DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 10 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BAB III LARANGAN DAN PENGENDALIAN BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI WEWENANG DAN KEWAJIBAN BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB VIII KETENTUAN PIDANA BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa udara yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok merupakan hak asasi bagi setiap orang sehingga diperlukan kemauan, kesadaran dan kemampuan dari berbagai pihak untuk membiasakan pola hidup yang sehat;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib

Menetapkan

menetapkan kawasan tanpa rokok;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; BUPATI BUTON TENGAH, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA r TAHUN 2019 TENT ANG KAWASAN TANPA ROKOK NOMOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH BUPATI BUTON TENGAH PROVINSISULAWESITENGGARA 2 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. 3.Bupati adalah Bupati Buton Tengah.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBUTON TENGAH dan BUPATI BUTON TENGAH Dengan Persetujuan Bersama Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ten tang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); 11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau. Menetapkan : 3
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6.Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/ atau menghisap asap rokok.Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan produk tembakau.
7.Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan a tau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
8.Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/ atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.
9.Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.
10.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, seperti rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, tempat praktik dokter, rumah bersalin, balai pengobatan, dan tempat praktik bidan.
11.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/ atau pelatihan, termasuk perpustakaan, ruang praktik/ laboratorium dan museum.
12.Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak-anak.
13.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri- ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing masing agama secara permanen, seperti masjid, mushola, gereja kapel, pura, wihara dan kelenteng, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
14.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
15.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber bahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, balai nikah, dan ruang sidang atau seminar.
16.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama- sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, mall, pasar swalayan dan arena olahraga. 1 7. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersamasama untuk kegiatan masyarakat. 4

(3)Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(2)Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan kawasan tanpa rokok.
(1)Pemerintah Daerah menetapkan kawasan tanpa rokok meliputi:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum;
6. f.tempat kerja; dan
7. g.tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 4

a.menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
b.melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
c.melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
d.meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
e.melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

BAB II

PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK Penetapan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk :

Pasal 3

Penetapan kawasan tan pa rokok dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Pasal 2

18.Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/ atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/ atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
19.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, siswa dan/atau anak yang masih dalam kandungan 5

(2)Pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan sebagai berikut:
1. a.mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari total durasi iklan dan/ atau 15% (lima belas per seratus) dari total luas iklan;
2. b.mencantumkan penandaan/tulisan "18+" dalam iklan produk tembakau;
3. c.tidak memperagakan, menggunakan, dan/ a tau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
4. d.tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
5. e.tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan produk tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.

Pasal 7

Setiap orang dilarang menjual produk tembakau :

a.menggunakan mesin layanan mandiri;
b.kepada siswa atau anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan/atau
c.kepada perempuan hamil.

Pasal 6

(2)Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan pada lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
(3)Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan a tau penanggung jawab tempat terse but.
(1)Tempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) wajib dipasang tanda larangan merokok.

BAB III

LARANGAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

a.peringatan tertulis; dan/ atau
b.pencabutan izin.

(5)Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa:
(4)Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
1. a.merupakan tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
2. b.terpisah secara fisik dan terletak di luar bangunan utama;
3. c.paling dekat 5 (lima) meter dari pintu masuk dan pintu keluar; dan
4. d.paling dekat 5 (lima) meter dari tempat berlalu lalang. 6
(3)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)diberikan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
(2)Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/ a tau perorangan yang diliput media. ( 1) Setiap orang yang memproduksi dan/ a tau mengimpor produk tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/ atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk brand image produk tembakau; dan
2. b.tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau.

Pasal 9

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan rokok.

Pasal 8

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jalan utama, jalan protokol, dan jalan kolektor dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)diberikan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan/atau
4. d.pelarangan sementara mengiklankan produk tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.
(3)Pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagai beriku t :
1. a.tidak diletakkan di kawasan tanpa rokok;
2. b.tidak diletakkan dijalan utama atau protokol;
3. c.tidak diletakkan pada perbatasan antara jalan utama dan jalan kolektor;
4. d.harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
5. e.pemasangan iklan paling dekat 100 (seratus) meter dari batas luar pagar /bangunan kawasan tan pa rokok;
6. f.tidak boleh melebihi ukuran 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi); dan/atau
7. g.tidak boleh dipasang pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
8. f.tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
9. g.Tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
10. h.tidak menampilkan anak, remaja dan/ atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/ a tau tulisan;
  1. 1.tidak ditujukan terhadap anak, remaja dan/ a tau wanita hamil; J. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
11. k.tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. 7
(2)Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan berupa dana sesuai kemampuan keuangan Daerah atau bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya kawasan tanpa rokok.
(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 12

(5)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
1. a.pengaturan kawasan tanpa rokok di lingkungan masing-rnasing;
2. b.penyampaian saran, masukan dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok;
3. c.keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan kawasan tanpa rokok melalui pengawasan sosial; dan
4. d.berperan aktif untuk tidak merokok di dalam ruang atau rumah.
(4)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat :
1. a.individu/perseorangan;
2. b.kelompok;
3. c.badan hukum;
4. d.badan usaha;
5. e.lembaga; atau
6. f.organisasi. ( 1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan ternpat a tau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…