DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup dan Tujuan Bab III Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau Bab IV Tertib Lingkungan Bab V Tertib Sungai, Saluran Air, dan Sumber Air Bab VI Tertib Penghuni Bangunan Bab VII Tertib Tuna Wisma, Tuna Susila dan Anak Jalanan Bab VIII Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian Bab IX Tertib Peran Serta Masyarakat Bab X Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Bab XI Sanksi Administrasi Bab XII Penyidikan Bab XIII Ketentuan Pidana Bab XIV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan perkem angan Kabupaten Buton Tengah yang cukup pesat m a menimbulkan berbagai dampak tata kehidupan masy akat untuk melaksanakan aktifitas sehari- hari yang mengg nggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
c.bahwa penyelenggaraan ketertib umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan waji yang menjadi kewenangan Pernerintah Daerah tentang Ketertiban, Ketentaraman masyarakat sehingga perlu memb at Peraturan Daerah; d bahwa berdasarkan pertimbang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan uruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; DENGANRAHMATTUHANYANG BUPATI BUTON TENGA , KETERTIBANUMUM DAN KETENTERA N MASYARAKAT TENTANG NOMOR 4 TAHUN 2022 BUPATI BUTON TENGA PROVINS! SULAWESI TENG ARA PERATURANDAERAH KABUPATENB TON TENGAH Indonesia Nomor4966);

Mengingat

10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Repu lik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor4967);
11.Undang-Undang Nornor 22 Tahu 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahu 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon sia Nomor 5059);
13.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 11 tentang Perumahan dan mbaran Negara Republik2009 Nomor 11, Tambahan Kepariwisataan (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2009 tentangTahun109. Undang-Undang Nomor
3.Undang-Undang Nomor 39 Tah n 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Rep blik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tah n 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Repu lik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik I donesia tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6.Undang-Undang Nomor 38 Ta un 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indon sia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Rep blik Indonesia Nomor4444);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tab n 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Repu lik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Rep lik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); Kawasan Permukiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahu 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Undang-Undang Nomor 15 Tahu 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Buton Tengah
16.Undang-Undang Nomor 17 Ta un 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dew Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Inda esia Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Rep blik Indonesia Nomor 182);
17.Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Su bangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 0 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon sia Nomor 3175);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Un ang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indo esia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Rep blik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Per turan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan P raturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksa aan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undan Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indo esia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Rep blik Indonesia Nomor 4624); I Kabupaten Buton Tengah yang tugas dan fu gsinya di bidang ketertiban ebak:aran yang selanjutnya kerja perangkat daerah di Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan d ngan :
1.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabup ten Buton Tengah.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Buton Teng
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanj tnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam disebut Satpol PP dan Damkar adalah satu Pasal 1 BAB! I KETENTUANUMUM

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGK TERTIBANUMUMDAN KETENTRAMANMASYARAKAT BUPATIBUTONTENG H Dengan Persetujuan Bers ma DEWANPERWAKILANRAKYATJDAERAH KABUPATENBUTONT1f NGAH dan

25.Peraturan Pemerintah Nomor 38 ahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indo esia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rep blik Indonesia Nomor 5230); I
26.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Re ublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 24.
23.Peraturan Pemerintah Nomor 26 ahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);, l Peraturan Pemerintah Nomor l42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (~mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, 1I'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); umum dan ketentraman masyarakat serta pem dam kebakaran.
6.Ketertiban umum adalah suatu keadaan dim a Pemerintah Kabupaten Euton Tengah dan masyarakat dapat melakuk kegiatan secara tertib dan teratur.
7.Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadf3-811 dimana pemerintahdan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tente dan nyaman.
8.Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyar t adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, emerintah Kabupaten dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya de gan aman, tenteram, tertib dan teratur.
9.Jalan adalah prasarana transportasi darat lg meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap df1 perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada p da permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tan dan/atau air, serta diatas permukaan air, jalan lori, dan jalan kabel.
10.Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipu gut bayaran.
11.Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang ter uka sesuai dengan rencana Pemerintah Kabupaten yang peruntukkan pe ataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintahan Daerah.
12.Taman adalah sebidang tanah yang merupak bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditataiengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buat , dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
13.Badan adalah perseroan terbatas, perseroan ktjmanditer, badan usaha milik Negaraatau Daerah, dengan nama dan bentuk rpapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan ataul lembaga dan bentuk usaha ~~ I
14.Pengemis adalah orang yang mendapatkan pJnghasilan dengan meminta- minta di muka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban ' umum. I
15.Parkir adalah tempat pemberhentian kendaral bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/ ata barang.
16.Hiburan adalah segala macam atau jeni keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dap t dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, di ana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas ang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut ba an.
17.Pencemaran adalah akibat-akibat pembusu~, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah mifyak, atau asap, akibat dari BAB II I RUANO LINGKUP DAN TU~UAN Bagian Kesatu I Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Ketertiban UmuL dan Ketenteraman Masyarakat ini meliputi : r

