DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. Penetapan Cadangan Pangan; b. Tahapan Pengelolaan Cadangan Pangan; c. Penanggulangan Krisis Pangan; d. Sistim Informasi Cadangan Pangan; e. Peran serta masyarakat; dan f. Pengawasan dan pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, maka Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. BUPATI BUTON TENGAH, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA BUPATI BUTON TENGAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATENBUTON TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAANCADANGANPANGANPEMERINTAH KABUPATENBUTON TENGAH r Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3.Bupati adalah Bupati Buton Tengah;
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang cadangan pangan;
5.Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di seluruh wilayah daerah untuk dikonsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat;
6.Pengelolaan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkordinasi dan terpadu;
7.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah yang selanjutnya disebut Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
8.Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa;
9.Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga;

Pasal 1

MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURANDAERAH TENTANG PENGELOLAANCADANGAN PANGANPEMERINTAH KABUPATENBUTON TENGAH BUPATIBUTON TENGAH Dan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBUTON TENGAH diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481) Pengaturan Pengelolaan Cadangan Pangan bertujuan untuk:

a.Menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dan masyarakat dalam mengatur Pengelolaan Cadangan Pangan di wilayahnya;
b.Mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
c.Mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis pangan akibat bencana alam dan bencana sosial; dan

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 4

Pengelolaan Cadangan Pangan dilakukan berdasarkan asas:

a.Kedaulatan;
b.Kemandirian;
c.Ketahanan
d.Keamanan;
e.Kesejahteraan;
f.Manfaat;
g.Pemerataan;
h.Berkelanjutan;
1. 1.Keadilan;dan J. Ketepatan.

Pasal 2

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai salah satu sumber penyediaan pangan bagi masyarakat yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

10.Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal;
11.Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat;
12.Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang;
13.Bantuan Pangan adalah Bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah
14.dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi;
15.Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistim agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang;
16.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 9

(1)Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali. Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabu paten Bu ton Tengah dapat mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pola konsumsi;
2. b.Kearifanlokal yang berkembang di masyarakat;
3. c.Perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
4. d.Tingkat konsumsi masyarakat; dan
5. e.Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 7

( 1) Penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disesuaikan dengan:

a.Kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
b.Potensi sumber daya pangan daerah

(2)Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempertimbangkan:
1. a.Produksi bahan Pangan PokokTertentu;
2. b.Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
3. c.Kerawanan pangan
(1)Bupati menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
(2)Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan PokokTertentu.

Pasal 6

a.Penetapan Cadangan Pangan;
b.Tahapan Pengelolaan Cadangan Pangan;
c.Penanggulangan Krisis Pangan;
d.Sistim Informasi Cadangan Pangan;
e.Peran serta masyarakat; dan
f.Pengawasan dan pelaporan.

BAB II

PENETAPANCADANGANPANGAN Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

Pasal 5

Menyediakan bantuan pangan untuk masyarakat rawan pangan, masyarakat miskin dan/atau daerah lain yang membutuhkan. d.

(1)Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani Buton Tengah yang aman dan bermutu.

Pasal 14

Paragraf 1 Pengadaan Bagian Kedua Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 13

Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) belum dapat menjalankan usaha Pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pelaku usaha pangan atau koperasi yang bergerak/ menjalankan usaha di bidang pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

( 1) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

(2)Dalam melaksanakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah, organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha MilikDaerah.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 6

PENETAPANCADANGANPANGAN Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

Pasal 5

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 6

PENETAPANCADANGANPANGAN Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

Pasal 5

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2015