DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan beberapa Pasal dalam Perda No. 3 Tahun 2015, yaitu: ketentuan Paragraf 3 Pasal 13 ayat (1) huruf d diubah dan huruf g dihapus; ketentuan Paragraf 2 Pasal 76 huruf f dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128 /PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
c.bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 33 huruf d Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128 /PUU-XIII/2015, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, perlu dirubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); r.-1,-------------------- - ------------ , ;J · ..· ? u � I I ! . .·, . : ' ! •• I I I L. I I , l l
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor ,23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara · Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); ..::... ::. :. ··_..J \ . I ·.. .·:.! ..-�·''f,; 6.PeraturanMenteri Nomor112Tahun PemilihanKepalaDesa Nomor2092);
7.PeraturanDaerahKabupatenButon UtaraNomor3Tahun2015 ten tang PemerintahDesadanBadan PermusyawaratanDesa(Lembaran DaerahKabupatenBu tonUtara Tahun2015Nomor3); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAHKABUPATEN BUTONUTARA dan BUPATIBUTONUTARA MEMUTUSKAN: DalamNegeri 2014tentang (Berita·Negara Tahun2014 MenetapkanPERATURANDAERAH TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTONUTARANOMOR3 TAHUN 2015TENTANGPEMERINTAH DESA DAN BADANPERMUSYAWARATAN DESA. PasalI ,�BeberapaketentuanPeraturanDaerahKabupatenButon '.:UtaraNomor3 Tahun2015 tentang PemerintahDesadan ·ti;BadanPermusyawaratanDesa(LembaranDaerahKabupaten .··;.ButonUtaraTahun2015Nomor3), diubah sehinggaberbunyi isebagaiberikut: ',t;. ,;� lt1.Ketentuan Paragraf3 Pasal 13 ayat(1)huruf d diubah dan ·ti:hurufg dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: i �.. ,· :,. �-. Paragraf3 PersyaratanCalonKepalaDesa Pasal 13

(1)CalonKepalaDesawajibmemenuhipersyaratan a.Warga negaraRepublikIndonesia; b.bertakwakepadaTuhanYangMahaEsa; c.memegangteguhdanmengamalkanPancasila, melaksanakanUndang-UndangDasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945,serta mempertahankandanmemeliharakeutuhanNegara KesatuanRepublikIndonesiadanBhinnekaTunggal Ika; d.berpendidikan palingrendahtamatsekolah menengahpertama atau sederajat; e.berusiapalingrendah25(duapuluhlima)tahun padasaatmendaftar; f.bersediadicalonkanmenjadiKepalaDesa; g.dihapus, h.tidaksedang menjalanihukumanpidanapenjara; i.tidakpernahdijatuhi pidanapenjaraberdasarkan putusanpengadilanyangtelahmempunyai kekuatan hukumtetap karenamelakukantindakpidanayang diancamdenganpidanapenjarapalingsingkat5 (lima)tahunataulebih,kecuali 5(lima)tahunsetelah selesai menjalani pidanapenjaradanmengumumkan secarajujurdan terbuka kepadapublikbahwayang bersangkutanpernahdipidanasertabukan sebagai pelaku kejahatanberulang-ulang; J. tidaksedang dicabuthakpilihnyasesuaidengan putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap; k.berbadan sehat; 1.tidak pemah sebagai KepalaDesaselama3(tiga)kali masa jabatan; i'.[. I,. r I l E-: ·�:. .. I i,.· .: . l. ;. �. .;. .I I I \ Paragraf2 PersyaratanPengangkatan