1.Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau;
2.Tertib Lingkungan;
3.Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air; pekerjaannya.
23.Anak Jalanan adalah anak yang sebagian be ar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di ~alanan atau tempat-tempat umum lainnya. I
24.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanju~ya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertent di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah yang diberi wewe ang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan terh dap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya. 21. pemilik bangunan gedung berdasarkan k sepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan d / atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sr·suai dengan fungsi yang ditetapkan. Tuna Susila adalah profesi dengan menjuW jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan. I
22.Gelandangan adalah orang yang tidak te tu tempat kediaman dan gedung dan/atau bukan 19. maupun badan dapat melakukan tindakan rnpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan P_tncegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam jeselamatan jiwa manusia. Fasilitas Umum adalah sarana yang disele ggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan unt k kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedun -gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, gedu g perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
20.Penghuni Bangunan adalah pemilik bangun
18.Keadaan darurat adalah suatu keadaan y menyebabkan baik orang pembakaran segala macam bahan kimia ang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap 1·; gkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.

(1)Setiap pejalan kaki yang akan menyeberan jalan harus menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau marka pbnyeberangan. I l

Pasal 6

(1)Dalam rangka penertiban jalur lalu lin s Pemerintah Kabupaten melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lint s dan markajalan.
(2)Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu · tas umum, dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.

Pasal 5

(1)Setiap orang atau perkumpulan berhak menifmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan da9 Pemerintah Kabupaten.
(2)Untuk melindungi hak setiap orang, badan hukum atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pe erintah Kabupaten wajib melakukan penertiban penggunaanjalur lalu · tas, trotoar dan bahujalan, jalur hijau jalan, jembatan, melindungi kualita jalan serta mengatur waktu pengoperasian pengangkutan persampahan.
(3)Ketentuan lebih lanjut waktu pengoperasian bagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB III

TERTIB JALAN, FASILITAS UMUM D JALUR HIJAU

Pasal 4

c.memberikan dasar serta pedoman dalam penye enggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Tujuan dari pengaturan ketertiban umum dan ket nteraman masyarakat adalah:
a.mewujudkan penghormatan, perlindungan d pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
b.menumbuhkembangkan budaya disiplin masy akat guna mewujudkan visi dan misi daerah; dan

Pasal 3

4.Tertib Penghuni Bangunan;
5.Tertib Tuna Susila dan Anak Jalanan;
6.Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian; dan
7.Tertib Peran Serta Masyarakat. diizinkan oleh pemerintah. · yak (BBM) disekitar ditepi jalan umum yang dilarang dan/ atau tid

(6)Setiap orang dilarang berdagang Bahan Bakar I pompa bensin dan/ atau SPBU. I memarkir kendaraannya

Pasal 9

(1)Setiap orang atau badan dilarang membangun ortal permanen (gundukan) dijalan.
(2)Setiap orang atau badan dilarang menumpuk b ang bekas di jalan dan fasilitas umum.
(3)Setiap orang atau badan dilarang mengalihkan fungsijalan, jembatan, trotoar tanpa ijin dari pemerintah.
(4)Setiap orang atau Badan dilarang menumpuk ahan bangunan ditepijalan umum yang dapat membahayakan penggunaj
(5)Setiap orang dilarang berjualan, berbelanja d
(2)Setiap orang atau Badan dilarang mengubah/ engalihkan fungsi taman, tempat umum untuk kepentingan pribadi ata kelompok. I
(3)Setiap orang dilarang membuang air besar / air kecil, dan sampah ditaman, fasilitas umum.
(4)Setiap orang atau Badan dilarang meneb g, memotong, mencabut, merusak tanaman yang tumbuh di sepanjang alan, jalur hijau dan tam.an.
(5)Setiap orang atau badan dilarang merusak fas litas umum pemerintah.
(1)Setiap orang atau Badan dilarang menyedi an rumah/tempat usaha sebagai tempat asusila.

Pasal 8

(1)Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu tas, Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan jalan satu arah, jalur beb s parkir dan kawasan tertib lalu lintas padajalan-jalan tertentu yang raw
(2)Pelaksanaan ketentuan mengenai kelancaran s lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut Per turan Bupati.

Pasal 7

(2)Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.
(3)Setiap orang atau badan dilarang mengoperas~ sebagai angkutan umum kendaraan yang tidak sesuai standar berda kan peraturan perundang- undangan.
(4)Setiap orang atau badan dilarang memperb · · jalan, mengatur lalu lintas dengan meminta imbalan.
(5)Setiap orang atau badan dilarang melakukan tifitas jual beli dibahu jalan dan trotoar yang dapat mengganggu lalu linta
(1)Setiap orang atau badan dilarang menangkap i an dengan cara bius, potas, meracun, menggunakan aliran listrik dan b an peledak atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di Laut.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan emerintah Daerah mengikut sertakan peran masyarakat di lingkungan Rukun etangga dan Rukun Warga.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…