DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan APBD Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdaearkan pertlmbangan aebagalmana d!makaud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraruran Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022:

l.Paeal 18 ayat (6) Undang-Undang Casar Negara Republlk Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang • Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 3.Undang • Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 4.Undang • Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara [Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4400);
a.bahwa untuk melakso.nakan Ketentuan Paaal 317 eyat (1) Undang • Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagalmana telah diubah dengan Undang • Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hu bungan Keuangan antara Pemer!ntah Pu sat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerlntah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperolah peraetujuan bersarna: DENOAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON TENOAH, PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENOAH NOMOR 08 TAHUN 2022 TENTANO PERUBAHAN ANOOARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH TAHUN ANOOARAN 2022 BUPATIBUTONTENOAH PROVINS! SUL.AWES!TENOOARA Mengingat Menimbang - ii -
1. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2010, Nornor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 14 Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem lnformas! Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republ!k Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informaei Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
2. 13.Peraruran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
3. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sadan Layanan Umum [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sadan Layanan Umurn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. 11.Peraturan Pernerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4028);
5. 10.Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang bentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. 9.Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. 8.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Su ton Tengah di Provins! Sulawesi Tenggara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);
8. 5.Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republlk lndonesia Nomor 4421);
9. 6.Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per!mbangan Keuangan Antara Pemerintah Puaat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); • iiJ • 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Tahun 2020 Nornor 888); 26 Peraturan Menter! Dalam Negeri Namer 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri De.lam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah, dan Tertib Adminiatrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politlk (Serita Negara Tahun 2020 Nornor 1777); 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 77 Tahun 2020 Tentang Pedomana Teknls Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Tahun 2020 Nornor 1781); 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedornana Pengelolaan !nvestasi Pernerintah (Serita Negara Tahun 2012 Nornor 754);
10. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Namer 12 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
11. 22.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Namer 926);
12. 21.Peraruran Menter! Dalarn Negeri Republik Indonesia Namer 90 Tahun 2020 tentang Klasiflkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republlk Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. 20.Peraruran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pernbentukan Prociuk hukum [Berita Negara Republlk Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. 19.Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 6322);
15. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pela.yanan Minimal (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 2, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. 17.Peraturan Pemerlntah Namer 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penye!enggaraan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Namer 73, Tarnbahan Lembaran Negara Republ!k Indonesia Nomor 6041);
17. 16.Peraruran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomorl8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Namer 6402); • iv - 621,414,168,202.00 611,280, l 96, 154.00 10,133,972,048.00 Rp. Rp. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebeear Rp. 655.561.201.534,00,- (enam ratus lima puluh IJrna miliar lima ratus enam puluh aatu juta dua ratus satu rlbu lima ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah/(berkurang) Rp. (88.376.343.410,00),- (delapan puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ernpat puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 743.937.544.944,00,- (tujuh ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh [uta lima ratus empat puluh ernpat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dengan rlnc!an sebagaJ berikut :
18. 1.Pendapatan Daerah
a.Semula
b.Bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah in! yang dirnaksud dengan :

1.Daerah adalah kabupaten Buton Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerlntah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi aeluas-luasnya dalam sJetem dan prinslp Negara Kesatuan Republik Indonesia eebaga!mana dJrnakeud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerlntahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadJ
4.Bupati adalah Bupatl Buton Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya dJs!ngkat DPRD adalah lembaga perwaldlan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerlntahan daerah.
6.Anggaran Pendapatan den Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang dlakui sebagal penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerlntah Daerah yang diakui sebagal pengurang nilai kekayaan berslh dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterirna kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10.Pener!maan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keiuar dari kas Daerah.
12.Sisa Leblh Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPAadalah selisih lebih real!sasi pener!maan den pengeluaran anggaran selama 1 (satu) per!ode anggaran.
13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya diaingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANO PERUBAHAN ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.Menetapkan MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENOAH dan BUPATT BUTON TENOAH 3,046,000,000.00 3,506,987,704.00 7,148,850,555.00Rp 599, 798,573,254.00Rp 14,466,744,393.00Rp 5,000,000,000.00 122,523,376,742.00 127,523,376,742.00 743,937,544,944.00 (122,523,376,742.00) - v - ( 1 ) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, bersumber darl :

a.Pajak Daerah
l.Semula Rp. 3,506,987,704.00
1. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp
b.Retribusl Daerah
1. 1.Semula Rp. 2,729,666,000.00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 316,334,000.00 Jumlah Retrlbusi Daerah setelah Perubahan Rp 7,413,301,000.00 (264,450,445.00) 590,130,241,450.00 9 ,668,331,804 .00 13,736,653,704.00 730,090,689.00 5,000,000,000.00 49,281,005,380.00 78,242,371,362.00 655,561,201,534.00 88,376,343,410.00

