DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT BAB IV PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT BAB V JANGKA WAKTU KEPENGURUSAN BAB VI PENGUMPULAN ZAKAT BAB VII PENDAYAGUNAAN ZAKAT BAB VIII PENYIDIK BAB IX SANKSI BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembayaran zakat fitrah dan harta benda yang telah sampai nisabnya sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim;
b.bahwa penerimaan zakat dari kaum muslim selama ini perlu ditingkatkan pengelolaannya agar lebih memberi manfaat baik kepada masyarakat dan pembangunan;
c.bahwa supaya penerimaan zakat dari kaum muslim itu berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur pengelolaannya dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BUPATIBUTON TENGAH, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENGELOLAAN ZAKAT TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENBUTONTENGAH NOMOR4 TAHUN2018 BUPATI BUTON TENGAH PROVINS!SULAWESITENGGARA Mengingat . --, Menimbang Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
3. 3.Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buton Tengah.
5. 5.Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Tengah.
6. 6.Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kepala Kantor ··, Urusan Agama yang ada di kecamatan dalam daerah.
7. 7.Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian dan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIBUTONTENGAH dan r DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBUTONTENGAH Nomor 5562);

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn~? ['-1 1W- 'LO Ii /A fi~ ~e'engan Persetujuan Bersama '' ) {'t' •

Pasal 2

.. Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan AmilZakat.

8.Zakat adalah harta ·yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
9.Zakat Mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang mu slim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
10.Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.
11.Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
12.Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
13.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah daerah.
14.Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNASdisemua tingkatan untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.
15.Agama adalah Agama Islam.
16.Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
17.Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim di luar zakat untuk kemaslahatan um um.
18.Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada BAZNAS.
19.Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada BAZNAS, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia.
20.Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada BAZNAS<berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
21.Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada BAZNASoleh orang yang melanggar ketentuan agama.
22.Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
23.Kadar Zakat adalah besamya penghituangan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.
24.Barang adalah semua kekayaan orang atau badan yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya. r r -

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN pendayagunaan zakat.

Pasal 7

( 1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan keten tuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat.

(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan.
(3)Hasil pelaksanaan tugas :Sadan Pelaksana dilaporkan kepada Bupati dan DPRDsetiap tahun. .. Organisasi BAZNASterdiri atas:
1. a.Badan Pelaksana;
2. b.Dewan Pertimbangan;
3. b.KomisiPengawas.

Pasal 6

Bagian Kedua Organisasi (1) (2)

Pasal 5

Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Pembentukan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai beriku t :

a.untuk tingkat daerah oleh Bupati atas usulan Kepala Kantor;
b.untuk tingkat kecamatan oleh Camat setempat atas usulan Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan. Pengurus BAZNAS terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan tertentu. <,

(3).i • I

BAB IV

PEMBENTUKANDAN ORGANISASI PENGELOLAANZAKAT

Pasal 4

(1)Subjek zakat adalah orang Islam atau korporasi milik orang Islam.
(2)Obyek pengelolaan zakat adalah zakat yang diberikan oleh atau dipungut dari muzakki sesuai dengan ketentuan agama.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT

Pasal 3

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
b.meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
c.meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. ( 1) Zakat terdiri atas :
a.zakat mal;
b.zakat fitrah.

(2)Harta yang dikenakan zakat adalah:
1. a.emas, perak dan uang;
2. b.perdagangan dan perusahaan;zakat fitrah.

Pasal 13

BABVI PENGUMPULANZAKAT

Pasal 12

(1)Pengurus BAZNASdiangkat untuk satu kali periode selama 3 (tiga) tahun.
(2)Pengurus BAZNAS yang telah menyelesaikan satu kali periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali sebagai pengurus BAZNASperiode berikutnya. BABV JANGKAWAKTUKEPENGURUSAN

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja BAZNASditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

( 1) Ketua Komisi Pengawas dipilih langsung oleh Anggota Komisi Pengawas.

(2)Ketua Komisi Pengawas mempunyai tugas menyusun dan menetapkan ,1 susunan organisasi Komisi Pengawas dan menunjuk anggotanya dalam organisasi yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…