DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2018

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAlf : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTO.N TE.NGAH dan BUPATIBUTONTEBGAH 35.362.144.025.00 2 .000.000.00U,OO

Pasal 4

1.Pembiayaan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam pasal 1 ter diri dari :

a.Penerimaan sejumlah Rp.
b.Pengeluaran sejumlah Rp.
1. 3.Belanja Langsung sebagaimana di.maksud pada ayat II) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 40.995.770.645.00
b.Belanja Barang dan .Jasa sejumlah Rp. 117 .307.622.329.00
c.Belanja Modal sejurnlah Rp, 208.788.095.12 l ,OO
1. 2.Belanja Tidak Langsung sebagairnana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 188.950.402.483,00
b.Belanja Hibah sejumlah Rp. 2.496.200.000,00
c.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 91.580.548.900.00
d.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 250.000.000,00 283.277 .151.383.00 36 7 .091.488.095,00

Pasal 3

5.515.162.916.00 54.181.046.000.00 J. Belanja Daerah sebagaimana dirnaksud d alarn pasal I terdiri dari :

a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.
b.Belanja Langsung sejumlah Rp.
1. 4.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pe ndapatan :
a.Hibah Sejumlah Rp.
b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi sejurr lah Rp.
c.Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus Rp.
d.Bantuan Ke uangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daer ah Lairmva se iumlah Rp.
1. 3.Dana Perimbangan sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) huruf b ter diri d ari je nis pendapatan :
a.Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. l 1.814.570.000.00
b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 358.b96.369.000,00
c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 160.175.959.000,00 v •{.•• •..,...,.. PllSal 6 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan clan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal I, tercantum d alarn Lampiran yang rrie r u pak an bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri d ari :
1. 1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2. 2.Lampiran II Ringkasan APBDmenurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. 3.Laropiran Ill Rincian APBDmenurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pernbiavaan:
4. 4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja rnenuru t Uru san Pemerintahan Da-rah, Organisasi, Program dan Kegiat an:
5. 5.Larnpiran V Rekapitulasi Belanja Dae rah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Dae rah d a n r·,mgsi DaJam Ker angka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. 6.Lampiran VJ Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. 7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 3 Kriteria Belanja unruk keperluan rnendesak sebazairnana ctimaksud pada avat ( 1) mencakup :
a.program dan kegiatan pelavanan dasar masvar akat vanz anzzaranriva belu m ter sedia dalam tahun arizgar an be r ialan: dan
b.keperluan mendesak Jainnya vanz apabila ditunda akan menimbulkan keruzian vanz lebih besar bazi perne rint ah dan masvar ak at.
1. 2.Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 11) harus memenuhi kriteria sebagai berikut;
a.bukan merupakan kegiatan normal dar i aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnva:
b.tidak diharapkan terjadi secara berulang
c.berada cliluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d.merniliki dampak yang signifikan rerh adap anggaran daJam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan d ar u r ai . Pa.al !5
l.DaJam keadaan darurat danj atau mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pengeluaran yang belum t e r sed ia anggar annva, yang se la.nju t nva ciiusul.kan dalam rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan daJam laporan realisasi anggaran.
1. 3.Pengeluaran sebagaimana d.imaksud pad a ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a Penyertaan Modal Pernerintah Rp. 2.000.000.000,00
2. 2.Penerimaan Pembiayaan sebagaimana diroaksud pada ayat ( l) huruf a terdiri dari jenis pernbiayaan: a Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)sejumlah Rp. 35.362.144.025,00 .. " ··~ LEMBAR.AN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH T AHUN 201 7 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: 8/228/2017 Diundangkan di Labungkari pada tanggal 29 Desem ber 201 7 SAMAHUDDIN Ditetapkan di Labungkari pada tanggal 29 Desember 2017 Peraiur an Daer ah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcr atur an Daer ah ini d e n gari pe nempat armya dalarn Lembaran Daerah Kabup ate n Euton Tengah.

Pasal 8

Bu pat i Buron Tengah menetapkan Peratur an tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Eelanja Dae rah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan APED.

Pasal 7

odal (Investasi) Daerah; aftar Perk.iraan Penambahan dan Pengurangan Aset; Daftar Perk.iraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lairmva: Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. . L I 0. Larnpir ari X I I . Lampiran XI

12.Lampiran XII
13.Lampiran XIII vu

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…