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a.Pendapatan Asli Daerah
l.Semula Rp.
1. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan
b.Pendapatan Transfer
1. 1.Semu Semula Rp.
2. 2.Bertai Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Pendapatan Transfer aetelah Perubahan
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1. 1.Semula Rp.
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sab aetelah Perubahan

Pasal 3

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Slsa Lebih Pemblayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

2.Belanja Daerah

a.Semula
b.Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja setelah Perubahan Surplus/ ( Dejisit) setelah Perubahan
1. 3.Pembiayaan Daerah a Penerimaan Pembiayaan 1). Semula 2). Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan
b.Pengeluaran Pembiayaan 1). Semula 2). Bertambah/(berkurang) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan serelah Perubahan Rp. 403,486,141,393.00 Rp. 43,616,687,244.00 Rp 447,102,828,637.00 Rp. 159 ,339 ,365,096.00 Rp. 42,136,240.010.00 Rp 201,475,605,106.00 Rp. 1,549,276,245.00 Rp. 1,001,409,936.00 Rp 2.550,686,18 l.OO Rp. 91, 186,418,800.00 Rp. 1,622,006,220.00 Rp 92,808,425,020.00 - vi - 7, 148,850,555.00Rp 14,836,363,369.00 584,962,209,885.00 4,926,764,421.00 2,986,992,268.00

Pasal 5

b.Belanja Modal
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/fberkurang) Jumlah Belanja Modal setelah Peru bahan
c.Belanja Tidak Terduga
1. 1.Semula
2. 2.Bertam bah/ (berkurang) Jumlah Bela.aja Tldak Terduga setelah Perubahan
d.Belanja Transfer
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Bantuan Belanja Sunga setelah Perubahan Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas :
a.Belanja Operasional
l.Semula
1. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Operasional setelah Perubahan Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangansetelah Perubahan I 3 ) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah aebagalmanadimaksud pada Pasal 3 huruf c, bersumber dari : Lein-Latn Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2. 1.Semula Rp. 7,413,301,000.00
3. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. (2641450.445.00) Rp. 577,657,679,850.00 Rp. 7.304,530,035.00 Rp Rp. 12,472,561,600.00 Rp. 2,363,80la769.00 Rp ( 2 ) Pendapatan Transfer aebagaimanadimakaud pada Pasal 3 huruf b, beraumber dari :
a.Transfer Pemerintah Puaat
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Transfer Pemerlntah Pusat setelah Perubahan
b.Transfer Antar Daerah
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1. 1.Semula Rp. 2,500,000,000.00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 4861992,268.00 Jumlah Hasil Pengelolan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah Perubahan Rp
d.Lain-Lain Pendapatan Aeli Daerah Yang Sah
1. 1.Semula Rp. 5,000,000,000.00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. (73,2351579.00) Jumlah Lain-Lain Pendapatan Aall Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp - vii - 2,550,686, 181.00 ( 3} Belanja Tidak Tcrduga scbagaimana dlmaksud pada Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaltu :
a.Semula Rp. 1,549,276,245.00
b.Bertambah/(berkurang) Rp. 11001,409,936.00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp

