DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Peraturan APBD merinci setiap Pendapatan Daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah serta keperluan mendesak dalam keadaan darurat.

Isi peraturan

Menetapkan

20.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21.Peraturan Menteri dalarn Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemarnpuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalarn Anggarana Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Poltitik (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 630);
23.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
24.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
25.Peraturan Daerah Kaupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. 17 Lain-lain pendapatan asli claerah yang sah aclalah pendapatan asli daerah di luar pajak claerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 3 Pemerintah Daerah aclalah Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 4 Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Buton Tengah. 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkeduclukan sebagai unsur peneyelanggara Pemerintahan Daerah. 6 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya clisingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 7 Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan claerah yang distetapkan dengan Peraturan Daerah. 8 Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 9 Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan cliterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 10 Sisa Lebih Penghitungan Anggaran yang selanjutnya clisingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 11 Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan claerah ses ai dengan peraturan perundang-undangan. 12 Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. 13 Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah penclapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. 14 Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribacli atau baclan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung clan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 15 Retribusi claerah adalah pungutas daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan clan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan. 16 Pendapatan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan yang di pisahkan adalah penclapatan yang mencakup bagian laba atas 18 Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19 Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20 Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. 21 Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan asset lainnya. 22 Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. 23 Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. 24 Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 25 Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. 26 Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 0.00Rp. 82, 983, 942, 969. 00 Rp. 82,983,942,969.00 ~~~~~~----------~---~~~ Rp. ----------------------------

c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan (82, 983, 942, 969. 00) 680,883,420, 137.00 763,867,363, 106.00 terdiri atas pendapatan APBDterdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022 Berjumlah Rp655,561,201,534,00, daerah, belanja daerah, dan pembiayaan aerah dengan rincian sebagai berikut:
a.Pendapatan Daerah Rp.
b.Belanja Daerah Rp. Surplus I ( Densit)

Pasal 2

27 Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 28 belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 29 belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) ulan dan dalam kondisi siap pakai. 30 belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 31 Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 32 Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup a.set tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 33 Penyertaan Modal Daerah adalah penyertaan modal pemerintah ke BUMN atau BUMD.

Pasal 5

1.Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 657.948.027.869,00 (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan .Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.Pendapatan transfer antar daerah

Pasal 4

1.Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp16.032.992.268,00 (Enam Belas Milyar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas

a.Pajak Daerah
b.Retribusi Daerah
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1. 2.Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 ( Lima milyar Rupiah).
2. 3.Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.046.000.000,00 (Tiga MilyarEmpat Puluh Enam Juta Rupiah).
3. 4.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.986.992.268,00 ( Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
4. 5.Lain-lain PADyang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5,000,000,000,00 (LimaMilyar rupiah ) .

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 680.883.420.137,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Emapat Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Tigah Puluh Tujuh Rupiah), yang bersumber dari

a.Pendapatan Asli Daerah
b.Pendapatan Transfer
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 8

1.Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 446.034.972.569,00 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Milyar Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja pegawai;
b.Belanja barang dan jasa;
c.Belanja hibah; dan
d.Belanja Bantuan Sosial
1. 2.Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 234.304.935.383,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 763.867 .363.106,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tuga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasional;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 6

1.Lain-lain pendapatan aerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 6.902.400.000,00 ( Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Empat Ratus Ribu rupiah), yang terdiri atas: a.
2.Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp,00 ( ).
2.Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 628.106.106.000,00 ( Enam Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Enam Juta Seratus Enam Ribu Rupiah)
3.Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 29.841.921.869,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah ) 8.081.239.100,00 (Delapan Milyar Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah).

Pasal 9

1.Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 220.677.495.852,00 (Dua Ratus Dua Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja modal tanah.
b.Belanja modal peralatan dan mesin.
c.Belanja modal bangunan dan gedung.
d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e.Belanja modal aset tetap lainnya; dan f Belanja modal aset tidak berwujud.
1. 2.Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 100,000,000,00 ( Seratus Juta Rupiah).
2. 3.Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 30.269.392. 794,00 (TigaPuluh Milyar Dua Rutus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
3. 4.Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (]) huruf c direncanakan sebesar Rp 99.939.554.500,00 (Sernbilan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
4. 5.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 81.149.402.458,00 (Delapan Puluh Satu Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Empata Ratus Dua Ribu Empat Ratus Limah Puluh Delapan Rupiah ).
5. 6.Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp
6. 3.Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 203.958.257.186,00 (Dua Ratus Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
7. 4.Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.771.780.000,00 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 13

1.Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud da1am Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp 82.983.942.969,00 (Delapan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
1. 2.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 82.983.942.969,00 (Delapan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 82.983.942.969,00 (Delapan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan; dan
b.Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 11

1.Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 95.171. 979.000,00 (Sembilan Puluh Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja bantuan keuangan.
1. 2.Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 95.171. 979.000,00 (Sembilan Puluh Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…