DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Penggolongan dan Jenis Zakat Bab III Muzakki dan Mustahik Bab IV Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Bab V Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bab VI Unit Pengumpul Zakat Bab VII Lembaga Amil Zakat Bab VIII Lingkup Kewenangan Pengumpul Zakat Bab IX Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan Bab X Pembiayaan Baznas dan Hak Amil Bab XI Peran Serta Masyarakat Bab XII Pembinaan dan Pengawasan Bab XIII Sanksi Administrasi Bab XIV Ketentuan Peralihan Bab XV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban Umat Islam yang mampu dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan;
b.bahwa pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dikembangkan;
c.bahwa dalarn rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzakki, mustahik dan amil zakat perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan zakat;
d.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan DE GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATIBUTO TENGAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, I FAQ DAN SEDEKAH BUPATI BUTO TE GAB PROVINSISULAWESITENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NO OR : 5 TAHUN 2022 Menimbang Dipindai dengan CamScanner

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 -tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508); Mengingat Dipindai dengan CamScanner Pasal I Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah.
5.Kemenag adalah instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di Kabupaten Euton Tengah.
6.Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
7.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau Badan Usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.

BAB I

KETENTUAN UMUM Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH DAN BUPATI BUTON TENGAH Menetapkan Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

( 1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.

(2)Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Emas, perak dan logam mulia lainnya;
2. b.Uang dan surat berharga lainnya;
3. c.Pemiagaan;
4. d.Pertanian, perkebunan dan kehutanan;
5. e.Petemakan dan perikanan;
6. f.Pertambangan;
7. g.Perindustrian;
8. h.Pendapatan dan jasa; dan
9. i.Rikaz.
(3)Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pengelolaan zakat bertujuan :
1. a.Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. b.Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB II

PENGGOLONGAN DAN JENIS ZAKAT

Pasal 3

a.Syariat Islam;
b.Amanah;
c.Kemanfaatan;
d.Keadilan;
e.Kepastian Hukum;
f.Terintegrasi;
g.Akuntabilitas;

Pasal 2

Pengelolaan zakat berpedoman pada asas : Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

(1)Mustahik terdiri dari 8 (delapan) asnaf, yaitu :
1. a.Fakir;
2. b.Miskin;
3. c.Amil Zakat;
4. d.Muallaf;
5. e.Riqob;
6. f.Gharim;
7. g.Ibnu Sabil; dan
8. h.Fii Sabilillah.
(2)Setiap mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima zakat untuk memenuhi hajat hidupnya.

Pasal 5

( 1) Muzakki terdiri dari orang dan badan usaha yang berada di dalam dan di luar daerah.

(2)Muzakki di dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah muzakki yang bertempat tinggal atau berkedudukan dan mendapatkan penghasilan atau menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan di daerah.
(3)Muzakki di luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah muzakki yang tidak bertempat tinggal atau badan usaha yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di daerah tetapi melakukan usaha dan memperoleh penghasilan di daerah.

BAB III

MUZAKKI DAN MUSTAHIK Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8

(1)Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di daerah dibentuk BAZNASKabupaten;
(2)BAZNASKabupaten berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten;
(3)BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
(4)BAZNASKabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Bupati. BABV BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN

Pasal 7

( 1) Selain zakat, terdapat infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;

(2)Dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
1. a.Hibah dapat dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha berdasarkan ketentuan Agama Islam;
2. b.Wasiat dan Waris dapat dikeluarkan oleh seorang muslim berdasarkan ketentuan Agama Islam;
3. c.Kaffarat wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang melanggar ketentuan agama berdasarkan ketentuan Agama Islam.
(3)Penghitungan dan pengumpulan Infaq, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. BABIV INFAQ, SEDEKAH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN Dipindai dengan CamScanner

Pasal 12

Pelaksana BAZNASKabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNASKabupaten,

Pasal 11

(1)BAZNASKabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
(2)Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
(3)Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat Islam.
(4)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
(5)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
(6)Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNASKabupaten dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dan perwakilan kabupaten di provinsi serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya. BAZNASKabupaten merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana social keagarnaan lainnya di kabupaten.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…