DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u dan Kahia'a; b. partisipasi masyarakat; c. pendanaan; d. penghargaan; dan e. pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah merupakan salah satu kebudayaan daerah menjadi kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk dijaga dan dilestarikan di tengah dinamika perkembangan pembangunan daerah;
b.bahwa perkembangan pembangunan daerah dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai kebudayaan maka perlu dilakukan pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah;
c.bahwa pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah untuk memperkokoh jati diri bangsa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu, dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah.

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); BUPATIBUTON TENGAH, Mengingat Menimbang PERATURANDAERAH KABUPATENBUTON TENGAH NOMOR 4 TAHUN2024 TENTANG PELESTARIANBUDAYAHAROANATALAGA,BONGKA'ATA'U KECAMATAN GU, DAN KAHIA'ADI KABUPATENBUTON TENGAH DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIBUTON TENGAH PROVINS! SULAWESITENGGARA Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2.Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Buton Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintah di bidang kebudayaan.
6.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/ atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
7.Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
8.Budaya Haroana Talaga adalah suatu prosesi ritual yang. diselenggarakan oleh masyarakat Talaga baik sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat dan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, peringatan hari besar keagamaan maupun ritual memperingati jiwa atau ruh seseorang yang sudah meninggal dunia.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGPELESTARIANBUDAYA HAROANATALAGA, BONGKA'A TA'U KECAMATANGU, DAN KAHIA'A DI KABUPATENBUTON TENGAH Menetapkan : Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBUTON TENGAH dan BUPATIBUTON TENGAH

4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
6.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2007 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187). Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u dan Kahia'a;
b.partisipasi masyarakat;
c.pendanaan;
d.penghargaan; dan
e.pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Tujuan pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah adalah untuk menjaga nilai-nilai sosial budaya agar tetap lestari sehingga dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan daerah dan pembangunan bangsa.

Pasal 2

9.Budaya Bongka'a Ta'u adalah adat istiadat masyarakat Ombonowulu Kecamatan Gu dalam membuka hasil panen pada tahun baru untuk difitrahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan membersihkan sebagai fitra manusia dari hasil yang didapatkan.
10.Budaya Kahia'a adalah suatu prosesi ritual masyarakat Kabupaten Buton Tengah untuk membentuk kematangan pribadi seorang gadis berupa pendidikan kebersihan, pendidikan kesucian, sikap mental dan pendidikan akhlak agar siap mengarungi kehidupan dan membentuk rumah tangga.
11.Pelestarian Budaya adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai-nilai budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah yang dilakukan dengan cara pengembangan dan pemanfaatan.
12.Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u, dan Kahia'a yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
13.Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan karya budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri.
14.Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
15.Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan terkait budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta 'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. ( 1) Dalam melaksanakan pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah, Pemerintah Daerah berwenang:

a.merumuskan dan menetapkan kebijakan pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah;
b.menyusun rencana induk pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah;
c.melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah;
d.merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah.

(2)Rencana induk pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah, Pemerintah Daerah bertugas:

a.menjamin Pelindungan atas ekspresi budaya;
b.memelihara kebhinekaan;
c.mengelola informasi terkait budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah;
d.menyediakan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah;
e.menyediakan sumber pendanaan untuk pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah;
f.membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah;
g.mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta 'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah.

Pasal 4

(2)Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama;
2. b.tempat dan tanggal perekaman;
3. c.sejarah singkat;
4. d.lokasi;
5. e.uraian singkat objek yang direkam saat ini;
6. f.kondisi saat ini; dan
7. g.upaya pelestarian yang telah dilakukan.

BAB II

PELESTARIANBUDAYAHAROANATALAGA,BONGKA'ATA'U DANKAHIA'A ( 1) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan dengan menghimpun, mengolah, dan menata informasi kebudayaan dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara, atau gabungan unsur-unsur ini.

Pasal 8

Inventarisasi budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah meliputi:

a.pendokumentasian;
b.pemutakhiran data.

Pasal 7

(1)Upaya pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah meliputi kegiatan:
1. a.perlindungan;
2. b.pemanfaatan;
3. c.pengembangan: dan
4. d.pembinaan.
(2)Pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
1. a.nilai agama;
2. b.tradisi, nilai, norma, etika, dan hukum adat;
3. c.sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
4. d.kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
5. e.jatidiri bangsa;
6. f.kemanfaatan bagi masyarakat; dan
7. g.peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(3)Pemeliharaan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.menjaga nilai keluhuran dan kearifan budaya lokal;
2. b.menerapkan nilai-nilai budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah dalam kehidupan sehari-hari; ( 1) Pemerintah daerah wajib melakukan pemeliharaan budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah.
(2)Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya nilai budaya lokal.

Pasal 11

(2)Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah daerah lain tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual dari budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah.
(3)Pengamanan dilakukan dengan cara:
1. a.memutakhirkan data dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu secara terus-menerus
2. b.mendaftarkan budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah sebagai objek budaya lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. c.mewariskan budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah pada generasi berikutnya.
4. d.memperjuangkan pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah sebagai warisan budaya lokal.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah.
(2)Dalam rangka pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pencocokan dan penelitian terhadap budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah.
(3)Pemutakhiran data dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…