Pasal 76

PerangkatDesadiangkatdariWargaDesayang memenuhi persyaratan: a.bertaqwakepadaTuhanYangMahaEsa; b.setiadan taatkepadaPancasilasebagaidasarnegara, UUD1945dan kepadaNegaraKesatuanRepublik IndonesiasertaPemerintahRepublikIndonesia; c.tidaksedangmenjalani pidanapenjara ataukurungan berdasarkanputusanpengadilanyangtelahmempunyai keku.atanhukum tetap; d.berpendidikanpalingrendahsekolahmenengahumum atauyang sederajatyang sekurang-kurangnya dibuktikandenganSuratKeteranganLulusdariInstansi yang berwenang; e.berusia20(duapuluh)tahunsampaidengan42(empat puluhdua)tahunpadasaatpendaftaran; f.dihapus. g.berkelakuanbaikyang dibuktikandenganSurat KeteranganCatatanKepolisian dariPolseksetempat; h.tidakmempunyai hubungandarahsecaralangsungatau semendadenganKepalaDesasampaiderajatkedua; 1.tidakpernahdihukum karenamelakukan tindakpidana kejahatandengan ancaman hukumanpaling singkat5 (Hrna)tahun; J. sehatjasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas; k.mengenalDesanyadandikenal olehmasyarakatdi Desa yang bersangkutan.1: I,. f·. i � 2.KetentuanParagraf2Pasal76 huruff dihapus,sehingga �-berbunyisebagaiberikut: �i :J:: s,. I - I I .·I ,.i .1 "I .-···--·-------- .-..-·----· PasalII -. ! ttd H.ABU HASAN BUPATIBUTONUTARA, DitetapkandiBuranga padatanggal4.-11-2016 ttd LAODEBAHARUDDN ·�peraturanDaerahinimulaiberlakupadatanggal \diundangkan. (Agar setiaporang dapatmengetahuinya,memerintahkan !pengundanganPeraturanDaerahini denganpenempatannya '�alamLembaranDaerahKabupatenButonUtara. ;1, I! I I I biundangkandiBuranga jPada tanggal4-11-2016 IPlt.SEKRETARISDAERAH. fABuPATEN BUTON UTARA 11 LEMBARAN DAERAHKABUPATEN BUTON UTARA flTAHUN 2016NOMOR1;' INOREG PERATURANDAERAH KABUPATEN BUTON UTARA ·1 PROVINS!SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN :ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA ·1NOMOR 3 TAHUN 2015TENTANG PEMERINTAH DESA DAN ,BADAN PERMUSYAWARATAN DESA:(5/132/2016) l ;; ...---·--------- \ \. 1 PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENBUTONUTARA NOMOR5TAHUN2016 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATEN BUTONUTARANOMOR3 TAHUN2015TENTANG PEMERINTAHDESA DANBADAN PERMUSYAWARATANDESA I.UMUM BahwaPeraturanDaerahini merupakan tindaklanjut ketentuandalamUndang-UndangNomor6Tahun2014 tentangDesadenPeraturan.PemerintahNomor43 Tahun2014tentangPeraturanPelaksanaanUndang- UndangNomor6 Tahun2014tentangDesasebagaimana telahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor47 Tahun2015 tentangPerubahan atasPeraturanPemerintah Nomor43Tahun2014tentangPeraturanPelaksanaan Undang-UndangNomor6 Tahun2014tentangDesa. PeraturanDaerahmi merupakanperubahan atas PeraturanDaerahKabupatenButonUtaraNomor3 Tahun2015 tentangPemerintahDesadanBadan PermusyawaratanDesayangkhususmengatur tentang persyaratancalonKepalaDesadanperangkatDesa. BerdasarkanketentuanPasal33Undang-Undang Nomor6 Tahun2014tentangDesa,salahsatu persyaratan CalonKepalaDesaadalahberpendidikanpaling rendah tam.atsekolahmenengahpertama atau sederajat. SedangkanmelaluiPeraturanDaerahKabupatenButon UtaraNomor3 Tahun2015 tentangPemerintahDesadan BadanPermusyawaratanDesa,disebutkan persyaratan CalonKepalaDesa adalah berpendidikanpaling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.Selanjutnya berdasarkan PutusanMahkamahKonstitusi Republik IndonesiaNomor128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat(1) huruf c Undang-Undang Nomor6 Tahun2014tentangDesa,bertentangandengan Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun 1945dantidakmempunyaikekuatanhukummengikat. Sesuaidengan hierarkiperaturanperundang- undangan,bahwaperaturanperundang-undanganyang lebihrendah tingkatannyatidakbolehbertentangan denganperaturanperundang-undanganyanglebih tinggi, sehinggademiberjalannyaPemilihanKepalaDesayang demokratis,perluadanyaPerubahan atasPeraturan DaerahKabupatenButonUtaraNomor3Tahun2015 tentangPemerintahDesadanBadanPermusyawaratan Desa. -.i-i ."?)�f -u�· .:.!'n.PASAL DEMIPASAL ·;,PasalI .!L .:..Cukupjelas. PasalII Cukupjelas. I I

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…