DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2021

Isi peraturan

Menetapkan

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
25.Peraturan Daerah Kaupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 4 3 4 5 6 7 8 9 _, .... 10 11 • ... ,-' 25 Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga Zpihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas dae rah yang tercantum dalam RPJMU pada S KPD terkait serta diurai.kan menurut objek. rincian objek, da.n sub rincian objek. 26 Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Sadan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Sadan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesi.fi.k telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 27 Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial 28 belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kond.isi siap dipakai. 29 belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai . 24 Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah. wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19 Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah 20 Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan se hari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. 21 Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan asset lainnya. 22 Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahuri-rahu n sebelumnya. 23 Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. • 18 Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. , .. ,. 5

Pasal 4

l.Pendapatan asli daerah sebagaimana climaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp21.410.217.804,00 (Dua puluh satu milyar empat ratus sepuluh juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat rupiah) yang tercliri atas
a.Pajak Daerah
b.Retribusi Daerah
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1. 2.Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.240.037.904,00 (Tiga milyar dua ratus empat puluh juta tiga puluh tujuh ribu J sembilan ratus empat rupiah). '"-' a Pendapatan Asli Daerah
b.Pendapatan Transfer
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp629.405.108.330,00 (Enam ratus dua puluh sembilan milyar empat ratus limajuta seratus delapan ribu tiga ratus tiga pu luh rupiah), yang bersumber dari 0,00Rp.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan 51.527.633.957.00 3.500.000.000,00 4 8. 02 7. 633. 957, 00 Rp. Rp.

c.Pernbiavaan Daerah
l.Pe nerimaan
1. 2.Pe ngeluaran Pembiayaan Netto (48.027.633. 957,00) 629.405.108.330,00 677.432. 742.287,00 Rp Rp
a.Pendapatan Daerah
b.Belanja Daerah Surplus I ( Deflsit )

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2021 Berjumlah Rp680.932.742.287,00, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rinciari se bagai be riku t: 32 Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan climanfaatkan untu.k kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 33 Penyertaan Modal Daerah adalah pe nyertaan modal pemerintah ke BUMN atau BUMD 30 belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang cliperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 31 Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang clibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/ atau clikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 6

a.Belanja pegawai;
b.Belanja barang dan jasa;
c.Belanja hibah; dan

Pasal 8

1.Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp375.426.134.306,00 ( Tiga ratus tujuh puluh lima milyar empat ratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasional;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp677.432.742.287,00 ( Enam ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

Pasal 6

1.Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ,... direncanakan se be sar Rpl8.760.000.000.00 ( De lapan belas milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

a.Pendapatan hibah:
1. 2.Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar Rpl8.760.000.000.00 ( Delapan belas milyar tujuh ratus enam puluhjuta rupiah).
2. 3.Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf b direncanakan sebesar Rp9. 711.341.328,00 ( Sembilan milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah)
a.Pendapatan transfer pemerintah pusat: dan
b.Pendapatan transfer antar daerah
1. 2.Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp579.523.549.198,00 (Lima ratus tujuh puluh sembilan m.ilyar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) •\ Pasal 5 Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp589.234.890.526 ( Lima ratus delapan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu Iirna ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas: 1. 5. 4. Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5. 751.000.000,00 ( Lima milyar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 ( Dua milyar rupiah). Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl0.419.179.900 ( Sepuluh milyar empat ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). 3. 7

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp4.5 l l.950.159,00 (Empat milyar lima ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

5.Belanja modal jalan, jaringan. dan irigasi sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp94.772.377.954,00 (Sembilan puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
6.Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) huruf e clirencanakan sebesar Rp88.200.000,00 (Delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
4.Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar l~p80.455.254.675,00 (Dela.pan pu iuh milyar empat ratus lima puluh limajuta dua ratus lirna puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 9

1.Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 193. 750. 175.222,00 (Seratus sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah). yang terdiri atas:

a.Belanja modal tanah.
b.Belanja modal peralatan dan mesin.
c.Belanja modal bangunan dan g dung.
d.Belanja modaljalan, jaringan, dan irigasi;
e.Belanja modal aset tetap lainnya: dan f Belanja modal aset tidak herwujurl..
1. 2.Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
2. 3.Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl8.234.342.S93,00 (Dela.pan belas milyar dua ratus tiga puluh em pat juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
3. 2.Belanja pegawai sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp206.677.845.177,00 (Dua ratus enam milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
4. 3.Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl43.085.289.129,00 (Seratus empat puluh tiga milyar delapan puluh limajuta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
5. 4.Belanja hibah sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.663.000.000,00 (Dua puluh lima milyar enam ratus enam puluh tigajuta rupiah). 8 ··-- --·---~---·-··--· - --· --
6. 2.Pembiayaan neto yang merupakan selisih pe nerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp48.027.633.957,00 ( Empat puluh delapan rnilyar dua puhrh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 15

1.Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebe sar Rp48.027.633.957,00 (Empat puluh delapan rnilyar dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 14

l.Anggara.n pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp3.500.000.000.00 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah), yang
a.Penyertaan modal daerah;
1. 2.Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (Tiga rnilyar lirna ratus juta rupiah). --
a.Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; Sisa le bih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan se be sar RpSl.527.633.957,00 ( Lima puluh satu rnilyar lima ratus dua puluh tujuh j u t a e nam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima pu.lu h lujuh rupiah). 2. Pasal i3
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dire ncariakan sebesar RpS 1.527.633.957.00 ( Lima puluh satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar RpSl.527.633.957.00 ( Lima puluh satu milyar Lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus Lima puluh rujuh rupiah), yang terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan; dan
b.Pengeluaran pembiayaan.
a.Belanja bantuan keuangan.
1. 2.Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar Rp 103.744.482.600 (Seratus tiga mil.yar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…