Pasal 6

( 1 ) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a.Belanja Pegawai
1. 1.Semula Rp. 223,617,089,892.00
2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 3, 186,065.672.00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 226,803,155,564.00
b.Belanja Barang Dan Jasa
1. 1.Semula Rp. l 71,571,381,501.00
2. 2.Bertam bah/ (berku rang) Rp. 40,263,231,572.00 Jumlah Belanja Barang Dan Jasa aetclah Perubahan Rp 2 l l,834,613,073.00
c.Belanja Hibah
1. 1.Semula Rp. 6,297,670,000.00
2. 2.Bcrtambah/(berkurang) Rp. 167,390.000.00 Jumlah Belanja Hibah sctelah Pcrubahan Rp 6,465,060,000.00
d.Belanja Bantuan Soaial
1. 1.Semula Rp. 2,000,000,000.00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Belanja Bantuan Soslal setelah Perubahan Rp 2,000,000,000.00 ( 2} Belanja Modal aebagaimana dlmaksud pada Pasal 5 huruf b, terdiri atas :
a.Belanja Modal Tanah
1. 1.Semula Rp. 350,000,000.00
2. 2.Bertam bah/ (bcrkurang) Rp. 219.000.000.00 Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan Rp 569,000,000.00
b.Belanja Modal Peralatan Dan Mesin
1. 1.Semula Rp. 25,381,224,562.00
2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 2,632.939.801.00 Jumlah Belanja Modal Peralatan Dan Mesln setelah Perubahan Rp 28,014,164,363.00
c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1. 1.Semula Rp. 59,240,640, 184.00
2. 2.Bertam bah/ (berku rang) Rp. 17.772,187.144.00 Jumlah Belanja Modal Bangunan Dan Gedung setelah Perubahan Rp 77,012,827,328.00
d.Bclanja Modal Jalan, Jarlngan Dan lrigasi
1. 1.Semula Rp. 74,082,000,350.00
2. 2.Bertambah / (berku rang) Rp. 17.672.048.000.00 Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Jrigas! setelah Perubahan Rp 91, 754,048,350.00
e.Belanja Modal Aset Tetap Lalnnya
1. 1.Semula Rp. 285,500,000.00
2. 2.Bertambah/(bcrkurang) Rp. 3,840,065,065.00 Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan Rp 4,125,565,065.00 - viii - ( 1 J Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bu ton Tengah Tahun Anggaran 2022; 5,000,000,000.00 127,523,376,742.00 5,000,000,000.00Rp 127,523,376,742.00 92,808,425,020.00Rp Rp Rp Rp Rp 49,281,005,380.00 78,242,371,362.00 5,000,000,000.00 49,281,005,380.00 78,242,371,362.00 91,186,418,800.00 l ,622,006,220.00

Pasal 9

Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan ( 1)

Pasal 8

Rp. Rp. Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas :

a.Penerimaan Pembiayaan
1. 1.Semula Rp.
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan
b.Pengeluaran Pembiayaan
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan

Pasal 7

( 4 l Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, terdiri aras :

a.Belanja Bagi Hasil
1. 1.Semula Rp.
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Belaaja Bagi Hasll setelah Perubahan
b.Belanja Bantuan Keuangan
1. 1.Semula Rp.
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdlri atas: Sisa Lebih Perhltungan Anggaran Tahun sebelumnya
3. 1.Semula Rp.
4. 2.Bertarnbah/(berkurang) Rp. Jumlah Slsa Lebih Perhltungan Anggaran Tahun sebelumnya setelah Peru bah an ( 2 l Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas: Penyertaan Modal Daerah
l.Semula Rp. 5,000,000,000.00
1. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. - xi - Bupatl menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan APBDTahun Anggaran 2022.

Pasal 11

7.Lampiran Vil Sinkronlsasl Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8.Lampiran VIII Sinkronlsasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9.Lamplran IX Daftar Perubahan Jumlah PegawaJ Per Oolongan dan Per Jabatan;
10.Lamplran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11.Lamplran XI Daftar Pinjaman Daerah. Lamp!ran V Lampiran V1 5. 6. Lampiran IV4. Ringkasan Perubahan APBDyang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasl; Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pernerintahan Daerah, Organisasi. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenia Pendapatan, Belanja. dan Pembiayaan; Rekapitulaei Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisaai, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; Rckapltulaal Pcrubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Kcterpaduan Urusan Pcmerlntah Dacrah dan Fungai Dalam Kcrangka Pcngelolaan Kcuangan Negara; Rekapltulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; Lampiran ll Lampiran lII 2. 3. Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dlrnaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terplsahkan dari Pcraturan Daerah Kabupaten Bu ton Tengah tni, terdlri dari:
1.Lamplran 1 Ringkasan Perubahan APBDyang Dlklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…