Nomor57);
16.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor57);
17.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
18.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
19.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
20.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
21.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Kabupaten Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
22.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
23.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 852);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nnomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahn Atass Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2018 Nomor 157);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 80;
27.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH dan BUPATI BUTON TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANGKABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
3.Bupati adalah Bupati Buton Tengah
4.Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Buton Tengah.
5.Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan hak anak didalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
6.Kabupaten Layak Anak selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha ynag terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7.Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
8.Anak adalah sseorang yang belum berusia 18 )delapn belas) tahun anak termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9.Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani , jasmani, maupun sosial.
10.Anak jalanan adalah anak yang mengahabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari- hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat umum lainnya.
11.Anak korban narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainny adlah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika, Psikototropika, dan Zat adiktif lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
12.Forum anak adalah organisasi anak yang dibina oleh pemerintah untuk menjembatani komunikasi dan interaksi pemerintah dengan anak-anak dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak.
13.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan penyelenggaraan pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan dan Kecamatan.
14.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
15.Orang tua adalah ayah dan/ibu kandung, atau ayah dan/ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
16.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataanya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua;
17.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anakanya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
18.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Buton tengah.
19.Desa/Kelurahan layak Anak adalah kesatuan wilayah yang berbasis RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berda di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memnuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
20.Sekolah Ramah Anak adalahsekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap asspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
21.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu kedua dan ketiga negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi puskesmas pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan Kesehatan, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah pada anak, baik yang pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
22.Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yajng ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
23.Perlindungan khusus anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterimah oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
24.Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitan secra fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukanperbuatan, pemaksaan, dan atau perampasan, kemerdekaan melawan hukum.
25.Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan/area yang dinyatak dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengikiklankan, dan/atau mempromosikan produk temabakau.
26.Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah yang mengkoordinasikan, kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.

BAB II

ASASA DAN TUJUAN

Pasal 2

Upaya pemenuhan hak anak melalui Implementasi KLA dilaksanakan berdssarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.Mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga masyarakat, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan dunia usah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
b.Mengintegrasikan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) keuangan, sarana, prasarana, metode, dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
c.Mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
d.Sebagai dasar bagi PD dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Prinsip dan strategi;
b.Hak dan kewajiban anak;
c.Tanggung jawab Pemerintah Daerah;
d.Kewajiban keluarga;
e.Kewajiban orang tua;
f.Indikator KLA;
g.Tahapan KLA;
h.Sekolah, pelayanan kesehatan ramah anak dan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak;
i.Forum anak;
j.Peran serta masyarakat, dunia usaha dan media massa;
k.Pendanaan;

BAB IV

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 5

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan berdasarkan prinsip-prinsi :

a.Tata pemerintahan yang baik;
b.Non-diskriminasi;
c.Kepentingan terbaik bagi anak;
d.Hak untuk hidup,kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
e.Perkembagan terhadap pandangan dan pendapat anak;

Pasal 6

Implementasi KLA didasarkan pada strategi :

a.Pengarustamaan hak anak;
b.Mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari Kecamatan, Desa/Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga sampai dengan tingkat Keluarga; dan
c.Mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsunguntuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 7

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintregasikan pengarustamaan hak anak dalam :

a.Setiapproses penyususunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
b.Setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanan, pengangguran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 8

Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi :

a.Hak sipil dan kebebasan;
b.Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
e.Perlindungan khusus;

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 9

(1)Hak anak meliuti :
1. a.Hak sipil dan kebebasan;
2. b.Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.Pendidikan, pemanfaatan, watu luang dan kegiatan budaya; dan
5. e.Perlindungan khusus.
(2)Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.Hak anak atas identitas;
2. b.Hak perlindungan identitas;
3. c.Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
4. d.Hak berpikir,berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
5. e.Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
6. f.Hak atas perlindungan kehiduoan pribadi;
7. g.Hak akses informasi yang layak; dan
8. h.Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
(3)Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melipuiti :
1. a.Bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
2. b.Anak yang terpisah dari orang tua;
3. c.reunifikasi;
4. d.pemindahan anak secara ilegal;
5. e.dukungan kesejahteraan;
6. f.anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
7. g.pengangkatan/adopsi anak;
8. h.tinjuan penempatan secara berkala; dan
9. i.kekerasan dan penelantaran.
(4)Hak anak dalam kesehatan dan kesejahtraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
1. a.Anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
2. b.Kesehaatan dan layanan kesehatan;
3. c.Jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan;
4. d.Standar hidup; dan
5. e.Anak mendapat udara bersih dan sehat termasuk bebas dari asap rokok.
(5)Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
1. a.Pendidikan dasar hingga jenjang SMA;
2. b.Tujuan dari pendidikan; dan
3. c.Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olahraga.
(6)Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
1. a.Anak dalam situasi darurat;
2. b.Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)
3. c.Anak dalam situasi eksloitasi; dan
4. d.Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 10

(1)Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
1. a.Diskriminasi;
2. b.Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. c.Penelentaran;
4. d.Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. e.Ketidakadilan; dan
6. f.Perlakuan salah lainnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…